dpd,di.parlemen - ireyogya.orgireyogya.org/uploads/representasi_dpd_ri/memperkuat_representa… ·...
TRANSCRIPT
e,q.
INSTITUTE FOR RESEARCH AND EMPOWERMENT (IRE)
ffio\
ri
il'lritIt
II
l,
il
-: - ebagai lembaga politik Pasca'". relormasi, Dewan Perwakilan
""-S'si+i.-t.I#.' Daerah ( D P D ) memiliki
" " potensi strategis untul< mem-
demokrasi representasi di Indonesia,
karena bisa menjadi penyeimbang lem-baga Dewan Per-wakilan Rakyat (DPR)
dalam pembahasan kebijakan strategis
sepefti regulasi maupun anggaran dilevel pusat. Walaupun sama-sama dipilihlangsung oleh rakyat, harus diakui, posisianggota DPR seringkali tersandera olehfraksi atau partai politik yang meniadiinduknya.
Berbeda dengan peran dan poiisi ang-
gota DPD yang bisa lebih "bebas" ka-
rena skala tanggung iawabnya langsungkepada konstituen, yakni kepada warga
di daerah dan juga kepada daerah secara
keseluruhan. Ini iuga berkaitan dengan
nomenklatur yang ada di DPD yakni per-
wakilan dan daerah. Kata "per"waki1an"
menegaskan bahwa DPD meruPakan
institusi representasi, sementara "daerah"
menjelaskan sisi perbedaan dengan DPR,
dimana anggota DPD lebih bernuansa
I N FORIAL
.TINGKAT
ter nyata tida k berkord'l,asi
dengan tingkat pengetahuan
'masyarakatterhadaP ,
, kelembagaan DPD. ,
MEMPERKUAT FUNGSIREPRESENTASI ANGGOTADPD,DI.PARLEMEN
$x&$rx}{&es: &tP*$i&x sY,&# $#$}iYS$Y$$
i1{"}{".1 5*!*ugxh&sl!{.&&li"'1{ {},qH{{,4$
F,e*€& il L f t $4,{. s&**A:qa
lrman Gusman, Ketua DPD Rl (kiri) menerima hasil riset IRE dari Krisdyatmiko, Direktur Eksekutif
IRE (kanan) pada Seminar Nasional di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada 5 Desember 201 3.
mewakili wilayah-provinsi (masyarakat
dan pemerintahnya) atau representasi
spasial (representasi administratif peme-
rintahan provinsi).Merujuk UU No. z7 lzoog tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Per"wakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (UU MD3), setiaP anggota DPD
antara lain berkewaiiban untuk "menam-
pung dan menindaklanjuti aspirasi dan
pengaduan masyarakat, dan memberikanpertanggungiawaban secara moral dan
politis kepada konstituen di daerah pe-
milihannya.".Amanat regulasi ini sebetul-
nya makin kokoh karena pada z7 Maretzor3, Mahkamah Konstitusl (MK) dalam
keputusannya No. 9z/PUU-X f zotztelahmemutuskan bahwa DPD berhak terlibatdalam pembuatan program legislasi na-
sional, sejajar dengan Presiden dan DPR.
Sejauh ini, belum banYak dilakukankajian yang memperdalam praktek kewa-jiban anggota DPD terhadap konstituen-nya sebagaimana diamanatkan regulasi.
Adanya kewenangan ini harus dibarengidengan kinerja yang lebih optimal, ter-
utama dalam mengembangkan modelrepresentasi dan komunikasi dengan
konstituennya.
Pendekatan Riset dan TemuannYaPada zorl, Institute for Research and
Empowerment (IRE) melakukan risetkebijakan bertajuk "Memperdalam De-
mokrasi di Indonesia: Mempromosikanrepresentasi substantif sebagai modelreiasi DPD dengan konstituen", dengan
studi kasus di Daerah Istimewa Yogyakar-
ta (DIY) dan Provinsi Kalimantan Timur(Kaltim). Pendekatan dalam riset iniadalah mixed method, yakni metode cam-
puran antara pendekatan kualitatif yang
ditempuh dengan wawancara mendalamdanfocus group discussion (FGD), serta
pendekatan kuantitatif yang dilakukandengan survei melaiui metode multistage
random sampling using propability propor-
tionalto size (MSRS-PPS).
Dengan metode ini, wilayah provinsidistratifikasi meniadi tiga bagian yang
mewakili karakteristik yang dominan dimasing-masing provinsi. DIY dibedakan
menjadi tiga karakteristik, yaitu wilayahperkotaan, perdesaan-datar, dan perde-
saan-perbukitan. Sedangkan ProvinsiKaltim dibedakan meniadi tiga ciri yang
€rg
meliputi perkotaan, perdesaan dan per-batasan. Suwei ini dilakukan pada bulan|uni-Agusfus zor3 dengan cara wawan-cara kuesioner secara tatap muka yangmeiibatkan 4o o responden/provinsi.
Riset kebijakan ini dibimbing oleh duaperspektif, yakni representasikonstitu-ensi dan komunikasi politik. Perspelttifrepresentasi-konstituensi dipandangpenting menjadi cara pandang dalamstudi pendalaman demokrasi khususnyaterkait dengan bagaimand anlgbta DPDmenjalankan aktivitasdya sebagai seorangwakil. Berbeda dengan anggota parlemenyang berasal dari DPR, anggota DPD bisa.dikatakan lebih independen dan bekerjatanpa harus bergantung pada institusipolitik 1ain, misalnya partai politik.
Dengan begitu, menjadi menarik un-tuk melihat bagaimana anggota DPDbekerja sebagai wakil atau agen repre-sentasi. Dalam konteks demikian, studiini juga akan menggunakan perspektifkomunikasi politik untuk mengkaji lebihjauh perihal bagaimana anggota DPDmembangun komunikasi dengan kon-stituennya.
Riset ini menghasilkan beberapatemuan. Perlama, responden mengakumemilih anggota DPD, meski belumbanyah tahu peran dan fungsinya. Sur-vei IRE memperlihatkan bahwa ada 9zpersen responden di DIY yang meng-gunakan hak pilihnya untuk memilihanggota DPD dalam Pemilu zoo9,sementara di IGltim ada 93,3 persen,Tingkat partisipasi yang tinggi ternyatatidak berkorelasi dengan tingkat pengeta-huan masyarakat terhadap kelembagaanDPD.
Hanya z4 persen responden di DIYyang mengaku tahu tentang lembagaDPD sedangkan di Kaltim hanya 28,5
persen responden. Adapun respondenyang tahu iembaga DPD, ketika ditanyatentang tugas, fungsi dan kewenanganDPD di DIY hanya separuh yang tahu (se-
tara dengan 15 persen dari total respon-den), sedangkan di IGltim hanya sekitar
4r persen (setara dengan rr,8 persen darilolal responden).
Partisipasi masyarakat dalam memilihanggota DPD dengan demikian belumsebanding dengan pengetahuan masyara-
Sumber: Sunei I RL. zor l
kat terhadap tugas, fungsi dan wewenanganggota DPD maupun lembaga DPD.Hal Ini mengkonfirmasi bahwa DPDsebagai lembaga representasi pasca-re-formasi relatif belum dikenal responden.Riset ini memperlihatkan bahwa anggotaDPD dipilih lebih karena ketokohannyadalam memainkan sentimen simbolik(kerabat, etnis, organisasi heagamaan,maupun organisasi politik kepartaian).Dengan kata 1ain, partisipasi masyarakatdalam memilih DPD ketika Pemilu ma-sih berupa partisipasi formal.
I(edua, dalam menjalankan fungsirepresentasi, terdapat beragam modelkomunikasi antara anggota DPD dengankonstituennya. Pada saat reses, anggotaDPD cenderung memilih jenis salurankomunikasi dalam bentuk tatap mukasecara langsung dengan konstifuen,seminar, maupun talk show di TV atauradio. Sedangkan di luar masa reses,anggota DPD cenderung menggunakanmedia sosial, SMS maupun penerbitanbuletin. Hasil sr-rwei IRE sebagaimanadalam tabel di bawah yang menunjukkanbahwa responden lebih menl-ukai salurankomunihasi yang bersifat tatap mukasecara langsung daripada model komunikasi iainnya.
Thbei (terlampir) menunjukkan bahwatatap muka dalam kunjungan kerjapersentasenya paling tinggi memberimakna bahwa warga ingin bertemu lang-sung dengan anggota DPD sehinggaada kedekatan dan tidak ada jarak antarawarga dengan wakilnya di Parlemen.Sebenarnya proses komunikasi antara
Tim Peneliti dan PenulisKrisdyatmiko (Direktur Eksekutif IRE/Penanggung Jawab), Abdur Rozaki (Manajer Program), M. Zainal Anwar (Program Offrcer), Sunaji Zamroni
(Peneliti untuk Provinsi Kalimantan Timur), Titok Hariyanto (Peneliti untuk Daerah lstimewa Yogyakarta).
website IRE : http://www.ireyogya.org I email IRE : [email protected]. Palagan Tentara Pelajar Km. 9.5 Dusun Tegalrejo Rt 01/RW 09, Desa Sariharjo Kec. Ngaglik Sleman Yogyakarta 55581
T elp 027 4 -867 686, 7 48209 1
anggota DPD dengan konstituennya inimulai difasilitasi oleh Sekretariat |en-deral DPD RI dengan pendirian sekre-tariat DPD di setiap provinsi yang dapatmeniadi tempat bertul<ar gagasan, jaringaspirasi, hingga pengaduan atas perma-salahan daerah antara konstituen dengananggota DPD. Bahkan jika sekretariat iniberfungsi dengan baik, dapat menjadiarena untuk memperkuat fungsi repre-sentasi, artikulasi dan agregasi anggotaDPD dalam membawa aspirasi daerah ketingkat pusat.
Agenda KebijakanPertama, mengembangkan pendidikan
politik warga agar keterlibatan wargadalam Pemilu tidak sel<adar partisipasiformal. Ha1 ini penting dilakukan agarmasyarakat tidah berhenti pada praktekdemokrasi representasi simbollk tapipada demokrasi representasi substantildimana warga memilih anggota DPDkarena adanya kecocokan dalam hal ide-ologi atau program yang diusung.
I(edua, mengembangkan komunikasidan memperkuat jaringan dengan berba-gai kelompok strategis di daerah dan pu-sat. Untuk memperjuangkan isu daerahagar menjadi agenda ltebijakan nasional,DPD membutuhkan dukungan dari 1em-
baga akademik, organisasi masyarakatsipil dan media massa. Strategi lainnyaadalah mengembangkan relasi denganlembaga tinggi negara atau komisi adLr.oc negara yang mempunyai fokus yangsama dengan isu yang sedang diper-juangkan anggota DPD. o
Thbel fenis Saluran Komunikasi yang Diminati oleh Responden
A1- Sekretariat DPD42. Kunjungan kerja43. Seminar44. Rumah aspirasi anggota45. Kegiatan sosial & keagamaan
Bl.Talkshow82. SMS
B3. Website/media sosial
INFORIAL