VASEKTOMI DAN TUBEKTOMI PADA KELUARGA
BERENCANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Disusun sebagai satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Oleh:
ATIKA PUSPITA SARI
C100140155
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018
i
ii
iii
1
VASEKTOMI DAN TUBEKTOMI PADA KELUARGA BERENCANA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan
vasektomi dan tubektomi dalam pandangan hukum Islam (2) dapat
mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan Keluarga
Berencana (3) mengetahui Upaya MUI untuk menangani pelaksanaan vasektomi
dan tubektomi dalam pandangan hukum Islam. Penelitian yang digunakan bersifat
deskriptif dengan menggunakan pendekatan normative empiris. Data yang
diperoleh melalui penelitian di sekitar Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara.Teknis
analisis data penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian:(1)
melakukan operasi Vasektomi dan Tubektomi dalam fatwa Majelis Ulama
Indonesia diperbolehkan namun dengan syarat, pada prinsipnya yang
diperbolehkan dalam Islam itu adalah mengatur jarak keturunan (2) solusi untuk
Vasektomi dan Tubektomi adalah (a) sebaiknya penyuluhan keluarga berencana di
ikuti oleh seluruh masyarakat agar semua masyarakat dapat paham (b) sebelum
melakukan tindakan vasektomi dan tubektomi, diharapkan perlu
mempertimbangkan manfaat dan mudharatnya dan persetujuan oleh suami/istri
serta keluarga.
Kata Kunci: Vasektomi dan Tubektomi, Keluarga Berencana, Fatwa Majelis
Ulama Indonesia
Abstract
This study aims to (1) identify and describe the implementation of vasectomy and
tubal ligation in the view of Islamic law (2) to describe the view of Islamic law on
the implementation of family planning (3) determine the MUI efforts to address
the implementation of vasectomy and tubal ligation in the view of Islamic law.
The research is descriptive using empirical normative approach. The data obtained
through research around the Muhammadiyah University of Surakarta. Data were
collected through the study of literature and data analysis wawancara.Teknis this
study is a qualitative method. RESULTS: (1) perform vasectomy surgery and
Tubektomi fatwa Indonesian Ulema Council is allowed but with the proviso, in
principle permissible in Islam it is set within a descendant not disconnected. (2)
Breakthrough for Vasectomy and Tubektomi is (a) should be counseling family
planning followed by the rest of society so that all people can understand (b)
before performing vasectomies is expected to consider the benefits and
mudharatnya and consent by the husband / wife and family
Keywords: Vasectomy and Tubectomy, Family Planning, Indonesian Council Of
Ulama
2
1. PENDAHULUAN
Usia hukum sebenarnya sama tuanya dengan usia manusia itu sendiri, karena di
mana ada manusia maka di situ ada hukum yang mengaturnya dan mempunyai
kesinambungan antara hukum yang berlaku sekarang dengan hukum yang berlaku
sebelumnya hingga dimasa-masa lampau. Hukum perkawinan saat ini merupakan
pelestarian dan pengembangan hukum yang telah diperkenalkan Allah kepada
generasi manusia.1
Di Indonesia pernikahan telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan,
aturan yang dimaksud yaitu UU No.1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya
dalam bentuk Peraturan Pemerintahan No.9 Tahun 1975, Undang-Undang
tersebut merupakan hukum materiil dari perkawinan. Menurut ketentuan dalam
pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian
pernikahan adalah:
“ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”2
Alasan pencantuman kata Ketuhanan Yang Maha Esa diatas adalah karena sila
pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang dianut oleh Negara Indonesia.
Selanjutnya dengan ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah
dirumuskan pengertian pernikahan menurut hukum Islam adalah :
“akad yang sangat kuat atau mitsaqon golizan untuk mentaati perintah
Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Sementara itu pasal 3
juga diatur bahwa tujuan pernikahan adalah “untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.”3
Menurut Sajuti Talib, pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci dan kokoh
untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang
perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi,
1Mardani, 2011, “Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern”, Jakarta:Graha Ilmu, hlm. 8
2UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1
3KHI Pasal 2 dan Pasal 3
3
tentram dan bahagia.4 Salah satu solusi yang diambil Pemerintah adalah
dilaksanakannya program Keluarga Berencana (KB) sebagai jalan keluar untuk
mengatasi permasalahan tersebut.5 Dalam pelaksanaannya, Keluarga Berencana
(KB) ada beberapa metode, diantara metode-metode Keluarga Berencana (KB) ini
yang paling menarik perhatian kaca mata hukum Islam adalah dengan cara
sterilisasi atau vasektomi dan tubektomi.6
2. METODE
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggabungan
antara penelitian hukum yuridis dan penelitian hukum empiris.7Jenis Penelitian
yang digunakan penulis adalah deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk
memberikan gambaran tentang keadaan subjek dan objek sebagaimana adanya.8
Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di sekitar Universitas
Muhammadiyah Surakarta. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa
data lebih lengkap. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi (1)
Data primer yaitu hasil wawancara dengan Dokter dan Bidan untuk memberikan
keterangan secara bebas dalam praktik Vasektomi dan Tubektomi (2) Data
sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.9 Metode
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggabungan antara
yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah (a) Studi kepustakaan10
(b)
wawancara (c) metode analisis data, Cara yang dipergunakan dalam analisis data
pada penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif merupakan data
yang tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak narasi, cerita, dokumen tertulis
4Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum
Adat”, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Yudisia, Vol.7, No.2 thn 2016, Hlm
122 5Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Tarjih, 2000, “Keluarga Sejahtera”, Yogyakarta:
Pt.Persatuan, Hlm.42 6Ibid, hlm. 50
7I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Prenada Media
Group, Hal.12 8Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 1988, hal.12
9Kudzalifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Universitas Muahmmadiyah Surakarta, Hal. 8. 10
Suratman dan Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, Hal 123
4
dan tidak tertulis. Data tersebut kemudian di analisis dengan metode berpikir
deduktif,.11
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Vasektomi dan Tubektomi menurut hukum Islam dan peraturan
perundang-undangan sebagai salah satu metode Keluarga Berencana
Dalam hukum Islam, Al-Qur’an sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan
hukum tidak memuat seperangkat aturan baku terkait dengan permasalahan
keluarga berencana. Namun, Islam memberikan seperangkat aturan moral
sehubungan dengan permasalahan KB. Di dalam Alqur’an dan Hadis, yang
merupakan sumber pokok Islam yang menjadi pedoman hidup (way of life)
bagi umat Islam, tidak ada nash yang sharih (clear statement) yang melarang
ataupun yang memerintahkan ber-KB secara eksplisit. Karena itu, hukum ber-
KB harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam (qaidah fiqhiyyah) yang
menyatakan:
“Pada dasarnya segala sesuatu/perbuatan itu boleh, kecuali /sehingga ada
dalil yang menunjukkan keharamannya.”
3.2 Fatwa MUI dapat menjadi dasar hukum dilakukannya Vasektomi dan
Tubektomi
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 1979, Diantara orang-orang yang
menentang vasektomi, didasarkan pada penolakan terhadap praktik
perencanaan keluarga yang dikenal sebagai program Keluarga Berencana (KB)
Mereka mengutip pemikiran Al-Qur’an untuk mendukung perlawanan mereka
sebagai berikut (1) Jumlah besar sangat dianjurkan dalam Islam (2) Anak
adalah hiasan kehidupan (3) Melahirkan anak adalah tujuan perkawinan (4)
Kontrasepsi adalah wa’d atau pembunuhan (5) Perencanaa keluarga
bertentangan dengan kehendak Allah (qadar) dan meragukan kemampuan-Nya
untuk memberikan rezeki.12
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2000, (1) Pada dasarnya, agama
Islam memperbolehkan manusia melakukan pengaturan kelahiran anak dengan
11
Beni Ahmad Saebani, 2009, Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV Pustaka Setia, Hal.111 12
Muhyiddin, op.cit hlm.79
5
tujuan yang positif seperti untuk menjaga kesehatan ibu dan anak serta
dilakukan dengan cara-cara yang baik dan tidak menimbulkan bahaya (2)
Pemandulan dengan melakukan Vasektomi (pemotongan/penutupan saluran air
mani laki-laki) atau Tubektomi (pemotongan/penutupan saluran telur pada
wanita) dengan tujuan untuk membatasi kelahiran anak adalah perbuatan
haram (3) Tubektomi dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan medis dari
dokter yang profesional yang bersifat amanah, bahwa apabila yang
bersangkutan hamil atau melahirkan akan membahayakan jiwanya dan atau
anaknya.13
Fatwa majelis Ulama Indonesia Tahun 2009, Vasektomi hukumnya haram,
karena (1) Vasektomi sebagai alat kontrasepsi KB sekarang ini dilakukan
dengan memotong saluran sperma. Hal itu berakibat terjadinya kemandulan
tetap (2) Upaya rekanalisasi (penyambungan kembali) tidak menjamin
pulihnya tingkat kesuburan kembali yang bersangkutan.
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2012, Vasektomi hukumnya haram,
kecuali (1)Untuk tujuan yang tidak menyalahi syari’at (2) Tidak menimbulkan
kemandulan permanen (3) Ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang
dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula (4) Tidak menimbulkan
bahaya (madharat) bagi yang bersangkutan (5) Tidak dimasukkan ke dalam
program dan metode kontrasepsi mantap14
Faktor yang mempengaruhi keputusanMajelis Ulama Indonesia dalam
mengeluarkan Fatwa, (1) Faktor pertama yang harus diketahui rupanya
berkaitan dengan kecenderungan untuk membantu kebijakan pemerintah (2)
Ada keinginan untuk menghadapi dan menjawab tantangan zaman modern.
Pada umumnya dapat dikatakan bahwa fatwa-fatwa MUI adalah hasil dari
seperangkat keadaan sosial budaya dan sosial politik, yang kebijakan
pemerintah merupakan bagian di dalamnya.15
MUI terus berupaya meningkatkan fungsi dan peranannya dalam upaya
meningkatkan kualitas umat di berbagai bidang kehidupan sesuai dengan
13
Fatwa, 28 Desember 2014, Fatwa Seputar Vasektomi Dan Tubektomi, hlm.2,
www.muidkjakarta.or.id diakses pada tanggal 9 Maret 2018, pukul 13.45 WIB 14
Muhyiddin, op,cit, hlm.13 15
Fatkul mujib, op.cit, hlm.28
6
tuntutan zaman dan seirama dengan semakin lajunya derap pembangunan. Ada
kalanya perjuangan politik membutuh-kan dukungan agama, sebagaimana
kedudukan agama di suatu Negara dan Daerah secara publik akan menguat
dengan adanya dukungan politik dalam berbagai bentuk. Politik dan agama jika
menyatu secara signifikan bagaikan dua sisi yang berbeda dari satu mata uang
yang sama yang memberikan nilai dan harga (two sides of the same coin).16
3.3 Perbandingan Vasektomi Dan Tubektomi di Luar Negeri
Di Amerika Latin termasuk Meksiko, kriteria orang yang melakukanvasektomi
adalah sebagai berikut (1) berusia lebih dari 30 tahun (2) memiliki jumlah anak
tiga atau lebih (3) tinggal didaerah perkotaan (4) sebelum menggunakan
metode vasektomi mereka sudah menggunakan metode KB yang lain (5)
memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.17
Di India
hal pertama kali yang dilakukan oleh dokter-dokter bedah sebelum
dilakukannya operasi tubektomi adalah memberi motivasi kepada pasien
tentang pentingnya tubektomi bagi keluarga berencana. Sebagian besar peserta
yang menjalani tubektomi adalah yang memiliki 3 sampai 4 anak. Semua
peserta tubektomi yang telah menjalani operasi menerima insentif ekonomi
sebagai kebijakan pemerintah setelah operasi, hampir semua mengatakan
bahwa uang yang diterima dihabiskan sebagai uang transportasi dan
pengobatan. Sebenarnya sebagian besar peserta menegaskan bahwa mereka
akanmemilih untuk operasi bahkan tanpa adanya insentif keuangan seperti itu
untuk kebaikan mereka sendiri18
Di Cina Kebijakan negara "membatasi jumlah
populasi dan meningkatkan kualitas populasi" (Chen Muhua, 1986) adalah
panduan untuk membentuk kebijakan kesuburan lokal. Menurut
peraturan provinsi tentang perencanaan kelahiran saat ini,
Pemerintah mengadvokasi pernikahan yang terlambat, terlambat melahirkan,
16
ibid, hlm.73-74 17
Maria luisa marván, phd1, yamilet ehrenzweig, phd1, and dianeth hernández-aguilera, phd1,
mexican men’s view of vasectomy, xalapa, mexico, american journal of men’s health, vol. 11(3)
610 –617 © the author(s) 2016, hal.6-9 18
Ruchi kalra, sameer phadnis, ankur joshi, perceptual analysis of women on tubectomy and other
family planning services: a qualitative study, madhya pradesh, india, international journal of
reproduction, contraception, obstetrics and gynecology kalra r et al. Int j reprod contracept obstet
gynecol, vol.4 edisi.1, 2015, hal.98
7
dan setiap pasangan hanya memiliki satu anak. Anak kedua hanya
diijinkan untuk pasangan yang masuk dalam kategori tertentu Di Cina metode
sterilisasi telah digunakan sebanyak 30% dari kontrasepsi yang ada. Menurut
data yang diteliti, jumlah pemakaian tubektomi sebanyak 20.3 juta dan 13,8
juta untuk vasektomi data ini diambil pada tahun 1971 dan 1978.19
3.4 Metode Pengaturan jarak kalahiran menurut Al-quran dan dengan
cara Medis
Metode pengaturan jarak kelahiran menurut Al-quran, Sebenarnya dalam Al-
Quran dan Al-Hadist tidak ada nas yang shohih yang melarang atau
memerintahkan KB secara eksplisit, tetapi dalam Al-Qur’an ada ayat-ayat yang
berindikasikan tentang diperbolehkannya mengikuti program KB begitu juga
dengan al-Hadis. Karena itu hukum ber-KB harus dikembalikan kepada kaidah
hukum Islam yaitu:
“Hukum-hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat
dan keadaan”.20
Metode pengaturan jarak kelahiran menurut Al-quran adalah melakukan
hubungan terputus (al-‘azl) metode ini bisa disebut dengan Coitus Interuptus,
hal ini termasuk metode KB secara alami namun tingkat keberhasilanya
rendah. Hukum ‘Azl ada perselisihan di antara ulama, namun pendapat terkuat
adalah Mubah diperkuat dengan HR. Bukhari no.5207/5208-5209, Muslim
no.1440 yang berbunyi:
“Kami (para sahabat) melakukan ‘Azl di jaman Rasulullah shallallaahu
‘alaihi wa sallam”
Metode pengaturan jarak kehamilan menurut Medis, Metode yang digunakan
oleh pasangan suami-istri secara umum yaitu:
19 Population Report, Population and Birth Planning in th e People's Republic of China, madhya
pradesh, india, Information Program, The Johns Hopkins University, Hampton House, 624 North
Broadway, Balt imore. M aryland, vol.x no.1, 1982, hal.15
20
suhaedah, pengaturan jarak kehamilan menurut al-quran,(makassar: universitas Islam
negeri alauddin), 2013, hlm 23
8
(1) Kondom, juga bisa dikiaskan dengan ‘Azl karena sama-sama mencegah
tumpahnya sperma ke dalam rahim dan hukumnya Mubah. Sesuai dengan
kaidah fiqhiyah:
“Hukum pengganti sama dengan hukum yang digantikan”
(2) Menggunakan Pil KB, yang merupakan alat kontrasepsi yang umum
dan mengandung hormone progestin dan estrogen untuk mencegah ovulasi
(3) Suntik KB, ada dua jenis suntik KB yaitu suntik KB yang bekerja
selama tiga bulan untuk mencegah kehamilan dan suntik KB yang bekerja
selama satu bulan.
(4) Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), boleh digunakan karena
Insyaallah tidak merusak rahim hanya sebagai pencegah atau mematikan
sperma ketika hendak masuk ke rahim.21
4. PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Kesimpulan dari skripsi ini berdasarkan dari tujuan, hasil penelitian dan
pembahasan, Keluarga Berencana adalah salah satu komponen terkecil dari
sebuah Negara yang jika dapat dikembangkan secara optimal maka
menghasilkan manusia berkualitas.
4.1.1 Tujuan umum Keluarga Berencana yaitu meningkatkan kesejahteraan
ibu dan anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga
Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat
yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin
terkendalinya pertambahan penduduk dan tujuan khusus meliputi
pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan
ketahanan dan kesejahteraan.
4.1.2 Ada beberapa Faktor yang mempengaruhi keputusan MUI dalam
mengeluarkan fatwa yaitu:
21
Raehanul Bahraen, Fiqh dan Muamalah Cara KB yang mudah dan sederhana, 30 oktober 2011,
www.muslim.or.id, diakses pada tanggal 23 Mei 2018 pukul 19:18 WIB
9
1) Faktor pertama yang harus diketahui rupanya berkaitan dengan
kecenderungan untuk membantu kebijakan pemerintah
2) Ada keinginan untuk menghadapi dan menjawab tantangan zaman
modern. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa fatwa-fatwa MUI
adalah hasil dari seperangkat keadaan sosial budaya dan sosial
politik, yang kebijakan pemerintah merupakan bagian di
dalamnya
4.1.3 Dalam persoalan hukum Vasektomi dan Tubektomi selama kurun
waktu kurang lebih 30 tahun yaitu tepatnya pada tahun 1979 sampai
tahun 2012 ditetapkan hukumnya dalam bentuk fatwa MUI sebanyak
empat kali; tiga kali fatwa dinyatakan haram dan yang terakhir
dinyatakan haram kecuali keadaan memenuhi syarat. Yang terakhir
inilah menegaskan kebolehan (ibādah) Vasektomi dengan syarat yakni
pada tahun 2012. Pada tahun ini MUI tetap menetapkan bahwa
Vasektomi hukumnya haram, kecuali jika Untuk tujuan yang tidak
menyalahi syari’at, tidak menimbulkan kemandulan permanen, Ada
jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan
fungsi reproduksi seperti semula (rekanalisasi), tidak menimbulkan
bahaya (madarat) bagi yang bersangkutan, Tidak dimasukkan ke
dalam program dan metode kontrasepsi mantap.
4.2 Saran
Adapun saran dari pembahasan permasalahan tersebut di atas adalah:
4.2.1 sebaiknya penyuluhan Keluarga Berencana di ikuti oleh seluruh
masyarakat yang ada di Indonesia agar semua masyarakat dapat lebih
paham apa arti dari Keluarga Berencana
4.2.2 Diharapkan agar hukum ber-KB tepatnya pada kontrasepsi penggunaan
Vasektomi dan Tubektomi lebih jelas lagi, karena banyak masyarakat
yang bingung akan apakah penggunaan Vasektomi dan Tubektomi itu
diperbolehkan oleh hukum Islam atau tidak.
4.2.3 sebelum melakukan tindakan Vasektomi dan Tubektomi, diharapkan perlu
mempertimbangkan manfaat dan mudharatnya dengan matang, dan
10
persetujuan oleh suami/istri dan keluarga agar tidak mengalami
penyesalan pada akhirnya.
DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Ahmad Beni Saebani, 2009, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Cv
Pustaka Setia
Dillah Philips Dan Suratman, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung:
Alfabeta
Dimyati Kudzalifah Dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum,
Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
Made I Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif,
Jakarta: Prenada Media Group
Mardani, 2011, “Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern”, Jakarta: Graha
Ilmu
Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Tarjih, 2000, “Keluarga Sejahtera”,
Yogyakarta: Pt.Persatuan
Soekanto Soerjono, 1988,Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar
Grafika,
Jurnal
Muhyiddin, Fatwa Mui Tentang VasektomiTanggapan Ulama dan
Dampaknya terhadap PeningkatanMedis Operasi Pria (MOP), Volume
24, Nomor 1, April 2014, www.journal.walisongo.ac.id, diakses tanggal 19
oktober, pukul 13.00 WIB
Mujib Fatkul, Perkembangan Fatwa Di Indonesia, Nizham, Vol. 4, No. 01
Januari - Juni 2015, www.journal.stainmetro.ac.id, diakses pada tanggal 14
september 2017, pukul 08.00 WIB
Ruchi kalra, sameer phadnis, ankur joshi, perceptual analysis of women on
tubectomy and other family planning services: a qualitative study, madhya
pradesh, india, international journal of reproduction, contraception,
obstetrics and gynecology kalra r et al. Int j reprod contracept obstet
gynecol, vol.4 edisi.1, 2015, hal.98
Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan,
Hukum IslamDan Hukum Adat”, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial
Keagamaan, Yudisia, Vol.7, No.2 thn 2016
Surat Kabar
Bahraen Raehanul, Fiqh dan Muamalah Cara KB yang mudah dan sederhana, 30
oktober 2011, www.muslim.or.id, diakses pada tanggal 23 Mei 2018 pukul
19:18 WIB
Fatwa, “fatwa seputar vasektomi dan tubektomi” 28 desember 2014,
www.muidkjakarta.or.iddiakses pada tanggal 12 september 2017, pukul
13.00 WIB
skripsi
11
Shofian Andi efendi, 2011, Pengaruh Fatwa MajelisUlama Indonesia (MUI)
terhadap pengaruh pengambilan kebijakan pemerintah Indonesia,
konsentrasi ketatanegaraan Islam program studi jinayah siyasah fakultas
syariah dan hukum uin syarif hidayatullah, Jakarta,
(www.repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4116/1/andi%2
0shofian%20efendi-fsh.pdf), diaksespadatanggal 17 mei 2018, pukul 16.08
WIB
Suhaedah, 2013, Pengaturan Jarak Kehamilan Menurut Al-Quran, jurusan tafsir
hadis fakultas ushuluddin dan filsafat, Universitas Islam Negeri Alauddin,
Makassar
Undang-undang
UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1
KHI Pasal 2 dan Pasal 3