draf perbup tentang keuangan desa

DRAFT RANCANGAN

PERATURAN BUPATINOMOR TAHUN 2012

TENTANGPEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan keuanga desa diperlukan pedoman dalam pengelolaan keuangan desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

`

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembara Negara Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

17. Pedoman Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.3. Bupati adalah Bupati Sumedang.4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

7. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.

8. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Keuangan Desa adalah semua kewajiban dan hak dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

11. Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

14. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

BAB II

AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas :a. Transparanb. Akuntabelc. Partisipatifd. Tertib dan disiplin anggaran

Pasal 3(1) APBDes dilaksanakan dalam masa 1 (satu ) Tahun Anggaran

terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.(2) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dikelola dalam APBDes.(3) APBDes merupakan rencana operasional tahunan desa yang

memuat program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa

BAB IIIKEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 4(1) Kepala Desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang

kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan;

(2) Kepala desa sebagaimana disebut pada ayat (1) diatas, memunyai kewenangan :

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa

b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa

c. Menetapkan bendahara desad. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan

desa; dane. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik

desa(3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa,

dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);

(4) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah perangkat desa, terdiri dari :a. Sekretaris

Desab. Perangkat

Desa lainnya.(5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a,

bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

(6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas :a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesab. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesac. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.d. Menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang

pelaksanaan peraturan desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa.

BAB IVANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 5Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari bagian:

a. Pendapatan Desa ; b. Belanja Desa ; dan c. Pembiayaan Desa

Pasal 6Tata urutan penyebutan dalam APBDes adalah :a. Bagian;b. Kelompok;c. Jenis;d. Obyek; dane. Rincian Obyek

BAB V

STRUKTUR APBDesaBagian Pertama

Pendapatan Desa

Pasal 7

(1) Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, terdiri dari:a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);b. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten;c. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

yang diterima oleh Kabupaten d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi,

Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa Lainnya.e. Hibah;f. Sumbangan Pihak Ketiga.

Pasal 8(1) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

huruf a meliputi :a. hasil usaha Desa;b. hasil Pengelolaan kekayaan Desa;c. hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;d. hasil gotong royong; dane. lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

(2) Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :a. Badan Usaha Milik Desa;b. Hasil kerjasama;c. Lumbung Desa; dand. Lain-lain hasil usaha Desa

(3) Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari hasil p e n g e l o l a a n kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:a. Tanah Desa;b. Tanah bukan milik desa yang dikuasai dan/atau dimanfaatkan

pengelolaannya oleh Desa;c. Pasar Desa;d. Barang inventaris Desa;e. Bangunan milik Desa;f. Obyek wisata/rekreasi milik Desa;g. Hutan Desa;h. Jalan Desa;i. Lapangan Desa; danj. Lain-lain hasil kekayaan milik desa

(4) Pendapatan asli desa yang bersumber dari hasil swadaya dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendapatan yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang dikelola oleh Pemerintah Desa yang berupa uang atau barang yang dinilai dengan uang.

(5) Pendapatan dari hasil swadaya dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c , yang masuk dalam Anggaran Desa, khusus diperuntukkan bagi pembangunan yang menjadi program kegiatan Pemerintah Desa.

(6) Pendapatan asli desa yang bersumber dari hasil gotong royong merupakan taksiran sumbangan tenaga warga desa yang dinilai dengan uang.

(7) Pendapatan dari hasil gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang masuk dalam anggaran diperuntukkan bagi pembangunan yang menjadi program kegiatan pemerintah desa.

(8) Pendapatan asli desa yang bersumber dari lain-lain pendapatan asli desa yang sah sebagaimana ayat (1) huruf e terdiri dari:a. Jasa giro dan pendapatan bunga ;b. Tuntutan ganti rugi; dan

c. Komisi, potongan, bentuk lain akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh desa

Pasal 9Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :a. Bagi Hasil Pajak Daerah;b. Bagi Hasil Retribusi Daerah.

Pasal 10Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi antara lain meliputi Alokasi Dana Desa

Pasal 11Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)huruf d meliputi :

a. Bantuan Keuangan dari Pemerintah;b. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi; dan c. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 12(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e

meliputi :a. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau

Pemerintah Daerah;b. hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta;c. hibah dari kelompok masyarakat/perorangan.

(2) Pendapatan yang bersumber dari hibah pihak ketiga harus dicantumkan asal sumber sumbangan yang diterima oleh Pemerintah Desa.

Pasal 13(1) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (2) huruf f meliputi :a. Sumbangan Pihak Ketiga dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi

dan/atau Pemerintah Daerah;b. Sumbangan Pihak Ketiga dari badan/lembaga/organisasi swasta;c. Sumbangan Pihak Ketiga dari kelompok masyarakat/perorangan.

(2) Pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga harus dicantumkan asal sumber sumbangan yang diterima oleh Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

BELANJA DESA

Pasal 14(1) Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening Desa yang

merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

(2) Belanja Desa terdiri dari: a. Belanja langsung; dan b. Belanja tidak langsung.

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :a. Belanja pegawai;b. Belanja barang dan jasa; dan

c. Belanja modal.(4) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

meliputi :a. Belanja pegawai;b. Belanja subsidi;c. Belanja hibah;d. Belanja bantuan sosial;e. Belanja bantuan keuangan; dan f. Belanja tak terduga.

Pasal 15(1) Belanja pegawai adalah belanja yang dianggarkan dalam

melaksanakan kegiatan, yang dapat terdiri dari:a. Honorarium perangkat desa;b. Honorarium Non perangkat desa; dan c. Upah tenaga kerja.

(2) Belanja barang dan jasa adalah pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan, yang dapat terdiri dari:a. Belanja barang habis pakai, terdiri dari :

1. Belanja alat tulis kantor;2. Belanja materai, perangko dan benda pos lainnya;3. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih;4. Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM); dan5. Lain-lain belanja barang habis pakai.

b. Belanja bahan / material, terdiri dari :1. Belanja bahan baku bangunan; dan2. Lain-lain belanja bahan / material.

c. Belanja jasa kantor, terdiri dari :1. Belanja telepon;2. Belanja air;3. Belanja listrik;4. Belanja surat kabar / majalah;5. Belanja surat kawat / faksimil / Internet;6. Belanja paket / pengiriman;7. Belanja sertifikasi;8. Belanja jasa transaksi keuangan;9. Belanja jasa service peralatan/perlengkapan kantor; dan10. Lain-lain belanja jasa kantor.

d. Belanja perawatan kendaraan bermotor, terdiri dari :1. Belanja jasa service;2. Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas;3. Belanja penggantian suku cadang; danLain-lain belanja perawatan kendaraan bermotor.

e. Belanja cetak dan penggandaan, terdiri dari :1. Belanja cetak;2. Belanja penggandaan/fotokopi;3. Belanja rental;4. Belanja dokumentasi; dan5. Lain-lain belanja cetak dan pengadaan.

f. Belanja sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir, terdiri dari :1. Belanja sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir; dan2. Belanja ruang rapat/pertemuan.

g. Belanja sewa sarana mobilitas, terdiri dari :1. Belanja sewa sarana mobilitas darat;2. Belanja sewa sarana mobilitas air; dan3. Lain-lain sewa sarana mobilitas.

h. Belanja sewa alat berat, terdiri dari :1. Belanja sewa alat pertanian; dan2. Lain-lain belanja sewa alat berat.

i. Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, terdiri dari :1. Belanja sewa meja kursi;

2. Belanja sewa Komputer dan printer;3. Belanja sewa Proyektor;4. Belanja sewa generator;5. Belanja sewa tenda;6. Belanja sewa pakaian adat/tradisional; dan7. Lain-lain sewa perlengkapan dan peralatan kantor.

j. Belanja makanan dan minuman, terdiri dari :1. Belanja makanan dan minuman rapat; dan2. Belanja makanan dan minuman tamu.

k. Belanja pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, terdiri dari :1. Belanja pakaian dinas harian; dan2. Lain-lain belanja pakaian dinas dan atributnya, pakaian

kerja, pakaian khusus.l. Belanja perjalanan dinas, terdiri dari :

1. Belanja perjalanan dinas dalam daerah; dan2. Belanja perjalanan dinas luar daerah.

(3) Belanja Modal adalah pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan, yang dapat terdiri dari:a. Belanja modal tanah, meliputi:

1. Belanja pengadaan tanah kantor;2. Belanja pengadaan tanah sarana kesehatan;3. Belanja pengadaan tanah sarana pendidikan;4. Belanja pengadaan tanah pertanian;5. Belanja pengadaan tanah perkebunan; dan6. Lain-lain belanja modal tanah.

b. Belanja modal peralatan dan mesin, meliputi:1. Belanja modal alat pertanian dan perkebunan, terdiri dari:

a) Belanja modal pengadaan traktor;b) Belanja modal pengadaan penggiling hasil pertanian;c) Belanja modal pengadaan alat pengering gabah;d) Belanja modal pengadaan alat penetas; dane) Lain-lain belanja modal peralatan dan mesin.

2. Belanja modal alat angkutan darat bermotor/tidak bermotor, meliputi:a) Belanja Modal Pengadaan alat angkutan darat bermotor

roda 2 (dua);b) Belanja Modal Pengadaan alat angkutan darat bermotor

roda 4 (empat);c) Belanja Modal Pengadaan gerobak; dand) Lain-lain belanja modal alat angkutan darat

bermotor/tidak bermotor3. Belanja modal pengadaan alat bengkel, meliputi:

a) Belanja modal pengadaan mesin las;b) Belanja modal pengadaan mesin bubut;c) Belanja modal pengadaan Kompresor;d) Lain-lain belanja modal pengadaan alat bengkel.

4. Belanja modal pengadaan peralatan kantor, meliputi:a) Belanja modal pengadaan mesin ketik;b) Belanja modal pengadaan mesin hitung;c) Belanja modal pengadaan mesin fotokopi;d) Belanja modal pengadaan mesin Stensil; dane) Lain-lain belanja modal pengadaan peralatan kantor.

5. Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor, meliputi:a) Belanja modal pengadaan meja gambar;b) Belanja modal pengadaan almari;c) Belanja modal pengadaan Brankas;d) Belanja modal pengadaan Filing kabinet;

e) Belanja modal pengadaan white board/papan tulis;f) Belanja modal pengadaan penunjuk waktu/jam;g) Belanja modal pengadaan meja kursi kerja; h) Belanja modal pengadaan meja kursi rapat; i) Belanja modal pengadaan meja kursi tamu;j) Belanja modal pengadaan penghias ruangan; dank) Lain-lain belanja modal pengadaan perlengkapan kantor.

6. Belanja modal pengadaan komputer dan perlengkapan, meliputi:a) Belanja modal pengadaan Komputer;b) Belanja modal pengadaan laptop/note book;c) Belanja modal pengadaan printer;d) Belanja modal pengadaan scaner;e) Belanja modal pengadaan Monitor;f) Belanja modal pengadaan CPU;g) Belanja modal pengadaan Stabiliser;h) Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer

(flashdisk, mouse, key board, speaker);i) Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer;

danj) Lain-lain belanja modal pengadaan komputer dan

perlengkapan7. Belanja modal pengadaan peralatan dapur, meliputi:

a) Belanja modal pengadaan tabung gas/gas;b) Belanja modal pengadaan kompor gas;c) Belanja modal pengadaan rak piring/gelas;d) Belanja modal pengadaan piring/gelas/sendok/pisau/dll;

dan8. Lain-lain belanja modal pengadaan peralatan dapur.

9. Belanja modal pengadaan peralatan dokumentasi, meliputi:a) Belanja modal pengadaan kamera; danb) Lain-lain belanja modal pengadaan peralatan

dokumentasi.10. Belanja modal pengadaan peralatan komunikasi, meliputi:

a) Belanja modal pengadaan telepon;b) Belanja modal pengadaan faksimil; danc) Lain-lain belanja modal pengadaan peralatan komunikasi.

11. Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian bangunan, meliputi:a) Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian gedung;

danb) Lain-lain belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian

bangunan.12. Belanja modal pengadaan hewan ternak dan tanaman,

meliputi:a) Belanja Modal Pengadaan Hewan Ternak;b) Belanja Modal Pengadaan Tanaman; danc) Lain-lain belanja modal pengadaan hewan ternak dan

tanaman.13. Belanja modal pengadaan alat keamanan, meliputi:

a) Belanja Modal Pengadaan Alarm/ sirine;b) Belanja Modal Pengadaan senter; danc) Lain-lain belanja modal pengadaan alat keamanan.

Pasal 16Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan, terdiri dari:a. Belanja Pegawai;b. Belanja Subsidi ;c. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah) ;d. Belanja Bantuan Sosial ;e. Belanja Bantuan Keuangan ; dan

f. Belanja Tak Terduga.

Pasal 17Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, dalam bentuk penghasilan dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang sah dengan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.

Pasal 18Belanja subsidi adalah bantuan biaya produksi kepada Badan Usaha Milik Desa dengan tujuan agar harga jual produksi dapat terjangkau masyarakat, terdiri dari:a. Belanja subsidi produksi Badan Usaha Milik Desa; dan b. Lain-lain belanja subsidi

Pasal 19Belanja hibah adalah pemberian dalam bentuk barang dan/atau jasa yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, terdiri dari:a. Belanja hibah kepada usaha kelompok masyarakat;b. Belanja hibah kepada kelompok kegiatan ekonomi produktif; dan c. Lain-lain balanja hibah.

Pasal 20Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan, terdiri dari:a. Belanja bantuan sosial pendidikan anak usia dini (PAUD);b. Belanja bantuan sosial panti asuhan;c. Belanja bantuan sosial penyelenggaraan hari besar;d. Belanja hadiah; dane. Lain-lain belanja bantuan sosial.

Pasal 21Belanja Bantuan Keuangan adalah bantuan dalam rangka untuk membantu lembaga, organisasi dalam masyarakat, terdiri dari:a. Belanja Bantuan Keuangan kepada LPMD; b. Belanja Bantuan Keuangan kepada RT/RW; c. Belanja Bantuan Keuangan kepada PKK;d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Karang Taruna; e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Satgas Linmas; f. Belanja Bantuan Keuangan kepada posyandu;g. Belanja Bantuan Keuangan penyelenggaraan pemilihan Kepala

Desa;h. Belanja Bantuan Keuangan pengisian Perangkat Desa Lainnya;i. Belanja Bantuan Keuangan pembentukan BPD; dan j. Lain-lain bantuan keuangan

Pasal 22Belanja Tak Terduga adalah belanja yang digunakan untuk penanggulangan bencana / bencana sosial, keadaan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, terdiri dari:i. Keadaan darurat;ii. Bencana alam; daniii. Lain-lain belanja tak terduga

Bagian Ketiga

Pembiayaan Desa

Pasal 23

(1) Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:a. Penerimaan pembiayaan; dan b. Pengeluaran Pembiayaan.

(3) Penerimaan pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada Tahun Anggaran berjalan maupun Tahun Anggaran berikutnya, yang terdiri dari:a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;b. Pencairan Dana Cadangan;c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan/kekayaan desa

yang tidak dipisahkan; dand. Penerimaan Pinjaman.

(4) Pengeluaran Pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun Anggaran berjalan maupun Tahun Anggaran berikutnya, yang terdiri dari :a. Pembentukan Dana Cadangan;b. Penyertaan Modal Desa; danc. Pembayaran Utang.

BAB V

PENGGUNAAN DANA

Pasal 24(1) Penggunaan Pendapatan Asli Desa yang tidak termasuk hasil

swadaya, partisipasi dan gotong royong, merupakan kewenangan desa.

(2) Ketentuan penggunaan Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :a. Belanja Pegawai pada belanja tidak langsung untuk tunjangan

aparat Pemerintah Desa paling banyak 40 % (empat puluh per seratus);

b. Belanja tidak terduga dengan ketentuan paling banyak 5% (lima per seratus) dengan nominal paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

c. Operasional kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa paling banyak 55 % (lima puluh lima perseratus)

Pasal 25(1) Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kabupaten diprioritaskan untuk anggaran belanja pegawai pada belanja tidak langsung, kecuali honor.

(2) Setelah penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten untuk belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisa Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten digunakan untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintahan Desa paling banyak …….. % (………. per seratus) dan biaya pemberdayaan masyarakat paling sedikit ….. % (………per seratus).

(3) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten yang dilokasikan untuk Belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa dapat digunakan untuk Belanja biaya kegiatan BPD dengan ketentuan paling banyak ……. % dari alokasi Belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 26(1) Penggunaan dan pengelolaan dana yang bersumber dari Alokasi

Dana Desa (ADD) merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 27

Penggunaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 28(1) Penggunaan pendapatan Desa yang bersumber dari hibah dan

sumbangan dari pihak ketiga sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemberian hibah dan sumbangan.

(2) Pemberian hibah dan sumbangan tidak mengurangi kewajiban pemberi hibah dan sumbangan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 29Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil

dari pada realisasi belanja;b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja

langsung; danc. mendanai kegiatan lain yang diperlukan

Pasal 30(1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4)

huruf a dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Desa.

(2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan.

(3) Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila jumlah dana cadangan telah terpenuhi dan sesuai dengan Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan.

(4) Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dana cadangan terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas desa atau dikembalikan ke kas desa paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan dengan surat perintah pemindahbukuan atau pengembalian oleh Kepala Desa.

(5) Apabila kegiatan sebagaiman dimaksud ayat (4) huruf c telah selesai dilaksanakan, maka sisa dana cadangan dipindahbukukan ke rekening kas desa atau dikembalikan ke kas desa.

(6) Penerimaan jasa giro/hasil bunga rekening dana cadangan dan penempatannya dalam deposito untuk menambah jumlah dana cadangan.

(7) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penetausahaan pelaksanaan program dan kegiatan lainnya

Pasal 31Penyertaan Modal awal dan penambahan modal dicatat pada rekening penyertaan Modal Desa.

Pasal 32

Pengurangan, penjualan dan/atau pengalihan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan dan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam rekening hasil penjualan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan dan kekayaan Desa yang dipisahkan

Pasal 33

(1) Penerimaan Pinjaman Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf d dilakukan melalui rekening Kas desa.

(2) Pemerintah Desa tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak ketiga.

(3) Pemerintah Desa wajib membayar bunga dan pokok utang.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pinjaman Desa diatur dalam

Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI

PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN EVALUASI APBDES

Bagian Pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan

Rencana Pembangunan Desa (RKPDesa)

Pasal 34

(1) RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih;

(2) Setelah berakhir jangka waktu RPJMD, kepala desa terpilih menyusun kembali RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

(3) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik;

(4) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa

(5) Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

Bagian KeduaPenyusunan dan Penetapan APBDes

Pasal 35(1) Berdasarkan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat

(4) sekretaris desa menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa.

(2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan

(3) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas memuat kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan yang dipungut/dikelola oleh desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Rencana belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas

memuat kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, dan rincian obyek belanja

(5) Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas memuat kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, dan rincian obyek pembiayaan

Pasal 36

(1) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan;

(2) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;

(3) Penyampaian rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas, paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya;

(4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDesa;

(5) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala ,Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi;

(6) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud ayat 2 diatas, ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

(7) Apabila Kepala Desa tidak dapat menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, maka pelaksanaan mengacu pada anggaran pendapatan dan belanja desa tahun yang lalu, sepanjang belanja yang bersifat wajib/rutin antara lain:a. belanja pegawai pada belanja tidak langsung;b. belanja-belanja dalam rangka pelaksanaan bantuan

pembangunan kepada pedukuhan; danc. belanja-belanja untuk melaksanakan kegiatan administrasi

Pemerintah Desa.(8) Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dan

Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa tercantum dalam lampiran I dan II perbup ini.

Bagian Ketiga Evaluasi Rancangan APBDes

Pasal 37

(1) Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (7) diatas, harus menetapkan Evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja;

(2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa;

(3) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;

(4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya;

(5) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

(6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas, Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud;

(7) Pencabutan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas, dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa;

(8) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII

PELAKSANAAN APBDes

Bagian PertamaPenyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 38(1) Setelah Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan, Sekretaris

Desa menyusun Dokumen Pelaksaan Anggaran (DPA);(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merinci output yang

hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan, serta pendapatan yang diperkirakan

(3) Format DPA tercantum dalam Lampiran….peraturan bupati ini

Bagian KeduaPenerimaan Desa

Pasal 37

(1) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;(2) Bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya

maka….(3) Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber

penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes;

(4) Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

(5) Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;

(6) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa;

(7) Pungutan yang telah dilakukan pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten dilarang untuk dilakukan pungutan dan/atau pungutan tambahan.

(7) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.

(8) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga;

(9) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas, harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Bagian Kedua Pengeluaran Desa

Pasal 36

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

(3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa;

(4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa;

(5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KetigaPembiayaan

Pasal 37

(1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih

kecil dari pada realisasi belanja;b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban

belanjalangsung;c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun

anggaran belum diselesaikan.

(2) Dana cadangan.a. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau

disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa.

b. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai

kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.

c. Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

BAB VIII

PERUBAHAN APBDesa

Pasal 38

(1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar

jenis belanja.b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran

(SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

c. Keadaan daruratd. Keadaan luar biasa

(2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

(3) Perubahan APBDesa terjadi bila Pergeseran anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDesa.

(4) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

(5) Pendanaan Keadaan Darurat.

(6) Pendanaan Keadaan Luar Biasa.(7) Dalam hal penggunaan dana Keadaan Darurat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditentukan :a. Kriteria keadaan darurat:

1. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah desadapatdiprediksikan sebelumnya;

2. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;3. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa; dan4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam

rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.b. Dalam keadaan darurat, Pemerintah Desa dapat melakukan

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, pendanaan menggunakan belanja tak terduga, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBDes;

c. Apabila belanja tak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :

1. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang kegiatan dalam Tahun Anggaran berjalan; dan/atau

2. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.d. Pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat

terlebih dahulu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.(8) Pendanaan Keadaan Luar Biasa.

a. Keadaan Luar Biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBDes mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50 %. (lima puluh per seratus);

b. Prosentase 50 % (lima puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBDes;

c. Apabila estimasi penerimaan dalam APBDes mengalami kenaikan lebih dari 50 % (lima puluh per seratus), maka dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian target kinerja dalam Tahun Anggaran berjalan; dan

d. Apabila estimasi penerimaan dalam APBDes mengalami penurunan lebih dari 50 % (lima puluh per seratus), maka dapat dilakukan pengurangan capaian target kinerja dalam Tahun Anggaran berjalan.

(9) Tata cara pengajuan penyusunan, penetapan dan pelaksanaan perubahan APBDes sama dengan tata cara penyusunan, penetapan dan penetapan pelaksanaan APBDes.

(10) Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tercantum dalam lampiran perbup ini.

BAB IX

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Pasal 39(1) Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa

harus menetapkan bendahara desa(2) Penetapan bendahara desa sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas

dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

Bagian PertamaPenatausahaan Penerimaan

Pasal 40(1) Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh bendahara desa(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas

menggunakan :a. Buku kas umumb. Buku kas pembantu per rincian obyekc. Buku kas harian pembantu

(3) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

(4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, dilampiri dengan :a. Buku kas umumb. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaanc. Bukti penerimaan lainnya yang sah

(5) Format buku kas umum, buku pembantu perincian obyek penerimaan dan buku kas harian pembantu tercantum dalam lampiran….peraturan bupati ini.

Bagian KeduaPenatausahaan Pengeluaran

Pasal 41(1) Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh bendahara desa(2) Pengeluaran kas atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

(3) Surat Perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, disiapkan oleh bendahara untuk ditandatangani kepala desa

melalui sekretaris desa(4) Dokumen yang digunakan oleh bendahara dalam menatausahakan

pengeluaran mencakup :a. Buku kas umumb. Buku simpanan/bankc. Buku pajakd. Buku kas pembantu perincian obyeke. Register SPM

(5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tercantum dalam lampiran….peraturan bupati ini

Bagian KetigaPertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 42(1) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang

yang menjadi tanggungjawabnya kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

(2) Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi :a. Buku kas umumb. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai

bukti-bukti pengeluaran yang sahc. Bukti atas penyetoran pajakd. Register penutupan kas

(3) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditutup setiap bulan dengan diketahui/disetujui oleh kepala desa.

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDesa

Bagian PertamaPenetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Pasal 43(1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa;

(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, menyampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD;

(3) Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

(4) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian KeduaPenyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Pasal 44

(1) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) di atas, disampaikan kepada Bupati melalui Camat;

(2) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

(3) Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tercantum dalam lampiran III perbup ini.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

(1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

(2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. memberikan pedoman dan bimbingan pengelolaan Keuangan

Desa; b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan

keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDes, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDes;

c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; dan

d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan adminsitrasi keuangan desa.

(3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. memfasilitasi administrasi keuangan desa; b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan

aset desa;c. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup

perencanaan, dan penyusunan APBDes, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDes;

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42Lampiran-lampiran dalam Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

BAB XIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 43Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di SumedangPada tanggal

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO

SALINAN : 1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;2. Yth. Wakil Bupati Sumedang;3. Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah se Kabupaten Sumedang.

Lampiran I Peraturan Bupati SumedangNomor : Tanggal :Perihal : Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG KECAMATAN …………………….

DESA ...........................

PERATURAN DESA ……………………………… NOMOR : …………….. TAHUN …………..

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ………….

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA ............................

Menimbang : a. bahwa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa , pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu disusun perencanaan pengelolaan keuangan desa;

b. Bahwa agar dalam pengelolaan keuangan desa dapat

mencapai hasil yang optimal maka perlu disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perluMenetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran PendapatanDan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran ..........

Mengingat : 1.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundan-undangan;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;


9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

11. Dst ...............................

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ............................... dan

KEPALA DESA ...............................

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN DAN PENDAPATAN DESA TAHUN ANGGARAN …………..

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :1. Desa adalah desa …………2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Kepala Desa adalah Kepala Desa ………….

5. Badan Permusyawaratan Desa yang serlanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa …………..

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah desa dan BPD.

7. Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali.

8. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

9. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.

10. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.

11. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.

12. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.

13. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.

14. Dst ..........................

BAB II AZASPasal 2

(1) Pengelolaan APBDes berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) Jangka waktu APBDes dalam 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari …….. sampai dengan 31 Desember …………..

BAB IIIANGGARAN DESA

Pasal 3Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari :1. Pendapatan Desa sejumlah Rp. ……………….. terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Desa sejumlah Rp. ........................b. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten sejumlah Rp. ...............................c. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten sejumlah Rp. .................d. Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah

Propinsi dan Pemerintah Daerah/Kabupaten sejumlah Rp. .................d. Hibah sejumlah Rp. ............................d. Sumbangan Pihak Ketiga sejumlah Rp. ............................

2. Belanja Desa sejumlah Rp. ………………. terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. …………… b. Belanja Langsung sejumlah Rp. …………

3. Pembiayaan sejumlah Rp. ………………….. terdiri dari a. Penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. …………..b. Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. ……………

4. Rincian lebih lanjut mengenai Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4Apabila dipandang perlu, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan peraturan Desa ini.

BAB V PENUTUP

Pasal 5Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Desa…………..

Ditetapkan di ………………. pada tanggal ………………..

KEPALA DESA

.............................................Diundangkan di .......................pada tanggal ............................ SEKRETARIS DESA

.................................................

BERITA DAERAH DESA ..................... KECAMATAN ...........................

KABUPATEN SUMEDANG TAHUN .......................

Lampiran Peraturan Desa ……….. Nomor

:Tanggal :Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA

……………………KECAMATAN

…………………………….

KABUPATEN

SUMEDANG TAHUN ANGGAR

AN ............

KODE REKENING

URAIAN TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN BERJALAN

KET./ SUMBER

DANA

1. PENDAPATAN1.1 Pendapatan Asli Desa

1.1.1 Hasil Usaha Desa1.1.1.1 Badan Usaha Milik Desa1.1.1.2 Hasil Kerjasama1.1.1.3 Lumbung Desa

Dst …………………………

1.1.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa1.1.2.1 Tanah Desa1.1.2.2 Tanah bukan milik Desa yang dikuasai

dan/ atau dimanfaatkan pengelolaannya Desa

1.1.2.3 Pasar Desa1.1.2.4 Bangunan milik Desa1.1.2.5 Obyek wisata/rekreasi milik Desa1.1.2.6 Hutan Desa1.1.2.7 Jalan Desa1.1.2.8 Lapangan Desa1.1.2.9 Lain-lain kekayaan milik desa

Dst ………………………..

1.1.3 Hasil Swadaya dan Partisipasi1.1.3.1 Hasil swadaya dan partisipasi

Dst …………………………….

1.1.4 Hasil Gotong Royong1.1.4.1 Hasil Gotong Royong

Dst ………………………….

1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

1.1.5.1 Jasa Giro dan pendapatan bunga1.1.5.2 Tuntutan ganti rugi1.1.5.3 Komisi, potongan, bentuk lain akibat

dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh DesaDst …………………………..

1.2 Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten

1.2.1 Bagi Hasil Pajak Daerah/ Kabupaten1.2.2 Bagi Hasil Retribusi Daerah/

Kabupaten

1.3 Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten

1.3.1 ADD1.2.2 Dst…..

Kabupaten

1.4 Bantuan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi danPemerintah Daerah

1.4.1 Bantuan Keuangan PemerintahPusat

1.4.1.1 Dst …………………………

1.4.2 Bantuan Keuangan PemerintahProvinsi

1.4.2.1 Dst ……………………………

1.4.3 Bantuan Keuangan PemerintahDaerah

1.4.3.1 Dst ……………………………

1.4 Hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat

1.4.1 Hibah dari pemerintah

1.4.2 Hibah dari pemerintah propinsi

1.4.3 Hibah dari pemerintah kabupaten

1.4.4 Hibah daribadan/lembaga/ organisasi swasta

1.4.5 Hibah dari kelompok masyarakat/ peroranganDst ………………………..

1.5 Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikatDst ………………………..

1.5.1 Sumbangan dari pemerintah1.5.2 Sumbangan dari pemerintah

propinsi

1.5.3 Sumbangan dari pemerintah kabupaten

1.5.4 Sumbangan daribadan/lembaga/ organisasi swasta

1.5.5 Sumbangan dari kelompok masyarakat/ peroranganDst ………………………..

JUMLAH PENDAPATAN

2 BELANJA

2.1 Belanja Langsung2.1.1 PROGRAM PERBAIKAN

SARANA PUBLIK DALAM SKALA KECIL

2.1.1.1 KEGIATAN .......................2.1.1.1.1 Belanja Pegawai2.1.1.1.1.1 Honorarium perangkat desa2.1.1.1.1.2 Honorarium non perangkat desa2.1.1.1.1.3 Upah tenaga kerja2.1.1.1.1.4 Dst …………………..

2.1.1.1.2 Belanja Barang/Jasa

2.1.1.1.2.1 Belanja Barang Habis Pakai2.1.1.1.2.1.1 Belanja alat tulis kantor2.1.1.1.2.1.2 Belanja materai, perangko dan benda

pos lainnya

2.1.1.1.2.1.3 Belanja peralatan kebersihan danbahan pembersih

2.1.1.1.2.1.4 Dst …………………..2.1.1.1.2.2 Belanja Bahan/Material2.1.1.1.2.2.1 Belanja bahan baku bangunan2.1.1.1.2.2.2 Dst …………………..2.1.1.1.2.3 Belanja Jasa Kantor2.1.1.1.2.3.1 Belanja telepon2.1.1.1.2.3.2 Belanja air2.1.1.1.2.3.3 Belanja listrik2.1.1.1.2.3.4 Belanja surat kabar/majalah2.1.1.1.2.3.5 Belanja surat kawat/faksimil/internet2.1.1.1.2.3.6 Belanja paket/pengiriman2.1.1.1.2.3.7 Belanja sertifikasi2.1.1.1.2.3.8 Belanja jasa transaksi keuangan2.1.1.1.2.3.9 Belanja jasa serviceperalatan/

perlengkapan kantor2.1.1.1.2.3.10 Dst …………………..

2.1.1.1.2.4 Belanja Perawatan KendaraanBermotor

2.1.1.1.2.4.1 Belanja jasa service2.1.1.1.2.4.2 Belanja bahan bakar minyak/gas dan

pelumas2.1.1.1.2.4.3 Belanja penggantian suku cadang2.1.1.1.2.4.4 Dst …………………..

2.1.1.1.3 Belanja Modal

2.1.1.1.3.1 Belanja Modal Tanah2.1.1.1.3.1.2 Belanja pengadaan tanah kantor2.1.1.1.3.1.3 Belanja pengadaan tanah

sarana kesehatan2.1.1.1.3.1.4 Belanja pengadaan tanah

sarana pendidikan2.1.1.1.3.1.5 Belanja pengadaan tanah pertanian2.1.1.1.3.1.6 Belanja pengadaan tanah perkebunan2.1.1.1.3.1.7 Dst …………………………

2.1.1.1.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

2.1.1.1.3.2.1 Belanja Modal Alat Pertanian danPerkebunan

2.1.1.1.3.2.1.1 Belanja modal pengadaan traktor2.1.1.1.3.2.1.2 Belanja modal pengadaan penggiling

hasil pertanian

2.1.1.1.3.2.1.3 Belanja modal pengadaan alatpengering gabah

2.1.1.1.3.2.1.4 Belanja modal pengadaan alat penetas2.1.1.1.3.2.1.5 Dst …………………………

2.1.1.1.3.2.2 Belanja Modal Alat AngkutanDarat Bermotor/Tidak Bermotor

2.1.1.1.3.2.2.1 Belanja Modal Pengadaan alatangkutan darat bermotor roda 2


2.1.1.1.3.2.2.3 Belanja Modal Pengadaan gerobak

2.1.1.1.3.2.2.4 Dst …………………………

2.1.1.1.3.2.3 Belanja Modal Pengadaan AlatBengkel

2.1.1.1.3.2.3.1 Belanja modal pengadaan mesin las2.1.1.1.3.2.3.2 Belanja modal pengadaan mesin bubut2.1.1.1.3.2.3.3 Belanja modal pengadaan Kompresor2.1.1.1.3.2.3.4 Dst …………………………

2.1.1.1.3.2.4 Belanja Modal PengadaanPeralatan Kantor

2.1.1.1.3.2.4.1 Belanja modal pengadaan mesin tik2.1.1.1.3.2.4.2 Belanja modal pengadaan mesin

Hitung2.1.1.1.3.2.4.3 Belanja modal pengadaan mesin

fotokopi2.1.1.1.3.2.4.4 Belanja modal pengadaan mesin

Stensil

2.1.1.1.3.2.4.5 Dst …………………………

2.1.1.1.3.2.5 Belanja Modal PengadaanPerlengkapan Kantor

2.1.1.1.3.2.5.1 Belanja modal pengadaan mejaGambar

2.1.1.1.3.2.5.2 Belanja modal pengadaan almari2.1.1.1.3.2.5.3 Belanja modal pengadaan Brankas2.1.1.1.3.2.5.4 Belanja modal pengadaan Filing

kabinet

2.1.1.1.3.2.5.5 Belanja modal pengadaan whiteboard/papan tulis

2.1.1.1.3.2.5.6 Belanja modal pengadaan penunjukwaktu/jam

2.1.1.1.3.2.5.7 Belanja modal pengadaan meja kursikerja

2.1.1.1.3.2.5.8 Belanja modal pengadaan meja kursirapat

2.1.1.1.3.2.5.9 Belanja modal pengadaan meja kursiTamu

2.1.1.1.3.2.5.10 Belanja modal pengadaan penghiasRuangan

2.1.1.1.3.2.5.11 Dst …………………………

2.1.1.1.3.2.6 Belanja Modal PengadaanKomputer dan perlengkapan

2.1.1.1.3.2.6.1 Belanja modal pengadaan Komputer2.1.1.1.3.2.6.2 Belanja modal pengadaan laptop/note

book2.1.1.1.3.2.6.3 Belanja modal pengadaan printer

2.1.1.1.3.2.6.4 Belanja modal pengadaan scaner2.1.1.1.3.2.6.5 Belanja modal pengadaan Monitor2.1.1.1.3.2.6.6 Belanja modal pengadaan CPU2.1.1.1.3.2.6.7 Belanja modal pengadaan Stabiliser2.1.1.1.3.2.6.8 Belanja modal pengadaan

kelengkapan komputer (flashdisk, mouse, key board, speaker, dll)

2.1.1.1.3.2.6.9 Belanja modal pengadaan peralatanjaringan komputer

2.1.1.1.3.2.6.10 Dst …………………………

2.1.1.1.3.2.7 Belanja Modal PengadaanPeralatan Dapur

2.1.1.1.3.2.7.1 Belanja modal pengadaan tabung gas/gas

2.1.1.1.3.2.7.2 Belanja modal pengadaan kompor gas2.1.1.1.3.2.7.3 Belanja modal pengadaan rak

piring/gelas2.1.1.1.3.2.7.4 Belanja modal pengadaan piring/

gelas/sendok/pisau/dll2.1.1.1.3.2.7.5 Dst …………………………

2.1.1.1.3.2.8 Belanja Modal PengadaanPeralatan Dokumentasi

2.1.1.1.3.2.8.1 Belanja modal pengadaan kamera2.1.1.1.3.2.8.2 Dst …………………………

2.1.1.1.3.2.9 Belanja Modal PengadaanPeralatan komunikasi

2.1.1.1.3.2.9.1 Belanja modal pengadaan telepon2.1.1.1.3.2.9.2 Belanja modal pengadaan faksimil2.1.1.1.3.2.9.3 Dst …………………………

2.1.1.1.3.2.10 Belanja Modal PengadaanKontruksi/Pembelian Bangunan

2.1.1.1.3.2.10.1 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian gedung

2.1.1.1.3.2.10.2 Dst …………………………

2.1.1.1.3.2.11 Belanja Modal Pengadaan HewanTernak dan Tanaman

2.1.1.1.3.2.11.1 Belanja Modal Pengadaan Hewan Ternak

2.1.1.1.3.2.11.2 Belanja Modal Pengadaan Tanaman2.1.1.1.3.2.11.3 Dst …………………………

2.1.1.1.3.2.12 Belanja Modal Pengadaan AlatKeamanan

2.1.1.1.3.2.12.1 Belanja Modal Pengadaan Alarm/Sirine

2.1.1.1.3.2.12.2 Belanja Modal Pengadaan senter2.1.1.1.3.2.12.3 Dst …………………………

2.1.1.2 KEGIATAN ...................2.1.1.2.1 Dst...................

2.1.2 PROGRAM PENGADAAN KETAHANAN PANGAN2.1.2.1 KEGIATAN ......................................

2.1.2.1.1 Belanja Pegawai2.1.2.1.1.2 Honorarium perangkat desa2.1.2.1.1.3 Honorarium non perangkat desa2.1.2.1.1.4 Upah tenaga kerja2.1.2.1.1.5 Dst.............

2.1.2.2 Belanja Barang/Jasa2.1.2.2.1 Belanja Barang Habis Pakai2.1.2.2.2 Belanja alat tulis kantor2.1.2.2.3 dst..................

2.1.2.3 Belanja Modal

2.1.2.3.1 Belanja Modal Tanah2.1.2.3.1.1 Belanja pengadaan tanah kantor2.1.2.3.1.2 Belanja pengadaan tanah

sarana Kesehatan2.1.2.3.1.3 dst...................................

dst....dst......

2.1.3 PROGRAM PERBAIKAN \ LINGKUNGAN DAN PEMUKIMAN

2.1.3.1 KEGIATAN..................Dst.................

2.1.4 PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

2.1.4.1 KEGIATAN ....................Dst .......................

2.1.5 PROGRAM PERBAIKAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN

2.1.5.1 KEGIATAN ......................Dst................................

2.1.6 PROGRAM PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA

2.1.6.1 KEGIATAN.............................Dst.

2.1.7 PROGRAM LAIN YANG DIANGGAP PENTING

Dst.........................................

2.2 Belanja Tidak Langsung

2.2.1 Belanja Pegawai2.2.1.1 Penghasilan Tetap Kepala Desa

dan Perangkat Desa

2.2.1.2 Tambahan Penghasilan Kepala Desadan Perangkat Desa

2.2.3.3 Belanja Subsidi

2.2.3.3.1 Belanja subsidi produksi Usaha Desa2.2.3.3.2 Dst …………………………

2.2.3.4 Belanja Hibah2.2.3.4.1 Belanja hibah kepada usaha kelompok

masyarakat2.2.3.4.2 Belanja hibahkepada kelompok

kegiatan ekonomi produktif2.2.3.4.3 Dst …………………………

2.2.3.5 Belanja Bantuan Sosial2.2.3.5.1 Belanja bantuan sosial Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD)2.2.3.5.2 Belanja bantuan sosial panti asuhan2.2.3.5.3 Belanja bantuan sosial

penyelenggaraan hari besar2.2.3.5.4 Belanja hadiah2.2.3.5.5 Dst ……………………

2.2.3.6 Belanja Bantuan Keuangan2.2.3.6.2 Belanja Bantuan Keuangan kepada

LPMD2.2.3.6.3 Belanja Bantuan Keuangan kepada

RT/RW2.2.3.6.4 Belanja Bantuan Keuangan kepada

PKK2.2.3.6.5 Belanja Bantuan Keuangan kepada

Karang Taruna2.2.3.6.6 Belanja Bantuan Keuangan kepada

Satgas Linmas2.2.3.6.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada

posyandu2.2.3.6.8 Belanja Bantuan Keuangan

penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa2.2.3.6.9 Belanja Bantuan Keuangan pengisianperangkat desa lainnya

2.2.3.6.10 Belanja Bantuan Keuanganpembentukan BPD

2.2.3.6.11 Dst ………………………

2.2.3.7 Belanja tak terduga2.2.3.7.1 Keadaan darurat2.2.3.7.2 Bencana alam2.2.3.7.3 Dst…………………

JUMLAH BELANJA

SURPLUS/DEFISIT

3 PEMBIAYAAN

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SILPA) tahun sebelumnya.

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

3.1.3 Hasil penjualan kekayaan Desa yangdipisahkan.

3.1.4 Penerimaan Pinjaman

3.2 Pengeluaran Pembiayaan3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan3.2.2 Penyertaan Modal Desa3.2.3 Pembayaran utang

JUMLAH PEMBIAYAAN

……………., tanggal ......

....……… KEPALA

DESA ........................

………………………………

.

Lampiran II Peraturan Bupati SumedangNomor : Tanggal :Perihal : Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG KECAMATAN …………………….

DESA ...........................


TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN ………….


Menimbang : a. bahwa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu disusun perencanaan pengelolaan keuangan desa;

b.

c.

bahwa dengan adanya keadaan yang menyebabkan terjadinya penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya/ kelebihan/kekurangan pendapatan/ pergeseran antar jenis anggaran/ keadaan darurat/ keadaan luar biasa)* sehingga mengakibatkan harus dilakukannya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Nomor ............ Tahun ..............;bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran..........perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran




4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006

tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006

tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;





11. Dst ...............................



KEPALA DESA ...............................

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN DESA TAHUN ANGGARAN …………..


Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :1. Desa adalah adalah desa …………2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan



4. Kepala Desa adalah Kepala Desa ………….5. Badan Permusyawaratan Desa yang serlanjutnya disingkat BPD

adalah Badan Permusyawaratan Desa …………..6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya

disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah desa dan BPD.


8. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

9. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.

10. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.

11. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.

12. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.


14. Dst ......................BAB II

PERUBAHAN ANGGARAN DESA

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari :1. Pendapatan Desa semula sejumlah Rp. ………………..

bertambah/berkurang)* sehingga menjadi Rp. .......................... terdiri dari:a. Pendapatan Asli Desa semula sejumlah Rp. .......................

bertambah/berkurang)* sehingga menjadi Rp. ........................b. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten

semula sejumlah Rp. ....................... bertambah/berkurang)* sehingga menjadi Rp. .......................

c. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten semula sejumlah Rp. ....................... bertambah/berkurang)* sehingga menjadi Rp. .......................

d. Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, PemerintahPropinsi dan Pemerintah Daerah/Kabupaten semula sejumlah Rp. ....................... bertambah/berkurang)* sehingga menjadi Rp. .......................

e. Hibah semula sejumlah Rp. ....................... bertambah/berkurang)* sehingga menjadi Rp. .......................

f. Sumbangan Pihak Ketiga semula sejumlah Rp. ....................... bertambah/berkurang)* sehingga menjadi Rp. .......................

2. Belanja Desa semula sejumlah Rp. ........................ bertambah/berkurang)* sehingga menjadi Rp. ………………. terdiri dari:a. Belanja Tidak Langsung semula sejumlah Rp. .......................

bertambah/berkurang)* sehingga menjadi Rp. ……………b. Belanja Langsung semula sejumlah Rp. ......................

bertambah/berkurang)* sehingga menjadi Rp. …………3. Pembiayaan sejumlah Rp. ………………….. terdiri dari:

a. Penerimaan pembiayaan semula sejumlah Rp. ..................... bertambah/berkurang)* sehingga menjadi Rp. …………..

b. Pengeluaran pembiayaan semula sejumlah Rp. .................... bertambah/berkurang)* sehingga menjadi Rp. ……………

4. Rincian lebih lanjut mengenai Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Apabila dipandang perlu, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan peraturan Desa ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Desa

………….


KEPALA DESA

..............................................

Diundangkan di ....................... pada tanggal ............................

SEKRETARIS DESA

.................................................

BERITA DAERAH DESA ..................... KECAMATAN ...........................

KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN ....................... NOMOR ......................

)* coret yang tidak perlu

Lampiran Peraturan Desa

……….. Nomor

:Tanggal :Tentang : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA ……………………

KECAMATAN ………………………

…….KABUPAT

EN SUMEDANG TAHUN ANGGAR

AN ............

KODE REKENING

URAIANANGGARANSEBELUM

PERUBAHAN

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANKET.



Dst …………………………

1.1.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa1.1.2.1 Tanah Desa1.1.2.2 Tanah bukan milik Desa yang

dikuasai dan/ atau dimanfaatkan pengelolaannya Desa


Dst ………………………..


Dst …………………………….


Dst ………………………….






Kabupaten


1.3.1 ADD1.2.2 Dst…..

Kabupaten1.4 Bantuan Keuangan Pemerintah,

Pemerintah Provinsi danPemerintah Daerah


1.4.1.1 Dst …………………………


1.4.2.1 Dst ……………………………


1.4.3.1 Dst ……………………………









propinsi




JUMLAH PENDAPATAN

2 BELANJA




2.1.1.1.2 Belanja Barang/Jasa2.1.1.1.2.1 Belanja Barang Habis Pakai2.1.1.1.2.1.1 Belanja alat tulis kantor2.1.1.1.2.1.2 Belanja materai, perangko dan benda

pos lainnya








2.1.1.1.3.1 Belanja Modal Tanah2.1.1.1.3.1.2 Belanja pengadaan tanah kantor

2.1.1.1.3.1.3 Belanja pengadaan tanah sarana kesehatan

2.1.1.1.3.1.4 Belanja pengadaan tanah sarana pendidikan

2.1.1.1.3.1.5 Belanja pengadaan tanah pertanian2.1.1.1.3.1.6 Belanja pengadaan tanah perkebunan2.1.1.1.3.1.7 Dst …………………………




hasil pertanian







2.1.1.1.3.2.2.4 Dst …………………………







Stensil

2.1.1.1.3.2.4.5 Dst …………………………



2.1.1.1.3.2.5.2 Belanja modal pengadaan almari2.1.1.1.3.2.5.3 Belanja modal pengadaan Brankas

2.1.1.1.3.2.5.4 Belanja modal pengadaan Filingkabinet







2.1.1.1.3.2.5.11 Dst …………………………



book2.1.1.1.3.2.6.3 Belanja modal pengadaan printer2.1.1.1.3.2.6.4 Belanja modal pengadaan scaner2.1.1.1.3.2.6.5 Belanja modal pengadaan Monitor2.1.1.1.3.2.6.6 Belanja modal pengadaan CPU2.1.1.1.3.2.6.7 Belanja modal pengadaan Stabiliser2.1.1.1.3.2.6.8 Belanja modal pengadaan



2.1.1.1.3.2.6.10 Dst …………………………












2.1.1.1.3.2.10.2 Dst …………………………







2.1.1.2 KEGIATAN ...................2.1.1.2.1 Dst...................







dst....dst......


2.1.3.1 KEGIATAN..................Dst.................


2.1.4.1 KEGIATAN ....................Dst .......................


2.1.5.1 KEGIATAN ......................Dst................................


2.1.6.1 KEGIATAN.............................Dst.


Dst.........................................



dan Perangkat Desa


2.2.3.3 Belanja Subsidi2.2.3.3.1 Belanja subsidi produksi Usaha Desa2.2.3.3.2 Dst …………………………
















2.2.3.6.11 Dst ………………………


JUMLAH BELANJA

SURPLUS/DEFISIT

3 PEMBIAYAAN

3.1 Penerimaan Pembiayaan3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

(SILPA) tahun sebelumnya.





JUMLAH PEMBIAYAAN

……………., tanggal ......

....……… KEPALA

DESA ........................

………………………………

.

Lampiran III Peraturan Bupati Sumedang Nomor :

Tanggal : Perihal : Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

KECAMATAN …………………….

DESA ...........................


TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ………….


Menimbang : a. bahwa jangka waktu pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ............... Tahun Anggaran ................... telah selesai;

b.

c.

bahwa sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud huruf a perlu dilakukan perhitunggan anggaran yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Desa;bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran.........




4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;





11. Dst ...............................



KEPALA DESA ...............................

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN DESA TAHUN ANGGARAN …………..


Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :1. Desa adalah adalah desa …………2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan



4. Kepala Desa adalah Kepala Desa ………….5. Badan Permusyawaratan Desa yang serlanjutnya disingkat BPD

adalah Badan Permusyawaratan Desa …………..6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya

disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah desa dan BPD.


8. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali.9. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak

terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.10. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait

secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.11. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun

pada tahun anggaran selanjutnya.12. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang

perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.


14. Dst ............................

BAB II PERHITUNGAN ANGGARAN DESA

Pasal 2

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari :1. Perhitungan Pendapatan Desa sejumlah Rp. ……………….. terdiri

dari:a. Pendapatan Asli Desa sejumlah Rp. ........................b. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten sejumlah Rp. ...............................c. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten sejumlah Rp. .................d. Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah

Propinsi dan Pemerintah Daerah/Kabupaten sejumlah Rp. .................d. Hibah sejumlah Rp. ............................d. Sumbangan Pihak Ketiga sejumlah Rp. ............................

2. Perhitungan Belanja Desa sejumlah Rp. ……………. terdiri dari:a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. ……………b. Belanja Langsung sejumlah Rp. …………

3. Perhitungan Pembiayaan sejumlah Rp. …………….. terdiri dari:a. Penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. …………..b. Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. ……………

4. Rincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 3Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Desa …………..


KEPALA DESA

.............................................. Diundangkan di .......................pada tanggal ............................ SEKRETARIS DESA

.................................................

BERITA DAERAH DESA ..................... KECAMATAN ...........................KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN ....................... NOMOR ......................

Lampiran Peraturan Desa ……….. Nomor :Tanggal :Tentang : Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA ……………………

KECAMATAN ……………………

……….KABUPATEN

SUMEDANG

TAHUN ANGGARAN .....

.......

KODE REKENING

URAIAN ANGGARANBERJALAN /

SETELAH PERUBAHAN

REALISASI KET./ BERTAMBAH / BERKURANG



Dst …………………………

1.1.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa1.1.2.1 Tanah Desa1.1.2.2 Tanah bukan milik Desa yang

dikuasai dan/ atau dimanfaatkan pengelolaannya Desa


Dst ………………………..


Dst …………………………….


Dst ………………………….






Kabupaten


1.3.1 ADD1.2.2 Dst…..

Kabupaten

1.4 Bantuan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi danPemerintah Daerah


1.4.1.1 Dst …………………………


1.4.2.1 Dst ……………………………


1.4.3.1 Dst ……………………………









propinsi




JUMLAH PENDAPATAN

2 BELANJA




2.1.1.1.2 Belanja Barang/Jasa2.1.1.1.2.1 Belanja Barang Habis Pakai2.1.1.1.2.1.1 Belanja alat tulis kantor2.1.1.1.2.1.2 Belanja materai, perangko dan benda

pos lainnya








2.1.1.1.3.1 Belanja Modal Tanah2.1.1.1.3.1.2 Belanja pengadaan tanah kantor2.1.1.1.3.1.3 Belanja pengadaan tanah

sarana kesehatan2.1.1.1.3.1.4 Belanja pengadaan tanah

sarana pendidikan2.1.1.1.3.1.5 Belanja pengadaan tanah pertanian2.1.1.1.3.1.6 Belanja pengadaan tanah perkebunan2.1.1.1.3.1.7 Dst …………………………




hasil pertanian







2.1.1.1.3.2.2.4 Dst …………………………







Stensil

2.1.1.1.3.2.4.5 Dst …………………………



2.1.1.1.3.2.5.2 Belanja modal pengadaan almari2.1.1.1.3.2.5.3 Belanja modal pengadaan Brankas2.1.1.1.3.2.5.4 Belanja modal pengadaan Filing

kabinet







2.1.1.1.3.2.5.11 Dst …………………………



book2.1.1.1.3.2.6.3 Belanja modal pengadaan printer

2.1.1.1.3.2.6.4 Belanja modal pengadaan scaner2.1.1.1.3.2.6.5 Belanja modal pengadaan Monitor2.1.1.1.3.2.6.6 Belanja modal pengadaan CPU2.1.1.1.3.2.6.7 Belanja modal pengadaan Stabiliser2.1.1.1.3.2.6.8 Belanja modal pengadaan



2.1.1.1.3.2.6.10 Dst …………………………












2.1.1.1.3.2.10.2 Dst …………………………







2.1.1.2 KEGIATAN ...................2.1.1.2.1 Dst...................







dst....dst......


2.1.3.1 KEGIATAN..................Dst.................


2.1.4.1 KEGIATAN ....................Dst .......................


2.1.5.1 KEGIATAN ......................Dst................................


2.1.6.1 KEGIATAN.............................Dst.


Dst.........................................



dan Perangkat Desa


2.2.3.3 Belanja Subsidi

2.2.3.3.1 Belanja subsidi produksi Usaha Desa2.2.3.3.2 Dst …………………………
















2.2.3.6.11 Dst ………………………


JUMLAH BELANJA

SURPLUS/DEFISIT

3 PEMBIAYAAN

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SILPA) tahun sebelumnya.





JUMLAH PEMBIAYAAN

…………….,tanggal ..........……… KEPALA DESA ........................

t

…………………………

draf perbup tentang keuangan desa

Documents