Download - Tugas Pak Irwan 123
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
1/43
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Seiring dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi,
pola pikir masyarakat juga mengalami peningkatan ke arah yang lebih
baik. Masyarakat menuntut banyak hal, termasuk pelayanan kesehatan
yang optimal.
Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat membuat
peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakat. Sisi negatifnya adalah
adanya kecenderungan meningkatnya kasus malpraktek di instansi
pelayanan kesehatan baik yang dilakukan oleh tenaga medis, paramedis,
diadukan atau bahkan dituntut pasien yang akibatnya seringkali membekas
bahkan mencekam tenaga kesehatan yang pada gilirannya akan
mempengaruhi proses pelayanan kesehatan dimasa yang akan datang.
Masalahnya tidak setiap upaya pelayanan kesehatan hasilnya selalu
memuaskan semua pihak terutama pasien, yang pada gilirannya dengan
mudah menimpakan beban kepada pasien bahwa telah terjadi malpraktek.
Kasus malpraktek yang sering dipahami sebagai kelalaian tenaga medis
dan paramedis juga harus dianalisis lebih dalam terkait alat-alat
kedokteran yang menjadi penunjang keberhasilan pada proses pelayanan
kesehatan. Mengingat semakin maraknya kemunculan kasus-kasus
malpraktek yang terjadi akhir-akhir ini bersamaan dengan semakin
meningkatnya kemajuan dalam pelayanan medis, maka kasus malpraktek
ini harus dikaji sebagai sebuah kasus kriminalitas yang terjadi akibatsuatu kelalaian dan profesionalitas tenaga medis.
Pengertian hukum sangat luas dan banyak seginya, sulit disatukan
dalam satu rumusan yang merangkum semua rumusan. Kita mengenal
hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara serta hukum
Administrasi egara. !ungsi yang terkait dalam hukum tersebut adalah
berbagai delik, sengketa,gugat-menggugat, legal opinion, hukum kontrak,
ketidakpuasan yang akan diselesaikan oleh aturan-aturan yang dimuat
1
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
2/43
dalam masing-masing hukum tersebut sesuai kaitan nya masing-masing.
Sehingga dalam mengambil pemahaman hukum secara garis besar adalah
kumpulan pasal-pasal yang termuat dalam peraturan peraturan perundang-
undangan baik hukum pidana, hukum perdata, hukum tata, negara hukum
administrasi. "ukum kesehatan bersifat khusus, dimana di dalamnya juga
termuat aspek hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi.
Apabila terdapat suatu yang diatur lebih dari satu perundang-undangan
maka biasanya diberlakukan aturan yang bersifat khusus.
#eberapa filsuf hukum menganggap persoalan-persoalan Apa yang
dimaksud dengan hukum$% dan bagaimana "akim harus memutus
perkara$% dengan kata lain, pandangan mereka tentang hukum dan tentang
ajudikasi nya tidaklah sama, dan mereka menganggap bahwa dalam
menyelesaikan masalah yang dihadapkan kepada mereka, kekuasaan
"akim lebih luas daripada sekedar upaya untuk menentukan Apa itu
hukum bagi permasalahan terhadap kasus yang ditangani. beberapa filsuf
lain menyatakan &e'tra legal confederation( harus dipergunakan, dan
hakim boleh menggunakan diskresi untuk mengubah hukum yang ada atau
mengisi celah-celah di mana hukum tidak mempunyai aturan yang cukup
jelas. akhirnya, pada situasi dan kondisi tertentu, "akim harus
mempertimbangkan semua hal, dimana "akim tidak boleh memutus
perkara berdasarkan hukum yang seperti itu, tetapi malah sebaliknya
"akim harus menolak untuk menerapkan hukum seperti itu.
B. Tujuan Penulisan
). *ujuan +mum
+ntuk mengetahui dan memahami tentang proses penanganan kasusdilihat dari perspektif hukum kesehatan
. *ujuan Khusus
a. +ntuk mengetahui proses penanganan kasus hukum yang terjadi di
#idan Praktik Mandiri
b. +ntuk mengetahui proses penanganan kasus hukum yang terjadi di
pelayanan kesehatan tertier
C. Rumusan Masalah
). #agaimana caranya menangani kasus hukum yang dialami oleh
seorang indiidu dengan pusat pelayanan kesehatan tertier
2
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
3/43
. #agaimana caranya menangani kasus hukum yang dialami oleh pasien
dengan bidan sebagai pemberi pelayanan kesehatan di #idan Praktik
Mandiri
3
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
4/43
BAB II
PEMBAHASAN ASUS
A. Analisa asus
asus !
Pasien seorang wanita umur / tahun, menderita sakit perut disertai
demam selama 0 hari dan tidak bisa buang air besar.
Kemudian dengan diatur oleh semuanya diperiksa di 1umah Sakit Swasta
terdekat, Setelah ditangani oleh dokter umum yang jaga saat itu didiagnosa
sebagai kehamilan e'topic yang terganggu &K2*(, dan dianjurkan untuk
opname dan diarahkan untuk dirawat oleh dokter spesialis Kandungan dan
Kebidanan &3bstetri dan 4inekologi(. 3leh dokter Spesialis tersebut, atas
perjuangan suaminya, dilakukan operasi.
*etapi saat dilakukan pembedahan ternyata tidak ditemukan kehamilan
ektopik yang tergangg, justru yang ditemukan adalah appendi' yang
membengkak penuh nanah. 3leh dokter Spesialis Kandungan dan
Kebidanan, appendi' tersebut diangkat dan berhasil dengan baik, tetapi
selang beberapa hari kemudian terdengar oleh koleganya dokter spesialis bedah, dan terjadilah keributan kecil antara dokter spesialis kandungan dan
kebidanan dengan dokter spesialis bedah.
!. Pr"se#ur $ S%P
Pada kasus ini, tindakan atau prosedur yang dilakukan oleh dokter
umum dan dokter spesialis tidak sesuai dengan S3P, dimana kesalahan
prosedur S3P yang dilakukan yaitu5
). Pada dokter umum
6okter memeriksa pasien dan mencatat resumen medic pasien di rekam
medis, tetapi pada kasus ini dokter melakukan kesalahan dalam anamnesa
pasien. Sehingga diagnose dari dokter umum pada pasien ini, yaitu
kehamilan ektopik pada pasien ini tidak menderita kehamilan ektopik,
tetapi diagnose yang ditegakkan adalah apendik. #erarti disini terjadi
kelalaian dalam anamnesa yang dilakukan oleh dokter.
. 7nformed consent
4
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
5/43
Pada kasus ini, informed consent memang telah dilakukan oleh dokter
umum dan dokter spesialis, tetapi isi dari informed consent tersebut
berbeda dengan diagnose yang telah diungkapkan oleh dokter, dimana
diagnose awal oleh dokter umum adalah K2*, kemudian tanpa melakukan
pemeriksaan lebih lanjut, dokter 3bgyn langsung melakukan tindakan
operasi, dan ternyata pasien tersebut bukan mengalami K2* melainkan
apendik
. 6alam point konsultasi medis di rumah sakit
*idak ada kolaborasi pada dokter spesialis 3bgyn dengan dokter spesialis
bedah. 6imana pada kasus ini saat kasus cyto seharusnya dokter spesialis
bedah harus dating dan memeriksa pasien terlebih dahulu baru dilakukan
operasi. *etapi disini tidak dilakukan Karena dokter 3bgyn tidak
konsultasi dengan dokter bedah.
&. Stan#ar "m'etensi D"kter
Standar Kompetensi 6okter 7ndonesia *ahun /)5
). Masalah terkait profesi dokter pada kasus ini5
a. 6okter 3bgyn Melakukan praktik kedokteran tidak sesusai dengan
kompetensinya
b. 6okter 3bgyn dan dokter bedah #ertengkar dengan tenaga
kesehatan lain atau dengan tenaga non kesehatan di institusi
kesehatan
c. 6okter 3bgyn *idak melakukan informed consent dengan
semestinya
d. 6okter obgyn *idak mengikuti prosedur operasionan standar atau
standar pelayanan monilal yang jelas
. Kompetensi dokter
a. Pada kasus ini, dokter 3bgyn tidak mampu melakukan prosedur
klinis yang berkaitan dengan masalah kesehatan dan menerapkan
prinsip keselamatan pasien, keselamayan diri sendiri, dan
keselamatan orang lain
b. Melakukan prosedur diagnosis
• 6okter umum dan dokter 3bgyn melakukan dan
menginterpretasikan hasil auto-, allo- dan hetero anamnesis,
pemeriksaan fisik umum dan khusus sesuai dengan masalah
pasien
5
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
6/43
• 6okter obgyn tidak melakukan dan menginterpretasikan
pemeriksaan penunjang dasar dan mengususlkan pemeriksaan
penunjang lainnya yang rasional
c. *etapi pada kasus ini dokter 3bgyn melakukan tindakan medis
pada kedaruratan klinis dengan menerapkan prinsip keselamatan
pasien
d. *idak melakukan tindakan medis dengan pendekatan medikolegal
terhadap masalah kesehatan yang berhubungan dengan hukum
e. *idak mengkonsultasikan dan8atau merujuk sesuai dengan standar
pelayanan medis yang berlaku
f. *idak melakukan anamnesis secara sistematis
g. *idak mempunyai teknik keterampilan dasar pengelolaan informasi
h. *idak sesuai dengan prinsip dan keterampilan anamnesis dan
pemeriksaan fisik, laboratorium dasar, pemeriksaan penunjang
lainnya.
(. Stan#ar Pela)anan e#"kteran
Adalah pedoman yang harus diikuti oleh dokter atau dokter gigi dalam
menyelenggarakan praktik kedokteran sesuai dengan peraturan Menteri
Kesehatan.
Kepatuhan kepada standar dan penyangkalan &disclaimer(5
). 6okter dan dokter gigi serta tenaga kesehatan lainnya di fasilitasi
pelayanan kesehatan harus mematuhi PPK &Pedoman Asional
P2layanan Kedokteran( dan SP3 &Standar Prosedur 3perasional( sesuai
dengan keputusan klinis yang diambilnya
. Kepatuhan kepada PPK dan SP3 menjamin pemberian pelayanan
kesehatan dengan upaya terbaik difasilitas pelayanan kesehatan, tetapi
tiodak menjamin keberhasilan upaya atau kesembuhan pasien. Memodifikasi terhadap PPK dan SP3 hanya dapat dilakukan atas dasar
keadaan yang memaksa atas kepentingan pasien, antara lain keadaan
khusus pasien, kedaruratan dan keterbatasan sumber daya
9. Modifikasi PPK dan SP3 sebagai mana dimaksud pada ayat harus
dicatat didalam rekam medis *idak sesuai dengan standar pelayanan pada
ayat &)(5
6ikatakan harus mematuhi PPK dan SP3 sesuai dengan keputusan
klinis yang diambil. Sementara disini dokter spesialis 3bgyn melakukan
6
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
7/43
tindakan tidak sesuai dengan keputusan klinis yang diputuskan sebelumnya,
pada awalnya diputuskan akan operasi K2*, tetapi fakta yang dilakukan
adalah tindakan apendik tomi. :alaupun pada ayat &(, dikatakan boleh
dilakukan modifikasi terhadap PPK dan SP3 atas dasar keadaan yang
memaksa untuk kepentingan pasien, tetapi tetap saja hal ini dilakukan diluar
wewenang dokter 3bgyn tersebut dan seharunya dilakukan kolaborasi
bersama dengan dokter spesialis bedah untuk melakukan tindakan apendik
tomi tersebut.
*. Etika Pr"+esi
Kode etik kedokteran diatur melalui keputusan Menteri Kesehatan 17
o.998Menkes8SK8;8)
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
8/43
3rganisasi yang solid memungkinkan mengambil tindakan atas dasar
pelanggaran yang dilakukan penyandang profesi.
,. Alur Menga#u
Penyelesaian kasus ini ada cara sebagai berikut 5
A. >alur non litigasi
a. Melalui mediasi yaitu 5 orang-orang yang mempunyai pengaruh
atau ada pihak ketiga yang berperan serta yang termasuk
diantaranya adalah 5
• Kepala ruangan atau kepala instalasi
• 6irektur rumah sakit
b. egosiasi dan Konsiliasi disini ada proses mufakat atau berdamai
antara dokter umum, dokter 3#4? , dokter bedah, untuk
mencapai kesepakatan tersebut dibantu oleh orang-orang yang
berepengaruh tersebut. +ntuk mencapai ini juga diperlukan
komunikasi yang baik.
#. >alur litigasi
a. Perdata
6ari kasus ini, bila masuk keperdata yang terkait adalah 5 masalah
kerugian & harta benda(. 6imana pekerjaaan yang dilakukan oleh
dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat,kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur etis. ?ang
dirugikan disini adalah dokter bedah.
b. Pidana
Pada hokum pidana dikenal adanya ajaran mengenai kesalahan
&schuld( baik yang berupa kesengajaan &op@et,dolus( maupun
kelalaian dari kealpaan &culpa(. Pada kasus ini masuk dalam
kelalaian. Pelanggaran yang dilakukan dokter umum, dokter
3#?4 yang sesuai dengan tolak ukur Kelalaian berat atau
culpa lata . ketentuan yang mengatur pelanggaran pidana dalam
bentuk kelalaian ditemukan dalam hal 5
- *erjadi kelalaian8kealfaan yang menyebabkan kematian orang
lain &pada pasal 0< K+"P(
- *erjadi kelalaian8kealfaan yang menyebabkan orang lain luka
berat atau sakit &pasal B/ K+"P(
- 6alam hal tindakan dilakukan oleh dokter dalam menjalankan
suatu jabatan atau pencaharian, maka pidana ditambah dengan
8
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
9/43
sepertiga dan ia dapat dicabut hak nya untuk menjalankan dan
hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan
&pasal B) K+"P(
Pada kasus ini dokter umum dan dokter obgyn masuk pada
kategori kelalaian yaitu
- *idak melakukan diagnose atau pemeriksaan ulang
- Ketika operasi berlangsung setelah diketahui kesalahan
diagnose dari Kehamilan 2ktopik *erganggu ternyata
Appendiks disini tidak ada kolaborasi dengan dokter bedah.
Menurut tanggung jawab hukum administrasi dan undang-undang
kesehatan terdapat beberapa pasal yang mengatur sebagai berikut 5
). Pasal )== ayat &( ++ o.B tahun //< tentang kesehatan 5
Ctenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar
ketentuan yang diatur dalam ++ dapat diambil tindakan administrasi
berupa 5
a. Peringatan secara tertulis
b. Pencabutan i@in sementara atau i@in tetap
. Pasal ayat &( o. tahun )
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
10/43
6okter Spesialis #edah
Melaksanakan tugas terhadap pembedahan pasien. Pembedahan disini
lebih ke umum seperti saluran cerna, abdomen dan isinya, payudara, kulit dan
jaringan lunak, kepala dan leher, pembuluh darah, endokrin, kelainan bawaan
dan tumor.
. Pen#elegasian /e0enang
Pendelegasian wewenang merupakan pelimpahan tugas tenaga
kesehatan kepada tenaga kesehatan lain yang dilakukan secara tertulis. 6alam
kasus ini pendelegasian wewenang seharusnya dilakukan dari dokter spesialis
kandungan ke dokter spesialis bedah. Pendelegasian memperhatikan
wewenang dari si penerima delegasi. Sesuai dengan syarat pendelegasian
wewenang bahwa dokter spesialis bedah memilki kompetensi untuk
melakukan prosedur pembedahan atau operasi apendiks. #erawal dari
kelalaian dokter spesialis kandungan yang tidak melakukan prosedur
pemeriksaan untuk memastikan diagnose pasien yang dikirim oleh dokter
umum untuk menentukan prosedur tindakan berikutnya, maka keadaan darurat
yang dialami setelah operasi atau pembedahan dilakukan adalah kolaborasi
dengan dokter spesialis bedah untuk pendelegasian wewenang. >ika
seandainya dokter bedah tidak ditempat atau tidak bisa menuju ketempat
operasi makak pendelegasian tertulis dari dokter bedah kepada dokter spesialis
kandungan dapat dilakukan.
AF+1 8SK2MA
6okter umum merujuk
dokter kebidanan rujukan Pendelegasian
6okter Spesialis #edah1. Hal2 hal )ang #i'erhatikan #alam neg"siasi
egosiasi sebagai suatu fungsi dan sarana. 7stilah negosiasi sebenarnya
berawal dari dunia diplomasi, yaitu dunia yang digeluti oleh para diplomat
&dubes, duta, kuasa usaha, konsul, dll( dalam melakukan kegiatan sesuai
kepemtingan negaranya di egara mana mereka bertugas.
Kata kunci negosiasi, Cpersetujuan yang dapat diterima oleh para
pihak. Kata kunci ini berlaku bagi berbagai macam negosiasi.
10
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
11/43
Strategi negosiasi yang dipakai adalah5
). egosiator harus tahu persis target &objektif( yang ingin dicapai, artinya
kedua belah pihak sudah mempunyai target8tujuan yaitu memecahkan
kasus yang terjadi
. egosiator harus memmiliki wewenang untuk melakukan negosiasi.
Artinya semua pihak yang terlibat dalam kasus ini, baik dari dokter bedah
maupun dokter 3bgyn berhak ikut negosiasi
. egosiator harus mendalami masalah-masalah yang dirundingkan dengan
baik
9. egosiator harus mengenali mitra rundingnya dengan baik
0. egosiator harus memahami hal-hal prinsip dan bukan prinsip
Prinsip dasar negosiasi adalah). Perlunya kejelasan kapasitas, posisi, otoritas, dan kewenangan negosiator
. Mengutamakan kepentingan organisasi, lembaga atau perusahaan yang
diwakili ketimbang kepentingan paham dan ego pribadi
. Kesejajaran dalam kedudukan di dalam meja perundingan
9. Komunikasi dua arah yang berjalan dengan lancar tanpa tekanan
0. Penggunaan bahasa yang dapat dimengerti dan diterima pihak yang
bernegosiasi
B. Prinsip menang-menang &win-win(
6alam negosiasi perlu diperhatikan prinsip dan strategi bernegosiasi untuk
mendapatkan titik temu dalam bernegosiasi dan menguntungkan kedua
belah pihak adalah kedua b elah pihak menggunakan prinsip menang-
menang yang memberikan kesempatan pada lawan negosiasi untuk
menang, bukan menang sendiri. 6engan menerapkan prinsip dan strategi
ini diharapkan bisa saling menguntung kedua belah pihak.
3. Rekam Me#ik
). 1ekam medis pasien rawat jalan yang dilakukan oleh dokter umum
seharusnya dengan kenyataan 5
a. 7dentitas pasien
b. *anggal dan waktu
c. Anamnesis 5 sakit perut disertai demam selama 0 hari dan tidak bisa
buang air besar
d. "asil pemeriksaaan fisik dan penunjang medis5 dari hasil pemeriksaan
fisik dan anamnesis tidak ada yang ciri atau tanda yang mengarah
kepada kehamilan bahkan K2*
e. 6iagnose
11
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
12/43
6iagnose ditegakkan tanpa dasar yang kuat, seharusnya dilakukan
terlebih dahulu pemeriksaan fisik yang lebih mendetile seperti5
• +kuran perut &bagian rahim( yang membesar dicurigai tidak #A#
selama 0 hari dan sehingga lebih memungkinkan masalah berada di
usus bukan uterus
• Pemeriksaan ginekologi tidak dilakukan
• Pemeriksaan penunjang seperti cek laboratorium dan +S4 tidak
dilakukan
f. 1encana penatalaksanaan 8 tripment planning
g. Pengobatan dan atau tindakan
h. Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien
i. +ntuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik dan
j. Persetujuan tindakan bila perlu. 1ekan medis pasien gawat darurat yang dilakukan oleh dokter 3bgyn.
6ata untuk pasien gwat darurat yang harus dimasukkan dalam medical
record sekurang-kurangnya antara lain5
a. 7dentitas pasien
b. Kondisi saat pasien tiba disarana pelayanan kesehatan
c. 7dentitas pengantar pasien
d. *anggal dan waktu
e. "asil anamnesa
f. "asil pemeriksaan fisik dan penunjang medis
g. 6iagnosish. Pengobatan dan atau tindakan
i. 1ingkasan kondisi pasien sebelum meninggalklan pelayanan unit gawat
darurat dan rencana tindak lanjut
j. ama dan tanda tangan dokter yang memberikan pelayanan
k. Sarana transportasi yang digunakan bagi pasien yang akan dipindahkan
kesarana pelayanan kesehatan lain
l. Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien
!4. In+"rme# C"nsent
7nformed consent yang diberi oleh dokter umum belum jelas, yang
didahului oleh formulir informed consent yang penting dan sangat menolong
pada saat perlindungan hukum, tetapi penandatanganan formulir informed
consent itu todak mencukupi atas semua informasi. ?ang akan dilakukan
tindakan kesehatan. ?ang paling penting sekali adalah mengadakan diskusi
yang rinci dengan pasien atau keluarga pasien, dan didokumentasi di dalam
rekam medis.
12
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
13/43
Pemberian informasi kepada pasien berdasarkan pasa +0 ++PK
&Permenkes 0=08)
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
14/43
menjelaskan kepada pasien tindakan apa yang harus dilakukan terhadap
dirinya. Serta dokter Sp34 seharusnya melakukan kolaborasi dengan
dokter spesialis bedah untuk tindakan operasi appendik yang akan
dilakukan sehingga tidak terjadi masalah.
9. 7nformed consent tidak sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan
6iawal informed consent yang diketahui pasien dia akan dioperasi oleh
dokter Sp3g dengan diagnose yang ditegakkan oleh dokter umum adalah
operasi K2*, ternyata pada saat operasi ditemukan appendik yang bengkak
dan bernanah, ternyata pasien tidak mengetahui sebelumya, sehingga
antara dokter dan pasien tidak ada informed consent tindakan apa yang
dilakukan kepada pasien.
0. Pekerjaan obgyn G melakukan tindakan bedahSeharusnya pada saat melakukan operasi appendik dokter obgyn harus
melakukan kolaborasi dengan dokter bedah &bisa ia telefon( masalah apa
yang terjadi pada pasien tersebut. 6okter obgyn seharusnya tidak
melakukan pekerjaan sendiri yang dapat menyebabkan keributan kecil
antara dokter obgyn dengan dokter spesialis bedah.
B. 6okter obgyn tidak kolaborasi dengan dokter bedah
Seharusnya dokter obgyn harus berkolaborasi dengan dokter spesialis
bedah dalam melakukan tindakan operasi appendik karena operasi
appendik bukan wewenang dokter obgyn untuk melakukan tindakan
tersebut. :alaupun diagnose sebelumnya adalah K2* tapi pada saat
operasi ditemukan appendik yang membengkak dan bernanah dari obgyn
seharunya berkolaborasi ia telefon dengan dokter bedah
E. Komunikasi antar profesi tidak baik
Komunikasi antara dokter obgyn dan dokter bedah tidak baik sehingga
melakukan tindakan operasi kepada pasien dokter bedah tidak
mengetahuinya. >adi selang beberapa hari baru terdengar oleh kolega
dokter bedah dan terjadilah keributan kecil antara dokter obgyn dan dokter
bedah
=. Mal prektek dokter umum dan dokter Sp34
6iagnose yang ditegakkan oleh dokter umum salah karna tidak sesuai
dengan S3P, setelah dirujuk ke dokter Sp34 tidak melakukan pemerisaan
kembali diagnose itu betul apa salah, dokter Spo4 langsuang melakukan
tindakan operasi, sehingga pada saat operasi ternyata bukan K2* tetapi
appendik yang membengkak dan bernanah. >adi disini salah dignosa yang
14
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
15/43
dilakukan oleh dokter umum dan dokter Sp34 bisa disebut mal praktek,
mencakup kesalahan doagnosa.
!&. U'a)a Hukum
+paya hukum adalah upaya yang diberikan +ndang-+ndang kepada
seseorang atau badan hukum dalam hal tertentu melawan putusan hakim.
#anding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh
salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap sesuatu putusan
pengadilan negeri. Para pihak mengajukan banding bilamerasa tidak puas
dengan isi Putusan egeri &P( kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan
negeri dimana putusan tersebut putusan tersebut dijatuhkan.
Pada kasus ini, dokter spesialis 3bgyn berhak mengajukan banding
bila seandainya putusan dari pengadilan negeri dianggap tidak sesuai dengan
yang seharusnya. +paya banding ini harus dilakukan dokter spesialis 3bgyn
)9 hari sejak putusan dibacakan. Ketentuan ini diatur dalam pasal E ayat ) dan
+ndang-+ndang o./8)
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
16/43
pelanggaran disiplin kedokteran, tidak merujuk pasien kepada dokter yang
memiliki kompetensi sesuai.
+paya pewujudan dapat tidak dilakukan bila5
). Kondisi pasien tidak memungkinkan untuk dirujuk
. Keberadaan dokter yang sesuai8 yang dimaksud sulit untuk dijangkau atau
didatangkan
. Atas kehendak pasien
6asarnya ada pada5
• ++ o < *ahun //9 tentang Praktek Kedokteran Pasal 0) b
!*. Etika
Pengaduan Masalah 2tika 6alam 1umah Sakit
1umah sakit merupakan suatu lembaga yang merupakan bagian dari
system pelayanan kesehtan yang menjalankan rawat inap, rawat jalan,dan
rehabilitasi berikut segala penunjangnya. 6alam rumah sakit memiliki tim
etika rumah sakit &*21S(, ters berusaha menyelesaikan masalah etika yang
terjadi di dalam rumah sakit. *21S bertugas untuk membantu para dokter
perawat dan anggota tim kesehatan dirumah sakit dalam menghadapi masalah
Imasalah etika.
Manfaat *21S antara lainnya 5
). *21S merupakan sumber informasi yang relean untuk penyelesaian
masalah etika dirumah sakit.
. Masalah-masalah etika dapat diidentifikasi sehingga *21S sekaligus dapat
memberikan gambaran penyelesaian dari masalah tersebut.
. *21S member jalan kepada kepal atau pemimpin untuk meneruskan atau
tidak meneruskan maslah etika melalui pengadilan
B. Pertan)aan asus
!. Langkah2langkah hukum )ang ter5aik sau#ari 'ilih #alam
meme6ahkan 'ers"alan ini 7atas keri5utan ke6il antar 'r"+esi89
Fangkah-langkah hukum yang terbaik dalam memecahkan masalah
&keributan kecil antar profesi(
- Menyiapkan telaah
&legal opinion( lingkup biokratis
- Penanganan kasus
16
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
17/43
on litigasi Fitigasi
*elaah
- Kumpulan data8info lengkap
- 7ndentifikasi pokok masalah yang dipersoalkan
- 1umuskan fakta-fakta yang dipersoalkan
- Kaji peraturan atau ketentuan yang berlaku yang ada kaitannya dengan
masalah yang dipersoalkan
- Susun telaah secara sisteatis, logis, dilengkapi saran tindak lanjut
>alur
on litigasi litigasi- Mediasi - perdata
- egosiasi - *+
- Konsiliasi &sifat take and gie( - pidana
&. Setelah memilih langkah2langkah hukum )ang sau#ara angga'
ter5aik kemu#ian 'r"ses #an 'r"se#ur a'a )ang sau#ari harus
lakukan sesuai #engan 'ilihan sau#ari9
Prosedur yang dilakukan
Mediasi negosiasi konsilasi jalur litigasi
Mediasi Melibatkan 3rang #erpengaruh &Majelis 2tika 1s(
6alam proses mediasi dilakukan proses penengahan masalah antara
profesi spesialis kandungan dan spesialis bedah untuk dapat ditemukan
solusi perdamaian dan masalah. >ika jalur medias tidak dapat
menghasilkan jalan tengah atau solusi maka masuk kejalur negosiasi.
243S7AS7
egosiasi sebagai suatu fungsi dan sarana. 7stilah negosiasi sebenarnya
berawal dari dunia diplomasi, yaitu dunia yang digeluti oleh para
diplomat &dubes, duta, kuasa usaha, konsul, dll( dalam melakukan
kegiatan sesuai kepemtingan negaranya di egara mana mereka
bertugas.
Kata kunci negosiasi, Cpersetujuan yang dapat diterima oleh para
pihak. Kata kunci ini berlaku bagi berbagai macam negosiasi. Strategi
negosiasi yang dipakai adalah5
17
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
18/43
). egosiator harus tahu persis target &objektif( yang ingin dicapai,
artinya kedua belah pihak sudah mempunyai target8tujuan yaitu
memecahkan kasus yang terjadi
. egosiator harus memmiliki wewenang untuk melakukan
negosiasi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam kasus ini, baik
dari dokter bedah maupun dokter 3bgyn berhak ikut negosiasi
. egosiator harus mendalami masalah-masalah yang dirundingkan
dengan baik
9. egosiator harus mengenali mitra rundingnya dengan baik
0. egosiator harus memahami hal-hal prinsip dan bukan prinsip
Prinsip dasar negosiasi adalah
). Perlunya kejelasan kapasitas, posisi, otoritas, dan kewenangannegosiator
. Mengutamakan kepentingan organisasi, lembaga atau perusahaan
yang diwakili ketimbang kepentingan paham dan ego pribadi
. Kesejajaran dalam kedudukan di dalam meja perundingan
9. Komunikasi dua arah yang berjalan dengan lancar tanpa tekanan
0. Penggunaan bahasa yang dapat dimengerti dan diterima pihak yang
bernegosiasi
B. Prinsip menang-menang &win-win(
6alam negosiasi perlu diperhatikan prinsip dan strategi bernegosiasi
untuk mendapatkan titik temu dalam bernegosiasi dan
menguntungkan kedua belah pihak adalah kedua b elah pihak
menggunakan prinsip menang-menang yang memberikan
kesempatan pada lawan negosiasi untuk menang, bukan menang
sendiri. 6engan menerapkan prinsip dan strategi ini diharapkan bisa
saling menguntung kedua belah pihak.
>ika proses negosiasi tidak dapat dijalani dengan baik maka
dilibatkan jalur konsilasi.
K3S7FAS7
Prinsip dar prosedur konsilasi adalah penggantian kerugian melalui
take and gie. >adi pihak yang merugikan harus membayar ganti rugi
kepada pihak yang merasa dirugikan.
>ika proses non ligase tidak dapat dilalui dengan baik maka masuk kejalur
litigasi, melalui5
7. Perdata dan pidana
Penyelesaian kasus ini ada cara sebagai berikut 5
18
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
19/43
J. >alur non litigasi
c. Melalui mediasi yaitu 5 orang-orang yang mempunyai
pengaruh atau ada pihak ketiga yang berperan serta yang
termasuk diantaranya adalah5- Kepala ruangan atau kepala instalasi
- 6irektur rumah sakit
d. egosiasi dan Konsiliasi disini ada proses mufakat atau
berdamai antara dokter umum, dokter 3#4? , dokter
bedah, untuk mencapai kesepakatan tersebut dibantu oleh
orang-orang yang berepengaruh tersebut. +ntuk mencapai
ini juga diperlukan komunikasi yang baik.
6. >alur litigasi
c. Perdata6ari kasus ini, bila masuk keperdata yang terkait adalah 5
masalah kerugian & harta benda(. 6imana pekerjaaan yang
dilakukan oleh dokter tidak boleh mengambil alih pasien
dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan atau
berdasarkan prosedur etis. ?ang dirugikan disini adalah
dokter bedah.
d. Pidana
Pada hokum pidana dikenal adanya ajaran mengenai
kesalahan &schuld( baik yang berupa kesengajaan
&op@et,dolus( maupun kelalaian dari kealpaan &culpa(. Pada
kasus ini masuk dalam kelalaian. Pelanggaran yang
dilakukan dokter umum, dokter 3#?4 yang sesuai dengan
tolak ukur Kelalaian berat atau culpa lata . ketentuan yang
mengatur pelanggaran pidana dalam bentuk kelalaian
ditemukan dalam hal 5- *erjadi kelalaian8kealfaan yang menyebabkan kematian
orang lain &pada pasal 0< K+"P(
- *erjadi kelalaian8kealfaan yang menyebabkan orang lain
luka berat atau sakit &pasal B/ K+"P(
- 6alam hal tindakan dilakukan oleh dokter dalam
menjalankan suatu jabatan atau pencaharian, maka
pidana ditambah dengan sepertiga dan ia dapat dicabut
hak nya untuk menjalankan dan hakim dapat
19
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
20/43
memerintahkan supaya putusannya diumumkan &pasal
B) K+"P(
Pada kasus ini dokter umum dan dokter obgyn masuk
pada kategori kelalaian yaitu- *idak melakukan diagnose atau pemeriksaan ulang
- Ketika operasi berlangsung setelah diketahui kesalahan
diagnose dari Kehamilan 2ktopik *erganggu ternyata
Appendiks disini tidak ada kolaborasi dengan dokter
bedah.
77. *+ dan +ndang-undang kesehatan
Menurut tanggung jawab hukum administrasi dan undang-
undang kesehatan terdapat beberapa pasal yang mengatur
sebagai berikut 5
. Pasal )== ayat &( ++ o.B tahun //< tentang
kesehatan 5
Ctenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan
yang melanggar ketentuan yang diatur dalam ++ dapat
diambil tindakan administrasi berupa 5
c. Peringatan secara tertulis
d. Pencabutan i@in sementara atau i@in tetap
9. Pasal ayat &( o. tahun )
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
21/43
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
22/43
rujukan8pendelegasian wewenang kepada dokter bedah secara tertulis,
meskipun diawal dengan telepon. >ika dokter spesialis bedah tidak
berada ditempat atau tidak dapat menuju ketempat operasi, maka dalam
keadaan darurat dokter spesialis kebidanan boleh melakukan tindakan
setelah ada pendelegasian dari dokter bedah.
9. Mendelegasikan wewenang ke dokter bedah
Ketika mengetahui kasus ini bukan merupakan kasus obstetric, maka
langkah selanjutnya yang bisa dolakukan oleh dokter spesialis
kebidanan adalah mendelegasikan wewenang kepada dokter spesialis
bedah. Proses ini dapat dimulai dengan menelpon atau menghubungi
dokter spesialis bedah yang sedang bertugas.
*. A'a )ang #ilanggar "leh #"kter s'esialis ke5i#anan 5erkaitan kasus
terse5ut #iatas9
?ang dilanggar adalah kode etik profesi kedokteran
Kode etik kedokteran diatur melalui keputusan Menteri Kesehatan
17 o.998Menkes8SK8;8)
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
23/43
. Kewajiban dokter terhadap teman sejawat pada pasal )0 yang
berbunyi 5 setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman
sejawat, kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang
etis.
,. Terha#a' 'elanggaran )ang #i#uga #ilakukan "leh #"kter s'esialis
ke5i#anan: kemana kasus terse5ut #ila'"rkan: #an sia'a )ang harus
#ila'"rkan9
Kasus dilaporan ke majelis etik profesi rumah sakit dan profesi 767 yang
harus dilaporkan direktor rumah sakit. 1umah sakit merupakan suatu
lembaga yang merupakan bagian dari system pelayanan kesehtan yang
menjalankan rawat inap, rawat jalan,dan rehabilitasi berikut segala
penunjangnya. 6alam rumah sakit memiliki tim etika rumah sakit &*21S(,
ters berusaha menyelesaikan masalah etika yang terjadi di dalam rumah
sakit. *21S bertugas untuk membantu para dokter perawat dan anggota tim
kesehatan dirumah sakit dalam menghadapi masalah Imasalah etika.
Manfaat *21S antara lainnya 5
a. *21S merupakan sumber informasi yang relean untuk penyelesaian
masalah etika dirumah sakit.
b. Masalah-masalah etika dapat diidentifikasi sehingga *21S sekaligus
dapat memberikan gambaran penyelesaian dari masalah tersebut.
c. *21S member jalan kepada kepal atau pemimpin untuk meneruskan
atau tidak meneruskan maslah etika melalui pengadilan
-. A'a kemungkinan sangsi )ang #a'at #i5erikan ke'a#a #"kter
s'esialis ke5i#anan )ang telah melakukan 'elanggaran hukum #an
sia'a )ang 5er0enang mem5erikan sangsi9
Sanksi yang diberikan oleh profesi kepada dokter spesialis kebidanan
yang telah melakukan pelanggran hukum bisa berupa pencabutan i@in
pratek atau bisa juga berupa kembali kependidikan &belajar kembali(.
Sanksi profesi Secara interen, organisasi profesi dapat memberikan
sanksi yang disepakati bersama. 6isepakati bersama kepada anggota yang
melanggar. 3rganisasi yang solid memungkinkan mengambil tindakan atas
dasar pelanggaran yang dilakukan penyandang profesi.
23
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
24/43
asus &
Seorang calon legislatif berinisial Mr. C; diharuskan memenuhi
persyaratan pemeriksaan kesehatan oleh KP+, kemudian oleh induk organisasi
partainya secara kolektif akan dilakukan medical check up di 1umah Sakit yang
ditunjuk oleh organisasi partainya.
Pemeriksaan tersebut meliputi cek jasmani &fisik(, mental &kejiwaan(
maupun laboratorium. "asilnya secara fisik dan kejiwaan baik, tetapi hasil
laboratorium "7H dinyatakan positif. Kemudian pada saat penentuan calon tetap
legislatif, orang tersebut atau M1. C; dicoret dari daftar pencalonan oleh induk
organisasi partainya dengan alasan bahwa hasil laboratorium "7H ternyata positif
dan ini diumumkan didepan forum terbuka Konferensi Jabang partai saat penentuan calon tetap.
Karena kurang yakin caleg tersebut mendatangi lagi ke 1umah Sakit C?
yang melakukan pemeriksaan, oleh dokter dianjurkan periksa ulang di 1umah
Sakit C. *ernyata hasilnya on reaktif, karena sudah terlanjur banyak yang
tahu permasalahan tersebut sehingga caleg tersebut dikucilkan oleh teman-
24
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
25/43
temannya dan yang lebih menyakitkan istrinya pun minta cerai karena takut
ketularan "7H8A76S.
Karena merasa dirugikan caleg tersebut melalui penasehat hukumnya
menuntut 1umah Sakit C? untuk bertanggung jawab atas keteledorannya
sehingga caleg tersebut tidak dirugikan , baik moril maupun materil.
Pertan)aan ;
). Menurut saurada apa saja yang sudah benar dilakukan 1umah Sakit dan apa
saja yang dilanggar rumah sakit, masing-masing jelaskan argumentasi
hukumnya L
. #erkaitan dengan niat caleg untuk menggugat 1umah Sakit C? melalui penasehat hukumnya, apa langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pihak
1umah Sakit$
. Seandainya peluang untuk negosiasi terbuka, apa saja yang perlu diperhatikan
oleh 1umah Sakit C? agar negosiasi tidak gagal $
9. Apabila langkah negosiasi gagal, upaya apa yang perlu dilakukan 1umah
Sakit$
0. Apakah anda yakin dalam gugatan caleg ini 1umah Sakit C? akan menang ,
kalau yakin jelaskan alasan hukumnyaL
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
26/43
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat &)( didasarkan pada kompetensi
dan kewenangan sesuai dengan bidang dan keilmuan yang dimiliki.
?ang dilanggar pihak 1umah Sakit adalah
Malpraktik 5 yaitu berupa kelalaian dari seorang dokter yang salah
melakukan diagnosis terhadap pasien yaitu menyatakan bahwa pasien
Mr.; terdiagnosis "7H berdasarkan hasil labor
1umah Sakit melanggar etika rumah sakit karena sebelum memberikan
hasil pemeriksaan, sebaiknya pihak 1umah Sakit hendaknya melakukan
pertemuan dengan pihak induk organisasi partai agar hasil pemeriksaan
tidak dupublikasikan didepan umum8forum terbuka karena hasil
pemeriksaan tersebut bersifat rahasia.
Argumentasi hukum
- +ndang-undang o.B *ahun //
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
27/43
ama dan tanda tangan dokter yang memeriksa Mr.;
b. 7dentifikasi pokok masalah yang di persoalkan5"asil laboratorium menyatakan Mr.; "7H positif &(
c. 1umusan fakta-fakta yang dipersoalkan5
"asil pemeriksaan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan
hasilnya pun sudah diberikan ke induk organisasi partai selaku
pemberi rekomendasi pada Mr. ; untuk melakukan pemeriksaan
kesehatan.
Mr.; telah mengatahui hasil tersebut.
Kajian peraturan8 ketentuan yang berlaku yang ada kaitannya dengan masalahyang di persoalkan adalah sesuai dengan ++ no.99 tahun //< *entang
1umah Sakit yakni 5
1umah Sakit yang telah melakukan kewajiban yang sesuai prosedur,
diantaranya Pasal < yang berbunyi 5
Menyelenggarakan rekam medis
Melaksanakan etika rumah sakit
Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit
kepada masyarakatd. Susunan telaahan secara sistematis, logis, dilengkapi saran tindak lanut
Penanganan kasus5
a. >alur non litigasi &luar peradilan(
)( Mediasi
Pihak 1umah Sakit ? dengan Mr.; membicarakan permasalah
tersebut dengan alur perdamaian."al ini sesuai dengan pasal < ++ no.B tahun //
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
28/43
1S dan Mr ; mencapai sebuah kesepakatan, tanpa merugikan kedua
belah pihak. ?ang dimana negosiasi terdapat pada pasal B ayat ++
o / tahun )
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
29/43
9. Ketika langkah negosiasi dianggap gagal upaya yang dapat dilakukan rumah
sakit ? adalah 5
+paya konsiliasi 8 perdamaian dimana antara pihak rumah sakit ? dan pihak
Mr. ; setuju untuk memanfaatkan jasa seorang konsiliator yang kemudian
bertemu dengan pihak Ipihak secara terpisah dalam upaya untuk
menyelesaikan perbedaan mereka.yang mana konsiliator di sini tidak
memiliki kewenangan untuk mencari bukti atau memanggil saksi I saksi
tetapi mencari titik temu dari perbedaan pandangan dari sisi rumah sakit
maupum Mr. ;.
C"nt"h ;
Mr ; bersedia diadakan perdamaian bersyarat yakni Mr ; menginginkan
pihak rumah sakit mengakui kesalahan di depan publik dan meralat hasil
diagnosa yang telah ditegakkan serta dikeluarkan yang pada akhirnya
diumumkan oleh induk organisasi partai yang bersangkutan. Keinginan Mr ;
disanggupi oleh pihak rumah sakit.
>ika konsiliasi dianggap gagal maka upaya rumah sakit selanjutnya adalah
berupa upaya dijalur litigasi atau penyelesaian kasus dijalur hukum & didalam
pengadilan.dasar hukum rumah sakit yang menempuh jalur peradilan perdata
adalah 5 pasal / tentang "ak rumah sakit pada point & f ( ++ o 99 *ahun
//< yakni 5 mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan
pelayanan kesehatan.
0. 1umah Sakit C? dalam kasus ini terhadap gugatan Mr. C; hasil kasusnya
menang atau tidak 5
*idak, karena dalam hal ini 1umah Sakit telah melakukan kelalaian
&culpa( yang dapat mengakibatkan kerugian kepada caleg. Salah satu
kewajiban yang harus dipenuhi 1umah Sakit adalah memberikan
pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, antidiskriminatif, efektif
dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar
pelayanan 1umah Sakit. "ak-hak pasien yang dilanggar menurut
29
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
30/43
undang-undang no 99 tahun //< adalah pasien mendapatkan priasi dan
kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. 3leh
karena itu pasien berhak mengadukan kualitas pelayanan, mengeluhkan
pelayanan 1umah Sakit yang tidak sesuai dan menggugat atau menuntut
1umah Sakit tersebut.
6alam kasus ini 1umah Sakit telah lalai dalam melakukan pemeriksaan
"7H 8 A76S terhadap pasien &caleg(. 3leh karena itu rumah sakit telah
melanggar5
a( Pasal )B0 K+"P,
*iap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada
orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan
kerugian itu mengganti kerugian. b( Pasal )BB K+"P,
Perdata menyebutkan setiap orang bertanggung jawab tidak saja
untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk
kerugian yang disebabkan karena kelalaian 8 kurang hati-hati
c( Pasal )BB K+"P,
Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang
disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian
yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi
tanggungannya.
Jaleg memiliki alasan-alasan gugatan yang kuat untuk menuntut rumah
sakit ?. salah satunya yaitu dengan mengemukakan hasil pemeriksaan
"7H 8A76S 6ari rumah sakit .
asus (
y. S.A umur )< tahun, pada tanggal < 3ktober )
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
31/43
diatasi dengan memberikan suntikan Jymadril /,0 ml, di samping itu
korban diberi minum air gula, tetapi pasien tetap muntah-muntah sehingga
bidan memutuskan untuk dibawa ke 1umah Sakit yang prasarananya lebih
lengkap yang jaraknya dari rumah #idan S cukup jauh, namun nyawa
pasien tidak bisa ditolong lagi.
A. Pertan)aan
). Apakah bidan bertindak sesuai dengan kompetensinya$ >elaskan alasan
hukumnyaL
. +paya bidan dalam mengatasi anafilaktik syok, apakah sudah sesuai
dengan S3P$ jelaskanL
. *erhadap kasus di atas, untuk antisipasi, langkah-langkah apa yang
perlu dilakukan oleh #idan S$
9. #agaimana sikap yang harus diambil oleh organisasi profesi &7#7(,
terhadap kasus ini $ jelaskan secara prosedural langkah-langkah
hukum dan argumentasinyaL
0. *erhadap kasus di atas dapat digugat di ranah hukum apa saja$ dan
jelaskan syarat-syarat atau unsur-unsur yang harus dipenuhi agar
gugatan dikabulkan.
B.
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
32/43
d. #idan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, tanggap tehadap
budaya setempat selama persalinan, memimpin suatu persalinan
yang bersih dan aman, menangani situasi kegawatdaruratan tertentu
untuk mengoptimalkan kesehatan wanita dan bayi baru lahir.
e. #idan dapat memberikan asuhan pada ibu nifas dan menyusui yang
bermutu tinggi serta tanggap terhadap budaya setempat.
f. #idan memberikan asuhan yang bermutu tinggi dan komprehensif
pada bayi baru lahir #F( sehat sampai usia ) bulan.
g. #idan memberikan asuhan yang brmutu tinggi dan komprehensif
pada bayi dan balita sehat.
h. #idan memberikan asuhan yang brmutu tinggi dan komprehensif
pada keluarga dan kelompok.i. #idan mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada wanita8 ibu
dengan ganguan sistem reproduksi.
6ari < kompetensi bidan jelas tampak bahwa pasien yang datang ke rumah
bidan dengan mengeluhkan haid yang terlalu banyak keluar darah bukan
merupakan kewenangan seorang bidan. "al ini sesuai dengan Permenkes
o. )9B9 tahun /)/ tentang i@in dan penyelenggaraan praktik bidan
kewenangan yang dimiliki bidan meliputi kewenangan normal,
kewenangan dalam menjalankan program pemerintah, serta kewenangan
bidan dalam menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter.
>ika dilihat dari standar pelayanan kebidanan yaitu 5
Standar ) 5 Persiapan untuk kehidupan keluarga sehat
Standar 5 Pencatatan dan pelaporan
Standar 5 7dentifikasi ibu hamil
Standar 9 5 Pemeriksaan dan pemantauan antenatal
Standar 0 5 Palpasi abdominal
Standar B 5 Pengelolaan anemia pada kehamilan
Standar E 5 Pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan
Standar = 5 Persiapan persalinan
Standar < 5 Asuhan persalinan kala satu
Standar )/ 5 Persalinan kala dua yang aman
Standar )) 5 Penatalaksanaan aktif persalinan kala 777
32
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
33/43
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
34/43
pemeriksaan fisik yang menyeluruh, dan ditambah dengan
pemeriksaan penunjang seperti pengukuran kadar "emoglobin.
S3P yang benar tentang anafilaktik syok yang seharusnya dilakukan
bidan yaitu 5
a. Penanganan +tama dan segera 5
)( "entikan pemberian obat 8 antigen penyebab.
( #aringkan penderita dengan posisi tungkai lebih tinggi dari
kepala.
( #erikan Adrenalin ) 5 )/// & ) mg8ml (
Segera secara 7M pada otot deltoideus, dengan dosis /, I /,0
ml &anak 5 /,/) ml8kgbb(, dapat diulang tiap lima menit, pada
tempat suntikan atau sengatan dapat diberikan /,) I /, ml.
Pemberian adrenalin 7H apabila terjadi tidak ada respon pada
pemberian secara 7M, atau terjadi kegagalan sirkulasi dan syok,
dengan dosis & dewasa( 5 /,0 ml adrenalin ) 5 )/// & ) mg 8 ml
diencerkan dalam )/ ml larutan garam faali dan diberikan
selama )/ menit.
9( #ebaskan jalan napas dan awasi ital sign & *ensi, adi,
1espirasi ( sampai syok teratasi.0( Pasang infus dengan larutan 4lukosa faali bila tekanan darah
systole kurang dari )// mm"g.
B( Pemberian oksigen 0-)/ F8menit
E( #ila diperlukan rujuk pasien ke 1S+ terdekat dengan
pengawasan tenaga medis.
b. Penanganan *ambahan 5
)( Pemberian Antihistamin 5
6ifenhidramin injeksi 0/ mg, dapat diberikan bila timbul
urtikaria.
( Pemberian Kortikosteroid 5
"ydrokortison inj E I )/ mg 8 kg ##, dilanjutkan 0 mg 8 kg ##
setiap B jam atau deksametason -B mg8kgbb. untuk mencegah
reaksi berulang. Antihistamin dan Kortikosteroid tidak untuk
mengatasi syok anafilaktik.
( Pemberian Aminofilin 7H, 9-E mg8kgbb selama )/-/ menit bila
terjadi tanda I tanda bronkospasme, dapat diikuti dengan infuse
34
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
35/43
/,B mg 8kgbb8jam, atau brokodilatator aerosol &terbutalin,
salbutamol(.
c. Penanganan penunjang 5
)( *enangkan penderita, istirahat dan hindarkan pemanasan.
( Pantau tanda-tanda ital secara ketat sedikitnya pada jam
pertama
. Fangkah-langkah yang diperlukan oleh bidan S yaitu mempersiapkan
kelengkapan administrasi pasien secara lengkap, mempersiapkan
dokumen pasien baik itu rekam medis secara lengkap sesuai dengan
prosedur yang telah diberikan mulai dari anamnesis, pemeriksaan dll,
informed consent atas tindakan yang dilakukan bidan kepada pasien.
Melaporkan kepada 7#7 atas kejadian yang terjadi, dan meminta
bantuan kepada 7#7 apabila terjadi gugatan nantinya.
9. Sikap yang harus diambil oleh organisasi profesi 7#7 yaitu 5
a. ?ang pertama pihak organisasi 7#7 melakukan pengecekan apakah
bidan S telah terdaftar sebagai anggota 7#7
b. Melakukan pengecekan dokumen administrasi bidan S apakah S7#
dan S7P# nya masih berlaku atau tidak
6alam organisasi profesi kebidanan terdapat Majelis
Pertimbangan 2tika #idan &MP2#( dan Majelis Pembelaan Anggota
&MPA(
MP2# secara internal memberikan saran, pendapat, dan buah
pikiran tentang masalah pelik yang sedang dihadapi, khususnya yang
menyangkut pelaksanaan kode etik bidan dan pembelaan anggota.
MP2# dan MPA, bertugas mengkaji, menangani dan
mendampingi anggota yang mengalami permasalahan dan praktik
kebidanan serta masalah hukum.
*ugas dan wewenang MPA dan MP2# adalah memberikan
bimbingan dan pembinaan serta pengawasan etik profesi, meneliti dan
menentukan adanya kesalahan atau kelalaian bidan dalam memberikan
pelayanan.
c. Kasus bidan S merupakan salah satu pelanggran etik profesi, oleh
karena itu 7#7 melalui MPA dan MP2# melakukan penilaian terlebih
35
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
36/43
dahulu apakah bidan tersebut telah benar-benar melakukan kesalahan.
Apabila menurut penilaian MPA dan MP2# kesalahan atau kelalaian
tersebut terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian bidan,
dan bidan tersebut telah melakukan tugasnya sesuai dengan standar
profesi, maka 7#7 melalui MPA wajib memberikan bantuan hukum
kepada bidan tersebut dalam menghadapi tuntutan atau gugatan di
pengadilan
d. >ika kasus bidan S sampai ke tindak pidana yang telah masuk ke
pengadilan, semua tergantung kepada pertimbangan hakim yang
menangani kasus tersebut untuk menentukan apakah kasus yang
ditanganinya termasuk kedalam malpraktek atau tidak. Atau apakah si pelaku dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana atau tidak
0. Kasus pada bidan S dapat digugat dalam ranah hukum perdata, pidana,
dan tata usaha negara.
"ukum perdata karena merupakan kelalaian yang merugikan pasien
dan menyebabkan ketidakpuasan pada keluarga pasien. "ukum pidana
karena telah menghilangkan nyawa seseorang dan ini melanggar pasal
0< K+"P, dan hukum perdata karena telah melanggar S3P yang ada
dan apabila dijatuhkan sanksi surat ijin praktik bisa dicabut.
Syarat agar gugatan dikabulkan pada hukum perdata 5
S)arat ="rmil
Syarat formal dari suatu gugatan, dapat dirinci sebagai berikut 5
a. Tem'at #an tanggal 'em5uatan surat gugatan
dalam surat gugatan biasanya disebutkan secara tegas tempat dimana
gugatan itu dibuat. Misalnya apakah gugatan dibuat di tempat domicili
penggugat atau di tempat kuasanya. Selanjutnya disebutkan tanggal,
bulan dan tahun pembuatan gugatan itu. *anggal yang termuat pada
kanan atas surat gugatan itu hendaklah sama dengan tanggal yang
dimuat pada materai surat gugatan. Apabila terdapat perbedaan
tanggal, maka tanggal pada materai yang dianggap benar.
5. Materai
dalam prakteknya, surat gugatan wajib diberi materai secukupnya.
Suatu surat gugatan yang tidak dideri materai bukan berarti batal,
36
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
37/43
tetapi akan dikembalikan untuk diberi materai. Pada materai itu
kemudian diberi tanggal, bulan dan tahun pembuatan atau
didaftarkannya gugatan itu di Kepaniteraan Perdata Pengadilan
egeri.
6. Tan#a Tangan
*anda tangan (handtekening) dalam Surat 4ugatan merupakan syarat
formil sebagaimana ditegaskan oleh Pasal ))= ayat &)( "71, bahwa
bentuk surat permohonan ditandatangani penggugat atau kuasanya.
Menurut Pasal St. )empol selanjutnya dilegalisir di pejabat yang
berwenang N misalnya Jamat, otaris, Panitera N, namun bukan hal
yang 7mperatif mengakibatkan (rechts gevolg) gugatan menjadi
cacat hukum secara formil, sebagaimana tertuang dalam Putusan
Mahkamah Agung o. EB< K8Sip8)
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
38/43
Atau ada kalanya kedudukan sebagai penggugat atau tergugat itu
dilakukan oleh cabang dari badan hukum itu, maka harus secara jelas
disebutkan mengenai identitas badan hukum itu.
Penyebutan identitas para pihak dalam gugatan. Penyebutan ini
merupakan syarat mutlak (absolute) keabsahan Surat 4ugatan, yang
apabila tidak dicamtumkan berimplikasi pada gugatan cacat hukum.
Fandasarn yuridis keharusan pencamtuman identitas adalah untuk
penyampaian panggilan dan pemberitahuan.
5. Dasar2#asar gugatan 7=un#amentum Peten#i$P"sita8
6asar gugatan & grondslag van de lis ( adalah landasan pemeriksaan
dan penyelesaian perkara yang wajib dibuktikan oleh Penggugat
sebagaimana yang digariskan oleh Pasal )=B0 K+" Perdata dan Pasal
)B "71, yang menegaskan bahwa, setiap orang yang mendalilkan
suatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak
orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut.
Mengenai 6asar 4ugatan, muncul dua teori5 ertama, Substantierings
*heori. *eori ini mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya
merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi
juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum
yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebutO dan
!edua, 7ndiidualisering *heori. *eori ini menjelaskan bahwa
peristiwa hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas
memperlihatkan hubungan hukum (rechtsverhouding) yang menjadi
dasar gugatan. amun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah
terjadinya hubungan hukum, karena itu dapat diajukan berikutnyadalam proses pemeriksaan. "al ini sesuai dengan Putusan Mahkamah
Agung o. 09E K8Sep8)
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
39/43
9(. +raian Kerugian
0(. "ubungan Posita 6engan Petitum.
6. Petitum
6alam Pasal = omor 1#g disebutkan bahwa petitum adalah apa
yang diminta atau diharapkan oleh penggugat agar diputuskan oleh
hakim dalam persidangan. *untutan ini akan terjawab di dalam amar
putusan. 3leh karena itu petitum harus dirumuskan secara jelas,
singkat dan padat sebab tuntutan yang tidak jelas maksudnya dapat
mengakibatkan tidak diterima atau ditolaknya tuntutan tersebut oleh
hakim. 6isamping itu petitum harus berdasarkan hukum dan harus
didukung pula oleh posita. Posita yang tidak didukung oleh petitum
akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan, sedangkan petitum
yang tidak sesuai dengan posita maka akibatnya tuntutan ditolak oleh
hakim.
6alam praktek peradilan, petitum dapat terbagi ke dalam tiga bagian
yaitu5
)(. Petitum PrimerO
Petitum ini merupakan tuntutan yang sebenarnya atau apa yang
diminta oleh penggugat sebagaimana yang dijelaskan dalam posita.
"akim tidak boleh mengabulkan lebih dari apa yang diminta atau
dituntut.
(. Petitum *ambahanO
Merupakan tuntutan pelengkap dari pada tuntutan primer.
#iasanya dapat berupa5
•
*untutan agar tergugat membayar biaya perkaraO
• *untutan uitoerbaar bij oorraad, yaitu tuntutan agar putusan
dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada
perlawanan, banding dan kasasiO
• *untutan proisionil, yaitu hal yang dimintakan oleh penggugat
agar dilaksanakan tindakan sementara yang sangat mendesak sebelum
putusan akhir diucapkanO
• *untutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga muratoirO
39
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
40/43
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
41/43
BAB III
PENUTUP
A. esim'ulan
Seiring dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, arus
informasi yang mudah diakses dan meningkatnya kesadaran hukum
masyarakat, tentunya dibutuhkan keterampilan tenaga kesehatan yang
berkompeten dibidangnya. Sekaligus memahami bagaimana caranya
menangani sebuah kasus hukum baik yang dialami oleh perorangan,
sekelompok orang, maupun yang terkait dengan instansi pelayanan
kesehatan.Penanganan kasus hukum bidang kesehatan tidak akan terlepas
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga seorang
tenaga kesehatan mampu memilah dan memilih serta mampu memandang
sebuah kasus secara objektif agar tidak terjerat dalam kasus hukum
dibidang kesehatan.
*enaga Kesehatan seperti bidan dalam memberikan pelayanan
kesehatan selalu berpegang teguh kepada standar pelayanan kebidanan,
wewenang bidan sesuai Permenkes )9B9 tahun /)/, serta tidak
melanggar kode etik profesi.
*indakan yang dilakukan tenaga kesehatn kepada pasien
disesuaikan dengan S3P yang terstandar. #ertindak dalam memberikan
pelayanan dalam siklus kehidupan wanita berpegang kepada aturan
perundang-undangan yang berlaku sehingga bisa memilah dan memilih
tindakan apa yang menjadi kompetensi8wewenang seorang tenaga
kesehatan, agar tidak mendapatkan kasus hukum atas kelalaian, kesalahan,
ataupun gugatan dari pasien. 3rganisasi profesi tidak akan lepas tangan
terhadap anggota profesinya. amun, organisasi selalu akan memantau
dan melakukan audit kepada anggotanya yang berpraktik.
B. Saran
41
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
42/43
Sebagai tenaga kesehatan baik yang bekerja di pelayanan primer,
sekunder, dan tertier selain memiliki kompetensi dan pengetahuan
dibidangnya, hendaknya juga memiliki kemampuan dan pemahaman yang
lebih dalam tentang aturan yang mengatur tugas pokok dan fungsinya yang
telah banyak dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
DA=TAR PUSTAA
42
-
8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123
43/43