dr.repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · a. sejarah lahirnya partai politik 32...
TRANSCRIPT
Prahara Partai Islam: Komparasi Konflik Internal PPP dan PKS/M. AminNurdin - Ali Thaufan Dwi Saputra - Adi Prayitno; Kata Pengantar: Pro£ Dr.Bahtiar Effendy, MA; ed.I.; eet. I-Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesi •
2019.
xiv + 332 hIm; 14,5 x 21 em
ISBN: 978-602-433-735-3
Judul:
Prahara Partai Islam: Komparasi Konflik Internal PPP dan PKS
Copyright ©2018
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved
Diterbitkan pertama kali oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Anggota IKAPI DKI Jaya
Cetakan pertama: April 2019
YOI: 1623.37.9.2019
Desain sampul: Muhammad Tegar Erripsaputra
Yayasan Pustaka Obor Indonesia
J1. Plaju No. 10, Jakarta 10230, Indonesia
T. + 62 (0)21 31926978, 31920114
F. + 62 (0)21 31924488
E-mail: [email protected]
http://www.obor.or.id
v
DAFTAR ISI
Kata Pengantar iii
Daftar Isi v
BAB I: Pendahuluan 1
A. Latar Belakang 1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 13
D. Kajian Pustaka 14
E. Kerangka Teori 18
F. Metodologi Penelitian 26
G. Sistematika Penulisan 30
BAB II: Kiprah Partai Politik Islam di Indonesia 32
A. Sejarah Lahirnya Partai Politik 32
B. Peran dan Fungsi Partai Politik 34
C. Ideologi partai Politik di Indonesia 36
D. Narasi Sejarah Partai Politik Islam di Indonesia 38
1. Partai Politik Islam Sebelum Kemerdekan RI 44
2. Partai Politik Islam Setelah Kemerdekaan RI:
Jalan Terjal Era Orde Lama dan Orde Baru 48
3. Reformasi 1998: Tumbuh Suburnya Kembali
Parpol Islam 63
E. Pemilu Pascareformasi: Apa yang Dibanggakan
dari Parpol Islam? 69
F. Problematika Partai Politik Islam 77
BAB III: Profil Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Serta
Kiprahnya dalam Politik Indonesia 91
A. Profil Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 91
1. Setting Historis Lahirnya PPP 91
vi
2. Visi dan Misi PPP 94
3. Kepemimpinan dan Kiprah PPP dalam Politik
Indonesia 98
B. Profil Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 121
1. Setting Historis Lahirnya PKS 121
2. Visi dan Misi PKS 126
3. Kepemimpinan dan Kiprah PKS dalam Politik
Indonesia 128
4. Tantangan PKS Diluar Arena Politik: Menyoal
Ideologi PKS 143
BAB IV: Konflik dalam Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) di Dekade Kedua Pascareformasi 150
A. Konflik Internal Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) 151
1. Konflik Internal PPP Menjelang Pemilu 2009 152
2. Konflik Dualisme Kepengurusan PPP dan
Dampaknya 156
a. Implikasi Konflik Internal PPP Terhadap Fraksi
di DPR 175
b. Konflik Internal PPP Pada Pilkada Serentak
2015, 2017 dan 2018 177
c. Konflik Internal PPP dan Lahirnya “PPP
Khittah” 189
3. Mekanisme Penanganan Konflik Internal PPP 194
B. Konflik Internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 197
1. Dilema Partai Terbuka 197
2. Konflik Internal PKS: Dilema Koalisi Dalam
Kabinet Indonesia
Bersatu (KIB) II 211
3. Pemecatan Yusuf Supendi dan Perlawanan
Terbuka 215
vii
4. Pemecatan Fahri Hamzah, Perlawanan dan Perang
Terbuka 221
5. Konflik Internal PKS Menjelang Pemilu 2019 240
6. Mekanisme Penanganan Konflik Internal PKS 256
C. Analisis Dampak Konflik Internal Bagi PPP dan
PKS 259
D. Konflik Internal Parpol Islam dalam Pandangan
Publik 266
E. Arah Baru Kebijakan Menghindari Konflik Partai:
Sebuah Ikhtiar 275
BAB V: Penutup 278
A. Kesimpulan 278
B. Saran 283
Daftar Pustaka 285
Lampiran-lampiran 319
Lampiran I: Pengelompokan asas Parpol yang mendaftar
ke Departemen Kehakiman untuk mengikuti Pemilu
tahun 1999 319
Lampiran II: Tabel Hasil Pemilu tahun 1999 -2014 328
Lampiran III: Foto dokumentasi penelitian 335
8
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Konflik internal parpol Islam seringkali mewarnai dinamika politik
Indonesia pascareformasi 1998. Elit parpol tetap mendominasi dalam
pengambilan kebijakan sehingga demokratisasi dan pelembagaan parpol
Islam yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai. Kekecewaan umat
Islam pun tak terhindarkan. Konflik internal tersebut berdampak buruk
pada citra parpol dan menurunnya elektabilitas.
Kajian terhadap parpol Islam menurut Firman Noor menjadi minat
tersendiri bagi banyak sarjana ilmu politik. Kajian-kajian seputar parpol
Islam umumnya membahas berbagai hal seperti ideologi parpol, sejarah
berdirinya parpol dan kiprahnya dalam panggung politik Indonesia,
hubungan parpol Islam dengan negara (pemerintah Orba), serta
dinamika internal parpol Islam pasca Orba (termasuk di dalamnya
konflik internal parpol).1
Dalam sejarah Indonesia, parpol Islam telah lahir sebelum
kemerdekaan. Keberadaan parpol Islam mewarnai pentas politik dan
sejarah Indonesia. Sejarawan, Rickles misalnya mencatat munculnya
Sarekat Islam (SI), sebuah organisasi pergerakan menuju kemerdekaan
yang kemudian bertransformasi menjadi Partai Syarikat Islam (PSI)
pada 1920. Pada 1929, PSI berubah nama menjadi (Partai Syarikat Islam
Indonesia (PSII).2
Setelah kemerdekaan terutama menjelang Pemilu 1955, beberapa
partai Islam terus bermunculan. Tercatat beberapa parpol Islam seperti
Partai Masyumi, Partai Nahdatul Ulama (NU), Partai Tarbiyah
1 Firman Noor, Perpecahan dan Soliditas Partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS di Dekade Awal
Reformasi, (Jakarta: LIPI Press, 2015), 19. 2 M.C. Ricklefs, A History Of Modern Indonesia, (London: Palgrave, 2001), 230.
9
Islamiyah (Perti) dan Partai Politik Tarekat Islam (PPTI). Diantara
parpol Islam, Masyumi dan NU yang mendapat suara tertinggi,
Masyumi berada diperingkat kedua dan NU peringkat ketiga dari
perolehan suara sah nasional. Kedua parpol Islam ini masih kalah
dengan Partai Nasional Indonesia (PNI).3
Sangat disayangkan, berdirinya parpol Islam saat itu (pra
kemerdekaan dan sesaat pasca kemerdekaa) diwarnai dengan konflik
internal parpol. Para elit sibuk dengan kepentingan politik mereka dan
tidak mampu mengonsolidasikan kekuatan parpol sehingga perpecahan
pun tak terhindarkan. Sebagai contoh ketika NU masih menjadi bagian
Masyumi, karena kepentingan politik NU tidak diakomodir –dalam hal
pembagian jatah kursi kabinet- NU memutuskan hengkang dari
Masyumi. Dan selanjutnya, NU menjadi rival Masyumi di Pemilu 1955.4
Pada era tersebut, kentalnya ideologi parpol begitu terasa. Di
dewan Konstituante kelompok dari parpol Islam (diwakili tokoh parpol
Islam seperti Saifuddin Zuhri, Zainal Abinin Ahmad, Hasbi As-Shiddiqi,
Hamka dan Muhammad Natsir) berdebat keras dengan kelompok
nasionalis (dari kalangan partai PNI, Parkindo, PKI). Disini terlihat
sekali bagaimana perdebatan tentang ideologi negara: antara Pancasila
atau Islam. Buntut dari pertentangan ini, Masyumi akhirnya dibubarkan
oleh Presiden Sukarno.
Setelah Presiden Sukarno lengser dan digantikan oleh Suharto
melalui surat mandat yang terkenal dengan “Supersemar”, parpol Islam
memasuki babak baru dalam panggung politik Indonesia. Harapan cerah
seakan muncul apalagi beberapa tokoh Masyumi dibebaskan oleh
Presiden Suharto. Selain itu, tokoh nasional, Bung Hatta (mantan Wakil
Presiden) juga berniat mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia
(PDII). Namun, Presiden Suharto menolak pendirian parpol tersebut
karena dianggap dapat mengancam stabilitas politik. Tokoh-tokoh 3 Andreas Ufen, Political Parties in Post-Suharto Indonesia: Between Politik Aliran and ’Philippinisation’,
(Hamburg: GIGA German Institute of Global and Area Studies, 2005), 5. 4Rex Mortimer, Indonesian Communism Under Sukarno: Ideology and Politics 1959-1956, (Jakarta-Singapure:
Equinox Publishing, 2006), 56. Lihat juga dalam: Ahmad Syafi’I Ma’arif, Islam dan Pancasila Sebagai asar
Negara: Studi Tentang Perdebatan dalam Konstituante, (Bandung: Mizan Pustaka-Maarif Isntitute, 2017), 157.
Keterangan mengenai ketidakpuasanan pembagian jatah kursi kabinet untuk NU, lihat dalam: Syamsuddin Haris,
PPP dan Politik Orde Baru, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1991), 58.
10
Masyumi juga tidak diperkenankan berkecimpung dalam politik
praktis.Parpol-parpol Islam yang ada sebelumnya kemudian disatukan
menjadi satu partai, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dikenal
dengan istilah “fusi partai”.5
Jatuhnya Presiden Suharto dan Reformasi 1998 memunculkan
banyak sekali partai-partai politik, baik parpol yang sebelumnya telah
ada maupun parpol-parpol yang baru lahir. Parpol-parpol baru tersebut
mengusung beragam ideologi, nasionalis, sosialis hingga agama Islam,
Kristen, maupun Budha. Menjelang Pemilu 1999 tercatat sebanyak 148
partai yang mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun
setelah proses penyaringan hanya 48 parpol saja yang lolos.
Kemunculan banyak parpol termasuk parpol Islam secara masif pada
Pemilu 1999 memberi kesan kurang kentalnya ideologi mereka. Bahkan,
kemunculan yang begitu tiba-tiba seolah dikejar waktu.6
Tidak berbeda jauh dengan yang terjadi pada era Presiden Sukarno,
pada era Presiden Suharto dan reformasi, narasi sejarah politik Islam
Indonesia juga mencatat deretan konflik internal parpol. Hal itu tidak
hanya merugikan parpol yang bersangkutan, tetapi juga para pemilih
yang mayoritas Muslim.
Andreas Ufen mencatat lahirnya parpol pascareformasi diwarnai
beragam persoalan seperti konflik internal, keuangan parpol, platform
parpol yang samar-samar dan adanya elit parpol yang kerap
memanipulasi keputusan dan kebijakan parpolnya.7Munculnya parpol
Islam pascareformasi oleh Bahtiar Effendy dianggap sebagai “Imajinasi
Politik”. Terdapat pemikiran yang menyatakan bahwa agama dengan
politik adalah sebuah kesatuan, sehingga melalui parpol Islam, nilai-nilai
5 Michael R.J.Vatikiotis, Indonesian Politics Under Suharto: The Rise and Fall of the New Order, (London and New
York: Routledge, 1998), edisi III, 102. Lihat juga dalam: Muhammad Iqbal-Amin Husein Nasution, Pemikiran
Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), edisi III,
311. 6 Jakob Oetama, “Prakata”, dalam Tim Penelitian dan Pengembangan Kompas, Partai-Partai Politik Indonesia:
Ideologi, Strategi dan Program, (Jakarta: PT Gramedia, 1999), viii. 7 Andreas Ufen, Political Parties in Post-Suharto Indonesia: Between Politik Aliran and ’Philippinisation’, 5.
11
Islam dapat diimplementasikan dalam kehidupan berpolitik di
Indonesia.8
Lahirnya parpol-parpol Islam mendasari para sarjana ilmu politik
membuat kategorisasi parpol Islam menjadi tiga. Pertama, parpol Islam
yang secara tegas mengusung asas dan ideologi Islam dalam anggaran
dasarnya. Kedua, parpol Islam yang menggunakan simbol-simbol yang
identik dengan Islam seperti bulan, bintang, Ka’bah dan tulisan-tulisan
berbahasa Arab tetapi asas parpol tersebut tidak menyebut Islam.
Mereka juga mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Ketiga, parpol
Islam yang sama sekali tidak menggunakan simbol-simbol Islam, tetapi
basis massanya adalah umat Islam dan mereka mengkombinasikan
ideologi Islam dengan ideologi selainnya. Firman menyatakan bahwa
ketegori kedua dan ketiga ini disebut parpol yang mengedepankan nilai-
nilai substansi Islam daripada memformalkan Islam dalam kehidupan
bernegara.9
Syamsuddin mencatat “dua kejutan” yang terjadi pada Pemilu
1999. Pertama, parpol yang berlabel Islam tampil loyo, dan hanya PPP
yang masuk tiga besar setelah PDIP dan Golkar dalam hal perolehan
kursi di DPR. Kedua, Partai Amanat Nasional (PAN) yang dipimpin
“bapak reformasi 98” Amin Rais terbilang gagal karena hanya
menduduki peringkat lima perolehan suara. Seperti diketahui, Amin
adalah tokoh reformasi yang kemudian membentuk partai. Sayangnya
partai bentukannya sekalipun didukung oleh mayoritas warga
Muhammadiyah, tidak mampu bersaing dengan PDIP dan Golkar.10
Pada Pemilu 1999, dari 48 parpol peserta Pemilu, terdapat 17
parpol Islam. Diantara parpol Islam yang meraih suara cukup signifikan
pada Pemilu 1999 hanya PPP. Raihan suara PPP yang cukup bagus (10
persen dan berada pada urutan ke tiga), menurut Saiful Mujani
disebabkan PPP telah tersosialisasi sejak lama. Di kalangan masyarakat
8 Bahtiar Effendy, “Fenomena Partai Islam”, dalam Hamid Basyaib-Hamid Abidin, (ed), Mengapa Partai Islam
Kalah?, (Jakarta: Alvabet, 1999), 33 9 Firman Noor, Perpecahan dan Soliditas Partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS di Dekade Awal
Reformasi, (Jakarta: LIPI Press, 2015), 14. 10
Syamsuddin Haris, “Pemilu 1999 dan Format Baru Politik Indonesia”, dalam Valina Singka Subekti, dkk,
Memastikan Arah Baru Demokrasi, (Bandung: Penerbit Mizan, 2000), 31.
12
pemilih, PPP telah menjadi semacam “identitas” dalam setiap Pemilu.
Mujani mencontohkan ada seorang Ibu yang memilih PPP bukan karena
program partai Ka’bah tersebut, melainkan karena pada Pemilu sebelum-
sebelumnya, ia dan sekeluarga nyoblos PPP.11
Parpol Islam yang tegas menyatakan berasas Islam memiliki
tantangan tersendiri. Keberadaan parpol Islam di Indonesia pasca
reformasi sering dipersepsi sebagai upaya mendirikan negara Islam di
Indonesia. Ideologi Pancasila akan digantikan dengan Islam –sistem
syariat Islam. Hal tersebut kemudian memunculkan resistensi terhadap
parpol Islam.12
Azyumardi Azra bahkan menyebut parpol-parpol Islam
menjadi “kekhawatiran sebagian pihak” karena dianggap sebagai
lahirnya fundamentalism Islam era baru.13
Kegagalan parpol Islam dalam Pemilu pascareformasi disebabkan
orientasi pemilih yang tidak tertarik dengan parpol Islam. Hal ini
seharusnya menjadi evaluasi dan koreksi bagi parpol Islam itu sendiri.
Ironisnya, kegagalan itu terus diikuti dengan munculnya parpol-parpol
Islam yang membuatnya semakin terpecah-pecah dan parpol Islam tidak
mampu mengusung program yang “memikat” masyarakat.14
Kegagalan
memenangi Pemilu kemudian diperburuk dengan persoalan internal
parpol yang berujung pada konflik.
Pada dekade kedua pascareformasi (2008-2018), penulis mencatat
banyak terjadi konflik internal parpol, baiknasionalis maupun Islam.
Konflik yang paling menonjol terjadi di internal Partai Golkar (PG).
Konflik PG tersebut bahkan memunculkan dua kepemimpinan.15
Selain
itu, konflik juga terjadi di PPP dan PKS. Dua parpol yang secara terang
menyebutkan asasnya “Islam” ini mengalami konflik yang cukup
menyita energi kader dan masyarakat pemerhati politik. Timbulnya faksi
11
Saiful Mujani, “Kekalahan Partai Islam”, dalam Hamid Basyaib-Hamid Abidin, (ed), Mengapa Partai Islam
Kalah?, 196 12
Ismail Hasan Matereum, “Parpol Islam: Tantangan dan Problema dalam Era Reformasi”, dalam Sahar L. Hasan
(ed), Memilih Partai Islam: Visi, Misi, dan Persepsi, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 137. 13
Azyumardi Azra, “Fundamentalisme Islam”, dalam Hamid Basyaib-Hamid Abidin, (ed), Mengapa Partai Islam
Kalah?, 33 14
Lili Romli, “Crescent and Electoral Strength: Islamic Party Portrait of Reform Era In Indonesia”, dalam
International Journal of Islamic Thought, Vol. 4, Desember 2013, 1. 15
Konflik Golkar selengkapnya dapat dilihat dalam: Mulawarman, Konflik Golkar: Siapa yang Bermain, (Agatama
Press 2016).
13
dalam parpol pasca Orba yang cenderung menyebabkan konflik dan
perpecahan internal dikarenakan “legacy” Orba itu sendiri. Dalam kasus
Golkar misalnya, pasca Orba mereka seolah kehilangan kekuatan yang
menjadi simbol pemersatu partai. Demikian halnya yang terjadi pada
PPP pasca reformasi.16
Pada rentan waktu antara 2008-2018, PPP dipimpin oleh
Suryadarma Ali periode 2007-2011; kemudian ia menjabat periode
kedua pada 2011-2016; serta Romahurmuzy untuk periode 2016-2021.17
Namun, karena terjadi dualisme, pada periode ini juga tercatat Djan
Farid sebagai ketua umum PPP. Sementara PKS, dalam periode ini
dipimpin oleh Tifatul Sembiring yang menjabat periode 2004-2009;
Lutfi Hasan Ishaq periode 2009-2010 dan 2010-2013 (kemudian mundur
karena ditetapkan sebagai tersangka kasus suap impor daging sapi); Anis
Matta periode 2013-2015; dan Shohibul Iman periode 2015-2020.
Jika ditelisik jauh, PPP sebenarnya sudah mengalami konflik
internal partai sejak tahun 1982. Saat itu, Ketua Umum Jaelani Naro
menerapkan kepemimpinan yang oligarkis dalam tubuh PPP. Bahkan
menjelang Muktamar I PPP pada tahun 1984, Naro “memonopoli”
kepanitiaan Muktamar untuk memuluskan kepentingannya.18
Konflik
internal saat itu menunjukkan masing-masing elit partai sudah tidak lagi
senafas untuk membesarkan partai. Mereka justru terlibat pada
kepentingan politik semata. Hal itu menyebabkan PPP semakin
kehilangan pamor dimata pemilih, serta memperburuk citranya sebagai
parpol Islam.19
Pada tahun 2014, letusan konflik internal PPP kembali meledak.
Kali ini bahkan menyebabkan terjadi dualisme kepengurusan ditingkat
dewan pimpinan pusat (DPP).Konflik PPP berimplikasi pada struktur
fraksi PPP di DPR. Fraksi PPP kerap merombak struktur fraksi sehingga
16
Ulla Fionna-Dirk Tomsa, “Parties and Factions in Indonesia: The Effects of Historical Legacies and Institutional
Engineering”, Publikasi Ilmiah, (Yusof Ishak Institute, tt), 22 17
“Pimpinan PPP”, diakses dari http://ppp.or.id/page/pimpinan.html, pada 09/6/2017, 13.00 wib 18
Syamsuddin Haris, PPP dan Politik Orde Baru, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1991), 15. 19
Hamid Basyaib (ed), Mangapa Partai Islam Kalah, (Jakarta: Alvabet, 1999), 240
14
anggota fraksi PPP pun terbelah di DPR. Menurut Irgan Chairul Mahfiz,
hal itu membuat kinerja fraksi PPP tidak efektif.20
Konflik PPP di DPR pada titik tertentu memperburuk citra parpol
yang bersangkutan dan lembaga DPR. Salah satu kejadian yang cukup
menyita perhatian publik adalah saat ketua fraksi PPP versi Romy
membanting meja pada rapat paripurna DPR. Rapat paripurna saat itu
dengan agenda pembacaan susunan anggota komisi dan alat
kelengkapan dewan. Hazrul tidak menerima ajuan fraksi PPP versi
Suryadharma Ali yang saat itu disampaikan oleh Epriyadi Asda. Hazrul
pun memprotes keputusan ketua DPR Agus Hermanto yang menutup
sidang tanpa mengindahkan interupsinya. Hazrul saat itu menyampaikan
bahwa DPP PPP yang resmi adalah di bawah pimpinan Ketua Umum
Romy, bukan Suryadharma Ali.21
Konflik panjang yang muncul akibat dualisme kepemimpinan di
PPP diakui sendiri oleh kader-kadernya turut memperburuk citra partai.
Politisi PPP Emir Uskara tidak menampik bahwa konflik PPP telah
membuat image partainya buruk dimata kader bahkan
masyarakat.22
Terkait konflik PPP, presiden Joko Widodo turut prihatin.
Dalam pembukaan “Muktamar Islah” di Jakarta 8 April 2016, Jokowi
mengingatkan agar PPP tidak terjebak dalam lubang konflik
berkepanjangan. Ia pun mengajak PPP untuk menjalankan fungsi partai
sebagaimana mestinya, mewujudkan kesejahteraan bangsa.23
Meski sedang diterpa konflik internal yang cukup panjang dan
dualisme ketua umum, salah satu politikus PPP, Dimyati Natakusuma
menolak partainya dianggap memiliki kedua ketua umum. Dimyati yang
20
“Konflik Internal PPP Ganggu Kerja Fraksinya di DPR” diunduh dari:
http://politik.news.viva.co.id/news/read/749915-konflik-internal-ppp-ganggu-kerja-fraksinya-di-dpr, pada
23/5/2017. 08.50 wib. 21
“Ketua Fraksi PPP kubu Romi banting meja di ruang paripurna DPR”, diunduh dari:
https://www.merdeka.com/politik/ketua-fraksi-ppp-kubu-romi-banting-meja-di-ruang-paripurna-dpr.html, pada
23/5/2017. 08.50 wib. 22
“Perseteruan Berlarut, Calon Ketua Umum Akui Citra PPP Buruk” diunduh dari:
http://www.cnnindonesia.com/politik/20160409121611-32-122746/perseteruan-berlarut-calon-ketua-
umum-akui-citra-ppp-buruk/, pada 23/5/2017. 08.50 wib. 23
“Hadiri Islah, Jokowi Minta PPP Dewasa Sikapi Konflik”, diunduh dari:
http://www.cnnindonesia.com/politik/20160408174848-32-122682/hadiri-islah-jokowi-minta-ppp-
dewasa-sikapi-konflik/, pada 23/5/2017. 08.50 wib.
15
merupakan politisi PPP kubu Djan Faridz menuturkan bahwa ia
menghormati keputusan Romy yang menunjuk Reni Marlinawati
sebagai ketua fraksi PPP. Jika kelak kubu Djan yang kembali memimpin
PPP, kubunya juga akan mengganti ketua fraksi.24
Selain konflik internal PPP, parpol Islam yang menjadi fokus
penelitian peneliti adalah PKS. Arief Munandar dalam disertasinya
memuji soliditas PKS yang bermula dari gerakan Tarbiyah. Namun,
sejak menjadi parpol dari Partai Keadilan (PK) ke PKS, berbagai konflik
internal mulai muncul. Hal ini disebabkan adanya sumber daya
(kekuasaaan dan uang) di dalam partai yang diperebutkan oleh elit.25
Konflik lebih kencang di PKS juga terjadi pada 2011 setelah salah satu
deklarator, Yusuf Supendi, dipecat dari keanggotaan parpol. Tidak
terima dengan pemecatan itu, Yusuf membawa kasus pemecatannya ke
pengadilan dan menggugat beberapa elit PKS. Ia juga membeberakan
“borok” PKS.26
Setelah menjalani rangkaian persidangan, gugutan
Yusuf ditolak, kubu PKS menang.
Selain konflik terbuka antara Yusuf dengan elit PKS, partai
dakwah juga kembali disibukkan dengan kemelut pemecatan Fahri
Hamzah, kadernya yang menduduki kursi wakil ketua DPR. DPP PKS
secara mengejutkan memecat Fahri Hamzah lantaran dianggap telah
melanggar ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.
Fahri dipecat dari seluruh jenjang keanggotaannya di PKS.
DPP PKS kemudian menunjuk Ledia Hanifah sebagai wakil ketua
DPR. Tidak terima dengan pemecatannya, Fahri mengajukan gugatan ke
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdapat tiga pihak yang digugat
Fahri, yakni Presiden DPP PKS Sohibul Iman, Majelis Tahkim (MT)
PKS dan Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS. Menurut
Fahri, ketiganya telah melakukan perbuatan melawan hukum
berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Fahri juga melaporkan tiga 24
“Dimyati: Tidak Ada Dualisme di Fraksi PPP DPR”, diunduh dari:
http://nasional.kompas.com/read/2016/05/27/16022871/dimyati.tidak.ada.dualisme.di.fraksi.ppp.dpr, pada
23/5/2017. 08.50 wib. 25
Arief Munandar, “Antara Jemaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004”, (Depok: Universitas Indonesia, Disertasi, 2011). 6 26
Yusuf Supendi bahkan menerbitkan replik persidangannya secara umum. Lihat dalam: Yusuf Supendi, Replik
Pengadilan: Yusuf Supendi Menggugat Elit PKS, (Depok: Mushaf, 2012)
16
anggota DPR dari Fraksi PKS ke Mahkamah Kehormatan Dewan
(MKD) DPR pada akhir April 2016. Fahri melaporkan ketiganya telah
melakukan melanggar kode etik, dan perbuatan yang terindikasi
pidana.27
Fahri memang dikenal sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan
yang kontroversial dan menyudutkan KPK. Ia bahkan satu diantara
sekian anggota DPR fraksi PKS yang menandatangani hak angket KPK
terkait kasus korupsi proyek e-KTP. Hal ini bertentangan dengan sikap
fraksi PKS yang tegas menolak. Menanggapi hal itu, Ketua Umum PKS
Sohibul Iman mengganggap bahwa penandatanganan itu adalah “akal-
akalan” Fahri saja. Sohibul Iman menegaskan bahwa Fahri bukan lagi
kader PKS.28
Namun begitu terdapat keanehan, bagaimana mungkin jika
Fahri bukan kader PKS, tetapi dapat memimpin sidang paripurna? Dua
contoh di atas –konflik internal PKS pemecatan Yusuf Supendi dan
Fahri Hamzah- adalah sebagian kecil konflik di partai “Dakwah” itu.
Menjelang Pemilu 2019, terjadi konflik internal PKS. Hal ini
terjadi ketika PKS mencalonkan sembilan kadernya sebagai capres atau
cawapres. Sembilan nama tersebut adalah Ahmad Heryawan, Hidayat
Nur Wahid, Anis Matta, Irwan Prayitno, Sohibul Iman, Salim Segaf Al-
Jufrie, Tifatul Sembiring, Al-Muzammil Yusuf, dan Mardani Ali Sera.29
Dengan kemunculan Sembilan nama tersebut, terjadi konflik antar kubu
di PKS.
Dalam pandangan umum, konflik didefinisikan dengan “benturan”
yang terjadi akibat perbedaan pendapat, persaingan, perdebatan yang
terjadi baik antarindividu, individu dengan kelompok, maupun
antarkelompok. Meski demikian, konflik tidak selalu berimplikasi
negatif karena melalui konflik biasanya lahir inovasi baru dalam
27
“Hidayat Siap Hadapi Fahri ke MKD”, dalam, Suara Karya, 3 Mei 2016, 2. Lihat juga dalam: “Fahri Hamzah
Laporkan Petinggi PKS ke MKD”, dalam Koran Tempo, 30 April 2016, 6 28
“Presiden PKS: Itu Akal-akalan Fahri Hamzah Saja”, diunduh dari:
http://nasional.kompas.com/read/2017/04/30/21040421/presiden.pks.itu.akal-akalan.fahri.hamzah.saja..,
pada pada 23/5/2017. 10.20 wib. 29 29
“PKS Tetapkan Sembilan Nama Calon Presiden untuk Pemilu 2019”,
https://nasional.kompas.com/read/2018/01/15/14500971/pks-tetapkan-sembilan-nama-calon-presiden-untuk-pemilu-
2019, diakses pada 27/4/2018, 10.55 wib
17
kehidupan. Pandangan tersebut dikemukakan oleh sosiolog Ralf
Dahrendoff.30
Konflik yang terjadi baik pada individu maupun kelompok dapat
dipastikan dikarenakan adanya tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Ramlan
Surbakti membagi tujuan konflik menjadi dua, untuk mendapatkan dan
mempertahankan hal-hal yang bersifat materil maupun non materil.
Tujuan konflik untuk mendapat dan mempertahankan hal-hal yang
bersifat materil adalah ketika individu atau kelompok berkonflik demi
mendapatkan tanah, rumah, kendaraan mewah dan sejenisnya.
Sedangkan tujuan konflik untuk mendapat dan mempertahankan hal-hal
yang bersifat non materil adalah ketika individu atau kelompok
berkonflik demi mendapatkan kekuasaan (jabatan), harga diri, rasa aman
dan sejenisnya.31
Pada konflik yang terjadi di internal PPP dan PKS, setidaknya
berlaku tujuan konflik seperti dipaparkan Ramlan. Masing-masing
individu berkonflik demi menjaga “gengsi” politik yang bersangkutan.
Konflik yang terjadi tidak terlepas dari tujuan-tujuan baik materil
maupun non materil.Dalam konteks institusi parpol, konflik internal dan
persaingan tidak bisa dihindari. Keberadaan faksi-faksi dalam parpol
menurut Giovanni Sartori menjadi pemicu lahirnya konflik.32
Atas dasar latar belakang di atas, penulis merasa perlu untuk
melakukan penelitian terhadap konflik yang terjadi di internal PPP dan
PKS. Mengapa keduanya? PPP adalah parpol Islam tertua, sejak Orba.
PPP sendiri merupakan partai “gabungan” dari parpol Islam sebelumnya
–Partai Nahdatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat
Islam Indonesia, Partai Islam (Perti)- yang dideklarasikan pada 5 Januari
1973. Adapun PKS merupakan parpol yang lahir dari buah reformasi
1998, dan telah banyak menjadi bahan kajian para peneliti karena
“kekhususannya” sebagai parpol Islam dibanding parpol Islam lain.
Melalui keduanya akan dapat diambil perbandingan. Kedua parpol inilah
30
Ralf Dahrendoff, Class and Class Conflict In Industrial Society, (California: Stanford University Press, 1959),
hal. 206-207. 31
Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Widyasarana Indonesia, 1992), 155 32
Giovani Sartori, Parties and Party System: A Framework for Analysis, (Cambridge University Press, 1976), vol. 1,
49
18
yang dalam AD/ART nya menegaskan asas parpol “Islam”. Melalui
kedua parpol ini, diharapkan aspirasi umat Islam tercapai.
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
Sejak munculnya parpol Islam di Indonesia, narasi sejarah
mencatat pergumulan konflik internal yang terjadi parpol Islam. Pada
masa pra kemerdekaan, untuk pertama kalinya parpol Islam (SI dan
kemudian PSII) muncul, dan selanjutnya diterpa badai konflik. Tidak
berhenti disitu, konflik internal juga mewarnai parpol Islam sesaat
pascakemerdekaan (era Presiden Sukarno) hingga Orba Presiden
Suharto. Berlanjut era Reformasi, sekali lagi, konflik internal parpol
kembali terjadi. Bahkan konflik tersebut tidak jarang berujung pada
perpecahan sehingga kader-kader parpol yang tidak puas mendirikan
parpol baru.
Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi pembahasan
dinamika konflik yang terjadi pada parpol Islam secara umum.
Gambaran konflik secara umum tersebut kemudian akan difokuskan
pada PPP dan PKS di dekade kedua pasca reformasi. Inilah yang
menjadi fokus utama peneliti.
Pada dekade kedua reformasi, penulis mencatat beberapa konflik
yang menonjol di kedua partai tersebut. Di PPP misalnya, terjadi
dualisme kepengurusan yang berakibat pada terganggunya konsolidasi
partai dalam menghadapi Pilkada serentak 2015 dan 2017. Dualisme
pengurus PPP juga berdampak buruk pada struktur fraksi PPP di DPR.
Sementara di PKS, penulis mencatat beberapa konflik yang terjadi
seperti, tarik-menarik dua kubu ketika parpol ini menyatakan “terbuka”.
Kemudian juga terjadi konflik internal akibat merespon kebijakan
koalisi pemerintah dimana PKS ada di dalamnya. Konflik di PKS juga
terjadi akibat “pembangkangan” kader terhadap perintah partai, dan ini
terjadi pada Yusuf Supeni dan Fahri Hamzah. Keduanya terlibat konflik
secara terbuka.
Melalui pembatasan masalah, perumusan masalah penelitian ini
adalah:
19
Pertama, apakah faktor-faktor yang mendorong terjadinya konflik
internal PPP dan PKS.
Kedua, apakah dampak yang ditimbulkan dari konflik internal PPP dan
PKS.
Ketiga, mengapa terjadi konflik internal PPP dan PKS.
Keempat, bagaimana peran elit parpol dalam konflik internal PPP dan
PKS.
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk, pertama, mengetahui faktor yang
mendorong terjadinya konflik internal parpol Islam, PPP dan PKS di
dekade kedua reformasi. Kedua, mengetahui dampak terhadap internal
partai dan dari eksternal partai akibat konflik internal PPP dan PKS.
Ketiga, mengetahui sebab-sebab konflik yang terjadi di internal PPP dan
PKS. Keempat, mengetahui peran elit parpol PPP dan PKS dan
keterlibatannya dalam konflik internal.Selain itu penelitian ini juga
bertujuan mengetahui akar konflik yang terjadi dalam parpol Islam
sepanjang sejarah politik Indonesia, sejak pra kemerdekaan hingga Orba
dan awal reformasi.
Penelitian tentang konflik internal PPP dan PKS ini memberi
manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara toritis, penelitian ini
menambah wawasan baru tentang dinamika (yang di dalamnya termasuk
juga konflik) parpol Islam. Adapun secara praktis, penelitian ini dapat
menjadi pedomanpenyelesaian dan pengelolaan konflik bagi parpol yang
sedang mengalami konflik internal. Selain itu penelitian ini juga menjadi
“warning” bagi elit parpol untuk menghindari konflik yang
berkenjangan karena hanya akan merugikan parpol itu sendiri.
D. Kajian Pustaka
Kajian terhadap parpol Islam bukan sesuatu yang baru dalam dunia
penelitian –pemikiran politik Islam khususnya di Indonesia. Sejak
reformasi 1998, tumbuh kembangnya parpol Islam, diikuti dengan
lahirnya kajian terhadap parpol Islam baik mengulas sejarah lahirnya
parpol, ideologi, afiliasi dengan organisasi kemasyarakatan, hingga
20
pertikaian internal parpol itu sendiri. Kajian parpol Islam bahkan
menyedot perhatian sejumlah peneliti Barat.Kajian tentang konflik
parpol Islam masih cukup sedikit, dan biasanya sebatas “kepingan” atau
bagian tertentu dalam beberapa penelitian. Berikut beberapa buku dan
penelitian yang dapat penulis sebutkan dan memiliki revelansi dengan
penelitian ini.
“PPP dan Politik Orde Baru” salah satu karya pengamat dan
peneliti bidang politik LIPI, Syamsuddin Haris. Buku ini secara khusus
mengulas kiprah PPP dalam dinamika politik Orba. Berbagai konflik
internal PPP disajikan dalam buku tersebut. Haris menyebut bahwa
konflik internal PPP menjadi menyebab menurunnya perolehan suara
pada Pemilu 1987.33
Kajian terhadap perpecahan dan soliditas partai Islam ditulis oleh
Firman Noor. Penelitiannya dengan judul “Perpecahan dan Soliditas
Partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS pada Dekade Awal
Reformasi”, memotret perpecahan di internal PKB dan sebaliknya,
soliditas PKS. Firman Noor mengemukakan faktor terjadinya
perpecahan PKB dan soliditas PKS adalah disebabkan banyak hal.
Kegagalan (PKB) dan keberhasilan (PKS) bisa dilihat melalui
pendekatan pelembagaan parpol. Sebagai contoh, mekanisme dalam
resolusi konflik dalam internal PKB terbilang tidak berhasil sehingga
memunculkan konflik (antara kubu Abdurrahman Wahid dengan
Muhaimin Iskandar). Sebaliknya, konflik di PKS mampu dikelola
dengan baik sehingga konflik tidak melebar keluar parpol atau bahkan
menimbulkan dualisme kepengurusan.34
Penelitian terhadap konflik internal parpol juga dilakukan Firman
Noor saat menyoroti fregmentasi yang terjadi di PPP pada tahun 2014-
2016. Dalam tulisan yang berjudul “Leadership and Ideological Bond:
PPP and Internal Fragmentation in Indonesia” yang dimuat dalam
Jurnal Islamika, Firman membagi tiga penyebab utama konflik PPP di
tahun 2014-2016, yaitu: pertama, kepemimpinan yang lemah, tidak ada
33
Syamsuddin Haris, PPP dan Politik Orde Baru, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 1991). 34
Firman Noor, Perpecahan dan Soliditas Partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS di Dekade Awal
Reformasi, (Jakarta: LIPI Press, 2015)
21
patron politik yang kuat yang dapat mempersatukan kader; kedua,
kurang kuatnya ikatan ideologis antarkader sehingga memunculkan
konflik; serta ketiga adanya intervensi dari pihak-pihak di luar PPP.
Menurut Firman jika penyebab konflik pertama dan kedua dapat diatasi,
maka dengan sendirinya, penyebab ketiga akan bisa dihindari. Untuk
menyudahi konflik yang terjadi, dan kemungkinan terjadinya konflik
dikemudian hari, Firman mengingatkan para kader PPP untuk secara
sadar menyelesaikan persoalan dengan merujuk ke AD/ART partai serta
menguatkan ikatan ideologis kader PPP.35
Buku “Mengapa Partai Islam Kalah: Perjalanan Politik Islam
dari Pra Pemilu 1999 Sampai Pemilihan Presiden” adalah salah satu
buku yang banyak mengulas parpol Islam pasca Reformasi. Buku yang
ditulis oleh Deliar Noerdan kawan-kawan ini memotret dinamika
perkembangan parpol Islam, tantangan, dan permasalahannya. Diskursus
tentang perlunya Islam terlembaga menjadi parpol disorot secara tajam.
Kegagalan parpol Islam pada Pemilu pertama pascareformasi dianggap
sebagai bentuk kehilangan momentum aktivis politik Islam.36
Penelitian tentang dinamika parpol Islam dan konflik internal juga
ditulis oleh Valina Singka Subekti dalam “Partai Syarikat Islam
Indonesia: Kontestasi Politik Hingga Konflik Kekuasaan Elit”. Buku ini
mengulas sejarah PSI dan konflik internal yang terjadi sehingga
memecah SI itu sendiri. Dalam perkembangnnya PSI harus jatuh bangun
mengalami perpecahan –hingga melahirkan apa yang diistilahkan SI
merah dan SI putih. Penelitian Valina secara khusus dibatasi pada PSII
periode 1971-1973 (menjelang fusi partai Islam menjadi PPP). Menurut
Valina, elit parpol terlibat konflik kepemimpinan yang tidak
berkesudahan. Konflik tersebut menunjukkan sulitnya mewujudkan
demokratisasi internal parpol.37
Selanjutnya, buku berjudul “Akar Konflik Politik Islam di
Indonesia” karya Dhurorudin Mashad. Buku ini menyajikan faktor
35
Firman Noor, “Leadership and Ideological Bond: PPP and Internal Fragmentation in Indonesia”, dalam Jurnal
Islamika, Vol. 23. No. 1, tahun 2016, 95 36
Hamid Basyaib-Hamid Abidin, (ed), Mengapa Partai Islam Kalah?, (Jakarta: Alvabet, 1999). 37
Valina Singka Subekti, Partai Syarikat Islam Indonesia: Kontestasi Politik Hingga Konflik Kekuasaan Elit.
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014).
22
kegagalan politik Islam sejak era Hindia Belanja. Kegagalan itu
disebabkan terjadinya fragmentasi dalam organisasi dan partai Islam,
serta adanya “phobia” terhadap politik Islam.38
Penelitian Disertasi Arief Munandar, berjudul “Antara Jemaah dan
Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004”, juga menjadi kajian
penting dan rujukan utama penelitian penulis. Dalam sebuah Bab
disertasi tersebut, Arief mengulas terjadinya faksionalisasi dan konflik
internal PKS. Salah satu konflik yang muncul di PKS adalah perdebatan
mengenai wacana “Partai Terbuka”.39
Penelitian tesis Burhanuddin Muhtadi juga menjadi rujukan
penting bagi penulis dalam memotret konflik yang ada di internal PKS.
Tesis yang telah dibukukan dengan judul “Dilema PKS, Suara dan
Syariah” menjelaskan bahwa ketika PKS menjadi parpol “terbuka”,
muncul pertentangan kader, baik tingkat elit maupun daerah. Mereka
yang mendukung ide parpol “terbuka” didasarkan pada pandangan
realistis dalam politik. Sedangkan kelompok yang menolak,
beranggapan bahwa ide itu akan melunturkan ideologi yang menjadi
semangat PKS dalam berpolitik.40
Di antara penulis Barat yang konsen terhadap perkembangan
parpol Islam, salah satu yang dapat peneliti sebutkan adalah Andreas
Ufen. Dalam tulisannya Working Papers berjudul “Political Parties in
Post-Suharto Indonesia: Between Politik Aliran and Philipinisation”, ia
mengulas persoalan mendasar parpol Islam di Indonesia dengan
Philipina. Menurutnya, pasca Reformasi 1998, parpol yang “menjamur”
di Indonesia diselimuti berbagai persoalan, konflik internal, keuangan
parpol, platform parpol yang samar-samar dan adanya elit parpol yang
kerap memanipulasi keputusan dan kebijakan parpolnya. Persoalan ini
juga menerpa parpol-parpol Islam. Sekalipun parpol Islam mempunyai
basis dukungan dari Ormas Islam seperti PKB dari NU, dan PAN dari
38
Dhurorudin Mashad, Akar Konflik Politik Islam di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2008). 39
Arief Munandar, “Antara Jemaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004”, (Depok: Universitas Indonesia, Disertasi, 2011). 40
Burhanuddin Muhtadi, Dilema PKS: Suara dan Syariah, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012).
23
Muhammadiyah, ternyata tidak cukup menjadi modal memenangi
Pemilu.41
Di antara sekian hasil penelitian di atas, penulis mengambil
distingsi pada objek parpol Islam yang diteliti, yakni PPP dan PKS.
Penelitian konflik internal terhadap PPP dan PKS itu juga dititikberatkan
pada dekade kedua pascareformasi, tahun 2008 hingga 2018. Mengapa
tahun 2008? Karena di tahun 2009 Indonesia menggelar Pemilu.
Demikian juga mengapa tahun 2018, karena Indonesia juga akan
menggelar Pemilu 2019. Dilihat dari tahun, keduanya adalah tahun
politik yang begitu penting karena menjelang Pemilu.
E. Kerangka Teori
Pembahasan konflik parpol Islam yang menjadi fokus utama
penelitian ini menggunakan dua teori yang terkait dengan ilmu politik:
teori konflik dan partai politik. Pertama, Teori Konflik. Teori konflik
sebetulnya menjadi bagian dalam kajian ilmu sosial (sosiologi). Konflik
berasal dari bahasa latin, “con” yang berarti bersama, serta “fligere”
yang berarti benturan.42
Karena konflik secara bahasa berarti benturan
bersama (baik antardua pihak atau banyak pihak), maka konflik kerap
dipandang sesuatu yang negatif dalam kehidupan masyarakat.
Dalam kajian ilmu Sosiologi, terdapat beberapa macam konflik,
yaitu: konflik gender, ras atau suku, antarumat beragama, antargolongan,
kepentingan (politik), antarpribadi atau individu seseorang, antarkelas
sosial, antarbangsa atau negara.43
Pandangan yang menyatakan konflik
adalah peristiwa negatif an sich ditolak oleh sosiolog modern, Ralp
Dahrendof. Bagi Dahrendof, konflik yang terjadi dengan melibatkan dua
pihak dan kelompok tidak bisa serta merta dianggap negatif, karena dari
konflik itu akan lahir sebuah gagasan cemerlang yang dapat memperkuat
41
Andreas Ufen, Political Parties in Post-Suharto Indonesia: Between Politik Aliran and ’Philippinisation’,
(Hamburg: GIGA German Institute of Global and Area Studies, 2005). 42
Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial:
Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal 345. 43
Elly M. Setiadi-Usman Kolip, Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori,
Aplikasi dan Pemecahannya, 349-357.
24
pihak-pihak yang berkonflik. Bahkan Dahrendof menyebutkan tidak
jarang lahir sebuah inovasi dari sebuah konflik.44
Dalam sebuah kehidupan, konflik amat sulit dihindari. Ia seakan
menyatu dalam kehidupan itu sendiri. Bahkan, karena adanya konflik,
kehidupan itu dapat terus berjalan.45
Konflik yang terjadi dalam
kehidupan bermasyarakat umumnya disebabkan adanya
ketidakpercayaan antarwarga masyarakat atau kelompok-kelompok yang
ada di dalamnya. Untuk menjembatani gap tersebut, Simon Fisher
menekankan perlunya komunikasi yang intensif dan keterbukaan untuk
mencegah terjadinya konflik.46
Suatu konflik memang bisa terjadi akibat persoalan sosial, hukum
dan politik. Perebutan kekuasaan dan status sosial di mata masyarakat
dianggap sebagai sesuatu yang dapat menyebabkan konflik.47
Contoh
dari kasus ini mudah didapati seperti pada saat hajatan pesta demokrasi
seperti Pilkada dan Pemilu. Dalam dua momen tersebut, selalu terjadi
konflik politik di tengah masyarakat. Dalam kamus politik, konflik tidak
selalu berkenaan dengan benturan fisik, tetapi segala bentuk
ketidaksepakatan dan ketidaksepahaman terhadap sebuah tujuan yang
dikejar adalah merupakan bentuk konflik.48
Konflik yang terjadi pada parpol menurut Hofmeister dan Grabow
diakibatkan perbedaan pandangan dalam menentukan sikap politik.
Konflik juga terjadi dalam rangka berebut posisi (ketua umum) dan
pengaruh di internal parpol. Di berbagai negara demokrasi, elit parpol
biasanya keluar parpol jika terlibat konflik dan tidak ada keuntungan
yang didapat, serta tidak ada resolusi konflik yang menguntungkan
pihak yang berkonflik. Kondisi ini sangat merugikan parpol dan
menunjukkan buruknya demokratisasi parpol.49
Di Indonesia sendiri,
44
Ralf Dahrendoff, Class and Class Conflict In Industrial Society, (California: Stanford University Press, 1959),
hal. 206-207. 45
Ken Plummer, Sosiologi, The Basic, pent. Nanang Martono-Sisworo, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 46 46
Simon Fisher, Working With Conflict: Skills and Strategies For Action, (London: Zed Books, 2000), hal. 8 47
Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial:
Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya, hal 361 48
Frank W. Bealey, The Blackwell Dictionary of Political Science, (Blackwell Publishers Ltd, 1999), 79 49
Wilhelm Hofmeister-Karsten Grabow, Political Parties Functions and Organisation in Democratic Societies,
(Singapore: Konrad Adenauer Stiftung, 2011), 51
25
kondisi ini mudah ditemui, terlebih pascareformasi. Banyak elit parpol
yang terlibat konflik lalu keluar parpol dan mendirikan parpol baru.
Konflik internal parpol, seperti dijelaskan Moshe Maor terjadi
karena kompleksitasnya sebagai sebuah organisasi yang terdiri dari
banyak faksi. Intensitas konflik semakin tajam ketika terjadi
pembentukan koalisi dan pembentukan kabinet bagi parpol yang
tergabung dalam sebuah kabinet. Selain itu, perbedaan pendapat yang
terjadi di tingkat pusat sebuah parpol biasanya berimplikasi pada fraksi
yang ada di parlemen. Konflik di kepengurusan tingkat pusat parpol,
memberi implikasi nyata pada wakil rakyat mereka di parlemen.
Menurut Moshe Maor, konflik juga dapat terjadi kebalikannya, yaitu
adanya kebijakan di parlemen yang justru membuat konflik di internal
parpol tingkat pusat.50
Konflik yang terjadi di internal parpol sedikit banyak dapat
memengaruhi susunan kabinet yang didukung oleh parpol yang sedang
berkonflik. Penelitian Thomas Saafeld di 17 negara parlementer di
Eropa menunjukkan ada beberapa gejala yang merusak soliditas kabinet
seperti terjadinya konflik antarparpol yang ada dalam koalisi kabinet.
Selain konflik antarparpol, konflik internal parpol juga dapat
menggoyahkan stabilitas dalam kabinet, meski dalam kasus ini hanya
memberi pengaruh skala kecil.51
Temuan Thomas ini dapat dimaklumi.
Dalam konteks politik di Indonesia, adanya konflik internal parpol yang
tergabung dalam kabinet dapat memunculkan kecemburuan parpol lain
yang solid. Kondisi tersebut dapat memunculkan pernyataan: lebih baik
presiden memberi kursi kabinet tambahan kepada parpol pendukung
yang solid daripada parpol yang berkonflik dan rentan pecah.
Sistem multipartai yang ada di Indonesia pascareformasi, menurut
Hanta Yuda menunjukkan lemahnya pelembagaan parpol. Di internal
parpol masih sering diwarnai dengan konflik dan perpecahan.52
Belum
50
Moshe Maor, Political Parties and Party System, (London: Routledge, 1997), 175-180 51
Thomas Saalfeld, “Intra-party Conflict and Cabinet Survival in 17 West European Democracies, 1945–1999”,
dalam Daniela Giannetti-Kennet Benoit, Intra-Party Politics and Coalition Goverments, (London-New York:
Routledge, 2009), 177 52
Hanta Yuda, Presidensialisme Setengah Hati, Dari Dilema ke Kompromi, (Jakarta: Kompas Gramedia Pustaka,
2010), 119
26
matangnya pelembagaan parpol, menurut Budi Winarno berdampak
pada buruknya penyelesaian konflik internal parpol. Hal tersebut
kemudian diperparah dengan konflik yang berujung pada perpecahan,
elit parpol keluar dan mendirikan parpol baru sebagai tandingan.53
Pascareformasi, tidak terlalu sulit untuk melacak konflik parpol
yang berujung pada pembentukan parpol baru. PDI misalnya,
pascareformasi terpecah-pecah menjadi beberapa parpol. Sebelum
Pemilu 1999 PDI terpecah menjadi tiga parpol, yaitu: PDI yang
dipimpin Budi Harjono (PDI asli sejak 10 Januari 1973); PDI-P yang
dipimpin Megawati berdiri 14 Februari 1999; dan Partai Nasional
Demokrat yang dipimpin Edwin H. Soekawati berdiri 12 Juni 1998.
Menjelang Pemilu 2004, PDI-P yang dipimpin Megawati, yang kala itu
menjadi presiden Indonesia, terpecah menjadi tiga parpol, yaitu: Partai
Nasionalis Banteng Kemerdekaan (PNBK) yang dipimpin Eros Djarot
berdiri 27 Juli 2002; Partai Indonesia Tanah Airku (PITA) yang
dipimpin Dimyati Hartono berdiri 11 Februari 2002; dan Partai
Demokrasi Perjuangan Rakyat (PDPR) yang dipimpin Handoko Yuhda
berdiri 25 Agustus 2002.54
Perpecahan parpol juga terjadi pada parpol Islam. PPP misalnya,
menjelang Pemilu 1999 terpecah dan lahirlah Partai Persatuan (PP) yang
dipimpin Jaelani Naro (mantan Ketua Umum PPP pada era 1970an
hingga 1980an) pada 5 Januari 1999. Selain PP, konflik di PPP juga
melahirkan Partai Bintang Reformasi (PBR) yang dipimpin KH.
Zainuddin MZ pada 9 April 2003.55
Terkait dengan penelitian ini, penulis memanfaatkan teori konflik
untuk menganalis terjadinya konflik di internal PPP dan PKS.
Keterlibatan elit parpol memegang peran penting terjadinya konflik
tersebut.
Kedua, Teori Partai Politik. Sistem demokrasi yang dianut sebuah
negara meniscayakan adanya parpol. Ia menjadi menyambung “lidah
53
Budi Winarno, Sistem Politik Indonesia Era Reformasi, (Yogyakarta: Med Press, 2008), 119. 54
Tim Litbang Kompas, Partai Politik Indonesia 1999-2019: Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa, (Jakarta:
Kompas Media Nusantara, 2016), 9 55
Tim Litbang Kompas, Partai Politik Indonesia 1999-2019: Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa, 9
27
rakyat”. Para ilmuwan ilmu politik mendefinisikan parpol sebagai wadah
politik masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan
tujuan menguasai negara secara sah. Di negara-negara demokrasi, parpol
lah yang menjadi peserta Pemilu, baik Pemilu Legislatif maupun
Eksekutif.56
Sebagai penyambung “lidah rakyat”, maka parpol dituntut mampu
menampung aspirasi rakyat. Keinginan rakyat tersebut harus
diagregasikan dan diformulasikan menjadi produk legislasi oleh para
wakil parpol di lembaga legislatif. Secara lebih rinci, Mayer
menjelaskan lima fungsi parpol sebagai berikut:
Pertama, mengagregasikan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai dari
berbagai kalangan masyarakat; kedua, menjajaki, membuat dan
memperkenalkan kepada masyarakat platform Pemilu parpol mereka;
ketiga, mengatur proses pembentukan kehendak politik dengan
menawarkan alternatif-alternatif kebijakan yang lebih terstruktur;
keempat, merekrut, mendidik dan mengawasi staf yang kompeten untuk
kantor publik mereka dan untuk menduduki kursi di parlemen; kelima,
memasyarakatkan, mendidik, serta menawarkan kepada anggota-
anggotanya saluran mana yang efektif bagi partisipasi politik mereka
sepanjang masa antarpemilu”.57
Miriam Budiarjo, dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik
menyebutkan beberapa fungsi parpol seperti: parpol sebagai saluran
aspirasi rakyat; parpol sebagai sarana sosialisasi kebijakan politik;
parpol sebagai “kendaraan” politik bagi calon anggota legislatif dan
pejabat eksekutif; serta parpol sebagai pengatur konflik, yaitu parpol
berperan penting sebagai meredam konflik jika terjadi konflik di
masyarakat.58
Dalam Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik,
disebutkan tujuan parpol yang mencakup dua hal, tujuan umum dan
tujuan khusus parpol. Tujuan umum meliputi mewujukan cita-cita
bangsa sesuai dengan UUD 1945 dan menjaga Negara Kesatuan 56
Wilhelm Hofmeister and Karsten Grabow, Political Parties Functions and Organisation in Democratic
Societies,11 57
Thomas Mayer, Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis, (Jakarta: Fredrich Ebert
Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia, 2012), 33 58
Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1993), 164
28
Republik Indonesia. Sedangkan tujuan khusus antara lain meliputi
meningkatkan partisipasi politik warga negara, membangun cita-cita
politik parpol dan mewujudkan politik yang beretika. Sedangkan fungsi
parpol meliputi pendidikan politik bagi kader dan masyarakat umum,
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghimpun aspirasi
masyarakat sebagai dasar merumuskan kebijakan negara, serta
rekrutmen politik untuk mengisi jabatan-jabatan publik tertentu.59
Peran perting parpol pada akhirnya menuntut manajemen parpol
secara profesional. Wilhelm Hofmeister dan Karsten Grabow misalnya
menekankan aspek penting manajemen parpol seperti, pendidikan politik
kader parpol, komunikasi internal-eksternal parpol, pengaturan dan
resolusi konflik parpol, perhatian terhadap keterwakilan perempuan,
serta keuangan parpol.60
Negara-negara demokrasi mengakomodir beragam ideologi parpol,
termasuk di Indonesia. Lyman Tower menyebutkan di era modern
terdapat beragam ideologi parpol seperti komunisme, liberalisme,
nasionalisme, hingga agama.61
Namun, di Indonesia ideologi komunis
telah dilarang sejak dikeluarkannya Tap MPR No. 25/MPRS/1966 tahun
1966. Demokrasi di Indonesia sejak pasca kemerdekaan, era demokrasi
terpimpin hingga pascareformasi telah membuka ruang bagi parpol
dengan beragam ideologi.62
Pascareformasi dikenal sebagai terbukanya
kran demokrasi. Hal ini ditandai dengan munculnya parpol-parpol, baik
berideologi Islam, nasionalis dan sebagainya.
Terhadap keberadaan parpol di Indonesia pascareformasi
khususnya, banyak kritik dilontarkan karena banyak parpol terbukti
memiliki platform yang sama. Pada titik ini, politik kepentingan parpol
lebih terkesan daripada fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat.
59
Republik Indonesia, Undang-undang No. 8 tahun 2008 tentang Partai Politik, pasal 10 dan 11. 60
Wilhelm Hofmeister-Karsten Grabow, Political Parties Functions and Organisation in Democratic Societies, 26 61
Lyman Tower Sargent, Contemporery Political Ideologies, (Californai: Pasific Grove, 1987), iii. 62
Meski dalam praktiknya terdapat tekanan-tekanan tertentu terhadap parpol tertentu dari rezim penguasa. Masyumi
misalnya, parpol Islam terbesar di era 1950 ini terpaksa menjadi korban penguasa. Masyumi dibubarkan oleh
Presiden Sukarno melalu keputusan presiden No. 200 tahun 1960 tentang Membubarkan Partai Masjumi, termasuk
Bagian-bagian/Cabang-cabang/Ranting-rantingnya diseluruh Wilayah Negara RI. Pembubaran Masyumi menjadi
kado terburuk umat Islam saat itu, apalagi pembubarannya bertepatan dengan tanggal 17 Agustus (hari kemerdekaan
Indonesia)
29
Meminjam istilah Mayer, “Parpol berkecenderungan untuk menutup-
nutupi kepentingan dan bentuk kebijakan mereka dengan harapan
mereka bisa meningkatkan dukungan dari masyarakat, dan pada saat
bersamaan mengurangi tingkat pertanggungjawaban mereka”. Demikian
halnya dengan parpol yang berasaskan Islam. Banyak pihak
menyayangkan dengan pilihan para tokoh-tokoh Islam yang membentuk
bermacam-macam parpol demi kepentingan politik. Hal ini pula yang
disebut sebagai “biang” kekalahan parpol Islam dalam Pemilu.
Pascareformasi, parpol-parpol di Indonesia masih berkutat dengan
beragam masalah. Salah satu agenda reformasi adalah mereformasi
sistem kepartaian di Indonesia dengan penguatan kelembagaan. Tetapi
nyatanya, parpol sendiri yang tersulit untuk direformasi. Daniel
Sparringa mencatat lima hal yang menjadi masalah parpol
pascareformasi: kelembagaan organisasi kepartaian yang lemah;
integritas kader-kader parpol terkoyak akibat perbedaan pandangan
politik dan dinamika internal yang bahkan sampai pada titik perbecahan;
lemahnya demokrasi internal parpol; platform kampanye Pemilu; serta
penegasan ideologi parpol yang masih sumir dan samar.63
Perlu digarisbawahi, meskipun parpol di Indonesia masih jauh dari
harapan, tetapi urgensi keberadaan parpol dalam sebuah negara
demokrasi tidak dapat dibantah lagi. Wilhelm Hofmeister dan Karsten
Grabow diakhir buku penelitiannya menulis “there is
nodemocracywithout politicalparties”. Terlepas dari lemahnya parpol
yang ada di Indonesia saat ini, keberadaan parpol adalah “satu hal yang
pasti”, parpol memegang peran penting sebagai penghubung antara
warga dan negara (Pemerintah).64
Berkenaan dengan penelitian ini, peneliti berasumsi bahwa konflik
internal parpol disebabkan oleh ketidakmampuan elit dalam mengatur
konflik. Konflik parpol juga akibat perbedaan pandangan antarelit atas
sebuah kebijakan yang berimplikasi pada pengambilan keputusan yang
tidak merepresentasikan kehendak kader. Konflik internal pada PPP dan
63
Daniel Sparringa, “Partai Politik dan Transisi Demokrasi”, Kata Pengantar, Peran Partai Politik dalam Sebuah
Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis, (Jakarta: Fredrich Ebert Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia, 2012), 21 64
Wilhelm Hofmeister-Karsten Grabow, Political Parties Functions and Organisation in Democratic Societies, 99
30
PKS bukan tidak mungkin dapat memecah internal dan melahirkan
parpol baru.
F. Metodologi Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian
kualitatif. Penelitian ini akan mengeksplorasi akar penyebab konflik
yang terjadi di PPP dan PKS dengan menganalisa secara deskriptif,
eksplanatif dan analitis. Dalam penelitian kualitatif dikenal berbagai
pendekatan seperti fenomenologi, etnologi, hermenetika, dan studi
kasus. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan studi
kasus.
Menurut John W. Craswell, penelitian studi kasus merupakan
penyelidikan secara cermat terhadap program, peristiwa, aktivitas dan
kelompok tertentu. Penelitian dengan pendekatan studi kasus dibatasi
oleh tempat dan waktu tertentu. Para peneliti yang menggunakan
pendekatan ini mengumpulkan data-data sesuai dengan prosedur
penelitian.65
Dilihat dari proses penelitian dengan pendekatan studi
kasus, Robert Yin membuat enam langkah yaitu: perencanaan,
pembuatan disain, persiapan penelitian, pengumpulan data, analisis data,
dan menarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.66
Pendekatan studi kasus tidak cukup mengajukan pertanyaan “apa”
(what) dalam perumusan masalah, tetapi juga mengajukan pertanyaan
“bagaimana” (how) dan “mengapa” (why). Dua model pertanyaan
terakhir tersebut sangat penting dalam penelitian studi kasus,
“bagaimana” bertujuan mendapatkan jawaban eksplanatif, dan
“mengapa” bertujuan mendapatkan jawaban eksploratif. Sedangkan
pertanyaan “apa” mendapatkan jawaban deskriptif.67
Pada penelitian ini,
penulis menggunakan tiga model pertanyaan tersebut.
Studi kasus umumnya dilakukan terbatas pada hal-hal yang kecil
seperti pengkajian terhadap perilaku individu, kelompok dan
65
John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, (London, New
Delhi: SAGE Publications, 2009), 13 66
Robert K. Yin, Case Study Research, (London, New Delhi: SAGE Publications, 2009), 2 67
Mujia Raharjo, Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya, (Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang Program Pascasarjana, 2017), 4
31
antarkelompok. Pendekatan itu juga terbatas pada tempat tertentu dan
kurun waktu tertentu. Meski cakupan yang kecil, studi kasus berupaya
untuk menemukan temuan yang tidak hanya berlaku pada tempat yang
diteliti oleh peneliti, tetapi juga ditempat yang berbeda.68
Untuk memudahkan metode penelitian ini, peneliti akan
menggunakan teknik pengumpulan dan analisa data.
1. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan antara lain
dengan cara:
a. Studi Pustaka. Teknik ini dilakukan dengan pengumpulan data
serta analisa-analisa bacaan yang memiliki hubungan dan kaitan
dengan pokok penelitian peneliti, dengan tujuan memperoleh
data-data primer dan sekunder. Adapun sumber-sumber bacaan
meliputi buku-buku ilmu-ilmu politik.
b. Wawancara. Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai
beberapa pihak yang kompeten membicarakan konflik parpol
(pengamat) dan kader parpol, juga ahli hukum. Penulis
menggunakan metode ini untuk menggali informasi terkait
timbulnya konflik internal PPP dan PKS. Melalui depth interview
diharapkan data-data di atas dapat digali.69
c. Dokumentasi. Data-data seperti dokumen resmi parpol, kliping
koran/majalah, rilis pers, rekaman, foto, video di internet
(Youtube) dan catatan penulis akan sangat membantu dalam
proses penelitian ini. Oleh karenanya, penulis turut menggunakan
teknik dokumentasi dalam penelitian ini.
d. Observasi. Teknik ini penulis lakukan untuk melihat secara
langsung berjalannya roda organisasi kepartaian yang berjalan di
PPP dan PKS.
2. Teknik analisa data
68
Mujia Raharjo, Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya, (Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang Program Pascasarjana, 2017), 10 69
Natasha Mack. dkk, Qualitative Reserch Methods: A Data Celloctor Field Guide, (California: Family Health
International, 2005), 29
32
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisa data
berlangsung dan mengalir (flow model analisis). Untuk
menggunakan model analisis ini, penulis melakukan empat tahapan,
yakni: pengumpulan data, reduksi data, display data dan verifikasi
atau menarik kesimpulan.
a. Pengumpulan data adalah data-data yang penulis kumpulkan
selama berjalannya penelitian ini. Data-data tersebut didapat dari
studi pustaka, wawancara dan dokumentasi.
b. Reduksi data adalah meringkas data-data yang telah terkumpul
agar menjadi lebih fokus dan tajam.
c. Display data adalah menyusun berbagai informasi secara
sistematis. Dalam display (penampilan) data kualitatif, penulis
akan menyajikan dalam bentuk teks narasi.
d. Verifikasi atau menarik kesimpulan adalah hasil akhir dari
analisis data-data dalam penelitian ini.70
Selain metode kualitatif, penelitian ini juga menggunakan metode
kuantitatif. Metode ini digunakan untuk mendapatkan gambaran
pandangan publik terhadap konflik internal PPP dan PKS. Dalam hal ini,
penulis melakukan survei publik, pandangan mereka terhadap konflik
internal PPP dan PKS. Teknik sampling yang digunakan adalah purposif
sampel.
Sedangkan penetuan besaran sampel menggunakan rumus Taro Yamane
yaitu:
Keterangann = jumlah sampel; N= jumlah populasi; d2= presisi yang
ditetapkan71
Adapun survei ini dilakukan pada mahasiswa Program Studi 70
Mukhtar, Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan
Perpustakaan, (Ciputat: Gaung Persada Press, 2009), 141 71
Sugiono, Metode Penelitian Administrasi: Dilengkapi dengan Metode R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), 99. Lihat
pula dalam: Muhammad Mulyadi, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Serta Praktek Kombinasinya dalam
Penelitian Sosial, (Jakarta: Publica Institute, 2011), 91.
n= N
N.d2+1
33
Ilmu Politik Fakultas Fisip UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dibatasi
semester 5 (lima) dan 7 (tujuh) yang berjumlah 128 orang. Penulis
menetapkan angka presisi sebesar 4,3 persen.Dari jumlah mahasiswa itu,
maka penulis mengambil sampel sebanyak 103 orang. Hasil
penghitungan dengan rumus Taro ternyata ekuivalen dengan Krijcie dan
Morgan yang telah menetapkan rumusan batasan sampel dengan jumlah
populasi tertentu dengan tingkat kepercayaan 95,7 persen dan marjin
eror 4,3 persen.72
G. Sistematika Penelitian
Pertama, Bab pertama penelitian ini akan memuat beberapa hal,
yaitu: latar belakang masalah penelitian; pembatasan dan perumusan
masalah; tujuan dan signifikansi penelitian; kajian pustaka; kerangka
teori; metodologi penelitian; sistematika penulisan.
Kedua, Bab kedua akan memaparkan seputar partai politik dan
keberadaan partai politik di Indonesia seperti: sejarah lahirnya partai
politik; fungsi partai politik; geneologi partai politik Islam (yang
meliputi, pemikiran politik Islam sebagai dasar negara Indonesia, partai
politik Islam sebelum kemerdekan RI, partai politik Islam setelah
kemerdekaan RI, Reformasi 1998 dan bangkitnya parpol Islam, berbagai
problematika parpol Islam pascareformasi).
Ketiga, Bab ketiga akan memaparkan sejarah Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), setting
historis lahirnya PPP dan PKS, serta visi dan misi kedua parpol Islam
itu. Selain itu, bab ini juga mengulas kiprah keduanya dalam panggung
politik Indonesia. Dalam ulasan bab ini, penulis mencatat berbagai
konflik internal mewarnai perjalanan politik PPP dan PKS. Kedua
parpol juga menghadapi tantangan dalam politik Indonesia. Tantangan
terberat bagi PKS adalah adanya resistensi dari beberapa kalangan
72
Robert V. Krejcie-Daryle W. Morgan, “Determining Sample Size For Research Activities”, dalam Jurnal
Educational And Psychological Measurement, 1970, 30, 607-610. Lihat pula dalam: Sofian Effendi-Tukiran (ed),
Metode Penelitian Survei, (Jakarta: LP3ES, 2012), 175.
34
karena menganggap partai ini memiliki kecenderungan dengan
kelompok-kelompok radikal, dan mengadopsi ideologi dari luar negeri.
Keempat, Bab keempat akan mengulas konflik dalam Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Diantara konflik yang cukup menonjol di PPP adalah konflik elit partpol
menjelang Pemilu 2009. Konflik lain yang cukup menonjol adalah
dualisme kepengurusan DPP PPP. Konflik dualisme ini berdampak
serius antara lain adanya pemecatan kader dan perombakan fraksi di
DPR. Sedangkan di antara konflik yang menonjol di PKS adalah wacana
PKS menjadi parpol “terbuka” yang muncul sejak Musyawarah Kerja
Nasional (Mukernas) di Bali pada 2008. Wacana tersebut ditanggapi pro
dan kontra para kader PKS. Konflik intenal di PKS juga terjadi
merespon kebijakan pemerintah tentang kenaikan BBM. Elit PKS
terbelah menyikapi kebijakan politik pemerintah saat itu. Konflik
selanjutnya di PKS yang cukup menonjol adalah pemecatan salah satu
pendiri, Yusuf Supendi pada 2011 dan Fahri Hamzah pada 2016.
Pemecatan kedua “pentolan” PKS ini berbuah konflik terbuka Yusuf dan
Fahri VS elit PKS. Melalui konflik ini, Yusuf dan Fahri akhirnya
berbicara di muka umum tentang keburukan PKS. Tentu saja hal ini
sangat merugikan PKS terutama saat menghadapi momentum electoral
seperti Pilkada dan Pemilu. Bab ini akan ditutup dengan analisa dampak
konflik PPP dan PKS.
Kelima, Bab kelima akan memaparkan hasil temuan penelitian ini,
dan menyarankan hasil temuan kepada peneliti selanjutnya.
v
DAFTAR ISI
Kata Pengantar iii
Daftar Isi v
BAB I: Pendahuluan 1
A. Latar Belakang 1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 13
D. Kajian Pustaka 14
E. Kerangka Teori 18
F. Metodologi Penelitian 26
G. Sistematika Penulisan 30
BAB II: Kiprah Partai Politik Islam di Indonesia 32
A. Sejarah Lahirnya Partai Politik 32
B. Peran dan Fungsi Partai Politik 34
C. Ideologi partai Politik di Indonesia 36
D. Narasi Sejarah Partai Politik Islam di Indonesia 38
1. Partai Politik Islam Sebelum Kemerdekan RI 44
2. Partai Politik Islam Setelah Kemerdekaan RI:
Jalan Terjal Era Orde Lama dan Orde Baru 48
3. Reformasi 1998: Tumbuh Suburnya Kembali
Parpol Islam 63
E. Pemilu Pascareformasi: Apa yang Dibanggakan
dari Parpol Islam? 69
F. Problematika Partai Politik Islam 77
BAB III: Profil Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Serta
Kiprahnya dalam Politik Indonesia 91
A. Profil Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 91
1. Setting Historis Lahirnya PPP 91
vi
2. Visi dan Misi PPP 94
3. Kepemimpinan dan Kiprah PPP dalam Politik
Indonesia 98
B. Profil Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 121
1. Setting Historis Lahirnya PKS 121
2. Visi dan Misi PKS 126
3. Kepemimpinan dan Kiprah PKS dalam Politik
Indonesia 128
4. Tantangan PKS Diluar Arena Politik: Menyoal
Ideologi PKS 143
BAB IV: Konflik dalam Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) di Dekade Kedua Pascareformasi 150
A. Konflik Internal Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) 151
1. Konflik Internal PPP Menjelang Pemilu 2009 152
2. Konflik Dualisme Kepengurusan PPP dan
Dampaknya 156
a. Implikasi Konflik Internal PPP Terhadap Fraksi
di DPR 175
b. Konflik Internal PPP Pada Pilkada Serentak
2015, 2017 dan 2018 177
c. Konflik Internal PPP dan Lahirnya “PPP
Khittah” 189
3. Mekanisme Penanganan Konflik Internal PPP 194
B. Konflik Internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 197
1. Dilema Partai Terbuka 197
2. Konflik Internal PKS: Dilema Koalisi Dalam
Kabinet Indonesia
Bersatu (KIB) II 211
3. Pemecatan Yusuf Supendi dan Perlawanan
Terbuka 215
vii
4. Pemecatan Fahri Hamzah, Perlawanan dan Perang
Terbuka 221
5. Konflik Internal PKS Menjelang Pemilu 2019 240
6. Mekanisme Penanganan Konflik Internal PKS 256
C. Analisis Dampak Konflik Internal Bagi PPP dan
PKS 259
D. Konflik Internal Parpol Islam dalam Pandangan
Publik 266
E. Arah Baru Kebijakan Menghindari Konflik Partai:
Sebuah Ikhtiar 275
BAB V: Penutup 278
A. Kesimpulan 278
B. Saran 283
Daftar Pustaka 285
Lampiran-lampiran 319
Lampiran I: Pengelompokan asas Parpol yang mendaftar
ke Departemen Kehakiman untuk mengikuti Pemilu
tahun 1999 319
Lampiran II: Tabel Hasil Pemilu tahun 1999 -2014 328
Lampiran III: Foto dokumentasi penelitian 335
8
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Konflik internal parpol Islam seringkali mewarnai dinamika politik
Indonesia pascareformasi 1998. Elit parpol tetap mendominasi dalam
pengambilan kebijakan sehingga demokratisasi dan pelembagaan parpol
Islam yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai. Kekecewaan umat
Islam pun tak terhindarkan. Konflik internal tersebut berdampak buruk
pada citra parpol dan menurunnya elektabilitas.
Kajian terhadap parpol Islam menurut Firman Noor menjadi minat
tersendiri bagi banyak sarjana ilmu politik. Kajian-kajian seputar parpol
Islam umumnya membahas berbagai hal seperti ideologi parpol, sejarah
berdirinya parpol dan kiprahnya dalam panggung politik Indonesia,
hubungan parpol Islam dengan negara (pemerintah Orba), serta
dinamika internal parpol Islam pasca Orba (termasuk di dalamnya
konflik internal parpol).1
Dalam sejarah Indonesia, parpol Islam telah lahir sebelum
kemerdekaan. Keberadaan parpol Islam mewarnai pentas politik dan
sejarah Indonesia. Sejarawan, Rickles misalnya mencatat munculnya
Sarekat Islam (SI), sebuah organisasi pergerakan menuju kemerdekaan
yang kemudian bertransformasi menjadi Partai Syarikat Islam (PSI)
pada 1920. Pada 1929, PSI berubah nama menjadi (Partai Syarikat Islam
Indonesia (PSII).2
Setelah kemerdekaan terutama menjelang Pemilu 1955, beberapa
partai Islam terus bermunculan. Tercatat beberapa parpol Islam seperti
Partai Masyumi, Partai Nahdatul Ulama (NU), Partai Tarbiyah
1 Firman Noor, Perpecahan dan Soliditas Partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS di Dekade Awal
Reformasi, (Jakarta: LIPI Press, 2015), 19. 2 M.C. Ricklefs, A History Of Modern Indonesia, (London: Palgrave, 2001), 230.
9
Islamiyah (Perti) dan Partai Politik Tarekat Islam (PPTI). Diantara
parpol Islam, Masyumi dan NU yang mendapat suara tertinggi,
Masyumi berada diperingkat kedua dan NU peringkat ketiga dari
perolehan suara sah nasional. Kedua parpol Islam ini masih kalah
dengan Partai Nasional Indonesia (PNI).3
Sangat disayangkan, berdirinya parpol Islam saat itu (pra
kemerdekaan dan sesaat pasca kemerdekaa) diwarnai dengan konflik
internal parpol. Para elit sibuk dengan kepentingan politik mereka dan
tidak mampu mengonsolidasikan kekuatan parpol sehingga perpecahan
pun tak terhindarkan. Sebagai contoh ketika NU masih menjadi bagian
Masyumi, karena kepentingan politik NU tidak diakomodir –dalam hal
pembagian jatah kursi kabinet- NU memutuskan hengkang dari
Masyumi. Dan selanjutnya, NU menjadi rival Masyumi di Pemilu 1955.4
Pada era tersebut, kentalnya ideologi parpol begitu terasa. Di
dewan Konstituante kelompok dari parpol Islam (diwakili tokoh parpol
Islam seperti Saifuddin Zuhri, Zainal Abinin Ahmad, Hasbi As-Shiddiqi,
Hamka dan Muhammad Natsir) berdebat keras dengan kelompok
nasionalis (dari kalangan partai PNI, Parkindo, PKI). Disini terlihat
sekali bagaimana perdebatan tentang ideologi negara: antara Pancasila
atau Islam. Buntut dari pertentangan ini, Masyumi akhirnya dibubarkan
oleh Presiden Sukarno.
Setelah Presiden Sukarno lengser dan digantikan oleh Suharto
melalui surat mandat yang terkenal dengan “Supersemar”, parpol Islam
memasuki babak baru dalam panggung politik Indonesia. Harapan cerah
seakan muncul apalagi beberapa tokoh Masyumi dibebaskan oleh
Presiden Suharto. Selain itu, tokoh nasional, Bung Hatta (mantan Wakil
Presiden) juga berniat mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia
(PDII). Namun, Presiden Suharto menolak pendirian parpol tersebut
karena dianggap dapat mengancam stabilitas politik. Tokoh-tokoh 3 Andreas Ufen, Political Parties in Post-Suharto Indonesia: Between Politik Aliran and ’Philippinisation’,
(Hamburg: GIGA German Institute of Global and Area Studies, 2005), 5. 4Rex Mortimer, Indonesian Communism Under Sukarno: Ideology and Politics 1959-1956, (Jakarta-Singapure:
Equinox Publishing, 2006), 56. Lihat juga dalam: Ahmad Syafi’I Ma’arif, Islam dan Pancasila Sebagai asar
Negara: Studi Tentang Perdebatan dalam Konstituante, (Bandung: Mizan Pustaka-Maarif Isntitute, 2017), 157.
Keterangan mengenai ketidakpuasanan pembagian jatah kursi kabinet untuk NU, lihat dalam: Syamsuddin Haris,
PPP dan Politik Orde Baru, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1991), 58.
10
Masyumi juga tidak diperkenankan berkecimpung dalam politik
praktis.Parpol-parpol Islam yang ada sebelumnya kemudian disatukan
menjadi satu partai, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dikenal
dengan istilah “fusi partai”.5
Jatuhnya Presiden Suharto dan Reformasi 1998 memunculkan
banyak sekali partai-partai politik, baik parpol yang sebelumnya telah
ada maupun parpol-parpol yang baru lahir. Parpol-parpol baru tersebut
mengusung beragam ideologi, nasionalis, sosialis hingga agama Islam,
Kristen, maupun Budha. Menjelang Pemilu 1999 tercatat sebanyak 148
partai yang mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun
setelah proses penyaringan hanya 48 parpol saja yang lolos.
Kemunculan banyak parpol termasuk parpol Islam secara masif pada
Pemilu 1999 memberi kesan kurang kentalnya ideologi mereka. Bahkan,
kemunculan yang begitu tiba-tiba seolah dikejar waktu.6
Tidak berbeda jauh dengan yang terjadi pada era Presiden Sukarno,
pada era Presiden Suharto dan reformasi, narasi sejarah politik Islam
Indonesia juga mencatat deretan konflik internal parpol. Hal itu tidak
hanya merugikan parpol yang bersangkutan, tetapi juga para pemilih
yang mayoritas Muslim.
Andreas Ufen mencatat lahirnya parpol pascareformasi diwarnai
beragam persoalan seperti konflik internal, keuangan parpol, platform
parpol yang samar-samar dan adanya elit parpol yang kerap
memanipulasi keputusan dan kebijakan parpolnya.7Munculnya parpol
Islam pascareformasi oleh Bahtiar Effendy dianggap sebagai “Imajinasi
Politik”. Terdapat pemikiran yang menyatakan bahwa agama dengan
politik adalah sebuah kesatuan, sehingga melalui parpol Islam, nilai-nilai
5 Michael R.J.Vatikiotis, Indonesian Politics Under Suharto: The Rise and Fall of the New Order, (London and New
York: Routledge, 1998), edisi III, 102. Lihat juga dalam: Muhammad Iqbal-Amin Husein Nasution, Pemikiran
Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), edisi III,
311. 6 Jakob Oetama, “Prakata”, dalam Tim Penelitian dan Pengembangan Kompas, Partai-Partai Politik Indonesia:
Ideologi, Strategi dan Program, (Jakarta: PT Gramedia, 1999), viii. 7 Andreas Ufen, Political Parties in Post-Suharto Indonesia: Between Politik Aliran and ’Philippinisation’, 5.
11
Islam dapat diimplementasikan dalam kehidupan berpolitik di
Indonesia.8
Lahirnya parpol-parpol Islam mendasari para sarjana ilmu politik
membuat kategorisasi parpol Islam menjadi tiga. Pertama, parpol Islam
yang secara tegas mengusung asas dan ideologi Islam dalam anggaran
dasarnya. Kedua, parpol Islam yang menggunakan simbol-simbol yang
identik dengan Islam seperti bulan, bintang, Ka’bah dan tulisan-tulisan
berbahasa Arab tetapi asas parpol tersebut tidak menyebut Islam.
Mereka juga mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Ketiga, parpol
Islam yang sama sekali tidak menggunakan simbol-simbol Islam, tetapi
basis massanya adalah umat Islam dan mereka mengkombinasikan
ideologi Islam dengan ideologi selainnya. Firman menyatakan bahwa
ketegori kedua dan ketiga ini disebut parpol yang mengedepankan nilai-
nilai substansi Islam daripada memformalkan Islam dalam kehidupan
bernegara.9
Syamsuddin mencatat “dua kejutan” yang terjadi pada Pemilu
1999. Pertama, parpol yang berlabel Islam tampil loyo, dan hanya PPP
yang masuk tiga besar setelah PDIP dan Golkar dalam hal perolehan
kursi di DPR. Kedua, Partai Amanat Nasional (PAN) yang dipimpin
“bapak reformasi 98” Amin Rais terbilang gagal karena hanya
menduduki peringkat lima perolehan suara. Seperti diketahui, Amin
adalah tokoh reformasi yang kemudian membentuk partai. Sayangnya
partai bentukannya sekalipun didukung oleh mayoritas warga
Muhammadiyah, tidak mampu bersaing dengan PDIP dan Golkar.10
Pada Pemilu 1999, dari 48 parpol peserta Pemilu, terdapat 17
parpol Islam. Diantara parpol Islam yang meraih suara cukup signifikan
pada Pemilu 1999 hanya PPP. Raihan suara PPP yang cukup bagus (10
persen dan berada pada urutan ke tiga), menurut Saiful Mujani
disebabkan PPP telah tersosialisasi sejak lama. Di kalangan masyarakat
8 Bahtiar Effendy, “Fenomena Partai Islam”, dalam Hamid Basyaib-Hamid Abidin, (ed), Mengapa Partai Islam
Kalah?, (Jakarta: Alvabet, 1999), 33 9 Firman Noor, Perpecahan dan Soliditas Partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS di Dekade Awal
Reformasi, (Jakarta: LIPI Press, 2015), 14. 10
Syamsuddin Haris, “Pemilu 1999 dan Format Baru Politik Indonesia”, dalam Valina Singka Subekti, dkk,
Memastikan Arah Baru Demokrasi, (Bandung: Penerbit Mizan, 2000), 31.
12
pemilih, PPP telah menjadi semacam “identitas” dalam setiap Pemilu.
Mujani mencontohkan ada seorang Ibu yang memilih PPP bukan karena
program partai Ka’bah tersebut, melainkan karena pada Pemilu sebelum-
sebelumnya, ia dan sekeluarga nyoblos PPP.11
Parpol Islam yang tegas menyatakan berasas Islam memiliki
tantangan tersendiri. Keberadaan parpol Islam di Indonesia pasca
reformasi sering dipersepsi sebagai upaya mendirikan negara Islam di
Indonesia. Ideologi Pancasila akan digantikan dengan Islam –sistem
syariat Islam. Hal tersebut kemudian memunculkan resistensi terhadap
parpol Islam.12
Azyumardi Azra bahkan menyebut parpol-parpol Islam
menjadi “kekhawatiran sebagian pihak” karena dianggap sebagai
lahirnya fundamentalism Islam era baru.13
Kegagalan parpol Islam dalam Pemilu pascareformasi disebabkan
orientasi pemilih yang tidak tertarik dengan parpol Islam. Hal ini
seharusnya menjadi evaluasi dan koreksi bagi parpol Islam itu sendiri.
Ironisnya, kegagalan itu terus diikuti dengan munculnya parpol-parpol
Islam yang membuatnya semakin terpecah-pecah dan parpol Islam tidak
mampu mengusung program yang “memikat” masyarakat.14
Kegagalan
memenangi Pemilu kemudian diperburuk dengan persoalan internal
parpol yang berujung pada konflik.
Pada dekade kedua pascareformasi (2008-2018), penulis mencatat
banyak terjadi konflik internal parpol, baiknasionalis maupun Islam.
Konflik yang paling menonjol terjadi di internal Partai Golkar (PG).
Konflik PG tersebut bahkan memunculkan dua kepemimpinan.15
Selain
itu, konflik juga terjadi di PPP dan PKS. Dua parpol yang secara terang
menyebutkan asasnya “Islam” ini mengalami konflik yang cukup
menyita energi kader dan masyarakat pemerhati politik. Timbulnya faksi
11
Saiful Mujani, “Kekalahan Partai Islam”, dalam Hamid Basyaib-Hamid Abidin, (ed), Mengapa Partai Islam
Kalah?, 196 12
Ismail Hasan Matereum, “Parpol Islam: Tantangan dan Problema dalam Era Reformasi”, dalam Sahar L. Hasan
(ed), Memilih Partai Islam: Visi, Misi, dan Persepsi, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 137. 13
Azyumardi Azra, “Fundamentalisme Islam”, dalam Hamid Basyaib-Hamid Abidin, (ed), Mengapa Partai Islam
Kalah?, 33 14
Lili Romli, “Crescent and Electoral Strength: Islamic Party Portrait of Reform Era In Indonesia”, dalam
International Journal of Islamic Thought, Vol. 4, Desember 2013, 1. 15
Konflik Golkar selengkapnya dapat dilihat dalam: Mulawarman, Konflik Golkar: Siapa yang Bermain, (Agatama
Press 2016).
13
dalam parpol pasca Orba yang cenderung menyebabkan konflik dan
perpecahan internal dikarenakan “legacy” Orba itu sendiri. Dalam kasus
Golkar misalnya, pasca Orba mereka seolah kehilangan kekuatan yang
menjadi simbol pemersatu partai. Demikian halnya yang terjadi pada
PPP pasca reformasi.16
Pada rentan waktu antara 2008-2018, PPP dipimpin oleh
Suryadarma Ali periode 2007-2011; kemudian ia menjabat periode
kedua pada 2011-2016; serta Romahurmuzy untuk periode 2016-2021.17
Namun, karena terjadi dualisme, pada periode ini juga tercatat Djan
Farid sebagai ketua umum PPP. Sementara PKS, dalam periode ini
dipimpin oleh Tifatul Sembiring yang menjabat periode 2004-2009;
Lutfi Hasan Ishaq periode 2009-2010 dan 2010-2013 (kemudian mundur
karena ditetapkan sebagai tersangka kasus suap impor daging sapi); Anis
Matta periode 2013-2015; dan Shohibul Iman periode 2015-2020.
Jika ditelisik jauh, PPP sebenarnya sudah mengalami konflik
internal partai sejak tahun 1982. Saat itu, Ketua Umum Jaelani Naro
menerapkan kepemimpinan yang oligarkis dalam tubuh PPP. Bahkan
menjelang Muktamar I PPP pada tahun 1984, Naro “memonopoli”
kepanitiaan Muktamar untuk memuluskan kepentingannya.18
Konflik
internal saat itu menunjukkan masing-masing elit partai sudah tidak lagi
senafas untuk membesarkan partai. Mereka justru terlibat pada
kepentingan politik semata. Hal itu menyebabkan PPP semakin
kehilangan pamor dimata pemilih, serta memperburuk citranya sebagai
parpol Islam.19
Pada tahun 2014, letusan konflik internal PPP kembali meledak.
Kali ini bahkan menyebabkan terjadi dualisme kepengurusan ditingkat
dewan pimpinan pusat (DPP).Konflik PPP berimplikasi pada struktur
fraksi PPP di DPR. Fraksi PPP kerap merombak struktur fraksi sehingga
16
Ulla Fionna-Dirk Tomsa, “Parties and Factions in Indonesia: The Effects of Historical Legacies and Institutional
Engineering”, Publikasi Ilmiah, (Yusof Ishak Institute, tt), 22 17
“Pimpinan PPP”, diakses dari http://ppp.or.id/page/pimpinan.html, pada 09/6/2017, 13.00 wib 18
Syamsuddin Haris, PPP dan Politik Orde Baru, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1991), 15. 19
Hamid Basyaib (ed), Mangapa Partai Islam Kalah, (Jakarta: Alvabet, 1999), 240
14
anggota fraksi PPP pun terbelah di DPR. Menurut Irgan Chairul Mahfiz,
hal itu membuat kinerja fraksi PPP tidak efektif.20
Konflik PPP di DPR pada titik tertentu memperburuk citra parpol
yang bersangkutan dan lembaga DPR. Salah satu kejadian yang cukup
menyita perhatian publik adalah saat ketua fraksi PPP versi Romy
membanting meja pada rapat paripurna DPR. Rapat paripurna saat itu
dengan agenda pembacaan susunan anggota komisi dan alat
kelengkapan dewan. Hazrul tidak menerima ajuan fraksi PPP versi
Suryadharma Ali yang saat itu disampaikan oleh Epriyadi Asda. Hazrul
pun memprotes keputusan ketua DPR Agus Hermanto yang menutup
sidang tanpa mengindahkan interupsinya. Hazrul saat itu menyampaikan
bahwa DPP PPP yang resmi adalah di bawah pimpinan Ketua Umum
Romy, bukan Suryadharma Ali.21
Konflik panjang yang muncul akibat dualisme kepemimpinan di
PPP diakui sendiri oleh kader-kadernya turut memperburuk citra partai.
Politisi PPP Emir Uskara tidak menampik bahwa konflik PPP telah
membuat image partainya buruk dimata kader bahkan
masyarakat.22
Terkait konflik PPP, presiden Joko Widodo turut prihatin.
Dalam pembukaan “Muktamar Islah” di Jakarta 8 April 2016, Jokowi
mengingatkan agar PPP tidak terjebak dalam lubang konflik
berkepanjangan. Ia pun mengajak PPP untuk menjalankan fungsi partai
sebagaimana mestinya, mewujudkan kesejahteraan bangsa.23
Meski sedang diterpa konflik internal yang cukup panjang dan
dualisme ketua umum, salah satu politikus PPP, Dimyati Natakusuma
menolak partainya dianggap memiliki kedua ketua umum. Dimyati yang
20
“Konflik Internal PPP Ganggu Kerja Fraksinya di DPR” diunduh dari:
http://politik.news.viva.co.id/news/read/749915-konflik-internal-ppp-ganggu-kerja-fraksinya-di-dpr, pada
23/5/2017. 08.50 wib. 21
“Ketua Fraksi PPP kubu Romi banting meja di ruang paripurna DPR”, diunduh dari:
https://www.merdeka.com/politik/ketua-fraksi-ppp-kubu-romi-banting-meja-di-ruang-paripurna-dpr.html, pada
23/5/2017. 08.50 wib. 22
“Perseteruan Berlarut, Calon Ketua Umum Akui Citra PPP Buruk” diunduh dari:
http://www.cnnindonesia.com/politik/20160409121611-32-122746/perseteruan-berlarut-calon-ketua-
umum-akui-citra-ppp-buruk/, pada 23/5/2017. 08.50 wib. 23
“Hadiri Islah, Jokowi Minta PPP Dewasa Sikapi Konflik”, diunduh dari:
http://www.cnnindonesia.com/politik/20160408174848-32-122682/hadiri-islah-jokowi-minta-ppp-
dewasa-sikapi-konflik/, pada 23/5/2017. 08.50 wib.
15
merupakan politisi PPP kubu Djan Faridz menuturkan bahwa ia
menghormati keputusan Romy yang menunjuk Reni Marlinawati
sebagai ketua fraksi PPP. Jika kelak kubu Djan yang kembali memimpin
PPP, kubunya juga akan mengganti ketua fraksi.24
Selain konflik internal PPP, parpol Islam yang menjadi fokus
penelitian peneliti adalah PKS. Arief Munandar dalam disertasinya
memuji soliditas PKS yang bermula dari gerakan Tarbiyah. Namun,
sejak menjadi parpol dari Partai Keadilan (PK) ke PKS, berbagai konflik
internal mulai muncul. Hal ini disebabkan adanya sumber daya
(kekuasaaan dan uang) di dalam partai yang diperebutkan oleh elit.25
Konflik lebih kencang di PKS juga terjadi pada 2011 setelah salah satu
deklarator, Yusuf Supendi, dipecat dari keanggotaan parpol. Tidak
terima dengan pemecatan itu, Yusuf membawa kasus pemecatannya ke
pengadilan dan menggugat beberapa elit PKS. Ia juga membeberakan
“borok” PKS.26
Setelah menjalani rangkaian persidangan, gugutan
Yusuf ditolak, kubu PKS menang.
Selain konflik terbuka antara Yusuf dengan elit PKS, partai
dakwah juga kembali disibukkan dengan kemelut pemecatan Fahri
Hamzah, kadernya yang menduduki kursi wakil ketua DPR. DPP PKS
secara mengejutkan memecat Fahri Hamzah lantaran dianggap telah
melanggar ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.
Fahri dipecat dari seluruh jenjang keanggotaannya di PKS.
DPP PKS kemudian menunjuk Ledia Hanifah sebagai wakil ketua
DPR. Tidak terima dengan pemecatannya, Fahri mengajukan gugatan ke
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdapat tiga pihak yang digugat
Fahri, yakni Presiden DPP PKS Sohibul Iman, Majelis Tahkim (MT)
PKS dan Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS. Menurut
Fahri, ketiganya telah melakukan perbuatan melawan hukum
berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Fahri juga melaporkan tiga 24
“Dimyati: Tidak Ada Dualisme di Fraksi PPP DPR”, diunduh dari:
http://nasional.kompas.com/read/2016/05/27/16022871/dimyati.tidak.ada.dualisme.di.fraksi.ppp.dpr, pada
23/5/2017. 08.50 wib. 25
Arief Munandar, “Antara Jemaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004”, (Depok: Universitas Indonesia, Disertasi, 2011). 6 26
Yusuf Supendi bahkan menerbitkan replik persidangannya secara umum. Lihat dalam: Yusuf Supendi, Replik
Pengadilan: Yusuf Supendi Menggugat Elit PKS, (Depok: Mushaf, 2012)
16
anggota DPR dari Fraksi PKS ke Mahkamah Kehormatan Dewan
(MKD) DPR pada akhir April 2016. Fahri melaporkan ketiganya telah
melakukan melanggar kode etik, dan perbuatan yang terindikasi
pidana.27
Fahri memang dikenal sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan
yang kontroversial dan menyudutkan KPK. Ia bahkan satu diantara
sekian anggota DPR fraksi PKS yang menandatangani hak angket KPK
terkait kasus korupsi proyek e-KTP. Hal ini bertentangan dengan sikap
fraksi PKS yang tegas menolak. Menanggapi hal itu, Ketua Umum PKS
Sohibul Iman mengganggap bahwa penandatanganan itu adalah “akal-
akalan” Fahri saja. Sohibul Iman menegaskan bahwa Fahri bukan lagi
kader PKS.28
Namun begitu terdapat keanehan, bagaimana mungkin jika
Fahri bukan kader PKS, tetapi dapat memimpin sidang paripurna? Dua
contoh di atas –konflik internal PKS pemecatan Yusuf Supendi dan
Fahri Hamzah- adalah sebagian kecil konflik di partai “Dakwah” itu.
Menjelang Pemilu 2019, terjadi konflik internal PKS. Hal ini
terjadi ketika PKS mencalonkan sembilan kadernya sebagai capres atau
cawapres. Sembilan nama tersebut adalah Ahmad Heryawan, Hidayat
Nur Wahid, Anis Matta, Irwan Prayitno, Sohibul Iman, Salim Segaf Al-
Jufrie, Tifatul Sembiring, Al-Muzammil Yusuf, dan Mardani Ali Sera.29
Dengan kemunculan Sembilan nama tersebut, terjadi konflik antar kubu
di PKS.
Dalam pandangan umum, konflik didefinisikan dengan “benturan”
yang terjadi akibat perbedaan pendapat, persaingan, perdebatan yang
terjadi baik antarindividu, individu dengan kelompok, maupun
antarkelompok. Meski demikian, konflik tidak selalu berimplikasi
negatif karena melalui konflik biasanya lahir inovasi baru dalam
27
“Hidayat Siap Hadapi Fahri ke MKD”, dalam, Suara Karya, 3 Mei 2016, 2. Lihat juga dalam: “Fahri Hamzah
Laporkan Petinggi PKS ke MKD”, dalam Koran Tempo, 30 April 2016, 6 28
“Presiden PKS: Itu Akal-akalan Fahri Hamzah Saja”, diunduh dari:
http://nasional.kompas.com/read/2017/04/30/21040421/presiden.pks.itu.akal-akalan.fahri.hamzah.saja..,
pada pada 23/5/2017. 10.20 wib. 29 29
“PKS Tetapkan Sembilan Nama Calon Presiden untuk Pemilu 2019”,
https://nasional.kompas.com/read/2018/01/15/14500971/pks-tetapkan-sembilan-nama-calon-presiden-untuk-pemilu-
2019, diakses pada 27/4/2018, 10.55 wib
17
kehidupan. Pandangan tersebut dikemukakan oleh sosiolog Ralf
Dahrendoff.30
Konflik yang terjadi baik pada individu maupun kelompok dapat
dipastikan dikarenakan adanya tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Ramlan
Surbakti membagi tujuan konflik menjadi dua, untuk mendapatkan dan
mempertahankan hal-hal yang bersifat materil maupun non materil.
Tujuan konflik untuk mendapat dan mempertahankan hal-hal yang
bersifat materil adalah ketika individu atau kelompok berkonflik demi
mendapatkan tanah, rumah, kendaraan mewah dan sejenisnya.
Sedangkan tujuan konflik untuk mendapat dan mempertahankan hal-hal
yang bersifat non materil adalah ketika individu atau kelompok
berkonflik demi mendapatkan kekuasaan (jabatan), harga diri, rasa aman
dan sejenisnya.31
Pada konflik yang terjadi di internal PPP dan PKS, setidaknya
berlaku tujuan konflik seperti dipaparkan Ramlan. Masing-masing
individu berkonflik demi menjaga “gengsi” politik yang bersangkutan.
Konflik yang terjadi tidak terlepas dari tujuan-tujuan baik materil
maupun non materil.Dalam konteks institusi parpol, konflik internal dan
persaingan tidak bisa dihindari. Keberadaan faksi-faksi dalam parpol
menurut Giovanni Sartori menjadi pemicu lahirnya konflik.32
Atas dasar latar belakang di atas, penulis merasa perlu untuk
melakukan penelitian terhadap konflik yang terjadi di internal PPP dan
PKS. Mengapa keduanya? PPP adalah parpol Islam tertua, sejak Orba.
PPP sendiri merupakan partai “gabungan” dari parpol Islam sebelumnya
–Partai Nahdatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat
Islam Indonesia, Partai Islam (Perti)- yang dideklarasikan pada 5 Januari
1973. Adapun PKS merupakan parpol yang lahir dari buah reformasi
1998, dan telah banyak menjadi bahan kajian para peneliti karena
“kekhususannya” sebagai parpol Islam dibanding parpol Islam lain.
Melalui keduanya akan dapat diambil perbandingan. Kedua parpol inilah
30
Ralf Dahrendoff, Class and Class Conflict In Industrial Society, (California: Stanford University Press, 1959),
hal. 206-207. 31
Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Widyasarana Indonesia, 1992), 155 32
Giovani Sartori, Parties and Party System: A Framework for Analysis, (Cambridge University Press, 1976), vol. 1,
49
18
yang dalam AD/ART nya menegaskan asas parpol “Islam”. Melalui
kedua parpol ini, diharapkan aspirasi umat Islam tercapai.
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
Sejak munculnya parpol Islam di Indonesia, narasi sejarah
mencatat pergumulan konflik internal yang terjadi parpol Islam. Pada
masa pra kemerdekaan, untuk pertama kalinya parpol Islam (SI dan
kemudian PSII) muncul, dan selanjutnya diterpa badai konflik. Tidak
berhenti disitu, konflik internal juga mewarnai parpol Islam sesaat
pascakemerdekaan (era Presiden Sukarno) hingga Orba Presiden
Suharto. Berlanjut era Reformasi, sekali lagi, konflik internal parpol
kembali terjadi. Bahkan konflik tersebut tidak jarang berujung pada
perpecahan sehingga kader-kader parpol yang tidak puas mendirikan
parpol baru.
Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi pembahasan
dinamika konflik yang terjadi pada parpol Islam secara umum.
Gambaran konflik secara umum tersebut kemudian akan difokuskan
pada PPP dan PKS di dekade kedua pasca reformasi. Inilah yang
menjadi fokus utama peneliti.
Pada dekade kedua reformasi, penulis mencatat beberapa konflik
yang menonjol di kedua partai tersebut. Di PPP misalnya, terjadi
dualisme kepengurusan yang berakibat pada terganggunya konsolidasi
partai dalam menghadapi Pilkada serentak 2015 dan 2017. Dualisme
pengurus PPP juga berdampak buruk pada struktur fraksi PPP di DPR.
Sementara di PKS, penulis mencatat beberapa konflik yang terjadi
seperti, tarik-menarik dua kubu ketika parpol ini menyatakan “terbuka”.
Kemudian juga terjadi konflik internal akibat merespon kebijakan
koalisi pemerintah dimana PKS ada di dalamnya. Konflik di PKS juga
terjadi akibat “pembangkangan” kader terhadap perintah partai, dan ini
terjadi pada Yusuf Supeni dan Fahri Hamzah. Keduanya terlibat konflik
secara terbuka.
Melalui pembatasan masalah, perumusan masalah penelitian ini
adalah:
19
Pertama, apakah faktor-faktor yang mendorong terjadinya konflik
internal PPP dan PKS.
Kedua, apakah dampak yang ditimbulkan dari konflik internal PPP dan
PKS.
Ketiga, mengapa terjadi konflik internal PPP dan PKS.
Keempat, bagaimana peran elit parpol dalam konflik internal PPP dan
PKS.
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk, pertama, mengetahui faktor yang
mendorong terjadinya konflik internal parpol Islam, PPP dan PKS di
dekade kedua reformasi. Kedua, mengetahui dampak terhadap internal
partai dan dari eksternal partai akibat konflik internal PPP dan PKS.
Ketiga, mengetahui sebab-sebab konflik yang terjadi di internal PPP dan
PKS. Keempat, mengetahui peran elit parpol PPP dan PKS dan
keterlibatannya dalam konflik internal.Selain itu penelitian ini juga
bertujuan mengetahui akar konflik yang terjadi dalam parpol Islam
sepanjang sejarah politik Indonesia, sejak pra kemerdekaan hingga Orba
dan awal reformasi.
Penelitian tentang konflik internal PPP dan PKS ini memberi
manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara toritis, penelitian ini
menambah wawasan baru tentang dinamika (yang di dalamnya termasuk
juga konflik) parpol Islam. Adapun secara praktis, penelitian ini dapat
menjadi pedomanpenyelesaian dan pengelolaan konflik bagi parpol yang
sedang mengalami konflik internal. Selain itu penelitian ini juga menjadi
“warning” bagi elit parpol untuk menghindari konflik yang
berkenjangan karena hanya akan merugikan parpol itu sendiri.
D. Kajian Pustaka
Kajian terhadap parpol Islam bukan sesuatu yang baru dalam dunia
penelitian –pemikiran politik Islam khususnya di Indonesia. Sejak
reformasi 1998, tumbuh kembangnya parpol Islam, diikuti dengan
lahirnya kajian terhadap parpol Islam baik mengulas sejarah lahirnya
parpol, ideologi, afiliasi dengan organisasi kemasyarakatan, hingga
20
pertikaian internal parpol itu sendiri. Kajian parpol Islam bahkan
menyedot perhatian sejumlah peneliti Barat.Kajian tentang konflik
parpol Islam masih cukup sedikit, dan biasanya sebatas “kepingan” atau
bagian tertentu dalam beberapa penelitian. Berikut beberapa buku dan
penelitian yang dapat penulis sebutkan dan memiliki revelansi dengan
penelitian ini.
“PPP dan Politik Orde Baru” salah satu karya pengamat dan
peneliti bidang politik LIPI, Syamsuddin Haris. Buku ini secara khusus
mengulas kiprah PPP dalam dinamika politik Orba. Berbagai konflik
internal PPP disajikan dalam buku tersebut. Haris menyebut bahwa
konflik internal PPP menjadi menyebab menurunnya perolehan suara
pada Pemilu 1987.33
Kajian terhadap perpecahan dan soliditas partai Islam ditulis oleh
Firman Noor. Penelitiannya dengan judul “Perpecahan dan Soliditas
Partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS pada Dekade Awal
Reformasi”, memotret perpecahan di internal PKB dan sebaliknya,
soliditas PKS. Firman Noor mengemukakan faktor terjadinya
perpecahan PKB dan soliditas PKS adalah disebabkan banyak hal.
Kegagalan (PKB) dan keberhasilan (PKS) bisa dilihat melalui
pendekatan pelembagaan parpol. Sebagai contoh, mekanisme dalam
resolusi konflik dalam internal PKB terbilang tidak berhasil sehingga
memunculkan konflik (antara kubu Abdurrahman Wahid dengan
Muhaimin Iskandar). Sebaliknya, konflik di PKS mampu dikelola
dengan baik sehingga konflik tidak melebar keluar parpol atau bahkan
menimbulkan dualisme kepengurusan.34
Penelitian terhadap konflik internal parpol juga dilakukan Firman
Noor saat menyoroti fregmentasi yang terjadi di PPP pada tahun 2014-
2016. Dalam tulisan yang berjudul “Leadership and Ideological Bond:
PPP and Internal Fragmentation in Indonesia” yang dimuat dalam
Jurnal Islamika, Firman membagi tiga penyebab utama konflik PPP di
tahun 2014-2016, yaitu: pertama, kepemimpinan yang lemah, tidak ada
33
Syamsuddin Haris, PPP dan Politik Orde Baru, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 1991). 34
Firman Noor, Perpecahan dan Soliditas Partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS di Dekade Awal
Reformasi, (Jakarta: LIPI Press, 2015)
21
patron politik yang kuat yang dapat mempersatukan kader; kedua,
kurang kuatnya ikatan ideologis antarkader sehingga memunculkan
konflik; serta ketiga adanya intervensi dari pihak-pihak di luar PPP.
Menurut Firman jika penyebab konflik pertama dan kedua dapat diatasi,
maka dengan sendirinya, penyebab ketiga akan bisa dihindari. Untuk
menyudahi konflik yang terjadi, dan kemungkinan terjadinya konflik
dikemudian hari, Firman mengingatkan para kader PPP untuk secara
sadar menyelesaikan persoalan dengan merujuk ke AD/ART partai serta
menguatkan ikatan ideologis kader PPP.35
Buku “Mengapa Partai Islam Kalah: Perjalanan Politik Islam
dari Pra Pemilu 1999 Sampai Pemilihan Presiden” adalah salah satu
buku yang banyak mengulas parpol Islam pasca Reformasi. Buku yang
ditulis oleh Deliar Noerdan kawan-kawan ini memotret dinamika
perkembangan parpol Islam, tantangan, dan permasalahannya. Diskursus
tentang perlunya Islam terlembaga menjadi parpol disorot secara tajam.
Kegagalan parpol Islam pada Pemilu pertama pascareformasi dianggap
sebagai bentuk kehilangan momentum aktivis politik Islam.36
Penelitian tentang dinamika parpol Islam dan konflik internal juga
ditulis oleh Valina Singka Subekti dalam “Partai Syarikat Islam
Indonesia: Kontestasi Politik Hingga Konflik Kekuasaan Elit”. Buku ini
mengulas sejarah PSI dan konflik internal yang terjadi sehingga
memecah SI itu sendiri. Dalam perkembangnnya PSI harus jatuh bangun
mengalami perpecahan –hingga melahirkan apa yang diistilahkan SI
merah dan SI putih. Penelitian Valina secara khusus dibatasi pada PSII
periode 1971-1973 (menjelang fusi partai Islam menjadi PPP). Menurut
Valina, elit parpol terlibat konflik kepemimpinan yang tidak
berkesudahan. Konflik tersebut menunjukkan sulitnya mewujudkan
demokratisasi internal parpol.37
Selanjutnya, buku berjudul “Akar Konflik Politik Islam di
Indonesia” karya Dhurorudin Mashad. Buku ini menyajikan faktor
35
Firman Noor, “Leadership and Ideological Bond: PPP and Internal Fragmentation in Indonesia”, dalam Jurnal
Islamika, Vol. 23. No. 1, tahun 2016, 95 36
Hamid Basyaib-Hamid Abidin, (ed), Mengapa Partai Islam Kalah?, (Jakarta: Alvabet, 1999). 37
Valina Singka Subekti, Partai Syarikat Islam Indonesia: Kontestasi Politik Hingga Konflik Kekuasaan Elit.
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014).
22
kegagalan politik Islam sejak era Hindia Belanja. Kegagalan itu
disebabkan terjadinya fragmentasi dalam organisasi dan partai Islam,
serta adanya “phobia” terhadap politik Islam.38
Penelitian Disertasi Arief Munandar, berjudul “Antara Jemaah dan
Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004”, juga menjadi kajian
penting dan rujukan utama penelitian penulis. Dalam sebuah Bab
disertasi tersebut, Arief mengulas terjadinya faksionalisasi dan konflik
internal PKS. Salah satu konflik yang muncul di PKS adalah perdebatan
mengenai wacana “Partai Terbuka”.39
Penelitian tesis Burhanuddin Muhtadi juga menjadi rujukan
penting bagi penulis dalam memotret konflik yang ada di internal PKS.
Tesis yang telah dibukukan dengan judul “Dilema PKS, Suara dan
Syariah” menjelaskan bahwa ketika PKS menjadi parpol “terbuka”,
muncul pertentangan kader, baik tingkat elit maupun daerah. Mereka
yang mendukung ide parpol “terbuka” didasarkan pada pandangan
realistis dalam politik. Sedangkan kelompok yang menolak,
beranggapan bahwa ide itu akan melunturkan ideologi yang menjadi
semangat PKS dalam berpolitik.40
Di antara penulis Barat yang konsen terhadap perkembangan
parpol Islam, salah satu yang dapat peneliti sebutkan adalah Andreas
Ufen. Dalam tulisannya Working Papers berjudul “Political Parties in
Post-Suharto Indonesia: Between Politik Aliran and Philipinisation”, ia
mengulas persoalan mendasar parpol Islam di Indonesia dengan
Philipina. Menurutnya, pasca Reformasi 1998, parpol yang “menjamur”
di Indonesia diselimuti berbagai persoalan, konflik internal, keuangan
parpol, platform parpol yang samar-samar dan adanya elit parpol yang
kerap memanipulasi keputusan dan kebijakan parpolnya. Persoalan ini
juga menerpa parpol-parpol Islam. Sekalipun parpol Islam mempunyai
basis dukungan dari Ormas Islam seperti PKB dari NU, dan PAN dari
38
Dhurorudin Mashad, Akar Konflik Politik Islam di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2008). 39
Arief Munandar, “Antara Jemaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004”, (Depok: Universitas Indonesia, Disertasi, 2011). 40
Burhanuddin Muhtadi, Dilema PKS: Suara dan Syariah, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012).
23
Muhammadiyah, ternyata tidak cukup menjadi modal memenangi
Pemilu.41
Di antara sekian hasil penelitian di atas, penulis mengambil
distingsi pada objek parpol Islam yang diteliti, yakni PPP dan PKS.
Penelitian konflik internal terhadap PPP dan PKS itu juga dititikberatkan
pada dekade kedua pascareformasi, tahun 2008 hingga 2018. Mengapa
tahun 2008? Karena di tahun 2009 Indonesia menggelar Pemilu.
Demikian juga mengapa tahun 2018, karena Indonesia juga akan
menggelar Pemilu 2019. Dilihat dari tahun, keduanya adalah tahun
politik yang begitu penting karena menjelang Pemilu.
E. Kerangka Teori
Pembahasan konflik parpol Islam yang menjadi fokus utama
penelitian ini menggunakan dua teori yang terkait dengan ilmu politik:
teori konflik dan partai politik. Pertama, Teori Konflik. Teori konflik
sebetulnya menjadi bagian dalam kajian ilmu sosial (sosiologi). Konflik
berasal dari bahasa latin, “con” yang berarti bersama, serta “fligere”
yang berarti benturan.42
Karena konflik secara bahasa berarti benturan
bersama (baik antardua pihak atau banyak pihak), maka konflik kerap
dipandang sesuatu yang negatif dalam kehidupan masyarakat.
Dalam kajian ilmu Sosiologi, terdapat beberapa macam konflik,
yaitu: konflik gender, ras atau suku, antarumat beragama, antargolongan,
kepentingan (politik), antarpribadi atau individu seseorang, antarkelas
sosial, antarbangsa atau negara.43
Pandangan yang menyatakan konflik
adalah peristiwa negatif an sich ditolak oleh sosiolog modern, Ralp
Dahrendof. Bagi Dahrendof, konflik yang terjadi dengan melibatkan dua
pihak dan kelompok tidak bisa serta merta dianggap negatif, karena dari
konflik itu akan lahir sebuah gagasan cemerlang yang dapat memperkuat
41
Andreas Ufen, Political Parties in Post-Suharto Indonesia: Between Politik Aliran and ’Philippinisation’,
(Hamburg: GIGA German Institute of Global and Area Studies, 2005). 42
Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial:
Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal 345. 43
Elly M. Setiadi-Usman Kolip, Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori,
Aplikasi dan Pemecahannya, 349-357.
24
pihak-pihak yang berkonflik. Bahkan Dahrendof menyebutkan tidak
jarang lahir sebuah inovasi dari sebuah konflik.44
Dalam sebuah kehidupan, konflik amat sulit dihindari. Ia seakan
menyatu dalam kehidupan itu sendiri. Bahkan, karena adanya konflik,
kehidupan itu dapat terus berjalan.45
Konflik yang terjadi dalam
kehidupan bermasyarakat umumnya disebabkan adanya
ketidakpercayaan antarwarga masyarakat atau kelompok-kelompok yang
ada di dalamnya. Untuk menjembatani gap tersebut, Simon Fisher
menekankan perlunya komunikasi yang intensif dan keterbukaan untuk
mencegah terjadinya konflik.46
Suatu konflik memang bisa terjadi akibat persoalan sosial, hukum
dan politik. Perebutan kekuasaan dan status sosial di mata masyarakat
dianggap sebagai sesuatu yang dapat menyebabkan konflik.47
Contoh
dari kasus ini mudah didapati seperti pada saat hajatan pesta demokrasi
seperti Pilkada dan Pemilu. Dalam dua momen tersebut, selalu terjadi
konflik politik di tengah masyarakat. Dalam kamus politik, konflik tidak
selalu berkenaan dengan benturan fisik, tetapi segala bentuk
ketidaksepakatan dan ketidaksepahaman terhadap sebuah tujuan yang
dikejar adalah merupakan bentuk konflik.48
Konflik yang terjadi pada parpol menurut Hofmeister dan Grabow
diakibatkan perbedaan pandangan dalam menentukan sikap politik.
Konflik juga terjadi dalam rangka berebut posisi (ketua umum) dan
pengaruh di internal parpol. Di berbagai negara demokrasi, elit parpol
biasanya keluar parpol jika terlibat konflik dan tidak ada keuntungan
yang didapat, serta tidak ada resolusi konflik yang menguntungkan
pihak yang berkonflik. Kondisi ini sangat merugikan parpol dan
menunjukkan buruknya demokratisasi parpol.49
Di Indonesia sendiri,
44
Ralf Dahrendoff, Class and Class Conflict In Industrial Society, (California: Stanford University Press, 1959),
hal. 206-207. 45
Ken Plummer, Sosiologi, The Basic, pent. Nanang Martono-Sisworo, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 46 46
Simon Fisher, Working With Conflict: Skills and Strategies For Action, (London: Zed Books, 2000), hal. 8 47
Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial:
Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya, hal 361 48
Frank W. Bealey, The Blackwell Dictionary of Political Science, (Blackwell Publishers Ltd, 1999), 79 49
Wilhelm Hofmeister-Karsten Grabow, Political Parties Functions and Organisation in Democratic Societies,
(Singapore: Konrad Adenauer Stiftung, 2011), 51
25
kondisi ini mudah ditemui, terlebih pascareformasi. Banyak elit parpol
yang terlibat konflik lalu keluar parpol dan mendirikan parpol baru.
Konflik internal parpol, seperti dijelaskan Moshe Maor terjadi
karena kompleksitasnya sebagai sebuah organisasi yang terdiri dari
banyak faksi. Intensitas konflik semakin tajam ketika terjadi
pembentukan koalisi dan pembentukan kabinet bagi parpol yang
tergabung dalam sebuah kabinet. Selain itu, perbedaan pendapat yang
terjadi di tingkat pusat sebuah parpol biasanya berimplikasi pada fraksi
yang ada di parlemen. Konflik di kepengurusan tingkat pusat parpol,
memberi implikasi nyata pada wakil rakyat mereka di parlemen.
Menurut Moshe Maor, konflik juga dapat terjadi kebalikannya, yaitu
adanya kebijakan di parlemen yang justru membuat konflik di internal
parpol tingkat pusat.50
Konflik yang terjadi di internal parpol sedikit banyak dapat
memengaruhi susunan kabinet yang didukung oleh parpol yang sedang
berkonflik. Penelitian Thomas Saafeld di 17 negara parlementer di
Eropa menunjukkan ada beberapa gejala yang merusak soliditas kabinet
seperti terjadinya konflik antarparpol yang ada dalam koalisi kabinet.
Selain konflik antarparpol, konflik internal parpol juga dapat
menggoyahkan stabilitas dalam kabinet, meski dalam kasus ini hanya
memberi pengaruh skala kecil.51
Temuan Thomas ini dapat dimaklumi.
Dalam konteks politik di Indonesia, adanya konflik internal parpol yang
tergabung dalam kabinet dapat memunculkan kecemburuan parpol lain
yang solid. Kondisi tersebut dapat memunculkan pernyataan: lebih baik
presiden memberi kursi kabinet tambahan kepada parpol pendukung
yang solid daripada parpol yang berkonflik dan rentan pecah.
Sistem multipartai yang ada di Indonesia pascareformasi, menurut
Hanta Yuda menunjukkan lemahnya pelembagaan parpol. Di internal
parpol masih sering diwarnai dengan konflik dan perpecahan.52
Belum
50
Moshe Maor, Political Parties and Party System, (London: Routledge, 1997), 175-180 51
Thomas Saalfeld, “Intra-party Conflict and Cabinet Survival in 17 West European Democracies, 1945–1999”,
dalam Daniela Giannetti-Kennet Benoit, Intra-Party Politics and Coalition Goverments, (London-New York:
Routledge, 2009), 177 52
Hanta Yuda, Presidensialisme Setengah Hati, Dari Dilema ke Kompromi, (Jakarta: Kompas Gramedia Pustaka,
2010), 119
26
matangnya pelembagaan parpol, menurut Budi Winarno berdampak
pada buruknya penyelesaian konflik internal parpol. Hal tersebut
kemudian diperparah dengan konflik yang berujung pada perpecahan,
elit parpol keluar dan mendirikan parpol baru sebagai tandingan.53
Pascareformasi, tidak terlalu sulit untuk melacak konflik parpol
yang berujung pada pembentukan parpol baru. PDI misalnya,
pascareformasi terpecah-pecah menjadi beberapa parpol. Sebelum
Pemilu 1999 PDI terpecah menjadi tiga parpol, yaitu: PDI yang
dipimpin Budi Harjono (PDI asli sejak 10 Januari 1973); PDI-P yang
dipimpin Megawati berdiri 14 Februari 1999; dan Partai Nasional
Demokrat yang dipimpin Edwin H. Soekawati berdiri 12 Juni 1998.
Menjelang Pemilu 2004, PDI-P yang dipimpin Megawati, yang kala itu
menjadi presiden Indonesia, terpecah menjadi tiga parpol, yaitu: Partai
Nasionalis Banteng Kemerdekaan (PNBK) yang dipimpin Eros Djarot
berdiri 27 Juli 2002; Partai Indonesia Tanah Airku (PITA) yang
dipimpin Dimyati Hartono berdiri 11 Februari 2002; dan Partai
Demokrasi Perjuangan Rakyat (PDPR) yang dipimpin Handoko Yuhda
berdiri 25 Agustus 2002.54
Perpecahan parpol juga terjadi pada parpol Islam. PPP misalnya,
menjelang Pemilu 1999 terpecah dan lahirlah Partai Persatuan (PP) yang
dipimpin Jaelani Naro (mantan Ketua Umum PPP pada era 1970an
hingga 1980an) pada 5 Januari 1999. Selain PP, konflik di PPP juga
melahirkan Partai Bintang Reformasi (PBR) yang dipimpin KH.
Zainuddin MZ pada 9 April 2003.55
Terkait dengan penelitian ini, penulis memanfaatkan teori konflik
untuk menganalis terjadinya konflik di internal PPP dan PKS.
Keterlibatan elit parpol memegang peran penting terjadinya konflik
tersebut.
Kedua, Teori Partai Politik. Sistem demokrasi yang dianut sebuah
negara meniscayakan adanya parpol. Ia menjadi menyambung “lidah
53
Budi Winarno, Sistem Politik Indonesia Era Reformasi, (Yogyakarta: Med Press, 2008), 119. 54
Tim Litbang Kompas, Partai Politik Indonesia 1999-2019: Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa, (Jakarta:
Kompas Media Nusantara, 2016), 9 55
Tim Litbang Kompas, Partai Politik Indonesia 1999-2019: Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa, 9
27
rakyat”. Para ilmuwan ilmu politik mendefinisikan parpol sebagai wadah
politik masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan
tujuan menguasai negara secara sah. Di negara-negara demokrasi, parpol
lah yang menjadi peserta Pemilu, baik Pemilu Legislatif maupun
Eksekutif.56
Sebagai penyambung “lidah rakyat”, maka parpol dituntut mampu
menampung aspirasi rakyat. Keinginan rakyat tersebut harus
diagregasikan dan diformulasikan menjadi produk legislasi oleh para
wakil parpol di lembaga legislatif. Secara lebih rinci, Mayer
menjelaskan lima fungsi parpol sebagai berikut:
Pertama, mengagregasikan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai dari
berbagai kalangan masyarakat; kedua, menjajaki, membuat dan
memperkenalkan kepada masyarakat platform Pemilu parpol mereka;
ketiga, mengatur proses pembentukan kehendak politik dengan
menawarkan alternatif-alternatif kebijakan yang lebih terstruktur;
keempat, merekrut, mendidik dan mengawasi staf yang kompeten untuk
kantor publik mereka dan untuk menduduki kursi di parlemen; kelima,
memasyarakatkan, mendidik, serta menawarkan kepada anggota-
anggotanya saluran mana yang efektif bagi partisipasi politik mereka
sepanjang masa antarpemilu”.57
Miriam Budiarjo, dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik
menyebutkan beberapa fungsi parpol seperti: parpol sebagai saluran
aspirasi rakyat; parpol sebagai sarana sosialisasi kebijakan politik;
parpol sebagai “kendaraan” politik bagi calon anggota legislatif dan
pejabat eksekutif; serta parpol sebagai pengatur konflik, yaitu parpol
berperan penting sebagai meredam konflik jika terjadi konflik di
masyarakat.58
Dalam Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik,
disebutkan tujuan parpol yang mencakup dua hal, tujuan umum dan
tujuan khusus parpol. Tujuan umum meliputi mewujukan cita-cita
bangsa sesuai dengan UUD 1945 dan menjaga Negara Kesatuan 56
Wilhelm Hofmeister and Karsten Grabow, Political Parties Functions and Organisation in Democratic
Societies,11 57
Thomas Mayer, Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis, (Jakarta: Fredrich Ebert
Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia, 2012), 33 58
Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1993), 164
28
Republik Indonesia. Sedangkan tujuan khusus antara lain meliputi
meningkatkan partisipasi politik warga negara, membangun cita-cita
politik parpol dan mewujudkan politik yang beretika. Sedangkan fungsi
parpol meliputi pendidikan politik bagi kader dan masyarakat umum,
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghimpun aspirasi
masyarakat sebagai dasar merumuskan kebijakan negara, serta
rekrutmen politik untuk mengisi jabatan-jabatan publik tertentu.59
Peran perting parpol pada akhirnya menuntut manajemen parpol
secara profesional. Wilhelm Hofmeister dan Karsten Grabow misalnya
menekankan aspek penting manajemen parpol seperti, pendidikan politik
kader parpol, komunikasi internal-eksternal parpol, pengaturan dan
resolusi konflik parpol, perhatian terhadap keterwakilan perempuan,
serta keuangan parpol.60
Negara-negara demokrasi mengakomodir beragam ideologi parpol,
termasuk di Indonesia. Lyman Tower menyebutkan di era modern
terdapat beragam ideologi parpol seperti komunisme, liberalisme,
nasionalisme, hingga agama.61
Namun, di Indonesia ideologi komunis
telah dilarang sejak dikeluarkannya Tap MPR No. 25/MPRS/1966 tahun
1966. Demokrasi di Indonesia sejak pasca kemerdekaan, era demokrasi
terpimpin hingga pascareformasi telah membuka ruang bagi parpol
dengan beragam ideologi.62
Pascareformasi dikenal sebagai terbukanya
kran demokrasi. Hal ini ditandai dengan munculnya parpol-parpol, baik
berideologi Islam, nasionalis dan sebagainya.
Terhadap keberadaan parpol di Indonesia pascareformasi
khususnya, banyak kritik dilontarkan karena banyak parpol terbukti
memiliki platform yang sama. Pada titik ini, politik kepentingan parpol
lebih terkesan daripada fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat.
59
Republik Indonesia, Undang-undang No. 8 tahun 2008 tentang Partai Politik, pasal 10 dan 11. 60
Wilhelm Hofmeister-Karsten Grabow, Political Parties Functions and Organisation in Democratic Societies, 26 61
Lyman Tower Sargent, Contemporery Political Ideologies, (Californai: Pasific Grove, 1987), iii. 62
Meski dalam praktiknya terdapat tekanan-tekanan tertentu terhadap parpol tertentu dari rezim penguasa. Masyumi
misalnya, parpol Islam terbesar di era 1950 ini terpaksa menjadi korban penguasa. Masyumi dibubarkan oleh
Presiden Sukarno melalu keputusan presiden No. 200 tahun 1960 tentang Membubarkan Partai Masjumi, termasuk
Bagian-bagian/Cabang-cabang/Ranting-rantingnya diseluruh Wilayah Negara RI. Pembubaran Masyumi menjadi
kado terburuk umat Islam saat itu, apalagi pembubarannya bertepatan dengan tanggal 17 Agustus (hari kemerdekaan
Indonesia)
29
Meminjam istilah Mayer, “Parpol berkecenderungan untuk menutup-
nutupi kepentingan dan bentuk kebijakan mereka dengan harapan
mereka bisa meningkatkan dukungan dari masyarakat, dan pada saat
bersamaan mengurangi tingkat pertanggungjawaban mereka”. Demikian
halnya dengan parpol yang berasaskan Islam. Banyak pihak
menyayangkan dengan pilihan para tokoh-tokoh Islam yang membentuk
bermacam-macam parpol demi kepentingan politik. Hal ini pula yang
disebut sebagai “biang” kekalahan parpol Islam dalam Pemilu.
Pascareformasi, parpol-parpol di Indonesia masih berkutat dengan
beragam masalah. Salah satu agenda reformasi adalah mereformasi
sistem kepartaian di Indonesia dengan penguatan kelembagaan. Tetapi
nyatanya, parpol sendiri yang tersulit untuk direformasi. Daniel
Sparringa mencatat lima hal yang menjadi masalah parpol
pascareformasi: kelembagaan organisasi kepartaian yang lemah;
integritas kader-kader parpol terkoyak akibat perbedaan pandangan
politik dan dinamika internal yang bahkan sampai pada titik perbecahan;
lemahnya demokrasi internal parpol; platform kampanye Pemilu; serta
penegasan ideologi parpol yang masih sumir dan samar.63
Perlu digarisbawahi, meskipun parpol di Indonesia masih jauh dari
harapan, tetapi urgensi keberadaan parpol dalam sebuah negara
demokrasi tidak dapat dibantah lagi. Wilhelm Hofmeister dan Karsten
Grabow diakhir buku penelitiannya menulis “there is
nodemocracywithout politicalparties”. Terlepas dari lemahnya parpol
yang ada di Indonesia saat ini, keberadaan parpol adalah “satu hal yang
pasti”, parpol memegang peran penting sebagai penghubung antara
warga dan negara (Pemerintah).64
Berkenaan dengan penelitian ini, peneliti berasumsi bahwa konflik
internal parpol disebabkan oleh ketidakmampuan elit dalam mengatur
konflik. Konflik parpol juga akibat perbedaan pandangan antarelit atas
sebuah kebijakan yang berimplikasi pada pengambilan keputusan yang
tidak merepresentasikan kehendak kader. Konflik internal pada PPP dan
63
Daniel Sparringa, “Partai Politik dan Transisi Demokrasi”, Kata Pengantar, Peran Partai Politik dalam Sebuah
Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis, (Jakarta: Fredrich Ebert Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia, 2012), 21 64
Wilhelm Hofmeister-Karsten Grabow, Political Parties Functions and Organisation in Democratic Societies, 99
30
PKS bukan tidak mungkin dapat memecah internal dan melahirkan
parpol baru.
F. Metodologi Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian
kualitatif. Penelitian ini akan mengeksplorasi akar penyebab konflik
yang terjadi di PPP dan PKS dengan menganalisa secara deskriptif,
eksplanatif dan analitis. Dalam penelitian kualitatif dikenal berbagai
pendekatan seperti fenomenologi, etnologi, hermenetika, dan studi
kasus. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan studi
kasus.
Menurut John W. Craswell, penelitian studi kasus merupakan
penyelidikan secara cermat terhadap program, peristiwa, aktivitas dan
kelompok tertentu. Penelitian dengan pendekatan studi kasus dibatasi
oleh tempat dan waktu tertentu. Para peneliti yang menggunakan
pendekatan ini mengumpulkan data-data sesuai dengan prosedur
penelitian.65
Dilihat dari proses penelitian dengan pendekatan studi
kasus, Robert Yin membuat enam langkah yaitu: perencanaan,
pembuatan disain, persiapan penelitian, pengumpulan data, analisis data,
dan menarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.66
Pendekatan studi kasus tidak cukup mengajukan pertanyaan “apa”
(what) dalam perumusan masalah, tetapi juga mengajukan pertanyaan
“bagaimana” (how) dan “mengapa” (why). Dua model pertanyaan
terakhir tersebut sangat penting dalam penelitian studi kasus,
“bagaimana” bertujuan mendapatkan jawaban eksplanatif, dan
“mengapa” bertujuan mendapatkan jawaban eksploratif. Sedangkan
pertanyaan “apa” mendapatkan jawaban deskriptif.67
Pada penelitian ini,
penulis menggunakan tiga model pertanyaan tersebut.
Studi kasus umumnya dilakukan terbatas pada hal-hal yang kecil
seperti pengkajian terhadap perilaku individu, kelompok dan
65
John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, (London, New
Delhi: SAGE Publications, 2009), 13 66
Robert K. Yin, Case Study Research, (London, New Delhi: SAGE Publications, 2009), 2 67
Mujia Raharjo, Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya, (Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang Program Pascasarjana, 2017), 4
31
antarkelompok. Pendekatan itu juga terbatas pada tempat tertentu dan
kurun waktu tertentu. Meski cakupan yang kecil, studi kasus berupaya
untuk menemukan temuan yang tidak hanya berlaku pada tempat yang
diteliti oleh peneliti, tetapi juga ditempat yang berbeda.68
Untuk memudahkan metode penelitian ini, peneliti akan
menggunakan teknik pengumpulan dan analisa data.
1. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan antara lain
dengan cara:
a. Studi Pustaka. Teknik ini dilakukan dengan pengumpulan data
serta analisa-analisa bacaan yang memiliki hubungan dan kaitan
dengan pokok penelitian peneliti, dengan tujuan memperoleh
data-data primer dan sekunder. Adapun sumber-sumber bacaan
meliputi buku-buku ilmu-ilmu politik.
b. Wawancara. Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai
beberapa pihak yang kompeten membicarakan konflik parpol
(pengamat) dan kader parpol, juga ahli hukum. Penulis
menggunakan metode ini untuk menggali informasi terkait
timbulnya konflik internal PPP dan PKS. Melalui depth interview
diharapkan data-data di atas dapat digali.69
c. Dokumentasi. Data-data seperti dokumen resmi parpol, kliping
koran/majalah, rilis pers, rekaman, foto, video di internet
(Youtube) dan catatan penulis akan sangat membantu dalam
proses penelitian ini. Oleh karenanya, penulis turut menggunakan
teknik dokumentasi dalam penelitian ini.
d. Observasi. Teknik ini penulis lakukan untuk melihat secara
langsung berjalannya roda organisasi kepartaian yang berjalan di
PPP dan PKS.
2. Teknik analisa data
68
Mujia Raharjo, Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya, (Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang Program Pascasarjana, 2017), 10 69
Natasha Mack. dkk, Qualitative Reserch Methods: A Data Celloctor Field Guide, (California: Family Health
International, 2005), 29
32
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisa data
berlangsung dan mengalir (flow model analisis). Untuk
menggunakan model analisis ini, penulis melakukan empat tahapan,
yakni: pengumpulan data, reduksi data, display data dan verifikasi
atau menarik kesimpulan.
a. Pengumpulan data adalah data-data yang penulis kumpulkan
selama berjalannya penelitian ini. Data-data tersebut didapat dari
studi pustaka, wawancara dan dokumentasi.
b. Reduksi data adalah meringkas data-data yang telah terkumpul
agar menjadi lebih fokus dan tajam.
c. Display data adalah menyusun berbagai informasi secara
sistematis. Dalam display (penampilan) data kualitatif, penulis
akan menyajikan dalam bentuk teks narasi.
d. Verifikasi atau menarik kesimpulan adalah hasil akhir dari
analisis data-data dalam penelitian ini.70
Selain metode kualitatif, penelitian ini juga menggunakan metode
kuantitatif. Metode ini digunakan untuk mendapatkan gambaran
pandangan publik terhadap konflik internal PPP dan PKS. Dalam hal ini,
penulis melakukan survei publik, pandangan mereka terhadap konflik
internal PPP dan PKS. Teknik sampling yang digunakan adalah purposif
sampel.
Sedangkan penetuan besaran sampel menggunakan rumus Taro Yamane
yaitu:
Keterangann = jumlah sampel; N= jumlah populasi; d2= presisi yang
ditetapkan71
Adapun survei ini dilakukan pada mahasiswa Program Studi 70
Mukhtar, Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan
Perpustakaan, (Ciputat: Gaung Persada Press, 2009), 141 71
Sugiono, Metode Penelitian Administrasi: Dilengkapi dengan Metode R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), 99. Lihat
pula dalam: Muhammad Mulyadi, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Serta Praktek Kombinasinya dalam
Penelitian Sosial, (Jakarta: Publica Institute, 2011), 91.
n= N
N.d2+1
33
Ilmu Politik Fakultas Fisip UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dibatasi
semester 5 (lima) dan 7 (tujuh) yang berjumlah 128 orang. Penulis
menetapkan angka presisi sebesar 4,3 persen.Dari jumlah mahasiswa itu,
maka penulis mengambil sampel sebanyak 103 orang. Hasil
penghitungan dengan rumus Taro ternyata ekuivalen dengan Krijcie dan
Morgan yang telah menetapkan rumusan batasan sampel dengan jumlah
populasi tertentu dengan tingkat kepercayaan 95,7 persen dan marjin
eror 4,3 persen.72
G. Sistematika Penelitian
Pertama, Bab pertama penelitian ini akan memuat beberapa hal,
yaitu: latar belakang masalah penelitian; pembatasan dan perumusan
masalah; tujuan dan signifikansi penelitian; kajian pustaka; kerangka
teori; metodologi penelitian; sistematika penulisan.
Kedua, Bab kedua akan memaparkan seputar partai politik dan
keberadaan partai politik di Indonesia seperti: sejarah lahirnya partai
politik; fungsi partai politik; geneologi partai politik Islam (yang
meliputi, pemikiran politik Islam sebagai dasar negara Indonesia, partai
politik Islam sebelum kemerdekan RI, partai politik Islam setelah
kemerdekaan RI, Reformasi 1998 dan bangkitnya parpol Islam, berbagai
problematika parpol Islam pascareformasi).
Ketiga, Bab ketiga akan memaparkan sejarah Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), setting
historis lahirnya PPP dan PKS, serta visi dan misi kedua parpol Islam
itu. Selain itu, bab ini juga mengulas kiprah keduanya dalam panggung
politik Indonesia. Dalam ulasan bab ini, penulis mencatat berbagai
konflik internal mewarnai perjalanan politik PPP dan PKS. Kedua
parpol juga menghadapi tantangan dalam politik Indonesia. Tantangan
terberat bagi PKS adalah adanya resistensi dari beberapa kalangan
72
Robert V. Krejcie-Daryle W. Morgan, “Determining Sample Size For Research Activities”, dalam Jurnal
Educational And Psychological Measurement, 1970, 30, 607-610. Lihat pula dalam: Sofian Effendi-Tukiran (ed),
Metode Penelitian Survei, (Jakarta: LP3ES, 2012), 175.
34
karena menganggap partai ini memiliki kecenderungan dengan
kelompok-kelompok radikal, dan mengadopsi ideologi dari luar negeri.
Keempat, Bab keempat akan mengulas konflik dalam Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Diantara konflik yang cukup menonjol di PPP adalah konflik elit partpol
menjelang Pemilu 2009. Konflik lain yang cukup menonjol adalah
dualisme kepengurusan DPP PPP. Konflik dualisme ini berdampak
serius antara lain adanya pemecatan kader dan perombakan fraksi di
DPR. Sedangkan di antara konflik yang menonjol di PKS adalah wacana
PKS menjadi parpol “terbuka” yang muncul sejak Musyawarah Kerja
Nasional (Mukernas) di Bali pada 2008. Wacana tersebut ditanggapi pro
dan kontra para kader PKS. Konflik intenal di PKS juga terjadi
merespon kebijakan pemerintah tentang kenaikan BBM. Elit PKS
terbelah menyikapi kebijakan politik pemerintah saat itu. Konflik
selanjutnya di PKS yang cukup menonjol adalah pemecatan salah satu
pendiri, Yusuf Supendi pada 2011 dan Fahri Hamzah pada 2016.
Pemecatan kedua “pentolan” PKS ini berbuah konflik terbuka Yusuf dan
Fahri VS elit PKS. Melalui konflik ini, Yusuf dan Fahri akhirnya
berbicara di muka umum tentang keburukan PKS. Tentu saja hal ini
sangat merugikan PKS terutama saat menghadapi momentum electoral
seperti Pilkada dan Pemilu. Bab ini akan ditutup dengan analisa dampak
konflik PPP dan PKS.
Kelima, Bab kelima akan memaparkan hasil temuan penelitian ini,
dan menyarankan hasil temuan kepada peneliti selanjutnya.
BAB IV
KONFLIK INTERNAL PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (PPP) DAN PARTAI
KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DI DEKADE
KEDUA PASCAREFORMASI
Pada pembahasan sebelumnya, telah disinggung bahwa konflik
dalam internal partai politik –baik nasionalis maupun Islam- sangat sulit
dihindari. Giovani Sartori menegaskan bahwa rivalitas dan konflik
internal parpol terbentuk karena adanya faksi-faksi di dalamnya.1 Narasi
sejarah perjalanan parpol Islam sejak pra kemerdekaan hingga
pascareformasi mencatat berbagai konflik terjadi baik dalam skala kecil
atau besar. Ken Plummer menyatakan bahwa konflik lahir dan mewarnai
kehidupan, tak terkecuali kehidupan politik.2 Oleh sebab itu, peneliti
konflik pada satu kasus (dalam hal ini parpol), tentu teramat banyak.
Dalam konteks politik inilah, konflik kepentingan terjadi. Menurut
Hofmeister dan Grabow, konflik politik terjadi karena adanya pihak-
pihak yang berebut pengaruh dan kekuasaan.3 Adanya sumber-sumber
daya yang diperebutkan, juga menjadi sumber konflik dalam politik.4
Menurut Lili Romli konflik politik terjadi karena tiga macam,
“Pertama, konflik politik karena memperebutkan jabatan-jabatan politik
atau kekuasaan. Kedua, konflik politik karena kebijakan-kebijakan
politik. Ketiga, konflik politik muncul karena perbedaan pandangan
terhadap lembaga-lembaga politik”.5
Belum lama pasca kemerdekaan Indonesia dan dibukanya kran
mendirikan parpol, bermunculan parpol-parpol. Umat Islam bersepakat
1 Giovani Sartori, Parties and Party System: A Framework for Analysis, (Cambridge University Press, 1976), vol. 1,
49 2 Ken Plummer, Sosiologi, The Basic, pent. Nanang Martono-Sisworo, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 46
3 Wilhelm Hofmeister-Karsten Grabow, Political Parties Functions and Organisation in Democratic Societies, 51
4 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Widyasarana Indonesia, 1992), 155
5 Lili Romli, “Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi”, dalam Jurnal Politica, Vol. 8, No. 2,
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta November 2017, 96.
membentuk Partai Masyumi sebagai wadah aspirasi umat. Namun
sayangnya, menjelang Pemilu pertama pada 1955, Partai Masyumi
dirundung berbagai konflik intenal hingga kelompok-kelompok yang
ada di dalamnya menyatakan keluar, seperti NU dan PSII. Narasi konflik
dan perpecahan terus berlanjut hingga era Orde Baru yang menyatukan
partai Islam dalam wadah PPP, lalu kemudian era reformasi. Parpol
Islam seolah terus diwarnai konflik dan perpecahan.
Seperti disinggung pada bagian pendahuluan, penelitian tentang
konflik internal PPP dan PKS ini dibatasi pada periode dekade kedua
pasca reformasi, antara tahun 2008 hingga 2018 dengan mengambil
kasus-kasus tertentu. Pada periode ini, kedua partai mengalami
“goncangan” berupa konflik internal. Di PPP, pada periode ini terjadi
konflik yang cukup menyita perhatian khalayak ramai, yaitu konflik
menjelang pemilihan presiden pada 2009 dan 2014 dan dualisme
kepengurusan. Sedangkan di PKS, penulis mencatat terjadi beberapa
konflik antara kader dengan partai, seperti konflik Yusuf Supendi dan
Fahri Hamzah yang berkonflik dengan elit partai, yang akhirnya
merujung pemecatan. Berikut dipaparkan konflik internal di dua parpol
tersebut.
A. Konflik Internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Pada sub bab ini, penulis akan memaparkan dua konflik internal
PPP pada dekade kedua pascareformasi. Pertama, konflik internal PPP
menjelang Pemilu 2009. Kedua, konflik “terparah” dalam sejarah PPP,
yaitu dualisme kepengurusan pada 2015-2017 dan dampaknya terhadap
kinerja kader PPP di lembaga perwakilan (DPR), serta konsolidasi
persiapan jelang Pilkada serentak 2015 dan 2017.
1. Konflik Internal PPP Menjelang Pemilu 2009
Konflik yang muncul di internal parpol tidak hanya terjadi
menjelang dan pasca pergantian kepemimpinan (baik itu Kongres,
Muktamar, Munas atau sebutan lain). Konflik PPP menjelang Pemilu
adalah bukti bahwa konflik tidak hanya karena perebutan kekuasaan di
internal parpol, tetapi juga akibat pilihan-pilihan politik di Pemilu atau
penentuan koalisi parlemen.
Berkenaan dengan prinsip dalam membangun koalisi, Lili Romli
menyebutkan bahwa koalisi dibagi atas dua hal. Pertama, policy blind
coalition, yaitu koalisi dibangun atas suatu kebijakan yang akan diambil
dan sangat mempertimbangan kekuatan politik. Kedua, policy based
coalitation, yaitu koalisi yang dibangun dengan tujuan merealisasikan
kebijakan tertentu. Pola koalisi yang dipraktekkan parpol-parpol di
Indonesia menurut Lili Romli sangat didasari kepentingan politik yang
bersifat sesaat. Koalisi yang dibangun bukan atas kesamaan platform
atau visi.6
Jauh sebelum Pileg dan Pilpres 2009, pada 30 Desember 2008,
Bachtiar Chamsyah membuat manuver politik. Posisinya sebagai Ketua
Majelis Pertimbangan Partai (MPP) kerap tidak sejalan dengan DPP
PPP. Bachtiar menggagas koalisi pencapresan dilakukan sebelum Pileg
bersama empat parpol lain, partai Demokrat, Golkar dan PPP.7 Secara
terang, Bachtiar mendukung pencapresan Susilo Bambang Yudhoyono
dan Jusuf Kalla. Sementara pada saat yang sama, Ketua Umum PPP
Suryadharma Ali sedang melakukan penjajakan dengan capres-capres
lain dengan melakukan program “PPP Mendengar”. Menurut Lili Romli,
munculnya konflik antara Surya dengan Bachtiar semakin menegaskan
adanya konflik aliran, yaitu: Surya dari kelompok NU dan Bachtiar dari
kelompok Parmusi.8
Konflik PPP menjelang Pemilu 2009 bermula ketika salah satu
tokoh senior PPP Bachtiar Chamsyah yang juga merupakan tokoh
Parmusi membuat pernyataan bahwa kader Parmusi bebas memilih
parpol manapun di Pileg 2009. Sebagai kader dan tokoh, pernyataan
semacam ini sungguh tidak elok, sama saja menjerumuskan parpol pada
jurang kekalahan Pemilu. Sikap Bachtiar ini bukan tanpa alasan. Ia
kecewa karena kebijakan DPP PPP membekukan ketua DPW Jatim,
6 Lili Romli, “Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi”, dalam Jurnal Politica, Vol. 8, No. 2,
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta November 2017, 98. 7
“Petinggi Parpol Bertemu di Hotel Sahid Bahas Koalisi Pra Pemilu”, http://news.detik.com/berita/1061143/petinggi-parpol-bertemu-di-hotel-sahid-bahas-koalisi-pra-pemilu, diakses pada 31/7/2017. 09.44 wib 8“36TahunPPPdanAncamanPerpecahan”,http://lifestyle.kompas.com/read/2009/01/05/11043762/36.tahun.ppp.dan.a
ncaman.perpecahan, diakses pada 31/7/2017. 09.44 wib
Farid Al-Fauzi karena dianggap tidak sepenuhnya mendukung pasangan
Khofifah-Mujiono dalam Pilgub Jatim 2008.
Dalam pencalegan di Pemilu 2009, juga muncul konflik antara
Surya dengan sekjen PPP Irgan Chairul Mahfidz. Dalam penyusunan
daftar caleg, Irgan merasa caleg yang disusun oleh Surya tidak memiliki
peluang untuk memenangi Pileg sehingga Irgan tidak menandatangani
berkas pencalegan itu. Melihat tindakan Irgan yang tak mau
menandatangani, Surya dikabarkan telah memecat Irgan dan mengganti
dengan Romahurmuzy. Pemecatan Irgan itu dibenarkan beberapa elit
PPP seperti Emron Pangkapi. Surat SK pemecataan tertanggal 16
September 2008. Surya menyadari bahwa pemecatan ini cukup
menganggu persiapan Pemilu bagi PPP. Konflik ini pun segera diredam,
dan melalui acara buka puasa bersama pada 21 September 2008, Surya
menegaskan hubunganya dengan sekjen baik-baik saja.9
Sistem Pemilu terbuka secara nyata memberi sumbangan terhadap
terjadinya konflik internal parpol Islam. Setiap menjelang Pemilu parpol
Islam tidak luput dari kompetisi internal yang bukan menjadi pemicu
untuk melangkah lebih baik, tetapi malah justru membuatnya lemah.10
Hal inilah seperti yang terjadi di PPP, bahkan juga di parpol lain.
PPP yang merupakan fusi dari empat parpol Islam sebelumnya
memang kerap dihadapkan pada konflik unsur parpol sebelumnya (NU,
Parmusi, Perti dan PSII). Hal tersebut sering kali terjadi terutama
menjelang Pemilu. Menurut Cecep Agus, salah satu pengurus DPP PPP,
pascareformasi terdapat konflik aliran dari unsur tersebut tetapi tidak
terlalu besar, konflik dalam skala kecil.11
Konflik yang terlihat nyata tersebut “dicium” oleh pengamat
politik Bima Arya Sugiarto12
sebagai strategi PPP memenangkan Pemilu
2009. Menurut Bima, sebetulnya antara Bachtiar dan Surya sudah ada
pembagian tugas untuk masing-masing mendekati para capres. Dengan
9 Fernita Darwis, Pemilihan Spekulatif: Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009, (Bandung: Penerbit Alfabeta,
2011), 176 10
Michael Buehler, “Islam dan Demokrasi di Indonesia”, dalam AE Priyono-Usman Hamid (ed), Merancang Arah Baru Demokrasi Indonesia Pasca-Reformasi, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), 271 11
Wawancara dengan Cecep Agus (Pengurus DPP PPP Ketua Departemen 2016-2021), Jakarta, 2 Agustus 2017 12
Setelah menjadi pengamat politik, Bima Arya menjadi Walikota Bogor, pada Pilkada 2013.
strategi tersebut, PPP dapat melakukan “akrobat” politik dengan merapat
ke capres yang berpeluang terpilih atau bahkan capres terpilih. Strategi
tersebut dinilai akan mengamankan posisi PPP.13
Pada saat hari H Pileg 2009, keretakan PPP semakin besar. Hal ini
bermula setelah ketua DPP PPP Emron Pangkapi menyebut ada
penggembosan di PPP yang dilakukan oleh Parmusi. Tidak terima
dengan tuduhan itu, salah satu pengurus Parmusi, Lukman Hakim
akhirnya melaporkan Emron ke Polisi, dan Emron juga melakukan hal
yang sama.14
Hasil Pileg 2009 yang cukup buruk membuat konflik semakin
“menjadi-jadi”. Pada Pemilu 2009, PPP hanya memperoleh 37 kursi di
DPR RI. Jumlah ini menurun jauh dibanding Pemilu 2004, yang saat itu
mendapat 58 kursi. Dalam kondisi demikian, muncul gerakan untuk
melengserkan Surya dari kursi ketua umum. Surya sendiri menyadari
adanya gerakan tersebut, dan menuding Irgan, Arif Mudatsir, Endin dan
Bachtiar Chamsyah sebagai dalangnya. Pada 17 April 2009, sekelompok
massa menamakan diri “Aliansi Kader PPP Menggugat” menduduki
kantor DPP PPP dan mendesak dilakukan Muktamar Luar Biasa.15
Konflik berlanjut menjelang pencapresan Pemilu 2009. Saat itu
kubu Surya mendukung Prabowo dan kubu lainnya mendukung Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat itu berpasangan dengan
Budiono, seorang ekonom. Internal PPP terkesan “kocar-kacir” dalam
menentukan dukungan capres. Setelah sebelumnya galau akan
mendukung SBY atau Prabowo, Majelis Pakar PPP membuat pernyataan
mengejutkan dengan memerintahkan kader memilih Jusuf Kalla-
Wiranto. Menurut Majelis Pakar, pasangan ini merepresentasikan
kelompok Islam dibanding SBY.16
Kabar dukungan PPP untuk Jusuf
13 “Konflik PPP Strategi Menangkan Pemilu 2009”,
http://lifestyle.kompas.com/read/2009/01/05/20394020/konflik.ppp.strategi.menangkan.pemilu.2009,
diakses pada 31/7/2017. 09.44 wib 14
A. Baidowi dkk, Sejarah dan Dinamika PPP 1973-2016: Sebuah Autobiografi Partai, (Jakarta: DPP PPP, 2016),
16 15
“Massa PPP Mendesak Muktamar Luar Biasa”, http://www.viva.co.id/berita/politik/50245-pendukung-ppp-minta-
muktamar-luar-biasa, diakses pada 31/7/2017. 09.44 wib 16
“Majelis Pakar Minta DPP PPP Usung JK-Wiranto”, https://news.detik.com/pemilu/d-1131009/majelis-pakar-
minta-dpp-ppp-usung-jk-wiranto?_ga=2.147039159.1649112498.1503048846-41320056.1502095343, diakses pada
18/8/2017. 16.45 wib
Kalla-Wiranto terkonfirmasi ketika ada kader-kadernya yang menjadi
jubir kampanye.17
“Kocar-kacir” dukungan PPP juga terlihat ketika beberapa kader
PPP menyatakan mendukung pasangan Megawati-Prabowo. DPP PPP
menyesalkan tidak solidnya PPP memenangkan SBY-Budiono.18
Keputusan SBY yang memilih Budiono sebagai cawapresnya juga
menuai penolakan dari PPP. Taufiqul Hadi, yang saat itu menjabat
Wakil Sekjend DPP PPP mengemukakan bahwa PPP mengusulkan
Akbar Tanjung sebagai cawapres. Menurut Taufiq, Budiono tidak
dikehendaki oleh koalisi parpol Islam pendukung SBY.19
Uraian di atas menunjukkan bahwa perbedaan dukungan capres
menjadi strategi pemenangan Pemilu. Namun pada saat yang sama,
karena tidak adanya kesepakatan, dukungan tersebut menjadi sumber
konflik internal PPP. Konflik PPP jelang Pemilu 2009 juga selain akibat
kepentingan pragmatis (penetuan dukungan capres) juga diakibatkan
konflik aliran atau kelompok penyokong PPP, yaitu Parmusi dan NU.
Kedua kelompok ormas ini dalam sejarah PPP menang sering terlibat
konflik.
2. Konflik Dualisme Kepengurusan PPP dan Dampaknya
Sebagai partai yang telah hidup di dua rezim, Orba dan era
reformasi, PPP sudah “makan banyak garam” dalam pentas politik
Indonesia. Tahun 2014 mungkin menjadi terburuk bagi PPP karena
tahun tersebut PPP disibukkan dengan konflik internal yang cukup
panjang, 2014-2017. Benih-benih konflik PPP dimulai ketika upaya
ketua umum, Suryadharma Ali menggalang dukungan dari DPW untuk
menjadi capres, tetapi mayoritas DPW menolaknya. Penolakan DPW
terhadap pencapresan Surya terlihat pada hasil Musyawarah Kerja
17 “Tokoh PAN dan PPP Jadi Jubir JK-Wiranto”, https://news.detik.com/pemilu/d-1133536/-tokoh-pan-dan-ppp-
jadi-jubir-jk-wiranto?_ga=2.139690163.1649112498.1503048846-41320056.1502095343, diakses pada 18/8/2017. 16.45 wib 18
“PPP Telusuri Kader Peserta Deklarasi Mega-Bowo”, https://news.detik.com/pemilu/d-1136377/ppp-telusuri-
kader-peserta-deklarasi-mega-bowo?_ga=2.139690163.1649112498.1503048846-41320056.1502095343, diakses
pada 18/8/2017. 16.45 wib 19
“Ajukan Akbar sebagai Cawapres, PPP Tolak Boediono”, https://news.detik.com/pemilu/d-1131701/ajukan- akbar-sebagai-cawapres-ppp-tolak-boediono?_ga=2.139690163.1649112498.1503048846-41320056.1502095343,
diakses pada 18/8/2017. 16.45 wib
Nasional (Mukernas II) di Bandung 7-8 Februari 2014. Dalam Mukernas
itu, DPW memunculkan beberapa opsi capres yang bisa diusung oleh
PPP seperti: Suryadharma Ali (ketua umum); Joko Widodo (saat itu
menjabat Gubernur Jakarta); Jusuf Kalla (politikus senior Golkar); Din
Syamsuddin (Ketua PP Muhammadiyah); Jimly Assidiqie (mantan
Hakim MK); dan Isron Noor (Ketua APKASI dari unsur tokoh daerah).
Munculnya beberapa opsi nama-nama calon capres di internal PPP
memupuskan harapan Surya untuk menjadi capres parpol. Padahal,
beberapa orang dekat Surya sudah menyiapkan deklarasi pencapresan
Surya di Kampus ITB Bandung.20
Konflik semakin besar setelah Surya memberikan dukungan
terhadap paslon capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa
dengan menghadiri kampanye akbar paslon capres tersebut di Stadion
Gelora Bung Karno pada 23 Maret 2014. Setelah berkampanye, ia
memuji Prabowo dan melihat tanda-tanda kemenangan.21
Aksi Surya yang datang di kampanye Prabowo ini mengundang
pertanyaan elit PPP. Politisi PPP Suharso Manoarfa misalnya,
menyayangkan sikap Surya. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh
Sekjen PPP, Romahurmuzy (Romy) dan menilai tindakan Surya adalah
atas nama pribadi, bukan PPP. Kehadiran Surya di kampanye Prabowo
juga menunjukkan perbedaan pendapat dengan Romy yang sebelumnya
menyatakan akan berkoalisi dengan PDI-Perjuangan mendukung paslon
Joko Widodo-Jusuf Kalla.22
Sejak peristiwa ini, internal PPP terlihat tidak solid, sehingga
konflik tidak terhindarkan. Dari peristiwa ini muncul dua kubu utama,
yaitu Romy dan Surya. Konflik berlanjut pada aksi saling pecat
antarpengurus. Masing-masing pihak mengklaim dirinya paling sah
dalam mengambil keputusan. Pada 18 April 2014, Surya melakukan
20 A. Baidowi dkk, Sejarah dan Dinamika PPP 1973-2016: Sebuah Autobiografi Partai, 20
21 A. Baidowi dkk, Sejarah dan Dinamika PPP 1973-2016: Sebuah Autobiografi Partai, 2. Lihat juga dalam: “SDA
Lihat Tanda-Tanda Kemenangan Prabowo-Hatta”, http://www.jpnn.com/news/sda-lihat-tanda-tanda-
kemenangan-prabowo-hatta, diakses pada 5/7/2017. 17.35 wib 22
“PPP Kaget Suryadharma Ali Berorasi Dalam Kampanye Prabowo”, http://www.tribunnews.com/pemilu-
2014/2014/03/24/ppp-kaget-suryadharma-ali-berorasi-dalam-kampanye-prabowo, diakses pada 5/7/2017.
17.35 wib
pemecatan terhadap Romy. Pada hari yang sama, pengurus DPP PPP
menggelar rapat harian yang merekomendasikan agar dilakukan rapat
pimpinan nasional pada 19-20 April 2014. Rapimnas itu pun
merekomendasikan pemberhentian Surya dan menunjuk Emron
Pangkapi (yang saat itu menjadi Wakil Ketua Umum) sebagai Plt ketua
umum.23
Melihat kondisi PPP yang semakin ricuh, Majelis Syariah, KH.
Maimun Zubair akhirnya turun memediasi kedua pihak yang berkonflik,
kubu Surya dan Romy. Saat itu disepakati untuk menggelar Mukernas
III di Bogor pada 23-24 April. Dalam Mukernas itu, awalnya Surya
menolak hadir. Tetapi setelah dilakukan lobi-lobi para elit PPP, akhirnya
ia menghadiri. Salah satu poin penting Mukernas adalah mengembalikan
posisi Surya sebagai ketua umum, dan mendesak DPP PPP untuk
menggelar Rapimnas pada bulan Mei untuk menentukan koalisi Pilpres.
Rekomendasi Mukernas III di Bogor kemudian dilaksanakan dan
PPP menggelar Rapimnas II pada 12 Mei 2014. Dalam menentukan
dukungan capres, terdapat silang pendapat yang begitu tajam. Surya
tetap mendukung Prabowo, dan beberapa pengurus DPP memilih
Jokowi. Rapimnas akhirnya memutuskan mendukung Prabowo. Tapi
keputusan itu dianggap tidak sah, karena nama ketua umum Gerindra itu
tidak masuk dalam bursa pencapresan yang ditentukan pada Mukernas II
di Bandung, Februari 2014. Kelompok yang tidak menghendaki
pancapresan Prabowo berdalih bahwa keputusan tertinggi setelah
Muktamar adalah Mukernas, sehingga Rapimnas yang
merekomendasikan pencapresan Prabowo dianggap tidak sah.24
Babak baru konflik PPP bergulir kembali pasca penetapan Surya
sebagai tersangka pada 22 Mei 2014 atas dugaan kasus korupsi dana haji
di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013.25
Mayoritas
pengurus DPP PPP meminta Surya untuk mengundurkan diri dari
jabatan ketua umum. Bahkan ketua Majelis Syariah, KH. Maimun juga
23 A. Baidowi dkk, Sejarah dan Dinamika PPP 1973-2016: Sebuah Autobiografi Partai, 24
24 A. Baidowi dkk, Sejarah dan Dinamika PPP 1973-2016: Sebuah Autobiografi Partai, 28
25 “KPK Tetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali Tersangka Kasus Haji”,
http://news.liputan6.com/read/2053440/kpk-tetapkan-menteri-agama-suryadharma-ali-tersangka-kasus-
haji, diakses pada 5/7/2017. 17.35 wib
meminta agar Surya berbesar hati dengan meletakkan jabatannya. Atas
desakan mundur tersebut, Surya tak bergeming dan mengabaikan.26
Desakan untuk mundur kepada Surya terus bergulir. Pada 9
September 2014 DPP PPP menggelar rapat harian bersama dengan
Majelis Pertimbangan Partai (diwakili Zarkasih Nur), Majelis Pakar
(Barlianta Harahap), Majelis Syariah (diwakili sekretaris KH.
Fahrurrazi) dan Mahkamah Partai (Chazin Chumaidy). Sebanyak 36
pengurus harian meminta Surya mengundurkan diri. Namun, hingga
larut malam, Surya tidak bersedia mundur dan ia memilih walk out dari
rapat pada 10 September 2014 dini hari. Seakan tidak peduli dengan
sikap walk out Surya, rapat dilanjutkan dan menunjuk kembali Emran
Pangkapi sebagai Plt ketua umum. Selain itu, rapat juga menentukan
kepanitiaan Muktamar VIII.27
Untuk mengatasi agar konflik tidak larut berkepanjangan, DPP
PPP meminta Mahkamah Partai agar segera mendamaikan kedua pihak
yang berkonflik dan melakukan islah. Selain muncul dari beberapa
pengurus DPP, beberapa pengurus DPW PPP juga mendorong agar
Mahkamah segera menuntaskan konflik antara kubu Romy dan Surya.
Mahkamah pun mulai memediasi kedua kubu, Romy dan Surya
untuk dimintai keterangan. Proses di Mahkamah menemui jalan buntu,
dan akhirnya Mahkamah mengelar sidang pada 11 Oktober 2014 dan
menghasilkan putusan sebagai berikut:
“Point dari putusan Mahkamah Partai adalah Pengurus Harian DPP PPP
yang sah adalah DPP PPP hasil Muktamar VII Bandung dengan ketum
SDA dan Sekjen Romi, Mahkamah minta kedua pihak berselisih untuk
islah, Semua kegiatan partai di tingkat nasional hanya sah bila dilakukan
oleh DPP hasil muktamar VII Bandung. Jadi semua kegiatan dan
kebijakan di luar itu tidak sah. Mahkamah memberi tempo tujuh hari
sejak putusan sidang. Jika tujuh hari ini tidak bisa diselenggarakan rapat
harian untuk menentukan pelaksanaan muktamar bersama, maka Majelis
Syariah yang mengambil alih penyelenggaraan muktamar”.28
26 A. Baidowi dkk, Sejarah dan Dinamika PPP 1973-2016: Sebuah Autobiografi Partai, 28
27 A. Baidowi dkk, Sejarah dan Dinamika PPP 1973-2016: Sebuah Autobiografi Partai, 29
28 “Ini Kronologi Mahkamah PPP Menyelesaikan Konflik Internal”,
http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/10/16/ndj4xb-kronologi-mahkamah-ppp-
Ketua Mahkamah Partai PPP, Chozin Chumaidy menegaskan hasil
sidang Mahkamah harus segera ditindaklanjuti dengan Muktamar VIII
yang kepanitiaannya dibentuk oleh Kubu Romy dan Surya. Jika dalam
jangka waktu yang ditentukan kedua kubu tidak mau bertemu, maka
Majelis Syariah akan menentukan kapan dan siapa panitia Muktmar
VIII.29
Pada 15-18 Oktober PPP kubu Romy menggelar Muktamar VIII di
Surabaya. Muktamar itu mengukuhkan Romy sebagai Ketua Umum
PPP.30
Hasil Muktamar Surabaya ini tidak diterima oleh kubu Surya.
Kubu Surya sendiri merencanakan akan menggelar Muktamar VIII di
Jakarta pada 30 Oktober-2 November 2014.
Dua hari sebelum digelar Muktamar Jakarta, Kemenkumham
secara mengejutkan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengesahan
kepengurusan Romy. Dikeluarkannya SK Nomor: M.HH-07.AH.11.01
Tahun 2014 tersebut menimbulkan polemik.31
Menkumham Yassona
Laoly dianggap bermain politik dan mengintervensi parpol. Pasalnya,
baru satu hari dilantik sebagai menteri, Menkumham langsung
mengeluarkan SK tanpa mempertimbangkan matang-matang konflik
yang terjadi.32
Akibat kebijakan Menkumham, pimpinan DPR seperti
Fadli Zon dan Fahri Hamzah serta beberapa anggota komisi yang
membidangi urusan hukum mengancam menginterpelasi Menkumham,
Yasonna Laoly.33
Yasonna Laoly merasa bertanggung jawab atas kebijakan yang
diambil. Ia mempersilahkan jika ada pihak-pihak yang tidak terima
menyelesaikan-konflik-internal, diakses pada 5/7/2017. 17.35 wib. Lihat juga dalam: “Selesaikan Konflik
Internal, PPP Minta Bantuan Mahkamah Partai”, diakses pada 5/7/2017. 17.35 wib
http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/09/22/ncavx7-selesaikan-konflik-internal-ppp-
minta-bantuan-mahkamah-partai, diakses pada 5/7/2017. 17.35 wib 29
“Islah Berbuah Kader Terbelah”, dalam Majalah Gatra, edisi 51 XX, 29 Oktober 2014, 27. 30
“Romahurmuziy Terpilih Aklamasi Sebagai Ketua Umum PPP”, http://www.beritasatu.com/politik/217808-
romahurmuziy-terpilih-aklamasi-sebagai-ketua-umum-ppp.html, diakses pada 5/7/2017. 18.33 wib 31
A. Baidowi dkk, Sejarah dan Dinamika PPP 1973-2016: Sebuah Autobiografi Partai, 38 32
“Romahurmuzy Kantongi Putusan Kemenkumham”, dalam Republika, 29 Oktober 2014, 4 33
“DPR Akan Panggil Yasonna Laoly”, dalam Seputar Indonesia, 30 Oktober 2014, 2.
dengan keputusannya agar menempuh melalui mekanisme jalur hukum,
dan itu dimungkinkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).34
Meski Kemenkumham telah mengeluarkan SK untuk Romy, Pada
30 Oktober 2014, kubu Surya tetap menggelar Muktamar VIII di
Jakarta. Pada Muktamar itu terpilih Djan Faridz sebagai ketua umum.35
Kubu Surya mengklaim bahwa Muktamar ini sah secara hukum dan
persyaratan karena jumlah peserta memenuhi kuorum, dihadiri 28 dari
33 DPW. Djan juga menerangkan bahwa Muktamar Surabaya tidak sah,
ia pun mengugat hasil Muktamar tersebut ke pengadilan. Sementara itu,
kubu Romy menyebut Muktamar itu tidak sah karena tidak memenuhi
kuorum. Melihat konflik yang terus meruncing, semua kader PPP
mengharap bahwa partai Ka’bah ini harus segera bersatu, dan tidak ada
lagi konflik dualisme.36
Tabel perbandingan Muktamar VIII versi Surabaya dan Jakarta.
37
No Ketentuan AD/ART
PPP
Muktamar
Surabaya
Muktamar
Jakarta
1 Utusan DPW harus
lebih setengah dari
Ketua dan Sekretaris
DPW. (Pasal 22 ayat
1 ART PPP)
Dihadiri 26 DPW
dan keabsahannya
sebagai Ketua
dan Sekretaris
DPR disahkan
oleh notaris.
Dihadiri kurang
lebih 7 utusan
DPW dan
keabsahan sebagai
Ketua dan
Sekretaris DPW
tidak disahkan
oleh notaris
2 Utusan DPC harus
lebih dari setengah
dari Ketua dan
Sekretaris DPC.
(Pasal 22 ayat 1 ART
Dihadiri lebih
dari 800 Ketua/Sekretaris
DPC dan keabsahannya
Ketua dan Sekretaris DPC
yang hadir tidak
jelas. Keabsahannya
34
“Kader PPP Inginkan Islah”, dalam Kompas, 31 Oktober 2014, 2. 35
Sosok Djan Faridz sebetulnya orang baru di PPP. Sebelumnya, pada tahun 2009 ia memang pernah menjadi Ketua PWNU Jakarta. Atas jabatan itu, ia bisa dengan mudah bergabung ke PPP. Wawancara dengan Cecep Agus (Pengurus DPP PPP Ketua Departemen 2016-2021), Jakarta, 2 Agustus 2017 36
“Menyentuh Muktamirin dengan Shalawat”, dalam Kompas, 31 Oktober 2014, 2. 37
Dikutip langsung dari: A. Baidowi dkk, Sejarah dan Dinamika PPP 1973-2016: Sebuah Autobiografi Partai, 40
PPP) sebagai Ketua
dan Sekretaris
disahkan oleh
notaris
Ketua dan Sekretaris DPC
juga tidak disahkan oleh
notaris
3 Sidang-sidang
Muktar dipimpin
oleh Pengurus
Harian DPP. (Pasal
23 atat 2 ART PPP)
Sidang-sidang
dipimpin oleh
Pengurus Harian
DPP PPP
Sidang-sidang
dipimpin bukan
oleh Pengurus
Harian DPP PPP
4 Calon Ketua Umum
dan Sekretaris
Jenderal DPP pernah
menjadi pengurus
DPP atau
kepengurusan 1 tingkat di bawahnya
selam masa bakti 5
tahun. (Pasal 5 huruf
d AD PPP)
Memilih secara
aklamasi M.
Romahurmuzy
yang sudah 2
masa bakti
menjadi pengurus
DPP PPP, dengan
jabatan Sekjend
DPP PPP.
Memilih Djan
Faridz yang tidak
pernah menjadi
Pengurus Harian
DPP PPP atau
Pengurus Harian
DPW PPP.
5 Pengurus Harian di
setiap tingkatan
harus bekerja secara
kolektif. (Pasal 9
ayat 1 ART PPP)
DPP PPP hasil
Muktamar
Surabaya selalu
mengambil
keputusan secara
kolektif melalui
rapat Pengurus
Harian,
Rapimnas, dan
Mukernas.
DPP PPP hasil
Muktamar Jakarta
kurang bekerja
secara kolektif,
sehingga sering
terjadi konflik
internal di
kalangan mereka
sendiri. Mereka
juga mudah sekali
memasukkan
tokoh-tokoh baru
dalam
kepengurusan inti,
dan pada saat
yang sama
menyingkirkan
kader-kader lama
PPP.
6 Pengurus hasil
Muktamar harus
mendapat SK pengesahan dari
Kemenkumham.
(UU No. 2 taun 2011
tentang Parpol)
Mendapatkan SK
pengesahan dari
Kemenkumham.
Tidak pernah
mendapatkan SK
pengesahan dari
Kemenkumham.
Pada 25 Februari 2015, Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN)
mengabulkan gugatan yang diajukan pengurus kubu Djan terhadap
kepengurusan Romy hasil Muktamar Surabaya. Keputusan PTUN juga
membatalkan SK Kemenkumham. Pada hari yang sama, kubu Romy dan
Kemenkumham mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara (PTTUN). Pada 10 Juli 2015, gugutan kubu Romy diterima oleh
PTTUN dan pengadilan membatalkan keputusan PTUN.
Proses hukum pun berlanjut ke kasasi di Mahkamah Agung (MA).
Pada 20 Oktober 2015, MA memutuskan agar Kemenkumham
membatalkan SK untuk kubu Romy bernomor: M.HH-07.AH.11.01
Tahun 2014. Meski demikian, putusan kasasi itu tidak memerintahkan
Kemenkumham untuk mengesahkan kepengurusan hasil Muktamar
Jakarta. Dengan tidak adanya putusan kasasi yang mengesahkan hasil
Muktamar Jakarta, DPW PPP mendesak Kemenkumkam untuk
menerbitkan SK hasil Muktamar VII Bandung.38
Selain menerbitkan putusan kasasi yang meminta Kemenkumham
membatalkan SK kubu Romy, MA juga menerbitkan Putusan Perdata
pada 2 November 2015 dengan Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015.
Putusan ini membatalkan kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya
dan mengesahkan hasil Muktamar Jakarta.39
Kisruh dualisme kepengurusan terus berlanjut. Pada Januari 2016,
muncul kelompok baru di PPP yang menamakan Poros Penyelamat PPP.
38 A. Baidowi dkk, Sejarah dan Dinamika PPP 1973-2016: Sebuah Autobiografi Partai, 46
39 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktori Putusan, Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015. Putusan ini diakses
dari situs resmi MA: https://putusan.mahkamahagung.go.id.
Anggota Poros Penyelamatan, Tamam Achda menyebutkan bahwa
kepengurusan yang sah adalah kubu Djan. Hal ini merujuk putusan
Mahkamah Agung (MA) yang mengeluarkan putusan No. 601 pada 20
Oktober 2015. SK tersebut secara tegas menyebutkan kepengurusan PPP
yang sah adalah hasil Muktamar Jakarta, kubu Djan. Mencermati
wacana Muktamar Islah yang direncanakan bulan April 2016, Poros
Penyelamat menjelaskan bahwa hal tersebut bukan memberi solusi.
Pasalnya, Muktamar adalah ajang persaingan dan perebutan kekuasaan
(ketua umum).40
Dengan terbitnya putusan MA, PPP kubu Romy pun menyiapkan
diri untuk Peninjauan Kembali (PK) atas putusan tersebut. Melalui
Wakil Ketua Umum, Mardiyanto, kubu Romy sudah membentuk tim
tujuh untuk mempersiapkan PK hasil putusan MA. Ia menegaskan
bahwa selama PK, PPP yang sah adalah di bawah kepemimpinannya.41
Mencermati konflik yang panjang di PPP, atas permintaan DPW
dan sesepuh, pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan “kembali ke
Muktamar Bandung 2011” di bawah kepemimpinan Surya (Ketua
Umum) dan Romy (Sekjend). Pada 17 Februari 2016, Kemenkumham
“menghidupkan” SK kepengurusan hasil Muktamar VII Bandung, dan
memperpanjang selama 6 (enam) bulan.42
Artinya, kubu Romy yang
merupakan hasil Muktamar Surabaya, dan Djan hasil Muktamar Jakarta
dianggap tidak resmi.
Untuk segera menyudahi konflik, PPP hasil Muktamar Bandung
segera melaksanakan Muktamar “Islah” dengan membentuk Majelis
Islah yang terdiri dari lima utusan pihak Romy dan Djan. Kedua pihak
ini nantinya yang akan menyusun langkah Mukmatar “Islah”. Namun
sangat disayangkan, pihak Djan tidak bersedia mengirim lima utusannya
untuk berembuk tentang rencana Muktamar. Bahkan, di tengah upaya
islah, kubu Djan justru menggugat Presiden Joko Widodo,
40 “Poros Penyelamat PPP Wacanakan Formatur Muktamar Jakarta Diaktifkan”, dalam Rakyat Merdeka, 26 Januari
2016, 3. 41
“PPP versi Muktamar Surabaya Siapkan PK atas Putusan Kasasi MA”,
http://nasional.kompas.com/read/2015/11/22/22114161/PPP.versi.Muktamar.Surabaya.Siapkan.PK.atas.P
utusan.Kasasi.MA, diakses pada 4/7/2017. 13.35 wib 42
A. Baidowi dkk, Sejarah dan Dinamika PPP 1973-2016: Sebuah Autobiografi Partai, 46
Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan, dan Menkumham Yasonna
Laoly. Perilaku kubu Djan yang justru tidak berniat islah membuat hati
mantan Ketua Umum Suryadharma gusar. Ia pun menyerah dengan
keadaan yang demikian.43
Kubu Djan bersikukuh bahwa pemerintah telah mengabaikan
hukum, yaitu putusan MA No. 601 pada 20 Oktober 2015 yang
menyebutkan kepengurusan PPP yang sah adalah hasil Muktamar
Jakarta. Alih-alih mengesahkan kubu Djan, pemerintah memilih
menghidupkan pengurus Muktamar Bandung. Hal itu yang
menyebabkan kubu Djan menggugat pemerintah dengan gugatan Rp. 1
triliun. Djan pun menawarkan kepada pemerintah jika mau gugatannya
dicabut, maka pemerintah harus mengesahkan kepengurusan Djan.44
Atas rekomendasi pengurus PPP hasil Muktamar Bandung 2011 –
yang dihidupkan lagi- akhirnya dilakukan Muktamar “Islah” VIII pada
8-11 April 2016 di Asrama Haji Pondok Gede. Kubu Djan menolak
hadir Muktamar tersebut. Meski demikian, beberapa kader yang
sebelumnya bergabung di kubu Djan tampak hadir seperti Epriyadi Asda
dan Wardhatul Asriah (istri Suryadharma Ali). Dalam Muktamar ini,
Romy terpilih secara aklamasi setelah Epriyadi kandas dalam
pencalonan karena mekanisme pemilihan berdasarkan musyawarah,
bukan voting.45
Sikap Djan yang tidak mau menghadiri Muktamar Pondok Gede
sebetulnya disayangkan banyak kader PPP. Ketidakhadirannya bukti
tidak adanya kemauan untuk berislah. Menurut Suudi, kader dan
pengurus PPP, secara kepribadian, Djan adalah orang baik. Tapi karena
dikelilingi “pembisik yang menyesatkan”, akhirnya ia pun terbawa pada
perilaku yang tidak baik sebagai kader PPP, dan semakin memperuncing
konflik yang terjadi.46
43 “Bara Tersisa Usai Pesta”, dalam Kompas, 20 April 2016, 2.
44 “Djan Faridz Akan Cabut Gugatan Rp 1 Triliun ke Pemerintah dengan Satu Syarat”,
http://nasional.kompas.com/read/2016/03/29/11353481/Djan.Faridz.Akan.Cabut.Gugatan.Rp.1.Triliun.ke.
Pemerintah.dengan.Satu.Syarat, pada 12/7/2017. 09.59 wib. 45
“Islah Untuk Membesarkan PPP”, dalam Kompas, 10 April 2016, 2. 46
Wawancara dengan Suudi (Pengurus DPP PPP Departemen Hubungan antar Ormas dan Lembaga 2016-2021),
Jakarta, 23 Agustus 2017.
Muktamar “Islah” Pondok Gede ini dihadiri oleh Presiden Joko
Widodo yang membuka, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menutup.
Tokoh kharismatik, KH Maimun Zubair juga hadir dalam Muktamar.
Dalam sambutan, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar PPP tidak
terjebak dalam lubang konflik berkepanjangan. Ia pun mengajak PPP
untuk menjalankan fungsi partai sebagaimana mestinya, mewujudkan
kesejahteraan bangsa.47
M. Qodari, pengamat politik menyebut bahwa Muktamar Islah
VIII Pondok Gede menjadi momentum PPP untuk berbenah. Ia melihat
bahwa PPP Muktamar Pondok Gede lebih memiliki legitimasi karena
dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Lebih
lanjut, menurut Qodari, Muktamar Pondok Gede juga berupaya
mengakomodir kubu Surya, yakni dengan memasukkan isrtinya,
Wardhatul Asriah dalam kepengurusan Romy.48
Terpilihnya Romy dalam Muktamar ini menjadi harapan baru bagi
PPP agar segera melewati masa sulit konflik dualisme kepengurusan. Ia
menjelaskan bahwa konflik ini menjadi pelajaran bagi PPP untuk
memperkuat doktrin ideologi partai kepada kader. Perihal posisi bagi
kubu Djan, Romy membuka pintu dan akan bersikap akomodatif
terhadap rekan-rekan kubu Djan.49
Menurut Dini Muntari, Muktamar ini
sangat mengakomodir kubu Surya yang sebelumnya berseteru dengan
Romy. Dalam kepengurusan yang dibentuk, banyak “orangnya Surya”
yang dimasukkan.50
Namun, hasil Muktamar ini tetap tidak menyurutkan niat Djan
untuk melayangkan gugutan ke pengadilan. Djan menilai Muktamar VIII
Pondok Gede adalah “perebutan Kadis Pemakaman se Indonesia”.
Menurut Djan, meski Muktamar ini diinisiasi oleh pengurus hasil
47 “Hadiri Islah, Jokowi Minta PPP Dewasa Sikapi Konflik”, diunduh dari:
http://www.cnnindonesia.com/politik/20160408174848-32-122682/hadiri-islah-jokowi-minta-ppp-
dewasa-sikapi-konflik/, pada 23/5/2017. 08.50 wib. 48
“Bara Tersisa Usai Pesta”, dalam Kompas, 20 April 2016, 2 49
“Romahurmuzy, Demi PPP Berkarakter dan Konsekuen”, dalam Kompas, 10 April 2016, 2 50
Wawancara dengan Dini Muntari (Pengurus DPP PPP Wasekjend Bidang Politik, Pemerintahan dan Pemda 2016-
2021), Jakarta, 23 Agustus 2017.
Muktamar VII Bandung, Muktamar tersebut tidak sah karena masa
kepengurusan Muktamar Bandung sudah habis.51
Muktamar Islah VIII Pondok Gede yang dihadiri oleh presiden dan
wakil presiden menurut Gun-Gun Heryanto sebagai simbol bahwa
Muktamar inilah yang “direstui” pemerintah. Namun Muktamar ini
menimbulkan persoalan baru karena Djan tetap saja tidak menerima
hasil Muktamar tersebut. Kondisi konflik internal yang terus berlanjut
menurut Gun Gun telah menempatkan PPP pada posisi buruk kepartaian.
PPP dalam kondisi abai terhadap keinginan konstituen mereka, dan
menunjukkan minimnya figur yang dapat menjadi pemersatu. Keadaan
ini semakin mendegradasikan PPP sebagai parpol Islam dalam catur
politik Indonesia.52
Pada 22 November 2016, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negera
(PPTUN), mengabulkan gugatan kubu Djan terhadap kepengurusan hasil
Muktamar Pondok Gede. Surat Keputusan (SK) Kemenkumham yang
mengesahkan kubu Romy (hasil Muktamar Pondok Gede) dianggap
tidak sah. Tidak terima dengan putusan ini, Romy juga kembali
menggugat. Pada 6 Juni 2017, PPTUN memenangkan gugatan kubu
Romy sehingga kepengurusan Romy hasil Muktamar Pondok Gede
kembali “sah”.
Pada 16 Juni 2017, akhirnya MA mengabulkan gugatan peninjauan
kembali (PK) terhadap sengketa parpol yang diajukan oleh kubu Romy.
Putusan MA Nomor 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016 Tahun 2017 juga
membatalkan Putusan MA Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015, tanggal 2
November 2015 lalu.53
Keputusan MA ini artinya menganggap
kepengurusan Romy tetapi versi Muktamar Surabaya karena
pemohonnya atas nama Romy dan Ainur Rafiq. Dengan putusan ini,
51 “Djan Faridz Sebut Muktamar VIII PPP Pertemuan Kadis Pemakaman se-
Indonesia”,http://nasional.kompas.com/read/2016/04/09/20124361/Djan.Faridz.Sebut.Muktamar.VIII.PPP.Pertemua
n.Kadis.Pemakaman.se-Indonesia, diakses pada 4/7/2017. 12.25 wib 52
Gun Gun Heryanto, “Masa Depan PPP” dalam Opini Sindo, 13 April 2016. 53
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016. Dokumen
ini diakses dari situs resmi: putusan.mahkamahagung.go.id.
kubu Romy merasa di atas angin dan mendesak Djan angkat kaki dari
DPP PPP.54
Hasil putusan MA pada Juni 2017 ini tak lantas membuat kubu Romy
dan Djan bersatu, keduanya tetap saja berkonflik. Djan tetap tidak
bersedia menerima “kemenangan” kubu Romy dan mengajukan kasasi
ke MA. Cecep Agus menyayangkan sikap Djan yang “keras kepala”.
Sikap Djan yang tidak terima dengan putusan MA tentang PK sama saja
memecah belah PPP. Menurut Cecep, sejak menjadi Ketua PWNU
Jakarta, Djan kerap mendapat penilaian tidak baik dari kader NU.55
Konflik juga terlihat ketika terjadi penyerangan terhadap kantor
DPP PPP pada 17 Juli 2017 yang melukai satu orang.56
Pihak Romy
mengaku tak tahu atas penyerangan itu. Atas kejadian itu, kubu Djan
melaporkan ke Polisi dan menganggap pihak Romy yang mendalangi
penyerbuan. Pada saat yang sama, kubu Romy juga melaporkan ke
Polisi. Kubu Romy berpendapat bahwa telah terjadi pendudukan kantor
DPP PPP oleh “orang-orang liar”.57
Kantor DPP PPP di jalan Diponegoro Menteng Jakarta Pusat
menjadi rebutan dua kubu yang berseteru. Kantor tersebut akhirnya
ditutup dan tidak diperkenankan ada acara apapun. Bahkan, pintu
gerbang kantor dilas dan dipasang kawat berduri secara permanen.
Sungguh ironis, kantor yang menjadi simbol kebesaran partai harus
menjadi tempat yang menakutkan.58
Dengan kondisi yang tidak memungkinkan menggunakan kantor
DPP PPP, kubu Romy menggunakan tempat di daerah Tebet Jakarta
Timur sebagai kantor DPP. Menurut Cecep Agus, penggunaan kantor di
Tebet bisa menjadi masalah jika nanti ada kemungkinan parpol lama
harus verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu 2019. UU Pemilu yang
baru disahkan 20 Juli 2017 memang mengatur pasal bahwa parpol
peserta Pemilu sebelumnya tidak diverifikasi lagi. Namun ada beberapa
54
“Kubu Djan Faridz Diminta Segera Angkat Kaki”, dalam Media Indonesia, 18 Juni 2017, 2 55
Wawancara dengan Cecep Agus (Pengurus DPP PPP Ketua Departemen 2016-2021), Jakarta, 2 Agustus 2017 56
“Kantor PPP Diserang, Satu Orang Terluka”, dalam Suara Karya, 17 Juli 2017, 1 57
“Djan-Romi Berebut Kantor PPP”, dalam Indopos, 17 Juli 2017. 58
Observasi penulis pada 23 Juli 2017
pihak yang ingin mengajukan gugatan ke MK. Jika dikabulkan, dan PPP
harus diverifikasi, kantor Tebet dapat menjadi masalah baru.59
Di tengah konflik yang masih belum menemukan titik temu, PPP
menggelar Mukernas II pada 19-21 Juli 2017. Mukernas yang dihadiri
Presiden Joko Widodo itu diakhiri dengan deklarasi dukungan PPP
untuk Joko Widodo pada Pilres 2019. PPP beralasan bahwa kebijakan
Presiden Joko Widodo sangat pro rakyat seperti: pembangunan
infrastruktur diberbagai daerah, penangkapan nelayan asing di perairan
Indonesia, dan beberapa kemudahan dengan adanya berbagai “Kartu
Sakti” untuk lapisan masyarakat tertentu.60
Meski telah mendeklarasikan dukungan pencapresan, konflik
dualisme tak juga selesai. Kubu Djan tak padam dan terus mendesak
Kemenkumham untuk menerbitkan SK Kepengurusannya. Ketua
Mahkamah Partai versi Djan, Thahir Saimima menegaskan jika putusan
PK MA Nomor 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016 Tahun 2017 bukanlah
mengesahkan kubu Romy. Thahir menyebut bahwa putusan PK MA
meminta persoalan konflik dikembalikan ke Mahkamah Partai. Dan
putusan Mahkamah Partai telah dilaksanakan yaitu dengan menggelar
Muktamar VIII di Jakarta yang memilih Djan. Artinya, menurut Thahir,
PPP versi Djan lah yang sah.61
Pada perkembangan selanjutnya, permohonan kasasi kubu Djan
akhirnya mendapat jawaban. Pada pengadilan tata usaha tingkat kasasi
pada 4 Desember 2017 memutuskan menolak permohonan pihak
penggugat yaitu Djan Farid dan Dimyati Natakusumah. Putusan ini
sebagaimana tertera dalam putusan pengadilan bernomor: 514
K/TUN/2017.62
Terhadap putusan ini, kubu Djan kemudian menggelar
Rapimnas pada 20 Desember 2017 dan salah satu poin Rapimnas adalah
59 Wawancara dengan Cecep Agus (Pengurus DPP PPP Ketua Departemen 2016-2021), Jakarta, 2 Agustus 2017.
Dalam perkembangnya, pasca putusan MK, parpol peserta Pemilu 2014 lalu harus diverifikasi. Untuk PPP sendiri,
KPU memverifikasi dan dilakukan di Kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro Menteng Jakarta Pusat. Dalam
verifikasi tersebut, PPP dinyatakan lolos. Lihat dalam: “PPP Lolos Verifikasi Faktual, Sorak-sorai Pengurus
Perempuan Bergema”, http://nasional.kompas.com/read/2018/01/29/17524141/ppp-lolos-verifikasi-faktual-sorak-
sorai-pengurus-perempuan-bergema, diakses pada 1/2/2018. 13.28 wib. 60
“PPP Resmi Dukung Jokowi”, dalam Media Indonesia, 22 Juli 2017. 61
“Mahkamah Partai Desat Yasonna Terbitkan SK Djan”, dalam Rakyat Merdeka, 29 Agustus 2017, 3 62
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 514 K/TUN/2017. Dokumen ini diakses
dari situs resmi: putusan.mahkamahagung.go.id.
mencabut dukungan pencapresan Presiden Jokowi pada Pemilu 2019
nanti. Bahkan peserta Rapimnas meneriakkan “Boikot Jokowi”.63
Pada
HUT PPP ke-45 di Manahan Solo yang diperingati kubu Djan pada 7
Januari 2018, mereka kembali menegaskan untuk menolak mendukung
Jokowi.64
Setelah cukup lama larut dalam konflik internal PPP, akhirnya
Djan Faridz memutuskan mengundurkan diri dari Ketua Umum PPP
hasil Muktamar Jakarta. PPP kubu Djan menunjuk Humprey Djemat
menjadi Plt Ketua Umum. Menurut Djemat, dalam surat pengunduran
Djan tidak menjelaskan alasan rinci pengundurannya. Akan tetapi,
Djemat menyebut alasan Djan mundur karena merasa tidak dapat
melaksanakan amanah menyatukan dualisme kepengurusan PPP.
Pengunduran Djan direspon kubu Romy. Arsul Sani, Sekjen PPP kubu
Romy mengajak loyalis Djan bergabung ke PPP hasil Muktamar Pondok
Gede.65
Menjadi Plt ketua umum, dimanfaatkan Djemat untuk menemui
tokoh-tokoh agama, salah satunya dengan Ketua Umum PBNU, Said
Aqil Siroj. Djemat meminta Ketum PBNU untuk menjadi mediator
menyelesaikan konflik PPP menuju islah. Sekjen PPP Arsul Sani
menyampaikan jika kubu Djan ingin bergabung, maka akan diakomodir
dalam kepengurusan. Ia juga membeberkan sebetulnya banyak loyalis
Djan yang sudah bergabung ke Romy dan diakomodir menjadi caleg.
Tetapi karena tahapan pencalegan sudah selesai, maka kubu Romy
kemungkinan tidak bisa mengakomodir loyalis Djan pasca
pengundurannya.66
63 “Ada Teriakan Boikot Jokowi di Rapimnas PPP Kubu Djan Faridz”,
http://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/21/ada-teriakan-boikot-jokowi-di-rapimnas-ppp-kubu-djan-faridz,
diakses pada 8/1/2018. 09.34 wib 64
“Dari Dukung Sudirman Said Sampai Tolak Jokowi”, dalam Solo Pos, 8 Januari 2018, 3. Lihat pula dalam: “34
DPW desak PPP kubu Djan Faridz cabut dukungan ke Jokowi”, https://www.merdeka.com/politik/34-dpw-desak- ppp-kubu-djan-faridz-cabut-dukungan-ke-jokowi.html, diakses pada 8/1/2018. 09.34 wib. 65
“Humprey Naik Tahta Jadi Plt Ketum PPP”, dalam Rakyat Merdeka, 31 Juli 2018, 3. “Gagal Satukan PPP Jadi
Alasan Djan Faridz Mundur”, https://www.viva.co.id/berita/politik/1059313-gagal-satukan-ppp-jadi-alasan-djan-
faridz-mundur. Lihat juga dalam: “Djan Faridz Mundur dari Ketum PPP Muktamar Jakarta”,
https://news.detik.com/berita/4140684/djan-faridz-mundur-dari-ketum-ppp-muktamar-jakarta, diakses pada
2/8/2018. 13.12 wib 66
“Islah Akan Perkuat Soliditas PPP”, dalam Kompas, 9 Agustus 2018, 3.
Silaturahmi Djemat ke PBNU memang diyakini akan menjadi titik
awal “rujuknya” kubu PPP Muktamar Jakarta ke kubu Romy. Cecep
Agus menyebut bahwa kubu Romy akan selalu membuka diri dan siap
menerima kembali “kepulangan” mereka.67
Konflik PPP yang berlarut-larut akan berdampak buruk pada
kepercayaan publik. Konflik PPP ini juga menunjukkan “keras kepala”
para pihak yang berkonflik. Penyelesaian konflik dengan cara kultural
(rembuk bersama, musyawarah internal) dan hukum sudah ditempuh,
tetapi konflik belum juga usai. Padahal, cara paling ampuh
menyelesaikan konflik internal parpol Islam adalah dengan jalan
kultural. Kontinuitas konflik PPP sejak 2014 lalu akan terlihat kembali
pada Pemilu 2019 nanti.
Terhadap konflik yang terjadi pada periode 2014-2016, Firman
Noor membagi adanya tiga penyebab utama. Pertama, kepemimpinan
yang lemah, tidak ada patron politik yang kuat yang dapat
mempersatukan kader. Kedua, kurang kuatnya ikatan ideologis
antarkader sehingga memunculkan konflik. Ketiga, adanya intervensi
dari pihak-pihak di luar PPP. Menurut Firman jika penyebab konflik
pertama dan kedua dapat diatasi, maka dengan sendirinya, penyebab
ketiga akan bisa dihindari. Untuk menyudahi konflik yang terjadi, dan
kemungkinan terjadinya konflik dikemudian hari, Firman mengingatkan
para kader PPP untuk secara sadar menyelesaikan persoalan dengan
merujuk ke AD/ART partai serta menguatkan ikatan ideologis kader
PPP.68
Dampak dari konflik PPP ini tentu sangat banyak. Dalam
penelitian ini, penulis membatasi dampak dari konflik yaitu perombakan
struktur pimpinan fraksi di DPR dan terganggunya konsolidasi PPP
menjelang Pilkada serentak 2015 dan 2017.
a. Implikasi Konflik Internal PPP Terhadap Fraksi di DPR
67
Wawancara dengan Cecep Agus (Pengurus DPP PPP Ketua Departemen 2016-2021), Jakarta, 9 Agustus 2018. 68
Firman Noor, “Leadership and Ideological Bond: PPP and Internal Fragmentation in Indonesia”, dalam Jurnal
Islamika, Vol. 23. No. 1, tahun 2016, 95.
Konflik internal parpol, seperti dijelaskan Moshe Maor terjadi
karena kompleksitasnya sebagai sebuah organisasi yang di dalamnya
terdiri dari banyak faksi. Perbedaan pendapat yang terjadi di tingkat
pusat sebuah parpol biasanya berimplikasi pada fraksi yang ada di
parlemen. Konflik di kepengurusan tingkat pusat parpol, memberi
implikasi para wakil mereka di parlemen. Menurut Moshe Maor, konflik
juga dapat terjadi kebalikannya, yaitu adanya kebijakan di parlemen
yang justru membuat konflik di internal parpol tingkat pusat. Kondisi ini
sedikit banyak mengganggu kinerja anggota parpol di parlemen.69
Konflik yang terjadi di PPP, merujuk penjelasan Maor di atas,
membawa dampak buruk bagi kinerja DPR. Bersamaan dengan konflik
PPP, Partai Golkar juga mengalami hal yang sama. Konflik keduanya
menyebabkan kinerja anggota DPR dari PPP dan Golkar tidak
maksimal, terutama menyangkut pembagian alat kelengkapan dewan
dan komposisi pimpinan fraksi.70
Konflik PPP berimplikasi pada
struktur fraksi PPP di DPR. Fraksi PPP kerap merombak struktur fraksi
sehingga anggota fraksi PPP pun terbelah di DPR. Menurut Irgan, hal itu
membuat kinerja fraksi PPP tidak efektif.71
Moshe Maor dalam bukunya berjudul “Parties, Conflicts and
Coalitions in Western Europe” mengemukakan hasil risetnya terhadap
parpol diberbagai negara-negara Eropa Barat. Riset Maor menyebutkan
bahwa penentuan koalisi (di parlemen) memberi pengaruh besar
terhadap terjadinya konflik internal parpol. Adanya tawar-menawar yang
dilakukan elit parpol di parlemen menyebabkan rentan terhadap konflik
internal. Kondisi seperti temuan riset Maor tersebut terjadi dalam
konteks konflik internal PPP.72
Konflik internal PPP saat itu memang berada dalam posisi pelik,
terutama menyangkut posisi mereka di parlemen. Terdapat dua kubu di
PPP: satu kubu (Romy) berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Hebat
69 Moshe Maor, Political Parties and Party System, (London: Routledge, 1997), 175-180
70 “DPR Makin Bopeng Kalau Partai Berantem Terus”, dalam Rakyat Merdeka, 11 Desember 2014, 7
71 “Konflik Internal PPP Ganggu Kerja Fraksinya di DPR” diunduh dari:
http://politik.news.viva.co.id/news/read/749915-konflik-internal-ppp-ganggu-kerja-fraksinya-di-dpr, pada
23/5/2017. 08.50 wib. 72
Moshe Maor, Parties, Conflicts and Coalitions in Western Europe: Organisational Determinants of Coalition
Bargaining, (USA and Canada: Routledge, 1998), 144.
(KIH) bersama PDI-P, Nasdem, dan satu kubu lain (Surya-Djan)
merapat dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Di awal periode parlemen
2014-2019 memang terjadi ketegangan dan saat itu KMP menguasai
parlemen sehingga berusaha menarik PPP untuk bisa bergabung
seluruhnya. Oleh sebab itu, kubu PPP Romy terus “diburu” dan
dipengaruhi agar bergabung dengan KMP. Hal yang sama juga
dilakukan KIH.
Konflik internal PPP di DPR pada titik tertentu memperburuk citra
parpol yang bersangkutan dan lembaga DPR. Salah satu kejadian yang
cukup menyita perhatian publik adalah saat ketua fraksi PPP versi Romy
membanting meja pada rapat paripurna DPR. Rapat paripurna saat itu
dengan agenda pembacaan susunan anggota komisi dan alat
kelengkapan dewan. Hazrul tidak menerima ajuan fraksi PPP versi
Suryadharma Ali yang saat itu disampaikan oleh Epriyadi Asda. Hazrul
pun memprotes keputusan ketua DPR Agus Hermanto yang menutup
sidang tanpa mengindahkan interupsinya. Hazrul saat itu menyampaikan
bahwa DPP PPP yang resmi adalah di bawah pimpinan Ketua Umum
Romy, bukan Suryadharma Ali.73
Hazrul sangat kecewa dengan pimpinan rapat, Agus Hermanto. Ia
menyebut Agus sebagai pimpinan yang tidak layak pemimpin rapat.
Seharusnya Agus memerhatikan setiap anggota yang hendak
menyampaikan pendapat, interupsi. Hazrul pun berharap agar Agus
belajar memimpin rapat.74
Dualisme kepemimpinan PPP berdampak serius pada susunan
pimpinan fraksi di DPR. Pada tanggal 10 Juni 2015, anggota fraksi PPP
kubu Romy mendatangi ruang Ketua DPR untuk menuntut tindakan
ketua DPR yang menyatakan bahwa pimpinan fraksi PPP adalah
Epriyadi Asda yang merupakan kubu Djan. Asrul Sani dari kubu Romy
73
“Ketua Fraksi PPP kubu Romi banting meja di ruang paripurna DPR”, diunduh dari:
https://www.merdeka.com/politik/ketua-fraksi-ppp-kubu-romi-banting-meja-di-ruang-paripurna-dpr.html, pada 23/5/2017. 08.50 wib. 74
A. Baidowi dkk, Sejarah dan Dinamika PPP 1973-2016: Sebuah Autobiografi Partai, 50
menyatakan bahwa penunjukan Epriyadi tidak disetujui oleh anggota
FPPP, dari 38 anggota, 25 anggota menyatakan menolak Epriyadi.75
Sejak mulai konflik pada 2014 hingga 2016, tercatat sudah tiga
kali pergantian ketua fraksi PPP di DPR, yaitu: Hazrul Azwar, Epriyadi
Asda dan Dimyati Nanakusuma. Pertama, Hazrul Azwar. Penunjukan
ini didasarkan pada surat DPP PPP No. 1399-A/KPTS/DPP/X/2014
tentang Penetapan Susunan Personalia Pimpinan Fraksi PPP DPR RI
periode 2014-2019. Kedua, Epriyadi Asda. Penunjukan Epriyadi
didasarkan pada surat DPP PPP No. 1382/KPTS/DPP/X/2014 tentang
Pimpinan Fraksi PPP DPR RI. Ketiga, Dimyati Natakusuma.
Penunjukan ini didasarkan pada putusan DPP PPP hasil Muktamar
Jakarta. Terhadap SK penunjukan Hazrul, Pimpinan DPR RI tidak
pernah memproses. Sedangkan terhadap SK penunjukan Epriyadi Asda,
Pimpinan DPR menindaklanjuti dengan dikelurkannya SK Pimpinan No.
83/PIMP/III/2014-2015.76
Hingga penulis penuliskan penelitian ini
(pada tahun 2017), ketua fraksi PPP dijabat oleh Reni Malinawati.
“Gonta-ganti” komposisi fraksi PPP di DPR dapat dipastikan
mengganggu kinerja wakil rakyat dari PPP. Anggota fraksi PPP
menemui kesulitan seperti: pengurusan administrasi anggota; pengajuan
kunjungan-kunjungan yang dilakukan anggota karena harus persetujuan
ketua fraksi; serta penentuan juru bicara jika dalam rapat terdapat
pandangan fraksi.
b. Konflik Internal PPP Pada Pilkada Serentak 2015, 2017 dan
2018
Menjelang Pilkada serentak 2015, akibat dualisme kepemimpinan
di tubuh PPP, konflik internal semakin tajam. Terlebih, PPP terancam
absen dalam hajatan Pilkada 2015. Oleh sebab itu, untuk memastikan
75
“Minta Penjelasan, Anggota F-PPP Kubu Romy "Geruduk" Ruang Ketua DPR”,
http://nasional.kompas.com/read/2015/06/10/15584231/Minta.Penjelasan.Anggota.F-
PPP.Kubu.Romy.Geruduk.Ruang.Ketua.DPR, diakses pada 4/7/2017. 10.50 wib. 76
A. Baidowi dkk, Sejarah dan Dinamika PPP 1973-2016: Sebuah Autobiografi Partai, 50
PPP menjadi peserta Pilkada 2015, kedua kubu (Djan dan Romy)
mendatangi KPU untuk berkonsultasi.77
Jika mengacu pada UU Partai Politik, parpol yang bisa mengusung
calon kepala daerah di Pilkada adalah kepengurusan parpol yang diakui
pemerintah (dalam hal ini Kemenkumham). Pengakuan itu didasarkan
dengan SK Menteri Hukum dan HAM. Dalam konteks konflik PPP, SK
tersebut sedang disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN). Masalah ini muncul ketika Menkumham mengeluarkan SK
kepengurusan PPP kubu Romy sehari setelah dilantik.
Menurut Fadli Ramadhanil, dalam konteks penerbitan SK
pengurus PPP, Menkumham telah membuat “kecerobohan” karena tidak
meninjau terlebih dahulu apakah dalam parpol yang bersangkutan
terdapat perselisihan atau tidak. Hal ini seperti diamanatkan dalam UU.
No. 2 tahun 2011, “Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai
Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik,
pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh
Menteri sampai perselisihan terselesaikan”.78
Agar PPP dapat mengikuti Pilkada 2015, DPR dengan Pemerintah
menggelar rapat di Komisi II dan mencarikan solusi agar partai yang
bersengketa dapat mengikuti Pilkada. Karena hal tersebut tidak di atur
dalam UU No 8 tahun 2015, maka Peraturan KPU (PKPU) harus
mengaturnya.79
Terkait dengan parpol yang bersengketa, KPU tegas
pada pendirian bahwa hanya akan mengakui parpol yang mengantongi
SK terakhir dari pemerintah.80
Jika PKPU tidak mengakomodir kepesertaaan parpol yang
berkonflik atau bersengketa di PTUN, PPP mengancam melakukan uji
77 “PPP dan Golkar Terancam Tak Bisa Ikut Pilkada”,
http://nasional.kompas.com/read/2015/04/17/08012851/PPP.dan.Golkar.Terancam.Tak.Bisa.Ikut.Pilkada, diakses
pada 4/7/2017. 10.35 wib 78
Fadli Ramadhanil, “Catatan Proses Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 dan Sengketa Kepengurusan Partai Politik”, dalam Jurnal Pemilu dan Demokrasi, edisi 8, April 2016, 73 79
“DPR Ingin Peraturan KPU Akomodasi Partai yang Bersengketa”,
http://nasional.kompas.com/read/2015/04/17/18461821/DPR.Ingin.Peraturan.KPU.Akomodasi.Partai.yang.Bersengk
eta, diakses pada 4/7/2017. 10.35 wib 80
“Terkait Parpol Bersengketa, KPU Tegaskan Hanya Akui SK Terakhir Menkumham”, http://nasional.kompas.com/read/2015/06/03/21403431/Terkait.Parpol.Bersengketa.KPU.Tegaskan.Hanya.Akui.SK.
Terakhir.Menkumham, diakses pada 4/7/2017. 10.50 wib.
materi ke MA. PPP berpandangan bahwa KPU jangan membatasi
kepesertaan PPP yang sedang dalam upaya islah.81
Pada Pilkada 2015,
kubu Romy mengklaim kepengurusannya adalah sah untuk mengikuti
Pilkada. Ia terus melakukan upaya konsolidasi pengurus hingga tingkat
Kabupaten/Kota.82
Ketidakpastian boleh tidaknya kader PPP ikut Pilkada serentak
2015 ditanggapi oleh Djan. Ia mengatakan jika hingga batas waktu
pencalonan dan PPP ditolak, maka kader-kader PPP akan dititipkan ke
parpol lain. Lebih lanjut, Djan memprioritaskan agar kader PPP bisa ikut
dengan “numpang” parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih
(KMP).83
Niat Djan yang akan menitipkan kadernya di Gerindra dalam Pilkada
Serentak 2015 disambut positif oleh Gerindra. Desmond J. Mahesa,
Ketua DPP Gerindra menyampaikan terbuka dengan niat Djan karena di
daerah tertentu mungkin kader Gerindra bukan yang terbaik. Sebaliknya,
bisa jadi kader PPP adalah terbaik di daerah tersebut, sehingga ini saling
menguntungkan baik Gerindra maupun PPP.84
Mantan Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali juga menyatakan jika
PPP tidak bisa ikut Pilkada karena sengketa, maka kadernya bisa
dititipkan ke parpol lain.85
Meski Djan dan Surya “merestui” kader PPP
menumpang parpol lain, sebetulnya kebijakan itu tidak dikehendaki oleh
81 “PPP Ancam Uji Materi atas Peraturan KPU Jika Tak Bisa Ajukan Calon di Pilkada”,
http://nasional.kompas.com/read/2015/04/17/23442261/PPP.Ancam.Uji.Materi.atas.Peraturan.KPU.Jika.Tak.Bisa.Aj
ukan.Calon.di.Pilkada, diakses pada 4/7/2017. 10.35 wib 82
“Yakin Kepengurusannya Sah, PPP Kubu Romy Buka Pendaftaran Pilkada”, http://regional.kompas.com/read/2015/04/20/15274811/Yakin.Kepengurusannya.Sah.PPP.Kubu.Romy.Buka.Pendaf taran.Pilkada, diakses pada 4/7/2017. 10.35 wib 83
Sikap dan pernyataan Djan ini dibenarkan oleh Suudi. Menurutnya, PPP versi Djan dipastikan tidak bisa ikut
Pilkada karena tidak punya SK Kemenkumham. Hal itulah yang menyebabkan keinginannya untuk “titip kader” ke
parpol lain. Wawancara dengan Suudi (Pengurus DPP PPP Departemen Hubungan antar Ormas dan Lembaga 2016-
2021), Jakarta, 23 Agustus 2017. 84
“Gerindra Siap Usung Kader PPP Djan Faridz Saat Pilkada”,
http://nasional.kompas.com/read/2015/06/03/12053781/Gerindra.Siap.Usung.Kader.PPP.Djan.Faridz.Saat.Pilkada,
diakses pada 4/7/2017. 10.35 wib 85
“Suryadharma Tak Masalah jika Kader PPP Dititipkan ke Parpol Lain Saat Pilkada”, http://nasional.kompas.com/read/2015/06/08/14253901/Suryadharma.Tak.Masalah.jika.Kader.PPP.Dititipkan.ke.Par
pol.Lain.Saat.Pilkada, diakses pada 4/7/2017. 10.50 wib.
banyak kader. Menurut Dini Muntari, apa yang dilakukan oleh Djan dan
Surya itu semata karena kepentingan taktis dan politis saja.86
Dalam menyelesaikan sengketa parpol, Menkumham, Yassona
Laoly mengaku kesulitan. Ketika ia berusaha secepat mungkin
menyelesaikan, ia pun dianggap berpihak. Padahal ia berupaya cepat
agar parpol yang bermasalah segera selesai dan melakukan konsolidasi
persiapan Pilkada serentak 2015.87
Setelah melalui perdebatan panjang terkait apakah parpol
bersengketa dapat mengusung paslon dalam Pilkada serentak 2015,
akhirnya KPU memutuskan bahwa parpol bersengketa juga dapat
mengusung calon. Adapun parpol bersengketa disyaratkan mengajukan
satu paslon yang sama di daerah tertentu. Apabila terdapat paslon
berbeda maka pencalonannya dianulir KPU.88
Langkah KPU yang
membolehkan parpol bersengketa ikut Pilkada adalah upaya mencari
terobosan hukum. Disatu sisi, keputusan ini mencoba menjaga
konstitusi, dan disisi lain memerhatikan kepentingan parpol. Keputusan
ini diambil setelah ada pertemuan antara pemerintah, penyelenggaran
Pemilu, dan perwakilan parpol.89
Menkumham, Yasonna Laoly juga menegaskan hal yang sama,
bahwa parpol yang sedang sengketa di pengadilan masih bisa ikut dalam
Pilkada, tetapi harus mencalonkan satu paspol. Ini dimaksudkan sebagai
“islah terbatas” dan diharapkan dapat tercapai islah sesungguhnya pasca
Pilkada.90
Keputusan KPU yang meloloskan parpol bersengketa ikut Pilkada
sangat disayangkan oleh beberapa kalangan. Titi Anggraini, Direktur
Eksekutif Perludem menyayangkan keputusan KPU tersebut.
86 Wawancara dengan Dini Muntari (Pengurus DPP PPP Wasekjend Bidang Politik, Pemerintahan dan Pemda 2016-
2021), Jakarta, 23 Agustus 2017. 87
“Menkumham Merasa Jadi Tumbal dalam Konflik Golkar-PPP”, http://nasional.kompas.com/read/2015/05/04/13472571/Menkumham.Merasa.Jadi.Tumbal.dalam.Konflik.Golkar- PPP, diakses pada 4/7/2017. 10.35 wib 88
“KPU Izinkan Dua Kubu di Golkar dan PPP Usung Calon Bersama Saat Pilkada”,
http://nasional.kompas.com/read/2015/07/09/19112351/KPU.Izinkan.Dua.Kubu.di.Golkar.dan.PPP.Usung.Calon.Be
rsama.Saat.Pilkada, diakses pada 4/7/2017. 10.50 wib 89
“Keluarga Petahana dan Bekas Narapidana Bisa Ikut Pencalonan di Pilkada”, dalam Majalah Suara KPU, edisi Juli-Agustus 2015, 45 90
“Menkumham Melunak, Usulkan Islah Terbatas Calon Kepala Daerah”, dalam Rakyat Merdeka, 9 Juli 2015, 3
Menurutnya UU parpol tidak mengenal dualisme kepengurusan. Oleh
sebab itu, keputusan KPU janggal.91
Hal serupa juga dikemukakan Fadli.
Menurutnya keputusan KPU yang membuka kesempatan parpol
bersengketa ikut dalam Pilkada telah merusak kemandirian KPU itu
sendiri. Hal ini disebabkan KPU tidak berdiri mandiri karena dalam
menyusun PKPU “disetir” oknum dari parpol yang bersengketa agar
tetap dapat diikutkan dalam Pilkada. Ketentuan yang diatur KPU juga
mencederai prinsip pelembagaan parpol yang hanya mengenal satu
kepengurusan.92
Keputusan KPU yang menyatakan bolehnya parpol bersengketa
mengikuti Pilkada adalah keputusan yang gegabah. KPU, menurut I
Gusti Putu Artha yang juga mantan komisioner KPU, menganggap
putusan tersebut “tak bernyali” untuk menghadapi konflik. Putu
menyontohkan saat ia menjadi anggota KPU, ia “mengalahkan” kubu
Gus Dur dan “memenangkan” kubu Muhaimin Iskandar. Akibat putusan
KPU itu, kantor KPU didemo oleh Banser NU.93
Menyikapi keputusan ini, kubu Romy dan PPP merasa dirugikan.
Adanya PKPU yang membolehkan parpol bersengketa ikut Pilkada
membuat munculnya DPW dan DPD baru. Banyak bersemai DPW dan
DPD “tandingan”.94
Romy secara tegas menyebut PKPU ini telah
memecah belah PPP. Dengan nada kecewa ia mengemukakan:
“Saya mengucapkan terima kasih kepada KPU yang telah berhasil
memecah PPP secara struktural hingga tingkat kabupaten/kota dengan
adanya PKPU nomor 12 tahun 2015. Padahal sudah sejak awal saya
jelaskan bahwa di sebelah (kubu Djan Fariz) tidak memiliki struktural
apa-apa. Dengan adanya PKPU ini kita justru terpecah gak karu-karuan
sampai tingkat kabupaten/kota. Itulah saya ucapkan terimakasih kepada
KPU dan DKPP yang telah menghancurkan PPP. Kami yakin atas dasar
91 “Loloskan Partai Berkonflik, KPU Dinilai Langgengkan Dualisme Parpol”,
http://nasional.kompas.com/read/2015/07/13/10240921/Loloskan.Partai.Berkonflik.KPU.Dinilai.Langgengkan.Duali
sme.Parpol, diakses pada 4/7/2017. 11.05 wib 92
Fadli Ramadhanil, “Catatan Proses Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 dan Sengketa Kepengurusan Partai Politik”, dalam Jurnal Pemilu dan Demokrasi, edisi 8, April 2016, 81 93
“Loloskan Partai Berkonflik, Mantan Komisioner Sebut KPU Cari Aman”,
http://nasional.kompas.com/read/2015/07/13/16444061/Loloskan.Partai.Berkonflik.Mantan.Komisioner.Sebut.KPU.
Cari.Aman, diakses pada 4/7/2017. 11.05 wib 94
A. Baidowi dkk, Sejarah dan Dinamika PPP 1973-2016: Sebuah Autobiografi Partai, 55
Undang-Undang mana pun yang kami lakukan ini benar dan PKPU
Nomor 12 tahun 2015 itu lah yang salah. Salah berpikir, salah konsep
dan sesat menyesatkan.”95
Sementara itu, Menkopolhukam saat itu, Tedjo melihat konflik parpol
menunjukkan ketidakseriusannya dalam mengikuti Pilkada serentak
2015. Ia menyayangkan polemik tersebut dan berharap parpol segera
menyudahi.96
Masalah dualisme kepengurusan baik di PPP dan Golkar
juga ditanggapi serius oleh Kapolri Badrodin Haiti. Menurutnya, konflik
kepengurusan di tingkat Pusat juga dapat terjadi di daerah.97
Carut marut PPP menjelang Pilkada 2015 menurut Gun Gun
Heryanto menunjukkan buruknya manajemen penyelesaian konflik
internal. Konflik yang justru semakin kompleks itu juga menunjukkan
kegagalan komunikasi politik para elit intra PPP. Dengan menggunakan
istilah lain, Gun Gun menyebut konflik PPP pada “zona berbahaya”.98
Untuk mengantisipasi terjadi kasus yang sama dalam pelaksanaan
Pilkada selanjutnya, menurut Fadli, pencalonan kepala daerah tidak
harus meminta persetujuan pimpinan parpol tingkat pusat. Pencalonan
kepala daerah cukup mendapat persetujuan dari pengurus parpol tingka
provinsi atau kabupaten/kota. Hal ini juga dimaksud mendorong
demokratisasi internal parpol di level daerah. Saat ini, pencalonan
cenderung sentralistik sesuai persetujuan pengurus pusat parpol. Karena
yang dimaksud adalah persetujuan, maka sifatnya mengikat. Pimpinan
pusat parpol cukup diberitahu oleh pengurus daerah terkait calon kepala
daerah yang dicalonkan.99
Menjelang Pilkada serentak 2017, konflik dualisme yang belum
kunjung usai kembali menyulut pertentangan. Pertentangan itu muncul
terutama tentang sikap PPP dalam memberikan dukungan di Pilgub DKI
95 A. Baidowi dkk, Sejarah dan Dinamika PPP 1973-2016: Sebuah Autobiografi Partai, 58
96 “Menteri Tedjo: Konflik Tak Selesai, Berarti Partai Tak Mau Ikut Pilkada”,
http://nasional.kompas.com/read/2015/05/29/08542521/Menteri.Tedjo.Konflik.Tak.Selesai.Berarti.Partai.Tak.Mau.I kut.Pilkada, diakses pada 4/7/2017. 10.35 wib 97
“Kapolri: Dualisme Partai Berpotensi Timbulkan Konflik di Daerah”,
http://nasional.kompas.com/read/2015/05/04/16572101/Kapolri.Dualisme.Partai.Berpotensi.Timbulkan.Konflik.di.D
aerah, diakses pada 4/7/2017. 10.35 wib 98
Gun Gun Heryanto, “Petaruhan Politik PPP” dalam Opini Sindo, 22 Juni 2015. 99
Fadli Ramadhanil, “Catatan Proses Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 dan Sengketa
Kepengurusan Partai Politik”, dalam Jurnal Pemilu dan Demokrasi, edisi 8, April 2016, 77
Jakarta. Kubu Romy memberikan dukungan ke pasangan Agus
Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni bersama koalisi parpol lain
(Partai Demokrat, PKB, PAN). Sedangkan kubu Djan memberikan
dukungan kepada pasangan Basuki T. Purnama-Djarot Hidayat (Ahok-
Djarot) bersama PDI-Perjuangan, NasDem, Hanura dan Golkar.100
Djan
sendiri memanfaatkan Kantor DPP PPP sebagai tempat deklarasi
mendukung Ahok-Djarot. Kubu Djan juga tak menapik bahwa dukungan
itu sebagai upaya mendapat simpati dari Presiden Joko Widodo (yang
merupakan kader PDI-Perjuangan). Dengan bekal putusan MA yang
menyatakan kepengurusannya yang sah, Djan yakin tidak
dipermasalahkan oleh Penyelenggara Pemilu.101
Menurut Mohammad Adam terdapat tiga dampak internal dari
konflik PPP, yaitu:
Pertama, terganggunya kinerja anggota legislatif. Kader parpol yang saat
ini sedang menduduki kursi legislatif akan sulit bekerja karena dampak
domino dari konflik tersebut. Masalah ini juga bisa berimbas pada
perpecahan kekuatan fraksi di parlemen. Kedua, terganggunya
konsentrasi parpol dalam menghadapi pilkada. Dengan adanya konflik
internal tersebut, konsentrasi parpol dalam upaya menguasai ranah lokal
akan terhambat. Bahkan dengan adanya dualisme kepengurusan parpol
akan semakin mempersulit jalannya demokrasi elektoral di tingkat lokal
saat pelaksanaan Pilkada Serentak. Ketiga, hilangnya kepercayaan publik
terhadap parpol. Ini sudah menjadi konsekuensi logis. Tindakan buruk
yang tercermin dari gerak langkah parpol tentu akan semakin
memperburuk citra publik terhadap parpol. Tingkat kepercayaan publik
terhadap parpol ataupun elit parpol akan hilang. Tentu ini sangat
merugikan bagi parpol, karena akan kehilangan konstituennya.102
Para kader PPP menyadari bahwa konflik yang terus berlangsung tidak
hanya merugikan mereka di Pilkada, tetapi juga menurunnya
kepercayaan publik terhadap PPP. Kepercayaan publik yang menurun
100 Lihat peta dukungan paspol dalam: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan
Serentak Tahun 2017, Materi ini disampaikan pada Rapat Kerja evaluasi Pilkada Serentak 2017 di Komisi II DPR
RI, 21 Maret 2017. 101
“PPP Kubu Djan Faridz Akui Dukung Ahok agar Dapat Pengakuan Jokowi”,
http://nasional.kompas.com/read/2016/10/12/20030241/ppp.kubu.djan.faridz.akui.dukung.ahok.agar.dapa
t.pengakuan.jokowi, diakses pada 12/7/2017. 10.29 wib 102
“Mencermati Golkar dan PPP Mengelola Konflik”, http://telusur.metrotvnews.com/news-telusur/nN971pGk- mencermati-golkar-dan-ppp-mengelola-konflik, diakses pada 31/7/2017. 13.27 wib
terhadap PPP dianggap sebagai kerugian terbesar atas terjadinya konflik.
Selama ini PPP membangun citra “sebagai rumah besar umat Islam”,
tapi semua itu akan rusak dengan konflik yang ditunjukkan elit parpol.
PPP dianggap tidak mampu mengurus umat.103
Menjelang pendaftaran pasangan calon pada Pilkada serentak
2018, PPP belum solid dan masih terjadi konflik dalam dukungan
pencalonan. Kubu Romy di Pilkada Jawa Tengah mendukung
Pencalonan Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimun Zubair (Gus Yasin).
Gus Yasin sendiri merupakan putra dari KH. Maimun Zubair, Ketua
Majelis Syariah PPP dan tokoh yang disegani di kalangan warga NU.104
Sedangkan kubu Djan yang permohonan kasasinya telah ditolak MA
juga bersikukuh mengajukan calon. Di Pilkada Jateng 2018 ini, kubu
Djan mendukung Sudirman Said yang juga telah mendapat dukungan
partai Gerindra dan PKS.105
Mengenai dukungan PPP kubu Djan, Sekjend PPP kubu Romy,
Asrul Sani menyayangkan sikap Djan yang bersikeras mengajukan
dukungan lain di Pilkada Jateng. Asrul juga merasa “kasihan” kepada
Sudirman yang mendapat dukungan dari partai yang tidak memiliki
legalitas (SK) dari Pemerintah. Asrul menambahkan bahwa kubu Djan
semakin ditinggalkan loyalisnya.106
Kondisi PPP kubu Romy sendiri juga dikabarkan tidak solid
dengan keputusan partai dalam mengusung calon di Pilkada. Sebagi
contoh Pilkada di Sumut, PPP memutuskan berkoalisi dengan PDIP
yang mencalonkan Djarot Saiful Hidayat (sebagai Calon Gubernur).
Meski demikian, PPP tidak menyodorkan kadernya mendampingi
kandidat yang diusung PDIP. Pola koalisi ini menyulut konflik internal
103 Wawancara dengan Cecep Agus (Pengurus DPP PPP Ketua Departemen 2016-2021), Jakarta, 2 Agustus 2017
104 “Pencalonan Kandidat Gubernur-Wakil Gubernur di Pilkada 2018”, dalam Kompas, 8 Januari 2018, 4. Lihat pula
dalam: “Pilkada Jawa Tengah, PPP Usung Pasangan Ganjar-Gus Yasin”,
http://nasional.kompas.com/read/2018/01/07/15365981/pilgub-jawa-tengah-ppp-usung-pasangan-ganjar-gus-yasin,
diakses pada 8/1/2018. 10.39 wib 105
“Meski Tak Kantongi SK Menkumham, Djan Faridz Janjikan Dukung Sudirman Said di Pilkada Jateng”,
http://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/21/meski-tak-kantongi-sk-menkumham-djan-faridz-janjikan-dukung-
sudirman-said-di-pilkada-jateng, diakses pada 8/1/2018. 10.39 wib 106
“Dari Dukung Sudirman Said Sampai Tolak Jokowi”, dalam Solo Pos, 8 Januari 2018, 3. Lihat pula dalam: “Arsul: Kasihan Sudirman Said Didukung PPP yang Tak Punya Legitimasi”, https://news.detik.com/berita/d-
3803121/arsul-kasihan-sudirman-said-didukung-ppp-yang-tak-punya-legitimasi, diakses pada 8/1/2018. 10.55 wib
PPP terutama di tingkat pengurus DPW. Para pengurus DPW memprotes
kebijakan DPP PPP, dengan melakukan aksi membakar foto Romy.107
Pada Pilkada 2018 PPP menorehkan prestasi yang cukup baik
terutama di Pilgub di Pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa
Timur). Berdasarkan hasil penghitungan sementara Komisi Pemilihan
Umum (KPU), paslon yang diusung PPP memenangi Pilgub. Di Jawa
Barat, kader PPP UU Ruzhanul Ulum (Cawagub) yang mendampingi
Ridwan Kamil (Cagub) mengungguli paslon lainnya. Di Jawa Tengah,
kader PPP, Taj Yasin (Cawagub) yang mendampingi Ganjar Pranowo
(Cagub) mengungguli paslon lain Sudirman Said-Ida Fauziyah. Di Jawa
Timur, paslon yang diusung PPP, Khofifah Indar Parawansa (Cagub)-
Emil Dardak (Cawagub) juga mengungguli paslon Saifullah Yusuf-Puti
Guntur Sukarno.108
Seiring berjalan waktu, kubu Djan tampaknya semakin tidak punya
daya tawar dan mengukuhkan eksistensinya. Pasalnya pada 2018 ini
dilakukan verifikasi faktual parpol peserta Pemilu 2019. Dan, KPU
sendiri tidak memverifikasi PPP kubu Djan, melainkan PPP kubu
Romy.109
Verifikasi itu sendiri dilakukan di Kantor DPP PPP di Jalan
Diponegoro Menteng Jakarta, bukan di Kantor DPP PPP di Tebet yang
biasa digunakan kubu Romy selama terjadi konflik PPP. Hal ini
menegaskan bahwa konflik PPP sepertinya menemukan titik temu untuk
diakhiri.
Selain berdampak pada perombakan fraksi di DPR dan
terganggunya persiapan Pilkada, PPP juga mengalami tersendatnya
bantuan parpol tahunan baik ditingkat pusat (DPP) maupun daerah
(DPW dan DPD). Salah satu DPD yang merasakan dampak tersebut
adalah DPD PPP Kabupaten Demak. Karena terjadi dualisme
107 Foto Romy dengan jelas dibakar oleh oknum kader. Lihat dalam: “Ada Apa dengan PPP?”,
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/01/11/p2daqy440-ada-apa-dengan-ppp, diakses pada
1/2/2018. 13.38 wib 108
“Jagoan PPP Menang di Tiga Pilgub Pulau Jawa”, http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/27/jagoan-ppp- menang-di-tiga-pilgub-pulau-jawa, diakses pada 3/7/2018. 11.55 wib 109
“Usai Tiga Tahun Konflik, PPP Lolos Verifikasi Faktual”, https://www.viva.co.id/berita/politik/1001814-usai-
tiga-tahun-konflik-ppp-lolos-verifikasi-faktual, diakses pada 1/2/2018. 13.38 wib
kepengurusan, maka dana bantuan untuk parpol ditunda
penyalurannya.110
Uraian tentang dampak konflik dualisme kepengurusan PPP di atas
menunjukkan bahwa konflik sangat kuat ditengarai dengan kepentingan
politik. Selain itu, konflik internal parpol (PPP) ini telah merembet pada
persoalan politik-hukum, dan memaksa pembuat kebijakan untuk
mengatur ketentuan-ketentuan yang multitafsir. Konflik interpretasi
peraturan pun tak terhindarkan. Misalnya saja tentang kepesertaan
parpol yang sedang bersengketa di pengadilan, tetap dapat menjadi
peserta Pilkada.
Konflik dualisme kepengurusan PPP seperti dijelaskan di atas
mengundang keprihatitan baik kader maupun non kader. Wasekjen PPP
versi Muktamar Surabaya Qoyum Abdul Jabar menyebutkan bahwa
konflik dualisme kepemimpinan ini terjadi sejak tahun 2014 berawal
dari Mukernas 21-22 Februari 2012 di Lirboyo Kediri. Saat itu, PPP
mengusulkan untuk mendukung Jusuf Kalla di Pilpres 2014. Kalla
sendiri tidak menjadi Capres, tapi menjadi Cawapres dari Jokowi.
Puncak konflik tersebut adalah ketika Suryadharma hadir dalam
kampanye Gerindra untuk mendukung pencapresan Prabowo.111
Konflik panjang dan munculnya dualisme kepemimpinan di PPP
diakui sendiri oleh kader-kadernya memperburuk citra partai. Politisi
PPP Amir Uskara tidak menampik bahwa konflik PPP telah membuat
image partainya buruk baik di mata kader bahkan masyarakat.112
Pihak “Istana” Presiden menolak ikut campur terhadap konflik
parpol yang berujung dualisme kepemimpinan yang menimpa PPP.113
Menyikapi masalah konflik PPP ini, Wapres Jusuf Kalla membuka diri
110 “Dana Banpol Golkar dan PPP Belum Cair”, https://radarsemarang.com/2016/01/08/dana-banpol-golkar-dan-
ppp-belum-cair/, diakses pada 31/7/2017. 14.23 wib 111
“Politisi PPP Ungkap Kronologi Perpecahan di Partainya”,
http://nasional.kompas.com/read/2015/04/13/01233651/Politisi.PPP.Ungkap.Kronologi.Perpecahan.di.Partainya,
diakses pada 4/7/2017. 10.35 wib 112
“Perseteruan Berlarut, Calon Ketua Umum Akui Citra PPP Buruk” diunduh dari:
http://www.cnnindonesia.com/politik/20160409121611-32-122746/perseteruan-berlarut-calon-ketua-
umum-akui-citra-ppp-buruk/, pada 23/5/2017. 08.50 wib. 113
“Istana: Presiden Tidak Mau Ikut Campur Masalah Internal Partai”,
http://nasional.kompas.com/read/2015/05/20/19121131/Istana.Presiden.Tidak.Mau.Ikut.Campur.Masalah.Internal.Pa
rtai, diakses pada 4/7/2017. 10.35 wib
jika pihak PPP memintanya untuk mendamaikan pihak yang
berkonflik.114
Konflik dualisme kepengurusan ini betul-betul menghambat proses
konsolidasi partai. Dampak dari konflik tersebut adalah carut marutnya
struktur kepartaian dari pusat hingga daerah. Konflik dualisme
kepengurusan PPP sejak awal berdambak buruk pada kader. Aksi saling
pecat dilakukan antarkubu, Surya dan Romy. Pada Selasa 9 September
2014 misalnya, rapat harian terbatas PPP memutuskan memecat Surya.
Disisi lain, Surya kemudian mengeluarkan putusan No.
1358/KPTS/DPP/P/IX/2014 tentang pemberhentian 15 pengurus DPP.115
Saling pecat antarkubu dalam konflik dualisme kepengurusan PPP,
menurut Siti Zuhro berdampak pada konflik yang semakin rumit dan
panjang.116
Rangkaian konflik panjang PPP seharusnya menjadi pembelajaran
bagi internal PPP. Partai Ka’bah harus mencari sosok baru yang lebih
disegani. Selama ini, sosok KH. Maimun Zubair dianggap paling
berpengaruh dan disegani. Tetapi dalam kasus konflik PPP, sosok KH.
Maimun tidak begitu diindahkan. Dalam kasus Muktamar VIII Pondok
Gede, meski KH. Maimun menghadiri dan meminta kader PPP patuh
pada putusan partai, kubu Djan ternyata menolak. Hal tersebut
menunjukkan bahwa karisma KH. Maimun sudah perlahan pudar.117
Meski dilanda konflik hebat, para kader optimis bahwa PPP akan
tetap bersatu dan tidak ada parpol baru pecahan PPP. Syarat
keikutsertaan Pemilu yang cukup berat membuat kader berpikir ulang
untuk keluar PPP dan membuat parpol baru. Selain itu, biaya
114 “Jika Diminta, JK Siap Damaikan Konflik PPP”,
http://nasional.kompas.com/read/2015/06/01/11421781/Jika.Diminta.JK.Siap.Damaikan.Konflik.PPP, diakses pada
4/7/2017. 10.35 wib 115
“Suryadharma Vs Romi Saling Pecat, Ini Aturan di AD ART PPP”,
http://news.detik.com/berita/2689299/suryadharma-vs-romi-saling-pecat-ini-aturan-di-ad-art-ppp, pada
12/7/2017. 08.50 wib. 116
“Konflik PPP Bisa Panjang Jika Masing-masing Kubu Saling Mengklaim Islah”,
http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/04/22/konflik-ppp-bisa-panjang-jika-masing-masing-
kubu-saling-mengklaim-islah, pada 12/7/2017. 08.50 wib. 117
“PPP Dinilai Tak Punya Sosok Perekat yang Mampu Rangkul Semua Kader”, http://nasional.kompas.com/read/2016/04/11/11062021/PPP.Dinilai.Tak.Punya.Sosok.Perekat.yang.Mampu.Rangku
l.Semua.Kader, diakses pada 4/7/2017. 12.25 wib
membentuk partai baru cukup besar. Konflik yang terjadi di PPP ini
dimotori oleh “kader-kader baru” yang tidak paham seluk beluk PPP.118
Menurut Dini Muntari, bagi para kader yang telah lama
berkecimpung di PPP, konflik internal sebetulnya hal yang lumrah.
Umur PPP sebagai parpol yang cukup lama dibanding parpol Islam
lainnya menjadikan PPP terbiasa menghadapi konflik. Adanya faksi-
faksi di dalamnya memang tidak bisa dinafikan sebagai sumber
munculnya konflik. Dini juga menjelaskan bahwa parpol yang tergolong
“berumur tua” tentu mengalami banyak konflik internal. Konflik juga
akan selesai pada waktunya. Namun begitu, tentu para kader berharap
agar konflik ini segera selesai karena PPP menghadapi momentum
politik seperti Pilkada serentak 2017 dan 2018 dan Pemilu serentak
2019.119
Jika melihat upaya penyelesaian konflik, sebetulnya elit PPP
berupaya keras mendamaikan pihak yang berkonflik. Para elit tidak
menghendaki konflik yang berkepanjangan sehingga membuat kerugian
bagi PPP. Para sesepuh partai ikut urun rembug menyelesaikan konflik
dan mendorong adanya islah.120
c. Konflik Internal PPP dan Lahirnya “PPP Khittah”
Sebagai partai politik Islam “tertua”, Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) telah merasakan manis-pahit politik Indonesia.
Berbagai tekanan dan intervensi oleh rezim Orde Baru hingga konflik
internal, adalah narasi yang tak terpisahkan bagi PPP. Campur tangan
Orba saat berkuasa, membuat PPP terkungkung dan tak mampu bergerak
progresif.121
Setelah berakhir Orba, PPP dihadapkan pada munculnya
banyak parpol Islam, dan konflik internal yang menggerogoti tubuh PPP.
Kini, setelah dua dekade pascareformasi, PPP tetap berkutat dengan
konflik internal yang seolah tek berkesudahan.
118 Wawancara dengan Cecep Agus (Pengurus DPP PPP Ketua Departemen 2016-2021), Jakarta, 2 Agustus 2017
119 Wawancara dengan Dini Muntari (Pengurus DPP PPP Wasekjend Bidang Politik, Pemerintahan dan Pemda 2016-
2021), Jakarta, 23 Agustus 2017. 120
Ade Hikmatul Fauziah, “Sikap Politik Partai Persatuan Pembanguan Dalam Suksesi
Kepemimpinan Negara Pada Pemilu 2014”, dalam Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. II, No. 1 Juni 2015, 185 121
Syamsuddin Haris, PPP dan Politik Orde Baru, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1991), 8.
Pada dekade pertama reformasi, PPP terpecah, sebagian kelompok
tetap bernaung di PPP dan sebagian lain bergabung di Partai Persatuan
(PP). PP didirikan pada 3 Januari 1999 dan diketuai mantan Ketua
Umum PPP, Jaelani Naro. Berdirinya PP tentu memecah suara PPP di
Pemilu 1999. PP di bawah Jaelani Naro tak mampu bersaing dengan
PPP yang saat itu diketuai Hamzah Haz. Pada Pemilu 1999, PP
mendapat 1 kursi di parlemen. Selanjutnya PP tidak pernah muncul lagi
dalam kontes Pemilu.122
Selanjutnya, PPP juga dihadapkan pada konflik hebat yang
membuatnya pecah dan melahirkan parpol baru, yaitu Partai Bintang
Reformasi (PBR) pada 2003. Saat itu, ketua umum Hamzah Haz ingin
menunda pelaksanaan Muktamar V. Keinginannya itu ditolak oleh
beberapa elit PPP yang dimotori Zainuddin MZ. Mereka menghimpun
kekuatan untuk mendesak Hamzah agar melaksanakan Muktamar sesuai
aturan. Akhirnya dari konflik ini adalah munculnya PPP Reformasi yang
pada perkembangannya berubah menjadi PBR.123
Munculnya PBR juga
memecah suara PPP dalam Pemilu 2004. Saat itu, PPP sendiri
memperoleh 58 kursi parlemen. Sedangkan PBR mendapat 14 kursi.124
Pada dekade kedua reformasi, konflik PPP seperti menjadi bagian
tak terpisahkan dari jalannya roda partai berlambang Ka’bah tersebut.
Ka’bah yang menjadi simbol persatuan umum Islam tak mampu menjadi
semangat kader-kader PPP untuk tertap bersatu di “Rumah Besar Umat
Islam” itu. Konflik muncul dikarenakan perbedaan pendapat dalam
dukung-mendukung pasangan calon presiden.
Di era kepemimpinan Suryadharma Ali, ia membawa PPP
bergabung dalam koalisi mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2014.
Akan tetapi, keputusan Surya tidak diterima pengurus lain, karena
pengurus lain memberikan dukungan kepada Joko Widodo. Buntut
konflik ini terus berlanjut hingga PPP mengalami fase terburuk, yaitu
122 Tim Litbang Kompas, Partai Politik Indonesia 1999-2019: Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa, (Jakarta:
Kompas Media Nusantara, 2016), 417. 123
Bahtiar Effendy, Jalan Tengah Politik Islam, (Jakarta: Ushul Press, 2005), 116. Lihat pula dalam: “PPP
Reformasi Siap Dideklarasikan”, http://news.liputan6.com/read/26138/ppp-reformasi-siap-dideklarasikan, diakses
pada 20/2/2018. 10.16 wib. 124
Tim Litbang Kompas, Partai Politik Indonesia 1999-2019: Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa, 372
dualisme kepengurusan. Konflik dualisme ini membuat konsolidasi PPP
terhambat dalam menghadapi Pilkada serentak 2015, 2017 hingga 2018
karena ada beberapa pengurus wilayah (DPW) yang tidak sependapat
dengan keputusan DPP PPP dalam penentuan koalisi di Pilkada.
Konflik internal PPP, juga mengakibatkan adanya beberapa kader
yang berpindah partai. Mereka yang berpindah dikarenakan kecewa
dengan konflik yang berkepanjangan. Perilaku elit yang terkesan
memburu kekuasaan (ketua umum) membuat kader hilang kepercayaan.
Semangat PPP menjadi wadah saluran aspirasi umat Islam tampaknya
sulit terwujud dalam kondisi internal yang terus berkonflik.125
Dalam kasus konflik antara Romahurmuzy dan Djan Faridz, kader
senior, Dimyati Natakusumah yang juga Sekjend PPP kubu Djan
memutuskan keluar PPP dan bergabung ke PKS. Bahkan Dimyati yang
masih menjabat sebagai Anggota DPR RI Fraksi PPP tersebut sudah
dikenalkan di lingkungan PKS sebagai bakal caleg dari PKS. Dimyati
mengakui bahwa ia bergabung dengan PKS karena memiliki visi dan
misi seperti PPP di era Orba. Ia juga tidak menutupi bahwa alasan ia
keluar dari PPP karena sudah lelah menghadapi konflik internal selama
empat tahun.126
Salah satu tokoh PPP di Aceh, Muhammad Yus juga memutuskan
hengkang dari PPP. Alasan utama keputusannya adalah karena konflik
internal yang tak kunjung selesai. Yus yang telah bergabung dengan PPP
sejak tahun 1990 akhirnya bergabung ke Partai Bulan Bintang (PBB).127
Tokoh PPP lain yang keluar adalah Ahmad Yani. Calon kandidat Ketua
Umum PPP pada Muktamar VII (2011) ini juga memutuskan bergabung
ke PBB dan mengklaim mampu membawa dua juta suara.128
125 Wawancara dengan Suudi (Pengurus DPP PPP Departemen Hubungan antar Ormas dan Lembaga 2016-2021),
Jakarta, 23 Agustus 2017. 126
“Dimyati Natakusumah Pindah ke PKS”, https://news.detik.com/berita/d-3789400/dimyati-natakusumah-pindah- ke-pks, diakses pada 8/1/2018. 11.03 wib 127
“Cerita Abu Yus, Tokoh PPP Aceh yang Pindah ke PBB”,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180421215558-32-292561/cerita-abu-yus-tokoh-ppp-aceh-yang-pindah-
ke-pbb, diakses pada 11/5/2018. 14.47 wib 128
“Pindah ke PBB, Elite PPP Klaim Bisa Bawa 2 Juta Suara”, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180417173709-32-291484/pindah-ke-pbb-elite-ppp-klaim-bisa-bawa-2-
juta-suara, diakses pada 11/5/2018. 14.47 wib
Kader PPP yang kecewa dengan dualisme membentuk kubu baru
bernama “PPP Khittah” yang dideklarasikan pada 4 Mei 2018 di
Yogyakarta dan diketuai oleh Tamam Achda. PPP Khittah merupakan
poros baru yang berupaya mengembalikan PPP pada shirat al-mustaqim
(jalan lurus). PPP Khittah juga menegaskan bahwa mereka tetap menjadi
bagian dari PPP hasil fusi parpol Islam sebelumnya, Nahdatul Ulama,
Parmusi, Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Persatuan
Tarbiyah Islamiyah Indonesia (Perti).129
PPP Khittah menginginkan islah antara kubu Romy dan Djan
Faridz dan menuntut keduanya bertaubat. Kubu PPP Khittah juga
menyampaikan kekecewaan mereka atas kebijakan DPP PPP seperti
mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pigub DKI Jakarta 2017.
Bagi PPP Khittah, mendukung “penista agama” hukumnya adalah
“haram”. Selain itu, PPP Khittah juga kecewa terhadap keputusan DPP
PPP yang mendukung disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perppu) Organisasi Masyarakat (Ormas) menjadi
undang-undang. Perppu ini dinilai mencederai kebebasan umat Islam
dalam berorganisasi.
Setelah mendeklarasikan diri, PPP Khittah membuka kemungkinan
untuk bergabung dengan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra, PKS
dan PAN. Unsur kesamaan pandangan politik memang menjadi alasan
bagi PPP Khittah untuk bergabung dengan Gerindra dan koalisinya. PPP
Khittah juga menegaskan bahwa putusan ini bukan karena pragmatisme
politik.130
Munculnya gerakan PPP Khittah ini, ditanggapi dingin oleh Ketua
Umum PPP, Romy. Menurutnya, keputusan membentuk PPP Khittah
adalah bentuk dukungan terhadap Joko Widodo untuk kembali
mencalonkan diri di Pilpres 2019. Romy menganalogikan PPP Khittah
129
“Tak Kunjung Islah, Deklarasikan PPP Khittah”, https://www.radarjogja.co.id/tak-kunjung-islah-deklarasikan-
ppp-khittah/, diakses pada 11/5/2018. 15.19 wib 130
“Anggap DPP Pragmatis, Kader DPW DIY Serukan PPP Khittah”, http://jogja.tribunnews.com/2018/05/04/anggap-dpp-pragmatis-kader-dpw-diyserukan-ppp-khittah?page=all.,
diakses pada 11/5/2018. 15.19 wib
sebagai wajah PPP berdasarkan unsur fusi, dan semua tokoh unsur fusi
telah memberikan dukungan kepada Joko Widodo.131
Fenomena kader “loncat partai” menjelang Pemilu 2019
menunjukkan bahwa ideologi parpol tak mampu menjadi pemersatu jika
terjadi konflik internal parpol. Bergabung atau keluarnya kader parpol
tertentu sangat bergantung pada patron yang diikuti di dalam sebuah
parpol. Hal ini semakin menunjukkan bahwa oligarki parpol masih
sangat dominan di Indonesia. Seseorang bisa bergabung ke parpol
tertentu bukan atas dasar ideologi parpol, melainkan atas kesamaan visi
misi figur tertentu.
Penyelesaian konflik internal yang dialami kader-kader dengan
cara “loncat partai” seperti yang terjadi di PPP bukan tradisi yang baik
dalam menegakkan demokratisasi parpol. Menurut Wilhelm Hofmiester-
Karsten Grabow, kondisi ini sangat membahayakan masa depan parpol
karena memungkinkan setiap kader yang tidak puas akan berpindah
parpol. Oleh sebab itu, dalam menyelesaikan persoalan tersebut, dapat
dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan. Pertama, melalui
forum formal seperti rapat pengurus dan melalui mekanisme Mahkamah
Partai. Kedua, penyelesaikan dapat dilakukan dengan pendekatan non
formal seperti mediasi dan kompromi.132
Munculnya PPP Khittah sekalipun bukan menjelma menjadi parpol
baru, patut diwaspadai PPP. Demikian halnya dengan klaim dan
pernyataan terbuka yang dikeluarkan kader PPP yang loncat partai,
bahwa ia akan membawa massa PPP, juga menjadi warning bagi PPP.
Gerakan ini tentu menganggu PPP dalam upaya konsolidasi pemenangan
Pemilu. Jika tidak diantisipasi, suara PPP akan tergerus dan
kemungkinan terburuk tidak lolos parliamentary threshold (ambang
batas parlemen).
3. Mekanisme Penanganan Konflik Internal PPP
131 “Ada PPP Khittah, Ini Penjelasan Romy” https://news.detik.com/jawatengah/4009986/ada-ppp-khittah-ini-
penjelasan-romy, diakses pada 11/5/2018. 15.19 wib. 132
Wilhelm Hofmeister-Karsten Grabow, Political Parties Functions and Organisation in Democratic Societies,
(Singapore: Konrad Adenauer Stiftung, 2011), 51
Sebagai parpol yang cukup berpengalaman dalam perpolitikan
Indonesia, ternyata PPP belum mempunyai mekanisme penyelesaian
konflik internal yang memadai. Keberadaan Mahmakah Partai baru
ditentukan berdasarkan hasil Muktamar Islah VIII Pondok Gede 2016.
Sebelumnya, institusi Mahkamah Partai itu belum pernah ada.
Dari tahun ke tahun, setiap konflik PPP dicarikan solusi secara
musyawarah para elit partai. Namun tidak jarang musyawarah itu
menemui jalan buntu. Konflik antara kubu Surya dengan Bachtiar, Surya
dengan Romy, serta Romy dengan Djan adalah contoh dimana
musyawarah internal pengurus telah gagal mendamaikan pihak yang
berkonflik.
Dalam upaya menyelesaikan konflik internal, PPP memiliki
mekanisme dengan mengadukan masalah dan konflik kepada Majelis
Syariah. Setelah menerima permintaan dari pengurus, Majelis Syariah
mengeluarkan fatwa.133
Dalam konteks penyelesaian konflik, maka
konflik PPP didasarkan pada fatwa yang diberikan Majelis Syariah.
Fatwa Majelis Syariah sendiri bersifat mengikat. Hal ini seperti terjadi
ketika konflik antara Surya dan Bachtiar menjelang dan sesudah Pileg
2009, serta menjelang Pilpres 2009.134
Majelis Syariah PPP terdiri dari para tokoh ulama yang disegani.
Oleh karena itu, keputusan mereka diharapkan didengarkan oleh pihak-
pihak yang berkonflik dan segera mengakhiri konflik. Namun pada
kenyataanya, pihak-pihak yang berkonflik tidak patuh pada keputusan
Majelis Syariah. Hal ini terbukti dari konflik panjang PPP yang dimulai
pada 2014, dan semua pihak yang berkonflik terkesan tidak mau
mendengarkan dawue ulama (nasehat ulama/Majelis Syariah). Akibat
para pihak yang berkonflik dan tidak mau menerima fatwa Majelis
Syariah, konflik menjadi semakin rumit dan merugikan PPP sendiri
dalam banyak hal.
133 DPP PPP, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Hasil Muktamar VII 2007, (Jakarta, DPP PPP,
2007), pasal 15 134
“Konflik PPP Diselesaikan dengan Fatwa”, http://www.viva.co.id/berita/politik/50822-konflik-ppp-diselesaikan-
dengan-fatwa, diakses pada 31/7/2017. 10.32 wib
Dalam kasus konflik antara Romy dan Djan, konflik tidak dapat
diselesiakan di internal, lalu dibawa ke pengadilan. Hal ini bukan
sesuatu yang menyalahi aturan karena diatur dalam Undang-undang No.
2 Tahun 2011 Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 2008 tentang Partai
Politik. Pada pasal 32, dinyatakan jika terdapat sengketa di internal
parpol diselesaikan melalui Mahkamah Partai yang telah didaftarkan ke
Kementerian (dalam hal ini Kemenkumham). Meski keputusan
Mahmakah Partai atau sebutan lain bersifat mengikat, tapi hanya berlaku
di internal parpol saja. Jika pihak yang berkonflik tidak puas dengan
keputusan Mahkamah, maka dapat membawa ke pengadilan.135
Menurut Imam Ansori Soleh, konflik yang terjadi di PPP ini
menunjukkan perlunya penguatan Mahkamah Partai di dalam parpol.
Keputusan Mahkamah Partai seharusnya menjadi keputusan terakhir,
dan pengadilan hanya mengesahkan saja hasil keputusan Mahkamah
Partai. Dengan demikian, kedaulatan parpol dapat terwujud.136
Belajar dari pengalaman mengelolah konflik yang berkepanjangan,
PPP akhirnya memutuskan untuk membentuk institusi bernama
Mahkamah Partai. Jika dalam keputusan Muktmar VII belum ada
Mahkamah Partai, maka pada Muktamar VIII, salah satu keputusannya
adalah membentuk Mahkamah Partai. Anggota Mahkamah Partai pun
ditentukan dalam Muktamar.137
Dalam pembentukan Mahkamah Partai,
PPP membuat terobosan dengan mengatur ketentuan bahwa keputusan
Mahkamah adalah “final dan mengikat”.138
Mahkamah Partai bertugas
dan berwenang,
“Mahkamah Partai DPP bertugas dan berwenang: a. menerima
pengaduan perkara perselisihan kepengurusan internal PPP dan
memberikan putusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. menerima
dan memutus Peninjauan Kembali Keputusan Pengurus Harian tentang
135 Republik Indonesia, Undang-undang No 2 Tahun 2011 Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 2008 tentang Partai
Politik, pasal 32 dan 33 136
Imam Ansori Soleh, “Konflik Partai Politik di Indonesia Perspektif Hukum dan Politik”, Makalah ini disampaikan pada Diskusi Publik dengan tema “Konflik PPP, Perspektif Hukum dan Politik”, Ruang Rapat Fraksi PPP DPR RI, Gedung Nusantara I DPR, 27 Januari 2016. 137
DPP PPP, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Hasil Muktamar VIII 2016 Pondok Gede,
(Jakarta, DPP PPP, 2007), pasal 17 dan 57 138
DPP PPP, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Hasil Muktamar VIII 2016 Pondok Gede, pasal 23 ayat (8).
pemecatan, pemberhentian sementara, dan pemberhentian sebagai
Anggota PPP; c. menerima dan memutus Peninjauan Kembali Keputusan
Pengurus Harian tentang pemecatan, pemberhentian sementara, dan
pemberhentian sebagai Anggota Dewan Pimpinan; d. menerima dan
memutus pengaduan perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh
Anggota Dewan Pimpinan; e. menerima dan memutus pengaduan
perkara dugaan penyalahgunaan keuangan.”139
Pengaturan bahwa putusan Mahkamah Partai yang bersifat mengikat
patut dihargai karena tidak memberi ruang konflik kembali muncul.
Namun, pengaturan PPP meskipun terlihat lebih “ketat” tidak berarti
ketika kader yang tidak puas dengan putusan Mahkamah mengajukan
gugatan ke pengadilan karena telah diatur dalam UU No. 2 tahun 2011
tentang Parpol. Dengan demikian, penyelesaian konflik internal tidak
akan pernah tuntas selama pihak yang berkonflik membawanya ke “meja
hijau”.
B. Konflik Internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Arief Munandar dalam penelitian disertasinya menjelaskan tidak
mudah memetakan faksionalisasi dan konflik internal PKS.140
Hal ini,
menurut Arief dikarenakan sikap kader PKS yang tertutup dan tidak
mengumbar “isi dapur PKS” termasuk konflik internal di depan publik.
Pola yang diterapkan PKS adalah mengelola konflik secara tertutup.141
Meski demikian, konflik yang terjadi internal partai Dakwah itu bukan
tanpa endusan publik, apalagi beberapa kadernya sendiri yang
menyatakan konflik terbuka dengan partai. Contoh dari kasus itu dapat
dilihat dari konflik personal Yusuf Supendi dan Fahri Hamzah dengan
elit PKS. Pada sub bab ini, penulis akan paparkan konflik dari dua kader
tersebut dengan elit PKS. Selain itu, penulis juga memaparkan konflik
internal PKS akibat perbedaan menyikapi kebijakan kenaikan bahan
bakar minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah, padahal, saat itu PKS
termasuk koalisi pemerintah. Selain itu, konflik internal yang cukup
139 DPP PPP, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Hasil Muktamar VIII 2016 Pondok Gede, pasal
20 ayat (1). 140
Arief Munandar, “Antara Jemaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004”, (Depok: Universitas Indonesia, Disertasi, 2011), 73 141
Arief Munandar, “Antara Jemaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004”, 73
menjadi sorotan adalah ketika partai ini mewacanakan menjadi “partai
terbuka” pada 2008 lalu.
1. Dilema Partai Terbuka
Apa sebetulnya pengertian partai “terbuka”? Pakar politik Islam,
Bahtiar Effendy mendefinisikan partai “terbuka” dalam konteks parpol
di Indonesia adalah parpol yang menjadikan Pancasila sebagai dasar atau
asasnya. Dengan menjadikan Pancasila maka parpol yang bersangkutan
akan bersifat lebih inklusif dan tidak terbatas pada aliran atau sekte
hingga agama tertentu. Di luar parpol “terbuka”, menurut Bahtiar adalah
parpol tertutup, bersifat eksklusif dan hanya menyasar pemilih dari satu
aliran (dalam hal ini juga agama) tertentu saja. Pengelompokan parpol
terbuka dan tertutup sebetulnya memiliki akar sejarah panjang. Dahulu
pada masa Orde Lama dan awal Orde Baru, pengelompokan parpol
menggunakan istilah partai agama dan Pancasila.142
Wacana PKS menjadi partai “terbuka” mengemuka sejak
Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS di Bali pada 1-3 Februari
2008. Pemilihan tempat Mukernas di Bali oleh beberapa kader PKS
dinilai tidak representatif bagi parpol Islam untuk sekedar melakukan
musyawarah. Apalagi, logo Mukernas Bali dinggap berbau agama Hindu
karena menempatkan logo PKS di tengah Gapura khas Bali. Kader yang
menolak Bali sebagai tempat Mukernas beranggapan bahwa Pulau
Dewata itu adalah pulau dengan mayoritas agama Hindu dan destinasi
wisata turis.
Burhanddin Muhtadi mencatat terdapat situs media online yang
mencibir penyelenggaraan Mukernas PKS di Bali. Situs itu
mengingatkan agar PKS ingat dengan penderitaan masyarakat Gaza
yang sejak berdirinya PKS selalu menjadi sorotan dan bahan kampanye.
Suasana “islami” juga memudar dalam Mukernas Bali. Biasanya, dalam
pertemuan-pertemuan kader PKS selalu diawali dengan pekik takbir.
Tapi hal itu tak terlihat dan terdengar di Bali.
Merasa “diserang” dengan tudingan miring karena
menyelenggarakan Mukernas di Bali, Hilmi Aminuddin, Ketua Majelis
142 Bahtiar Effendy, Jalan Tengah Politik Islam, (Jakarta: Ushul Press, 2005), 147
Syuro PKS menyebut pemilihan Bali adalah bukti PKS mengakomodir
semua kalangan. Hilmi menegaskan bahwa PKS selalu menghargai
perbedaan dan pluralitas yang menjadi kekayaan Indonesia.143
Mukernas Bali tersebut menghasilkan rekomendasi agar PKS
memperkuat semangat kebangsaan. PKS juga mengajak seluruh elemen
kader untuk menjaga pluralitas bangsa. Bahkan, ketua Majelis Syura
mengatakan jika sebuah keragaman tidak diakui, maka jurang
kehancuran akan segera datang.144
Presiden PKS saat itu, Tifatul
Sembiring juga menegaskan bahwa kader PKS tidak anti terhadap
pluralitas karena menerima keragaman adalah ajaran Nabi
Muhammad.145
Mukernas tersebut merumuskan langkah strategis PKS
menghadapi Pemilu 2009. Hasil yang meyakinkan pada Pemilu 2004
menjadikan PKS terus berupaya meningkatkan raihan suara di Pemilu
2009. Strategi yang dipilih PKS adalah membuat parpol ini bersifat
“terbuka”. Pilihan terbuka berarti melebarkan penetrasi meraih suara ke
berbagai kalangan dan kelompok, dan menerima caleg-caleg non-
muslim.
Pilihan menjadi parpol “terbuka” ditanggapi dua perdebatan, pro
dan kontra. Mereka yang menolak umumnya berasal dari kelompok
idealis (meminjam istilah Arief Munandar disebut sebagai kelompok
keadilan). Sebaliknya, gagasan ini didukung oleh elit PKS yang
progesif-pragmatis (kelompok sejahtera), dan umumya berasal dari
kader-kader muda seperti Anis Matta dan Fahri Hamzah. Beberapa
kader mengapresiasi langkah PKS ini sebagai strategi meningkatkan
tingkat elektoral dalam Pemilu. Para kader seperti Fahri Hamzah dan
Hafez Ottobi, yang mendukung gagasan terbuka menuangkan dalam
blog-blog pribadi mereka. Sebagaimana dikutip Burhanuddin, Fahri
misalnya menulis sebagai berikut:
143 Burhanuddin Muhtadi, Dilema PKS: Suara dan Syariah, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), 224-
225 144
“PKS Serukan Bangkitkan Semangat Kebangsaan”, dalam Kompas, 4 Februari 2008, 3 145
“Wajah Baru PKS, Pluralitaskah?”, dalam Kompas, 4 Februari 2008, 5
“Pilihan PKS sebagai partai terbuka, bukanlah pilihan tanpa sadar.
Partai terbuka mensyaratkan penerimaan akan keberagaman dan
perbedaan. Mayoritas bisa jadi mengungguli minoritas, tapi dilakukan
voluntarily. Pilihan PKS untuk membuka diri ini, akan memperluas
basis konstituennya, sekaligus menutup peluang untuk bersikap
eksklusif atas nama agama tertentu. Dalam teori distribusi normal
selalu saja ada ekstrim, tapi tidak pernah menjadi mayoritas. Ekstrim
adalah watak populasi minoritas. Itu sebabnya PKS bersikap moderat.
Dan moderat adalah watak ideologi PKS”.146
Pilihan menjadi parpol “terbuka” berarti membuka kesempatan
kalangan non muslim untuk menjadi caleg melalui PKS. Pada Mukernas
Bali 2008 ini, Fahri Hamzah sempat menawarkan salah satu tokoh
Hindu Bali, Ida Pedanda SebalibTianyar untuk menjadi caleg PKS.147
Di tengah dukungan menjadi parpol terbuka oleh sebagian kader,
kader lainnya justru menolak dan keberatan dengan gagasan itu.
Mashadi misalnya menyebut gagasan itu akan menimbulkan resistensi
yang tinggi di internal PKS. Kekecewaan kader PKS di berbagai daerah
juga muncul akibat gagasan itu. Mereka bahkan secara nyata
melampiaskan kekecewaannya melalui media sosial dan menyatakan
meninggalkan PKS.
Menanggapi respon kader, akhirnya DPP PKS mengeluarkan
“Bayan” atau penjelas tentang gagasan parpol “terbuka”. Melalui Bayan
itu, DPP PKS menghimbau agar gagasan parpol “terbuka” tidak
diwacanakan. Gagasan itu juga tidak pernah menjadi keputusan PKS.
Gagasan yang menimbulkan pro dan kontra akhirnya ditindaklanjuti
oleh elit PKS dengan mengadakan pertemuan di Depok pada Oktober
2008. Pertemuan itu disebut forum Multaqo Fikr atau dapat disebut
dengan bertukar pikiran.
Forum tersebut secara khusus membahas hakikat dari parpol
“terbuka” yang diusung PKS. Pertemuan itu akhirnya menyepakati
bahwa bahasa dan istilah “parpol terbuka” harus disampaikan dengan
146 Tulisan ini dikutip dari situs website pribadi Fahri Hamzah. Ketika penulis merujuk ke situs tersebut, penulis
tidak mendapati artikel tersebut. Lihat selanjutnya da;am: Burhanuddin Muhtadi, Dilema PKS: Suara dan Syariah,
228 147
Adi Prayitno-Sungaidi, “Paradoks Partai Modern: Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera (PKS)”, dalam Andi Faisal Bakti dkk, Literasi Politik dan Pelembagaan Pemilu, (Jakarta: Fikom UP Press, 2016), 161.
baik kepada kader agar tidak meimbulkan kegaduhan. Anis Matta
menyebutkan bahwa pilihan menjadi parpol “terbuka” telah sesuai
dengan Islam yang memiliki karakter moderat dan terbuka. Selain itu,
Anis juga menolak jika pilihan “terbuka” disini dipahami hanya sebagai
upaya merebut suara dalam Pemilu. Meski demikian, pertemuan
Multaqo Fikr menyisahkan kekecewaan terutama kelompok idealis
terhadap gagasan “terbuka”.148
Dalam banyak kesempatan, Anis Matta yang dianggap sebagai
motor gagasan parpol “terbuka” menjelaskan bahwa untuk mendapat
dukungan yang banyak dari masyarakat, maka PKS harus bersifat open.
Meski identik sebagai partai dakwah, bukan berarti PKS tertutup dengan
hal-hal yang dianggap tidak islami, seperti musik pop.149
Gagasan parpol “terbuka” dalam aplikasinya kemudian mencoba
mengakomodir tokoh bangsa dari berbagai kalangan untuk dijadikan
icon dalam kampanye PKS di Pemilu 2009. Yang menjadi hal
kontroversial di sini adalah ketika PKS memilih Presiden Suharto
sebagai Guru Bangsa dalam sebuah iklan. Seketika saja, hal itu
mengundang kemarahan tidak hanya internal PKS, tetapi juga kalangan
eksternal. Dari internal sendiri, kelompok idealis menganggap bahwa
PKS telah lupa bahwa Suharto dahulu telah mengekang aktivitas para
aktivis gerakan tarbiyah. Sejak saat itu, muncul adagium atau pelesetan
singkatan PKS sebagai “Partai Kroni Suharto”.
Pemasangan Presiden Suharto sebagai Guru Bangsa oleh PKS juga
tidak disetujui oleh beberapa elit PKS. Hidayat Nurwahid yang pernah
menjabat presiden PKS menolak iklan itu. Ia beranggapan bahwa
pemasangan Presiden Suharto dalam iklan PKS telah mencederai
semangat reformasi yang dulu juga disokong oleh para pendiri PKS.150
Dari sudut pandang politik, pilihan terhadap Suharto menjadi iklan
adalah upaya untuk mendongkrak elektabilitas PKS di masyarakat
148
Burhanuddin Muhtadi, Dilema PKS: Suara dan Syariah, 230-232 149
“Narasi Baru Partai Keadilan Sejahtera”, dalam Kompas 7 Oktober 2008, 8 150
“Hidayat Nurwahid: Soeharto Bukan Guru Bangsa”,
http://sains.kompas.com/read/2008/11/22/20533218/hidayat.nurwahid.soeharto.bukan.guru.bangsa, diakses pada
10/8/2017. 10.55 wib.
pedesaan. Umumnya, masyarakat pedesaan masih menaruh simpati dan
bahkan “cinta” kepada Presiden Suharto.
Sementara itu, secara “sinis” dan penuh kecurigaan, Yudi Latif
menganggap PKS yang memunculkan iklan dengan icon Presiden
Suharto adalah karena PKS butuh bantuan dana dari keluarga Cendana
(sebutan poluler bagi trah Suharto). Bagaimanapun, keluarga Cendana
masih cukup terpandang, terutama menyangkut kekuatan keuangan.151
Hal yang sama juga diungkap Vedi R. Hadiz, yang menilai bahwa
pemasangan iklan Presiden Suharto tersebut menjadi keuntungan secara
finansial bagi PKS. Keluarga Presiden Suharto dianggap membayar PKS
atas penayangan iklan tersebut. Menurut Vedi telah secara nyata
membuat PKS berselancar dilingkungan korup.152
Selain Presiden Suharto yang dijadikan icon tokoh bangsa. PKS
juga memasang sosok KH. Hasyim Asyari dan KH. Ahmad Dahlan.
Pemasangan keduanya ternyata memicu penolakan dari dua ormas Islam
terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah. Menurut keduanya, PKS
telah melakukan politisasi dengan menggunakan para pendiri ormas
dalam kampanye.
Mukernas PKS di Bali menurut Alfan Alfian selain merumuskan
langkah strategis menjelang Pemilu 2009, juga mencoba menghadirkan
wajah PKS yang beda dari sebelumnya. PKS yang sebelumnya punya
image ekslusif ingin merubah diri dengan mengusung isu-isu
kebangsaan. Dengan demikian, lanjut Alfan, PKS hendak
menomorduakan ideologi dan mementingkan perolehan suara Pemilu.
Namun sikap PKS yang demikian, bisa menjadi pintu gerbang bahwa
PKS tidak lagi mementingkan simbol-simbol Islam politik dan beralih
pada substansi Islam dalam politik.153
Pendapat Alfan tersebut ditolak
oleh Fahri Hamzah yang saat itu menjabat Wasekjend partai. Melalui
kolom Opini di Harian Kompas, Fahri menjelaskan jika urusan ideologi
151 Pertanyaan Yudi Latif dikutip oleh Burhanuddin dari situs berita online Okezone. Burhanuddin Muhtadi, Dilema
PKS: Suara dan Syariah, 234. 152
Vedi R. Hadiz, “Kebuntuan Politik Partai-Partai Islam di Indonesia: Perbandingan PKS dan AKP”, dalam AE
Priyono-Usman Hamid (ed), Merancang Arah Baru Demokrasi Indonesia Pasca-Reformasi, (Jakarta: Kepustakaan
Populer Gramedia, 2014), 299. 153
M. Alfan Alfian, “Reposisi Politik PKS”, Opini dalam Kompas, 11 Februari 2008, 6
PKS sudah “tuntas” dan tidak ada problem tentang itu. Fahri juga
menegaskan bahwa PKS tidak akan kehilangan arah tujuan seperti yang
dikhawatirkan Alfan.154
Konflik tentang wacana parpol “terbuka” kembali berlanjut dan
menjadi isu sensitif pada Musyawarah Nasional II Juni 16-20 Juni 2010
di Hotel Ritz Carlton Jakarta. Sama halnya dengan Mukernas di Bali
pada 2008, pemilihan Hotel Ritz Carlton juga menimbulkan kontroversi
internal. Para kader banyak menganggap Hotel tersebut terlalu mewah.
Berbagai media juga turut menyoroti Munas yang digelar di Hotel
mewah itu. PKS yang selama ini dikesankan parpol sederhana, mulai
memudar. Munas yang dilangsungkan di hotel mewah Jakarta itu
bahkan turut mengundang Duta Besar Amerika. Hal ini menunjukkan
bahwa PKS merangkul siapapun, termasuk kelompok non muslim.155
Dalam Munas II ini, terdapat empat isu utama yang menjadi
pembahasan. Pertama, mengintegrasikan struktur DPP dengan Fraksi di
DPR dan DPRD. Kedua, membentuk struktur Dewan Pimpinan Tinggi
PKS yang anggotanya terdiri dari Ketua Majelis Syura, Presiden DPP,
Ketua Majelis Pertimbangan, Ketua Dewan Syariah, Sekjend dan
Bendahara Umum. Ketiga, membahas pencalegan non muslim dari PKS.
Keempat, meningkatkan kualitas dan kuantitas kader. Diantara keempat
pembahasan itu, pembahasan tentang pencalegan non muslim menjadi
agenda yang menjadi sorotan peserta Munas.156
Internal PKS kembali bergolak. Beberapa elit PKS menyatakan
bahwa PKS melanjutkan gagasan untuk menjadi parpol “terbuka”.
Sekjen PKS, Anis Matta memasang target agar pemilih PKS di Pemilu
2014 tidak terbatas pemilih beragama Islam. Ia menganggap dengan
adanya pembedaan parpol Islam dan nasionalis, sangat tidak
menguntungkan PKS. Wacana parpol “terbuka” mendapat dukungan
ketua DPP PKS, Mahfudz Shiddiq. Ia berpendapat bahwa meski berubah
menjadi “terbuka”, tetapi PKS tidak akan goyah ideologi sebagai parpol
Islam.
154 Fahri Hamzah, “Wajah Lain PKS”, Opini dalam Kompas, 29 Februari 2008, 6
155 Hery Purwosusanto, Komunikasi Pemasaran Politik Partai Islam: Studi Kritis Strategi PKS dalam Pemilu
Legislatif, (Jakarta, Zaman, 2011), 55 156
Burhanuddin Muhtadi, Dilema PKS: Suara dan Syariah, 245.
Dorongan menjadi parpol “terbuka” juga mendapat dukungan dari
kader-kader “pragmatis” PKS. Mereka berpendapat bahwa hingga
Pemilu 2009, PKS mendapat perolehan suara yang cukup bagus, dan
dengan wacana “terbuka”, perolehan suara diperkirakan lebih banyak
lagi.157
Pada akhir Munas II, wacana PKS menjadi parpol terbuka
mengundang pro dan kontra.158
Yusuf Supendi menegaskan PKS tidak pernah menjadikan
partainya sebagai parpol “terbuka”. Itu hanya keputusan Hilmi
Aminuddin. Dengan nada mencibir, Yusuf menyebut gagasan terbuka
sebagai gagasan “liar”.159
Arief Munandar juga menukil pendapat tokoh-
tokoh senior PKS yang menolak gagasan parpol “terbuka”. Menurut
Arief, salah satu tokoh senior bahkan menyebut jika gagasan parpol
“terbuka” akan membuat “PKS tidak jelas kelaminnya”.160
Pilihan PKS menjadi parpol “terbuka” pada tahun Munas 2010
adalah pilihan sulit karena tidak dapat diukur keberhasilannya sebelum
melalui sebuah Pemilu. Untuk melihat keberhasilannya, maka harus
melalui Pemilu terlebih dahulu. Jika dicermati sejak “deklarasi parpol
terbuka” pada 2010, dan implikasinya pada Pemilu 2014, maka PKS
dapat dinyatakan tidak berhasil dan juga tidak gagal. Hal ini disebabkan
tidak adanya kemerosotan suara, dan tidak adanya kenaikan suara yang
signifikan (hasil perolehan suara dapat dilihat di pembahasan
sebelumnya).
Gagasan parpol “terbuka” yang diwacanakan PKS mengandung
konsekuensi partai ini untuk membuka diri bagi kalangan non muslim.
Dalam Munas itu, wacana partai “terbuka” kiat alot diperdebatkan ketika
membahas keanggotaan PKS yang berasal dari kalangan non muslim.
Sikap anggota Majelis Syura PKS terpecah, sebagian mendukung dan
sebagian menolak keanggotaan non muslim di PKS. Pilihan
mengakomodir kader non muslim memang telah dipertimbangkan secara
157 “PKS Mengubah Citra” dalam Kompas, 17 Juni 2010, 5.
158 Arief Munandar, “Antara Jemaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004”, (Depok: Universitas Indonesia, Disertasi, 2011), 308 159
Yusuf Supendi, Replik Pengadilan: Yusuf Supendi Menggugat Elit PKS, (Depok: Mushaf, 2012), xxiv 160
Arief Munandar, “Antara Jemaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004”, 309
matang oleh PKS. Pada tahun 2010, tercatat terdapat 20 anggota
legislatif non muslim dari PKS disemua tingkatan (DPRD hingga
DPR).161
Jika merujuk pada AD/ART PKS sebelum tahun 2010. Sumpah
janji anggota PKS secara terang melafadzkan Syahadat (kalimat
persaksian agama Islam). Jika membuka ruang bagi kalangan non
muslim untuk menjadi anggota, maka akan terjadi perubahan terhadap
AD/ART. Untuk dapat mengakomodasi anggota PKS non muslim, maka
terdapat kriteria baru anggota yaitu: anggota terdaftar dan anggota
aktif.162
Menjadi parpol “terbuka” memberi konsekuensi bagi PKS untuk
merekrut caleg dari eksternal partai bahkan non muslim. Hal ini terlihat
seperti di Papua. Menurut Ketua DPW PKS Papua, Ikhwanul Muslimin,
pada Pemilu 2009 PKS banyak menyertakan kader non muslim, dan
mereka pun terpilih menjadi anggota DPRD baik tingkat Provinsi
maupun Kabupaten/Kota. Ikhwanul menuturkan ada sebelas anggota
DPRD Kabupaten/Kota dari PKS yang berasal dari non muslim. Meski
anggota DPRD itu bergabung dengan partai Islam, namun PKS tak
pernah meminta apalagi memaksa mereka untuk masuk Islam. Tidak
hanya caleg, komposisi kepengurusan PKS Kabupaten/Kota juga diisi
kalangan non muslim. PKS sangat menghormati agama mereka dan
meminta mereka menjadi seorang non muslim yang baik.
Di antara kalangan non muslim yang pernah menjadi Ketua DPD
PKS adalah Tereiyus Koyoga Ketua DPD Lany Jaya, dan Yokobus
Wonda Ketua DPC Yahukimo. Sedangkan jumlah anggota DPRD
Kabupaten/Kota dari non muslim adalah Lany Jaya dan Yalimo
sebanyak 2 kursi. Sedangkan Nduga, Intan Jaya dan Jayawijaya masing-
masing 1 kursi.
Tidak hanya di Papua, akamodasi PKS terhadap kalangan non
muslim juga dilakukan di Bali. DPW Bali dan DPD tingkat
161 “Keterbukaan ala PKS”, dalam Kompas, 18 Juni 2010, 5
162 Dalam AD/ART PKS terdapat 6 jenjang keangotaan: anggota pemula, muda, madya, dewasa, ahli, dan purna.
Dengan menjadi partai “terbuka”, ditambah anggota terdaftar dan aktif. Arief Munandar, “Antara Jemaah dan Partai
Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu
2004”, 314.
Kabupaten/Kota juga merekrut pengurus PKS dari masyarakat beragama
Hindu. Menurut Ketua DPW PKS Bali (saat itu), keberhasilan PKS
meraup suara Pemilu juga berkat dukungan masyarakat non muslim.163
Wacana PKS parpol “terbuka” juga ditunjukkan ketika muncul ide
untuk menerima Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai kader. Ahok
adalah mantan Gubernur DKI Jakarta yang pernah dipidana (kurungan
tahanan) karena kasus penodaan al-Qur’an (agama Islam) menjelang
Pilgub Jakarta pada 2017. Saat itu, PKS mendesak pemerintah untuk
menghukum Ahok. Menjelang habis masa hukuman, politisi PKS,
Mardani Ali Sera, mewacanakan untuk menerima Ahok dengan syarat
bertaubat. Menurutnya, jika Ahok sudah dihukum dan bertaubat, berarti
Ahok sudah kembali “bersih”.164
Gagasan parpol “terbuka” oleh sebagian kader PKS dianggap akan
melunturkan ideologi mereka yang selama ini dikenal Islamis.165
Keterbukaan PKS dianggap akan menggeser simbol-simbol keagamanan
partai. Namun di sisi lain, menjadi “partai terbuka” adalah strategi
politik meraih suara yang lebih banyak dari kalangan non muslim.166
Namun demikian, anggapan itu dibantah oleh Abdul Munir
Mulkan. Menurut Mulkan gagasan parpol “terbuka” tidak akan
melunturkan PKS selama komposisi anggota Majelis Syura tidak diisi
oleh kader non muslim. Jika keanggotaan Majelis Syura sudah diisi oleh
kalangan non muslim, maka PKS dengan jelas merubah ideologinya.167
Wacana parpol “terbuka” di PKS telah memunculkan tiga
pandangan para kader. Arief Munandar menyebutkan terdapat tiga
pandangan: mendukung, netral dan menolak parpol “terbuka”. Berikut
163 Adi Prayitno-Sungaidi, “Paradoks Partai Modern: Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera (PKS)”, 164.
164 “PKS Siap Terima Ahok Jadi Kader Dakwah”, http://politik.rmol.co/read/2018/07/12/347499/PKS-Siap-Terima-
Ahok-Jadi-Kader-Dakwah-, diakses pada 17/7/2018. 17.10 wib. 165
Firman Noor, Perpecahan dan Soliditas Partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS di Dekade Awal
Reformasi, (Jakarta: LIPI Press, 2015), 271 166
Nur Budi Hariyanto, “PKS dan Politik Double Track”, Opini dalam Republika, 23 Februari 2011, 2 167
Tim Litbang Kompas, Partai Politik Indonesia 1999-2019: Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa, (Jakarta:
Kompas Media Nusantara, 2016), 72
tabel pandangan dan sikap kader PKS terhadap gagasan parpol
“terbuka”.168
Kelompok kader Pandangan kader
Mendukung gagasan partai
“terbuka”
PKS memang melakukan
komunikasi politik yang
terbuka dengan semua pihak
Dengan label “Partai Terbuka”
PKS akan memiliki pasar yang
lebih luas
Jangankan masuk partai, masuk
agama saja sifatnya terbuka
Hal tersebut ditangkap sebagai
sinyal yang positif oleh publik
eksternal bahwa PKS sekarang
bersedia deal dengan siapa saja,
terlepas latar belakang
ideologinya
Netral terhadap gagasan partai
“terbuka”
Merupakan strategi “lompatan
tinggi” yang penuh risiko. Ada
peluang membuat PKS diterima
publik yang lebih luas. Namun
juga ada peluang PKS
ditinggalkan sebagian kadernya
yang kecewa, apalagi dalam kultur PKS yang minim diskusi
Sejak dahulu PKS bersikap
terbuka. Namun seterbuka-
terbukanya, PKS tetap saja
Partai Kader, sehingga tidak
ada urgensinya disampaikan
secara bombastis di publik
sehingga ditangkap publik
sebagai anti tesis dari ketertutupan
Makna terbuka tetap dalam
168
Arief Munandar, “Antara Jemaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004”, 312
kerangka sebagai Partai Dakwah
Menolak gagasan partai Wacana tersebut bukan
“terbuka” keputusan Majelis Syura yang kemudian disosialisasikan kepada publik dengan cara yang layak, sehingga membingungkan publik Wacana “Partai Terbuka” akan mendistrosi identias PKS sebagai Partai Islam sehingga menjadi seperti beberapa partai lain yang tidak jelas “jenis kelaminnya” Makna “Partai Terbuka” tidak jelas. Jika maknanya terbuka sesuai UU tidak ada yang istimewa, sehingga tidak urgensinya dinyatakan secara eksplisit Merupakan “kejahatan ideologi”, karena akan menyempitkan kontinum ideologi sehingga menyuburkan pragmatisme
Keterbukaan PKS dalam momentum elektoral menurut Adi Prayitno
adalah upaya PKS menunjukan kepada publik bahwa PKS tidak terbatas
pada kelompok tertentu, meminjam istilah Adi sebagai kelompok “Ana-
Antum dengan celana mengatung”. PKS juga ingin merubah dan
meluruskan anggapan sebagaian orang yang menganggap PKS sebagai
partai “Taliban”, terkesan eksklusif.169
Menjadi parpol “terbuka” ala PKS menurut Burhanuddin adalah
pilihan realistis jika PKS ingin mendulang suara lebih banyak. Hal itu
menjadi bagian dari pencitraan PKS. Namun begitu, PKS menurut
Burhanuddin menghadapi dua tantangan utama. Pertama, PKS harus
169 Adi Prayitno-Sungaidi, “Paradoks Partai Modern: Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera (PKS)”, 160.
mampu meyakinkan kader dan simpatisan mereka yang militan, bahwa
parpol “terbuka” tidak akan merubah kemitmen dan keberpihakan
terhadap Islam. Terkait tantangan pertama ini, PKS harus mampu
menjelaskan dengan baik strategi dan pilihan “terbuka” karena
menimbulkan resistensi yang cukup tinggi. PKS harus berhitung dengan
menjadi “terbuka”, berapa massa pemilih yang akan bergabung dan
meninggalkan PKS. Jangan lantas dengan memilih menjadi parpol
“terbuka” PKS justru kehilangan basis pemilih mereka yang dikenal
bercirikan kaum muda, perkotaan, dan terdidik serta militan. Kedua,
PKS juga harus mampu meyakinkan pemilih kalangan nasionalis dan
sekuler, bahwa gagasan parpol “terbuka” bukan isapan jempol semata.
PKS harus menunjukkan sensivitasnya terhadap isu-isu yang tidak hanya
menyangkut hajat Islam, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia
(dalam hal ini minoritas).170
Meski kesan sebagai parpol “terbuka” mulai dilekatkan pada PKS,
menurut Adi masih terdapat “setengah hati” keterbukaan PKS.
Menurutnya PKS hanya terbuka pada memontum elektoral. Keterbukaan
pada moment elektoral seharusnya diiringi dengan penanaman wawasan
kebangsaan (keindonesiaan) yang dilakukan pada pendidikan kader.
Artinya, isu-isu tentang kebhinekaan dan demokrasi harus menjadi main
issue di PKS.171
Wacana perdebatan dan konflik perbedaan pendapat antarkader di
atas telah menjadi perhatian Majelis Syura PKS. Sebagai pihak yang
paling otoritatif dalam menyelesaiakan persoalan, Majelis Syura
kemudian yang mengambil tindakan mendinginkan para pihak yang
berkonflik atas gagasan partai “terbuka”.172
Dalam perjalanan PKS, meski diwarnai konflik internal, pilihan
menjadi partai terbuka memang menjadi realistis dalam konteks politik
praktis. Pilihan itu akhirnya merubah frame pandangan orang bahwa
PKS adalah partai eksklusif. Dengan menjadi “terbuka”, PKS lebih bisa
170
Burhanuddin Muhtadi, Dilema PKS: Suara dan Syariah, 249. 171
Adi Prayitno-Sungaidi, “Paradoks Partai Modern: Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera (PKS)”, 173. 172
Firman Noor, Perpecahan dan Soliditas Partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS di Dekade Awal
Reformasi, 271
leluasa melakukan penjajakan politik ke berbagai kalangan, tidak
terbatas kelompok Islam saja.
2. Konflik Internal PKS: Dilema Koalisi Dalam Kabinet
Indonesia Bersatu (KIB) II
Moshe Maor dalam penelitiannya mengemukakan bahwa koalisi di
parlemen (terutama di negara penganut sistem parlementer) ternyata bisa
berdampak pada terjadinya konflik internal parpol. Temuan Maor
tersebut tampaknya relevan dalam konteks Indonesia, yakni koalisi yang
dibangun beberapa parpol di DPR. Contoh dari kasus ini misalnya
terjadi di PKS pada 2012-2013.
Pada Pemilu 2009, PKS menentukan berkoalisi dengan Partai
Demokrat dan beberapa parpol lain. Saat itu, PKS menjadi penyokong
pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)- Budiono,
yang disebut Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Di tengah berjalannya
pemerintahan, terjadi kesenjangan hubungan antara PKS dengan parpol
yang tergabung dalam KIB II.
Sejak 2011 hubungan PKS dengan Partai Demokrat dikabarkan
merenggang akibat sikap politik di DPR yang sering berseberangan. Saat
itu, koalisi parpol pendukung pemerintah SBY –terutama Golkar dan
PKS- sering tidak sepaham atas sebuah keputusan yang diambil
pemerintah.173
Pada Maret 2012, pemerintah SBY melakukan perubahan terhadap
Undang-undang (UU) No. 22 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN). Dalam draf RUU APBNP tersebut terdapat
salah satu perubahan yang krusial yaitu pengaturan pada pasal 7 ayat
(6a) yang menyebut pemerintah dapat menaikkan harga bahan bakar
minyak (BBM) bersubsidi jika terjadi fluktuasi harga minyak mentah
dunia sebesar 15 persen dalam kurun waktu enam bulan. Rencana
pemerintah ini ditolak beberapa fraksi terutama fraksi oposisi
pemerintah, PDIP dan Gerindra. Bahkan, fraksi yang tergabung dalam
173 “Golkar Dipastikan Tetap di Dalam Koalisi, PKS Memperkirakan SBY Melepas Mereka”, dalam Republika, 9
Maret 2011, 4.
KIB II, yaitu PKS, juga ikut menolak karena beranggapan rencana
kebijakan itu tidak tepat dan sangat merugikan masyarakat.174
PKS beranggapan bahwa harga BBM bersubsidi baru bisa dinaikan
jika terjadi fluktuasi harga minyak mentah dunia sebesar 20 persen. Hal
ini seperti dikemukakan sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim.175
Akibat sikap PKS tersebut, PKS sempat menghadapi konflik
dengan parpol koalisi pendukung pemerintah SBY. Hal ini terjadi karena
PKS tidak mendukung kebijakan pemerintah yang menaikkan harga
bahan bakar minyak (BBM). Saat itu parpol koalisi memojokkan PKS
dan meminta PKS keluar dari koalisi. Tak pelak, internal parpol pun
terpecah menyikapi persoalan ini. Muncul desakan beberapa orang agar
PKS keluar koalisi.176
Rencana kebijakan penaikan harga BBM oleh pemerintah memicu
aksi unjuk rasa yang dilakukan berbagai pihak, serikat pekerja hingga
mahasiswa. Dalam beberapa hari jelang rapat paripurna DPR, unjuk rasa
silih berganti mewarnai halaman gedung DPR. Bahkan, unjuk rasa yang
dilakukan di depan DPR kerap berujung bentrok, hingga membuat pagar
DPR jebol. Tak hanya di DPR, unjuk rasa juga secara masif terjadi
diberbagai daerah, Makassar, Malang, Purwokerto, Medan dan lain-
lain.177
Pengambilan keputusan terhadap rencana kenaikan BBM subsidi
tersebut akhirnya dilakukan dengan voting, parpol pendukung
pemerintah “menang” meski tak didukung PKS. Meski BBM subsidi
tidak naik pada April 2012, namun UU tersebut mengamanatkan
pemerintah bisa menaikkan harga jika terjadi fluktuasi harga minyak
mentah sebesar 15 persen dalam kurun waktu enam bulan. Pengesahan
RUU APBNP tersebut disambut gembira Presiden SBY.178
Menurut
Yusril Ihza Mahendra, Pasal 7 UU APBNP tersebut melanggar UUD
174 “Harga BBM Tak Naik 1 April”, dalam Kompas, 31 Maret 2012, 1 dan 15.
175 “Lobi Alot, PKS Patok Persentase Tinggi”, dalam Koran Tempo, 31 Maret 2012, A2
176 Erwyn Kurniawan, Masihkan PKS Bermasa Depan?, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2013), 38.
177 “Bentrok Berlangsung Hingga Malam Hari”, dalam Kompas, 31 Maret 2012, 1 dan 15.
178 “Naikkan BBM Opsi Terakhir”, dalam Kompas, 31 Maret 2012, 1 dan 11.
1945, dan ia akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi
(MK).179
Salah satu yang menjadi perhatian penulis dalam kaitannya dengan
penelitian ini adalah: sikap PKS yang tak sejalan dengan kawan-kawan
koalisi pendukung pemerintah. Sikap PKS yang membelot dari koalisi
pemerintah tidak hanya mengundang konflik antara PKS dengan parpol
koalisi, tetapi juga dalam internal PKS sendiri. Dan, konflik ini terjadi
hingga 2013 ketika pemerintah berencana menaikkan harga BBM
subsidi dan menggantinya dengan pemberian bantuan langsung pada
masyarakat.
Berkenaan dengan posisi PKS dihadapan parpol koalisi, PKS
mendapat berbagai desakan untuk mundur dari koalisi. Hal ini kerap
dilontarkan oleh beberapa politisi Partai Demokrat karena mereka
merasa dikhianati. Andi Nurpati, salah seorang politisi Demokrat
menyampaikan bahwa dalam konteks berkoalisi, keputusan yang
dilakukan PKS akan berkonsekuensi pemberian sanksi dari Setgab
Koalisi.180
PKS sendiri menyatakan siap keluar dari koalisi KIB II atas sikap
yang berbeda dengan parpol pendukung. Hal tersebut dinyatakan, Lutfi
Hasan Ishak, Presiden PKS pada penutupan Musyawarah Kerja Nasional
PKS di Medan, Rabu 28 Maret 2012.181
Wacana kenaikan harga BBM subsidi terus berlanjut pada 2013. Di
internal PKS pun terjadi konflik akibat kebijakan yang akan diputuskan
di parlemen mengenai rencana kenaikan BBM. Para menteri KIB II dari
PKS gencar melakukan sosialisasi kenaikan harga BBM. Tifatul
Sembiring, Menteri Komunikasi dan Informasi yang merupakan anggota
Dewan Syura PKS mengemukakan bahwa ia akan mensosialisasikan
rencana kenaikan harga BBM itu ke internal PKS. Tak hanya ke PKS,
179 “Pasal 7 Ayat 6A Dinilai Melanggar Konstitusi”, dalam Republika, 1 April 2012, 1.
180 “Demokrat Persilakan PKS Keluar Koalisi”, https://nasional.tempo.co/amp/393262/demokrat-persilakan-pks-
keluar-koalisi, diakses pada 19/2/2018. 09.13 wib. 181
“PKS Siap Keluar dari Koalisi”, https://nasional.tempo.co/read/393223/pks-siap-keluar-dari-koalisi, diakses pada 19/2/2018. 09.15 wib.
Tifatul bahkan merupakan tim pemerintah yang bertugas
mensosialisasikan penyesuaikan harga BBM ke seluruh masyarakat.182
Tifatul lebih lanjut mengemukakan bahwa perdebatan tentang
kenaikan harga BBM tersebut sudah clear di internal PKS. Hasil rapat
petinggi PKS pada 12 Juni 2013 sepakat bahwa DPP PKS mengambil
sikap menyerahkan sepenuhnya urusan kenaikan harga BBM kepada
pemerintah. Sementara itu, elit PKS di DPR berpandangan sebaliknya,
mereka tetap menolak kenaikan harga BBM. Hal ini seperti
dikemukakan Ketua DPP PKS, Nasir Jamil yang menegaskan komitmen
PKS bersama rakyat menolak kenaikan harga BBM subsidi.183
Konflik internal PKS dalam menyikapi kebijakan yang diambil
oleh parpol koalisi agaknya sejalan dengan temuan Maor, bahwa koalisi
di parlemen yang dalam suatu waktu hendak mengambil keputusan
terkadang menimbulkan konflik di internal parpol yang tergabung dalam
koalisi. Perbedaan pandangan yang terjadi antaranggota internal parpol
yang tergabung dalam koalisi sulit dihindarkan.
Dalam konteks PKS misalnya, terdapat konflik kepentingan
menyikapi langkah pemerintah yang diambil melalui parlemen. Pada
satu sisi, PKS berkepentingan menjaga kursi kabinet diduduki kadernya
sehingga harus “mati-matian” mendukung kebijakan pemerintah
sekalipun kebijakan tak populis. Pada sisi lain, PKS berkepentingan
menyuarakan aspirasi rakyat yang tidak menginginkan adanya kenaikan
harga BBM.
Dalam kasus konflik ini, PKS betul-betul sukses menghadapinya.
Pasalnya, PKS tetap mendapat jatah kursi dan konflik juga tidak
berbuntut panjang. Artinya, kedewasaan elit PKS diutamakan ketimbang
melarutkan diri dalam konflik.
3. Pemecatan Yusuf Supendi dan Perlawanan Terbuka
Sosok Yusuf Supendi bukan orang “sembarangan” di PKS. Ia
tercatat pernah menempuh pendidikan di Universitas Muhammad Ibnu
182 “Tifatul akan jelaskan kenaikan harga BBM ke internal PKS”,
https://nasional.sindonews.com/read/748093/12/tifatul-akan-jelaskan-kenaikan-harga-bbm-ke-internal-pks-
1370854106, diakses pada 19/2/2018. 09.15 wib. 183
“Internal PKS Saling Tuding”, http://m.republika.co.id/amp_version/molzuj, diakses pada 19/2/2018. 09.15 wib.
Saud, Riyadh, pada tahun 1979. Masa pendidikannya di Riyadh dimulai
dengan pahit. Yusuf sebetulnya berangkat di Riyadh pada 1977 secara
“nekad”. Ia berangkat ke Saudi bukan dengan visa sekolah karena
terbentur usia (saat itu ia berusia 19 tahun) dan belum layak berpergian
sendiri di Riyadh. Saat ia mengadukan nasibnya yang ingin bersekolah
kepada Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh, ia justru disuruh kembali
ke Tanah Air. Tekad Yusuf sudah bulat ia tidak kembali, dan tetap
bermukim di Saudi sehingga baru memulai kuliahnya pada 1979.184
Selama studi di Riyadh, ia terbilang mahasiswa yang aktif menjalin
persahabatan dengan mahasiswa dari berbagai negara, seperti: Ahmad
Totonji (Irak, Anwar Ibrahim (Malaysia) dan Ismail Luthfi (Rektor
Universitas Islam Yalla Thailand). Salah satu prestasi gemilangnya
adalah saat menjadi ketua mahasiswa Asia Tenggara di Riyadh. Pada
tahun 1985, Yusuf kembali ke Indonesia dan mendirikan gerakan
Tarbiyah bersama rekan sekolahnya, Salim Segaf Al-Jufrie.185
Di awal kembalinya ke Tanah Air, selain mendirikan gerakan
Tarbiyah, Yusuf juga mendirikan berbagai macam yayasan “Tarbiyah”
antara lain, Ma’had Al-Hikmah di Jakarta dan Darul Hikmah di Bekasi.
Melalui yayasan dan gerakan Tarbiyah terebut, Yusuf dan rekan-
rekannya merekrut anggota dan dididik secara ketat dan terorganisir.
Meletusnya aksi reformasi 1998 mengundang keprihatinan para aktivis
Tarbiyah itu. Merasa terpanggil untuk menjadi bagian dari reformasi,
pada Mei 1998, gerakan Tarbiyah bertansformasi menjadi partai, Partai
Keadilan (PK). Yusuf merupakan salah satu pendiri PK, dan mendapat
posisi bergengsi, sebagai anggota Majelis Syuro dan Wakil Ketua
Dewan Syariah (pengadilan atau mahkamah partai).186
Seiring berjalannya waktu, lazimnya sebuah organisasi, konflik
pun tidak terhindari. Konflik antara Yusuf dengan elit PKS187
bermula
184 Yusuf Supendi, Replik Pengadilan: Yusuf Supendi Menggugat Elit PKS, x
185 Syahrul Hidayat, “Managing Moderation: The AKP in Turkey and The PKS in Indonesia”, (Disertasi Universitas
Exeter, Inggris, 2012), 230. Lihat juga dalam: Yusuf Supendi, Replik Pengadilan: Yusuf Supendi Menggugat Elit PKS, xi 186
Yusuf Supendi, Replik Pengadilan: Yusuf Supendi Menggugat Elit PKS, xii 187
Pada buku berjudul Replik Pengadilan: Yusuf Supendi Menggugat Elit PKS, Yusuf menyebutkan beberapa orang
yang menjadi tergugat dalam gugatannya ke Pengadilan Jakarta Selatan. Mereka adalah: Hilmi Aminuddin
(Tergugat I), Salim Segaf Al-Jufrie (Tergugat II), Surahman Hidayat (Tergugat III), Tifatul Sembiring (Tergugat
dari keputusan untuk menentukan dukungan pada Pilres 2004. Suara di
internal PKS terpecah, sebagian mendukung capres Amin Rais, dan
sebagian lain mendukung Wiranto. Namun, mayoritas mendukung Amin
Rais.
Dalam menentukan pilihan itu, dilakukan musyawarah tiga
lembaga tinggi PKS, Majelis Pertimbangan Partai (MPP), Dewan
Syariah Pusat (DSP) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Rapat itu tidak
dilakukan sekali, tapi berkali-kali, di Hotel Santika Jakarta (29 Mei
2004), di Gedung Inti Fauzi (30 Mei 2004) dan di Pesantren Nurul Fikri
Anyer Serang (9 Juni 2004). Dari rangkaian beberapa kali rapat, nama
Amin Rais tetap unggul dari Wiranto. Namun, Majelis Syuro selalu
membatalkan keputusan tetap hasil musyawarah itu. Pada rapat-rapat
tersebut muncul dugaan adanya aliran dana dari Wiranto sebesar Rp. 21
miliar dan dana dari Sutrisno Bachir yang saat itu menjadi Ketua Umum
PAN (partai yang didirikan oleh Amin Rais).188
Sejak konflik penentuan koalisi pencapresan tersebut, intensitas
perseteruan Yusuf dengan beberapa elit PKS semakin tajam. Ia akhirnya
dijatuhi hukuman skorsing pada 26 Mei 2005 oleh PKS.189
Pemberian
sanksi dari PKS berlanjut pada 17 November 2008, ketika itu Yusuf
diberhentikan dari keanggotaan Majelis Syuro. Sejak saat itu, seluruh
kader PKS dilarang berkomunikasi dan berhubungan dengan Yusuf dan
beberapa rekannya seperti Ihsan Tanjung, Fathuddin Ja’far, Syamsul
Balda, dan Mashadi. Berbagai DPW menyerukan kader-kader untuk
tidak lagi mengundang Yusuf dalam acara-acara kepartaian.190
Pada 29 Oktober 2010, Yusuf diberhentikan sebagai kader PKS
oleh PKS. DPP PKS memutuskan memecat Yusuf karena ia dianggap
menggangu istri orang sehingga menyebabkan perceraian. Selain itu,
Yusuf diduga menggelapkan dana bantuan kepada anak yatim.
Pemecatan itu sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan DPP PKS
No. 115/SKEP/DPP-PKS/1430. Atas keputusan ini, Yusuf mengaku
IV), Ma’mur Hasanuddin (Tergugat V), Aus Hidayat Nur (Tergugat VI), Fahri Hamzah (Tergugat VII), Ahli Waris
Almarhum Rahmat Abdullah (Tergugat VIII), Anis Matta (Tergugat IX), Lutfi Hasan Ishaq (Tergugat X). 188
Yusuf Supendi, Replik Pengadilan: Yusuf Supendi Menggugat Elit PKS, xix 189
Yusuf Supendi, Replik Pengadilan: Yusuf Supendi Menggugat Elit PKS, xxi 190
Yusuf Supendi, Replik Pengadilan: Yusuf Supendi Menggugat Elit PKS, xiv
diperlakukan tidak adil oleh DPP. Soal anggapan sebagai “tukang
ganggu” rumah tangga orang lain yang menyebabkan perceraian, Yusuf
tegas menolak. Demikian juga soal penggelapan dana anak yatim, Yusuf
mengakui memang meminjam dana dari sebuah yayasan untuk
berkampanye, tapi dana itu sudah dikembalikan. Yusuf juga kecewa
karena keputusan DPP tidak memberi ruang pembelaan bagi Yusuf.
“Perang” Yusuf berlanjut ketika ia melaporkan Lutfi Hasan Ishaq ke
Badan Kehormatan (BK) DPR RI dengan dalih bahwa Lutfi telah
melakukan pelanggaran etika sebagai anggota dewan yang menuduh
Yusuf perusak rumah tangga orang.191
Firman Noor mencatat bahwa pemecatan Yusuf juga akibat
ketidakpatuhannya kepada partai. Yusuf juga telah melanggar ketentuan
mengenai bantuan finansial yang harus ia bayarkan selama menjadi
anggota DPR. Akibat pemecatan ini, menurut Firman, muncul anggapan
PKS menjadi partai yang otoriter karena berani memecat kader yang
kritis dan salah satu pendirinya.192
Sejak bergejolak konflik Yusuf dengan elit PKS, Yusuf terus
membuka “borok” PKS.193
Sebagai contoh ia membeberkan bahwa
pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari Presiden PKS karena terpilih
ketua MPR tidak pernah terjadi. Menurut Yusuf, Hidayat bukan mundur,
tetapi diundurkan dari Presiden PKS.194
Yusuf bahkan “menyerang”
Hilmi Aminuddin secara personal. Ia menyebut Hilmi sebagai pentolan
Negara Islam Indonesia (NII) yang disekolahkan ke Madinah oleh Ali
Murtopo.195
Ia pun pernah melaporkan Sekjen PKS Anis Matta ke KPK
atas dugaan penggelapan uang partai pada 21 Maret 2011. Menurut
Yusuf, pada Pilkada DKI Jakarta 2007, PKS mendapat setoran dari
Adang Darojatun, seorang jenderal Polri yang mencalonkan diri melalui
191
Yusuf Supendi, Replik Pengadilan: Yusuf Supendi Menggugat Elit PKS, xiv-xxi 192
Firman Noor, Perpecahan dan Soliditas Partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS di Dekade Awal
Reformasi, 263 193
Achmad Fachrudin, “Penyelesaian Sengketa Internal Partai yang Demokratis”, dalam Prosiding Konferensi
Nasional Hukum Tata Negara Ke-3, “Demokratisasi Partai Politik di Indonesia”, Padang-Bukittinggi, 5-8
September 2016, 915 194
Yusuf Supendi, Replik Pengadilan: Yusuf Supendi Menggugat Elit PKS, 43 195
Dalam Replik Pengadilan, Yusuf berkali-kali menyebut Hilmi sebagai anggota NII dan disekolahkan oleh Ali
Murtopo. Yusuf Supendi, Replik Pengadilan: Yusuf Supendi Menggugat Elit PKS, 99.
PKS. Adang telah menyetorkan uang mahar ke PKS sebesar 40 miliar.
Tetapi uang tersebut digelapkan oleh Anis Matta 10 miliar.196
Setelah mengajukan gugatan ke pengadilan perihal pemecatannya,
akhirnya Yusuf menerima hasil keputusan Majelis Hakim. Tanggal 14
Februari 2012 mungkin menjadi hari yang tidak diinginkan Yusuf.
Pasalnya gugatannya ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim. Saat itu,
Yusuf mengajukan gugatan dengan nilai sebesar Rp. 42,7 miliar kepada
sepuluh petinggi PKS. Ia merasa dirugikan atas pemecatan dirinya dari
PKS.197
Gugatan yang ditolak pengadilan membuat Yusuf geram dan
kecewa. Merasa tidak terima atas keputusan Majelis Hakim di
pengadilan Jakarta Selatan, Yusuf melaporkan Majelis Hakim yang
mempimpin sidang ke Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung
(MA).198
Setelah Ketua Umum PKS, Lutfi Hasan Ishaq ditetapkan sebagai
tersangka kasus suap daging impor pada awal 2013, pucuk pimpinan
PKS akhirnya dijabat Anis Matta. Yusuf pesimis jika PKS dipimpin
Anis. Ia bahkan bersesumbar pasca Pemilu 2014, PKS akan punah dan
bubar. Bagi Yusuf, Anis yang telah membawa partai ini menjadi terbuka
membuat PKS semakin elitis, dan tidak mencerminkan partai dakwah.199
Pemecatan Yusuf dari PKS ternyata tidak membuat “nyali”
politiknya redup. Yusuf pada Maret 2013 menyatakan kepada khalayak
bahwa dirinya telah bergabung ke partai Hanura, partai yang didirikan
Wiranto.200
Ia pun turut menjadi caleg dari Partai Hanura pada Pemilu
196 “Kemelut dalam PKS: Yusuf Supendi Laporkan Anis Matta ke KPK”, dalam Kompas, 22 Maret 2011, 5
197 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 1930 K/Pdt/2013. Lihat pula dalam: “Gugatan Yusuf Supendi
kepada 10 Petinggi PKS Ditolak”,
http://nasional.kompas.com/read/2012/02/14/13081586/Gugatan.Yusuf.Supendi.kepada.10.Petingi.PKS.Ditolak,
diakses pada 10/7/2017. 15.05 wib 198
“Gugatan Ditolak, Yusuf Supendi Siap Laporkan Hakim ke MA dan KY”,
http://lifestyle.kompas.com/read/2012/02/14/16182336/gugatan.ditolak.yusuf.supendi.siap.laporkan.haki
m.ke.ma.dan.ky , diakses pada 25/7/2017. 09.11 wib 199
“Yusuf Supendi: Dipimpin Anis, PKS Bakal Punah”,
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/02/03/18081776/yusuf.supendi.dipimpin.anis.pks.bakal.punah, diakses
pada 10/7/2017. 15.05 wib 200
“Yusuf Supendi Bergabung ke Hanura”,
http://nasional.kompas.com/read/2013/03/15/11161019/Yusuf.Supendi.Bergabung.ke.Hanura, diakses pada
10/7/2017. 15.05 wib
2014 lalu di Daerah Pemilihan Jawa Barat V yaitu Kabupaten Bogor
dengan nomor urut 1.201
Bergabungnya Yusuf ke Hanura di bawah pimpinan Wiranto saat
itu mungkin mengundang banyak tanya. Pasalnya, pada Pilpres 2004,
Yusuf mendukung pencapresn Amin Rais ketimbang Wiranto. Bahkan ia
mengkritik Hilmi yang berupaya mengarahkan dukungan PKS ke
Wiranto.
Konflik Yusuf dan elit PKS yang membuat Yusuf membuka
“borok” PKS sangat merugikan PKS. Burhanuddin Muhtadi
menggambarkan bahwa akibat konflik ini, kredibilitas PKS jatuh dan
“defisit kepercayaan publik”. Anggapan PKS sebagai “partai bersih”
kini diragukan.202
Jika ditelaah kronologi konflik Yusuf VS elit PKS ini,
semua bermula dari kesepakatan dalam mengusung capres pada 2004.
Dalam beberapa musyawarah, terpilih Amin Rais, namun keputusan itu
“dianulir” sepihak oleh Hilmi dan menganggap tidak mengikat. Dari
tarik-menarik kepentingan pencapresan ini, muncul dugaan adanya
aliran uang ke elit PKS, baik yang datang dari Amin maupun Wiranto.
Menjelang Pemilu 2019, Yusuf Supendi bergabung ke PDI-
Perjuangan. Hal ini terungkap dari keterangan pers yang ia berikan pada
17 Juli 2018 saat pendaftaran caleg ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Yusuf mengaku telah memikirkan matang-matang niat nyaleg-nya
melalui PDI-Perjuangan. Menurutnya, pemilih PDI-Perjuangan adalah
merupakan pemilih muslim, bahkan dari kalangan santri. Atas dasar itu,
Yusuf memantabkan bergabung ke partai berlambang kepala Banteng
tersebut.203
Keputusan Yusuf ini mungkin mengagetkan beberapa pihak
meski ia sendiri telah dipecat PKS. Tidak lama setelah pencalonannya
sebagai caleg DPR RI dari PDIP, berita duka datang. Yusuf wafat akibat
201 Dokumen Pribadi, Berkas Pencalegan Formulir Model BB 11, diunduh dari:
http://dct.kpu.go.id/images/dokumen/DPR/3205/10/01.pdf. lihat juga dalam: “Pendiri PKS Yusuf Supendi Jadi
Caleg Hanura Dapil Bogor”, http://news.liputan6.com/read/536114/pendiri-pks-yusuf-supendi-jadi-caleg-hanura-
dapil-bogor, diakses pada 31/1/2018. 12.38 wib 202
Burhanuddin Muhtadi, Dilema PKS: Suara dan Syariah, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), 218 203
“Daftar Calon Ala Manchester City”, dalam Majalah Tempo, 29 Juli 2018, 31
serangan jantung. DPP PKS pun mengirimkan ucapan dukacita kepada
mantan pendiri PK tersebut.204
4. Pemecatan Fahri Hamzah, Perlawanan dan Perang Terbuka
Fahri Hamzah dikenal sebagai politisi PKS “tulen”. Mungkin, bagi
sebagian orang yang awam politik, Fahri lebih dikenal sebagai politisi
PKS daripada ketua umumya. Karir Fahri dimulai saat ia bersama aktivis
lainnya mendirikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia
(KAMMI) dan menjabat sebagai ketua umum perdana. Fahri adalah
politisi PKS kombinasi aktivis dan intelektual.205
Sebagai politisi, Fahri dikenal ceplas ceplos. Berbagai pernyataan
kontroversial kerap keluar dari mulutnya. Salah satu pernyataan
kontroversi adalah ketika ia menganggap bahwa ide peringatan “Hari
Santri” yang direncanakan capres Joko Widodo dalam Pilpres 2014
sebagai ide “sinting”. Pernyataan itu dituliskan Fahri melalui akun
twitter.206
Pada Pilres 2014, Joko Widodo berpasangan dengan Yusuf
Kalla bertarung melawan Prabowo Subianto yang berpasangan dengan
Hatta Rajasa. Fahri saat itu merupakan tim sukses pasangan Prabowo-
Hatta. Pernyataan Fahri mengundang protes keras dari kalangan santri.
Pada akhirnya, pernyataan itu berbuah simalakama bagi capres yang
didukung Fahri, Prabowo Subianto.
Pernyataan Fahri juga berbuntut negatif pada PKS. Di beberapa
daerah, kantor PKS menjadi sasaran aksi demo warga. Mereka marah
akibat pernyataan Fahri. Salah satu aksi demo warga dilakukan di depan
kantor DPW PKS Banten. Aksi yang dilakukan kelompok santri yang
menamakan Pergerakan Santri Ahlusunnah Waljamaah Banten itu
menyebut bahwa Fahri telah menghina kaum santri.207
Setelah Pemilu 2014, Fahri mendapat jabatan yang istimewa,
Wakil Ketua DPR RI. Jabatan itu tidak lantas membuat Fahri lepas dari
kontroversi. Sebagai Wakil Ketua DPR, Fahri tetap sering melontarkan
204 “Salah Satu Pendiri PKS Yusuf Supendi Berpulang”, dalam Kompas, 4 Agustus 2018, 2
205 “Profil Fahri Hamzah”, http://www.fahrihamzah.com/profil, diakses pada 24/7/2017. 17.51 wib
206 “Menyalurkan Energi Akar Rumput”, dalam Media Indonesia, 4 Juli 2014
207 “Kantor PKS Didemo Santri”, http://www.bantenraya.com/utama/6673-kantor-pks-didemo-santri, diakses
pada 25/7/2017. 09.21 wib
pernyataan kontroversi. Pernyataan Fahri yang mengejutkan adalah
menganggap bahwa anggota DPR rada-rada blo’on (bodoh). Pernyataan
ini membuat marah mayoritas anggota DPR sehingga membuat mereka
melaporkan Fahri ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.208
Selain itu, beberapa pernyataan Fahri yang kontroversial dan
menjadi bahan pertimbangan PKS untuk memberhentikannya antara
lain: ingin membubarkan KPK, siap pasang badan terhadap proyek-
proyek DPR, terlalu berlebihan membela Setya Novanto, mencibir
orang-orang yang menolak revisi UU KPK.209
Jika ditelusuri, Fahri memang kerap melontarkan ungkapan
kontroversi terhadap KPK. Pernyataan Fahri yang menohok KPK sudah
terjadi sejak 2011 silam. Saat itu ia menjadi wakil ketua Komisi III
DPR. Dalam sebuah rapat dengan Polri, Kejaksaan dan KPK, Fahri
membuat pernyataan menggemparkan, “Bubarkan KPK”.210
Langkah untuk “menjinakkan” Fahri agar lebih soft membuat
pernyataaan beberapa kali dilakukan elit PKS, Ketua Majelis Syura.
Selain soal pernyataan-pernyataan yang keluar dari mulut Fahri, Majelis
Syura juga mencermati komunikasi Fahri dengan partai yang dinilai
perlu perbaikan. Majelis Syura juga meminta “kerelaan” agar Fahri
mundur dari Wakil Ketua DPR dan akan memberikan posisi lain yang
strategis. Pada 23 Oktober 2015, Majelis Syura memanggil Fahri untuk
memberi arahan. Fahri pun siap menjalankan semua arahan partai.211
Dalam perkembangannya, pola komunikasi Fahri tetap tidak
berubah. Pada 1 Desember 2015 ia pun dipanggil menghadap Majelis
Syura. Majelis Syura menagih janji Fahri yang sebelumnya bersedia
mundur dari Wakil Ketua DPR. Tapi pada kesempatan kali ini, secara
mengejutkan Fahri tidak mau mundur dan berpikir ulang terhadap
permintaan Majelis Syura. Alasan Fahri menolak mundur adalah
208 A. Zaini Bisri, “Pemecatan Fahri Hamzah”, dalam Opini Suara Merdeka, 10 April 2016
209 DPP PKS, “Penjelasan DPP Partai Keadilan Sejahtera Tentang Pelanggaran Disiplin Partai yang Dilakukan Oleh
Saudara Fahri Hamzah”, (Jakarta: DPP PKS, 2016), 2. Lihat pula dalam: Formappi, Evaluasi Kinerja DPR RI Masa
Sidang IV Tahun Sidang 2015-2016: DPR Tanpa Hasil, Siapa Suruh Masa Sidang Pendek?, (Jakarta: Matraman,
2016), 3 210
Erwyn Kurniawan, Masihkan PKS Bermasa Depan?, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2013), 50. 211
DPP PKS, “Penjelasan DPP Partai Keadilan Sejahtera Tentang Pelanggaran Disiplin Partai yang Dilakukan Oleh
Saudara Fahri Hamzah”, 4
kekhawatiran akan adanya “kocok ulang” kursi Ketua DPR sehingga
jatah PKS bisa saja hilang. Dari pernyataan Fahri terlihat bahwa ia tidak
patuh pada Majelis Syuro PKS.
Berbagai kontroversi pernyataan dan sikap Fahri yang tidak mau
tunduk pada partai membuat elit PKS tak berkenan. DPP PKS meminta
Ketua Bidang Kaderisasi untuk mengadukan masalah Fahri kepada
Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO). Pada 26 Desember 2015,
Fahri secara resmi diadukan ke BPDO untuk kemudian diproses sesuai
dengan aturan yang berlaku di PKS. BPDO perpendapat bahwa Fahri
melakukan pelanggaran berat dan merekomendasikan pemberhentian
Fahri dari seluruh jenjang keanggotaan PKS.
Setelah diproses pada tingkat BPDO, persoalan Fahri dilimpahkan
ke Majelis Qadha PKS dan mendapat persetujuan Majelis Qadha.
Karena menyangkut pemberhentian anggota, maka persoalan dibawa ke
Majelis Tahkim. Majelis Tahkim sendiri adalah sebutan lain dari
Mahkamah Partai seperti yang telah diatur dalam UU No. 02 tahun 2011
tentang Partai Politik. Anggota Majelis Tahkim kemudian dipilih dalam
rapat DPP PKS pada 28 Januari 2016 dan disampaikan ke Kementerian
Hukum dan HAM.
Upaya mediasi antara DPP PKS dengan Fahri sebetulnya masih
terus dilakukan. Majelis Tahkim tidak lantas memutuskan atau
memvonis pemberhentian Fahri. Sebelum memutus, Majelis Tahkim
meminta teradu, Fahri untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan.
Namun kedua belah pihak sulit dipertemukan. Akibat “pembangkangan”
Fahri, Majelis Tahkim memutuskan memberhentikan Fahri dari seluruh
jenjang keanggotaan PKS pada 11 Maret 2016 melalui Surat No.
02/PUT/MT-PKS/2016. Keputusan ini bersifat mengikat.212
Setelah resmi memecat Fahri, PKS melakukan rotasi kursi wakil
ketua DPR dan menunjuk Ledia Hanifa Amaliah sebagai pengganti
Fahri di kursi wakil Ketua DPR. Pergantian Fahri ini juga dikaitkan
adanya rotasi ketua Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang didukuki
212 DPP PKS, “Penjelasan DPP Partai Keadilan Sejahtera Tentang Pelanggaran Disiplin Partai yang Dilakukan Oleh
Saudara Fahri Hamzah”, 15
kader PKS.213
Mahfudz Siddiq yang merupakan Ketua Komisi I diganti
dengan Abdul Kharis Almasyhari. Untuk diketahui, Siddiq dikenal
sebagai orang dekat Fahri.214
Pergantian Fahri juga menunculkan persepsi penggeseran
kelompok Anis Matta di PKS. Fahri memang dikenal merupakan loyalis
Anis. Selain itu, sikap kritis Fahri kurang berkenan di elit PKS.215
Terkait dengan isu penggeseran kubu Anis Matta, hal ini dibenarkan dan
dirasakan sendiri oleh Fahri. Ia sangat menyayangkan penggeseran
tersebut dikarenakan Anis Matta sebetulnya telah sukses menyelamatkan
PKS pada Pemilu 2014 lalu.216
Fahri yang berlatar belakang seorang aktivis kampus tidak gentar
dengan pemecatan dirinya. Ia balik melawan dengan mengajukan
gugatan perdata pemecatannya pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Fahri menolak dipecat dari PKS karena banyak membuat pernyataan
kontroversi. Menurutnya, apa yang disampaikan Fahri adalah dilindungi
konstitusi. Fahri juga melampiaskan kekecewaannya karena surat
pemberhentian bukan disampaikan secara resmi, melainkan hanya
melalui kurir.217
Terhadap pemecatannya, Fahri mengatakan bahwa pemecatan
bukan lantaran pernyataan konrtoversial saja yang sering diungkapan
Fahri. Menurutnya ada perbedaan konsepsi atas parpol yang dianggap
belum modern karena menggunakan pendekatan informal dan itu tidak
baik bagi kelembagaan politik yang akan mengantarkan tradisi
bernegara formal ke panggung kekuasaan. Oleh sebab itu, Fahri ingin
menahan supaya hal ini tidak diteruskan.218
Dalam sidang mediasi sebagai permulaan pengajuan Fahri, gugatan
perdata yang diajukan Fahri dinilai janggal oleh saksi ahli I Gede Pantja
Astawa yang dihadirkan dalam sidang mediasi tersebut. Gugatan perdata
yang diajukan Fahri tidak tepat. Menurut Aswata, karena konflik ini
213 “Posisi Fahri Terancam”, dalam Kompas, 4 April 2016, 2
214 “Copot Loyalis Fahri daari Ketua Komisi I DPR”, dalam Indo Pos, 27 Mei 2016, 6
215 “Dipecat PKS, Fahri Hamzah Balik Melawan, dalam Suara Karya, 5 April 2016, 1 dan 11.
216 Wawancara dengan Fahri Hamzah, Kafe Insomniak Tangerang Selatan, 4 April 2018
217 “Fahri: Mulutku Dilindungi Konstitusi”, dalam Suara Karya, 13 April 2016, 2
218 Wawancara dengan Fahri Hamzah, Kafe Insomniak Tangerang Selatan, 4 April 2018
adalah antara institusi parpol dan kader, sebaiknya diselesaikan di
internal parpol.219
Selain upaya membawa ke pengadilan yang dilakukan Fahri, ia
juga melaporkan tiga elit PKS ke Mahkamah Kehormatan Dewan
(MKD). Mereka adalah Hidayat Nurwahid (Ketua Majelis Tahkim),
Shohibul Iman (saat itu belum mengundurkan diri dari anggota DPR)
dan Surahman Hidayat. Menurut Fahri, Hidayat telah melanggar kode
etik karena memimpin sidang Majelis Tahkim PKS tanpa mendapat surat
keputusan dari Kemenkumham.220
Laporan Fahri ke MKD dianggap
sesuatu yang “aneh” karena membawa konflik internal partai ke DPR.
Lucius Karus peneliti dari Formappi menyebut bahwa tindakan Fahri
tersebut tidak tepat. Seharusnya konflik intenal ini diselesaikan melalui
mahkamah partai, bukan mahkamah dewan.221
Sementara gugatan di pengadilan tetap berjalan, upaya PKS
mengganti kursi Wakil Ketua DPR terus berjalan. DPP PKS melalui
Fraksi PKS mengajukan penggantian Fahri. Dalam berbagai
kesempatan, PKS terus menegaskan bahwa Fahri resmi dipecat dan
mendesak segera melantik Ledia Hanifah.222
Atas usulan PKS, pimpinan DPR tidak langsung memproses, tetapi
membentuk tim kajian untuk mengkaji status Fahri sebagai Wakil Ketua
DPR.223
Pembentukan tim kajian ini dinilai memperlambat usulan PKS.
Padahal, UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
(MD3), pasal 87 ayat (2) huruf e menyebutkan bahwa pemberhentian
Ketua DPR dapat dilakukan jika ada penarikan dari partainya.224
Politisi
PKS, Hidayat Nurwahid menyayangkan sikap pimpinan yang
219 “Konflik Fahri Hamzah dan PKS Seharusnya Diselesaikan di Internal Partai”,
http://nasional.kompas.com/read/2016/10/24/18312271/konflik.fahri.hamzah.dan.pks.seharusnya.diselesaikan.di.inte
rnal.partai, diakses pada 1/8/2017. 10.31 wib 220
“Hidayat Siap Hadapi Fahri ke MKD”, dalam, Suara Karya, 3 Mei 2016, 2. Lihat juga dalam: “Fahri Hamzah
Laporkan Petinggi PKS ke MKD”, dalam Koran Tempo, 30 April 2016, 6 221
“MKD Sulit Proses Aduan Fahri”, dalam Seputar Indonesia, 4 Mei 2016, 6 222
“Hidayat: Fahri Sudah Bisa Diberhentikan Dari DPR”, dalam Rakyat Merdeka, 20 April 2016, 3 223
“Tim Kaji Status Fahri Hamzah”, dalam Republika, 26 April 2016, 6 224
Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
membentuk tim kajian status Fahri dan mendesak pimpinan mematuhi
UU MD3.225
Lambatnya pencopotan Fahri dari kursi Wakil Ketua DPR
disanyangkan oleh Zainuddin Paru, Ketua Departemen Hukum dan
HAM DPP PKS. Menurut Zainuddin, pencopotan harus segera
dilakukan dan tidak perlu menunggu putusan pengadilan yang bersifat
tetap. PKS telah mencopot Fahri dari PKS dan posisi Fahri sendiri di
DPR tidak punya fraksi.226
Gugatan pemecatan Fahri di pengadilan diawali dengan sidang
mediasi pada 3 Mei 2016. Dalam gugatannya, Fahri menggugat
beberapa elit PKS yang menjadi tergugat, Presiden PKS Shohibul Iman,
Wakil Ketua Majelis Tahkim Hidayat Nurwahid, Ketua Dewan Syariah
Surahman Hidayat, Ketua BPDO Abdul Muis. Pada proses ini Fahri
menyayangkan sikap para tergugat yang tidak menghadiri sidang.227
Atas ketidakhadiran elit PKS dalam sidang mediasi, Fahri
menyebut bahwa Shohibul Iman terlalu sibuk dengan urusan PKS dan
DPR. Fahri kemudian meminta Shohibul sebaiknya mengundurkan diri
dari Presiden PKS karena merangkap jabatan sebagai anggota DPR.228
Sidang gugatan terhadap petinggi PKS yang diajukan Fahri
akhirnya dimenangkan Fahri. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan yang memimpin sidang pada 14 Desember 2016 menyatakan
pemecatan Fahri yang dilakukan BPDO adalah melanggar hukum. PKS
langsung merespon hasil keputusan pengadilan dan berencana
melakukan banding ke Mahkamah Agung (MA).229
Dengan putusan
pengadilan tersebut, Fahri mendesak agar DPP PKS mengembalikan
statusnya sebagai kader PKS.230
Konflik terbuka antara Fahri dan PKS terus mengemuka ketika
DPR menggulirkan hak angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK). Sidang paripurna pengesahan hak angket KPK saat itu dipimpin
225 “PKS Minta Pimpinan DPR Patuhi UU MD3”, dalam Bisnis Indonesia, 26 April 2016, 12
226 “Fahri Kehilangan Legitimasi”, dalam Media Indonesia, 11 April 2016, 3
227 “Fahri Sayangkan Petinggi PKS Tak Hadir”, dalam Republika, 4 Mei 2016, 3
228 “Fahri Minta Presiden PKS Mundur”, dalam Suara Karya, 10 Mei 2016, 2
229 “Pengadilan Negeri Jaksel Menangkan Fahri Hamzah”, dalam Kompas, 15 Desember 2016, 2
230 “Presiden PKS Didorong Taati Putusan Pengadilan”, dalam Rakyat Merdeka, 20 Desember 2016, 3
oleh Fahri dan diwarnai aksi keluar rapat (walk out) beberapa fraksi
seperti Gerindra dan PKS. Sikap PKS sendiri menolak hak angket
tersebut dan dengan tegas bahwa Fahri yang mendukung hak angket
adalah pendapat pribadi, bukan mewakili PKS.231
Buntut dari konflik Fahri dengan PKS dan posisinya sebagai Wakil
Ketua DPR belum juga diganti membuat Fraksi PKS di DPR menolak
sidang yang dipimpin Fahri. Sejak pencopotan Fahri yang tak juga
berhasil, beberapa sidang paripurna masih dipimpin Fahri. PKS
mengambil sikap jika sidang dipimpin Fahri, maka mereka menyatakan
walk out dari forum.232
Hal berbeda terlihat ketika sidang paripurna DPR RI pada 26
September 2017 yang dipimpin Fahri Hamzah dengan agenda
pembacaan hasil kinerja Pansus DPR RI hak angket KPK. Pada sidang
itu, anggota fraksi PKS tidak walk out. Mereka mengikuti agenda rapat.
Meski pada akhirnya ketika terjadi pengambilan keputusan tentang
perlunya perpanjangan atau tidak Pansus tersebut, anggota fraksi PKS
menyatakan walk out.233
Meski PKS menyatakan tidak mengakui Fahri sebagai kader, tetapi
PKS juga mendapat keuntungan dalam kondisi tertentu terhadap posisi
Fahri di DPR. Sebagai contoh dalam rapat paripurna pengambilan
keputusan tingkat II RUU Pemilu menjadi UU pada 20 Juli 2017,
dilakukan voting karena musyawarah yang dilakukan tidak menemukan
titik temu. Ketika anggota fraksi PKS berdiri untuk menolak pengaturan
presidential threshold (ambang batas pencapresan) dan dihitung oleh
staf sekretariat, Fahri yang duduk di kursi pimpinan ikut berdiri dan
masuk hitungan anggota Fraksi PKS. Namun, ketika PKS dan tiga fraksi
lainnya (Gerindra, PAN, dan Demokrat) walk out karena tidak puas
dengan hasil voting, Fahri tetap duduk di meja pimpinan untuk
mendampingi Ketua DPR Setya Novanto. Sedangkan Wakil Ketua DPR
lainya Agus Hermanto (Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN), dan Fadli
231 “Muncul Gerakan Menolak Hak Angket”, dalam Bisnis Indonesia, 3 Mei 2017, 12
232 “Ogah Paripurna Dipimpin Fahri, PKS Walk Out”, dalam Rakyat Merdeka, 31 Mei 2017, 7. Dalam rapat
paripurna yang penulis ikuti, penulis melihat jelas ketika beberapa anggota Fraksi PKS keluar ruang sidang rapat
paripurna. Observasi penulis pada 30 Mei 2017. 233
Observasi penulis dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 26 September 2017.
Zon (Gerindra) ikut walk out. Dari peristiwa ini, penulis bisa melihat
sikap ganda Fahri, di satu pihak mengikuti arahan PKS, dan sisi lain
menolak PKS yang walk out.234
Hubungan Fahri dengan kader PKS juga sempat memburuk ketika
ada himbauan dari DPP PKS agar anggota Fraksi PKS di DPR tidak
boleh berkomunikasi dengan Fahri.235
Kondisi ini seperti juga terjadi
pada kasus Yusuf Supendi ketika kader-kader PKS dihimbau tidak
berkomunikasi lagi dengan Yusuf. Fahri juga menyayangkan kebijakan
“aneh” tersebut. Ia mempertanyaan kenapa bisa ada larangan bertemu
dengannya. Fahri menegaskan bahwa itu bukan tradisi Islam, tradisi
partai, apalagi demokrasi.236
Berkaca pada beberapa kasus konflik internal parpol sebelumnya,
konflik antara Fahri dengan PKS diprediksi bakal memecah partai
dakwah. Pasalnya, posisi Fahri di PKS terbilang cukup penting.
Terhadap ketakutan dan prediksi perpecahan, tokoh PKS yang juga
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan membantah pemecatan Fahri
akan menyebabkan perpecahan.237
Meski Fahri sudah dimenangkan di pengadilan, salah satu elit PKS
yang juga mantan presiden PKS Tifatul Sembiring tidak mau
mengakuinya sebagai kader. Perang terbuka antara Fahri dan Tifatul pun
semakin terang.238
Fahri pun tak segan membeberkan “dosa-dosa”
beberapa elit PKS, mulai dari elit parpol yang terjerat kasus korupsi
hingga tertangkap kamera menonton video porno saat sidang DPR.239
Desakan mencopot Fahri dari kursi wakil ketua DPR terus
diingatkan oleh Anggota DPR Fraksi PKS. Permintaan penggantian
234 Observasi penulis pada rapat paripurna DPR, 20 Juli hingga 21 Juli (dini hari) 2017.
235 “Fahri Hamzah Pegang Bukti Kader PKS Dilarang Berkomunikasi Dengannya”, https://news.detik.com/berita/d-
3372545/fahri-hamzah-pegang-bukti-kader-pks-dilarang-berkomunikasi-dengannya, diakses pada 28/7/2017/ 17.23 wib. 236
Wawancara dengan Fahri Hamzah, Kafe Insomniak Tangerang Selatan, 4 April 2018 237
“Kisruh Fahri, Heryawan Bantah PKS Pecah”, http://news.metrotvnews.com/read/2016/01/13/211191/kisruh-
fahri-heryawan-bantah-pks-pecah, diakses pada 26/7/2017/ 12.30 wib. 238
“Tifatul Minta Fahri tak Ikut Campur Urusan PKS”,
http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/06/06/or4336384-tifatul-minta-fahri-tak-ikut-campur-urusan- pks, diakses pada 28/7/2017/ 17.23 wib. 239
“Kubu Fahri Hamzah ungkit dosa 6 kader PKS, ada Tifatul Sembiring”, https://www.merdeka.com/politik/kubu-
fahri-hamzah-ungkit-dosa-6-kader-pks-ada-tifatul-sembiring.html, diakses pada 28/7/2017/ 17.31 wib.
Fahri disampaikan oleh Ansori Siregar, anggota Fraksi PKS pada rapat
paripurna DPR Senin 11 Desember 2017. Saat itu, Ansori meminta
pimpinan DPR untuk memproses surat fraksinya yang menyatakan
penggantian Fahri. Interupsi yang disampaikan Ansori direspon tenang
oleh Fahri dan disambut tawa kecil peserta sidang lainnya.240
Upaya banding DPP PKS atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan akhirnya mendapat jawaban dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Pada 7 Desember 2017, Pengadilan Tinggi Jakarta membacakan putusan
yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan
putusan ini, PKS tidak punya dalil untuk mencopot Fahri dari kursi
wakil ketua DPR RI.241
Selain dimenangkannya Fahri melalui hasil
putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, PKS juga diminta membayar uang
sebesar Rp. 30 miliar kepada Fahri serta merehabilitasi nama baik
Fahri.242
Merasa dituntut dengan uang yang sangat besar (30 miliar), DPP
PKS menegaskan akan mengajukan banding ke Mahkamah Agung
(MA). Zainudin Paru yang merupakan Kepala Departemen Bidang
Hukum dan HAM PKS menegaskan partainya akan menempuh upaya
hukum yang lebih tinggi. Putusan pengadilan, menurutnya belum
berkekuatan hukum tetap (incraht).243
Ketika peneliti menanyakan kepada Fahri apakah ia akan berusaha
meyakinkan Presiden PKS dan kader bahwa ia tidak bersalah, Fahri
hanya menjawab bahwa “soal kemenangan ini saya ingin matang dan
tidak mau ngambek”.244
Mungkin ia ingin menunjukkan bahwa proses
hukum adalah jalan terbaik baik penyelesaian konflik ini.
Meski dimenangkan di pengadilan, PKS tetap saja mendesak
penggantian Fahri sebagai wakil ketua DPR. Namun, kolega Fahri
sesama unsur Pimpinan DPR menanggapi dingin surat Fraksi PKS yang
meminta pergantian Fahri. Fadli Zon, Wakil Ketua DPR dari Fraksi
240 Observasi penulis dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 11 Desember 2017.
241 “PT. DKI Perkuat Posisi Fahri”, dalam Kompas, 15 Desember 2017, h. 5.
242 “Pengadilan Kembali Menangkan Fahri Hamzah Lawan PKS”, dalam Suara Pembaruan, 15 Desember 2017, 6
243 “Dihukum Bayar Rp 30 M Terkait Fahri, PKS Tunggu Putusan Kasasi”, https://news.detik.com/berita/d-
3770293/dihukum-bayar-rp-30-m-terkait-fahri-pks-tunggu-putusan-kasasi, diakses pada 15/12/2017. 10.51 wib. 244
Wawancara dengan Fahri Hamzah, Kafe Insomniak Tangerang Selatan, 4 April 2018
Partai Gerindra menyatakan akan memproses surat pergantian Fahri
setelah mendapat hasil keputusan tetap dari pengadilan. Selama ini,
menurut Fadli, status Fahri adalah tetap menjadi Wakil Ketua DPR
karena ada putusan pengadilan yang memenangkannya di
persidangan.245
Hal yang sama juga dikemukakan Taufik Kurniawan.
Menurutnya pergantian Fahri sering dibahas, tetapi Pimpinan DPR
sangat mempertimbangkan proses dan hasil keputusan hukum.246
Upaya pemecatan Fahri oleh PKS yang dilakukan secara massif
dikritisi oleh LSM Jaringan Islam Nusantara (JIN). Menurut Ketum
Umum JIN, Razikin Junaid, upaya PKS tersebut mencerminkan
kebencian yang mendalam PKS terhadap Fahri. JIN mendesak PKS
untuk mematuhi keputusan pengadilan. Jika PKS tetap “ngotot”
memecat Fahri dan mengabaikan pengadilan, JIN akan melaporkan PKS
ke Mabes Polri.247
Dalam masa menunggu hasil banding, PKS memastikan tidak akan
mencalonkan Fahri sebagai Anggota Legislatif dari PKS. Terhadap
keputusan itu, Fahri seakan pasrah dengan nasib yang menimpanya.
Fahri mengaku ia sudah mendapat tawaran dari berbagai parpol untuk
bergabung. Namun, ia menyatakan kesetiaannya kepada PKS. Ia pun
mengingatkan bahwa elit PKS tidak boleh otoriter dan perlu
membudayakan diskusi untuk mengambil keputusan.248
Dalam wawancara dengan Fahri tentang kebijakan PKS yang tak
lagi mencalonkan Fahri pada Pemilu 2019, ia menegaskan bahwa
dirinya ingin menjaga dan menyelamatkan PKS pada Pemilu. Namun
jika PKS tidak berhasil diselamatkan Fahri, ia baru akan berpikir tentang
masa depan politiknya, baik tetap berada di PKS atau bergabung dengan
parpol lain.249
245 Soal Pergantian Fahri Hamzah: Fadli Zon Hormati Pengadilan, PKS Bertepuk Sebelah Tangan”, dalam Rakyat
Merdeka, 17 Desember 2017, 7. 246
“Soal Pemecatan Fahri Hamzah: Pimpinan DPR Memilih Menunggu Palu Hakim” dalam Rakyat Merdeka, 18 Januari 2017, 7. 247
“Soal Pendongkelan Wakil Ketua DPR: Kebencian PKS Pada Fahri Mendalam”, dalam Rakyat Merdeka, 14
Desember 2017, 3. 248
“Tak Dijadikan Caleg, Fahri Sampai Mati di PKS, dalam Rakyat Merdeka, 27 Januari 2019, 1 249
Wawancara dengan Fahri Hamzah, Kafe Insomniak Tangerang Selatan, 4 April 2018
Salah satu parpol yang dikabarkan akan merekrut Fahri adalah
Golkar. Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto menyikapi isu yang
beredar tentang rencana Fahri bergabung ke parpol berlambang pohon
Beringin itu. Menurut Airlangga, Golkar tentu akan berembuk dan yang
pasti meminta kesediaan Fahri mengkampanyekan Joko Widodo dalam
Pilpres 2019. Seperti diketahui, Golkar telah mendukung pencapresan
Joko Widodo, sedangkan Fahri sendiri kerap mengkritik Joko Widodo.
Rencana Fahri yang akan bergabung ke Golkar juga dikomentari oleh
mantan ketua umum, Setya Novanto. Menurutnya Fahri adalah orang
yang punya komitmen untuk kemajuan bangsa.250
Konflik Fahri dengan PKS memasuki babak baru. Hal ini
dikarenakan Fahri dengan “terpaksa” melaporkan Presiden PKS, Sohibul
Iman ke Kepolisian atas dugaan melakukan penghinaan dan pencemaran
nama baik. Fahri menyayangkan sikap Sohibul yang seakan tidak
menerima kemenangan Fahri di pengadilan. Menurut Fahri, meski telah
dimenangkan di pengadilan, sikap yang ditunjukkan Sohibul selalu
menyudutkan Fahri, dan hal itu dilakukan terus menerus. Fahri
menegaskan bahwa ia tidak akan mencabut laporan sampai Presiden
PKS itu mundur dari jabatannya.
Menanggapi laporan Fahri ke Kepolisian, Sohibul menerangkan
bahwa dirinya tidak pernah melakukan kebohongan publik. Menurutnya,
Fahri memang pernah diminta mundur oleh PKS dari kursi wakil ketua
DPR dan dipindah ke Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen
(BKSAP) DPR RI, dan Fahri pun menyampaikan kesediaannya.251
Namun seiring berjalannya waktu, Fahri justru tidak menempati janjinya
untuk mundur tersebut. Itulah sebabnya Presiden PKS memecat Fahri.252
Terkait pelaporan Sohibul oleh Fahri ke Kepolisian, Fahri
mengklaim bahwa ia mendapat dukungan dari koleganya sesama di
PKS. Ia mengaku didatangi koleganya yang memberi dukungan setelah
250 “Golkar Tertarik Rekrut Fahri”, dalam Media Indonesia, 6 Februari 2018, 3
251 “Konflik Fahri-PKS Semakin Memanas”, dalam Republika, 12 Maret 2018, 4
252 “Jerat Presiden PKS dengan UU ITE: Fahri Polisikan Sohimul Iman”, dalam Rakyat Merdeka, 9 Maret 2018, 3.
Lihat pula dalam: “Presiden PKS Malas Komentari Fahri”, dalam Media Indonesia, 9 Maret 2018, 2.
melaporkan Sohibul. Selain itu, ia juga mendapat apresiasi dari kader-
kader PKS yang menyampaikan melalui pesan dan whatsapp.253
Laporan Fahri ke Kepolisian memunculkan peperangan di akun
media sosial Fahri dengan politisi PKS, Tifatul Sembiring. Keduanya
sejak lama sering terlibat perbedaan pendapat di media sosial. Kali ini
Tifatul sangat menyayangkan sikap Fahri yang melaporkan Sohibul.
Tifatul mempertanyakan sikap Fahri: “Antum ini mau memperkuat PKS
atau menghancurkan?”, tulis Tifatul.254
Tidak hanya bersitegang dengan Tifatul, Fahri juga mendapat
“kecaman” dari Pipin Sopian. Ketua Departemen Politik PKS ini
menyayangkan sikap Fahri yang tak mau mengakui kesalahan. Pipin
semakin kesal karena Fahri melaporkan Presiden PKS ke Kepolisian dan
banyak mengumbar pernyataan yang tidak benar di muka publik. Atas
sikap Fahri itu, Pipin bahkan menantang Fahri untuk bersumpah
Mubahalah. Sumpah ini adalah sumpah memohon petunjuk Allah untuk
mengungkap kebenaran dan mengutuk pihak yang berbohong di muka
umum. Pipin menawarkan sumpah itu dilakukan pada Jumat 16 Maret di
Masjid Al-Hikmah, Bangka Jakarta Selatan.255
Fahri sendiri tak terlalu
serius menghadapi tantangan itu. Ia hanya meminta kader PKS fokus
pada kerja-kerja politik. Ia juga menyatakan tidak ada urusan dengan
dengan Pipin.256
Sejak berkonflik dengan elit PKS lain, Fahri cukup menyayangkan
adanya tindakan yang memberhentikan kader-kader PKS di daerah yang
diindikasi sebagai loyalis Anis Matta. Menurut Mahfudz Sidiq (politisi
PKS yang dianggap kubu Anis Matta), terdapat beberapa ketua DPW
PKS yang diganti (dicopot) antara lain: Ketua DPW PKS Jawa Tengah,
253 “Kalau Sohibul Mundur, Saya Cabut Laporan. Tapi Kalau Tidak, Ya Hadapi Saja Laporan Saya”, dalam Rakyat
Merdeka, 12 Maret 2018, 2. 254
“Berantem Tak Usai-Usai: Fahri VS Tifatul-Sohibul Seperti Kisah Telenovela”, dalam Rakyat Merdeka, 11 Maret 2018, 1-9 255
“Fahri Hamzah Dikeroyok, Ayo Sumpah Mubahalah”, dalam Rakyat Merdeka, 15 Maret 2018, 3. 256
“Diajak Mubahalah, Fahri Tak Mau Meladeni”, dalam Rakyat Merdeka, 16 Maret 2018, 3
Kamal Fauzi dan Ketua DPW PKS Sumatera Selatan Erza Saladin.
Selain itu ada 32 kader PKS Maluku Utara yang dipecat.257
Selain pengurus daerah yang diberhentikan, Fahri juga
mengungkapkan jika PKS juga akan memberhentikan kader-kader yang
sudah senior. Fahri merasa bahwa kondisi di PKS semakin
mencemaskan. Menurutnya, kultur diskusi telah luntur dan pimpinan
PKS semakin otoriter dalam membuat keputusan. Kondisi ini sangat
disayangkan Fahri karena dekatnya waktu Pemilu 2019.258
Konflik Fahri dengan elit PKS ternyata dapat dilihat dari perspektif
kekuasaan. Pasalnya, konflik ini ternyata tidak lepas dari kepentingan
politik pragmatis, terutama menyangkut pencalonan dalam Pilkada. Hal
tersebut dikemukakan Fahri dalam wawancara dengan harian Rakyat
Merdeka. Fahri dengan tegas meminta Sohibul untuk mundur karena
menurutnya tidak cocok pemimpin PKS. Hal ini misalnya terlihat dari
keputusan pencalonan kader-kader PKS di Pilkada. Fahri menyayangkan
lepasnya basis suara PKS di Jawa Barat, Sumut dan Maluku Utara.
Pada Pilkada 2018, Fahri mengkritik kebijakan PKS terkait
pencalonan di Pilgub Maluku Utara. Menurut Fahri, elit PKS gegabah
dalam menentukan calon sehingga dua kader PKS mencalonkan diri.
Akhirnya suara PKS terpecah dan tidak dapat memenangkan Pilgub
tersebut.259
Seperti dikemukakan di atas, meski Fahri dimenangkan pengadilan
tinggi, namun PKS mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).
Setelah menunggu waktu cukup lama, akhirnya MA menolak kasasi
sengketa pemecatan Fahri yang diajukan PKS pada 30 Juli 2018. Fahri
menyebut bahwa banyak kader yang mendoakan dirinya agar gugatan
PKS ditolak MA. Menurut Fahri banyak kader-kader PKS yang meminta
257
“Aroma Friksi PKS Jelang Pilpres”, https://kumparan.com/@kumparannews/aroma-friksi-pks-jelang-
pilpres?utm_source=Facebook&utm_content=news&utm_medium=post&utm_campaign=boost, diakses pada
8/6/2018. 09.45 wib. 258
“Pecat Kader Senior PKS, Fahri Hamzah: Sohibul Iman Makin Ugal-ugalan”, https://akurat.co/news/id-243940-
read-pecat-kader-senior-pks-fahri-hamzah-sohibul-iman-makin-ugalugalan?catId=2, diakses pada 3/7/2018. 12.11 wib. 259
“Fahri: Elite PKS Berantem di Pilgub Malut dan Kalah, Tragis!”, https://news.detik.com/berita/4088089/fahri-
elite-pks-berantem-di-pilgub-malut-dan-kalah-tragis, diakses pada 3/7/2018. 12.11 wib.
pimpinan PKS untuk segera sadar. 260
Setelah dimenangkan MA, Fahri
berencana menuntut ganti rugi Rp. 30 miliar kepada PKS (selalu
tergugat). Fahri cukup serius meminta PKS membayar Rp. 30 miliar.
Jika tidak membayar, Fahri berencana menyita kantor DPP PKS dan
kekayaan para tergugat. Bagi Fahri, uang itu bukan untuk kepentingan
pribadi, tetapi untuk memperbaiki citra PKS setelah terjadi berebgai
konflik internal. Jika PKS membayar senilai uang tersebut, maka Fahri
akan kaya mendadak.261
Konflik PKS dengan kadernya yang “nakal” seperti Fahri bukan
kali pertama. Sebelumnya PKS juga pernah menghadapi masalah yang
sama, Yusuf Supendi. Meski konflik antara Fahri dengan PKS terjadi
sedemikian hebat, seorang kader PKS menuturkan bahwa konflik ini
tidak akan berujung perpecahan partai dakwah. Fahri merupakan kader
militan PKS dan sekaligus salah satu pendiri, sehingga ia tidak mungkin
meninggalkan partai. Konflik yang terjadi itu akan menjadi pelajaran
proses pendewasaan berpolitik PKS.262
Konflik Fahri yang terjadi di tingkat DPP, ditanggapi dingin oleh
kader-kader di daerah. Faisal Ahmad misalnya, Anggota Fraksi PKS
DPRD Kota Serang menuturkan bahwa konflik Fahri ini tidak akan
membuat partainya pecah dan melahirkan partai baru. Terhadap konflik
Fahri ini, Faisal menganggapnya sebagai perbedaan kecil antara kader.
Ini terbukti bahwa internal PKS tidak gaduh. Lebih lanjut, ia
beranggapan jika konflik Fahri ini dibesar-besarkan oleh media massa
sehingga terkesan PKS sedang mengalami konflik hebat.263
Tiga macam konflik internal PKS yang penulis paparkan di atas
mempunyai dampak sendiri bagi PKS. Bagi internal PKS, konflik
tersebut memberi dua dampak, soliditas dan perpecahan sekaligus.
260 “MA Tolak Kasasi PKS Versus Fahri Hamzah”, dalam Majalah Tempo, edisi 6-12 Agustus 2018, 23. Lihat juga
dalam: “MA Tolak Kasasi PKS di Sengketa Pemecatan Fahri Hamzah”, https://news.detik.com/berita/4145922/ma-
tolak-kasasi-pks-di-sengketa-pemecatan-fahri-hamzah, diakses pada 6/8/2018. 12.14 wib. 261
“Minta PKS Bayar 30 M, Fahri Kaya Mendadak-Fahri Ancam Akan Sita Gedung PKS, Serius Nih?”, dalam
Rakyat Merdeka, 4 Agustus 2018, 1 dan 9. Lihat juga dalam: “Fahri Minta PKS Bayar Ganti Rugi Rp30 Miliar”,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180802181047-12-319038/fahri-minta-pks-bayar-ganti-rugi-rp30-miliar,
diakses pada 6/8/2018. 12.14 wib. 262
Wawancara dengan Agus Supriyanto (Tenaga Ahli Fraksi PKS), Jakarta, 2 Agustus 2017 263
Wawancara dengan Faisal Ahmad (Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Serang), Jakarta, 19 September 2017
Kemampuan mengelola konflik yang menjadi ciri PKS membuat mereka
semakin solid ketika terjadi konflik. Bagi mereka menjaga marwah
partai adalah kewajiban karena hal itu merupakan sumpah dan janji
kader.
Konflik PKS, meski membuat kader solid, disisi lain juga
membuat terjadi perpecahan (meski skala kecil). Menurut Agus
Supriyanto, konflik internal dalam durasi panjang dan diungkap dimuka
publik juga memberikan kerugian tersendiri bagi PKS. Sebagai contoh,
kader PKS tidak menampik bahwa konflik ini, antara Fahri dan elit
partai, sangat merugikan partainya. Konflik ini sudah menjalar ke
daerah. Energi kader yang seharusnya diperlukan untuk konsolidasi
menjelang Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 harus terkuras untuk
menyelesaikan konflik Fahri.264
Hal berbeda diutarakan Faisal yang menganggap konflik Fahri
tidak merugikan PKS. Menurutnya konflik ini justru semakin
memperkokoh. Keputusan partai harus dipatuhi karena sudah
dimusyawarahkan. Di daerah, awalnya kader bertanya-tanya. Tapi
setelah itu, kader memahami bahwa semua kader harus patuh kepada
keputusan yang diambil melalui Majelis Syura.265
264
Wawancara dengan Agus Supriyanto (Tenaga Ahli Fraksi PKS), Jakarta, 2 Agustus 2017 265
Wawancara dengan Faisal Ahmad (Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Serang), Jakarta, 19 September 2017
Alur pemecatan Fahri
30 Juli 2018, MA menolak gugatan sengketa yang diajukan PKS. Dengan kata lain, MA
memenangkan Fahri
8 Maret 2018, Fahri melaporkan Presiden PKS ke
Kepolisian karena dianggap mencemarkan nama baik.
PKS mengajukan banding
kembali hingga ada keputusan berkekuatan hukum tetap.
7 Desember 2017, Pengadilan
Tinggi menolak banding PKS dan meminta mengembalikan status Fahri, membayar uang 30 miliar dan merehabilitasi nama Fahri.
14 Desember 2016, PKS
mengajukan banding ke tingkat pengadilan lebih tinggi.
14 Desember 2016, Putusan PN Jakarta Selatan memenangkan
Fahri, meminta PKS mengembalikan status Fahri.
3 Mei 2017, sidang mediasi
pihak Fahri dan para tergugat di PN Jakarta Selatan.
11 Maret 2016, Fahri dipecat melalui keputusan Majelis
Tahkim DPP PKS melalui Surat No. 02/PUT/MT-PKS/2016.
Fahri pun membawa pemecatan ke
pengadilan negeri (PN).
Pada 26 Desember 2015, Fahri secara resmi diadukan ke BPDO
atas berbagai dugaan pelanggaran terhadap partai.
5. Konflik Internal PKS Menjelang Pemilu 2019
Narasi perjalanan partai politik Islam di Indonesia tidak pernah
luput dari dinamika konflik internal parpol. Era Orde Lama, konflik
internal terjadi di Partai Masyumi dan di era Orde Baru, konflik internal
terjadi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Konflik internal parpol Islam juga mewarnai pentas politik
nasional di era reformasi. Saat itu, pada 1998-1999 muncul banyak
sekali parpol Islam, namun pada saat yang sama, konflik internal juga
kerap menghiasi. Bahkan konflik internal parpol pada titik klimaks
membuat parpol terfregmentasi dan muncul parpol Islam baru. Konflik
internal yang diterjadi di PPP pada 2003, seperti disebutkan
dipembahasan sebelumnnya, melahirkan parpol baru, yaitu Partai
Bintang Reformasi (PBR). Ciri konflik internal pada dekade pertama
adalah perpecahan, dan muncul parpol baru.
Lili Romli memetakan hal-hal yang menyebabkan konflik internal.
Pertama, konflik terjadi akibat perebutan kekuasaan di dalam parpol.
Sebagai contoh, konflik internal muncul pascapemilihan ketua umum.
Biasanya, pihak yang kalah dalam kompetisi pemilihan ketua umum
keluar parpol dan mendirikan parpol baru. Kedua, konflik internal lahir
akibat perbedaan dukungan koalisi pada saat pancalonan presiden dalam
Pemilihan Umum.266
Konflik internal akibat wacana ataupun dukungan pencapresan
juga melanda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjelang Pemilu 2019.
Pada 13-14 Januari 2018 PKS menggelar Musyawarah Majelis Syuro
VI. Musyawarah itu menetapkan sembilan kadernya untuk diusung
menjadi capres. Sembilan nama-nama capres yang dimunculkan PKS
adalah Ahmad Heryawan, Hidayat Nur Wahid, Anis Matta, Irwan
Prayitno, Sohibul Iman, Salim Segaf Al-Jufrie, Tifatul Sembiring, Al-
266
Lili Romli, “Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik pada Era Reformasi”, dalam Jurnal Politica, Vol. 8, No.
2, November 2017, 97.
Muzammil Yusuf, dan Mardani Ali Sera. Sembilan nama ini merupakan
hasil penjaringan internal PKS.267
Setelah menetapkan capres dari kadernya, PKS mulai
mengonsolidasi kekuatan internal untuk meningkatkan elektabilitas
partai. Selain itu, DPP PKS juga akan menjajaki kemungkinan koalisi
dengan parpol lain karena syarat presidential threshold (ambang batas
pencapresan) tak memenuhi syarat.
Nama-nama yang dimunculkan tersebut kemudian menggalang
dukungan, baik dari internal parpol maupun masyarakat. Di antara
capres yang dimunculkan PKS tersebut, nama Anis Matta cukup
menyita perhatian. Pasalnya, mantan Presiden PKS itu cukup masif
melakukan sosialisasi melalui pemasangan spanduk bertuliskan “Anis
Matta Calon Presiden Indonesia 2019”. Ia bahkan sudah mempunyai
relawan bernama Anis Matta Pemimpin Muda (AMPM).
Di internal PKS sendiri, nama Anis Matta bukan “pemain” baru. Ia
dipandang sebagai anak muda yang cerdas sehingga menjadi magnet dan
daya tarik bagi kader-kader muda PKS. Ia menjadi idola para kader
muda. Wawasannya luas dan banyak sekali tulisannya sehingga
memberi kesan sebagai seorang “intelektual PKS”. Dengan bahasa
memuji, rekan Anis yang menjabat Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah
menyebut Anis sebagai seorang pintar yang mampu menyelamatkan
PKS di Pemilu 2014.
Anis harus menghadapi sengitnya persaingan internal PKS sendiri.
Kesuksesan Anis di PKS seperti dikatakan Fahri tidak membuat ia
berada dalam zona nyaman sebagai elit PKS. Sekalipun sukses menjaga
suara PKS pada Pemilu 2014, ia “tersingkirkan” dan tidak lagi dipilih
menjadi presiden PKS. Bergantinya rezim di PKS dari Anis kepada
Sohibul Iman berkonsekuensi pada “dibersihkannya” kelompok Anis.
Wacana “pembersihan” kelompok Anis seperti dikemukakan
beberapa pengamat terlihat dari upaya PKS mengganti posisi Fahri
267“PKS Tetapkan Sembilan Nama Calon Presiden untuk Pemilu 2019”,
https://nasional.kompas.com/read/2018/01/15/14500971/pks-tetapkan-sembilan-nama-calon-presiden-untuk-pemilu-
2019, diakses pada 27/4/2018, 10.55 wib
Hamzah dari kursi Wakil Ketua DPR, meski Fahri sendiri menolak dan
tetap menjadi wakil ketua. Selain itu, Fahri juga mencium upaya
penyingkiran kelompok Anis di beberapa daerah, pengurus tingkat DPW
dan DPD. DPP PKS, menurut Fahri mengganti ketua pimpinan wilayah
yang dianggap “orangnya” Anis secara sepihak tanpa alasan yang jelas.
Ini adalah upaya DPP PKS untuk melumpuhkan kekuatan yang telah
digalang Anis jauh sebelum munculnya nama-nama capres PKS.268
Pernyataan Fahri yang menyebut DPP PKS membersihkan
kelompok Anis memancing reaksi dari elit PKS lainnya. Politisi PKS
seperti Nasir Jamil menolak jika DPP PKS disebut membersihkan
kelompok Anis. Ia menyebut bahwa pencapresan kader harusnya
menjadi titik pijak konsolidasi internal PKS jelang Pemilu, bukan ajang
saling sikut antar-elit.269
Pencapresan Anis Matta dari PKS kian berat karena DPP PKS
membatasi ruang geraknya. Hal ini misalnya terjadi ketika Anis
menghadiri deklarasi dukungan pencapresannya di Bandung pada Sabtu
21 April 2018 lalu tidak mendapat dukungan dari internal PKS.
Menjelang acara deklarasi, DPW PKS Jawa Barat menghimbau kader
PKS melalui surat edaran bernomor 012/D/EDR/AJ-PKS/1439 untuk
tidak hadir acara tersebut. Atas surat edaran pelarangan kader itu, Anis
menanggapi dingin kebijakan PKS. Ia memahami PKS sedang ingin
mengonsolidasikan kekuatan partai menghadapi Pilkada dan tidak
berfokus pada pencapresan. Namun fakta yang terjadi, para elit PKS
sendiri juga berupaya mendorong kadernya untuk berkompetisi di
pilpres sekalipun menjadi cawapres.
Mahfudz Sidik menyayangkan bahwa PKS telah menetapkan
Sembilan kadernya sebagai capres, tetapi mereka tidak beloh
berkampanye atau menyosialisasikan diri. Padahal, jika mereka turun ke
268 Wawancara dengan Fahri Hamzah, Kafe Insomniak Tangerang Selatan, 4 April 2018. Beberapa ketua DPW PKS
yang diganti (dicopot) antara lain: Ketua DPW PKS Jawa Tengah, Kamal Fauzi dan Ketua DPW PKS Sumatera
Selatan Erza Saladin. Selain itu ada 32 kader PKS Maluku Utara yang menurut Mahfudz Sidiq dipecat. Lihat dalam:
“Aroma Friksi PKS Jelang Pilpres”, https://kumparan.com/@kumparannews/aroma-friksi-pks-jelang-
pilpres?utm_source=Facebook&utm_content=news&utm_medium=post&utm_campaign=boost, diakses pada
8/6/2018. 09.45 wib. 269
“Loyalis Anis Guncang PKS, Nasir Djamil: Seharusnya Semua Konsolidasi”, https://news.detik.com/berita/d-
3957078/loyalis-anis-guncang-pks-nasir-djamil-seharusnya-semua-konsolidasi, diakses pada 27/4/2018, 11.14 wib.
lapangan, suara PKS bisa meningkat di Pemilu 2019. Menurut Mahfudz,
hanya Anis Matta yang giat menyosialisasikan diri. Mahfudz
mengatakan “Calon-calon PKS seharusnya jadi faktor pendongkrak
(suara partai di Pileg), gerakannya justru dibatasi, tak diberi ruang
leluasa”.270
Atas sikap PKS terhadap Anis tersebut, Fahri menyebut bahwa elit
PKS sedang “dendam kesumat” kepada Anis. Menurut Fahri, elit PKS
saat ini telah melupakan jasa Anis yang sudah menyelamatkan partai
pascabadai kasus dugaan korupsi yang menimpa mantan Presiden PKS
Lutfi Hasan Ishak. Fahri bahkan menyebut oknum internal PKS yang
menjegal pencapresan Anis sebagai orang-orang yang ingin mengubur
PKS.271
Menurut pengamat politik M. Qodari, sebetulnya pencapresan Anis
dari PKS lebih dapat menaikan elektabilitas dari pada kader PKS
lainnya. Pasalnya, Anis yang berasal dari Sulawesi Selatan tentu
memiliki nilai tawar tersendiri untuk mengambil suara dari luar Jawa
daerah Indonesia Timur. Munurut Qodari, PKS yang dikabarkan
memilih Ahmad Heryawan akan menyulitkan PKS untuk meraih pemilih
luar Jawa karena idealnya paslon capres-cawapres biasanya
mempertimbangkan aspek kewilayahan, kombinasi Jawa-Non Jawa.272
Dalam hal koalisi pencalonan presiden di pilpres 2019, PKS
bermanuver akan berkoalisi dengan Gerindra dan ingin menyodorkan
kadernya menjadi cawapres Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
PKS dan Gerindra yang dalam periode pemerintah Joko Widodo
menjadi parpol oposisi pemerintah memang dikenal “mesra”. Kuatnya
permintaan PKS pada Gerindra untuk menjadi cawapres Prabowo bukan
tanpa alasan karena di beberapa daerah yang menggelar Pilkada 2018,
PKS berkoalisi dengan Gerindra dalam mengusung calon kepala daerah
270“MahfudzSiddiqBongkarGejolakInternalPKS”,https://kumparan.com/@kumparannews/mahfudz-siddiq-bongkar-
gejolak-internal-pks?utm_source=Twitter&utm_medium=post&utm_campaign=int, diakses pada 8/6/2018. 12.58
wib. 271
“Diboikot Elite PKS, Anis Matta Tetap Deklarasi Capres”, dalam Rakyat Merdeka, 23 April 2018, 3. Lihat pula
dalam: “PKS Persoalkan Deklarasi Anis Matta”, dalam Koran Tempo, 23 April 2018, 6. 272
“Qodari: Anis Matta Lebih Menarik Dibanding Tokoh PKS Lainnya”,
http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/04/25/p7pi8l330-qodari-anis-matta-lebih-menarik-dibanding-
tokoh-pks-lainnya, diakses pada 27/4/2018, 12.55 wib
seperti: Pilkada Jawa Barat, Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Maluku
Utara dan Jawa Tengah.273
Dengan adanya koalisi di Pilkada, PKS dan
Gerindra merasa koalisi ini bisa “permanen” hingga Pilpres 2019.
Koalisi yang terbilang solid PKS dengan Gerindra sebagai oposisi
pemerintah menjadi pintu masuk PKS untuk menyodorkan kadernya.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera bahkan bermanuver jika Gerindra
(Prabowo) tidak mengambil kader PKS sebagai cawapres, maka PKS
bisa berubah dukungan dan menjalin koalisi dengan parpol lain. Hal
yang sama juga disampaikan Suhud Alynudin, Direktur Pencapresan
Tim Pemenangan Pemilu (TPP) Pusat PKS. Ia menyebutkan jika
Prabowo tidak mengambil kader PKS, maka PKS akan mengevaluasi
dukungan.274
Berdasarkan hasil survei, Prabowo lebih diunggulkan jika
berpasangan dengan Anis Baswedan. Pasangan ini oleh beberapa kader
PKS ditolak. PKS lebih setuju jika yang diajukan mendampingi
Prabowo adalah kader PKS sendiri.275
Gerindra, melalui Wakil Ketua Umumnya, Fadli Zon percaya
bahwa di pilpres akan berkoalisi dengan PKS. Oleh sebab itu ia tidak
terpikir jika PKS memilih berkoalisi dengan selain Gerindra.276
Menurut
pengamat politik, Sirojudin Abbas, PKS sangat diharapkan menjadi
mitra koalisi Gerindra. PKS yang tidak kunjung menentukan sikap
mendukung Prabowo membuat “gelisah” Gerindra.277
Jika PKS mendukung Prabowo tanpa berpasangan dengan kader
PKS, hal ini dapat menimbulkan konflik internal karena kecemburuan
kader dan non kader. Betapapun, PKS adalah partai kader yang sangat
ketat melakukan pembinaan kader, sehingga sangat menghormati proses
pengkaderan dan kader-kader potensialnya.
273 “PKS, Gerindra, dan PAN Sepakat Koalisi Pilkada 5 Provinsi, Termasuk Jabar dan Jateng”,
https://nasional.kompas.com/read/2017/12/24/22545851/pks-gerindra-dan-pan-sepakat-koalisi-pilkada-5-provinsi-
termasuk-jabar-dan, diakses pada 27/4/2018, 11.31 wib. 274
“PKS Desak Prabowo”, dalam Republika, 20 April 2018, 3. Lihat pula dalam “Polemik Pencapresan Prabowo Subianto: PKS Ancam Tarik Dukungan, dalam Koran Sindo, 30 Mei 2018, 4. 275
“Akankah Koalisi PKS-Gerindra Bubar Gara-Gara Sembilan Nama?”, https://www.merdeka.com/politik/akankah-
koalisi-pks-gerindra-bubar-gara-gara-sembilan-nama.html, 276
“Gerindra Belum Punya Skenario Koalisi Selain dengan PKS”, https://kumparan.com/@kumparannews/gerindra-
belum-punya-skenario-koalisi-selain-dengan-pks?ref=body&type=bcjugal, diakses pada 8/6/2018. 09.19 wib. 277
“PKS, ‘Kartu Truf’ Prabowo Subianto”, https://kumparan.com/@kumparannews/pks-kartu-mati-prabowo- subianto?ref=body&type=bcjugal, diakses pada 8/6/2018. 09.45 wib.
Wakil Ketua Dewan Syura PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan
bahwa PKS bisa saja memunculkan alternatif capres-cawapres.
Menurutnya, pasangan Anies Baswedan-Ahmad Heryawan (Aher) bisa
menjadi penantang baru Jokowi untuk Pilpres 2019. Ia menilai bahwa
pasangan ini sudah mulai populer di kalangan massa PKS. Namun
begitu, Hidayat mengakui jika usulan pasangan tersebut merupakan
wacana yang muncul di PKS. Meski begitu, pasangan ini bisa terkendala
dengan aturan ambang batas pencapresan. Pasalnya, Anies bukan kader
parpol. Oleh sebab itu, jika Anies diusung sebagai capres atau cawapres
harus menentukan parpol sebagai kendaraan.278
Intensitas hubungan PKS dengan Anies juga tercermin dari sebuah
pertemuan yang dilakukan pada 14 Juli 2018. Saat itu, Anies berkunjung
ke Kantor DPP PKS menemui Sohibul Iman. Menurut Sohibul, ia dan
Anies membicarakan persoalan DKI Jakarta dan menyinggung persiapan
pilpres. Sohibul menyampaikan bahwa Anies menyerahkan sepenuhnya
urusan pencapresan kepada ketua-ketua parpol yang telah
mengusungnya di Pilkada Jakarta 2017. Dalam pembicaraan keduanya,
Anies juga diingatkan untuk menyelesaikan kepemimpinan di Jakarta
hingga tuntas (satu periode).279
Ujian hubungan antara Gerindra-PKS semakin terlihat ketika
Partai Amanat Nasional (PAN) juga mulai menjajaki kemungkinan
berkoalisi dengan Gerindra. Soal mendekatnya PAN ke Gerindra, PKS
punya kisah lama yang tidak menguntungkan PAN. Menjelang Pilpres
2014, Ketua Majelis Syura PKS saat itu, Hilmi Aminuddin
menyodorkan nama kader PKS yaitu: Hidayat Nur Wahid, Anis Matta
dan Ahmad Heryawan. Namun, Prabowo lebih memilih Hatta Rajasa
(Ketua Umum PAN saat itu) sebagai cawapresnya. Pada Pilpres 2019
nanti, tentu PKS tidak ingin kehilangan momentum untuk mengajukan
kadernya sebagai cawapres Prabowo.280
278
“Didagangin Ustad Hidayat, Anies-Aher Lebih Seger”, dalam Rakyat Merdeka, 26 Juni 2018, 1 dan 9. 279
“Anies Dicurigai Pengen Nyapres”, dalam Rakyat Merdeka, 15 Juli 2018, 1 dan 9. 280
“AmbisiMulukPKS”,https://kumparan.com/@kumparannews/ambisi-muluk-
pks?utm_source=Facebook&utm_content=news&utm_medium=post&utm_campaign=boost,diakses pada 8/6/2018. 09.45 wib.
Dalam masa penjajakan koalisi PKS dengan Gerindra, politisi PKS
Nasir Djamil sempat menyebut bahwa partainya ragu berkoalisi dengan
Prabowo karena Prabowo belum memastikan untuk maju. Bahkan
menurut Nasir, kemampuan finansial (keuangan) Prabowo semakin
kurang dan tak memungkinkan dirinya untuk maju. Nasir juga
membeberkan bahwa di internal PKS juga muncul dukungan terhadap
Gatot Nurmantyo (Mantan Panglima TNI 2015-2017) untuk
dipasangkan dengan kader PKS.281
Munculnya nama Gatot Nurmantyo di internal PKS menjadi
kegalauan: memilih Jendral Prabowo atau Gatot. Internal PKS pun
terbelah. Presiden PKS Sohibul Iman lebih cenderung memilik Prabowo.
Sedangkan Ketua Majelis Syura, Salif Segaf membuka peluang untuk
mengusung Gatot Nurmantyo-Anies Baswedan.282
Dukungan PKS terhadap Jokowi juga sempat beredar. Hal ini
ditengarai pertemuan yang dilakukan elit PKS dengan Jokowi dan parpol
pendukungnya. Namun, politisi PKS Al Muzzammil Yusuf menolak
keras jika PKS akhirnya harus berkoalisi dengan Jokowi. Ia mengakui
bahwa tawaran itu disampaikan ketika elit PKS bertemu Jokowi. Bagi
Muzzammil, penolakan dukungan kepada Jokowi adalah karena
keinginan memunculkan capres alternatif di Pilpres 2019.283
Di sisi lain, PKS juga sempat mendapat tawaran dari Partai
Demokrat untuk membentuk poros baru di luar “poros Prabowo” dan
“poros Jokowi”. Pada 17 April 2018, Ketua Harian Partai Demokrat,
Syarifuddin Hasan menemui Presiden PKS Sohibul Iman di Kantor DPP
PKS untuk membahas Pilpres 2019. Syarif menegaskan bahwa jika PKS
ingin berkoalisi dengan Partai Demokrat, maka Demokrat menempatkan
Agus Harimurti Yudhoyono sebagai capresnya. Upaya melobi PKS yang
dilakukan oleh Demokrat juga dilakukan oleh Wasekjend Demokrat,
Andi Arief. Ia juga menemui Ketua Majelis Syura PKS, Salim Segaf
281 “Ketika Elite PKS Ragukan Prabowo dan Dukung Gatot”, https://news.detik.com/berita/d-3974662/ketika-elite-
pks-ragukan-prabowo-dan-dukung-gatot/komentar, diakses pada 27/4/2018, 12.46 wib. 282
“PKS di Antara 2 Jenderal: Prabowo dan Gatot Nurmantyo”, https://kumparan.com/@kumparannews/pks-di- antara-2-jenderal-prabowo-dan-gatot-nurmantyo?ref=body&type=bcjugal, diakses pada 8/6/2018. 09.19 wib. 283
“PKS Tolak Tawaran Jokowi untuk Bergabung Koalisi Pendukung Pemerintah”,
https://nasional.kompas.com/read/2018/04/26/15002281/pks-tolak-tawaran-jokowi-untuk-bergabung-koalisi-
pendukung-pemerintah., diakses pada 27/4/2018, 13.19 wib
untuk mengajak PKS berkoalisi dengan Demokrat.284
Kemungkinan PKS
bergabung dengan Demokrat dan membentuk koalisi baru masih
terbuka. Jika demikian, Demokrat akan memimpin koalisi itu. Akan
tetapi, figur yang diajukan Demokrat untuk posisi capres adalah Agus
Harimurti.285
Terkait elektabilitas capres/cawapres internal PKS, menurut
Hidayat Nur Wahid, nama Aher unggul secara internal dibanding
delapan kandidat lainnya. Hal ini dikarenakan pengalamannya menjadi
Gubernur Jabar selama dua periode. Menyikapi tingginya dukungan
internal PKS, Aher pun menyatakan kesiapannya jika diusung menjadi
cawapres bagi Prabowo. Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra,
Andre Rosiade menyebut bahwa di antara sembilan cawapres PKS,
hanya Aher yang paling dilirik Gerindra.286
Pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies
(CSIS), Arya Firnandes menyebut jika PKS akan tetap berkoalisi dengan
Gerindra di Pemilu 2019. Pasalnya, PKS dengan Gerindra telah banyak
membangun koalisi di Pilkada 2017 dan 2018. Meski Anggota Majelis
Syura PKS, Tifatul Simbiring mengancam akan mencabut dukungan jika
Gerindra dan Prabowo tidak mengambil cawapres, namun koalisi PKS-
Gerindra tetap akan solid.287
PKS yang telah memilih sembilan kadernya sebagai cawapres,
pada perkembangannnya mengerucut menjadi satu nama, Salim Segaf
Al-Jufri. Nama Salim masuk sebagai rekomendasi hasil Ijtima Ulama
Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI untuk menjadi
cawapres Prabowo. Selain Salim, nama lain yang diusulkan hasil Ijtima
Ulama tersebut adalah Dai Abdul Somad.288
Politisi PKS Aboe Bakar
mengingatkan elit parpol bahwa rekomendasi ulama harus
284 “Setengah Terang Poros Cikeas”, dalam Majalah Tempo, edisi 14-20 Mei 2018, 35-36.
285“Demokrat Bisa Pimpin Koalisi Baru, Jika PKS Batal Dukung Prabowo”,
https://kumparan.com/@kumparannews/demokrat-bisa-pimpin-koalisi-baru-jika-pks-batal-dukung-
prabowo?utm_medium=post&utm_content=news&utm_source=Facebook&utm_campaign=boost, diakses pada
8/6/2018. 09.19 wib. 286
“Dijagokan PKS, Dilirik Gerindra: Aher Siap Tarung di Pilpres”, dalam Rakyat Merdeka, 12 Juli 2018, 3. 287
“Pengamat: PKS Tetap Berkoalisi”, dalam Kompas, 16 Juli 2018, 5. 288
“Prabowo: Keputusan di Partai”, dalam Kompas, 31 Juli 2018, 2. Lihat juga dalam: “Tinggal PKS yang Masih
Ngeyel”, dalam Rakyat Merdeka, 31 Juli 2018, 1.
dipertimbangkan dan tidak boleh diabaikan oleh parpol yang akan
membangun koalisi. Capres-cawapres yang direkomendasikan
merupakan calon pemimpin yang dipercayakan oleh umat dan rakyat.289
Terhadap menguatnya nama Salim Segaf, ternyata mendapat
tanggapan dari Fahri Hamzah. Menurut Fahri, elektabilitas Salim sangat
rendah di antara Sembilan capres/cawapres yang dimunculkan PKS.
Rendahnya elektabilitas ini akan sulit bersaing dengan capres dari parpol
lain. Jika dipasangkan dengan Prabowo Subianto, maka praktis Salim
tidak mampu mendongkrak elektabilitas. Tetapi Fahri menyerahkan
sepenuhnya keputusan siapa yang akan diusung melalui mekanisme
yang berlaku di PKS, yakni Musyawarah Majelis Syura.290
Pada acara diskusi bertema “Kandidat Pasangan Pilpres 2019
Kejutan Publik” yang digelar di Gedung DPR RI, 9 Agustus 2018, Fahri
mengatakan kalau Anis Matta maju sebagai capres pasti menang. Lebih
lanjut menurut Fahri, Anis merupakan orang Sulawesi dan tinggal
mencari pasangan orang Jawa seperti sosok Aher. Jika Anis berduet
dengan Anis, Fahri menyatakan kesediaannya menjadi tim sukses.291
Di tengah kesibukan membangun koalisi pencapresan 2019, PKS
justru menunjukkan dinamika konflik internal di publik. Hal ini dipicu
muncul dokumen yang beredar di media dengan judul “Mewaspadai
Gerakan Kudeta PKS”. Dalam dokumen itu disebut bahwa AM (inisial
Anis Matta) adalah kelompok “Osan” singkatan dari orang sana. Selain
AM, juga terdapat inisial lainnya yaitu: AZ, AFY, MAR, JJ, TW, AF,
AR dan FH. Mereka kemudian disebut dengan 9S. Dalam dokumen itu
juga tertulis “Osin” singkatan dari orang sini yang berarti loyalitas pada
partai atau kelompok Presiden PKS Sohibul Iman.292
Dokumen itu sendiri mempertanyaan banyaknya spanduk Anis
Matta yang beredar sebagai kandidat capres tetapi tidak ada logo PKS
sama sekali. Dokumen itu juga menyebut bahwa Osan berupaya
menguasai Majelis Syura PKS, mengintervensi kebijakan terhadap kader
289 “PKS Ingatkan Elit Parpol: Ijtima Ulama Tak Sembarangan”, dalam Rakyat Merdeka, 5 Agustus 2018, 5.
290 “Elektabilitas Salim Segaf Dinilai Rendah”, dalam Media Indonesia, 1 Agustus 2018, 3.
291 Observasi penulis pada diskusi bertema “Kandidat Pasangan Pilpres 2019 Kejutan Publik” yang digelar di
Gedung DPR RI 9 Agustus 2018. 292
“Osan di Kuningan, Osin di Simatupang”, dalam Majalah Tempo, 29 Juli 2018, 36
PKS di lembaga legislatif, hingga mendanai calon kepala daerah yang
diusung PKS di Pilkada 2018.293
Atas beredarnya dokumen itu, Ketua
Fraksi PKS, Jazuli Juwaini menyebut bahwa dokumen “Mewaspadai
Gerakan Kudeta PKS” tersebut tidak jelas siapa yang mengeluarkan.
Menurutnya, dokumen itu dibuat oleh orang-orang yang tidak ingin PKS
menjadi partai besar di Indonesia.294
Munculnya istilah Osan dan Osin merubah istilah perkubuan di
PKS, seperti disinggung sebelumnya, di PKS juga terdapat kubu yang
kerap dipertentangkan, kubu Keadilan dan Kesejahteraan. Istilah ini
sudah populer sejak 2011 lalu. Kader yang berada di lingkar elit partai
dan menduduki jabatan, disebut kubu Kesejahteraan. Sementara yang
bekerja tanpa pamrih di partai disebut kubu Keadilan.
Konflik PKS menjelang Pemilu 2019 semakin mengurucut pada dua
kelompok, Anis Matta dan Sohibul Iman. Akibat konflik ini, beberapa
loyalis Anis Matta mewacanakan untuk hijrah dari PKS dan membentuk
partai baru bernama Partai Arah Baru Indonesia (Partai ABI).295
Tentu
saja ini tidak menguntungkan bagi PKS karena harus menghadapi
konflik di tahun politik.
Selain “gaduh” tentang capres/cawapres, internal PKS juga
disibukkan konflik akibat pencalegan. Hal ini diakibatkan surat edaran
tertanggal 02/D/EDR/DPP-PKS/2018, yang salah satu isinya adalah
meminta kesediaan para bakal caleg untuk mengisi dan menandatangani
surat pengunduran diri dengan mengosongkan kolom tanggal. Surat itu
tertanggal 29 Juni 2019 dan ditandatangani oleh Presiden PKS, Sohibul
Iman.296
293“Internal PKS Bergejolak, Ada ‘Duel Berdarah’ Osan Vs Osin?”,
https://www.jawapos.com/nasional/politik/15/04/2018/internal-pks-bergejolak-ada-duel-berdarah-osan-vs-osin,
diakses pada 8/6/2018. 12.58 wib. 294
“Osan vs Osin: PKS Digoyang Isu Kudeta Internal”, https://www.jpnn.com/news/osan-vs-osin-pks-digoyang-isu-
kudeta-internal, diakses pada 8/6/2018. 12.58 wib. 295
“Mantan Presiden PKS Anies Matta Mau Bikin Partai Baru?”,
http://www.rmolsumut.com/read/2018/07/08/58214/Mantan-Presiden-PKS-Anies-Matta-Mau-Bikin-Partai-Baru-, diakses pada 28/7/2018. 10.35 wib. 296
Surat edaran itu sudah beredar di media sosial. Penulis mengakses surat tersebut melalui akun Fahri Hamzah
yang diunggah pada 30 Juli 2019.
Atas beredarnya surat tersebut, para bakal caleg mulai
mengurungkan niatnya untuk maju sebagai caleg. Bahkan, kader PKS
yang sudah anggota DPR dan DPRD pun mengurungkan niat maju
kembali sebagai caleg. Agus Supriyanto, kader PKS yang hendak
mencalonkan diri sebagai caleg untuk DPRD Kota Bekasi
mengurungkan niatnya akibat surat edaran dari DPP PKS tersebut.297
Ketua DPD PKS Kabupaten Situbondo, Imam Anshori juga mengalami
hal yang sama. Ia bahkan mengalami pemecatan secara mendadak
karena menolak penandatanganan kesediaan pengunduran diri dari
anggota legislatif jika sudah terpilih. Imam mengalami “kegalauan”
menjelaskan kepada para bakal caleg karena sebelum terpilih, mereka
harus dimintai kesediaan mundur dari anggota dewan.298
Ahmad Zainuddin anggota DPR RI dari Fraksi PKS mengaku
sempat ingin mendaftar kembali menjadi caleg. Akan tetapi, karena
beredar surat edaran tersebut, ia mengurungkan niatnya kembali nyaleg.
Menurut Mahfudz Sidiq, surat edaran tersebut membuat banyak kader
mundur sebagai bakal caleg dan menabrak aturan, termasuk AD/ART.299
Tabel bakal caleg PKS yang mengundurkan diri
300
Nama DPR RI, DPRD Provinsi,
Kab/Kota
Ahmad Zainuddin DPR RI
Rofi Munawar DPR RI
Abdul Rahman DPRD Provinsi Kep. Riau
Imam Anshori DPRD Kabupaten Situbondo
Taslim Tamang DPRD Kabupaten Bone
297 Wawancara dengan Agus Supriyanto (Tenaga Ahli Fraksi PKS), Jakarta, 17 Juli 2018.
298“Tolak Surat Mundur untuk Bacaleg, Ketua PKS Situbondo Dipecat”,
https://news.detik.com/berita/4118732/tolak-surat-mundur-untuk-bacaleg-ketua-pks-situbondo-dipecat, diakses pada 17/7/2018. 18.26 wib. 299
“Ahmad Zainuddin: Konflik Internal PKS Bukan Lagi Rumor”, dalam Rakyat Merdeka, 15 Juli 2018, 3. 300
Diolah dari berbagai sumber: “Kisruh Internal PKS Menjelang Pemilu 2019”, https://tirto.id/kisruh-internal-pks- menjelang-pemilu-2019-cPlHm, diakses pada 26/7/2018. 09.54 wib. Wawancara dengan Agus Supriyanto (Tenaga
Ahli Fraksi PKS), Jakarta, 25 Juli 2018.
Ahmad Aidin DPRD Kabupaten Cirebon
Agus Supriyanto DPRD Kota Bekasi
Dalam hal pembentukan koalisi pencapresan 2019, PKS tidak bisa
memaksakan kehendaknya untuk menyodorkan kadernya dengan
mengabaikan capres-capres usulan parpol koalisi. Elektabilitas menjadi
sangat penting dan rasionalisasi membangun koalisi. Hal ini yang
kemudian dipahami PKS karena kompromi membangun koalisi dirasa
lebih penting.301
Setelah melakukan lobi-lobi politik yang cukup panjang, akhirnya
tidak ada satupun kader PKS yang menjadi capres maupun cawapres di
Pemilu 2019. Prabowo Subianto yang selama ini intens menjalin
komunikasi politik dengan PKS, memilih kadernya sendiri dari
Gerindra, Sandiaga Uno. Akan tetapi, PKS tetap setia berada dalam
koalisi bersama Prabowo. Padahal sebelumnya PKS sempat
“mengancam” akan meninggalkan Prabowo jika tidak mengambil satu
dari sembilan kader PKS. Muncul isu yang merugikan PKS, yaitu
adanya “mahar politik” yang diberikan Sandiaga Uno sebesar Rp. 500
miliar kepada PKS dan PAN agar tetap mau berkoalisi dengan Prabowo
meski kadernya tidak dijadikan cawapres.
Adanya kabar mahar politik ini disampaikan oleh politisi Partai
Demokrat, Andi Arief. Andi kecewa terhadap Prabowo yang tidak
menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres.302
Politisi
Gerindra Fadli Zon membantah isu tersebut dan meminta Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak perlu menanggapi dugaan tersebut.303
Politisi PKS, Ledia Hanifa menyebut pihaknya akan melaporkan
tudingan dan fitnah Andi ke aparat hukum.304
301 “PKS Minta Pertemuan Bersama”, dalam Kompas, 26 Juli 2018, 1-15. Wawancara Mustafa Kemal (Sekretaris
Jenderal PKS), “Dengan Pak Prabowo, Kami Bukan Hanya Sekutu atau Segajah, Pasti Bakal Memuncak di 2019,
dalam Rakyat Merdeka, 26 Juli 2018, 1 302
Koalisi Prabowo DIrusak “Kardus” Dan Mahar 1 T”, dalam Rakyat Merdeka, Kamis 9 Agustus 2018, 1 dan 9 303
“Fadli: Tudingan Mahar Politik Tidak Berdasar”, dalam Rakyat Merdeka, Kamis 14 Agustus 2018, 5 304
“PKS Akan Bawa Cicitan Andi Arief ke Hukum”, dalam Media Indonesia, 1 Agustus 2018, 4.
Jika “mahar politik” ini terbukti berdasarkan keputusan hukum
yang berkekuatan tetap, pencalonan Prabowo bisa dibatalnya. Selain
pembatalan calon, partai yang diduga menerima “mahar” imbalan
berupa materi (dalam hal ini PKS), juga mendapat sanksi tidak dapat
mencalonkan presiden pada Pemilu selanjutnya. Hal ini sesuai dengan
ketentuan UU Pemilu.
“(1) Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada
proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. (2) Dalam hal Partai
Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode
berikutnya. (3) Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (4) Setiap orang atau lembaga
dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik dalam bentuk apa pun
dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden”.305
Sementara itu, diusungnya Sandiaga sebagai cawapres Prabowo
juga karena ada kesepakatan akan mengganti Sandiaga dengan kader
PKS untuk menduduki kursi Wakil Gubernur Jakarta. Politisi PKS
Hidayat Nurwahid mengatakan bahwa Prabowo sudah mengambil
cawapres bukan dari PKS. Oleh karenanya ia optimis Prabowo akan
menyerahkan kursi Wagub Jakarta kepada PKS yang merupakan mitra
koalisi Gerindra. Beberapa nama politisi PKS muncul sebagai calon
pengganti Sandiaga seperti Mardani Ali Sera.306
Setelah memasuki masa kampanye Pemilu 2019, PKS musibah.
Beberapa pengurus dan kader di daerah seperti DPW Bali dan DPC
Sukodono Sidoarjo beramai-ramai mengundurkan diri. Mereka
menanggalkan atribut partai. Pengurus DPW PKS Bali dan sejumlah
kader mengundurkan diri karena tidak terima dengan keputusan DPP
PKS yang melakukan restrukturisasi kepengurusan PKS di Pulau
Dewata itu. Sementara itu, pengurus DPC PKS Sukodono
mengundurkan diri karena menolak mengucap sumpah janji setia
kembali sebagai kader PKS. Menurut mereka, permintaan pengucapan
305 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 228
306 “Hidayat Nurwahid: Saya Yakin Pak Prabowo Legowo, Kursi Wagub DKI Akan Dikasih PKS”, dalam Rakyat
Merdeka, Kamis 14 Agustus 2018, 2
sumpah janji itu menandakan DPP PKS kehilangan kepercayaan
terhadap mereka.307
Perbedaan dukungan menjelang pilpres 2019 dan polemik
pencalegan seperti yang menimpa PKS tersebut di atas dapat menyulut
konflik internal dan berpotensi akan terus berjalan hingga Pilpres pada
17 April 2019. Sangat memungkinkan bahwa kebijakan dukungan
pencapresan DPP PKS tidak akan dipatuhi secara keseluruhan oleh
kader-kader PKS karena pengaruh elit PKS yang terbelah. Hal ini akan
menjadi kisah terulang pada tahun 2004 lalu. Saat itu, PKS terbelah
dalam dukungan pencapresan, sebagian mendukung capres Amin Rais,
dan yang lain mendukung capres Wiranto. Saat itu bahkan muncul kabar
bahwa dukungan pencapresan PKS diwarnai dengan money politics. Hal
ini seperti diakui Yusuf Supendi dalam bukunya “Replik Pengadilan:
Yusuf Supendi Menggugat Elit PKS”.
Seharusnya PKS mengantisipasi terjadinya konflik akibat
pemunculan capres internal PKS. Dalam beberapa kasus, hal serupa
sering terjadi seperti misalnya di Partai Golkar. Pada Pemilu 2004
Golkar mencalonkan Wiranto dan 2009 Golkar memuculkan capres
Yusuf Kalla, tapi di internal Golkar terjadi konflik dan mengakibatkan
dukungan ke Wiranto dan Jusuf Kalla terpecah. Keduanya akhirnya
tidak terpilih di Pilpres.
Konflik intra-party pada hakikatnya sangat sulit dihindari. Bagi
Thomas Mayer, konflik adalah dinamika yang selalu ada dalam
kehidupan, termasuk kehidupan parpol.308
Meski demikian, konflik
harus dikelola dengan baik agar tidak merugikan organisasi (parpol).
Dan jalan utama penyelesaian adalah dengan musyawarah. Oleh sebab
itu, tak ada pilihan lain bagi PKS selain “syura bainahum” untuk
menyelesaikan masalah. Konflik internal PKS yang dihembuskan di
media hanya akan berakibat buruk pada PKS di Pemilu. Dan, PKS harus
307 Kabar mundurnya beberapa pengurus PKS daerah banyak dimuat beberapa media. Antara lain lihat dalam: “HOT
NEWS! PKS Bali Bubar”, https://radarbali.jawapos.com/read/2018/09/28/97006/hot-news-pks-bali-bubar. Lihat juga
dalam: “Kader PKS Sukodono Mundur karena Tersinggung Akan Dibaiat. Ini Tanggapan PKS Jatim”,
http://surabaya.tribunnews.com/2018/09/29/kader-pks-sukodono-mundur-karena-tersinggung-akan-dibaiat-ini-
tanggapan-pks-jatim, diakses pada 3/10/2018, 09.40 308
Thomas Mayer, Kompromi, Jalur Ideal Menuju Demokrasi, (Frederich Ebert Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2017), 29.
kembali pada spirit bagaimana sebuah partai didirikan, yaitu:
kesepakatan dan musyawarah.
6. Mekanisme Penanganan Konflik Internal PKS
Banyak pengamat yang mengapresiasi cara PKS mengelola konflik
internal sehingga tidak berlangsung lama dan menyita perhatian publik.
Konflik di PKS sebetulnya selalu muncul, tetapi tidak banyak diendus
publik karena kemampuan PKS dalam meredam konflik. Pada
umumnya, konflik internal parpol mengemuka ketika terjadi pergantian
kepemimpinan dan menjelang Pemilu. Tetapi hal tersebut tidak banyak
terjadi di PKS, meski bukan berarti tidak ada sama sekali.309
Susunan badan-badan kepengurusan yang ada di PKS dianggap
sebagai kekuatan untuk mengelola konflik. Setiap kewenangan badan
tersebut dan kepatuhan kader membuat suksesnya pengelolaan konflik
internal PKS. Firman Noor menyebutkan bahwa institusi utama yang
mampu mencegah konflik serta menyelesaikannya adalah Dewan
Syariah. Merujuk pada AD/ART PKS, Dewan Syariah memiliki tugas
melakukan pengawasan internal PKS. Dapat dipastikan, institusi ini
menjadi jembatan bagi pihak-pihak yang berpotensi terlibat konflik.
Oleh sebab itu, Dewan Syariah dapat melakukan pencegahan.310
Selain Dewan Syariah yang menjadi “pengelola konflik”, terdapat
institusi lain yang menurut Firman menjadi penopang, yaitu Majelis
Syura dan Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO). Majelis Syura
merupakan institusi tertinggi PKS. Setiap fatwanya pun bersifat
mengikat sehingga harus dipatuhi setiap kader (termasuk yang
berkonflik). Putusan Majelis Syura mempunyai urutan kedua setelah
AD/ART partai.311
Hal ini yang menyebabkan Majelis Syura sangat
disegani selain juga dikarenakan para ulama terhormat yang mengisi
posisi tersebut.
309 Tim Litbang Kompas, Partai Politik Indonesia 1999-2019: Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa, (Jakarta:
Kompas Media Nusantara, 2016), 72. Lihat juga dalam: Erwyn Kurniawan, PKS: Mengubah Pusaran Menjadi Arus
Balik, (Bekasi: Pustaka Fauzan, 2016), 81. 310
Firman Noor, Perpecahan dan Soliditas Partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS di Dekade Awal
Reformasi, 263. 311
DPP PKS, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Musyawarah Majelis Syura III, 2005, pasal 62.
Syahrul Hidayat dalam penelitian disertasinya memuji cara PKS dalam
menegakkan disiplin organisasi. Bagi anggota yang melakukan
pelanggaran berat, sanksi yang didapat adalah pemberhentiannya
sebagai anggota PKS. Ia menyontohkan kasus pemecatan yang diberikan
kepada Darmawan Duming, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang
tertangkap berjudi. Syarul membuat pengelompokan jenis pelanggaran
dan sanksi yang berlaku di PKS sebagai berikut:
Tabel Pelanggaran dan Sanksi yang diberikan312
Jenis
Pelanggaran
Level
Pelanggaran
Contoh
Pelanggaran
Sanksi
Pelanggaran
Syariah
Ringan Perilaku yang tidak pantas
Peringatan tertulis
Sedang 1. Tidak rajin
solat
berjamaah.
2. Pencemaran
nama baik
3. Menyebarkan
rumor
4. Tidak
menafkahi
keluarga
5. Tidak
memenuhi janji
dan kewajiban
1. Pengumuman
peringatan
2. Skorsing antara
1-3 bulan
Berat Kejahatan serius
yang dikenakan
hudud seperti
(perampokan,
pencurian dan pembunuhan)
1. Skorsing antara
3-6 bulan
2. Diberhentikan
dari keanggotaan
Pelanggaran Organisasi
Ringan 1. Tidak
memenuhi
mandat partai
2. Tidak
Peringatan tertulis
312
Syahrul Hidayat, “Managing Moderation: The AKP in Turkey and The PKS in Indonesia”, (Disertasi Universitas
Exeter, Inggris, 2012), 211.
memenuhi
kontribusi ke
partai tanpa
alasan yang bisa diterima
Sedang 1. Merusak citra
partai
2. Membuat
pernyataan
yang
bertentangan
dengan
AD/ART partai
3. Tidak
menghadiri
usrah tanpa
alasan yang
bisa diterima
4. Gagal
memenuhi mandat partai
1. Pengumuman
peringatan
2. Skorsing antara
1-3 bulan
Berat Melawan hasil keputusan partai
1. Skorsing antara 3-6 bulan
2. Diberhentikan
dari keanggotaan
Selain institusi formal dalam struktur kepartaian, PKS juga mempunyai
cara lain untuk mencegah konflik yaitu melalui pengajian rutin yang
diadakan (halaqoh). Meskipun berfungsi sebagai wadah pengajian untuk
pengembangan kapasitas kader, menurut Firman halaqoh juga menjadi
sarana meredam konflik PKS. Di bawah bimbingan murabbi (ustadz
yang disegani yang mengajar disebuah halaqoh), benih-benih konflik
dapat diredam.313
C. Analisis Dampak Konflik Internal Bagi PPP dan PKS
Konflik adalah sesuatu yang sulit dihindari dalam kehidupan,
termasuk kehidupan organisasi politik (parpol). Meminjam istilah Arief,
313 Firman Noor, Perpecahan dan Soliditas Partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS di Dekade Awal
Reformasi, 255.
konflik dan kubu-kubu dalam partai adalah hal yang biasa, tidak berarti
negatif. Dalam Islam, adanya kubu dalam parpol tersebut dapat disebut
sebagai sunnatullah.314
Seperti disinggung sebelumnya, konflik parpol sangat sulit
dihindari. Konflik dan roda organisasi parpol ibarat berjalan beriringan,
sehingga konflik selalu mewarnai perjalanan parpol. Contoh kasus PPP
dan PKS dalam sejarahnya selalu dirundung konflik internal, baik yang
eskalasinya tinggi maupun sedang dan ringan.
Adanya faksi dan perbedaan dalam parpol menurut Hofmeister dan
Grabow mengakibatkan sebuah konflik. Selain itu, konflik kerap muncul
menjelang dan sesudah pemilihan ketua umum. Perebutan pengaruh dan
kekuasaan menjadi pemicu konflik internal parpol. Di berbagai negara
demokrasi, elit parpol merasa dirugikan akibat konflik dan tidak adanya
resolusi konflik, memutuskan keluar dari parpol. Kondisi itu bukan
contoh baik dalam demokratisasi parpol. Seharusnya, terdapat
musyawarah penyelesaian di internal baik dalam bentuk mediasi
maupun pengadilan internal parpol.315
Di Indonesia sendiri, kondisi ini
tidak jarang ditemui, terlebih pascareformasi. Banyak elit parpol yang
terlibat konflik lalu keluar parpol dan mendirikan parpol baru.
Di Indonesia, sistem pelembagaan parpol masih membutuhkan
pembenahan. Hal ini ditandai dengan banyaknya konflik internal parpol
yang terjadi. Konflik internal kemudian diperparah dengan konflik yang
berujung pada perpecahan, elit parpol keluar dan mendirikan parpol baru
sebagai tandingan.316
Berbagai konflik yang terjadi di parpol juga akibat
melemahnya penghayatan terhadap visi dan misi parpol. Visi dan misi
parpol, menurut Syamsuddin kerap menjadi “penghias” di AD/ART
parpol. Hal yang cukup disayangkan adalah ketika elit parpol itu sendiri
yang melanggar AD/ART.317
314
Arief Munandar, “Antara Jemaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004”, (Depok: Universitas Indonesia, Disertasi, 2011), 7 315
Wilhelm Hofmeister-Karsten Grabow, Political Parties Functions and Organisation in Democratic Societies, 51 316
Budi Winarno, Sistem Politik Indonesia Era Reformasi, (Yogyakarta: Med Press, 2008), 119. 317
Syamsuddin Haris, Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformasi, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
2014), 269
Mencermati terjadinya konflik internal PPP dan PKS di atas penulis mengklasifikasikan faktor pendorong konflik menjadi dua:
konflik internal yang terjadi karena kepentingan politik (pengambilan
keputusan politik, dukungan pencapresan dan koalisi di Pilpres,
parlemen dan Pilkada), dan konflik yang terjadi akibat perbedaan latar
belakang kader di dalam parpol.
Konflik kepentingan adalah konflik yang lahir karena perbedaan
antarkader atau faksi yang ada di dalam parpol terhadap pilihan,
kebijakan, sikap dan tujuan politik. Konflik di PPP antara Surya
dengan Bachtiar; Surya dengan Romy; dan Romy dengan Djan
menunjukkan konflik tersebut. Konflik itu bermula dari perbedaan
pandangan dukungan pencapresan, yaitu: Surya menjajaki dan mencari
capres yang akan didukung, sedangkan Bachtiar mendeklarasikan
dukungan kepada SBY (pada Pemilu 2009); serta Surya mendukung
Prabowo, sedangkan Romy mendukung Joko Widodo (pada Pemilu
2014).
Meski akhirnya PPP mendukung pasangan SBY-Budiono pada
Pemilu 2009 dan Surya sendiri masuk kabinet pemerintahan SBY-
Budiono, namun konflik internal yang terjadi di dalamnya belum
sepenuhnya padam. Hal ini kembali terulang pada Pemilu 2014. Suara
PPP dalam Pilpres terpecah mendukung pasangan Prabowo-Hatta dan
Joko Widodo-Jusuf Kalla. Setelah Pilpres yang dimenangkan Joko
Widodo-Jusuf Kalla, kabinet yang dibentuk kemudian mengakomodir
PPP untuk masuk dalam kabinet. Padahal PPP saat itu mengalami
konflik cukup keras dan pelik.
Kondisi demikian sejatinya, menurut Thomas Saalfeld menjadi
warning bagi soliditas kabinet. Kondisi ini merujuk pada studi yang
dilakukan Saalfeld di sebanyak 17 negara-negara Eropa, bahwa konflik
intra-party dapat membuat “goyah” soliditas sebuah kabinet.318
Konflik kepentingan juga berlaku di PKS, ketika Yusuf Supendi
dan beberapa peserta Musyawarah Majelis Syura berpegang pada hasil
318 Thomas Saalfeld, “Intra-party Conflict and Cabinet Survival in 17 West European Democracies, 1945–1999”,
dalam Daniela Giannetti-Kennet Benoit, Intra-Party Politics and Coalition Goverments, (London-New York:
Routledge, 2009), 177
rapat yang memutuskan PKS mendukung Amin Rais Pilpres 2004, tetapi Hilmi Aminuddin yang saat itu menjadi ketua Majelis Syura menganulir.
Konflik antara Yusuf dan para elit PKS jelas diakibatkan perbedaan
pandangan dukungan politik di pencapresan. Pilihan menjadi partai
“terbuka” PKS yang mengundang konflik juga menunjukkan adanya
konflik kepentingan di dalamnya. PKS berkepentingan meningkatkan
suara dalam Pemilu, dan gagasan partai “terbuka” dianggap sebagai
bagian strategi mencapainya.
Temuan penelitian mengenai konflik internal parpol PPP dan PKS
di atas sejalan dengan hasil riset Moshe Maor mengenai munculnya
konflik internal parpol. Bagi Maor, konflik internal seketika muncul
akibat terjadi perbedaan dan tawar-menawar berkoalisi (terutama di
parlemen). Temuan lain terhadap munculnya konflik internal partai
tidak hanya akibat koalisi, tetapi juga akibat perbedaan-perbedaan
dukungan dalam pencalonan Pilkada. Hal ini seperti terjadi di internal
PPP menjelang Pilkada 2015, 2017 dan 2018 yang dihadapkan konflik
kepentingan pencalonan Pilkada. Konflik ini akibat kondisi internal
parpol yang sedang mengalami dualisme pengurus.
Terjadinya konflik seperti disinggung di atas juga sejalan dengan
hasil penelitian Lili Romli. Menurutnya, dalam praktek perpolitikan di
Indonesia, konflik internal parpol tak hanya dilatari kepentingan
kekuasaan, melainkan juga diakibatkan adalah faksi dalam tubuh parpol
dan perbedaan pilihan dalam menentukan koalisi (baik koalisi
pencapresan atau di parlemen).319
Selain akibat kepentingan politik, konflik internal parpol juga
terjadi diakibatkan latar belakang kader sehingga berimplikasi juga
pada tujuan politik parpol. Sebagai contoh PPP yang di dalamnya
terdapat kelompok Islam –dari unsur fusi yaitu NU, Parmusi, PSII dan
Perti- dapat berkonflik satu dengan yang lain karena perbedaan yang
didasarkan pandangan kelompok. Dalam perjalanan politik PPP,
konflik antarunsur fusi memang selalu mewarnai, sejak pertama partai
ini didirikan. Menurut Lili Romli, konflik antarunsur fusi di PPP sering
319 Lili Romli, “Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi”, dalam Jurnal Politica, Vol. 8, No.
2, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta November 2017, 97.
melibatkan faksi NU dan Parmusi. Perbedaan cara pandang terhadap isu-isu politik, sosial dan budaya menjadi pemicu munculnya konflik
tersebut.320
Konflik seperti ini juga pernah terjadi dalam tubuh Masyumi yang
saat itu menjadi wadah bagi kelompok Islam modernis dan tradisionalis.
Karena terdapat perbedaan pandangan keagamaan yang menonjol,
maka perbedaan pandangan politik juga tidak bisa dihindari. Akibatnya,
terjadi beberapa kali konflik di Maysumi, PSII dan NU keluar dari
parpol Islam berlambang Bulan Sabit dan Bintang itu.
Konflik di Masyumi itu seperti diwariskan di PPP. Sebagai parpol
Islam yang saat itu merupakan fusi dari empat parpol sebelumnya, PPP
kerap berhadapan dengan konflik akibat perbedaan latar belakang
kader yang berasal dari empat parpol sebelumnya. Namun, dalam
sebuah diskusi informal dengan salah seorang kader PPP, anggapan ini
ditolak. Menurutnya, konflik internal PPP akibat perbedaan kelompok
unsur fusi tidak pernah ada. Konflik internal yang terjadi hanya karena
kepentingan kebijakan politik semata.321
Konflik akibat perbedaan latar belakang kader juga terjadi di
PKS. Dalam konteks konflik PKS, benturan antara kelompok yang
berasal dari gerakan tarbiyah dan kelompok pragmatis sulit
dihindarkan ketika PKS akan mengambil suatu kebijakan tertentu. Salah
satu yang menonjol disini adalah arah partai menuju “partai terbuka”.
Mencermati uraian konflik internal PPP dan PKS di dekade kedua
pascareformasi di atas, terdapat dampak konflik yang sangat merugikan
parpol. Secara garis besar, penulis membagi dampak konflik menjadi
dua: dampak konflik terhadap internal parpol, dan dampak konflik yang
berasal dari eksternal parpol. Pertama, dampak konflik terhadap internal
parpol adalah: terganggunya proses konsolidasi parpol menjelang
momentum politik seperti Pilkada, Pileg dan Pilpres; roda organisasi
partai tidak berjalan dengan baik karena ada sikap ego dan canggung
320 Lili Romli, “Penguatan Pelembagaan Partai Politik”, dalam Fahruddin Salim (ed), PPP dan Politik Identitas,
Pergulatan Islam dan Politik di Indonesia, (Jakarta: Fraksi PPP DPR RI, 2011), 169. 321
Wawancara dengan Suudi (Pengurus DPP PPP Departemen Hubungan antar Ormas dan Lembaga 2016-2021), Jakarta, 23 Agustus 2017.
bagi pihak-pihak yang berkonflik; terganggunya kinerja anggota fraksi
di DPR; adanya kader yang “lompat partai” akibat konflik yang dirasa
merugikannya; serta perebutan kantor parpol.
Kedua, dampak dari konflik yang berasal dari eksternal parpol
adalah: merosotnya perolehan suara parpol pada Pemilu; menurunnya
tingkat kepercayaan pemilih; adanya peraturan dalam Pilkada yang
menyesuaikan kondisi internal parpol; serta tersendatnya penyerahan
bantuan dana dari negara untuk parpol.
Konflik berkepanjangan yang terjadi dalam parpol menjadi bahan
kritikan. Lili Romli menyebut bahwa parpol yang larut dalam konflik
secara tidak langsung mengurangi peran dan fungsinya. Menurutnya,
salah satu peran parpol adalah meredam konflik yang terjadi di
masyarakat. Tetapi, jika konflik terus terjadi di internal parpol,
bagaimana mungkin ia mampu menjadi solusi bagi konflik yang terjadi
di masyarakat.322
Perpecahan dan lahirnya parpol baru akibat konflik internal yang
disinggung Budi Winarno, dalam konteks konflik PPP dan PKS dekade
kedua reformasi tidak terjadi. Walaupun terjadi beberapa konflik
internal, PPP dan PKS tidak terpecah dan melahirkan parpol baru. Jika
berkaca dari konflik internal yang pernah terjadi di Indonesia,
sebetulnya para elit yang terlibat konflik internal PPP dan PKS dapat
keluar partai dan membentuk partai baru. Terlebih, momentum
politiknya juga sangat mendukung yaitu, Pemilu 2009 dan 2014.
Dalam perjalanan politiknya, PPP telah melewati fase-fase yang
bervariasi. Berbagai konflik internal telah berkali-kali dilalui. Bahkan,
Muqowam menyadari betul konflik internal juga diwarnai adanya elit
partai yang ingin memecah PPP lalu mendirikan parpol baru. Namun
karena kematangan politik PPP, hingga saat ini PPP sendiri tetap
eksis.323
322“Mekanisme Penyelesaian Konflik Partai Politik”, http://lipi.go.id/berita/mekanisme-penyelesaian-konflik-partai-
politik/1394, diakses pada 19/7/2017. 09.57 wib 323
Ahmad Muqowam, Membangun Kembali Kejayaan, Gagasan Bagi Pembaruan Partai Persatuan Pembangunan,
(Jakarta: Pusat Informasi AMQ, 2011), 337.
Tidak lahirnya parpol baru akibat konflik mungkin sudah disadari
oleh para elit karena perolehan suara parpol Islam dalam setiap Pemilu
menunjukkan tren penurunan. Elit yang terlibat konflik ternyata lebih
memilih keluar parpol akibat ketidakpuasan. Mereka lebih memilih
bergabung parpol lain, seperti kasus Yusuf Supendi. Hal ini menurut
Hofmeister dan Grabow bukan contoh yang baik bagi demokrasi internal
parpol.
Seperti diungkapkan Ralf Dahrendof, bahwa konflik tidak selalu
berujung perpecahan, tetapi juga dapat menjadi pijakan positif. Hal ini
sepertinya terjadi dalam konteks konflik internal PKS. Konflik yang
dialami PKS justru dapat menjadikan partai ini menjelma menjadi
semakin kuat. Ketika “digembosi” oleh salah satu pendiri parpol Yusuf
Supendi pada 2011, PKS bukan melemah, justru dapat meningkatkan
perolehan suara di Pemilu 2014 meski tidak terlalu signifikan. Pada titik
ini, PKS telah melakukan keberhasilan dalam mengelola konflik menjadi
energi yang bermanfaat bagi partai.
Terkait dengan konflik internal parpol, penulis menganalogikan
seperti suasana jalanan yang macet parah di Ibu Kota Jakarta. Meskipun
cukup membosankan dan membuah marah banyak pengguna jalan,
kondisi kemacetan pada akhrinya akan terurai juga. Waktu dan usahalah
yang mengurai kemacetan. Ini sama halnya dengan parpol yang
berkonflik. Dengan kesabaran waktu dan upaya, konflik akan
terselesaikan.
D. Konflik Internal Parpol Islam dalam Pandangan Publik
Untuk mendapatkan persepsi publik terhadap konflik internal
parpol Islam termasuk PPP dan PKS, penulis melakukan survei terhadap
mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.324
Terkait konflik internal parpol yang berpengaruh terhadap
perolehan suara, mayoritas responden meyakini jika konflik tersebut
324 Penentuan sampel mahasiwa Ilmu Politik semester lima dan tujuh didasarkan bahwa mereka mengetahui dan
memahami konflik yang terjadi dalam parpol Islam, termasuk PPP dan PKS. Dari jumlah populasi 128 orang,
penulis mengambil 103 orang sebagai sampel. Tingkat akurasi kepercayaan data hasil survei sebesar 95,7 persen
dengan tingkat ketidakpercayaan data sebesar 4,3 persen. Survei ini dilakukan pada 5 hingga 14 September 2017.
dapat mengurangi tingkat kepercayaan publik dan berimplikasi pada
penurunan suara di Pemilu. Sebanyak 87 responden menyatakan jika
konflik internal parpol dapat menurunkan suara parpol di Pemilu, dan
sebanyak 16 responden menyatakan bahwa konflik internal tidak
memengaruhi perolehan suara Pemilu.
Diagram: Konflik internal parpol PPP dan PKS berpotensi menurunkan
perolehan suara di Pemilu.
Meski demikian, responden juga menilai bahwa konflik internal
sebetulnya pada satu sisi memiliki arti penting dalam sebuah organisasi.
Adanya konflik menunjukkan adanya dinamika yang terus berjalan di
parpol. Sebanyak 37 responden menilai konflik internal baik untuk lagu
organisasi, dan sebanyak 66 responden tidak setuju.
Seperti dijelaskan, bahwa salah satu faktor pendorong konflik
internal PPP dan PKS adalah latar belakang kader. PPP misalnya, terdiri
dari empat partai sebelumnya, hal itu yang menyebabkan dan menjadi
pendorong konflik internal. Sebanyak 70 responden menilai jika konflik
internal PPP dan PKS terjadi karena perbedaan latar belakang kelompok
keagamaan kader, dan sebanyak 33 responden mengemukakan
sebaliknya.
Mayoritas responden menyatakan jika konflik internal PPP dan
PKS terjadi karena kepentingan elit parpol. Sebanyak 100 responden
Tidak, 16
orang (16%)
0%
Ya, 87 orang
(84%)
menjawab jika konflik terjadi akibat kepentingan elit, dan sebanyak 3
responden menjawab sebaliknya.
Konflik intenal PPP dan PKS yang terjadi di dekade kedua pasca
reformasi, menurut responden paling besar disebabkan oleh perebutan
jabatan ketua umum dan konflik akibat perbedaan pencapresan.
Sebanyak 42 (41 persen) responden menyebut penyebab utama konflik
adalah perebutan ketua umum, 41 (40 persen) responden menyebut
perbedaan pencapresan, dan 20 (19) responden menjawab lain-lain.
Diagram: Penyebab utama konflik internal PPP dan PKS.
Sesuai dengan batasan konflik internal PPP yang dipaparkan
sebelumnya, bahwa pada dekade kedua pasca reformasi, terdapat dua
konflik utama, yaitu konflik antara Bachtiar Chamsyah dengan
Suryadharma Ali menjelang Pemilu 2009, dan konflik perebutan ketua
umum antara Romahurmuzy dengan Djan Faridz. Dalam pandangan
responden, konflik antara Romy dengan Djan lebih besar ketimbang
konflik Bachtiar-Surya. Sebanyak 47 responden menyebut konflik
Perbedaan
pencapresan
40%
Perebutan
ketua umum
41% Lain-lain
19%
Romy-Djan, 39 responden menyebut konflik Bachtiar-Surya, 16
responden menyebut lain-lain dan 1 responden tidak menjawab.
Diagram: Konflik utama PPP di dekade kedua pascareformasi.
Sementara itu, terhadap konflik internal PKS, responden menyebut jika
konflik Fahri Hamzah dengan elit PKS sebagai konflik terbesar PKS di
dekade kedua pascareformasi. Sebanyak 34 responden menyebut konflik
Fahri-elit PKS, 32 responden menyebut konflik akibat wacara partai
“terbuka”, 11 responden menyebut konflik Yusuf Supendi-elit PKS, dan
26 responden menjawab lainnya.
Diagram: Konflik utama PKS di dekade kedua pascareformasi.
Seperti dikemukakan sebelumnya, konflik internal parpol yang
terjadi di Indonesia kerap kali berujung pada perpecahan dan membuat
kader “berbondong-bondong” keluar lalu mendirikan parpol baru.
Pascareformasi, tidak terlalu sulit untuk melacak konflik internal parpol
Konflik
Romy-Djan
46%
Lain-lain 15%
Konflik
Bactiar-
Surya
38%
Tidak
menjawab
1%
yang melahirkan parpol baru. Sebagai contoh Partai Demokrasi
Indonesia (PDI), yang pascareformasi terpecah-pecah menjadi beberapa
parpol. Sebelum Pemilu 1999 PDI terpecah menjadi tiga parpol, yaitu:
pertama, PDI yang dipimpin Budi Harjono (PDI asli sejak 10 Januari
1973); kedua, PDI-P yang dipimpin Megawati berdiri 14 Februari 1999;
dan ketiga Partai Nasional Demokrat yang dipimpin Edwin H.
Soekawati berdiri 12 Juni 1998.
Menjelang Pemilu 2004, PDI-P yang dipimpin Megawati, yang
waktu itu menjadi presiden Indonesia, terpecah menjadi tiga parpol,
yaitu: pertama, Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan (PNBK) yang
dipimpin Eros Djarot berdiri 27 Juli 2002; kedua Partai Indonesia Tanah
Airku (PITA) yang dipimpin Dimyati Hartono berdiri 11 Februari 2002;
dan ketiga Partai Demokrasi Perjuangan Rakyat (PDPR) yang dipimpin
Handoko Yuhda berdiri 25 Agustus 2002.325
Hal yang sama juga terjadi ditubuh parpol Islam, seperti PPP. Pada
tahun 2003 sebagian kader mendesak Muktamar dilakukan tetap waktu,
namun ditolak Hamzah Haz. Hal ini kemudian membuat kecewa
beberapa kader. Mereka kemudian keluar dan membentuk partai baru,
Partai Bintang Reformasi (PBR) yang dimotori dai kondang, almarhum
Zainuddin MZ.
Fenomena konflik internal parpol yang berujung perpecahan dan
lahirnya parpol baru di dekade kedua pascareformasi tidak terjadi di
tubuh parpol. Berdasarkan survei, responden menyatakan bahwa konflik
internal parpol yang terjadi tidak akan melahirkan parpol baru. Meski
banyak pula responden yang meyakini jika konflik internal dapat
menyebabkan perpecahan dan lahir parpol baru.
Diagram: Konflik internal PPP dan PKS dapat melahirkan parpol baru.
an Dekonsentrasi Kuasa, (Jakarta:
1 orang ,
Tidak
menjawab 1% 0%
50 orang,
325 Tim Litb
Kompas Med
ang Kompas, Partai Politik Indonesia 1999-2019: Ya
entrasi d Kons
ia Nusantara, 2016), 9 49%
51 orang,
Tidak
50%
Tidak lahirnya parpol baru akibat konflik sepertinya terbaca
dengan maraknya kader yang “loncat partai”. Dari pada mendirikan
parpol baru yang cost-nya sangat besar, para elit parpol yang berkonflik
lebih memilih untuk bergabung dengan parpol lain ketimbang membuat
parpol baru. Sebagai contoh sosok Yusuf Supendi yang merupakan salah
satu elit dan pendiri PKS, akibat konflik dengan elit PKS lainnya, ia
dipecat dan kemudian bergabung dengan partai Hanura. Berdasarkan
hasil survei, publik berpandangan bahwa konflik internal menyebabkan
munculnya kader yang berpindah atau bergabung dengan parpol lain.
Sebanyak 66 responden menyatakan jika konflik menyebabkan kader
pindah partai; 36 responden menyatakan jika konflik tidak menyebabkan
kader pindah partai; dan 1 responden tidak menjawab.
Berdasarkan hasil pembahasan di atas, konflik internal parpol
menyebabkan penurunan tingkat kepercayaan publik dan
elektabilitasnya dalam Pemilu. Seandainya tidak menurun, konflik
internal parpol menyebabkan stagnansi perolehan suara, atau kenaikan
suara yang tidak signifikan. Terhadap konflik yang terjadi di PPP dan
PKS, mayoritas responden yaitu sebanyak 82 orang menyatakan hal itu
akan menurunkan elektabilitas di Pemilu. Sedangkan 20 responden
menyatakan jika konflik tidak berdampak pada perolehan suara, dan 1
responden tidak menjawab.
Konflik internal PPP dan PKS yang mengemuka di ruang publik
menjadi catatan tersendiri bagi masyarakat. Akibat konflik internal itu,
muncul kegaduhan politik. Hasil survei ini menunjukkan bahwa
mayoritas responden lebih setuju penyelesaian konflik dilakukan di
internal parpol dengan mekanisme musyawarah parpol. Selama ini,
konflik internal PPP dan PKS mengemuka di ruang publik karena
konflik tersebut dibawa ke pengadilan. Akibatnya, publik
dipertontonkan dengan perilaku elit parpol yang saling “sikut” akibat
konflik.
Diagram: Konflik internal PPP dan PKS diselesaikan secara
musyawarah internal parpol.
Diagram: Konflik internal PPP dan PKS diselesaikan melalui pengadilan
negeri.
Hasil survei penulis juga menunjukkan bahwa sebetulnya publik
menaruh prihatin terhadap berbagai konflik yang terjadi di intenal
parpol, tidak hanya parpol Islam. Konflik yang terjadi secara berlarut
Setuju
penyelesaian
konflik dengan
musyawarah
internal parpol
89%
Tidak setuju
penyelesaian
konflik dengan
musyawarah
internal
9%
Tidak
menjawab
2%
Tidak setuju
penyelesaian
konflik melalui
pengadilan
58%
Setuju
penyelesaian
konflik melalui
pengadilan
41%
Tidak
menjawab
1%
menunjukkan kegagalan parpol dalam mengelola konflik. Konflik parpol
yang berlarut-larut akhirnya menunjukkan kegagalan parpol dalam
mengedepankan dan menjunjung tinggi musyawarah. Keadaan seperti
ini tentu menyalahi kodrat parpol yang didirikan atas spirit musyawarah
anggota yang tergabung di dalamnya.
E. Arah Baru Kebijakan Menghindari Konflik Partai: Sebuah
Ikhtiar
Konflik dalam demokrasi (dan mungkin saja berlaku pada parpol)
sering dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Tetapi jika konflik
dijadikan sebagai sarana pembelajaran demokrasi pemecahan
problematika dalam demokrasi, maka sebuah konflik akan menjadi
manfaat.326
Thomas Mayer menegaskan bahwa konflik amat sulit
dihindarkan dari arena politik, termasuk internal parpol. Konflik
merupakan dasar berjalannya lembaga politik. Untuk menyelesaikan
sebuah konflik, Mayer menawarkan sebuah konsensus dan kompromi.327
Konflik internal parpol dapat dipastikan akan terus terjadi dalam
perpolitikan meski dalam skala yang kecil sekalipun. Konflik adalah
sebuah peristiwa yang niscaya karena perbedaan merupakan takdir.
Namun, untuk menghindari konflik yang berlarut dan merugikan banyak
pihak, sebaiknya diperlukan pengaturan yang dapat mencegah atau
meminimalisir konflik.
Sejak reformasi, sudah terbit empat UU yang mengatur parpol, UU
No. 2 tahun 1999 tentang Parpol, UU No. 31 tahun 2002 tentang Parpol,
UU No. 8 tahun 2008 tentang Parpol, dan UU No. 2 tahun 2011 tentang
Parpol. Dari semua UU tersebut, tidak ada pengaturan yang tegas untuk
menangani konflik internal parpol.
Konflik internal parpol yang terjadi sepatutnya menjadi pelajaran
bagi Pemerintah dan elit parpol itu sendiri. Jika dicermati, UU No. 2
tahun 2011 tentang Parpol yang merupakan perubahan atas UU No 8
tahun 2008 tentang Parpol belum memberikan jawaban bagaimana
326 Nurcholish Madjid, Cita-Cita Politik Islam, (Jakarta: Dian Rakyat, 2009), 9.
327 Thomas Mayer, Kompromi, Jalur Ideal Menuju Demokrasi, (Frederich Ebert Stiftung Kantor Perwakilan
Indonesia, 2017), 29
penyelesaian yang baik terhadap konflik internal parpol. Jika dicermati,
munculnya UU tersebut dalam rangka semangat menyederhanakan
parpol, dan tidak banyak memberikan pengaturan penyelesaian konflik
internal parpol.
Terdapat delapan hal penting yang menjadi dasar perubahan UU
Parpol, yaitu: “persyaratan pendirian partai politik; persyaratan partai
politik menjadi badan hukum; persyaratan rekening partai politik pada
saat membentuk partai politik; perubahan anggaran dasar/anggaran
rumah tangga; rekrutmen politik; bantuan keuangan bagi partai politik;
sumbangan untuk partai politik; pengelolaan keuangan partai politik.”328
Dalam UU No. 2 tahun 2011 tentang Parpol diatur ketentuan
penyelesaian konflik dan sengketa internal parpol. UU tersebut
mengamanatkan agar parpol membuat semacam pengadilan internal atau
mahmakah partai untuk menyelesaikan konflik atau mengupayakan
penyelesaian konflik yang terjadi di internal parpol. Akan tetapi, meski
mengamanatkan adanya mahkamah internal partai dan keputusannya
bersifat mengikat, UU juga memberi keleluasaan pihak yang tidak puas
atas putusan partai untuk menggugat ke pengadilan negeri. Oleh sebab
itu, penyelesian konflik internal parpol akan tetap sulit sepanjang
dilakukan melalui jalur hukum di pengadilan.329
Penyelesaian konflik internal juga bisa menjadi panjang ketika di
dalam parpol tersebut belum memiliki atau terbentuk pengadilan atau
mahkamah parpol. Sebagai solusi mengatasi masalah ini, Mahmakah
Agung memberikan surat edara bahwa meski belum terdapat mahkamah
parpol, pihak yang bersengketa bisa langsung mengajukan sengketa di
pengadilan umum. Hal ini menurut MA adalah upaya mencari keadilan,
tanpa menunda waktu. Sedangkan jika parpol tersebut sudah mempunyai
mahkamah parpol, maka pengadilan baru bisa memproses aduan
328
Tim Penyusun, Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan Atas UU NO.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik,
(Badan Legislasi DPR RI, 2010), 28 329
Republik Indonesia, Undang-undang No 2 Tahun 2011 Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik, pasal 32 dan 33
sengketa jika masalah tersebut telah dilakukan upaya penyelesaian di
tingkat internal parpol.330
Jika melihat ulasan konflik seperti dijelaskan sebelumnya, kondisi
ini pernah terjadi di internal PKS. Ketika hendak mengadili Fahri
Hamzah, DPP PKS membentuk Majelis Tahkim atau mahkamah partai
lalu mendaftarkannya ke Kemenkum HAM. Dengan demikian, DPP
PKS bisa mengadili Fahri dan meneruskan sengketa tersebut di tingkat
pengadilan umum.
Berbagai konflik internal parpol pascareformasi, seperti PKB,
Golkar, PPP dan PKS, menunjukkan keberadaan mahkamah partai
belum mampu membuktikan upaya kedaulatan parpol menyelesaikan
urusan internal mereka. pasalnya, pihak-pihak yang tidak puas dengan
putusan parpol dapat leluasa mengajukan banding ke pengadilan negeri.
Upaya memodifikasi mahkamah partai juga dilakukan dengan
melibatkan unsur eksternal parpol untuk membantu mencari solusi
konflik. Akan tetapi dalam kasus yang terjadi di PPP dan Golkar pada
tahun 2014-2015 menunjukkan ketidakberdayaan pihak eksternal parpol
untuk membantu menyelesaikan konflik.331
Dalam kasus PPP, ketika
terjadi konflik dualisme kepengurusan mencoba mengusulkan Jusuf
Kalla yang saat itu menjadi wakil presiden sekaligus politisi senior yang
dianggap representatif tokoh Islam. Namun faktanya, tidak juga
memberikan solusi konflik PPP.
Penyelesian konflik internal parpol yang dibawa ke meja hijau
berjalan lebih lama karena melibatkan pihak internal parpol, yaitu:
pemerintah melalui kementerian teknis yang mengurusi parpol. Dalam
kasus dualism kepengurusan yang terjadi di PPP pada tahun 2014, dalam
berbagai persidangan, Kementerian Hukum dan HAM dilibatkan sebagai
tergugat atau pihak yang turut tergugat. Persoalan ini menurut Dwi
Darojatun menjadi dilema tersendiri karena sejatinya konflik internal
parpol hanya melibatkan pihak-pihak internal tanpa melibatkan pihak
330 Dwi Darojatun Patra Suwito, Aspek Hukum Perselisihan Internal Partai Politik, (Jakarta: Adhi Sarana Nusantara,
2017), 59. 331
Imam Ropii, “Musyawarah Sebagai Penyelesaian Sengketa Internal Partai Yang Demokratis”, dalam Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-3, “Demokratisasi Partai Politik di Indonesia”, Padang-Bukittinggi,
5-8 September 2016, 892
eksternal (Kemenkum HAM). Di sisi lain, tidak melibatkan Kemenkum
HAM juga menjadi persoalan tersendiri karena segala yang menyangkut
pemberian pengesahan kepengurusan parpol adalah melalui Kemenkum
HAM.332
Jika memberikan keleluasaan penyelesaian konflik internal parpol
melalui mekanisme internal parpol, maka harus dilakukan revisi atau
perubahan terhadap UU No. 2 tahun 2011 tentang Parpol. UU Parpol
harus mendorong semangat musyawarah penyelesaian konflik internal
parpol, penguatan mahkamah partai dan menutup ruang konflik
dilakukan di pengadilan. Dengan pengaturan konflik harus diselesaikan
di internal, maka kegaduhan politik akibat konflik internal parpol dapat
dihindari. Penyelesaian konflik internal parpol sebaiknya diupayakan di
internal parpol.
Patut menjadi catatan, bahwa konflik internal parpol tidak semata
membutuhkan pengaturan melalui UU atau PP saja. Yang lebih utama
adalah kesadaran anggota parpol dalam menyikapi setiap persoalan dan
asas musyawarah yang harus dijunjung tinggi. Semangat membentuk
parpol adalah musyawarah dan kesadaran anggota. Oleh sebab itu,
berbagai konflik internal seharusnya dikembalikan pada semangat
dimana parpol itu didirikan (dibentuk).
Dalam konteks penyelesaian konfik di internal parpol Islam,
seharusnya bisa dilakukan dengan merujuk pada petunjuk kita suci al-
Qur’an. Seharusnya parpol Islam dapat mengambil semangat
penyelesaian sengketa merujuk pada surah al-Hujurat ayat 9 dan 10.
“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang
hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar
perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu
kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah
surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu
berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap
Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.
332 Dwi Darojatun Patra Suwito, Aspek Hukum Perselisihan Internal Partai Politik, 73.
PPP dan PKS merupakan parpol Islam dan hal ini dinyatakan tegas
dalam asas anggaran dasar keduanya. Mengusung identitas Islam
memberi konsekuensi mereka dalam berbagai kebijakan, termasuk
menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, mendamaikan pihak yang
berkonflik dan memutuskan secara adil adalah pilihan yang tidak bisa
ditawar. Meski menyodorkan sebuah kompromi, tetapi juga harus
didasarkan pada keadilan. Sebagai sebuah ilustrasi, jika kubu Romy dan
Djan berkonflik karena perebutan jabatan ketua umum, maka cara
mendamaikan bisa dilakukan dengan membagi proporsi kepengurusan
dari kedua kubu. Inilah yang oleh Jalaluddin Rahmat disebut dengan
mendamaikan konflik harus disertai keadilan.333
333 Jalaluddin Rahmat, “Ukhuwah Islamiyah Perspektif Al-Qur’an dan Sejarah”, dalam Haidar Bagir (Penyunting),
Menuju Persatuan Umat: Pandangan Intelektual Muslim Indonesia, (Bandung: Mizan, 2012), 97.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal penting tentang
konflik internal yang terjadi di PPP dan PKS.
Pertama, Konflik internal PPP dan PKS yang terjadi disebabkan faktor
perbedaan pandangan elit parpol dalam menentukan koalisi mengusung
capres. Hal tersebut terjadi pada PKS tahun 2004 (yang berujung konflik
cukup lama antara Yusuf Supendi dengan elit PKS). Konflik yang sama
juga terjadi di PPP tahun 2009 ketika terjadi konflik perbedaan
pencapresan antara kubu Suryadharma Ali dengan Bachtiar Chamsyah.
Konflik kemudian berulang pada tahun 2014 tentang perbedaan
pencapresan, dan berujung pada konflik dualisme kepemimpinan kubu
Suryadharma Ali dan Romahurmuzy. Menjelang Pemilu 2019, internal
PKS juga disibukkan konflik internal. Hal ini disebabkan kebijakan DPP
PKS yang mengeluarkan sembilan nama kadernya sebagai capres dan
cawapres, yang memaksa mereka saling merebut simpati intra-ekstra
partai. Inilah yang penulis sebut dengan konflik polarisasi kepentingan
parpol.
Faktor lain yang mendorong terjadinya konflik adalah perbedaan
latar belakang kader yang ada di dalam parpol. Misalnya, PPP yang
terbentuk dari unsur fusi parpol Islam sebelumnya –meski dalam
perkembangannya unsur parpol kembali menjadi ormas- dapat
memunculkan konflik. Perseteruan antara kelompok NU dan MI atau
Parmusi dalam PPP kerap terjadi. Sebagai contoh, konflik antara
Suryadharma Ali dari unsur NU dan Bachtiar Chamsyah dari Parmusi.
Ketika Orde Baru berkuasa, konflik semacam ini juga sering terjadi. Hal
yang sama juga terjadi di PKS. Pertentangan kader PKS yang berlatar
belakang aktivis gerakan tarbiyah dengan politisi pragmatis sering
muncul mewarnai dinamika internal PKS. Bahkan, muncul pengistilahan
kubu “Keadilan” merepresentasikan politisi yang menjada idealisme
politiknya, dan “Kesejahteraan” yang diidentikkan politisi pragmatis di
PKS.
Berdasarkan faktor pendorong lahirnya konflik internal di PPP dan
PKS, penulis kemudian membuat klasifikasi konflik, yaitu: konflik yang
lahir akibat adanya perbedaan kepentingan politik, dan konflik yang
lahir akibat perbedaan latar belakang kader. Dalam konteks kepartaian
hal ini sebetulnya lumrah adanya karena kecenderungan partai adalah
faksi, bukan fusi.
Kedua, konflik internal PPP memberi dampak yang luar biasa.
Pada dekade kedua pascareformasi, PPP berada pada titik paling buruk
karena konflik internal membuat partai berlambang Ka’bah ini harus
memiliki dua kepemimpinan. Akibatnya dualisme tersebut,
tengganggunya konsolidasi PPP dalam persiapan Pilkada serentak 2015,
2017 dan 2018 dan efektifitas kinerja fraksi di DPR. Sebelumnya,
menjelang Pemilu 2009, PPP juga disibukkan dengan konflik internal.
Kondisi itu membawa PPP pada perolehan terburuk Pemilu sepanjang
sejarah partai.
Selanjutnya, dampak konflik internal PKS juga cukup mengganggu
jalannya roda organisasi kepartaian. Kasus di PKS di dekade pertama
pascareformasi misalnya, ketika terjadi konflik antara Tifatul Sembiring
dengan Anis Matta, membuat Anis kerap tidak mendatangi rapat-rapat
DPP PKS. Tentu saja kondisi ini tidak baik dalam budaya organisasi.
Konflik PKS pada dekade kedua pascareformasi yang menjadi fokus
penulis seperti gagasan partai “terbuka” secara nyata menimbulkan
pertentangan. Salah satu hal yang secara nyata terjadi sebagai dampak
konflik ini adalah pergeseran “nuansa Islami PKS”, sekalipun hal itu
hanya dianggap sebagai strategi memenangkan Pemilu.
Sedangkan konflik antara Yusuf Supendi dan Fahri Hamzah
dengan elit PKS berdampak pada “kegaduhan” politik. Pencopotan Fahri
dan perlawanannya membuat munculnya beragam reaksi dari anggota
fraksi PKS di DPR. Mereka pun menolak sidang-sidang paripurna yang
dipimpin oleh Fahri. Hal tersebut juga turut memunculkan perbedaan
tafsir terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur
kedudukan pimpinan DPR. Adapun konflik Yusuf, secara khusus
berdampak pada terbukanya “aib” PKS di muka publik meski hal itu
dibantah oleh elit PKS. Namun, wacana yang bergulir di masyarakat
semakin menyudutkan PKS.
Menjelang Pemilu 2019, PKS juga menghadapi konflik internal
akibat kebijakan pencapresan sembilan kader PKS dan surat bagi para
caleg untuk bersedia mengundurkan diri tertanggal kosong. Konflik ini
membuat internal PKS terbelah, menggunakan istilah Osan (Orang sana)
merujuk kelompok Anis Matta (mantan Presiden PKS, dan Osin (Orang
sini) merujuk kelompok Sohibul Iman (Presiden PKS). Akibat konflik
ini, sempat muncul wacana kelompok Anis Matta akan membentuk
parpol baru.
Ketiga, konflik internal PPP dan PKS terjadi akibat adanya
perbedaan faksi di dalamnya dan perebutan kekuasaan serta pengaruh
yang dilakukan oleh elit (petinggi partai). Keadaan ini menegaskan apa
yang disampaikan Hofmeister dan Grabow bahwa elit partai sering
terlibat konflik akibat perebutan kekuasaan. Terjadinya konflik
sebetulnya hal yang wajar dalam budaya organisasi. Tetapi menjadi
tidak wajar karena konflik berkepanjangan dan tidak dikelola dengan
baik. Oleh sebab itu, manajemen konflik mutlak diperlukan sebuah
parpol.
Konflik yang terjadi internal parpol juga bisa disebabkan oleh
“intervensi” pihak luar. Sebagai contoh, campur tangan pemerintah
dalam konflik PPP membuktikan bahwa konflik tidak lahir dari
dinamika internal parpol, melainkan ada peran pihak lain yang
memanfaatkan kepentingan politik.
Keempat, konflik yang terjadi di internal PPP dan PKS hampir
menyita energi seluruh elemen kader, dari tingkat atas hingga bawah.
Para elit dalam konflik PPP sebetulnya sudah berupaya mencari jalan
yang win win solution menyelesaikan perseteruan kubu Romy dan Djan.
Para ulama sesepuh partai seperti KH. Maimun Zubair berkali-kali harus
turun tangan mendamaikan konflik. Tetapi, elit yang berkonflik tersebut
lebih mengedepankan ego sehingga titik penyelesaian terlampau sulit.
Berkali-kali upaya penyelesaian dilakukan di meja sidang, tetapi
hasilnya nihil. Konflik internal parpol memang lebih baik diselesaikan
secara politis ketimbang melalui jalur hukum di luar parpol. PPP adalah
bukti bahwa jalur hukum di luar parpol tidak sanggup mendamaikan elit
yang berkonflik.
Dalam konteks keterlibatan elit PKS dalam menangani konflik,
mereka terlihat lebih profesional dalam urusan meredam konflik. Peran
sentral Majelis Syura masih dipandangan sebagai alternatif terakhir
penyelesaian konflik. Dalam kasus konflik akibat wacana partai
“terbuka”, petuah Majelis Syura menjadi penenang pihak-pihak yang
berkonflik.
Meski kedudukan Majelis Syura dipandangan sebagai lembaga
tertinggi partai dakwah, tetapi ada pula kader yang mengabaikan
perannya. Dalam kasus pemberhentian Fahri Hamzah dan Yusuf
Supendi, segala keputusan Majelis Syura diabaikan. Meski demikian,
intensitas konflik intenal PKS relatif lebih calm.
Terhadap PKS yang solid dan lebih mampu mengelolah konflik,
hal tersebut disebabkan latar belakang PKS itu sendiri. PKS bermula
dari gerakan tarbiyah yang aktif melakukan pengajian (halaqoh) di
bawah bimbingan ustadz yang disegani. Kondisi ini memengaruhi kultur
internal PKS sehingga kebijakan ustadz sangat dihormati. Oleh karena
itu, dalam upaya meredam konflik dapat dengan mudah dilakukan oleh
ustadz (yang dalam konteks ini, ustadz juga tokoh atau figur partai).
Mencermati konflik internal PPP dan PKS pada dekade kedua
pasca reformasi, terdapat perbedaan dengan pola konflik yang pernah
terjadi pada parpol Islam era sebelumnya. Narasi sejarah parpol Islam di
Indonesia menunjukkan bahwa parpol Islam yang mengalami konflik
sering berujung pada perpecahan dan melahirkan parpol baru. Namun,
hal tersebut tidak terjadi di PPP dan PKS. Padahal secara timming,
lahirnya parpol baru sangat memungkinkan, misalnya menjelang Pemilu
2014 dan 2019.
Menurut penulis, konflik yang terjadi di kedua parpol tersebut
tidak berujung berdirinya parpol baru karena elit PPP dan PKS di dekade
kedua pasca reformasi mampu menahan diri, tidak mengedepankan ego
untuk mendirikan parpol Islam baru. Selain itu, kemungkinan mengapa
elit tidak mendirikan parpol baru karena perolehan suara parpol Islam
dari Pemilu ke Pemilu pascareformasi menunjukkan trend penurunan.
Hal tersebut bisa menjadi alasan dan “menyadarkan” elit parpol untuk
tidak membuat parpol baru.
Konflik yang tidak sampai melahirkan parpol baru juga
dikarenakan beratnya syarat parpol untuk menjadi peserta Pemilu.
Pendirian parpol pasti dimaksudkan untuk berkompetisi di Pemilu, dan
menjadi pemenang. Dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum –sebuah UU yang merupakan kodifikasi pengaturan terhadap
penyelenggara Pemilu, Pileg dan Pilres- syarat parpol untuk menjadi
peserta Pemilu setidaknya memiliki 100 persen kepengurusan ditingkat
Provinsi, 75 persen di tingkat Kabupaten/Kota, dan 50 persen di tingkat
Kecamatan. Bukan hal mudah untuk membentuk kepengurusan disetiap
tingkatan tersebut. Butuh dana yang cukup besar bagi parpol untuk
memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu.
Minimnya oligarki dalam tubuh parpol Islam juga menjadi
kemungkinan tidak lahirnya parpol baru akibat konflik internal parpol
Islam. Keadaan ini berbeda misalnya dengan partai nasionalis semisal,
Golkar dan PDI Perjuangan. Dari Golkar misalnya, lahir parpol seperti
Gerindra, Hanura, dan NasDem, dan ketiganya tetap eksis hingga saat
ini. Eksistensinya dikarenakan kuatnya oligarki parpol.
Terhadap konflik parpol sebaiknya parpol berefleksi kembali
tentang arti pendirian parpol. Semua parpol berdiri atas dasar konsensus
anggota. Maka, jika terjadi konflik seharusnya dikembalikan pada
sebuah konsensus. Inilah yang oleh Hofmeister dan Grabow disebut
dengan penyelesaian model musyawarah internal parpol.
B. Saran
Terkait dengan hasil penelitian ini, penulis dapat menyarankan
kepada tiga kelompok, yaitu: kelompok akademisi atau peneliti, pelaku
politik praktis, dan legislator dan pemerintah sebagai pembuat
kebijakan.
Pertama, kepada akademisi atau peneliti, penulis sampaikan
bahwa penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian-penelitian
terdahulu mengenai konflik internal parpol. Penulis menyarankan
peneliti selanjutnya untuk dapat melanjutkan penelitian ini. Penelitian ini
bersifat penuh keterbatasan, durasi waktu yang dibatasi pada 2008-2018
dan obyek dua parpol, PPP dan PKS. Para peneliti selanjutnya dapat
mengembangkan lebih jauh dan mendalam terhadap konflik internal
parpol.
Kedua, kepada para politisi, konflik internal PPP dan PKS menjadi
gambaran betapa pentingnya konflik karena menjadi bagian tak
terpisahkan dalam berorganisasi (berpartai). Namun, konflik yang
berlarut dan mengabaikan prinsip pelembagaan partai akan menjadi
“hantu” parpol yang bersangkutan. Betapapun, konflik internal partai
yang tidak terkelola dapat berdampak buruk terhadap parpol,
menurunnya kepercayaan publik sehingga tingkat elektabilitasnya pun
menurun.
Ketiga, hasil penelitian ini juga memberikan saran kepada
legislator dan pemerintah yang membuat kebijakan (peraturan
perundang-undangan) untuk dapat merumuskan ulang UU yang
mengatur eksistensi parpol dengan membuat ketentuan penyelesaian
konflik parpol yang lebih solutif. Merujuk pada konflik PPP dan PKS,
konflik sebaiknya diselesaikan di internal parpol.
Daftar Pustaka Buku
Abd Razak. Nukman, Nidzom al-Siyasi Fi Al-Islam, Riyadh, 2000.
Adiningsih. Sri, Satu Dekade Pasca Krisis Indonesia: Badai Pasti
Berlalu, Yogyakarta: Kanisius, 2008
Ahmad-Norma Permata, “A Study of the Internal Dynamics of the
Prosperous Justice Party and Jamaah Tarbiyah”, dalam Kees van
Dijk-Nico J.G. Kaptein, Islam, Politics and Change: The Indonesian
Experience After the Fall of Suharto, Leiden University Press, 2016
Al-Hamdi. Ridho, Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia,
Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2013
Amalia. Luky Sandra. (ed), Partai dan Sistem Kepartaian Era
Reformasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia, 2017
Amal. Ichlasul, Teori-teori Mutakhir Partai Politik, Yogyakarta: Tiara
Wacana, 1988.
Ambardi. Kuskridho, Mengungkap Politik Kartel: Studi Tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi, Jakarta: Kepustakaan
Populer Gramedia, 2009.
Amir. Zainal Abidin, Peta Islam Politik Pasca-Soeharto, Jakarta:
Pustaka LP3ES, 2003
Assiddiqie. Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Depok: Raja
Grafindo Persada, 2017.
Aspinall. Edward -Greg Fealy (editor), Soeharto’s New Order and its
Legacy Essays in honour of Harold Crouch, The Australian
National University, 2010
Basyaib. Hamid -Hamid Abidin, (ed), Mengapa Partai Islam Kalah?,
Jakarta: Alvabet, 1999.
Bayat. Asef, Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam,
Oxford University Press: 2013
. Asef, Islam and Democracy: What is the Real Question?,
Amsterdam University Press, ISIM/ Leiden, tt
. Asef, Pos-Islamisme, Pent. Faiz Tajul Milah, Yogyakarta: LKiS,
2011.
Bealey. Frank W., The Blackwell Dictionary of Political Science,
Blackwell Publishers Ltd, 1999
Budiardjo. Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 1993.
Carey. Peter, Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855),
Jakarta: Penerbit Kompas, 2013
Chamsyah. Bactiar -Rosihan Anwar, dkk, 100 Tahun Muhammad
Natsir: Berdamai Dengan Sejarah, Jakarta: Penerbit Republika,
2008
Creswell. John W., Research Design: Qualitative, Quantitative, and
Mixed Methods Approaches, London, New Delhi: SAGE
Publications, 2009
Dahrendoff. Ralf, Class and Class Conflict In Industrial Society,
California: Stanford University Press, 1959.
Effendi. Sofian -Tukiran (ed), Metode Penelitian Survei, Jakarta:
LP3ES, 2012
Effendy. Bahtiar, Jalan Tengah Politik Islam, Jakarta: Ushul Press, 2005
Feith. Herbert-Lance Castles, Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965,
Jakarta: LP3ES, 1988
Firmanzah, Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning
Ideologi Politik di Era Demokrasi, Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 2008
Fisher. Simon, Working With Conflict: Skills and Strategies For Action,
London: Zed Books, 2000
Formappi, Evaluasi Kinerja DPR RI Masa Sidang IV Tahun Sidang
2015-2016: DPR Tanpa Hasil, Siapa Suruh Masa Sidang Pendek?,
Jakarta: Matraman, 2016
Giannetti. Daniela -Kennet Benoit, Intra-Party Politics and Coalition
Goverments, London-New York: Routledge, 2009
Habibie. Bacharuddin Jusuf, Detik-Detik yang Menentukan: Jalan
Panjang Indonesia Menuju Demokrasi, Jakarta: THC Mandiri, 2006
Hasan. Sahar L. (ed), Memilih Partai Islam: Visi, Misi, dan Persepsi,
Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
Haywood. Andrew, Political Ideologies An Introduction, London:
Palgrave, 1992
Hofmeister. Wilhelm-Karsten Grabow, Political Parties Functions and
Organisation in Democratic Societies, Singapore: Konrad Adenauer
Stiftung, 2011.
Husein. Harun, Pemilu Indonesia: Fakta, Angka, Analisis dan Studi
Banding, Jakarta: Perludem, 2014
Ida. Laode, Anatomi Konflik NU, Elit Islam dan Negara, Jakarta: Sinar
Harapan, 1996
Iqbal. Muhammad -Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam:
Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer, Jakarta:
Prenadamedia Group, 2015.
Kartakusumah. Berliana, Pemimpin Adiluhung: Genealogi
Kepemimpinan Kontemporer, Jakarta: Mizan Publika, 2006.
Klenden. Ignas, Partai Politik Indonesia dari Mesin Partai Hingga
Voluntarisme Politik, Jakarta: Komunitas Indonesia untuk
Demokrasi, 2009
Kompas, Tim Litbang, Partai Politik Indonesia 1999-2019: Konsentrasi
dan Dekonsentrasi Kuasa, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016
KPU RI. Tim Penyusun, Modul Pemilih Pemula, (Jakarta: KPU RI,
2010
. Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evaluasi Penyelenggaraan
Pemilihan Serentak Tahun 2017, Materi ini disampaikan pada Rapat
Kerja evaluasi Pilkada Serentak 2017 di Komisi II DPR RI, 21
Maret 2017.
Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, Yogyakarta: IRCiSoD,
2018.
Labolo. Muhadam -Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis, Jakarta:
Rajawali Press, 2015
Ma’arif. Ahmad Syafi’i, Islam dan Pancasila Sebagai asar Negara:
Studi Tentang Perdebatan dalam Konstituante, Bandung: Mizan
Pustaka-Maarif Isntitute, 2017.
Madinier. Remi, Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi Party Between Democracy and Integralism, National Unversity of
Singapure Press, 2015.
Madjid. Nurcholish, Cita-Cita Politik Islam, Jakarta: Dian Rakyat, 2009
Mack. Natasha. dkk, Qualitative Reserch Methods: A Data Celloctor
Field Guide, California: Family Health International, 2005
Mashad. Dhurorudin, Akar Konflik Politik Islam di Indonesia, Jakarta:
Pustaka Kautsar.
Mayer. Thomas, Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi:
Sembilan Tesis, Jakarta: Fredrich Ebert Stiftung (FES) Kantor
Perwakilan Indonesia, 2012.
. Thomas, Kompromi, Jalur Ideal Menuju Demokrasi, Frederich
Ebert Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2017
Mietzner. Marcus, Money, Power, and Ideology: Politics Parties in
Post-Authoritarian Indonesia, National University of Singapure,
2013.
Mortimer. Rex, Indonesian Communism Under Sukarno: Ideology and
Politics 1959-1956, Jakarta-Singapure: Equinox Publishing, 2006
MPR RI, Konstituante Republik Indonesia: Risalah Perundingan Tahun
1957 Sidang ke-III, Jakarta: MPR RI
Mukhtar, Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah: Panduan
Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan, Ciputat:
Gaung Persada Press, 2009
Mulawarman, Konflik Golkar: Siapa yang Bermain, Agatama Press
2016.
Mulyadi. Muhammad, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Serta
Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial, Jakarta: Publica
Institute, 2011.
Noer. Deliar, Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965, Jakarta:
Pustaka Utama Grafiti: 1987.
Nurjaman. Asep, Ketidakstabilan Electoral dan Kehancuran Politik
Aliran, Malang: UMM Press, 2013
Penelitian. Tim dan Pengembangan Kompas, Partai-Partai Politik
Indonesia: Ideologi, Strategi dan Program, Jakarta: PT Gramedia,
1999.
Penulis. Tim, Almanak Partai Politik Indonesia (API) Pemilu 1999,
diterbitkan: UNDP, WALHI, Kedubes Belanda, tt
Penyusun. Tim KPU RI, Modul Pemilih Pemula, Jakarta: KPU RI, 2010
Penyusun. Tim, Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan Atas UU
NO.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, (Badan Legislasi DPR RI,
2010
Maor. Moshe, Political Parties and Party System, London: Routledge,
1997
Plummer. Ken, Sosiologi, The Basic, pent. Nanang Martono-Sisworo,
Jakarta: Rajawali Press, 2013
Porter. Donald J, Managing Politics and Islam In Indonesia, London:
Routladge, 2002.
Prayitno. Adi -Sungaidi, “Paradoks Partai Modern: Studi Kasus Partai
Keadilan Sejahtera (PKS)”, dalam Andi Faisal Bakti dkk, Literasi
Politik dan Pelembagaan Pemilu, Jakarta: Fikom UP Press, 2016.
Jalaluddin Rahmat, “Ukhuwah Islamiyah Perspektif Al-Qur’an dan
Sejarah”, dalam Haidar Bagir (Penyunting), Menuju Persatuan
Umat: Pandangan Intelektual Muslim Indonesia, Bandung: Mizan,
2012.
Raharjo. Mujia, Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan
Prosedurnya, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang Program Pascasarjana, 2017
Ramage. Douglas E., Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the
Ideology of Tolerance, London and New York: Routlagde, 1995
Rickles. M.C., A History Of Modern Indonesia, London: Palgrave, 2001.
Roy. Oliver, Secularism Confronts Islam, Columbia University Press,
2007
Sargent. Lyman Tower, Contemporery Political Ideologies, Californai:
Pasific Grove, 1987.
Sartori. Giovani, Parties and Party System: A Framework for Analysis,
Cambridge University Press, 1976.
Rasyid. Hatamar, Pengantar Ilmu Politik: Perspektif Barat dan Islam,
Jakarta: Rajawali Press, 2017
Setiadi. Elly M. dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan
Pemecahannya, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
Sjazali, Munawir, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan
Pemikiran, Jakarta: UI Press, 1993.
Subekti. Valina Singka, dkk, Memastikan Arah Baru Demokrasi,
Bandung: Penerbit Mizan, 2000.
. Valina Singka, Partai Syarikat Islam Indonesia: Kontestasi
Politik Hingga Konflik Kekuasaan Elit. Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 2014
Sugiono, Metode Penelitian Administrasi: Dilengkapi dengan Metode
R&D, Bandung: Alfabeta, 2013
Suminto. Husnul Aqib, Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor Voor
Inlandsche Zaken, Jakarta: LP3ES, 1985
Supriyanto. Didik -Lia Wulandari, Bantuan Keuangan Partai Politik:
Metode Penetapan Besaran, Transparansi dan Akuntabilitas
Pengelolaan, Jakarta: Yayasan Perludem, 2012.
Surbakti. Ramlan, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia
Widyasarana Indonesia, 1992.
Tempo. Tim Penulis, Natsir: Politik Santun diantara Dua Rezim,
Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia-Tempo Publishing, 2011
Tibi. Bassam, Political Islam, World Politics and Europe Democratic
Peace and Euro-Islam versus Global Jihad, London and New York:
Routledge, 2008
Tomsa. Dirk, Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar
in the post-Suharto era, London: Routledge, 2008.
Turmudi. Endang, Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan, Yogyakarta:
LKIS, 2003
Ufen. Andreas, Political Parties in Post-Suharto Indonesia: Between
Politik Aliran and ’Philippinisation’, Hamburg: GIGA German
Institute of Global and Area Studies, 2005.
Vatikiotis. Michael R.J., Indonesian Politics Under Suharto: The Rise
and Fall of the New Order, London and New York: Routledge,
1998.
Wahid. Abdurrahman, ed, Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Transnasional di Indonesia, Jakarta: Wahid Institute, 2009.
Wardana. Baskara T, dkk., Menguak Misteri Kekuasaan Suharto,
(Yogyakarta: Penerbit Galangpress, 2007.
White. John Kenneth, “What Is Political Party”, dalam Ricarh S. Katz-
William Crotty (ed), Handbook Of Party Politics, London and India:
Sage Publishing, 2006.
Winarno. Budi, Sistem Politik Indonesia Era Reformasi, Yogyakarta:
Med Press, 2008.
Woodward. Mark, Java, Indonesia and Islam, London New York:
Springer Dordrecht Heidelberg, 2011.
Yin. Robert K., Case Study Research, London, New Delhi: SAGE
Publications, 2009.
Yuda. Hanta, Presidensialisme Setengah Hati, Dari Dilema ke
Kompromi, Jakarta: Kompas Gramedia Pustaka, 2010.
Buku Tentang PPP dan PKS
Baidowi. A. dkk, Sejarah dan Dinamika PPP 1973-2016: Sebuah
Autobiografi Partai, Jakarta: DPP PPP, 2016
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Mengawal Amanat Reformasi:
Perjuangan Politik Amar Makruf Nahi Munkar Fraksi Partai
Pembangunan DPR-RI Periode 2004-2009, Jakarta: Fraksi PPP
DPR RI, 2009
Furkon. Aay Muhamad, Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan
Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer,
Jakarta: Teraju, 2004.
Fealy. Greg, PKS dan Kembarannya: Bergiat Jadi Demokrat di
Indonesia, Mesir dan Turki, Depok: Komunitas Bambu, 2012.
Haris. Syamsuddin, PPP dan Politik Orde Baru, Jakarta: PT. Gramedia
Widiasarana Indonesia, 1991.
Hidayat. Rachmat-Nur Hasan Zaidi (ed), Dari Kader Untuk Bangsa,
Bandung: Fitrah Rabbani, 2007
Ihsan. A. Bakir, Ideologi Islam dan Partai Politik: Strategi PPP dalam
Memasukkan Nilai-Nilai Islam ke dalam Rancangan Undang-
Undang di Era Reformasi, Ciputat: Orbit Publishing Jakarta, 2016.
Jihan. Abu (ed), PPP, NU dan MU: Gejokal Wadah Politik Islam, Dialog KH. Syaifuddin Zuhri, H. Ridwan Saidi, H. Mahbub
Djunaedi, Fachry Ali, Jakarta: Integritas Press, 1984.
Kurniawan. Erwyn, PKS: Mengubah Pusaran Menjadi Arus Balik,
Bekasi: Pustaka Fauzan, 2016
. Erwyn, Masihkan PKS Bermasa Depan?, Jakarta: Magfirah
Pustaka, 2013
Mahmudi. Yon, Partai Keadilan Sejahtera: Wajah Baru Politik Islam
Indonesia, Bandung: Harakatuna Publishing, 2005.
Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Platform Kebijakan Pembangunan
PKS, DPP PKS, 2007.
Mandan. Arief Mudatsir, Krisis Ideologi: Catatan Tentang Ideologi
Politik Kaum Santri Studi Kasus Penerapan Ideologi Islam PPP,
Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2009.
Miftach. Agus, Dibalik Gejolak Politik PPP, Jakarta: Forum Kajian
Masalah Sosial Politik, 1994
Muhtadi. Burhanuddin, Dilema PKS: Suara dan Syariah, Jakarta:
Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.
Muqowam. Ahmad, Membangun Kembali Kejayaan, Gagasan Bagi
Pembaruan Partai Persatuan Pembangunan, Jakarta: Pusat
Informasi AMQ, 2011.
Noor. Firman, Perpecahan dan Soliditas Partai Islam di Indonesia:
Kasus PKB dan PKS di Dekade Awal Reformasi, Jakarta: LIPI
Press, 2015.
PPP. DPP, Ke-PPP-an, Jakarta: DPP PPP, 2013.
Rais. Lukman Fatahullah (penyunting), Menuju Partai Masa Depan:
Pemikiran dan Gagasan Tentang PPP, Jakarta: Media Dakwah,
1995
. Lukman Fatahullah, Ulama dan Partai Persatuan Pembangunan,
1995.
Salim. Fahruddin, PPP dan Politik Identitas: Pergulatan Islam dan
Politik di Indonesia, Jakarta: Fraksi PPP DPR RI, 2011
Supendi. Yusuf, Replik Pengadilan: Yusuf Supendi Menggugat Elit PKS,
Depok: Mushaf, 2012.
Qodir. Zuly, HTI dan PKS Menuai Kritik: Perilaku Gerakan Islam Politik Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
Penelitian (Tesis, Disertasi, Jurnal, Makalah dan Publikasi Ilmiah)
Ade Hikmatul Fauziah, “Sikap Politik Partai Persatuan Pembanguan
Dalam Suksesi Kepemimpinan Negara Pada Pemilu 2014”,
dalam Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. II, No. 1 Juni 2015
Aminuddin. M. Faishal, “Reorganisasi Partai Keadilan Sejahtera di
Indonesia”, dalam Jurnal Studi Pemerintahan, Vol. 1 Nomor 1
Agustus 2010
Arief Munandar, “Antara Jemaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus
Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Arena Politik
Indonesia Pasca Pemilu 2004”, Depok: Universitas Indonesia,
Disertasi, 2011
Azizah, Ari Nur dan Ma’arif Jamuin, “Konflik Politik PKS dan
Muhammadiyah”, dalam Jurnal Tajdida, Vol. 10, No. 2, Desember,
2012.
Budiarti. Aisah Putri, “Pelembagaan Sistem kepartaian di Bawah Sistem
Demokrasi Indonesia (1998- Sekaran [2015])”, dalam Jurnal
Penelitian Politik, (Jakarta: LIPI), vol. 12, No. 1, Juli 2015
Dokumen Pribadi, “Beberapa Kajian Dukungan Publik Terkait Dengan
Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik”, dokumen ini
diterbitkan Kemendagri, Juli 2017
Faisal Ismail, “Islam, Politics and Ideology in Indonesia: A Study of the
Process of Muslim Acceptence of the Pancasila”, Montreal: MC Gill
University, Disertasi, 1995
Fionna. Ulla -Dirk Tomsa, “Parties and Factions in Indonesia: The
Effects of Historical Legacies and Institutional Engineering”,
Publikasi Ilmiah, Yusof Ishak Institute, tt
Hanafi. Ridho Imawan, “Pemilihan Langsung Kepala Daerah di
Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik”,
dalam Jurnal Penelitian Politik, LIPI, Vol. 11 No. 2. Desember,
2014
Hasil Survei Poltracking, “Laporan Survei Nasional dan Media
Monitoring Resaerch Prediksi Elektabilitas Partai Pada Pemilu
2014”, Jakarta: 2014
Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), “Makin Suramnya Partai
dan Capres Islam di Pemilu 2014”, Lembaga Survei Indonesia, 2014
Hidayat. Syahrul, “Managing Moderation: The AKP in Turkey and The
PKS in Indonesia”, Disertasi Universitas Exeter, Inggris, 2012
Hilmy. Masdar, “Partai Keadilan Sejahtera: A Mawdudian-Meliorist
Vision of Islamism in Post-New Order Indonesia”, dalam Jurnal
Studia Islamika, Vol.74, No. 1, 2007
Robert V. Krejcie-Daryle W. Morgan, “Determining Sample Size For
Research Activities”, dalam Jurnal Educational And Psychological
Measurement, 1970
Legowo. Tommi A., “Tantangan dan Prospek Pelembagaan Partai
Politik”, Makalah Focus Group Discusion dengan tema Peningkatan
Kualitas Kader Pemimpin Nasional Melalui Kaderisasi Partai
Politik, diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan (Polhukam) Indonesia, 18 November 2014.
Mahmudi. Yon, “Islamising Indonesia The Rise of Jemaah Tarbiyah and
The Prosperous Justice Party (PKS)”, (Disertasi: The Australian
National University, Southeast Asia Center Faculty of Asian
Studies, July 2006.
Ismail Marzuki, Al-Siyâsah al-Qanûnîyah li Hizb al-‘Adâlah wa al-
Rafâhîyah (Partai Keadilan Sejahtera/PKS) fî al-Fatrah 1998-2004
al-Mîlâdî: Dirâsah li Qadîyat Qânûn Idârat al-Zakâh, dalam Jurnal
Studia Islamika, Vol. 19, No. 3, 2012
Noor. Firman, “Moderate Islamic Fundamentalism: Understanding the
Political Thinking of the Partai Keadilan Sejahtera (PKS)”, dalam
Jurnal Studia lslamika, Vol.14, No. 3,2007
. Firman, “Leadership and Ideological Bond: PPP and Internal
Fragmentation in Indonesia”, dalam Jurnal Islamika, Vol. 23. No. 1,
tahun 2016
PKS, DPP, “Penjelasan DPP Partai Keadilan Sejahtera Tentang
Pelanggaran Disiplin Partai yang Dilakukan Oleh Saudara Fahri
Hamzah”, Jakarta: DPP PKS, 2016
Randall. Vicky dan Lars Svasand, “Party Institutionalization and the
New Democracies”, Paper for the ECPR Joint Session of
Workshops, Mannheim 26-31 Maret, 1999.
Romli. Lili, “Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia”, dalam Jurnal
Penelitian Politik, Vol. 1 No. 1, 2004
, Lili, “Crescent and Electoral Strength: Islamic Party Portrait of
Reform Era In Indonesia”, dalam International Journal of Islamic
Thought, Vol. 4, Desember 2013.
, Lili, “Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik Pada Era
Reformasi”, dalam Jurnal Politica, Vol. 8, No. 2, Pusat Penelitian
Badan Keahlian DPR RI, Jakarta November 2017
Soleh. Imam Ansori, “Konflik Partai Politik di Indonesia Perspektif
Hukum dan Politik”, Makalah ini disampaikan pada Diskusi Publik
dengan tema “Konflik PPP, Perspektif Hukum dan Politik”, Ruang
Rapat Fraksi PPP DPR RI, Gedung Nusantara I DPR, 27 Januari
2016.
Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan dan Peraturan
Lainnya
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 3 tahun 1999 tentang
Pemilihan Umum.
Republik Indonesia, Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh
Republik Indonesia, Undang-undang No. 8 tahun 2008 tentang Partai
Politik.
Republik Indonesia, Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum
DPP PPP, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Hasil
Muktamar VIII 2016, Jakarta, DPP PPP, 2016
DPP PKS, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART),
Musyawarah Majelis Syura III, 2005
Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Surat Keputusan PP Muhammadiyah
No. 146/Kep/1.0/B/2006 tentang Kebijakan PP Muhammadiyah
Mengenai Konsolidasi Organisasi dan Amal Usaha
Muhammadiyah.
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktori Putusan, Nomor 601
K/Pdt.Sus-Parpol/2015
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 1930 K/Pdt/2013
Opini dalam Surat Kabar dan Majalah
M. Alfan Alfian, “Reposisi Politik PKS”, Opini dalam Kompas, 11
Februari 2008
Fahri Hamzah, “Wajah Lain PKS”, Opini dalam Kompas, 29 Februari
2008
Nur Budi Hariyanto, “PKS dan Politik Double Track”, Opini dalam
Republika, 23 Februari 2011.
Ikrar Nusa Bakti, “Gerbong Korupsi di DPR RI”, dalam Opini Media
Indonesia, 4 Februari 2013
Azyumardi Azra, “Teori Konspirasi”, dalam Opini Kompas, 5 Februari
2013
Gun Gun Heryanto, “Petaruhan Politik PPP” dalam Opini Sindo, 22 Juni
2015
Zaini Bisri, “Pemecatan Fahri Hamzah”, dalam Opini Suara Merdeka,
10 April 2016
Gun Gun Heryanto, “Masa Depan PPP” dalam Opini Sindo, 13 April
2016.
Berita dalam Surat Kabar dan Majalah
“Hamzah Haz Bujuk Zainuddin MZ ‘Pulang Kandang’, PPP R: Setelah
Pemilu 2014”, dalam Pikiran Rakyat, 22 April 2002
“Hidayat Mundur dari Presiden PKS, Diganti Oleh Tifatul Sembiring”,
dalam Kompas, 12 Oktober 2004
“Sejumlah Pengurus DPP PPP Minta Muktamar VI Dipercepat”, dalam
Kompas, 8 April 2005
“Tifatul Presiden PKS 2005-2010, Hilmi Aminuddin Ketua Majelis
Syuro”, dalam Kompas, 30 Mei 2005
“Konsolidasi Parpol: Hentikan Semua Konflik Internal di Tubuh PPP,
dalam Kompas, 13 Februari 2007
“Pemilu 2009: PPP Sedang Alami Masa Surut”, dalam Kompas 3
September 2007
“PKS Serukan Bangkitkan Semangat Kebangsaan”, dalam Kompas, 4
Februari 2008
“Wajah Baru PKS, Pluralitaskah?”, dalam Kompas, 4 Februari 2008
“Narasi Baru Partai Keadilan Sejahtera”, dalam Kompas 7 Oktober 2008
“Peta Politik: Partai Persatuan Pembangunan Menguji Kekuatan dengan
Bekal Pengalaman”, dalam Kompas 23 Maret 2009.
“Partai Persatuan Pembangunan: Tidak Bijak Gelar Muktamar Luar
Biasa”, dalam Kompas, 20 April 2009.
“Partai Kabah, Riwayatmu Kini...”, dalam Kompas, 3 Februari 2010
“PKS Mengubah Citra” dalam Kompas, 17 Juni 2010
“Kader PKS Siap Menang: Menuju Pemilu 2014, Prestasi Terus
Meningkat”, dalam Kompas, 21 Juni 2010
“Kader PPP Diminta Bersatu”, dalam Republika, 23 Februari 2011
“Golkar Dipastikan Tetap di Dalam Koalisi, PKS Memperkirakan SBY
Melepas Mereka”, dalam Republika, 9 Maret 2011
“Kemelut dalam PKS: Yusuf Supendi Laporkan Anis Matta ke KPK”,
dalam Kompas, 22 Maret 2011
“Harga BBM Tak Naik 1 April”, dalam Kompas, 31 Maret 2012, 1 dan
15.
“Lobi Alot, PKS Patok Persentase Tinggi”, dalam Koran Tempo, 31
Maret 2012.
“Bentrok Berlangsung Hingga Malam Hari”, dalam Kompas, 31 Maret
2012
“Naikkan BBM Opsi Terakhir”, dalam Kompas, 31 Maret 2012
“Pasal 7 Ayat 6A Dinilai Melanggar Konstitusi”, dalam Republika, 1
April 2012
“Ketika ATM Partai Terganggu”, dalam Majalah Aktual, edisi 5, 23 Mei
2013-2 Juni 2013.
“Kesewenangan KPK, Tanggung Jawab SBY”, dalam Majalah Aktual,
edisi 5, 23 Mei 2013-2 Juni 2013.
“Ada Kekecewaan PKS terhadap Demokrat”, dalam Media Indonesia, 4
Februari 2013
“Menyalurkan Energi Akar Rumput”, dalam Media Indonesia, 4 Juli
2014
“Islah Berbuah Kader Terbelah”, dalam Majalah Gatra, edisi 51 XX, 29
Oktober 2014
“Romahurmuzy Kantongi Putusan Kemenkumham”, dalam Republika,
29 Oktober 2014
“DPR Akan Panggil Yasonna Laoly”, dalam Seputar Indonesia, 30
Oktober 2014
“Kader PPP Inginkan Islah”, dalam Kompas, 31 Oktober 2014
“Menyentuh Muktamirin dengan Shalawat”, dalam Kompas, 31 Oktober
2014
“DPR Makin Bopeng Kalau Partai Berantem Terus”, dalam Rakyat
Merdeka, 11 Desember 2014
“Keluarga Petahana dan Bekas Narapidana Bisa Ikut Pencalonan di
Pilkada”, dalam Majalah Suara KPU, edisi Juli-Agustus 2015
“Menkumham Melunak, Usulkan Islah Terbatas Calon Kepala Daerah”,
dalam Rakyat Merdeka, 9 Juli 2015
“Poros Penyelamat PPP Wacanakan Formatur Muktamar Jakarta
Diaktifkan”, dalam Rakyat Merdeka, 26 Januari 2016
“Posisi Fahri Terancam”, dalam Kompas, 4 April 2016
“Islah Untuk Membesarkan PPP”, dalam Kompas, 10 April 2016
“Romahurmuzy, Demi PPP Berkarakter dan Konsekuen”, dalam
Kompas, 10 April 2016
“Bara Tersisa Usai Pesta”, dalam Kompas, 20 April 2016
“Copot Loyalis Fahri daari Ketua Komisi I DPR”, dalam Indo Pos, 27
Mei 2016
“Dipecat PKS, Fahri Hamzah Balik Melawan, dalam Suara Karya, 5
April 2016
“Fahri: Mulutku Dilindungi Konstitusi”, dalam Suara Karya, 13 April
2016
“Hidayat Siap Hadapi Fahri ke MKD”, dalam, Suara Karya, 3 Mei 2016
“Fahri Hamzah Laporkan Petinggi PKS ke MKD”, dalam Koran Tempo,
30 April 2016
“MKD Sulit Proses Aduan Fahri”, dalam Seputar Indonesia, 4 Mei 2016
“Hidayat: Fahri Sudah Bisa Diberhentikan Dari DPR”, dalam Rakyat
Merdeka, 20 April 2016
“Tim Kaji Status Fahri Hamzah”, dalam Republika, 26 April 2016
“PKS Minta Pimpinan DPR Patuhi UU MD3”, dalam Bisnis Indonesia,
26 April 2016
“Fahri Kehilangan Legitimasi”, dalam Media Indonesia, 11 April 2016
“Fahri Sayangkan Petinggi PKS Tak Hadir”, dalam Republika, 4 Mei
2016
“Fahri Minta Presiden PKS Mundur”, dalam Suara Karya, 10 Mei 2016
“Pengadilan Negeri Jaksel Menangkan Fahri Hamzah”, dalam Kompas,
15 Desember 2016
“Presiden PKS Didorong Taati Putusan Pengadilan”, dalam Rakyat
Merdeka, 20 Desember 2016
“Muncul Gerakan Menolak Hak Angket”, dalam Bisnis Indonesia, 3 Mei
2017
“Ogah Paripurna Dipimpin Fahri, PKS Walk Out”, dalam Rakyat
Merdeka, 31 Mei 2017
“Kubu Djan Faridz Diminta Segera Angkat Kaki”, dalam Media
Indonesia, 18 Juni 2017
“Kantor PPP Diserang, Satu Orang Terluka”, dalam Suara Karya, 17
Juli 2017.
“Djan-Romi Berebut Kantor PPP”, dalam Indopos, 17 Juli 2017.
“PPP Resmi Dukung Jokowi”, dalam Media Indonesia, 22 Juli 2017.
“Mahkamah Partai Desat Yasonna Terbitkan SK Djan”, dalam Rakyat
Merdeka, 29 Agustus 2017
“Kinerja Parpol Memburuk: Indeks Demokrasi Indonesia Turun dalam
Dua Tahun Terakhir”, dalam Kompas, 15 September 2017.
“Soal Pendongkelan Wakil Ketua DPR: Kebencian PKS Pada Fahri
Mendalam”, dalam Rakyat Merdeka, 14 Desember 2017, 3.
“PT. DKI Perkuat Posisi Fahri”, dalam Kompas, 15 Desember 2017, h.
5.
“Dari Dukung Sudirman Said Sampai Tolak Jokowi”, dalam Solo Pos, 8
Januari 2018, 3.
“Pencalonan Kandidat Gubernur-Wakil Gubernur di Pilkada 2018”,
dalam Kompas, 8 Januari 2018, 4.
“Soal Pergantian Fahri Hamzah: Fadli Zon Hormati Pengadilan, PKS
Bertepuk Sebelah Tangan”, dalam Rakyat Merdeka, 17 Desember
2017, 7.
“Soal Pemecatan Fahri Hamzah: Pimpinan DPR Memilih Menunggu
Palu Hakim” dalam Rakyat Merdeka, 18 Januari 2017, 7.
“Tak Dijadikan Caleg, Fahri Sampai Mati di PKS, dalam Rakyat
Merdeka, 27 Januari 2019, 1.
“Golkar Tertarik Rekrut Fahri”, dalam Media Indonesia, 6 Februari
2018, 3
“Jerat Presiden PKS dengan UU ITE: Fahri Polisikan Sohimul Iman”,
dalam Rakyat Merdeka, 9 Maret 2018, 3.
“Presiden PKS Malas Komentari Fahri”, dalam Media Indonesia, 9
Maret 2018, 2.
“Berantem Tak Usai-Usai: Fahri VS Tifatul-Sohibul Seperti Kisah
Telenovela”, dalam Rakyat Merdeka, 11 Maret 2018, 1-9
“Konflik Fahri-PKS Semakin Memanas”, dalam Republika, 12 Maret
2018, 4
“Kalau Sohibul Mundur, Saya Cabut Laporan. Tapi Kalau Tidak, Ya
Hadapi Saja Laporan Saya”, dalam Rakyat Merdeka, 12 Maret
2018, 2.
“Fahri Hamzah Dikeroyok, Ayo Sumpah Mubahalah”, dalam Rakyat
Merdeka, 15 Maret 2018, 3.
“Diajak Mubahalah, Fahri Tak Mau Meladeni”, dalam Rakyat Merdeka,
16 Maret 2018, 3.
“Diboikot Elite PKS, Anis Matta Tetap Deklarasi Capres”, dalam Rakyat
Merdeka, 23 April 2018, 3.
“PKS Persoalkan Deklarasi Anis Matta”, dalam Koran Tempo, 23 April
2018, 6.
“Minta Kepastian Cawapres Sebelum Puasa, PKS Neror Prabowo?”,
dalam Rakyat Merdeka, 30 April 2018, 1.
“PKS Desak Prabowo”, dalam Republika, 20 April 2018, 3.
“Setengah Terang Poros Cikeas”, dalam Majalah Tempo, edisi 14-20
Mei 2018, 35-36.
“Polemik Pencapresan Prabowo Subianto: PKS Ancam Tarik Dukungan,
dalam Koran Sindo, 30 Mei 2018, 4.
“Didagangin Ustad Hidayat, Anies-Aher Lebih Seger”, dalam Rakyat
Merdeka, 26 Juni 2018, 1 dan 9.
“Dijagokan PKS, Dilirik Gerindra: Aher Siap Tarung di Pilpres”, dalam
Rakyat Merdeka, 12 Juli 2018, 3
“Anies Dicurigai Pengen Nyapres”, dalam Rakyat Merdeka, 15 Juli
2018, 1 dan 9.
“Pengamat: PKS Tetap Berkoalisi”, dalam Kompas, 16 Juli 2018, 5.
“Osan di Kuningan, Osin di Simatupang”, dalam Majalah Tempo, 29 Juli
2018, 36.
“PKS Minta Pertemuan Bersama”, dalam Kompas, 26 Juli 2018, 1-15.
“Dengan Pak Prabowo, Kami Bukan Hanya Sekutu atau Segajah, Pasti
Bakal Memuncak di 2019, dalam Rakyat Merdeka, 26 Juli 2018, 1,
Wawancara Mustafa Kemal (Sekretaris Jenderal PKS)
“Humprey Naik Tahta Jadi Plt Ketum PPP”, dalam Rakyat Merdeka, 31
Juli 2018, 3.
“Prabowo: Keputusan di Partai”, dalam Kompas, 31 Juli 2018, 2.
“Tinggal PKS yang Masih Ngeyel”, dalam Rakyat Merdeka, 31 Juli
2018, 1.
“Elektabilitas Salim Segaf Dinilai Rendah”, dalam Media Indonesia, 1
Agustus 2018, 3.
“Minta PKS Bayar 30 M, Fahri Kaya Mendadak-Fahri Ancam Akan Sita
Gedung PKS, Serius Nih?”, dalam Rakyat Merdeka, 4 Agustus
2018, 1 dan 9.
“Islah Akan Perkuat Soliditas PPP”, dalam Kompas, 9 Agustus 2018, 3.
“Koalisi Prabowo DIrusak “Kardus” Dan Mahar 1 T”, dalam Rakyat
Merdeka, Kamis 9 Agustus 2018, 1 dan 9
“Fadli: Tudingan Mahar Politik Tidak Berdasar”, dalam Rakyat
Merdeka, Kamis 14 Agustus 2018, 5
“Hidayat Nurwahid: Saya Yakin Pak Prabowo Legowo, Kursi Wagub
DKI Akan Dikasih PKS”, dalam Rakyat Merdeka, Kamis 14
Agustus 2018, 2
Wawancara
Wawancara pribadi dengan Cecep Agus (Pengurus DPP PPP Ketua
Departemen 2016-2021), Jakarta, 2 Agustus 2017
Wawancara pribadi dengan Agus Supriyanto (Tenaga Ahli Fraksi PKS),
Jakarta, 2 Agustus 2017
Wawancara pribadi dengan Adi Prayitno (Pengamat Politik UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta), Jakarta, 23 Agustus 2017.
Wawancara pribadi dengan Suudi (Pengurus DPP PPP Departemen
Hubungan antar Ormas dan Lembaga 2016-2021), Jakarta, 23
Agustus 2017.
Wawancara pribadi dengan Dini Muntari (Pengurus DPP PPP
Wasekjend Bidang Politik, Pemerintahan dan Pemda 2016-2021),
Jakarta, 23 Agustus 2017.
Wawancara pribadi dengan Faisal Ahmad (Anggota Fraksi PKS DPRD
Kota Serang), Jakarta, 19 September 2017.
Wawancara pribadi dengan Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR RI 2014-
2019 Fraksi PKS), Kafe Insomniak Tangerang Selatan, 4 April 2018
Media Online
“PKS Jelaskan Soal Pengganti Tifatul Siang Ini”,
http://www.viva.co.id/berita/politik/99741-pks-jelaskan-soal-
pengganti-tifatul-siang-ini, diakses pada 26/7/2017/ 15.22 wib.
“Pimpinan PPP”, diakses dari http://ppp.or.id/page/pimpinan.html
“Konflik Internal PPP Ganggu Kerja Fraksinya di DPR”,
http://politik.news.viva.co.id/news/read/749915-konflik-internal-
ppp-ganggu-kerja-fraksinya-di-dpr
“Ketua Fraksi PPP kubu Romi banting meja di ruang paripurna DPR”,
https://www.merdeka.com/politik/ketua-fraksi-ppp-kubu-romi-
banting-meja-di-ruang-paripurna-dpr.html,
“Perseteruan Berlarut, Calon Ketua Umum Akui Citra PPP Buruk”
diunduh dari:
http://www.cnnindonesia.com/politik/20160409121611-32-
122746/perseteruan-berlarut-calon-ketua-umum-akui-citra-ppp-
buruk/
“Hadiri Islah, Jokowi Minta PPP Dewasa Sikapi Konflik”, diunduh
dari: http://www.cnnindonesia.com/politik/20160408174848-32-
122682/hadiri-islah-jokowi-minta-ppp-dewasa-sikapi-konflik/
Lili Romli, “Mekanisme Penyelesaian Konflik Partai Politik”,
http://lipi.go.id/berita/mekanisme-penyelesaian-konflik-partai-
politik/1394, diakses pada 19/7/2017. 09.57 wib
“Anis Matta Gantikan Luthfi Hasan Jadi Presiden PKS”,
http://nasional.kompas.com/read/2013/02/01/14570152/Anis.Matta.
Gantikan.Luthfi.Hasan.Jadi.Presiden.PKS, diakses pada 26/7/2017/
17.18 wib.
“Pengamat: PKS alami disorientasi politik”,
https://www.merdeka.com/politik/pengamat-pks-alami-disorientasi-
politik.html, diakses pada 26/7/2017/ 17.39 wib.
“PKS Terancam Pecah Setelah Loyalis Anis Matta Disingkirkan”,
http://www.rmol.co/read/2015/09/17/217619/PKS-Terancam-
Pecah-Setelah-Loyalis-Anis-Matta-Disingkirkan-, diakses pada
26/7/2017/ 12.30 wib.
“Petinggi Parpol Bertemu di Hotel Sahid Bahas Koalisi Pra Pemilu”,
http://news.detik.com/berita/1061143/petinggi-parpol-bertemu-di-
hotel-sahid-bahas-koalisi-pra-pemilu, diakses pada 31/7/2017. 09.44
wib
“36 Tahun PPP dan Ancaman Perpecahan”,
http://lifestyle.kompas.com/read/2009/01/05/11043762/36.tahun.pp
p.dan.ancaman.perpecahan, diakses pada 31/7/2017. 09.44 wib
“Konflik PPP Strategi Menangkan Pemilu 2009”,
http://lifestyle.kompas.com/read/2009/01/05/20394020/konflik.ppp.
strategi.menangkan.pemilu.2009, diakses pada 31/7/2017. 09.44 wib
“Massa PPP Mendesak Muktamar Luar Biasa”,
http://www.viva.co.id/berita/politik/50245-pendukung-ppp-minta-
muktamar-luar-biasa, diakses pada 31/7/2017. 09.44 wib
“SDA Lihat Tanda-Tanda Kemenangan Prabowo-Hatta”,
http://www.jpnn.com/news/sda-lihat-tanda-tanda-kemenangan-
prabowo-hatta, diakses pada 5/7/2017. 17.35 wib
“PPP Kaget Suryadharma Ali Berorasi Dalam Kampanye Prabowo”,
http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/03/24/ppp-kaget-
suryadharma-ali-berorasi-dalam-kampanye-prabowo, diakses pada
5/7/2017. 17.35 wib
“KPK Tetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali Tersangka Kasus
Haji”, http://news.liputan6.com/read/2053440/kpk-tetapkan-
menteri-agama-suryadharma-ali-tersangka-kasus-haji, diakses pada
5/7/2017. 17.35 wib
“Ini Kronologi Mahkamah PPP Menyelesaikan Konflik Internal”,
http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/10/16/ndj4xb-
kronologi-mahkamah-ppp-menyelesaikan-konflik-internal, diakses
pada 5/7/2017. 17.35 wib.
“Selesaikan Konflik Internal, PPP Minta Bantuan Mahkamah Partai”,
diakses pada 5/7/2017. 17.35 wib
http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/09/22/ncavx7-
selesaikan-konflik-internal-ppp-minta-bantuan-mahkamah-partai,
diakses pada 5/7/2017. 17.35 wib
“Romahurmuziy Terpilih Aklamasi Sebagai Ketua Umum PPP”,
http://www.beritasatu.com/politik/217808-romahurmuziy-terpilih-
aklamasi-sebagai-ketua-umum-ppp.html, diakses pada 5/7/2017.
18.33 wib
“PPP versi Muktamar Surabaya Siapkan PK atas Putusan Kasasi MA”,
http://nasional.kompas.com/read/2015/11/22/22114161/PPP.versi.M
uktamar.Surabaya.Siapkan.PK.atas.Putusan.Kasasi.MA, diakses
pada 4/7/2017. 13.35 wib
“Djan Faridz Akan Cabut Gugatan Rp 1 Triliun ke Pemerintah dengan
Satu Syarat”,
http://nasional.kompas.com/read/2016/03/29/11353481/Djan.Faridz.
Akan.Cabut.Gugatan.Rp.1.Triliun.ke.Pemerintah.dengan.Satu.Syara
t, pada 12/7/2017. 09.59 wib.
“Hadiri Islah, Jokowi Minta PPP Dewasa Sikapi Konflik”, diunduh
dari: http://www.cnnindonesia.com/politik/20160408174848-32-
122682/hadiri-islah-jokowi-minta-ppp-dewasa-sikapi-konflik/, pada
23/5/2017. 08.50 wib.
“Djan Faridz Sebut Muktamar VIII PPP Pertemuan Kadis Pemakaman
se-
Indonesia”,http://nasional.kompas.com/read/2016/04/09/20124361/
Djan.Faridz.Sebut.Muktamar.VIII.PPP.Pertemuan.Kadis.Pemakama
n.se-Indonesia, diakses pada 4/7/2017. 12.25 wib
“Konflik Internal PPP Ganggu Kerja Fraksinya di DPR” diunduh dari:
http://politik.news.viva.co.id/news/read/749915-konflik-internal-
ppp-ganggu-kerja-fraksinya-di-dpr, pada 23/5/2017. 08.50 wib.
“Ketua Fraksi PPP kubu Romi banting meja di ruang paripurna DPR”,
diunduh dari: https://www.merdeka.com/politik/ketua-fraksi-ppp-
kubu-romi-banting-meja-di-ruang-paripurna-dpr.html, pada
23/5/2017. 08.50 wib.
“Minta Penjelasan, Anggota F-PPP Kubu Romy "Geruduk" Ruang
Ketua DPR”,
http://nasional.kompas.com/read/2015/06/10/15584231/Minta.Penje
lasan.Anggota.F-PPP.Kubu.Romy.Geruduk.Ruang.Ketua.DPR,
diakses pada 4/7/2017. 10.50 wib.
“PPP dan Golkar Terancam Tak Bisa Ikut Pilkada”,
http://nasional.kompas.com/read/2015/04/17/08012851/PPP.dan.Go
lkar.Terancam.Tak.Bisa.Ikut.Pilkada, diakses pada 4/7/2017. 10.35
wib
“DPR Ingin Peraturan KPU Akomodasi Partai yang Bersengketa”,
http://nasional.kompas.com/read/2015/04/17/18461821/DPR.Ingin.
Peraturan.KPU.Akomodasi.Partai.yang.Bersengketa, diakses pada
4/7/2017. 10.35 wib
“Terkait Parpol Bersengketa, KPU Tegaskan Hanya Akui SK Terakhir
Menkumham”,
http://nasional.kompas.com/read/2015/06/03/21403431/Terkait.Parp
ol.Bersengketa.KPU.Tegaskan.Hanya.Akui.SK.Terakhir.Menkumha
m, diakses pada 4/7/2017. 10.50 wib.
“PPP Ancam Uji Materi atas Peraturan KPU Jika Tak Bisa Ajukan
Calon di Pilkada”,
http://nasional.kompas.com/read/2015/04/17/23442261/PPP.Ancam
.Uji.Materi.atas.Peraturan.KPU.Jika.Tak.Bisa.Ajukan.Calon.di.Pilka
da, diakses pada 4/7/2017. 10.35 wib
“Yakin Kepengurusannya Sah, PPP Kubu Romy Buka Pendaftaran
Pilkada”,
http://regional.kompas.com/read/2015/04/20/15274811/Yakin.Kepe
ngurusannya.Sah.PPP.Kubu.Romy.Buka.Pendaftaran.Pilkada,
diakses pada 4/7/2017. 10.35 wib
“Jika Tak Bisa Ikut Pilkada, Djan Faridz Titipkan Kadernya ke KMP
dan KIH”,
http://nasional.kompas.com/read/2015/06/03/05530091/Jika.Tak.Bis
a. Ikut.Pilkada.Djan.Faridz.Titipkan.Kadernya.ke.KMP.dan.KIH,
diakses pada 4/7/2017. 10.35 wib
“Gerindra Siap Usung Kader PPP Djan Faridz Saat Pilkada”,
http://nasional.kompas.com/read/2015/06/03/12053781/Gerindra.Si
ap.Usung.Kader.PPP.Djan.Faridz.Saat.Pilkada, diakses pada
4/7/2017. 10.35 wib
“Suryadharma Tak Masalah jika Kader PPP Dititipkan ke Parpol Lain
Saat Pilkada”,
http://nasional.kompas.com/read/2015/06/08/14253901/Suryadharm
a.Tak.Masalah.jika.Kader.PPP.Dititipkan.ke.Parpol.Lain.Saat.Pilkad
a, diakses pada 4/7/2017. 10.50 wib.
“Menkumham Merasa Jadi Tumbal dalam Konflik Golkar-PPP”,
http://nasional.kompas.com/read/2015/05/04/13472571/Menkumha
m.Merasa.Jadi.Tumbal.dalam.Konflik.Golkar-PPP, diakses pada
4/7/2017. 10.35 wib
“KPU Izinkan Dua Kubu di Golkar dan PPP Usung Calon Bersama Saat
Pilkada”,
http://nasional.kompas.com/read/2015/07/09/19112351/KPU.Izinka
n.Dua.Kubu.di.Golkar.dan.PPP.Usung.Calon.Bersama.Saat.Pilkada,
diakses pada 4/7/2017. 10.50 wib
“Loloskan Partai Berkonflik, KPU Dinilai Langgengkan Dualisme
Parpol”,
http://nasional.kompas.com/read/2015/07/13/10240921/Loloskan.Pa
rtai.Berkonflik.KPU.Dinilai.Langgengkan.Dualisme.Parpol, diakses
pada 4/7/2017. 11.05 wib
“Loloskan Partai Berkonflik, Mantan Komisioner Sebut KPU Cari
Aman”,
http://nasional.kompas.com/read/2015/07/13/16444061/Loloskan.Pa
rtai.Berkonflik.Mantan.Komisioner.Sebut.KPU.Cari.Aman, diakses
pada 4/7/2017. 11.05 wib
“Menteri Tedjo: Konflik Tak Selesai, Berarti Partai Tak Mau Ikut
Pilkada”,
http://nasional.kompas.com/read/2015/05/29/08542521/Menteri.Ted
jo.Konflik.Tak.Selesai.Berarti.Partai.Tak.Mau.Ikut.Pilkada, diakses
pada 4/7/2017. 10.35 wib
“Kapolri: Dualisme Partai Berpotensi Timbulkan Konflik di Daerah”,
http://nasional.kompas.com/read/2015/05/04/16572101/Kapolri.Dua
lisme.Partai.Berpotensi.Timbulkan.Konflik.di.Daerah, diakses pada
4/7/2017. 10.35 wib
“PPP Kubu Djan Faridz Akui Dukung Ahok agar Dapat Pengakuan
Jokowi”,
http://nasional.kompas.com/read/2016/10/12/20030241/ppp.kubu.dj
an.faridz.akui.dukung.ahok.agar.dapat.pengakuan.jokowi, diakses
pada 12/7/2017. 10.29 wib
“Mencermati Golkar dan PPP Mengelola Konflik”,
http://telusur.metrotvnews.com/news-telusur/nN971pGk-
mencermati-golkar-dan-ppp-mengelola-konflik, diakses pada
31/7/2017. 13.27 wib
“Dana Banpol Golkar dan PPP Belum Cair”,
https://radarsemarang.com/2016/01/08/dana-banpol-golkar-dan-
ppp-belum-cair/, diakses pada 31/7/2017. 14.23 wib
“Politisi PPP Ungkap Kronologi Perpecahan di Partainya”,
http://nasional.kompas.com/read/2015/04/13/01233651/Politisi.PPP.
Ungkap.Kronologi.Perpecahan.di.Partainya, diakses pada 4/7/2017.
10.35 wib
“Perseteruan Berlarut, Calon Ketua Umum Akui Citra PPP Buruk”
diunduh dari:
http://www.cnnindonesia.com/politik/20160409121611-32-
122746/perseteruan-berlarut-calon-ketua-umum-akui-citra-ppp-
buruk/, pada 23/5/2017. 08.50 wib.
“Istana: Presiden Tidak Mau Ikut Campur Masalah Internal Partai”,
http://nasional.kompas.com/read/2015/05/20/19121131/Istana.Presi
den.Tidak.Mau.Ikut.Campur.Masalah.Internal.Partai, diakses pada
4/7/2017. 10.35 wib
“Jika Diminta, JK Siap Damaikan Konflik PPP”,
http://nasional.kompas.com/read/2015/06/01/11421781/Jika.Dimint
a.JK.Siap.Damaikan.Konflik.PPP, diakses pada 4/7/2017. 10.35 wib
“Suryadharma Vs Romi Saling Pecat, Ini Aturan di AD ART PPP”,
http://news.detik.com/berita/2689299/suryadharma-vs-romi-saling-
pecat-ini-aturan-di-ad-art-ppp, pada 12/7/2017. 08.50 wib.
“Konflik PPP Bisa Panjang Jika Masing-masing Kubu Saling
Mengklaim Islah”, http://www.tribunnews.com/pemilu-
2014/2014/04/22/konflik-ppp-bisa-panjang-jika-masing-masing-
kubu-saling-mengklaim-islah, pada 12/7/2017. 08.50 wib.
“PPP Dinilai Tak Punya Sosok Perekat yang Mampu Rangkul Semua
Kader”,
http://nasional.kompas.com/read/2016/04/11/11062021/PPP.Dinilai.
Tak.Punya.Sosok.Perekat.yang.Mampu.Rangkul.Semua.Kader,
diakses pada 4/7/2017. 12.25 wib
“Konflik PPP Diselesaikan dengan Fatwa”,
http://www.viva.co.id/berita/politik/50822-konflik-ppp-
diselesaikan-dengan-fatwa, diakses pada 31/7/2017. 10.32 wib
“Gugatan Yusuf Supendi kepada 10 Petinggi PKS Ditolak”,
http://nasional.kompas.com/read/2012/02/14/13081586/Gugatan.Yu
suf.Supendi.kepada.10.Petingi.PKS.Ditolak, diakses pada
10/7/2017. 15.05 wib
“Gugatan Ditolak, Yusuf Supendi Siap Laporkan Hakim ke MA dan
KY”,
http://lifestyle.kompas.com/read/2012/02/14/16182336/gugatan.dito
lak.yusuf.supendi.siap.laporkan.hakim.ke.ma.dan.ky , diakses pada
25/7/2017. 09.11 wib
“Yusuf Supendi: Dipimpin Anis, PKS Bakal Punah”,
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/02/03/18081776/yusu
f.supendi.dipimpin.anis.pks.bakal.punah, diakses pada 10/7/2017.
15.05 wib
“Yusuf Supendi Bergabung ke Hanura”,
http://nasional.kompas.com/read/2013/03/15/11161019/Yusuf.Supe
ndi.Bergabung.ke.Hanura, diakses pada 10/7/2017. 15.05 wib
“Mekanisme Penyelesaian Konflik Partai Politik”,
http://lipi.go.id/berita/mekanisme-penyelesaian-konflik-partai-
politik/1394, diakses pada 19/7/2017.
“Fahri Hamzah Kembali Menang, PKS Tetap Dihukum Rp 30 Miliar”,
https://news.detik.com/berita/d-3770134/fahri-hamzah-kembali-
menang-pks-tetap-dihukum-rp-30-miliar, diakses pada 15/12/2017.
10.51 wib.
“Dihukum Bayar Rp 30 M Terkait Fahri, PKS Tunggu Putusan Kasasi”,
https://news.detik.com/berita/d-3770293/dihukum-bayar-rp-30-m-
terkait-fahri-pks-tunggu-putusan-kasasi, diakses pada 15/12/2017.
10.51 wib.
“34 DPW desak PPP kubu Djan Faridz cabut dukungan ke Jokowi”,
https://www.merdeka.com/politik/34-dpw-desak-ppp-kubu-djan-
faridz-cabut-dukungan-ke-jokowi.html, diakses pada 8/1/2018.
09.34 wib.
“Ada Teriakan Boikot Jokowi di Rapimnas PPP Kubu Djan Faridz”,
http://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/21/ada-teriakan-
boikot-jokowi-di-rapimnas-ppp-kubu-djan-faridz, diakses pada
8/1/2018. 09.34 wib
“Pilkada Jawa Tengah, PPP Usung Pasangan Ganjar-Gus Yasin”,
http://nasional.kompas.com/read/2018/01/07/15365981/pilgub-
jawa-tengah-ppp-usung-pasangan-ganjar-gus-yasin, diakses pada
8/1/2018. 10.39 wib.
“Meski Tak Kantongi SK Menkumham, Djan Faridz Janjikan Dukung
Sudirman Said di Pilkada Jateng”,
http://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/21/meski-tak-
kantongi-sk-menkumham-djan-faridz-janjikan-dukung-sudirman-
said-di-pilkada-jateng, diakses pada 8/1/2018. 10.39 wib.
“Arsul: Kasihan Sudirman Said Didukung PPP yang Tak Punya
Legitimasi”, https://news.detik.com/berita/d-3803121/arsul-kasihan-
sudirman-said-didukung-ppp-yang-tak-punya-legitimasi, diakses
pada 8/1/2018. 10.55 wib.
“Pendiri PKS Yusuf Supendi Jadi Caleg Hanura Dapil Bogor”,
http://news.liputan6.com/read/536114/pendiri-pks-yusuf-supendi-
jadi-caleg-hanura-dapil-bogor, diakses pada 31/1/2018. 12.38 wib
“PPP Lolos Verifikasi Faktual, Sorak-sorai Pengurus Perempuan
Bergema”,
http://nasional.kompas.com/read/2018/01/29/17524141/ppp-lolos-
verifikasi-faktual-sorak-sorai-pengurus-perempuan-bergema,
diakses pada 1/2/2018. 13.28 wib.
“Ada Apa dengan PPP?”,
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/01/11/p2da
qy440-ada-apa-dengan-ppp, diakses pada 1/2/2018. 13.38 wib
“Usai Tiga Tahun Konflik, PPP Lolos Verifikasi Faktual”,
https://www.viva.co.id/berita/politik/1001814-usai-tiga-tahun-
konflik-ppp-lolos-verifikasi-faktual, diakses pada 1/2/2018. 13.38
wib
“Demokrat Persilakan PKS Keluar Koalisi”,
https://nasional.tempo.co/amp/393262/demokrat-persilakan-pks-
keluar-koalisi, diakses pada 19/2/2018. 09.13 wib.
“PKS Siap Keluar dari Koalisi”,
https://nasional.tempo.co/read/393223/pks-siap-keluar-dari-koalisi,
diakses pada 19/2/2018. 09.15 wib.
“Tifatul akan jelaskan kenaikan harga BBM ke internal PKS”,
https://nasional.sindonews.com/read/748093/12/tifatul-akan-
jelaskan-kenaikan-harga-bbm-ke-internal-pks-1370854106, diakses
pada 19/2/2018. 09.15 wib.
“Internal PKS Saling Tuding”,
http://m.republika.co.id/amp_version/molzuj, diakses pada
19/2/2018. 09.15 wib.
“PPP Reformasi Siap Dideklarasikan”,
http://news.liputan6.com/read/26138/ppp-reformasi-siap-
dideklarasikan, diakses pada 20/2/2018. 10.16 wib
“PKS Tetapkan Sembilan Nama Calon Presiden untuk Pemilu 2019”,
https://nasional.kompas.com/read/2018/01/15/14500971/pks-
tetapkan-sembilan-nama-calon-presiden-untuk-pemilu-2019,
diakses pada 27/4/2018, 10.55 wib
“Loyalis Anis Guncang PKS, Nasir Djamil: Seharusnya Semua
Konsolidasi”, https://news.detik.com/berita/d-3957078/loyalis-anis-
guncang-pks-nasir-djamil-seharusnya-semua-konsolidasi, diakses
pada 27/4/2018, 11.14 wib.
“Qodari: Anis Matta Lebih Menarik Dibanding Tokoh PKS Lainnya”,
http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/04/25/p7pi8l3
30-qodari-anis-matta-lebih-menarik-dibanding-tokoh-pks-lainnya,
diakses pada 27/4/2018, 12.55 wib.
“PKS, Gerindra, dan PAN Sepakat Koalisi Pilkada 5 Provinsi, Termasuk
Jabar dan Jateng”,
https://nasional.kompas.com/read/2017/12/24/22545851/pks-
gerindra-dan-pan-sepakat-koalisi-pilkada-5-provinsi-termasuk-
jabar-dan, diakses pada 27/4/2018, 11.31 wib.
“Akankah Koalisi PKS-Gerindra Bubar Gara-Gara Sembilan Nama?”,
https://www.merdeka.com/politik/akankah-koalisi-pks-gerindra-
bubar-gara-gara-sembilan-nama.html,
“Ketika Elite PKS Ragukan Prabowo dan Dukung Gatot”,
https://news.detik.com/berita/d-3974662/ketika-elite-pks-ragukan-
prabowo-dan-dukung-gatot/komentar, diakses pada 27/4/2018,
12.46 wib.
“PKS Tolak Tawaran Jokowi untuk Bergabung Koalisi Pendukung
Pemerintah”,
https://nasional.kompas.com/read/2018/04/26/15002281/pks-tolak-
tawaran-jokowi-untuk-bergabung-koalisi-pendukung-pemerintah.,
diakses pada 27/4/2018, 13.19 wib
“Jagoan PPP Menang di Tiga Pilgub Pulau Jawa”,
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/27/jagoan-ppp-
menang-di-tiga-pilgub-pulau-jawa, diakses pada 3/7/2018. 11.55
wib.
“Cerita Abu Yus, Tokoh PPP Aceh yang Pindah ke PBB”,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180421215558-32-
292561/cerita-abu-yus-tokoh-ppp-aceh-yang-pindah-ke-pbb,
diakses pada 11/5/2018. 14.47 wib
“Pindah ke PBB, Elite PPP Klaim Bisa Bawa 2 Juta Suara”,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180417173709-32-
291484/pindah-ke-pbb-elite-ppp-klaim-bisa-bawa-2-juta-suara,
diakses pada 11/5/2018. 14.47 wib
“Tak Kunjung Islah, Deklarasikan PPP Khittah”,
https://www.radarjogja.co.id/tak-kunjung-islah-deklarasikan-ppp-
khittah/, diakses pada 11/5/2018. 15.19 wib
“Anggap DPP Pragmatis, Kader DPW DIY Serukan PPP Khittah”,
http://jogja.tribunnews.com/2018/05/04/anggap-dpp-pragmatis-
kader-dpw-diyserukan-ppp-khittah?page=all., diakses pada
11/5/2018. 15.19 wib
“Ada PPP Khittah, Ini Penjelasan Romy”
https://news.detik.com/jawatengah/4009986/ada-ppp-khittah-ini-
penjelasan-romy, diakses pada 11/5/2018. 15.19 wib.
“Aroma Friksi PKS Jelang Pilpres”,
https://kumparan.com/@kumparannews/aroma-friksi-pks-jelang-
pilpres?utm_source=Facebook&utm_content=news&utm_medium=
post&utm_campaign=boost, diakses pada 8/6/2018. 09.45 wib.
“Pecat Kader Senior PKS, Fahri Hamzah: Sohibul Iman Makin Ugal-
ugalan”, https://akurat.co/news/id-243940-read-pecat-kader-senior-
pks-fahri-hamzah-sohibul-iman-makin-ugalugalan?catId=2, diakses
pada 3/7/2018. 12.11 wib.
“Fahri: Elite PKS Berantem di Pilgub Malut dan Kalah, Tragis!”,
https://news.detik.com/berita/4088089/fahri-elite-pks-berantem-di-
pilgub-malut-dan-kalah-tragis, diakses pada 3/7/2018. 12.11 wib.
“Mahfudz Siddiq Bongkar Gejolak Internal PKS”,
https://kumparan.com/@kumparannews/mahfudz-siddiq-bongkar-
gejolak-internal-
pks?utm_source=Twitter&utm_medium=post&utm_campaign=int,
diakses pada 8/6/2018. 12.58 wib.
“Ambisi Muluk PKS”, https://kumparan.com/@kumparannews/ambisi-
muluk-
pks?utm_source=Facebook&utm_content=news&utm_medium=pos
t&utm_campaign=boost, diakses pada 8/6/2018. 09.45 wib.
“Ketika Elite PKS Ragukan Prabowo dan Dukung Gatot”,
https://news.detik.com/berita/d-3974662/ketika-elite-pks-ragukan-
prabowo-dan-dukung-gatot/komentar, diakses pada 27/4/2018,
12.46 wib.
“PKS di Antara 2 Jenderal: Prabowo dan Gatot Nurmantyo”,
https://kumparan.com/@kumparannews/pks-di-antara-2-jenderal-
prabowo-dan-gatot-nurmantyo?ref=body&type=bcjugal, diakses
pada 8/6/2018. 09.19 wib
“PKS Siap Terima Ahok Jadi Kader Dakwah”,
http://politik.rmol.co/read/2018/07/12/347499/PKS-Siap-Terima-
Ahok-Jadi-Kader-Dakwah-, diakses pada 17/7/2018. 17.10 wib.
“Pendiri PKS Yusuf Supendi, Gabung Hanura, Lalu Jadi Caleg PDIP”,
https://nasional.tempo.co/read/1107798/pendiri-pks-yusuf-supendi-
gabung-hanura-lalu-jadi-caleg-pdip, diakses pada 17/7/2018. 17.33
wib
“Tolak Surat Mundur untuk Bacaleg, Ketua PKS Situbondo Dipecat”,
https://news.detik.com/berita/4118732/tolak-surat-mundur-untuk-
bacaleg-ketua-pks-situbondo-dipecat, diakses pada 17/7/2018. 18.26
wib.
“Mantan Presiden PKS Anies Matta Mau Bikin Partai Baru?”,
http://www.rmolsumut.com/read/2018/07/08/58214/Mantan-
Presiden-PKS-Anies-Matta-Mau-Bikin-Partai-Baru-, diakses pada
28/7/2018. 10.35 wib.
“Gagal Satukan PPP Jadi Alasan Djan Faridz Mundur”,
https://www.viva.co.id/berita/politik/1059313-gagal-satukan-ppp-
jadi-alasan-djan-faridz-mundur, diakses pada 2/8/2018. 13.12 wib
“Djan Faridz Mundur dari Ketum PPP Muktamar Jakarta”,
https://news.detik.com/berita/4140684/djan-faridz-mundur-dari-
ketum-ppp-muktamar-jakarta, diakses pada 2/8/2018. 13.12 wib
“MA Tolak Kasasi PKS di Sengketa Pemecatan Fahri Hamzah”,
https://news.detik.com/berita/4145922/ma-tolak-kasasi-pks-di-
sengketa-pemecatan-fahri-hamzah, diakses pada 6/8/2018. 12.14
wib.
“Fahri Minta PKS Bayar Ganti Rugi Rp30 Miliar”,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180802181047-12-
319038/fahri-minta-pks-bayar-ganti-rugi-rp30-miliar, diakses pada
6/8/2018. 12.14 wib.
“HOT NEWS! PKS Bali Bubar”,
https://radarbali.jawapos.com/read/2018/09/28/97006/hot-news-pks-
bali-bubar. diakses pada 3/10/2018, 09.40
“Kader PKS Sukodono Mundur karena Tersinggung Akan Dibaiat. Ini
Tanggapan PKS Jatim”,
http://surabaya.tribunnews.com/2018/09/29/kader-pks-sukodono-
mundur-karena-tersinggung-akan-dibaiat-ini-tanggapan-pks-jatim,
diakses pada 3/10/2018, 09.40
Lampiran I
Pengelompokan asas Parpol yang mendaftar ke Departemen Kehakiman
untuk mengikuti Pemilu 1999334
No Partai Asas
No P
ese
rta
Pem
ilu
1999
Isla
m
Pan
casi
la
Isla
m-
1 Partai Abul Yatama * 12
2 Partai Adil Makmur *
3 Partai Aksi Keadilan Indonesia
4 Partai Aliansi Demokrat Indonesia (PADI)
* 4
5 Partai Aliansi Kebangkitan
Muslim Sunni Indonesia
(AKAMSI)
*
6 Partai Aliansi Masyarakat Miskin Indonesia (PARMI)
*
7 Partai Amanah Rakyat (PAR) Tidak mencantumk
an asas
8 Partai Amanat Masyarakat Madani (PAMM)
*
9 Partai Amanat Nasional (PAN)
* 15
10 Partai Amanat Penderiaan Rakyat (AMPERA)
*
11 Partai Api Pancasila (PAP) *
334 Dikutip oleh dari: Tim Penulis, Almanak Partai Politik Indonesia (API) Pemilu 1999, (diterbitkan: UNDP,
WALHI, Kedubes Balanda, tt)
12 Partai Barisan Inti Pembangunan (Bintang)
*
13 Partai Bhakti Muslimin (PBM)
*
14 Partai Bhineka Tunggal Ika (PBI)
* 44
15 Partai Budaya Bangsa Nusantara (PBBN)
*
16 Partai Buddhis Demokrat Indonesia (Parbudi)
*
17 Partai Bulan Bintang (PBB) * 22
18 Partai Buruh Nasional (PBN) * 37
19 Partai Cinta Damai (PCD) * 40
20 Partai Daulat Dakyat (PDR) * 39
21 Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
* 32
22 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan)
* 11
23 Partai Demokrasi Islam Republik Indonesia (PADRI)
*
24 Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB)
* 14
25 Partai Demokrasi Liberal Indonesia (PDLI)
*
26 Partai Demokrasi Rakyat Indonesia (PDRI)
*
27 Partai Demokrat Katolik (PDK)
*
28 Partai Demokrat Pembaharuan Indonesia
(PADPI)
*
29 Partai Dinamika Ummat (PDU)
*
30 Partai Dua Syahadat (PDS) *
31 Partai Reformasi Tarbiyah Islamiyah (Perti)
*
32 Partai Gema Masyarakat (PGM)
*
33 Partai Generasi Penerus
Perintas Kemerdekaan
Indonesia (PGPPK)
*
34 Partai Golongan Karya (Golkar)
* 33
35 Partai Hijau (PH) *
36 Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
(IPKI)
* 27
37 Partai Independen (PI) *
38 Partai Indonesia (Partindo) *
39 Partai Indonesia Baru (PIB) * 1
40 Partai Indonesia Raya (PIR) *
41 Partai Islam Demokrat (PID) * 29
42 Partai Islam Persatuan Indonesia (PIPI)
*
43 Partai Ka’bah (PK) *
44 Partai Katolik Demokrat (PKD)
* 18
45 Partai Keadilan (PK) * 24
46 Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)
* 41
47 Partai Keadilan Sosial Marata Sarusuk (PKMS)
*
48 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
* 35
49 Partai Kebangkitan Kaum
Ahlussunnah Wal Jamaah
(PAKKAM)
*
50 Partai Kebangkitan Muslim * 5
Indonesia (KAMI)
51 Partai Kebangkitan Umat (PKU)
* 7
52 Partai Kebangsaan (PK) *
53 Partai Kebangsaan Merdeka (PKM)
* 13
54 Partai Kedaulatan Rakyat (PKR)
*
55 Partai Kedaulatan Rakyat Indonesia (PKRI)
*
56 Partai Kedaulatan Warga
Negara Indonesia
(PEKAWENI)
*
57 Partai Kemakmuran Tani dan
Nelayan (PKTN)
Tidak
mencantumk
an asas
58 Partai Kemandirian Rakyat (PKR)
*
59 Partai Kerja Keras Nasional *
60 Partai Kesatuan Ummat Indonesia (PKUI)
*
61 Partai Kesatuan Wahdatul Ummah (PKWU)
*
62 Partai Kesejahteraan (Pajar) *
63 Partai Kesejahteraan Rakyat (PKR)
*
64 Partai Kongres Nasional (PKN)
*
65 Partai Kristen Nasional Indonesia (Krisna)
* 2
66 Partai Lansia Indonesia (Parlindo)
*
67 Partai Madani *
68 Partai Masyarakat Gotong *
Royong (Parmagoro)
69 Partai Masyumi Baru * 8
70 Partai Mega Benteng (PMB) *
71 Partai Mencerdaskan Bangsa (PMB)
*
72 Partai Musyawarah
Kekeluargaan Gotong Royong
(MKGR)
* 38
73 Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba)
* 31
74 Partai Mutiara Indonesia (PMI)
*
75 Partai Nachnoer Nuklir
Memakmurkan Rakyat
Indonesia (PANMRI)
*
76 Partai Nahdatul Umat (PNU) * 25
77 Partai Nasional Bangsa Indonesia (PNBI)
* 43
78 Partai Nasional Demokrat (PND)
* 46
79 Partai Nasional Indonesia (PNI)
* 3
80 Partai Nasional Indonesia –
Front Marhaenis (PNI- Front
Marhaenis)
* 26
81 Partai Nasional Indonesia –
Massa Marhaen (PNI- Massa
Marhaen)
* 30
82 Partai Nasional Indonesia – Massa Marhaen 1927 (PNI-
Massa Marhaen 1927)
*
83 Partai Orde Ali Indonesia (PORAS)
*
84 Partai Patriot Indonesia (PPI) *
85 Partai Pekerja Indonesia (PPI) * 28
86 Partai Pelopor Pembangunan (PPP)
*
87 Partai Pelopor Pendidikan Indonesia
*
88 Partai Pelopor Reformasi (PPR)
*
89 Partai Pembaharuan Indonesia (PPI)
*
90 Partai Penanggulangan
Pengangguran Indonesia
(PPPI)
*
91 Partai Penerus Proklamasi Indonesia (Parppindo)
*
92 Partai Pengamal Thareqat Indonesia (PPTI)
*
93 Partai Perempuan Indonesia (PPI)
*
94 Partai Perjuangan dan Doa Rakyat (PDRI)
*
95 Partai Perjuangan Pelajar dan Pekerja (PPPP)
*
96 Partai Perjuangan Pengusaha
Kecil dan Menengah
Indonesia (PP-PKMI)
*
97 Partai Perjuangan Rakyat Indonesia (PPRI)
*
98 Partai Persatuan (PP) * 34
99 Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
* 9
10 0
Partai Persatuan Perjuangan
Rakyat Republik Indonesia
(PP-PARRI)
*
10 Partai Persatuan Sabilillah *
1 (PS)
10 2
Partai Persatuan Thariqat Islam (PPTI)
*
10 3
Partai Persatuan Warga Negara Indonesia (PPWNI)
*
10 4
Partai Persaudaraan Nasional Indonesia Raya (PNI-Raya)
*
10 5
Partai Pilihan Rakyat (PILAR)
* 19
10 6
Partai Politik Islam Indonesia Masyumi
* 21
10 7
Partai Politik Thareqat Indonesia (PPTI)
*
10 8
Partai Proklamasi 45 *
10 9
Partai Putra Bangsa (PURBA) *
11 0
Partai Rakyat Bersatu (PRB) Tidak mencantumk
an asas
11 1
Partai Rakyat Demokratik
(PRD)
Sosial demokrasi
kerakyatan
16
11 2
Partai Rakyat Indonesia (PARI)
* 20
11 3
Partai Rakyat Marhaen (PRM) Nasionalism
e, demokrasi
dan
ketuhanan
yang maha
Esa
11
4
Partai Rakyat Prima (PRP) Sosialisme,
demokrasi
religius dan
HAM
11 5
Partai Rakyat Tani Usaha
Informal dan Pemuda Putus
Sekolah Indonesia
(Partisipasi)
*
11 6
Partai Reformasi Cinta Kasih
Kristus Kebangsaan Indonesia
(Parcinkriskin)
*
11 7
Partai Reformasi Indonesia (PRI)
*
11 8
Partai Reformasi Perjuangan Bangsa Indonesia (PRPBI)
*
11 9
Partai Reformasi Sopir
Sejahtera Indonesia
(Paressindo)
*
12 0
Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (PARTI)
*
12 1
Partai Republik * 28
12 2
Partai Republik Indonesia (PRI)
*
12 3
Partai Satu Keadilan Teknologi dan ekonomi (ADI-
TEKNO)
Pragmatisme
12 4
Partai Satu Nusa Satu Bangsa
(PSNSB)
Tidak
menyebutka
n asas
12 5
Partai Sejahtera Indonesia *
12 6
Partai Seni dan Dagelan Indonesia (PARSENDI)
*
12 7
Partai Solidaritas Pekerja (PSP)
* 23
12 Partai Solidaritas Pekerja * 42
8 Seluruh Indonesia (SPSI)
12 9
Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI)
* 45
13 0
Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
* 10
13 1
Partai Syarikat Islam Indonesia 1905 (PSII-1905)
* 17
13 2
Partai Tauladan Kebangsaan (PTK)
*
13 3
Partai Trasti Rakyat Indonesia (PTRI)
*
13 4
Partai Trisila (Trisila) *
13 5
Partai Tunas Bangsa (PTB) *
13 6
Partai Umat Muslimin Indonesia (PUMI)
* 47
13 7
Partai Umat Islam (PUI) * 6
13 8
Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI)
Demokrasi religius
36
13 9
Partai Uni Sosial
Kemasyarakatan 45
(PUSAKA 45)
*
14 0
Partai Universal Rakyat
Mahasiswa Indonesia
Seutuhnya (PURMIS)
Demokrasi
dan
solidaritas
14 1
Partai Warga Bangsa Indonesia (PWBI)
*
Lampiran II: Hasil Pemilu 1999-2014
Tabel hasil Pemilu 1999335
N
o
Nama Partai Suara Kursi
Tanpa SA *)
Kursi
Dengan SA*)
1 PDIP 35.689.0 73
153 154
2 Golkar 23.741.7 49
120 120
3 PPP 11.329.9 05
58 59
4 PKB 13.336.9 82
51 51
5 PAN 7.528.95 6
34 35
6 PBB 2.049.70 8
13 13
7 Partai Keadilan 1.436.56 5
7 6
8 PKP 1.065.68 6
4 6
9 PNU 679.179 5 3
10 PDKB 550.846 5 3
11 PBI 364.291 1 3
12 PDI 345.720 2 2
13 PP 655.052 1 1
14 PDR 427.854 1 1
15 PSII 375.920 1 1
16 PNI Front Marhaenis
365.176 1 1
17 PNI Massa Marhaen
345.629 1 1
18 IPKI 328.654 1 1
335 Tim Penyusun KPU RI, Modul Pemilih Pemula, (Jakarta: KPU RI, 2010), 42
19 PKU 300.064 1 1
20 Masyumi 456.718 1
21 PKD 216.675 1
22 PNI Supeni 377.137
23 Krisna 369.719
24 Partai KAMI 289.489
25 PUI 269.309
26 PAY 213.979
27 Partai Republik 328.564
28 Partai MKGR 204.204
29 PIB 192.712
30 Partai SUNI 180.167
31 PCD 168.087
32 PSII 1905 152.820
33 Masyumi Baru 152.589
34 PNBI 149.136
35 PUDI 140.980
36 PBN 140.980
37 PKM 104.385
38 PND 96.984
39 PADI 85.838
40 PRD 78.730
41 PPI 63.934
42 PID 62.901
43 Murba 62.006
44 SPSI 61.105
45 PUMI 49.839
46 PSP 49.807
47 PARI 54.790
48 PILAR 40.517
Total 105.786.
661
462 462
*) SA: Stembus Accord, yaitu penghitungan kursi dengan
memperhitungkan penggabungan sisa suara.
Tabel hasil Pemilu 2004336
N o
Nama Partai Suara Persenta
se
Kur
si
1 Partai Golongan Karya 24.461.1 04
21,62 128
2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
20.710.0 06
18,31 109
3 Partai Kebangkitan Bangsa
12.002.8 85
10,61 52
4 Partai Persatuan Pembangunan
9.226.44 4
8,16 58
5 Partai Demokrat 8.437.86 8
7,46 55
6 Partai Keadilan Sejahtera 8.149.45 7
7,20 45
7 Partai Amanat Nasional 7.255.33 1
6,41 53
8 Partai Bulan Bintang 2.965.04 0
2,62 11
9 Partai Bintang Reformasi 2.944.52 9
2,60 14
10 Partai Damai Sejahtera 2.424.31 9
2,14 13
11 Partai Karya Peduli Bangsa
2.394.65 1
2,12 2
12 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
1.420.08 5
1,26 1
13 Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan
1.310.20 7
1,16 4
14 Partai Nasional Banteng Kemerdekaan
1.228.49 7
1,09 0
336 Tim Penyusun KPU RI, Modul Pemilih Pemula, (Jakarta: KPU RI, 2010), 43
15 Partai Patriot Pancasila 1.178.73 8
1,04 0
16 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
906.739 0,80 1
17 Partai Pelopor 896.603 0,79 3
18 Partai Merdeka 839.705 0,74 0
19 Partai Sarikat Indonesia 677.259 0,60 0
20 Partai Perhimpunan Indonesia Baru
669.835 0,59 0
21 Partai Persatuan Daerah 656.473 0,58 0
22 Partai Buruh Sosial Demokrat
634.515 0,56 0
23 Partai Persatuan Nahdlatul Ummah
Indonesia
890.98 0,79 0
24 Partai Penegak Demokrasi Indonesia
844.48 0,75 1
Total 113.125.
750
100,00 550
Tabel hasil Pemilu 2009337
N o
Nama Partai Suara Persenta
se
Kur
si
1 Partai Demokrat 21.655.2 95
20,81 148
2 Partai Golongan Karya 15.031.4 97
14,45 106
3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
14.576.3 88
14,01 94
4 Partai Keadilan Sejahtera 8.204.94 7,89 57
337 Tim Penyusun KPU RI, Modul Pemilih Pemula, (Jakarta: KPU RI, 2010), 45
6
5 Partai Amanat Nasional 6.273.46 2
6,03 46
6 Partai Persatuan Pembangunan
5.544.33 2
5,33 38
7 Partai Kebangkitan Bangsa
5.146.30 2
4,95 28
8 Partai Gerakan Indonesia Raya
4.642.79 5
4,46 26
9 Partai Hati Nurani Rakyat 3.925.62 0
3,77 17
10 Partai Bulan Bintang 1.864.64 2
1,79 0
11 Partai Kebangkitan Nasional Ulama
1.527.50 9
1,47 0
12 Partai Damai Sejahtera 1.522.03 2
1,46 0
13 Partai Karya Peduli Bangsa
1.461.37 5
1,40 0
14 Partai Bintang Reformasi 1.264.15 0
1,21 0
15 Partai Peduli Rakyat Nasional
1.260.95 0
1,21 0
16 Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia
936.133 0,90 0
17 Partai Demokrasi Pembaruan
896.959 0,86 0
18 Partai Barisan Nasional 760.712 0,73 0
19 Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia
745.965 0,72 0
20 Partai Demokrasi Kebangsaan
671.356 0,65 0
21 Partai Republika Nusantara
631.814 0,61 0
22 Partai Persatuan Daerah 553.299 0,53 0
23 Partai Patriot 547.798 0,53 0
24 Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
468.856 0,45 0
25 Partai Kedaulatan 438.030 0,42 0
26 Partai Pemuda Indonesia 415.563 0,40 0
27 Partai Matahari Bangsa 415.294 0,40 0
28 Partai Karya Perjuangan 351.571 0,34 0
29 Partai Pelopor 345.092 0,33 0
30 Partai Kasih Demokrasi Indonesia
325.771 0,31 0
31 Partai Indonesia Sejahtera 321.019 0,31 0
32 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
317.433 0,31 0
33 Partai Buruh 265.369 0,26 0
34 Partai Perjuangan Indonesia Baru
198.803 0,19 0
35 Partai Nahdlatul Ummah Indonesia
146.831 0,14 0
36 Partai Sarikat Indonesia 141.558 0,14 0
37 Partai Penegak Demokrasi Indonesia
139.988 0,13 0
38 Partai Merdeka 111.609 0,11 0
Total 104.048. 118
100,00 560
Tabel hasil Pemilu 2014338
N o
Nama Partai Suara Persenta
se
Kur
si
1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
23.681.4 71
18,95 109
2 Partai Golkar 18.432.3 12
14,75 91
3 Partai Gerindra 14.760.3 71
11,81 73
4 Partai Demokrat 12.728.9 13
10,19 61
5 Partai Kebangkitan Bangsa
11.298.9 57
9,04 47
6 Partai Amanat Nasional 9.481.62 1
7,59 49
7 Partai Keadilan Sejahtera 8.480.20 4
6,79 40
8 Partai Nasdem 8.402.81 2
6,72 35
9 Partai Persatuan Pembangunan
8.157.48 8
6,53 39
10 Partai Hanura 6.579.49 8
5,26 16
11 Partai Bulan Bintang 1.825.75 0
1,46 -
12 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
1.143.09 4
0,91 -
Total 124.072. 491
100 560
338 Tim Penyusun, Laporan Tahapan, Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara Pemilu, Anggota DPR,
DPD, dan DPRD tahun 2014, (Jakarta: KPU RI), 42