dr. muhammad yanis musdja, mrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47470...dr. muhammad...
TRANSCRIPT
Dr. Muhammad Yanis Musdja, M.Sc
ORASI ILMIAH DI UNIVERSITAS HASANUDDIN27 MEI 2016
HALAL SCIENCE & PERAN PERGURUAN TINGGI
DALAM PELAKSANAAN WAJIB SERTIFIKASI HALAL
MENURUT UU JPH NO. 33 Th. 2014
Dr. Muhammad Yanis Musdja, M.ScEmail : [email protected]
General Secretary of International Association of Halal Auditor 2016 -Skr
Wakil Ketua ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia)Jakarta Megapolitan 2007 - Sekarang
Kepala Sub Bidang Radiofarmasi, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Jakarta 1997 - 2004
Pendiri & Dekan Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah,
Tangerang, Indonesia (2001 -2005)
Pendiri & Ketua Program Studi Farmasi UIN Jakarta 2004-2012
Dosen Analisis Makanan Halal, UIN Jakarta
Filosofi & Sejarah Pertama Makanan Haram
• Bahwa Adam & Hawa menurut ajaran Islam, Kristen danYahudi terusir dari SORGA karena memakan MAKANAN HARAM = BUAH KHULDI
• Jika Adam & Hawa tidak memakan MAKANAN HARAM,TENTU kita sebagai anak cucu ADAM, masih tetap tinggal di SORGA dengan segala keindahannya sampai Saat ini.
• Jika kita ambil pelajaran dari Kisah Adam & Hawa, Maka Allah tidak suka terhadap orang yang memakan MAKANAN HARAM
• Allah akan menghukum & memberikan gangguan kesehatankepada orang-orang yang memakan MAKANAN HARAM
5
HALALANTHAYYIBAN(Halal Food Safety)
Healthyconcept in Islam
Islamic teachings for food Management
Puasalahkamu agar
kamu sehat(HADIST)
(Keseimbangan
Kimia Tubuh) =Dasar Ilmu
Gizi
KulluWasrobu
walatusrifu(Quran Al Araf
ayat 31)
Shumu tashihu
HALALANTHOYYIBANQuran Surat Al Baqarah ayat 168
Perintah Mengkonsumsi Pangan yang
HALAL DAN THAYYIB ?
Q.S. Al-Baqarah (2) : 168 “Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik(HALALANTHOYYIBAN) dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlahkamu mengikuti langkah-langkah syetan; karena sesungguhnya syetanitu adalah musuh yang nyata bagimu.”
HALAL = Sah menurut hukum Islam atau "diperbolehkan" dan
THOYYIB = BAIK (Aman, Bersih, Bergizi, Berkualitas & Otentik).
Perintah Mengkonsumsi Pangan yang
HALAL DAN THAYYIB pada ayat yang lain?
Q.S. Al-Maidah (5) : 88 “Dan makanlah yang halal lagi baik dari pada apa yang Allah rizkikankepada kamu dan bertaqwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamuberiman.”
Q.S. An-Nahl (16) : 114 “Maka makanlah dari apa-apa yang telah Allah rizkikan kepada kamuyang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanyamenyembah kepada-Nya.”
Q.S. Thaahaa (20) : 81 “Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang telah Kami berikankepada kamu dan jangan melewati batas yang menyebabkankemarahan-Ku menimpa kamu. Dan barang siapa ditimpa kemarahan-Ku maka pasti akan binasa.”
BANGSA INDONESIA TERANCAM PRODUK YANG TIDAK HALALANTHOYYIBAN
• Kasus beras dari plastik yang dijual di Indonesia• Daging kadaluwarsa di ekspor ke Indonesia dan direndam dalam
NaNO3, sehingga penampilannya menjadi seperti daging baru • Buah impor diperlambat busuknya dg proses Fumigasi dg
merendam dlm Methylcyclopropene (MCP) , spt Apel. Anggur, Peer Dll)
• Formalin digunakan untuk pengawet berbagai makanan• Pewarna tekstil digunakan sebagai pewarna makanan• Banyak produk makanan bersumber dari derivat produk babi• Daging tikus digunakan untuk membuat bakso• Daging babi yang murah dan haram di campur dg daging halal• Ayam TIREN (mati kemaren) krn flu burung dijual di pasar atau
dijadikan daging giling• DLL
PRODUK OBAT DAN KOSMETIK.• Obat & Kosmetik mengandung alkohol tinggi
• Banyak bahan-bahan pemutih dan pelangsing yang tidak terdaftar dijual oleh masyarakat yang membahayakan kesehatan.
• Banyak produk obat dan kosmetik yang mengandungderivat babi, seperti , kapsul, salep, krim, vaksin danlain-lain.
• Banyak suplemen makanan yang sebetul tergolongobat yang bila tidak digunakan dengan tepat akanmembahayakan untuk kesehatan.
• Banyak bahan berbahaya dijual sebagai obat bebasatau obat Perkasa, spt Viagra, Cialis, Bluemoon DLL
• Banyak antibiotik atau obat lainnya yang kadarnya kurang dari seharusnyasehingga menybabkan bakteri menjadi resisten dan membahayakan untukkesehatan.
• Banyak toko obat dan masyarakat menjual produk-produk obat yang tidakterdaftar atau bersumber dari negara asing dan membahayakan untukkesehatan.
• Banyak produk-produk jamu dicampur dengan bahan-bahan kimia yang membahayakan bagi kesehatan supaya jamu terkesan sangat manjur.
• obat-obat yang tidak boleh dipasarkan di negara asing dipasarkan di Indonesia.
• Pada saat ini ada sekitar 700 bahan obat yang belum dipastikankeamanannya oleh WHO tapi beberapa sudah dipasarkan di Indonesia.
• Dan bahan-bahan kimia, obat atau kosmetik lain-lain yang dilarang danberbahaya.
PERMASALAHAN UTK PELAKSANAAN UU JPH NO. 33 THN 2014
1. Indonesia belum punya Standar Halal untuk makanan, obat, kosmetik dan produk lainnya. (Standar halal makanan baru sebagian dibuat MUI)
2. Ada kelompok yang menginginkan UU JPH dibatalkan atau sertifikasi Halal makanan hanya bersifat sukarela
3. Indonesia belum punya laboratorium yang representatif untuk pemeriksaan Halal
4. Lemahnya SDM untuk melaksanakan UU JPH (Malaysia punya 5 Pasca Sarjana Produk Halal dan Thailand mempunyai 1 buah di Chulalongkorn University)
5. Pelaku Industri dan masyarakat baru sedikit yang paham Sistem Jaminan Halal
Irisan Bakso Rennet Sosis (Casing)
PARU-PARU ENZIM USUS
- Sistein/Sistin
- Sikat Gigi
- Kuas
-Jaket Bulu
BULU
JEROAN
KIKIL
KULIT
- Kollagen
- Disamak
- Krecek
- Rambak
- GELATIN
- Jaket
- Tas
- Sepatu
- Dompet DAGING
( PORK)
- Sop Kikil
- Rambak
-GELATIN
-Dicampur dengan daging sapi di
pasar- pasar
-Rumah Makan
-Bakso
-Bacon
-Ham
-Pasta Hati unggas
-Asam AminoDARAH LEMAK
(Lard)
TULANG
GELATIN
-Campuran Sosis/Susu
-Shortening
-Penyedap
-Minyak Babi
-Pencampur
Vegetable Oil
-Gorengan
-Bak Pia
-Bak Moy
-Bak Mie
-Bak …
Dunia Medis
Posfor (P)
Emulsifier
Permen
Kapsul
Pelembut
Stabilizer
Calsium (Ca)
Karbon Aktif
Kuah Bakmi
PANKREAS
Lihat Ke Bawah!!
- Roti
- Biskuit
- Flavor
- Juice
- Syrup
- Margarine
- Yoghurt
- Es Krim
- Mentega
Marsmallow JellyJam/Selai Pudding
Kuah Bakso
- Susu
- Minuman Lain
- Pasta Gigi
Insulin
Media Fermentasi Ascesoris
Media
Fermentasi
Sosis (Casing)
Bahan Kosmetik
-Kasein
-Keju
-Whey
-Laktose
- Cake
- Biskuit
Campuran macam-macam Makanan
Sosis (dijeroan)
EMPEDU
Taurin
KENAPA ANALISIS MAKANAN HALAL LEBIH FOKUS KEPADA BABI &
PRODUK TURUNANNYA KARENA DIA PALING BANYAK TERDAPAT PADA
MAKANAN, OBAT DAN KOSMETIKA
PERUBAHAN POKOK PADA UU JAMINAN PRODUK HALAL NO.33 TH 2014
UNTUK SERTIFIKASI HALAL DARI SUKARELA MENJADI WAJIB ADALAH
RAHMAT
Pasal 4, UU JPH No. 33 th 2014Produk yang masuk, beredar, dandiperdagangkan di wilayah Indonesia adalahwajib mempunyai sertifikat halal.
Pasal 1 UU JPH 33, 2014
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaanyang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkanoleh masyarakat.
2. Produk Halal adalah Produk yang telahdinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
TIpe Produk yang akan didistribusikan di Indonesia menurut UU JPH No. 33 Thn 2014
PRODUK HALALPasal 4 : hrs memp Sertifikat Halal)
Pasal 31, Ayat 2 Hasil Pengujian
Produk yang tidakdiragukan
kehalalnnya, tidakdiperlukan
pemeriksaanlaboratorium
Pasal 31, Ayat 3 Dalam hal
pemeriksaanProduk yang
diragukankehalalannya,
dilakukanpengujiannys di
laboratorium
PRODUK HARAM Pasal 26
Produk dari Bahanyang berasal dari
Bahan yang diharamkan,
wajibmencantumkan
keterangan tidakhalal pada Produk
DPR RI
PP Tentang UU JPH No. 33 Th 2014(Dalam Persiapan)
UU JPH No. 33 Th 2014
Presiden RI
Majelis Ulama Indonesia
(MUI)Hanya Pemberi
Fatwa
Badan Penyelenggara Jaminan ProdukHalal (BPJPH), KEMENAG
Peraturan MenteriAgama Ttg UU JPH No. 33 Th 2014 (Dalam Persiapan)
Menteri Agama
Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
Auditor Halal
Produk Sertifikat Halal Produk
PelakuIndustri
Organisasi dan Prosedur untuk MemperolehSertifikat Halal menurut UU JPH No. 33, 2014
Note:
1. Psl 30, Ayt 2, Penetapan oleh LPH sbgmn dimaksud pada ayat (1) dilakukan dlm jangka waktu <5 harikerja terhitung sejak dokumenpermohonan dinyatakan lengkap
2. Psl 33, Ayt 4. MUI menyatakanFatwa Halal / Fatwa tdk halal ≤ 30 hari, Sejak disampaikannya AnalisisHalal olh BPJPH
3. Psl 35, Sertifikat Halal diterbitkan oleh BPJPH <7 hari kerjaterhitung sejak keputusan kehalalanProduk diterima dari MUI
4. Psl 42 Ayt 1 , Halal certificate berlaku utk 4 th
5. Psl 47, Produk Halal luar negeri
yang diimpor ke Indonesia berlaku
ketentuan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini
Perg. Tinggi/Org Islam Berb Hukum
PERATURAN PRESIDEN RI, NO. 83 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN AGAMA, 15 Juli 2015
Pasal 4
Susunan Kementerian Agama terdiri atas:
a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
c. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
d. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
e. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
f. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
g. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
h. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
i. Inspektorat Jenderal;
j. Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan
dan Pelatihan;
k. Badan Penyelanggara Jaminan Produk Halal;
PASAL 5 AYAT 4 UU JPH no. 33 th 2014berbunyi
Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentukperwakilan di daerah.
Pasal 6Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
Dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, BPJPH berwenang:
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada
Produk;
d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
g. melakukan registrasi Auditor Halal;
h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di
bidang penyelenggaraan JPH.
Pasal 7
Dalam melaksanakan wewenang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6, BPJPH bekerja samadengan:
a. kementerian dan/atau lembaga terkait;
b. LPH; dan
c. MUI.
PASAL 9
Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untukpemeriksaan dan/atau pengujian Produk.
Pasal 12Lembaga Pemeriksa Halal
(1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH.
(2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan
pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.
Pasal 13
(1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksuddalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan:
a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
b. memiliki akreditasi dari BPJPH;
c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan
lembaga lain yang memiliki laboratorium.
(2) Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga
keagamaan Islam berbadan hukum.
PASAL 14
(1) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c
diangkat dan diberhentikan oleh LPH.
(2) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang
pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi;
d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan
produk menurut syariat Islam;
e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi
dan/atau golongan; dan
f. memperoleh sertifikat dari MUI.
Pasal 15 UU JPH 33, 2014
Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan; b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan
Produk; c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan; d. meneliti lokasi Produk; e. meneliti peralatan, ruang produksi & penyimpanan; f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk; g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; danh. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian
kepada Lembaga Pemeriksa Halal.
PASAL 29Pengajuan Permohonan
(1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secaratertulis kepada BPJPH.
(2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:
a. data Pelaku Usaha;
b. nama dan jenis Produk;
c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
d. proses pengolahan Produk.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuanpermohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 30Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal
1. BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan
pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.
2. Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5
(lima) hari kerja terhitung sejak dokumen
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 ayat (2) dinyatakan lengkap.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan
LPH diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 33Penetapan Kehalalan Produk
1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI.
(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandalam Sidang Fatwa Halal.
(3) Sidang Fatwa Halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait.
(4) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskankehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerimahasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH.
(5) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh MUI.
(6) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.
PASAL 35
Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalamPasal 34 ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejakkeputusan kehalalan Produk diterima dari MUI.
Karena begitu menarik dan banyak tantangan PRODUK HALAL maka Majalah FBN minta saya menulis 7 Artikel dlm majalah tersebut dan MENJADIKAN SAYA
SEBAGAI COVER MAJALAH TERSEBUT
Pasal 15 UU JPH 33, 2014
Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan; b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan
Produk; c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan; d. meneliti lokasi Produk; e. meneliti peralatan, ruang produksi & penyimpanan; f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk; g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; danh. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian
kepada Lembaga Pemeriksa Halal.
Disamping sebagai Auditor Halal kita juga bisamenjadi Konsultan Halal
Sebagaimana saya diminta oleh Korea Institute of Halal Industry (KIHI) untuk menjadi Konsultan mereka selama 5 tahun
KETENTUAN PIDANA
Pasal 56
• Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalanProduk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana
• dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidanadengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
•
Pasal 57
Setiap orang yang terlibat dalampenyelenggaraan proses JPH yang tidakmenjaga kerahasiaan formula yang tercantumdalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyakRp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Some of expert of food & drug or
cosmetic can join with expert of law or as expert witness in
court, like as I do become member of
Law Aid Post (Pos Bantuan
Hukum/POSBAKUM) Kongres Advokat
Indonesia
KESIMPULAN• Berhubung pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal menurut UU JPH No. 33 Th 2014
akan dimulai pada Tahun 2017, dimana akan ada Ribuan Produk yang harusdiperiksa, untuk hal ini diperlukan :
* Banyak Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
* LPH memerlukan banyak sarjana yang memenuhi syarat untuk menjadi
Auditor Halal & hal ini sangat banyak di Perguruan Tinggi (PT)
* MUI membutuhkan Pakar Halal dari PT utk menetapkan kehalalan Produk
* Industri membutuhkan Internal Halal Auditor & Konsultan Halal dari PT
* Pengadilan perlu saksi Ahli dari PT untuk memutuskan sengketa Halal
* Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dapat dibentuk di daerah dan hal ini sangat diperlukan untuk Indonesia Wilayah
Timur, untuk pembentukan ini diperlukan LPH
• Oleh karena itu, pembentukan LPH dibawah Pusat Penelitian dan PengembanganProduk Halal di UNHAS sudah saatnya dibentuk sesegera mungkin, guna untukmensukseskan Wajib Sertifikasi Halal berdasarkan UU JPH No. 33 Th 2014. Serta sebagai Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi.