LAPORAN AKHIR
PENELITIAN HIBAH BERSAING
EFEKTIFITAS PERUMUSAN NASKAH AKADEMIK PERDA LEM KAMBING SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR INDIKASI
KRIMINALISASI ANAK JALANAN DI KOTA MEDAN
TAHUN 1
TIM PENGUSUL
Dr. Tengku Erwinsyahbana, SH, M.Hum (0006076814)
Dr. Surya Perdana, SH., M.Hum (0011066204)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
NOPEMBER, 2015
Kode/Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum
DAFTAR ISI
Halaman Pengesahan ………….….….……………………………. i
Daftar Isi …………………………….…………………….………. ii
Daftar Gambar ……………………….……………………………. iii
Daftar Tabel ………………………………………………………. iii
Ringkasan ……………………….…………………………………. 1
Bab 1 Pendahuluan …………………………………………………. 2
Bab 2 Tinjauan Pustaka ………….……………………………..….. 6
Bab 3 Tujuan dan Manfaat Penelitian…………….……….............. 14
Bab 4 Metode penelitian …………………………………............... 15
Bab 5 Hasil dan Pembahasan ....................................................... 19
Bab 6 Rencana tahapan berikutnya ............................................... 38
Daftar Pustaka ……………………………………………………….. 40
Lampiran ……………………………………………………………. 41
Daftar Gambar
Gambar 3.1. Diagram fishbone penelitian ………………………. 16
Daftar Tabel
Tabel 1.2. Roadmap Penelitian ………………………………………. 12
Ringkasan
Fenomena anak jalanan menghisap lem kambing, sudah sangat meresahkan masyarakat. Kenyataan ini kita jumpai di kota-kota besar, tak terkecuali di Kota Medan yang berpenduduk 2.983.868 jiwa. Namun Pemerintah daerah belum mem[unyai perhatian serus dalam menangani masalah ini. Padahal kita tahu bahwa bahaya yang ditimbulkan dengan penghisapan lem kambing sama dengan dampak narkoba, seperti kejang-kejang, halusinasi, muntah-muntah dan dalam jangka panjang bisa mengakibatkan kematian. Dengan mengingat dampak yang ditimbulkan disinyalir mampu meningkatkan angka kriminalitas anak jalanan. Argumennya, dalam keadaan sakau tindakan sekeji apapun, dipandang seperti kelumrahan. Dengan mengingat dampak yang ditimbulkan, tindakan preventif sedini mungkin perlu dilakukan,, salah satunya dengan membuat larangan dan sanksi bagi si pelakunya lewat perumusan suatu peraturan pemerintah daerah. Langkah yang akan peneliti lakukan dengan melakukan penjajakan kemungkinan dirumuskannya peraturan Perda tentang larangan dan sanksi bagi pelaku penghisapan lem kambing. Pada tahun pertama penelitian ini, peneliti akan melakukan penjelajahan, observasi, wawancara dengan responden untuk mendapatkan data awal, kemudian melakukan studi kelayakan ke Propinsi Riau yang telah lebih dahulu mempunyai Peratu ran daerah (PERDA)tentang larangan-larangan hukum bagi anak jalanan. Untuk mendapatkan data ini metode yang digunakan eksploratori. Tahun ke kedua merumuskan naskah akademik PERDA lem kambing melalui motode normatifdeskriptif, serta tahun ketiga, peneliti akan mengsosialisasikan dan desiminasi PERDA lem kambing ke masyarakat Kota Medan. Adapun target khusus yang diharapkan terealisasi dalam kajian ini, memberikan alternatif pemikiran tentang rumusan naskah akedemik yang diperlukan dalam melahirkan substansi PERDA yang belum pernah ada di Kota Medan, yaitu PERDA l. lem kambing. Pada jangka panjang diharapkan Pemerintah segera melegalisasi suatu kebijakan baru yang diharapkan mampu mengatasi masalah kerawanan sosial pada anak jalanan yang diindikasi pemicu tingginya angka kriminalisasi di Kota Medan. Kata kunci : Anak jalanan, Lem kambing, Naskah akademik
BAB I.
PENDAHULUAN
Fenomena penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif
lainya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai
NARKOBA (Narkotika dan Bahan/ Obat berbahanya) merupakan masalah
yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara
komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidispliner dan
multisektor, serta secara aktif yang dilaksanakan secara
berkesinambungan, konsisten, terarah dan terpadu serta memerlukan
keterlibatan semua pihak baik Pemerintah, praktisi, akademisi, dan
masyarakat luas lainnya. Namun masalah narkoba sudah sering jadi
pembicaraan dan peraturan yang mengatur pelarangan
penggunaannyapun sudah tegas. Tetapi persoalan yang urgen, yang
marak akhir-akhir ini, serta belum tersentuh penanganannya oleh
Pemerintah adalah penggunaan zat adiktif, yaitu lem kambing (Aica
Aibon). Padahal resiko yang ditimbulkan dengan menghisap lem ini,
sangat membahayakan serta berdampak kepada penggunanya. Dampak
jangka panjang, rusaknya kesehatan dan bisa juga kematian sudah pasti,
namun selama proses penggunaannya si pelaku akan mengalami
masalah psikis dalam kepribadiannya. Pelaku akan berada dalam alam
yang tidak sadar, menyepelekan aturan, hilangnya rasa takut, ingin tampil
sebagai jagoan, dan lebih parah melakukan tindakan kriminal tanpa
adanya rasa bersalah (Erwinsyah, 2010 : 13). Tentu kenyataan ini tidak
bisa dibiarkan. Larangan pembelian dan penggunaan Aica Aibon atau lem
kambing harus segera dipertegas dengan mengeluarkan suatu peraturan
Pemerintah Daerah, karena selama ini lem kambing merupakan NAPZA
yang sangat mudah didapat karena keberadaannya legal (sebagai lem).
Hal ini yang menyebabkan penyalahgunaan pemakaian lem ini sangat
cepat perkembangannya terutama di dunia anak jalanan. Keberadaan
anak-anak yang sedang teler akibat lem ini dapat kita jumpai di bawah
jembatan, pojokan-pojokan perempatan lampu merah di Kota Medan.
Berdasarkan laporan Direktorat IV Narkoba dan KT BARESKRI POLRI
pada tahun 2007 diketahui kasus narkotika, psikotropika, dan bahan
berbahaya sebanyak 22.630 kasus yaitu proporsi kasus narkotika 50,28%,
proporsi kasus psikotropika 43,43% dan proporsi kasus bahan berbahaya
6,29%. Sumatera Utara merupakan peringkat ketiga kasus terbanyak
setelah Jawa Timur dan Metro Jaya (BNN, 2008). Berdasarkan data BNN
jumlah pengguna NAPZA di Provinsi Sumatera Utara tahun 2010
sebanyak 2.065 kasus dan tahun 2011 sebanyak 2.068 kasus (BNN,
2011).
Dari data tersebut di atas, mayoritas pengguna zat adiktif
cenderung tidak tahu akibat negatif dari lem ini, merasa senang setelah
menggunakannya. Padahal dalam lem kambing terkandung zat-zat
kimiawi yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik ditelan melalui
mulut, dihirup melalui hidung . Zat-zat kimia itu dapat mengubah pikiran
suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Pemakaian terus
menerus akan mengakibatkan ketergantungan fisik dan atau psikologis.
Berbeda dengan jenis narkoba yang lain, lem sangat mudah didapatkan
dengan harga yang cukup murah. Bahkan karena fungsi sebenarnya
sangat bermanfaat, banyak yang tidak menyangka ada risiko di balik
uap lem yang baunya cukup menyengat. Ketika terhirup, uap pelarut
(solven) ini hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk mencapai
kadar toksik atau beracun. Sistem organ yang diserang adalah otak dan
saraf, khususnya yang berhubungan dengan jantung dan pernapasan.
Dikutip dari Kidshealth. (Taufik, 2002: 15), efek jangka pendek yang
dirasakan saat menghirup uap solven meliputi gejala-gejala sebagai
berikut: 1). Denyut jantung meningkat, 2). Mual-muntah, 3)
Halusinasi , 4) Mati rasa atau hilang kesadaran, 5) Susah bicara atau
cadel, 6) Kehilangan koordinasi gerak tubuh, dan 7) Depresi dan
halusinasi merupakan dampak serius dari uap solven. Dampak ini bisa
membunuh seseorang jika orang itu kemudian tergerak untuk melakukan
bunuh diri dalam kondisi kejiwaan yang sedang kacau.
Di kalangan anak jalanan, aktivitas ngelem sering dilakukan
dengan kepala ditutup tas plastik agar uap tidak menyebar ke mana-
mana. Ketika tubuh sudah terpengaruh uap pelarut, si anak jalanan tidak
bisa melepas sendiri plastik penutup tersebut dan akan mati lemas jika
tidak ada temannya yang menolong.
Berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara tahun
2008 mengedentifikasi jumlahnya mencapai 2.867 anak, jumlah terbesar
ada di lima kota yakni Medan (663 anak) Dairi (530 anak), Tapanuli
Tengah (225 anak), Nias Selatan (224 anak) dan Tanah karo (157 anak)
(Pemko Medan, 2012). Pelanggaran hukum yang sering terjadi pada anak
jalanan yaitu: mencopet, mencuri, nodong, malak (memakai dan menjual
narkoba), merampok, membunuh dan memperkosa (Erina, 2003).
Menanggapi fenomena yang sangat memprihatinkan tersebut, tentu
perlu diantisipasi sesegera mungkin. Upaya yang tampak dan sangat
mungkin dilakukan cepat adalah lewat kebijakan dari Pemerintah Daerah
Kota Medan. Tindakan preventif dapat dilakukan Pemda Daerah melalui
suatu kebijakan peraturan Pemda, yang sebelum ini belum ada
pengaturannya. Namun untuk mengeluarkan kebijakan peraturan PEMDA
tersebut, pemerintah daerah bisa mendapat masukan dari kalangan
akademisi, berupa sumbangan naskah akademik. Naskah akademik
berisikan materi berupa norma hukum, aturan, dan sanksi yang bisa
dilekatkan kepada pelaku penghisap lem kambing. Naskah inilah yang
sangat diperlukan Biro Hukum Pemerintah Daerah untuk menggodok
peraturan PEMDA menjadi kenyataan hukum yang bisa dimanfaatkan
untuk mengatur masyarakat umumnya dan anak jalanan khususnya.
Selama ini jaminan partisipasi masyarakat dalam bentuk peraturan
daerah belum menjadi kebutuhan dan kewajiban bagi pemerintah daerah..
Pada sisi lain, kesempatan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap
kinerja pemerintah juga tidak terwujud, hal ini dikarenakan tidak adanya
prosedur dan mekanisme yang terlembaga yang memungkinkan
masyarakat melakukan keluhan dan mengontrol kinerja pembangunan,
namun bukan berarti adanya larangan bagi masyarakat, dalam hal ini
kalangan perguruan tinggi untuk menyumbangkan pemikirannya bagi
kepentingan pengembangan hukum di suatu daerah.
Berangkat dari ide merumuskan suatu naskah akademik peraturan
PEMDA, maka penelitian ini mencoba membuat beberapa pertanyaan,
yang berfungsi sebagai kisi-kisi untuk menentukan pola riset yang akan
dilakukan.Pertanyaan itu meliputi, 1) Bagaimanakah eksistensi indikasi
kriminalisasi yang terjadi pada anak jalanan Kota Medan sebagai dampak
dari lem kambing, 2) Upaya hukum apakah selama ini, yang telah
dilakukan Pemerintah Daerah Kota Medan dalam meminimalisir indikasi
kriminalisasi anak jalanan yang menghisap lem kambing, 3)
Bagaimanakah idealnya rumusan naskah akademik perda lem kambing
yang sesuai untuk Kota Medan, dalam menangani indikasi kriminalisasi
yang dilakukan anak , jalanan dan 4) Bagaimanakah keefektifan naskah
akademik perda lem kambing dalam merumuskan suatu kebijakan
PEMDA bagi penanganan anak jalanan. Akhirnya penelitian ini akan
menghasilkan tujuan akhir lahirnya suatu peraturan PEMDA yang
permanen bagi penanganan masalah kerawanan sosial anak jalanan,
yang jika diabaikan akan berdampak hukum. Dan melalui naskah lem
kambing yang dijadikan tujuan khusus dalam riset ini, dapat dilegitimasi
kebijakan baru yang diharapkan mampu mengatasi masalah krusial anak
jalanan yang di indikasi pemicu tingginya angka kriminalisasi di Kota
Medan.
BAB II.
TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian ini merujuk beberapa kepustakaan, jurnal dan kajian
pendahuluan yang bertujuan untuk memberikan defenisi operasional bagi
pemahaman variabel yang ada. Topik utama dalam riset ini adalah naskah
akademik lem kambing. Mengkaji teori yang ada, lem kambing
dikategorikan ke dalam kelompok zat adiktif yang belum ada peraturan
larangan pembelian dan penggunaannya
A. Zat Adiktif
Zat adiktif adalah zat yang sangat berbahaya jika salah
pemakaiannya bisa merusak tubuh, bila keracunan bisa menimbulkan
halusinasi atau mungkin yang fatal kematian. Contoh : Terpentine, lem
karet,aica aibon, thinner, spray aerosol, aceton, dll. Zat adiktif termasuk ke
ke dalam golongan NAPZA (Narkotika, Psikotropika,dan Zat Adiktif
lainnya ). Selama ini yang sering dianggap berbahaya adalah
penyalahgunaan Narkotika, sehingga Pemerintah sangat khusus
mengurus masalah ini, maka jauh-jauh hari Undang-undangnya pun
sudah ditetapkan. Padahal baik narkotika, psikotropika dan zat adiktif
yang masuk dalam golongan NAPZA mempunyai dampak yang sama dan
sangat mengkhawatirkan jika dibiarkan. Mempengaruhi. Bahayanya
antara lain :
1. Terhadap diri sendiri.- mampu merubah kepribadiannya-menimbulkan
sifat masa bodoh suka berhubungan seks - tidak segan-segan menyiksa
diri - menjadi seorang pemalas - semangat belajar menurun
2. Terhadap keluarga - suka mencuri barang yang ada di rumahnya
sendiri - mencemarkan nama baik keluarga - melawan kepada orang tua
3. Terhadap masyarakat - melanggar norma-norma yang berlaku di
masyarakat - melakukan tindak criminal - mengganggu ketertiban umum
( BNN, 2013)
B. Lem Kambing
Ngelem adalah istilah untuk menghirup aroma dari bahan lem
biasanya lem kambing untuk menempel ban sepeda atau untuk
merekatkan bahan kayu. Kandungan dari lem kambing ini terdiri dari
bahan karet sintetik, resin dan pelarut yang disebut dengan toluene. Di
samping dampak yang sama dengan NAPZA di atas, lem kambing (zat
adiktif) mempunyai indikasi khusus, yaitu uap solven. Uap solven bisa
terakumulasi di jaringan tubuh, dalam jangka panjang jika terhirup terus
menerus bisa memberikan efek jangka panjang. Di antaranya adalah
sebagai berikut: 1. Kerusakan otak (bervariasi, mulai dari cepat pikun,
parkinson dan kesulitan mempelajari sesuatu), 2. Otot melemah , 3.
Depresi , . Sakit kepala dan mimisan, 5. Kerusakan saraf yang
memicu hilangnya kemampuan mencium bau dan mendengar suarai(
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut, 2012 : 1)
Meski hanya dihirup sekali, efeknya juga bisa fatal jika telah
melewati ambang batas yang bisa ditoleransi oleh tubuh. Uap lem dan
thinner bisa membunuh dalam seketika dengan mekanisme sebagai
berikut. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, toluene dalam industri farmasi
sering digunakan untuk pembuatan pemanis buatan sacharin dan anastesi
lokal. Senyawa toluene ini dapat merusak saluran pernapasan,
menyebabkan kanker dan juga merusak susunan saraf pusat. Bahkan
dapat menyebabkan kematian. Sangat disayangkan, sekalipun
mempunyai efek yang sangat berat, namun belum ada peraturan khusus
yang memberikan ancaman pidana pada penghisap aroma lem kambing.
Yang diatur di Indonesia adalah terkait dengan narkotika dan psikotropika.
Oleh karena itu, berdasarkan UU Narkotika, tidak ada sanksi
khusus bagi orang yang menggunakan lem kambing yang mengandung
toluene untuk dihisap aromanya.
Dalam beberapa berita juga dapat kita lihat bahwa oknum-oknum
yang mengisap lem kambing, yang pada umumnya dilakukan oleh pelajar
dan anak jalanan, tidak dikenai sanksi pidana. Seperti pada artikel yang
berjudul Hirup lem kambing, 5 remaja perempuan diamankan, yang kami
akses dari laman Sindonews.com (Jhonny Simatupang, 2013), petugas
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Medan menjaring lima
remaja perempuan, dari kamar salah satu hotel, yang sedang menghirup
lem Kambing. Pihak Satpol PP hanya akan memanggil keluarga kelima
remaja tersebut untuk menjamin dan membuat pernyataan untuk tidak
melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari.
C. Naskah Akademik Peraturan Daerah
Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-
Undang (RUU) tentang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan
Daerah adalah sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan
Undang-Undang (RUU), yang memberikan arah, dan menetapkan ruang
lingkup bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang ( RUU). Sedang
kegunaannya adalah selain sebagai bahan masukan bagi pembuat
Rancangan Undang-Undang juga dapat berguna bagi pihak-pihak yang
berkepentingan.
Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan
bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Materi muatan
Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan
menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah
terdiri atas:
Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut.
Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan
persetujuan bersama Gubernur.
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota
tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD
Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap
Peraturan Daerah Provinsi.
Menurut UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan peraturan daerah adalah peraturan yang
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan
persetujuan bersama kepala daerah.
Peraturan daerah untuk tiap daerah tidak sama, karena disesuaikan
dengan kondisi daerah masing-masing.
Untuk melaksanakan peraturan daerah kepala daerah menetapkan
keputusan kepala daerah.
Pembuatan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan
kepentingan umum, peraturan daerah lain dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi. Dasar hukum pembentukan
peraturan daerah adalah: a). Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18 B
+UUD 1945, b). UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, c). UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, d) Keputusan Mendagri No. 21
Tahun 2003; No. 22 Tahun 2003; No. 23 Tahun 2003; No. 24
Tahun 2003, e). Tata Tertib DPRD Provinsi atau DPRD
Kabupaten/Kota.
a. Proses Penyusunan Peraturan Daerah
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah membuat
sejumlah peraturan daerah.
Pertaturan daerah tersebut biasa disingkat dengan istilah perda.
Perda tersebut bisa mengatur masalah administrasi, lingkungan
hidup, ketertiban, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Perda tersebut
pada dasarnya dibuat untuk kepentingan masyarakat.
Proses penyusunan peraturan daerah melalui beberapa tahap.
Penyusunan peraturan daerah dimulai dengan perumusan masalah
yang akan diatur dalam perda tersebut. Masalah yang dimaksud
adalah masalah-masalah sosial atau publik. Pada umumnya
masalah sosial dapat dibedakan menjadi
2 jenis, yaitu sebagai berikut.a) Masalah sosial yang terjadi karena
adanya perilaku dalam masyarakat yang bermasalah. Misalnya:
a) Maraknya perjudian atau beredarnya minuman keras dalam
masyarakat sehingga membuat kehidupan masyarakat
terganggu.
b) Masalah sosial yang disebabkan karena aturan hukum yang
tidak lagi proporsional dengan keadaan masyarakat.
Misalnya, perda tentang retribusi pemeriksaan kesehatan
yang sangat memberatkan masyarakat kecil sehingga
peraturan daerah tersebut harus diganti.
Pembuatan suatu peraturan, baik peraturan pusat maupun
peraturan daerah, pada dasarnya hampir sama mulai dari asas-
asasnya, materi muatannya dan sebagainya. Tata cara
penyusunan peraturan daerah, antara lain:
b. Pengajuan peraturan daerah
Proses pengajuan peraturan daerah dapat dibedakan menjadi dua,
yaitu:
1) Pengajuan peraturan daerah dari kepala daerah
Proses pengajuan peraturan daerah dari kepala daerah, adalah
sebagai berikut:
a) Konsep rancangan perda disusun oleh dinas/biro/unit kerja
yang berkaitan dengan perda yang akan dibuat.
b) Konsep yang telah disusun oleh dinas/biro/unit kerja tersebut
diajukan kepada biro hukum untuk diperiksa secara teknis
seperti kesesuaian dengan peraturan perundangan lain dan
kesesuaian format perda.
c) Biro hukum mengundang dinas/biro/unit kerja yang
mengajukan rancangan perda dan unit kerja lain untuk
menyempurnakan konsep itu.
d) Biro hukum menyusun penyempurnaan rancangan perda
untuk diserahkan kepada kepala daerah guna diadakan
pemeriksaan (dibantu oleh sekretaris daerah).
e) Konsep rancangan perda yang telah disetujui kepala daerah
berubah menjadi rancangan perda.
f) Rancangan perda disampaikan oleh kepala daerah kepada
ketua DPRD disertai nota pengantar untuk memperoleh
persetujuan dewan.
D. Anak Jalanan
Anak jalanan atau sering disingkat anjal adalah sebuah istilah
umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan
ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan
keluarganya. (Sulistiawati, 2004 : 17). Tapi hingga kini belum ada
pengertian anak jalanan yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak.
Di tengah ketiadaan pengertian untuk anak jalanan, dapat ditemui
adanya pengelompokan anak jalanan berdasar hubungan mereka dengan
keluarga. Pada mulanya ada dua kategori anak jalanan, yaitu anak-anak
yang turun ke jalanan dan anak-anak yang ada di jalanan. Namun pada
perkembangannya ada penambahan kategori, yaitu anak-anak dari
keluarga yang ada di jalanan.
Pengertian untuk kategori pertama adalah anak-anak yang
mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang masih memiliki hubungan
dengan keluarga. Ada dua kelompok anak jalanan dalam kategori ini, yaitu
anak-anak yang tinggal bersama orangtuanya dan senantiasa pulang ke
rumah setiap hari, dan anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi dan
tinggal di jalanan namun masih mempertahankan hubungan dengan
keluarga dengan cara pulang baik berkala ataupun dengan jadwal yang
tidak rutin. Kategori kedua adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh
atau sebagian besar waktunya di jalanan dan tidak memiliki hubungan
atau ia memutuskan hubungan dengan orangtua atau keluarganya.
Kategori ketiga adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya
di jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup atau tinggalnya juga di
jalanan. Kategori keempat adalah anak berusia 5-17 tahun yang rentan
bekerja di jalanan, anak yang bekerja dijalanan, dan/atau yang bekerja
dan hidup dijalanan yang menghabiskan sebagaian besar waktunya untuk
melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Seorang anak yang mempunyai
cita-cita yang tidak tercapai, karena ada sebuah faktor perekonomian
keluarga, sehingga mereka mencari uang tambahan jajan dengan cara
mengamen di jalan dan lain-lain.
Penelitian tentang anak jalanan dengan segala karakteristiknya,
sudah pernah peneliti lakukan pada tahun 2012. Pada penelitian tersebut,
masalah yang dikaji tentang identifikasi masalah anak jalanan Kota Medan
dan penanganannya. Masalah dan hasil yang didapat digambarkan dalam
roap map berikut :
Tahun 2012 Tahun 2014
- Karakteristik anak jalanan kota
Medan
- Jenis-jenis kriminalisasi yang
dilakukan anak jalanan
- Kajian normative tentang UU
anak jalanan
Eksistensi indikasi kriminalisasi
yang terjadi pada anak jalanan
Kota Medan sebagai dampak
dari lem kambing,
Upaya hukum yang telah
dilakukan Pemerintah Daerah
Kota Medan selama ini, dalam
meminimalisir indikasi
kriminalisasi anak jalanan yang
menghisap lem kambing,
Rumusan yang ideal terhadap
naskah akademik perda lem
kambing yang sesuai untuk Kota
Medan, dalam menangani
indikasi kriminalisasi yang
dilakukan anak , jalanan dan
Keefektifan naskah akademik
perda lem kambing dalam
merumuskan suatu kebijakan
PEMDA bagi penanganan anak
jalanan
BAB III.
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
A. Tujuan
1. Mengetahui eksistensi indikasi kriminalisasi yang terjadi pada anak
jalanan Kota Medan sebagai dampak dari lem kambing,
2. Mengeksplorasi upaya hukum apakah selama ini, yang telah
dilakukan Pemerintah Daerah Kota Medan dalam meminimalisir
indikasi kriminalisasi anak jalanan yang menghisap lem kambing,
3. Merumuskan idealnya rumusan naskah akademik perda lem
kambing yang sesuai untuk Kota Medan, dalam menangani indikasi
kriminalisasi yang dilakukan anak , jalanan dan
4. Menganalisis keefektifan naskah akademik perda lem kambing
dalam merumuskan suatu kebijakan PEMDA bagi penanganan
anak jalanan.
B. Manfaat
1. Mendapatkan konsep pemikiran eksistensi indikasi kriminalisasi
yang terjadi pada anak jalanan Kota Medan sebagai dampak dari
lem kambing,
2. Menemukan alternatif upaya hukum apakah selama ini, yang telah
dilakukan Pemerintah Daerah Kota Medan dalam meminimalisir
indikasi kriminalisasi anak jalanan yang menghisap lem kambing,
3. Sebagai sumbangan pemikiran kepada Pemda Kota Medan
mengenai idealnya rumusan naskah akademik perda lem kambing
yang sesuai untuk Kota Medan, dalam menangani indikasi
kriminalisasi yang dilakukan anak , jalanan dan
4. Sebagai masukan kepada Pemda Kota Medan agar mengetahui
keefektifan naskah akademik perda lem kambing dalam
merumuskan suatu kebijakan PEMDA bagi penanganan anak
jalanan.
BAB IV.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode yang berbeda, setiap tahun
penelitian, berdasarkan masalah dan tujuan penelitian yang akan di capai.
Pada tahun 1, metode yang digunakan eksploratori (penjelajahan)..
Metode ini bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh
keterangan, informasi, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui
atau data awal ( Muhammad,2004 : 49). Pada tahap selanjutnya (Tahun
II) metode hukum deskriptif dipilih untuk memaparkan hasil kajian
ekploratori dari peristiwa hukum yang terjadi pada anak jalanan, kemudian
dirumuskan suatu rancangan naskah akademik dari gejala hukum yang
dijumpai pada anak jalanan. Tahun III, peneliti akan melakukan sosialisasi
dan desiminasi naskah akademik kepada Biro Hukum Walikota Medan.
Penelitian ini merupakan tindak lanjut dari kajian sebelumnya, yang sudah
peneliti lakukan. Hal ini dapat digambarkan dalam fishbone berikut :
Indikasi
Kriminalisasi
anak jalanan
Karekteristik anak jalanan
Jenis kriminalisasi anak
jalanan Kajian normatif UU anak
jalanan
Eksistensi indikasi kriminalisasi
pada anak jalanan
Keefektifan naskah akademik
perda lem kambing
Upaya hukum meminailisir
kriminalisasi anak jalanan
Rumusan yang ideal
terhadap naskah akademik
Gambar 1. Diagram Fishbone
Identifikasi masalah Sosialisasi dan
Diseminasi
Survey ke
Pemda Riau
Observasi dan
wawancara
Uji Materi
Melakukan
perbaikan
Analisis content
Studi literature dan
Observasi
Tahun 1
1. Melakukan identifikasi masalah, yaitu mencari akar masalah anak jalanan dan
aspek hukum yang mengaturnya.
2. Menyusun option pertanyaan sebagai penuntun untuk memperoleh data
primer berupa keterangan dan informasi tentang anak jalanan dan perda lem
kambing. Pertanyaan yang diajukan :
a. Berapa jumlah anak jalanan di Kota Medan?
b. Apa mata pencaharian mereka?
c. Bagaimana pengetahuan anak jalanan tentang dampak kesehatan yang
ditimbulkan sebagai dampak penghisapan lem kambing?
d. Apa pernah dilakukan penjajakan kemungkinan perumusan naskah
akademik lem kambing di Kota Medan?
3. Observasi kepada kelompok anak jalanan yang berda di titik-titik lokasi yang
rawan.
4. Wawancara dengan pejabat Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, anak
jalanan, praktisi masalah sosial dan hukum
5. Studi arsip, dilakukan dengan mengambil data sensus di Biro Statistik, dan
mendatangi Biro Hukum Walikota Medan untuk melacak apakah rancangan
naskah ini pernah ada.
6. Survey dilakukan ke PEMDA Riau yang telah lebih dahulu mengeluarkan
kebijakan tentang larangan penggunaan lem kambing. Dengan karakteristik
budaya dan heterogenitas mata pencaharian, tingkat pendidikan, gaya hidup,
budaya Kota Medan yang lebih kompleks dibandingkan Propinsi Riau, maka
naskah akademik sebagai rujukan untuk melahirkan PERDA tentu akan
mengalami suatu perbedaan yang spesifik.
Tahun II
Kajian deskriptif, pada tahun kedua ini melalui beberapa langkah :
1. Melakukan pengelompokkan masalah berdasarkan identifikasi dan hasil
survey pada tahun 1.
2. Melakukan proses penyusunan peraturan daerah melalui beberapa tahap. a)
Penyusunan naskah akademik peraturan daerah dimulai dengan perumusan
masalah yang akan diatur dalam perda tersebut. . b). Merumuskan materi
untuk naskah akademik berupa masalah sosial yang disebabkan karena
aturan hukum yang belum ada untuk mengatur prilaku masyarakat yang
menyimpang dalam hal ini kriminalisasi anak jalanan.
3. Memulai pembuatan suatu peraturan berupa naskah akademik, mulai dari
asas-asasnya, materi muatannya, norma yang mengikatnya, sanksi yang
ditetapkan dan sebagainya.
4. Melakukan analisis content naskah akademik yang telah dirumuskan, dengan
meminta bantuan pakar hukum pidana dan praktisi ilmu sosial.
Tahun III
1. Melakukan uji materi naskah akademik PERDA lem kambing.
2. Menawarkan naskah akademik Perda lem kambing kepada Biro Hukum
Walikota Medan.
3. Melakukan perbaikan–perbaikan naskah akademik, jika dianggap PEMDA
belum memenuhi standar.
4. Melakukan sosialisasi dan desiminasi naskah akademik kepada masyarakat
Kota Medan melalui kerjasama dengan Biro Hukum Walikota Medan
A. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh kecamatan yang ada di Kota
Medan, yang berjumlah 21 kecamatan.
2.Sampel
Sampel yang digunakan adalah purposif sampling, yaitu menarik sampel
berdasarkan tujuan dan karakteristik penelitian (Sugiyono, 2009: 104). Oleh karena
penelitian ini mengkaji anak jalanan, maka sampel hanya diarahkan ke lokasi
keberadaan anak jalanan di kecamatan yang ada di Kota Medan meliputi kecamatan
Medan Maimun, Medan Amplas, Medan Petisah, Medan Barat dan Medan Timur.
BAB V.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Akar Masalah Munculnya Anak Jalanan di Kota Medan
Berdasarkan observasi yang telah kami lakukan, bahwa jumlah anak jalanan
di Kota Medan ada 448 orang sampai tahun 2014, dan jumlah pengemis 105 orang.
Dari banyaknya jumlah tersebut, peneliti mendapatkan informasi mengenai faktor-
faktor yang melatar belakangi timbulnya anak jalanan di Kota Medan, di antaranya
sebagai berikut : pertama adanya faktor ekonomi. Pada dasarnya anak jalanan
timbul karena adanya keterpaksaan dalam memenuhi kebutuhan hidup, yang
biasanya dilatar belakangi oleh minimnya pendapatan orang tua yang menyebabkan
keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hal inilah yang kemudian
dijadikan sebuah alasan untuk terjun ke jalanan guna mendapatkan sebuah
penghasilan. Hal lain yang menjadi sebuah alasan adalah bahwa dengan turun ke
jalanan, mereka bisa mendapatkan kebebasan beraktualisasi dengan lingkungan
luar, menghibur diri, dan berinteraksi dengan anak-anak yang memiliki latar
belakang yang sama. Dari kedua alasan tersebut, timbullah sebuah motivasi
(keinginan) terhadap anak jalanan untuk memiliki uang sendiri. Dengan begitu
mereka dapat meminimalisir beban kebutuhan sehari-hari yang seharusnya dipenuhi
oleh orang tua mereka. Faktor ketiga adalah faktor lingkungan. Lingkungan sekitar
menjadi hal pemicu yang dapat mempengaruhi pemikiran-pemikiran seorang anak
pada umumnya. Dalam hal ini, anak-anak jalanan biasanya terjun bekerja dijalanan
karena adanya pengaruh dari teman sebaya, sehingga mereka merasa memiliki
teman yang mempunyai latar belakang yang sama. Dan faktor keempat timbulnya
anak jalanan adalah karena pendidikan yang sangat minim. Kebanyakan dari
mereka menganggap bahwa pendidikan tinggi memang penting tetapi tidak terlalu
perlu dilaksanakan. Sebagian besar, anak jalanan memiliki cita-cita yang sama
dengan orang tuanya, menurut mereka tidaklah rumit apabila mereka melanjutkan
pekerjaan orang tuanya, misalnya mengamen, pemulung, dan lain sebagainya.
Sedikit sekali anak jalanan yang memiliki harapan tinggi, sehingga sangat sulit untuk
memberi kesadaran pada mereka arti pentingnya pendidikan, karena merekapun
menutup diri tentang hal tersebut. Faktor kelima adalah adanya kekerasan yang
dilakukan anggota keluarga kepada anak, akibatnya anak tidak merasa mendapat
perlindungan dan menjadi terlantar turun ke jalanan.
Menurut Shalahuddin (2000), yang dimaksudkan anak jalanan adalah individu
yang berumur di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh
waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan guna mendapatkan uang
atau guna mempertahankan hidupnya. Dapat disimpulkan bahwa anak jalanan
adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun, sebagian atau seluruh waktunya
dihabiskan dengan melakukan hal-hal dijalanan, misalnya mengamen, meminta-
minta, mencari barang bekas, dan lain sebagainya. Jadi, dalam kasus ini terdapat
batasan umur untuk menentukan apakah anak tersebut masuk dalam kelompok
anak jalanan atau tidak. Jalanan yang dimaksudkan tidak hanya menunjuk pada
“jalanan” saja, melainkan juga tempat-tempat lain seperti pasar, pusat pertokoan,
taman kota, alun-alun, terminal, dan stasiun.
Dari uraian teori diatas disebutkan pula bahwa hal pendorong adanya anak
jalanan adalah kekerasan yang dilakukan anggota keluarga kepada anak. Hal inilah
yang menyebabkan anak tidak betah tinggal (hidup) dengan orang tuanya sendiri.
Kekerasan itu muncul mungkin juga disebabkan oleh faktor ekonomi. Hal itu
menjadikannya sebuah alasan yang sangat mendasar timbulnya masalah-masalah
sosial, dalam kasus ini adalah anak jalanan.
Anak jalanan mengelompokkan anak jalanan menjadi tiga kelompok, yaitu
anak jalanan perantauan (mandiri), anak bekerja di jalanan dan anak jalanan asli.
Shalahuddin dalam penelitiannya mengkategorikan anak jalanan menjadi beberapa
macam diantaranya adalah anak jalanan yang melakukan kegiatan di jalan tapi
masih pulang ke rumah baik rutin maupun tidak rutin, anak jalanan yang seluruh
waktunya berada di jalanan dan cenderung tidak memiliki hubungan dengan orang
tua maupun keluarga lagi, serta anak jalanan yang dilahirkan dari keluarga yang
tinggal di jalanan Shalahuddin, ( Jurnal Perempuan, 2007).
Dalam teori tersebut menjelaskan adanya pengelompokan anak jalanan dan
adanya pengkategorian macam-macam anak jalanan. Dari observasi kami, dua
sumber yang telah kami wawancara masuk dalam kelompok „‟anak bekerja di
jalanan‟‟ dan masuk dalam kategori „‟anak jalanan yang melakukan kegiatan di jalan
tapi masih pulang ke rumah baik rutin maupun tidak rutin„‟. Hal ini didasari karena
adanya orang tua yang masih bekerja dan memiliki pendapatan yang minim. Dari
alasan inilah, maka dua sumber kami berniat untuk bekerja dijalanan guna
membantu perekonomian keluarga secara mandiri dan masih bisa pulang ke rumah
serta berkumpul dengan keluarga mereka masing-masing.
Lebih lanjut kehidupan anak jalanan di Kota Medan sebagian besar dilatar
belakangi oleh adanya faktor ekonomi yang sangat terbatas dan masuk dalam
kategori „‟kemiskinan‟‟ (wawancara dengan kasi Rehabilitasi masalah sosial kota
Medan, 27 Mei 2015). Ada bermacam-macam kegiatan yang dilakukan dijalanan, di
antaranya adalah mengamen, pedagang asongan, mencari barang bekas, dan
bahkan mengemis tidak bekerja. Di Medan ini, sistemnya adalah bergantian. Ada
yang bekerja pada pagi, siang, dan malam hari. Jadi, pada dasarnya sistem
mengamen di Medan ini terstruktur (terorganisir), sehingga dapat meminimalisir
terjadinya kekerasan di antara para anak jalanan tersebut. Ketegasan ini
dikemukakan oleh Bapak Zailun SH, MAP : tidak pernah terjadi kriminalisasi anak
jalanan di Kota Medan, sekalipun kehadirannya sudah sangat meresahkan
masyarakat. Ada yang lebih uniknya dari pernyataan Bapak Zailun : “ bahwa
sebagian anak jalanan yang ada di Kota Medan mempunyai profesi sebagai
pengemis, pengamen, jualan, semir sepatu, dan membersihkan angkot (wawancara
tanggal 25 Mei 2015).
B. Jenis Lem Kambing yang sering Digunakan Anak Jalanan Kota Medan dan
Dampak yang ditimbulkan
Lem Aica aibon merupakan NAPZA yang sangat mudah didapat karena
keberadaannya legal (sebagai lem). Hal ini yang menyebabkan penyalahgunaan
pemakaian lem ini sangat cepat perkembangannya terutama di dunia anak jalanan.
Jika kita sering melihat anak-anak jalanan yang sedang memasukkan salah satu
tangannya ke dalam baju, serta mendekatkannya ke hidung, berarti anak tersebut
sedang menghirup lem Aica aibon.
Keberadaan anak-anak yang sedang teler akibat lem ini dapat kita jumpai di
bawah jembatan, pojokan-pojokan perempatan lampu merah.di Simpang Mayestic,
Pajak Aksara, Simpang Marelan dan lain-lain. Di Kota Medan Anak-anak yang
cenderung tidak tahu akibat negatif dari lem ini, merasa senang setelah
menggunakannya. Sesaat setelah pemakaian mereka akan merasa “fly”, happy,
bebas dari masalah mereka. Menurut pengakuan anak-anak jalanan tersebut yang
dikutip dari pernyataan pegawai Dinas Sosial : “apapun yang ada dalam banyangan
kita, yang sulit didapatkan di alam nyata, dengan menghirup aroma lem kambing
kenyataan itu seoalah-olah ada”(28 Mei 2015)
NAPZA yang memiliki pemahaman tentang narkotika, psikotropika dan zat
adiktif lainnya adalah zat-zat kimiawi yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia,
baik ditelan melalui mulut, dihirup melalui hidung maupun disuntikkan melalui urat
darah. Zat-zat kimia itu dapat mengubah pikiran suasana hati atau perasaan, dan
perilaku seseorang. Pemakaian terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan
fisik dan atau psikologis. Resiko yang pasti terjadi adalah kerusakan pada sistem
syaraf dan organ-organ penting lainnya seperti jantung, paru-paru, dan hati. Hal
inilah yang berkonsekuensi timbulnya ketenangan sesaat bagi pemakainnya. Beban
hidup seakan terlupakan, dengan munculnya mimpi-mimpi indah dalam khayalan
mereka.
Istilah teler biasa disematkan bagi mereka yang lagi mabuk. Tapi anak
jalanan menyebutnya ngelem, karena sarana teler mereka adalah lem aica aibon.
Untuk kawannya yang keranjingan mabuk, akan disapa dengan mabal, beler, atau
giteng, yang berarti minuman keras. Kalau telernya karena ganja, disebut dengan
cimeng atau nggelek. Anak jalanan meniti nasib berdasarkan dua nilai yaitu
kebebasan dan pengakuan. Tapi kebanyakan masyarakat dan pemerintah
melihatnya dari sisi yang terlalu naif. Bahwa kehadiran “bunga-bunga trotoar” itu
merusak keindahan kota dan menebarkan kejahatan di lampu-lampu merah.
Rasanya, hanya sedikit saja yang mau mengerti bahwa mereka juga rindu diakui
eksistensinya.
Karena keberadaan mereka yang cenderung diremehkan, mereka harus
berusaha untuk mencari kekuasaan sendiri, serta merebut kebebasan mereka yang
telah dibatasi kemiskinan mereka. Untuk menjaga keeksistensian mereka di dunia
jalanan, mereka harus mengikuti peraturan yang beredar dijalanan, dimana yang
kuat yang berkuasa, jika ingin aman lebih baik mengikuti aturan penguasa jalanan.
Karena kehidupan yang miskin ini menyebabkan anak-anak jalanan memilih
lem Aica aibon sebagai penghilang ke-stres-an mereka. Bagi anak-anak yang ingin
menolak memakai pun cenderung akan ikut-ikutan karena tertekan oleh yang diatas
mereka, atau karena tidak mau terlihat “lemah” di mata teman-teman sesama anak
jalanan. Inhalansia adalah zat yang dihirup. Salah satu contohnya lem Aica aibon
yang banyak dipakai anak dan remaja karena harganya murah dan memabukkan.
Zat yang ada dalam lem Aica aibon adalah zat kimia yang bisa merusak sel-sel otak
dan membuat kita menjadi tidak normal, sakit bahkan bisa meninggal. Salah satu zat
yang terdapat di dalam lem Aica aibon adalah Lysergic Acid Diethyilamide (LSD).
Lysergic acid diethylamide (LSD) merupakan zat semisintetik psychedelik dari
family ergoline. LSD sensitif terhadap udara, sinar ultraviolet, dan klorine,terutama
dalam bentuk solutio, dimana zat ini akan bertahan selama 1 tahun jika dijauhkan
dari cahaya dan dijaga agar suhunya tetap berada dibawah temperatur. Alam bentuk
aslinya warna, bau, sangat khas. LSD dapat didistribusi ke dalam tubuh secara
intramuskular atau injeksi intravena. Dosis yang dapat menyebabkan efek psikoaktif
pada manusia yaitu 20-30 mg (mikrogram). LSD dapat digunakan sebagai agen
therapeutik yang menjanjikan.
Lysergic acid diethylamide (LSD) adalah halusinigen yang paling terkenal. Ini
adalah narkoba sintetis yang di sarikan dari jamur kering (dikenal sebagai ergot)
yang tumbuh pada rumput gandum. LSD mempengaruhi sejumlah besar reseptor
pasangan protein-G, termasuk semua reseptor dopamin, semua subtipe
adrenoreseptor sama seperti lainnya. Ikatan LSD pada sebagian besar subtipe
reseptor serotonin kecuali 5-HT3 dan 5-HT4. bagaimanapun juga, hampir semua
reseptor mempengaruhi pada afinitas rendah menjadi aktif pada otak dengan
konsentrasi 10-20 nm.
LSD adalah cairan tawar, yang tidak berwarna dan tidak berbau yang sering
di serap ke dalam zat apa saja yang cocok seperti kertas pengisap dan gula blok,
atau dapat dipadukan dalam tablet, kapsul atau kadang-kadang gula-gula. Bentuk
LSD yang paling popular adalah kertas pengisap yang terbagi menjadi persegi dan
dipakai dengan cara ditelan.
Halusinogen lain termasuk meskalin (tanaman alami yang berasal dari kaktus
peyote), pala, jamur-jamur tertentu (yang mengandung zat psilosin dan psilosibin),
dimetiltriptamin (DPT), fensiklidin (PCP) dan ketamin hidroklorid. Tidak serupa
dengan narkoba lain, pengguna LSD mendapat sedikit gagasan apa yang mereka
pakai dan efeknya dapat berubah-ubah dari orang ke orang, dari peristiwa ke
peristiwa dan dari dosis ke dosis. Efeknya dapat mulai dalam satu jam setelah
memakai dosis bertambah antara 2-8 jam dan berangsur hilang secara perlahan-
lahan setelah kurang lebih 12 jam.
Untuk penggunaan LSD efeknya dapat menjadi nikmat yang luar biasa,
sangat tenang dan mendorong perasaan nyaman. Sering kali ada perubahan pada
persepsi, pada penglihatan, suara, penciuman, perasaan dan tempat. Efek negatif
LSD dapat termasuk hilangnya kendali emosi, disorientasi, depresi, kepeningan,
perasaan panik yang akut dan perasaan tak terkalahkan, yang dapat mengakibatkan
pengguna menempatkan diri dalam bahaya fisik.
Pengguna jangka panjang dapat mengakibatkan sorot balik pada efek
halusinogenik, yang dapat terjadi berhari-hari, berminggu-minggu atau bahkan
berbulan-bulan setelah memakai LSD. Tidak ada bukti atau adanya ketergantungan
fisik dan tidak ada gejala putus zat yang telah diamati bahkan setelah dipakai secara
berkesinambungan. Namun, ketergantungan kejiwaan dapat terjadi.. Efek LSD
normalnya 6-12 jam setelah menggunakan, tergantung pada dosis, toleransi, berat
badan dan umur. Keberadaan LSD tidak lebih lama keberadaannya daripad obat-
obat dengan level signifikan di dalam darah.
Lem Aica aibon merupakan NAPZA yang sangat mudah didapat karena
keberadaannya legal sebagai lem untuk kebutuhan masyarakat.. Keberadaan anak-
anak yang sedang teler akibat lem ini dapat kita jumpai di bawah jembatan, pojokan-
pojokan perempatan lampu merah. Anak-anak yang cenderung tidak tahu akibat
negatif dari lem ini, merasa senang setelah menggunakannya. Sesaat setelah
pemakaian mereka akan merasa “fly”, happy, bebas dari masalah mereka. NAPZA
adalah zat-zat kimiawi yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik ditelan
melalui mulut, dihirup melalui hidung maupun disuntikkan melalui urat darah. Zat-zat
kimia itu dapat mengubah pikiran suasana hati atau perasaan, dan perilaku
seseorang. Pemakaian terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan fisik dan
atau psikologis. Resiko yang pasti terjadi adalah kerusakan pada sistem syaraf dan
organ-organ penting lainnya seperti jantung, paru-paru, dan hati. Istilah teler biasa
disematkan bagi mereka yang lagi mabuk. Tapi anak jalanan menyebutnya ngelem,
karena sarana teler mereka adalah lem aica aibon. Untuk kawannya yang
keranjingan mabuk, akan disapa dengan mabal, beler, atau giteng, yang berarti
minuman keras. Kalau telernya karena ganja, disebut dengan cimeng atau nggelek.
Anak jalanan meniti nasib berdasarkan dua nilai yaitu kebebasan dan
pengakuan. Tapi kebanyakan masyarakat dan pemerintah melihatnya dari sisi yang
terlalu naif. Bahwa kehadiran “bunga-bunga trotoar” itu merusak keindahan kota dan
menebarkan kejahatan di lampu-lampu merah. Rasanya, hanya sedikit saja yang
mau mengerti bahwa mereka juga rindu diakui eksistensinya. Karena keberadaan
mereka yang cenderung diremehkan, mereka harus berusaha untuk mencari
kekuasaan sendiri, serta merebut kebebasan mereka yang telah dibatasi kemiskinan
mereka. Untuk menjaga keeksistensian mereka di dunia jalanan, mereka harus
mengeikuti peraturan yang beredar dijalanan, dimana yang kuat yang berkuasa, jika
ingin aman lebih baik mengikuti aturan penguasa jalanan. Karena kehidupan yang
miskin ini menyebabkan anak-anak jalanan memilih lem Aica aibon sebagai
penghilang ke-stres-an mereka. Bagi anak-anak yang ingin menolak memakai pun
cenderung akan ikut-ikutan karena tertekan oleh yang diatas mereka, atau karena
tidak mau terlihat “lemah” di mata teman-teman sesama anak jalanan.
Lysergic acid diethylamide (LSD) merupakan zat semisintetik psychedelik
darifamily ergoline. LSD sensitif terhadap udara, sinar ultraviolet, dan
klorine,terutama dalam bentuk solutio, dimana zat ini akan bertahan selama 1 tahan
jika dijauhkan dari cahaya dan dijaga agar suhunya tetap berada dibawah
temperature. Alam bentuk aslinya warna, bau, sangat khas. LSD dapat didistribusi
ke dalam tubuh secara intramuskular atau injeksi intravena. Dosis yang dapat
menyebabkan efek psikoaktif pada manusia yaitu 20-30 mg (mikrogram). LSD dapat
digunakan sebagai agen therapeutik yang menjanjikan. Lysergic acid diethylamide
(LSD) adalah halusinigen yang paling terkenal. Ini adalah narkoba sintetis yang di
sarikan dari jamur kering (dikenal sebagai ergot) yang tumbuh pada rumput gandum.
LSD mempengaruhi sejumlah besar reseptor pasangan protein-G, termasuk semua
reseptor dopamin, semua subtipe adrenoreseptor sama seperti lainnya. Ikatan LSD
pada sebagian besar subtipe reseptor serotonin kecuali 5-HT3 dan 5-HT4.
bagaimanapun juga, hampir semua reseptor mempengaruhi pada afinitas rendah
menjadi aktif pada otak dengan konsentrasi 10-20 nm.
LSD adalah cairan tawar, yang tidak berwarna dan tidak berbau yang sering
di serap ke dalam zat apa saja yang cocok seperti kertas pengisap dan gula blok,
atau dapat dipadukan dalam tablet, kapsul atau kadang-kadang gula-gula. Bentuk
LSD yang paling popular adalah kertas pengisap yang terbagi menjadi persegi dan
dipakai dengan cara ditelan. Halusinogen lain termasuk meskalin (tanaman alami
yang berasal dari kaktus peyote), pala, jamur-jamur tertentu (yang mengandung zat
psilosin dan psilosibin), dimetiltriptamin (DPT), fensiklidin (PCP) dan ketamin
hidroklorid. Tak serupa dengan narkoba lain, pengguna LSD mendapat sedikit
gagasan apa yang mereka pakai dan efeknya dapat berubah-ubah dari orang ke
orang, dari peristiwa ke peristiwa dan dari dosis ke dosis. Efeknya dapat mulai
dalam satu jam setelah memakai dosis bertambah antara 2-8 jam dan berangsur
hilang secara perlahan-lahan setelah kurang lebih 12 jam.
Untuk penggunaan LSD efeknya dapat menjadi nikmat yang luar biasa,
sangat tenang dan mendorong perasaan nyaman. Sering kali ada perubahan pada
persepsi, pada penglihatan, suara, penciuman, perasaan dan tempat. Efek negatif
LSD dapat termasuk hilangnya kendali emosi, disorientasi, depresi, kepeningan,
perasaan panik yang akut dan perasaan tak terkalahkan, yang dapat mengakibatkan
pengguna menempatkan diri dalam bahaya fisik. Pengguna jangka panjang dapat
mengakibatkan sorot balik pada efek halusinogenik, yang dapat terjadi berhari-hari,
berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan setelah memakai LSD. Tidak ada
bukti atau adanya ketergantungan fisik dan tidak ada gejala putus zat yang telah
diamati bahkan setelah dipakai secara berkesinambungan. Namun, ketergantungan
kejiwaan dapat terjadi. Efek LSD normalnya 6-12 jam setelah menggunakan,
tergantung pada dosis, toleransi, berat badan dan umur. Keberadaan LSD tidak
lebih lama keberadaannya daripad obat-obat dengan level signifikan di dalam darah.
Ketika terhirup, uap pelarut (solven) ini hanya membutuhkan waktu yang
singkat untuk mencapai kadar toksik atau beracun. Sistem organ yang diserang
adalah otak dan saraf, khususnya yang berhubungan dengan jantung dan
pernapasan. Dikutip dari Kidshealth.org, Jumat (14/1/2011), efek jangka pendek
yang dirasakan saat menghirup uap solven meliputi gejala-gejala sebagai berikut:
1. Denyut jantung meningkat
2. Mual-muntah
3. Halusinasi
4. Mati rasa atau hilang kesadaran
5. Susah bicara atau cadel
6. Kehilangan koordinasi gerak tubuh.
Karena uap solven tersebut bisa terakumulasi di jaringan tubuh, dalam jangka
panjang jika terhirup terus menerus bisa memberikan efek jangka panjang. Di
antaranya adalah sebagai berikut:
1. Kerusakan otak (bervariasi, mulai dari cepat pikun, parkinson dan kesulitan
mempelajari sesuatu)
2. Otot melemah
3. Depresi
4. Sakit kepala dan mimisan
5. Kerusakan saraf yang memicu hilangnya kemampuan mencium bau dan
mendengar suara.
Meski hanya dihirup sekali, efeknya juga bisa fatal jika telah melewati ambang
batas yang bisa ditoleransi oleh tubuh. Uap lem dan thinner bisa membunuh dalam
seketika dengan mekanisme sebagai berikut.
1. Sudden Sniffing Death
Kematian mendadak saat menghirup uap pelarut umumnya disebabkan oleh
sabotase fungsi jantung. Gejala awalnya adalah denyut nadi meningkat dan tidak
teratur, lalu tak lama kemudian berhenti untuk selamanya.
2. Asphyxia
Uap solven juga bisa mengikat oksigen di sistem pernapasan dan memicu
asphyxia atau kekurangan suplai oksigen ke jaringan otak.
3. Sesak napas
Di kalangan anak jalanan, aktivitas ngelem sering dilakukan dengan kepala
ditutup tas plastik agar uap tidak menyebar ke mana-mana. Ketika tubuh sudah
terpengaruh uap pelarut, si anak jalanan tidak bisa melepas sendiri plastik penutup
tersebut dan akan mati lemas jika tidak ada temannya yang menolong.
4. Bunuh diri
Depresi dan halusinasi merupakan dampak serius dari uap solven. Dampak
ini bisa membunuh seseorang jika orang itu kemudian tergerak untuk melakukan
bunuh diri dalam kondisi kejiwaan yang sedang kacau.
. Mencegah terjadinya penyalahgunaan lem aibon dengan meningkatkan
kapasitas lintas bidang yang terkait, yakni meningkatkan kualitas individu aparat
keamanan (polisi) serta menumbuhkan kesadaran dan keperdulian serta peran aktif
seluruh komponen masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
Lembaga Keagamaan, organisasi kemasyarakatan. Di Kota Medanupaya
pengentasan, pengendalian dan penertiban sudah sering dilaksanakan, Namun
komunitas anak jalanan terus bertambah. Hal ini jugalah yang menjadi
keingintahuan peneliti :Apakah ada kerjasama Dinas Sosial Kota Medan dengan
Kepolisian dan Instansi terkait lainnya mengenai penanganan anak jalanan.
Jawaban yang diterima dari Dinas Sosial ada 4 instansi yang terlibat di Kota Medan
bagi penenganan anak jalanan, di samping Dinas Sosial yaitu : Kepolisian, Satpol
PP, Dan Pom, Dinas Pendidikan. Dalam upaya pencegahan terjadinya
penyalahgunaan lem aibon, zat psikotropika lainnya serta menekan penyakit
masyarakat Instansi ini, mendorong dan menggugah kesadaran, keperulian dan
peran serta aktif seluruh komponen masyarakat karena mencegah lebih baik dari
pada mengobati. Pola pencegahan di Kota Medan khususnya menyangkut upaya
pre-mtif, preventif dan represif. Upaya pre-emtif yang telah dilakukan Polrestabes
Medan adalah dengan bekerja sama dengan pihak Badan Narkotika Nasional Kota
Medan untuk memberikan sebatas edukasi atau memberikan pencerahan dengan
mengadakan penyuluhan tentang bahaya narkoba dan zat adiktif di beberapa
sekolah yang ada di kota Medan dan juga pengawasan serta pemahaman tentang
bagaimana cara memproteksi anak dengan agama dan pendidikan, sejalan dengan
visi misinya yakni menciptakan generasi muda yang baik melalui pemberdayaan
sumber daya manusia. Upaya preventif yang dilakukan oleh Pihak Polrestabes
Medan dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah dengan melakukan
pengawasan di daerah-daerah yang dianggap rawan terhadap para pengguna lem
aibon sebagai pengganti narkotika sehingga perlu dilakukan patroli rutin, kemudian
melakukan razia di tempat atau di jalan-jalan yang dianggap rawan terkait dengan
masalah tersebut sehingga mampu meminimalisir atau bahkan dihentikan terkait
dengan masalah penyalahgunaan lem aibon. Salah satu kelemahan utama pada
pemerintah Kota Medan, dalam hal anak jalanan, bahwa aparat hanya bisa
melakukan , koordinasi, pengendalian, pengawasan, penertiban bahkan
penangkapan. Dan bagi mereka yang sudah diamankan akan diberikan penyuluhan
dan pelatihan-pelatihan keterampilan, setelah itu mereka dilepas kembali ke
masyarakat tanpa adanya pendampingan. Situasi ini berlangsung terus, anak
jalanan tumbuh subur karena komunitas mereka juga tidak diketahui banyaknya.
C. Upaya hukum apakah selama ini, yang telah dilakukan Pemerintah Daerah
Kota Medan dalam meminimalisir indikasi kriminalisasi anak jalanan yang
menghisap lem kambing,
Anak-anak jalanan Kota Medan yang berusia 12 tahun ke atas, dan mayoritas
berasal dari luar daerah, harus dapat penanganan yang terpadu, terkendali dan
tmenag ada dan diperuntukkan bagi penanganan anak jalanan, seharusnya lebih
diarahkan kepada pembentukan program positif bagi masa depan mereka.
Pemerintah Kota, harus lebih serius memikirkan penyelesaian kasus ini.
Kerjasama dengan sekolah-sekolah non profit perlu dipikirkan, begitu juga dengan
panti-panti swasta yang memang didirikan dari niat mulia masyarakat. Produk
hukum bagi peminimalisir indikasi kriminalisasi anak jalanan juga harus dimulai,
kalau kita tidak ingin suatu saat eksistensi anak jalanan ini mengancam ketenangan
kita semua, baik bagi pengguna kendaraan, masyarakat di jalan-jalan, serta anak-
anak kita yang memang sehari-hari menggunakan fasilitas jalan raya. Memang tidak
dapat kita. kecilkan upaya yang memang sudah ditempuh Pemda Kota Medan, yaitu
dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang
larangan gelandangan dan Pengemisan serta Praktek Susila di Kota Medan.
Rumusan peraturannya dirumuskan di bawah ini :
Ditetapkan di Medan,
Pada tanggal : 23 Desember 2003
Walikota Medan
Dto,
Drs. H. Abdillah, Ak., MBA
D.Tahapan proses Penyusunan Naskah Akademik (NA)
Tahap awal
1. Persiapan penyusunan Naskah Akademik
2. Pembahasan diskusi publik draft awal Naskah Akademik
3. Penyusunan draft awal Naskah Akademik
4. Evaluasi draft Naskah Akademik
5. Penyempurnaan Naskah Akademik kepada Pemda dan DPD sebagai masukan dalam proses pembentukan Perda
Tahap kelanjutan
1. Penyusunan draft Naskah Akademik sesuai dengan pola dan sistematika
standar yang biasa dipakai dalam penyusunan Naskah Akademik
2. Kebutuhan akan waktu penyusunan dan menuangkan data serta informasi ke
dalam bentuk Naskah Akademik
3. Memasukan alternatirf kaedah-kaedah dan norma dalam narasi yang disusun;
4. Pemilihan kaedah/norma yang tepat yang menjadikan Naskah Akademik
suatu produk hukum dengan hasil penelitian dan kajian hukum;
Tahap pembahasan konsep penyusunan
1. Menyelenggarakan diskusi publik (public hearing) adalah menarik informasi
dan pendapat masyarakat dan pihak-pihak terkait,
2. Menghimpun masukan dari berbagai pihak dalam rangka memperkaya dan
menyempurnakan Naskah Akademik diskusi publik ini dapat berbentuk
diskusi terfokus, lokakarya, seminar, jaring aspirasi publik, pertemuan
konsultasi atau juga mempublikasikan di media masa.
Evaluasi terhadap draft Naskah Akademik perlu dilakukan setelah
memperoleh masukan atau tanggapan dari masyarakat, pada proses ini tim
penyusun Naskah Akademik menginventarisir masukan-masukan yang diperoleh
dari diskusi publik dan sedapat mungkin mengakomodir masukan-masukan yang
bermanfaat ke dalam Naskah Akademik.
Format Naskah Akademik
dibagi dalam :
1. Bagian yang memuat hasil kajian materi RUU yang akan diusulkan
2. Bagian yang memuat Naskah Awal RUU yang akan diusulkan
BAB I Pendahuluan
A. Latar belakang yang memuat pemikiran tentang konstatering fakta dan alasan
pentingnya materi hukum tersebut harus segera diatur
B. Dasar pemikiran perlunya RUU memuat pemikiran tentang dasar perlunya
RUU dibentuk, antara lain meliputi dasar filosofis, sosiologis, yuridis,
psikopoliti dan ekonomi
C. Maksud dan tujuan yang menjelaskan tentang apa yang hendak dicapai
melalui pembentukan RUU tersebut (misalnya memberikan jaminan kepastian
hukum).
D. Metode Pendekatan
E. Analisis Hukum Positif yang terkait materi hukum RUU
D. BENTUK NASKAH AKADEMIK
Bentuk Naskah Akademik berdasarkan Lampiran I Undang undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 :
1) JUDUL
2) KATA PENGANTAR
3) DAFTAR ISI
4) BAB I PENDAHULUAN
5) BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS
6) BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG
UNDANGAN TERKAIT
7) BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS
8) BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN UNDANG UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI
ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
9) BAB VI PENUTUP
10) DAFTAR PUSTAKA
11) LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
Landasan Filosofis
Menggambarkan bahwa Peraturan Perundang undangan yang dibentuk
mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi
suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila
dan Pembukaan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Landasan Sosiologis
Menggambarkan bahwa Peraturan Perundang undangan yang di bentuk
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Menggambarkan
fakta empiris perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.
Landasan Yuridis
Menggambarkan bahwa Peraturan Perundang undangan yang di bentuk
untuk mengatasi permasalahan. Sebenarnya landasan dalam undang-undang itu
ada 4, selain 3 landasan diatas yakni landasan politis. Landasan politis tidak
dimasukan ke dalam naskah akademik karena landasan politis lebih cenderung
kepada arah kebijakan.
Unduhan Tertinggi
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 Permen Mendagri Nomor 54 Tahun 2009 Undang - Undang No. 12 Tahun 2011 Undang - Undang No 17 Tahun 2003 Peraturan Menteri Keuangan No. 64 Tahun 2011 Undang-Udang No. 10 Tahun 1997 Undang - Undang No. 3 Tahun 2002 Peraturan Sekjen tentang Kode Etik Pegawai Undang - Undang No. 23 Tahun 2004
Kenakalan Remaja. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Rajawali Pers.Makarao, Taufik, dkk: 2003. Tindak Pidana Narkotika. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia.M. Sihombing, Justin. 2005. Kekerasan Terhadap Masyarakat Marjinal.Penerbit Narasi. Yogyakarta.Naning, Ramdlon. 1982. Problema Gelandangan Dalam Tinjauan Tokoh Pendidikan dan Psikologi. Penerbit Armico. Bandung. Sasangka Hari, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung: Mandar Maju, 2003Siregar, Bismar dkk. 1986. Hukum dan Hak-Hak Anak. Jakarta : Yayasan LBH Indonesia dan CV Rajawali.Sojono, AR, Bony Daniel; 2011. Komentar dan Pembahasan UU no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jakarta.Penerbit Sinar Grafika Suyanto, Bagong. 2010. Masalah Sosial Anak. Jakarta: Kencana S. Willis,Sofyan. 1981. Problema Remaja & Permasalahannya. Bandung. Penerbit Angkasa Bandung
BAB VI.
RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA
1. Membuat proposal tahun ke dua
2. Melakukan pengiriman artikel internasional “ Political & Legal Anthropology
Review (Polar) Spinger Germany” untuk di submitted
3. Melakukan kajian deskriptif untuk memaparkan hasil kajian ekploratori dari
peristiwa hukum yang terjadi pada anak jalanan
4. Melakukan sosialisasi dan desiminasi naskah akademik kepada Biro Hukum
Walikota Medan.
BAB VII.
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Akar masalah anak jalanan kota Medan, yaitu : a) Ekonomi, b) Minimnya
pendapatan orang tua, c) lingkungan, d) pendidikan, dan e) kekerasan dalam
rumah tangga.
2. Jenis lem kambing yang sering digunakan anak jalanan kota Medan, yaitu ; a)
Lem Aica aibon, dan b) Lysergic acid diethylamide (LSD)
3. Upaya hukum yang telah dilakukan Pemerintah Kota Medan, dengan
menerbitkan peraturan daerah Kota medan nomor 6 tahun 2013
DAFTAR PUSTAKA
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut , 2012. Bahaya Menghirup Lem. https://bnnkgarut.wordpress.com/2012/06/17/bahaya-menghirup-lem/comment-page-1/. Posted on 17 Juni 2012.
Badan Narkotika Nasional. 2013. Undang-undang Narkotika dan Psikotropika. Fokusmedia : Jakarta
Erina Kartika. 2003. Aspek Hukum Anak Jalanan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terhadap Peningkatan Angka Kriminalitas (Studi Kasus Terminal Terpadu Amplas Kecamatan Medan Amplas). Skripsi : Fakultas Hukum USU Medan.
Jhony Simatupang. 2013. Hirup lem kambing, 5 remaja perempuan diamankan. http://daerah.sindonews.com/read/2013/02/25/24/721556/hirup-lem-kambing-5-remaja-perempuan-diamankan di akses 20 Maret 2013
Muhammad Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
Pemko Medan. 2012. Kota Medan Tidak terlepas dari Kompleksitas Masalah Anak http://pemkomedan.go.id/new/berita-kota-medan-tidak-terlepas-dari-kompleksitas-masala.html di akses 10 Maret 2013
Sugiyono. 2009. Pengertian Teknik sampling, Alfabeta, Bandung, 2009.
Sulistiawati. 2004. Model Pembinaan Anak Jalanan di Kota Bandung, UPI :
Bandung. Taufik K, Lubis, 2002. Metode Pembinaan Akhlak bagi Penderita Narkoba. OPF :
Kopertis Wilayah X Padang. Tengku Erwinsyahbuana, 2012. Traffiking dan Penanggulangannya di Kota Medan,
UMSU : Medan.
Lampiran
Daftar Riwayat Hidup
Ketua Peneliti
A. Identitas Diri Peneliti
1. Nama lengkap (dengan gelar) Dr. Tengku Erwinsyahbana, SH, M.Hum
2. Jabatan Fungsional Lektor
3. Jabatan Struktural -
4. NIP/NIK/Identitas lainnya 196807061994031004
5. NIDN 0006076814
6. Tempat dan Tanggal Lahir Tapanuli Selatan, 6 Juli 1968
7. Alamat rumah Asrama Kodam I/BB, Jl. Prasaja No. K-281,
Medan
8. Nomor Telepon/Faks/HP 081397622420
9. Alamat Kantor Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan
10. Nomor Telepon/Faks/HP -
11. Alamat email [email protected]
12. Lulusan yang Telah Dihasilkan
13. Mata Kuliah Yang Diampu 1. Pengantar Ilmu Hukum
2. Pengantar Hukum Indonesia
3. Filsafat Hukum
4. Teori Hukum
B. Riwayat Pendidikan
S1 S2 S3
Nama Perguruan
Tinggi
Univ. Andalas Univ. Sumatera Utara Univ. Padjadjaran
Bidang Ilmu Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum
Tahun Masuk-Lulus 1987-1993 2000-2006 2007-2012
Judul
skripsi/thesis/Disertasi
Tinjauan
Mengenai
Pembebasan
Hak Atas
Tanah Untuk
Pelebaran
Jalan di
Kotamadya
Binjai
Pembatalan
Perkawinan
Berdasarkan Undang-
undang Nomor 1
Tahun 1974
Dikaitkan Dengan
Ketentuan
Perkawinan
Berdasarkan Fiqih
Islam
Perspektif Hukum
Perkawinan Antar
Agama Yang
Berkeadilan
Dikaitkan Dengan
Politik Hukum
Perkawinan
Indonesia Dalam
Rangka
Pembangunan
Hukum Keluarga
Nasional
Nama
Pembimbing/Promotor
1. Bulkaini,
SH
2. Nurmi, SH
1. Prof. H. Sanwani
Nasution, SH
2. Prof. Dr. H.
Hasballah Thaib,
MA
1. Prof. Dr.
Dzuhaendah
Hasan, SH
2. Prof. Dr. R.
Otje Salman,
SH
3. Dr. Lastuti Abubakar, SH,
MH
C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
No Tahun Judul Penelitian Pendanaan
Sumber Jml (juta Rp)
1. 2012 Traffiking dan
Penanggulangannya di Kota
Medan
Mandiri -
2. 2014 Pengembangan Model
Penyuluhan Hukum AIDDA bagi
Kelompok Masyarakat Buta
Aksara (Studi Normatif Empiris
pada Narapidana di Lapas Klas II
B Lubuk Pakam)
Tahun II
Dikti 65
D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir
No Tahun Judul Pengabdian Pendanaan
Sumber Jml (juta Rp)
1. -
2. -
E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir
No Judul Artikel Ilmiah Vol/Nomor
/Tahun Nama Jurnal
1. Analisis Yuridis Putusan Lepas dari Segala
Tuntutan Hukum atas Tindak Pidana Perusakan
Ekosistem Mangrove di Kabupaten Langkat
(Putusan P.N. Stabat Nomor:
374/Pid.B/2006/PN.Stb
Edisi 80, Mei
2010, Tahun XXI.
Jurnal Hukum
Yustisia
2. Privatisasi Badan Usaha Milik Negara
Melalui Kegiatan Bisnis di Pasar Modal
Vol. III, No. 2,
April-September
2010
Jurnal Supremasi
Hukum
3. Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila
Vol. 2, No. 2, Tahun 2012
Jurnal Ilmu
Hukum
F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah
Dalam 5 Tahun Terakhir
No Nama Pertemuan
Ilmiah / seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan tempat
1. -
-
G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir
No Judul Buku Tahun Jumlah
Halaman Penerbit
1. -
2. -
H. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5 – 10 Tahun Terakhir
No Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID
1. -
I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5
Tahun Terakhir
No Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID
-
J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah,
asosiasi atau institusi lainnya)
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Tahun
Penghargaan
-
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-
sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam pengajuan Hibah Bersaing.
Medan, 28 April 2014
Pengusul
Dr. Tengku Erwinsyahbana, SH, M.Hum
Anggota Peneliti I
A. Identitas Diri Peneliti
1. Nama lengkap (dengan gelar) Dr. Surya Perdana, SH, M.Hum
2. Jabatan Fungsional Lektor Kepala
3. Jabatan Struktural Ketua Program Studi Magister
Konotariatan
4. NIP/NIK/Identitas lainnya 196206111989031004/E. 645461
5. NIDN 0011066204
6. Tempat dan Tanggal Lahir Medan, 11 Juni 1962
7. Alamat rumah Kompleks TASBI II Blok V No.49
Medan Kode pos 20133
8. Nomor Telepon/Faks/HP 061-8215560/081362151397
9. Alamat Kantor Jln.Gedung Arca No.53 Medan
10. Nomor Telepon/Faks/HP 0617366762 kode pos.20217
11. Alamat email [email protected]
12. Lulusan yang Telah Dihasilkan S1 (100 mahasiswa)
S2 (60 mahasiswa)
13. Mata Kuliah Yang Diampu 1. Ilmu Peraturan Perundang-
Undangan (S1)
2. Hukum Kemaritiman (S1)
3. Hukum Ketenagakerjaan (S1)
4. Metodologi Penelitian Hukum
(S2)
5. Politik Hukum (S2)
6. Hukum Ketenagakerjaan (S2)
7. Metodologi Penelitian Hukum
(S2)
B. Riwayat Pendidikan
S1 S2 S3
Nama Perguruan Tinggi Fakultas Hukum
Univ.Islam
Indonesia
Yogyakarta
Sekolah
Pascasarjana
USU Prog.Studi
Ilmu Hukum
Sekolah
Pascasarjana USU
Prog.Studi Ilmu
Hukum
Bidang Ilmu Hukum Hukum Hukum
Tahun Masuk-Lulus 1981/82-1986/87 1998-2001 2002-2008
Judul skripsi/thesis/Disertasi Tinjauan Yuridis
Pembebanan
Hak Tanggungan
Hypothik Kapal
Laut Beserta
Pelaksanaan
Eksekusinya
Pelaksanaan
Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
(Jamsostek) Pada
Perusahaan
Swasta di Medan
Mediasi
Merupakan salah
Satu Cara
Penyelesaian
Perselisihan
Pemutusan
Hubungan Kerja
Di Sumatera Utara
Nama
Pembimbing/Promotor
Djauhari
Santoso, SH
- 1.Prof.Dr.Mashudi,
SH.
M.H.(Promotor)
2.Prof.Dr.M.Solly
Lubis, SH (Co-
Promotor)
3.Prof.Dahlan SH,
M.H.(Co-
Promotor)
C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
No Tahun Judul Penelitian
Pendanaan
Sumber Jml (juta Rp)
1. 2007 Pelaksanaan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)
pada Perusahaan Swasta di Kota
Medan (Tenaga Peneliti)
Mandiri -
2. 2008 Mediasi Merupakan Salah Satu
Penyelesaian Sengketa Pemutusan
Hubungan Kerja pada Perusahaan
di Provinsi Sumatera Utara .
Mandiri -
3. 2014 Penataan Stabilitas Emosional
Hakim Wanita Bagi Percepatan
Penyelesaian Perkara Di
Pengadilan Agama Medan (Studi
Tentang Pengaruh Dan Alternatif
Program Penataan)
Desentralisasi 65
D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir
No Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat
Pendanaan
Sumber Jml (juta Rp)
1. 2006 “Sosialisasi Trafiking di Pantai
Cermin”
UMSU
2. 2006 “Mediasi Ketenaga Kerjaan
“Pembekalan Pengetahuan Para
Calon Tenaga Kerja di Medan”
UMSU
3. 2008 “Sosialisasi RUU Pornografi dan
Pornoaksi melalui pendekatan
agama di Medan”.
UMSU
E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir
No Judul Artikel Ilmiah Vol/Nomor
/Tahun Nama Jurnal
1. Kependudukan, Migrasi dan
Fenomena Ketenagakerjaan di
Indonesia
Volume 7, No.3,
Oktober 2006,
ISSN 1411-5417
(Terakreditasi)
MADANI, Jurnal
Ilmu-Ilmu Sosial,
2. Sewindu Reformasi dan Penegakan
Supermasi Hukum,
Volume 7, No.2,
Juni 2006, ISSN
1411-5417
(Terakreditasi)
MADANI, Jurnal Ilmu-
Ilmu Sosial
3. Sosialisasi Rancangan Undang-
Undangan Anti Pornografi dan
Pornoaksi Ditinjau dari aspek
Sosiologis.
Vol. XVI Nomor 1,
Januari-Juni 2007
(ISSN-0853-0645)
Media Hukum
F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah
Dalam 5 Tahun Terakhir
No Nama Pertemuan Judul Artikel Ilmiah Waktu dan tempat
Ilmiah / seminar
1. Diskusi Publik Peserta : “Telekomunikasi
Untuk Indonesia Sejahtera
: Jaminan Kepastian
hukum Investasi Untuk
Pembangunan Industri
Telekomunikasi “ di
Medan.
2008, Medan
2 Seminar Peserta : “Seminar Kasus
Aliran Dana Bank
Indonesia” di Medan.
2008, Medan
3 Workshop Antar Bangsa Pembentang Kertas
Kerja : “Workshop Antar
Bangsa” diselenggarakan
UMSU dan Pusat Kajian
Pengurusan Pembangunan
Islam (ISDEV) Pusat
Pengajian Sains
Kemasyarakatan Universiti
Sains Malaysia (USM), di
Medan.
2008, Medan
4 Seminar Pemateri : “ Seminar
Kesiapan KPU sebagai
Penyelenggara dan POLRI
sebagai Tim Pengaman
dalam Pemilu 2009 “ di
Medan.
2009, Medan
5 Penyuluhan Hukum Narasumber :
“Pendadaran Kemahiran
Hukum-IV
(BBH/Penyuluhan Hukum)
T.A. 2008/2009” di
Medan.
2009, Medan
6 Temu Wicara Peserta : “Temu Wicara
Mahkamah Konstitusi
Dengan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota”
di Medan
2010, Medan
7 Lokakarya Peserta : Lokakarya
Pendidikan Pascasarjana
:”Keunikan Keunggulan
Bersaing dan Energy
Refocusing Menuju
2010, Surakarta
Invensi Universtas Riset Kelas Dunia” di Surakarta.
8 Diskusi Publik
Narasumber : “Peran
Pilgubsu 2013 Dalam
Mewujudkan Demokrasi
Yang Bersih di Sumatera
Utara” di Medan.
2013, Medan
G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir
No Judul Buku Tahun Jumlah
Halaman Penerbit
1. Pelaksanaan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja pada
Perusahaan Swasta, ISBN
978-979-19777-2-2 , Ratu
Jaya, Medan.
2009 254 Ratu Jaya,
Medan.
2. Perkembangan Alternative
Dispute Resolution (ADR) di
Indonesia dan Beberapa
Negara di Dunia, ISBN 978-
979-19777-3-0, Ratu Jaya,
Medan.
2009 174 Ratu Jaya,
Medan.
3. Mediasi Salah Satu Cara
Dalam Menyelesaikan
Perselisihan Pemutusan
Hubungan Kerja, ISBN 978-
979-29777-1-5, Ratu Jaya,
Medan.
2009 304 Ratu Jaya,
Medan.
H. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5 – 10 Tahun Terakhir
No Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID
1.
I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5
Tahun Terakhir
No Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID
J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah,
asosiasi atau institusi lainnya)
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi
Penghargaan Tahun
1 Piagam Penghargaan Dosen Berprestasi-
I tingkat Kopertis Wilayah-I Sumatera
Utara-Nanggroe Aceh Darussalam
Kopertis Wilayah I
Sumatera Utara-
Nanggroe Aceh
Darussalam
2008
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-
sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam pengajuan Hibah Bersaing.
Medan, 28 April 2014
Pengusul
Dr. Surya Perdana SH, M.Hum
Lampiran
PEDOMAN WAWANCARA
Wawancara kepada Kepala Seksi Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan Nama : .................................................................... Tanggal wawancara : ..................................................................... Waktu : ..................................................................... Tempat : ..................................................................... Pertanyaan :
1. Berapa banyak anak jalanan yang ditangani oleh Dinas Sosial pada tahun 2015 ini? Jawab
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
2. Apa mata pencarian mereka Jawab
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
............................................................................................................... ............
...........................................................................................................................
3. Apa yang harus dilakukan untuk membantu mereka Jawab
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
4. Latar belakang timbulnya anak jalanan Jawab
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
5. Faktor-faktor apa yang menyebabkan fenomena munculnya anak jalanan di Kota Medan Jawab
..........................................................................................................................
.......................................................................................... .................................
...........................................................................................................................
................................................................................................ ...........................
6. Upaya hukum apa yang sudah dilakukan Jawab
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
7. Apakah ada data kriminalisasi anak jalanan Jawab
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
8. Apakah ada kerjasama Dinas Sosial Kota Medan dengan kepolisian dan instansi terkait lainnya Jawab
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
9. Program penanganan apa sajakah yang sudah di lakukan oleh dinas dalam mengatasi masalah anak jalanan di Kota Medan? Jawab
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
10. Sejauh ini, dari beberapa program penanganan yang sudah dilakukan, program mana yang paling efektif untuk mengatasi masalah anak jalanan di Kota Medan? Jawab
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
11. Bagaimanakah mekanisme atau tahapan penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan? Jawab
..........................................................................................................................
............................................................................................. ..............................
...........................................................................................................................
................................................................................................... ........................
12. Darimanakah dinas memperoleh dana untuk pelaksanakan program penanganan anak jalanan? Jawab
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
13. Dalam kehidupan anak jalanan, bila ditelusuri lebih jauh ternyata mereka memiliki bos (orang yang menyuruh mereka). Tindakan apa yang dilakukan dinas menyikapi hal ini? Jawab
..........................................................................................................................
......................................................................................................... ..................
...........................................................................................................................
............................................................................................................... ............
14. Kendala apa sajakah yang dihadapi oleh dinas dalam melaksanakan program penanganan anak jalanan Kota Medan? Jawab
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
15. Program rehabilitasi yang digunakan oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam menangani anak jalanan? Jawab
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
16. Sejauh ini dari beberapa program rehabilitasi yang sudah dilakukan, program mana yang paling efektif? Jawab
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
17. Bagaimanakah mekanisme pengentasan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Medan Jawab
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
18. Dari usia berapa sajakah anak jalanan yang mendapatkan pembinaan? Jawab
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
19. Anak jalanan yang ada di Dinas Sosial Kota Medan berasal dari mana saja? Jawab
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
20. Apakah anak jalanan yang ada di Dinas Sosial Kota Medan masih bersekolah? Jawab
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
21. Fasilitas apa sajakah yang diberikan oleh pihak RSM kepada anak-anak jalanan yang dibina? Jawab
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
......................................................................................................... ..................
...........................................................................................................................
22. Darimana Dinas Sosial Kota Medan mendapatkan dana dalam menunjang segala kegiatan? Jawab
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
PEDOMAN WAWANCARA
Wawancara kepada Kepala Biro Hukum Walikota Medan Nama : .................................................................... Tanggal wawancara : ..................................................................... Waktu : ..................................................................... Tempat : ..................................................................... Pertanyaan :
1. Apa Biro hukum Kota Medan ikut menangani masalah anak jalanan di Kota Medan Jawab
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
2. Keberadaan anak jalanan yang semakin meresahkan di Kota Medan, apakah tidak ada penanganannya Jawab
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
.......................................................................................... .................................
3. Apakah ada perhatian khusus dalam penanganan anak jalanan Jawab
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
4. Upaya Hukum apa yang sudah dilakukan bagi penanggulangan anak jalanan Jawab
........................................................................................... ...............................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
5. Setujukah Bapak/Ibu kalau dikeluarkan Perda bagi penanganan anak jalanan Jawab
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
6. Aspek-aspek apa saja yang perlu diatur dalam Perda anak jalanan Jawab
..........................................................................................................................
.................................................................................................... .......................
...........................................................................................................................
.......................................................................................................... .................
7. Apakah ada data kriminalisasi anak jalanan di Biro Hukum Kota Medan Jawab
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
8. Jika kami merancang Naskah Akademik tentang anak jalanan, dukungan apa yang Bapak/Ibu berikan Jawab
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
9. Apakah sudah ada peraturan tentang pengaturan anak jalanan di Kota Medan Jawab
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
10. Apakah ada data-data anak jalanan yang terarsip di Biro Hukum Kota Medan Jawab
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
11. Masalah-masalah anak jalanan apa saja yang sudah tercatat Jawab
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
12. Faktor penyebab meningkatnya fenomena anak jalanan di Kota Medan
Jawab
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
................................................................................................ ...........................
...........................................................................................................................
13. Dasar hukum penanganan anak jalanan di Kota Medan Jawab
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
14. Apakah ada kerjasama dengan instansi terkait dalam menangani anak jalanan. Jawab
..........................................................................................................................
.............................................................................................................. .............
...........................................................................................................................
.................................................................................................................... .......
A. Dokumentasi Penelitian