TUGAS AKHIR
PERANAN ETIKA KOMUNIKASI DAN INFORMASI DALAM KANTOR
UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA BPJS
KETENAGAKERJAAN KANTOR WILAYAH MEDAN
OLEH :
WULANDARI SYAHFITRI
152103051
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Pendidikan Pada Program Studi Diploma III
PROGRAM STUDI DIPLOMA III KESEKRETARIATAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2018
Universitas Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara
i
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta kesempatan bagi penulis sehingga
tersampaikan kepada Rasulullah SAW. Adapun Tugas Akhir ini berjudul
“Peranan Etika Komunikasi dan Informasi Dalam Kantor Untuk
Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor
Wilayah Medan”.
Penulisan Tugas Akhir ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan
pengetahuan penulis khususnya mengenai masalah yang diangkat dalam
penelitian ini. Selain itu, penelititan ini dilakukan guna memenuhi salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Jurusan D3 Kesekretariatan pada
Universitas Sumatera Utara.
Dalam penulisan tugas akhir ini hingga selesai, banyak pihak yang terlibat
dari penulisan tugas akhir ini. Karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih
kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Ramli SE, MS, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Sumatera Utara.
2. Ibu Dra. Marhayanie, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III
Kesekretariatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
3. Ibu Inneke Qamariah, SE., M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Diploma
III Kesekretariatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera
Utara.
Universitas Sumatera Utara
ii
4. Ibu Yasmin Chairunisa Muchtar, SP., MBA., selaku Dosen Pembimbing
yang selalu memberikan saran-saran serta bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Drs. Raja Bongsu Hutagalung, M.Si., selaku penguji saya.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sumatera Utara.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda, Muhammad
Irwansyah tercinta dan Ibunda Yusna tercinta, yang telah memberikan
segalanya kepada penulis, dari kasih sayang, perhatian, pengorbanan,
dorongan semangat serta doa tiada henti kepada penulis dengan tulus dan
ikhlas.
8. Teruntuk adik-adik saya Fikri dan Ica. Terima kasih karena selalu
mendukung penulis.
9. Untuk para bunga, Ruri, Vanissa, Indi, Tasya, Risya dan Ami, terima kasih
atas segala dukungannya untuk penulis.
Penulis menyadari tugas akhir ini jauh dari sempurna karena keterbatasan
kemampuan penulis. Akhir kata penulis berharap agar tugas akhir ini bermanfaat
bagi para pembaca. Aamiin
Medan, 2018
Penulis
Wulandari Syahfitri
NIM: 152103051
Universitas Sumatera Utara
iii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ............................................................................. i
DAFTAR ISI ............................................................................................ iii
DAFTAR TABEL.................................................................................... v
DAFTAR GAMBAR ............................................................................... vi
DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................... vii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah.............................................................. 6
1.3 Tujuan Penelitian ............................................................... 6
1.4 Manfaat Penelitian ............................................................. 6
1.5 Jadwal Kegiatan ................................................................. 6
1.6 Sistematika Penulisan ........................................................ 7
BAB II PROFIL PERUSAHAAN
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan .............................................. 9
2.2 Visi dan Misi .................................................................... 11
2.3 Struktur Organisasi ........................................................... 12
2.4 Job Description................................................................. 13
2.5 Jaringan Usaha Terkini ..................................................... 17
2.6 Kinerja Usaha Terkini ...................................................... 29
2.7 Rencana Kegiatan ............................................................. 30
BAB III PEMBAHASAN
3.1 Pengertian Etika, Etiket dan Moral
3.1.1 Pengertian Etika ....................................................... 31
3.1.2 Pengertian Etiket ..................................................... 32
3.1.3 Pengertian Moral ..................................................... 33
3.2 Pengertian Komunikasi Kantor
3.2.1 Etika Komunikasi Kantor ........................................ 35
3.2.2 Pentingnya Etika Komunikasi Dalam Kantor ......... 36
3.3 Prinsip-Prinsip Yang Mempengaruhi Kelancaran Dalam
Penerapan Etika Komunikasi dan Informasi
3.3.1 Pelaksanaan Etika Komunikasi dan Informasi Pada
BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah .................. 39
3.3.2 Prinsip-Prinsip yang Mempengaruhi Kelancaran Da-
lam Penerapan Etika Komunikasi dan Informasi .... 42
3.3.3 Peranan Etika Komunikasi Dan Informasi Pada
BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Medan ...... 44
3.4 Hasil Penelitian
3.4.1 Metode Penelitian ..................................................... 45
Universitas Sumatera Utara
iv
3.5 Karakteristik Responden
3.5.1 Crosstab Jenis Kelamin dan Usia ............................. 46
3.5.2 Crosstab Jenis Kelamin dan Pendidikan .................. 47
3.5.3 Crosstab Jenis Kelamin dan Masa Kerja .................. 47
3.6 Distribusi Jawaban Variabel
3.6.1 Frequency Jawaban Responden Variabel X (Etika
Komunikasi dan Informasi) ....................................... 48
3.6.2 Frequency Jawaban Responden Variabel Y (Kinerja
Pegawai) .................................................................... 50
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan ........................................................................ 52
4.2 Saran .................................................................................. 52
DAFTAR PUSTAKA .............................................................................. 54
LAMPIRAN ............................................................................................. 55
Universitas Sumatera Utara
v
DAFTAR TABEL
No. Tabel Judul Halaman
2.1 Tingkat Risiko Kecelakaan Lingkungan Kerja .................................. 18
2.2 Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja................................................... 19
2.3 Jaminan Hari Tua ............................................................................... 22
2.4 Iuran dan Tata Cara Bayar ................................................................. 23
3.1 Crosstab Jenis Kelamin dan Usia ...................................................... 46
3.2 Crosstab Jenis Kelamin dan Pendidikan ............................................ 47
3.3 Crosstab Jenis Kelamin dan Masa Kerja ........................................... 47
3.4 Frequency Jawaban Responden Variabel X (Etika Komunikasi dan
Informasi) ........................................................................................... 48
3.5 Frequency Jawaban Responden Variabel Y (Kinerja Pegawai) ........ 50
Universitas Sumatera Utara
vi
DAFTAR GAMBAR
No. Gambar Judul Halaman
2.1 Struktur Oganisasi BPJS Ketenagakerjaan ..................................... 12
Universitas Sumatera Utara
vii
DAFTAR LAMPIRAN
No. Lampiran Judul Halaman
1. Surat Riset ............................................................................................ 55
Universitas Sumatera Utara
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Fenomena yang terjadi dengan kehadiran arus globalisasi menyebabkan
terjadinya berbagai perubahan lingkungan strategis pada tingkat regional, nasional
dan internasional yang telah dipicu oleh arus perkembangan dan kemajuan dalam
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia merupakan suatu
faktor yang pendukung yang sangat mempengaruhi sebuah perusahaan. Pada
dasarnya sumber daya manusia dan perusahaan mempunyai satu kesatuan yang
saling membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia
merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan. Seorang pegawai yang memiliki
kinerja (hasil kerja) yang tinggi dan baik dapat menunjang tercapainya tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
Pada dasarnya kinerja karyawan merupakan hasil proses yang kompleks,
dan dipengaruhi oleh faktor-faktor baik berasal dari faktor internal maupun
eksternal. Kinerja pegawai menjadi penilaian bagi perusahaan dalam meraih
prestasi kerja bagi pegawai, serta berhubungan dengan pencapaian tujuan
perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang. Kinerja karyawan yang baik
adalah harapan setiap perusahaan yang memperkerjakan pegawai tersebut. Jika
kinerja pegawai baik maka kinerja perusahaan pun menjadi baik. Jadi kinerja
merupakan hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama
periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai
Universitas Sumatera Utara
2
kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang
telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama.
Komunikasi dalam perusahaan mengajak semua anggota perusahaan
peduli untuk melakukan interaksi denngan sesama anggota dengan pihak luar.
Kegiatan komunikasi mempunyai peranan yang penting dalam memperlancar
kinerja kegiatan perusahaan secara intern dan ekstern dalam mencapai tujuan
secara efisien dan efektif. Etika dalam berkomunikasi sangatlah diperlukan guna
meningkatkan kinerja karyawan.
Dalam suatu kantor penerapan etika komunikasi dibutuhkan untuk semua
bentuk kegiatan kerja. Etika komunikasi yakni etika komunikasi yang terjadi dan
berlangsung dalam kantor (office communication). Dengan terciptanya etika
komunikasi timbal balik yang baik antara pimpinan dan karyawan, akan
menimbulkan produktivitas kerja yang baik. Dengan kata lain tanpa adanya
komunikasi, maka pekerjaan kantor akan menjadi tidak sesuai dengan rencana
yang sudah ditetapkan sehingga tujuan-tujuan yang diharapkan tidak akan
tercapai.
Seorang manajer kantor harus dapat menerapkan etika komunikasi secara
efektif dengan semua pegawai kantor baik secara horizontal maupun secara
vertical atau secara diagonal. Pengurusan informasi atau information handling
yakni penyampaian dan penerimaan berita, akan dapat berjalan dengan baik bila
dalam kantor itu terdapat komunikasi yang efektif dan efesien. Komunikasi itu
akan menciptakan iklim kerja kantor yang sehat dan terbuka. Hal ini sangat
penting guna meningkatkan kreativitas dan dedikasi para pegawai kantor. Etika
Universitas Sumatera Utara
3
komunikasi kantor merupakan suatu rangkuman istilah yang mempunyai
pengertian tersendiri. Etika berarti norma, nilai, kaidah atau ukuran tingkah laku
yang baik. Dengan demikian etika komunikasi kantor adalah norma, ukuran yang
berlaku dalam proses penyampaian keterangan yang berlangsung dalam suatu
kantor.
Pada dasarnya komunikasi kantor dapat berlangsung secara lisan maupun
tulisan. Secara lisan, dapat terjadi secara langsung (tatap muka atau face to face)
tanpa melalui perantara. Setiap individu berusaha menetapkan berbagai sikap dan
pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu atau apa yang
seharusnya dijalankan individu, dan apa tindakan yang seharusnya dilakukan.
Secara tidak langsung komunikasi juga dapat dilakukan melalui suatu perantara
dengan media misalnya komunikasi melalui telepon, internet sebagai komunikasi
jarak jauh untuk menjalin kerjasama para pegawai di kantor yang dapat
memperlancar proses kerja antar sesama pegawai dan juga dapat dilakukan
dengan komunikasi secara tertulis misalnya surat menyurat. Etika komunikasi
dalam kantor perlu diperhatikan agar tidak terjadi suatu prasangka buruk yang
dapat mengakibatkan dampak negative terhadap pegawai lainnya. Contohnya,
setiap pegawai tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kurang enak didengar
yang bisa membuat perasaan orang lain menjadi tersinggung. Dengan demikian
etika komunikasi memegang peranan penting dalam melakukan hubungan kerja
dalam kantor.
Etika merupakan syarat mutlak dalam hubungan antar pegawai. Setiap
pegawai kantor dalam menjalankan tata hubungan kantor harus mempunyai:
Universitas Sumatera Utara
4
norma kesusilaan, norma kesopanan dalam segala segi kehidupan dan
tindakannya, budi pekerti yang baik. Etika menjadi dasar atau pedoman bagi
setiap pegawai yang akan melakukan interaksi dalam berkomunikasi. Dapat
dikatakan bahwa etika memberi pandangan orientasi bagaimana seseorang
menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan dalam dunia kerja di kantor. Etika
membantu pegawai untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam
menjalani perannya masing-masing sehingga dalam melakukan komunikasi dapat
membentuk perilaku yang baik.
Informasi adalah sekumpulan data/ fakta yang diorganisasi atau diolah
dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima. Data yang telah
diolah menjadi sesuatu yang berguna bagi si penerima maksudnya yaitu dapat
memberikan keterangan atau pengetahuan. Dengan demikian yang menjadi
sumber informasi adalah data. Informasi dapat juga dikatakan sebuah pengetahuan
yang diperoleh dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi.
Fenomena yang terjadi berdasarkan penelitian dari penulis pada BPJS
Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Medan ini biasanya para karyawan di setiap
bidangnya akan mengerjakan tugas-tugas yang berbeda namun saling
berkesinambungan. Untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut, sangat penting
bagi karyawan bekerja sama antar para karyawan di bidang satu dengan bidang
lainnya. Untuk itu, jalinan komunikasi yang baik sangat diperlukan bagi setiap
karyawan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Medan untuk mencapai target-
target yang harus dicapai serta informasi yang di berikan dapat diterima dengan
baik oleh karyawan. sama halnya ketika karyawan ingin menyampaikan keluhan
Universitas Sumatera Utara
5
ataupun pendapat saat rapat umum berlangsung. Biasanya beberapa karyawan
lebih memilih untuk mengurungkan niatnya untuk menyampaikan pendapat atau
pun keluhan yang menyangkut orang lain, karena adanya rasa segan antara
karyawan dengan atasannya.
Untuk itu, para kepala bidang maupun kepala kantor cabang BPJS
Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Medan, sebaiknya menjalin komunikasi dan
informasi di dalam kantor dengan baik sehingga karyawan dapat menyampaikan
gagasan dan keluhan yang ingin diutarakan oleh masing-masing karyawan namun
tetap dengan etika yang baik, sedangkan informasi yang didapat harus lancar,
apabila informasi terhambat maka dapat berdampak kepada kinerja pegawai. Di
dalam bidang pelayanan pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Medan
terdapat masalah informasi yang didapatkan oleh para pegawai terhadap peserta
seperti kurangnya informasi yang didapatkan kepada peserta sehingga berdampak
ke karyawan lainnya dan kinerja mereka tidak dapat maksimal karena tanpa
adanya informasi yang lengkap para karyawan tersebut tidak dapat menuntaskan
pekerjaannya dan ini sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
Berdasarkan penjelasan di atas penulis menyajikan tugas akhir dengan
judul “Peranan Etika Komunikasi Dan Informasi Dalam Kantor Untuk
Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah
Medan”
Universitas Sumatera Utara
6
1.2. Rumusan Masalah
Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah
”Bagaimana Penerapan Etika Komunikasi dan Informasi dalam kantor BPJS
Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Medan?”.
1.3. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan etika
komunikasi dan informasi yang dilakukan pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor
Wilayah Medan.
1.4. Manfaat Penelitian :
1. Sebagai bahan masukan pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah
Medan,untuk mengolah system komunikasi dan informasi yang aktif
serta penerapan etika dalam kantor.
2. Bagi Penulis bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan
khususnya mengenai penerapan etika komunikasi dalam kantor.
3. Sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang
berhubungan dengan penerapan etika komunikasi kantor.
4. Hasil penelitian ini juga dapat dipergunakan oleh masyarakat sebagai
bahan masukan atau informasi yang mungkin dapat berguna di bidang
etika komunikasi dan informasi.
1.5. Jadwal Kegiatan
Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis membuat jadwal kegiatan,
gunanya agar waktu yang diperlukan dapat dibagi-bagi dengan teratur, supaya
penulisan tugas akhir ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
Universitas Sumatera Utara
7
Adapun jadwal kegiatan penulis dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini :
Tabel 1.1
Jadwal Penelitian dan Penyusunan Tugas Akhir
No Kegiatan Juni Juli Agustus September
III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1. Persia-
pan
2. Pengum-
pulan
Data
3. Penuli-
san
Sumber: Penulis (2018)
1.6. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini
dapat diuraikan sebagai berikut:
BAB I: PENDAHULUAN
Menjelaskan secara ringkas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan
Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta memaparkan Rencana
Penulisan Yang terdiri dari Jadwal kegiatan/penelitian dan Sistematika
Penulisan.
BAB II: PROFIL PERUSAHAAN
Memaparkan secara ringkas mengenai Sejarah Ringkas, Struktur
Organisasi, Job Description, Jenis Usaha/Kegiatan, Kinerja Usaha
Terkini, dan Rencana Kegiatan Perusahaan.
BAB III: PEMBAHASAN
Membahas tentang penelitian yang dilakukan penulis berkaitan dengan
Peranan Etika Komunikasi Dan Informasi Dalam Kantor Untuk
Universitas Sumatera Utara
8
Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor
Wilayah Medan.
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN
Memaparkan kesimpulan dan saran terhadap Peranan Etika Komunikasi
dan Informasi Dalam Kantor Untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada
BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Medan.
Universitas Sumatera Utara
9
BAB II
PROFIL PERUSAHAAN
2.1. Sejarah Singkat BPJS Ketenagakerjaan
Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang
panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja.
Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang
pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP
No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang
pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU
No.14/1969 tentang pokok-pokok Tenaga Kerja.
Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin
transparan. Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut
landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun
1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial
tenaga kerja (ASTEK), dimana setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan
BUMN diwajibkan untuk mengikuti program ASTEK. Terbitnya PP No.34/1977
tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek. Tonggak
penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT
Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program
Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal
bagi tenaga kerja dan keluarganya dengan memberikan kepastian berlangsungnya
Universitas Sumatera Utara
10
arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya
penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial. Selanjutnya pada akhir tahun 2004,
Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD
1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: “Negara
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.
Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja
sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun dalam
bekerja. Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1
Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT
Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan
program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan
penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.
Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS
Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan
sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat
dinikmati oleh pekerja dan keluarganya. Kini dengan sistem penyelenggaraan
yang semakin maju, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan
manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi
Universitas Sumatera Utara
11
penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan
masyarakat Indonesia.
2.2. Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan
Visi
Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kebanggaan Bangsa, yang
Amanah, Bertata kelola Baik serta Unggul dalam Operasional dan
Pelayanan.
Misi
Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan
berkomitmen Untuk:
1. Melindungi dan Menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja
3. Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional.
2.3. Struktur Organisasi
Dalam menciptakan suasana kerja yang terorganisir secara sistematis dan
terpadu perlu adanya suatu rencana kerja dan pelaksanaan rencana kerja yang
terarah sehingga diperlukan struktur Organisasi yang jelas dan nyata. Berikut ini
adalah bagan struktur organisasi yang ada pada BPJS Ketenagakerjaan.
Universitas Sumatera Utara
12
STRUKTUR ORGANISASI BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR
WILAYAH MEDAN
Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Medan (2018)
Gambar 2.1
Struktur Oganisasi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Medan
Kepala Kantor
Cabang
Kepala
Bidang
Pemasaran
Penerima
Upah (PU)
Kepala Bidang
Pemasaran
Bukan
Penerima
Upah (BPU)
Kepala
Bidang
Pelayanan
Kepala
Bidang
Umum
& SDM
Kepala
Bidang
Keuangan
Relationship
Officer
Manajer
Kasus
Kecelakaan
Kerja
Penata
Madya
SDM
Penata
Madya
Keuangan
Penata Madya
Pemasaran
BPU
Marketing
Officer
Penata
Madya
Pelayanan
JKK-JKM
Penata
Madya
Umum
Penata
Muda
Keuangan
Penata Madya
Administrasi
BPU
Penata
Madya
Administrasi
PU
Penata
Madya
Kearsipan
Penata
Madya
Pelayanan
JHT-JP
Penata Madya
Kesejateraan
Peserta
Customer
Service
Staff
Umum
Sekretaris
Unit Kerja
Kacab
Petugas
Pemeriksa
Cabang
Penata Madya
Teknologi
Informasi
Jumlah Karyawan : 58 Orang
Universitas Sumatera Utara
13
2.4. Job Description
Berikut ini adalah bidang kerja dari setiap bagian pada Struktur Organisasi
BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Medan yang terdiri dari beberapa bagian
yang akan dijelaskan dibawah ini.
1. Kepala Kantor Cabang
Tugas dan tanggung jawabnya:
a. Menyusun dan memantau implementasi rencana kerja dan anggaran
tahunan Cabang kelas 1, guna menjaga efektivitas kerja dan efesiensi
biaya.
b. Mengendalikan kegiatan pengembangan kepesertaan formal dan
informal selaras dengan kebijakan wilayah, guna memastikan
tercapainya target pemasaran.
c. Memantau kegiatan pengelolaan peserta melalui program CRM di
Cabang kelas 1, guna memastikan tercapainya target peningkatan
iuran.
2. Kepala Pemasaran Informal Cabang
Tugas dan tanggung jawabnya:
a. Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bidang, untuk
menjaga efektivitas kerja dan efisiensi biaya di bidangnya.
b. Menyusun program pemasaran (dalam rangka pengembangan
kepesertaan) dan pengelolaan kepesertaan di kantor cabang selaras
dengan strategi pemasaran wilayah, sebagai acuan kegiatan
operasional.
Universitas Sumatera Utara
14
c. Mengkoordinasikan implementasi program pemasaran di bidang jasa
konstruksi dan sektor informal serta memantau tingkat pencapaian,
untuk memastikan target kepesertaan tercapai dengan efektif dan
efisien.
3. Kepala Pelayanan Cabang
Tugas dan tanggung jawabnya:
a. Mengkoordinasikan proses Penetapan Jaminan, guna memperoleh
besaran jaminan yang akurat.
b. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan bagi peserta, agar sesuai
dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
4. Kepala Umum dan SDM Cabang
Tugas dan tanggung jawabnya:
a. Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bidang SDM
& Umum, untuk menjaga efektivitas kerja dan efisiensi biaya di
bidangnya.
b. Mengelola pemenuhan kebutuhan SDM, guna memastikan
efektivitas penempatan di Cabang sesuai dengan spesifikasi jabatan.
c. Mengelola kegiatan pengembangan kompetensi pegawai, untuk
mendukung tercapainya standar kompetensi yang dipersyaratkan.
d. Mengelola kegiatan pengembangan kompetensi pegawai, untuk
mendukung tercapainya standar kompetensi yang dipersyaratkan.
Universitas Sumatera Utara
15
5. Kepala Keuangan dan TI
Tugas dan tanggung jawabnya:
a. Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bidang
Keuangan & TI Cabang kelas 1 Keuangan & TI, untuk menjaga
efektivitas kerja dan efisiensi biaya di bidang Keuangan & TI
Cabang Kelas 1 nya.
b. Mengkomplikasikan rencana anggaran tiap Unit kerja, untuk
memperoleh acuan dalam pengelolaan dana.
c. Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan, agar kegiatan
operasional cabang dapat berjalan lancar, efektif dan efisien.
d. Mengkomplikasikan rencana anggaran tiap Unit kerja, untuk
memperoleh acuan dalam pengelolaan dana.
6. Penata Madya Pemasaran Informasi-Khusus
Tugas dan tanggung jawabnya:
a. Melaksanakan kegiatan pemasaran (untuk mengembangkan
kepesertaan) dan pembinaan kepada peserta di sektor informal dan
jasa konstruksi.
b. Memberikan pelayanan dan menangani keluhan peserta dengan cepat
dan tepat, guna memastikan tercapainya target kepesertaan dan iuran
informal yang telah dibebankan dan untuk menjaga kepuasan
peserta.
Universitas Sumatera Utara
16
7. Penata Madya Pelayanan JHT-JK
Tugas dan tanggung jawabnya:
a. Melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung proses klaim
program JHT & JK
b. Menentukan besar klaim dan memproses klaim sesuai ketentuan
yang berlaku, guna memenuhi kewajiban pembayaran klaim kepada
peserta dengan tepat jumlah dan tepat waktu.
8. Penata Madya Teknologi Informasi (TI)
Tugas dan tanggung jawabnya:
a. Melaksanakan pengaturan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
hardware, software dan jejaring.
b. Mengelola database dan apikasi guna mengoptimalkan
pengoperasian perangkat sistem informasi untuk memberikan
pelayanan yang cepat dan akurat kepada peserta dan untuk
efektivitas kegiatan operasional.
9. Penata Madya Umum
Tugas dan tanggung jawabnya:
a. Mengkoordinasikan pemberian layanan umum dan penyediaan
barang/jasa sesuai kebutuhan.
b. Melaksanakan program komunikasi sesuai arahan, guna memberikan
dukungan optimal terhadap kelancaran operasional.
Universitas Sumatera Utara
17
10. Penata Madya Administrasi Informasi-Khusus
Tugas dan tanggung jawabnya:
a. Menghimpun data yang terkait dengan kegiatan pemasaran dan
administrasi kepesertaan informal khusus.
b. Menyiapkan sarana prasarana penunjang kegiatan pemasaran.
c. Melakukan pelayanan dokumen administrasi dan penghitungan besar
iuran serta denda (jika ada), guna menyediakan data yang akurat dan
dokumen yang lengkap untuk mendukung kelancaran kegiatan
pemasaran informal khusus.
11. Penata Madya Administrasi Pemasaran
Tugas dan tanggung jawabnya:
a. Menghimpun dan mengelola data yang terkait dengan kegiatan
pemasaran dan administrasi kepesertaan.
b. Melakukan pelayanan dokumen administrasi dan penghitungan besar
iuran serta denda (jika ada), guna menyediakan data yang akurat dan
dokumen yang lengkap untuk mendukung kelancaran kegiatan
pemasaran.
2.5. Jaringan Usaha Kegiatan
1. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Merupakan suatu program yang memberikan perlindungan atas risiko-
risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan
yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau
sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
Universitas Sumatera Utara
18
Untuk kecelakaan kerja yang terjadi sejak 1 Juli 2015, harus
diperhatikan adanya masa kadaluarsa klaim untuk mendapatkan manfaat.
Masa kadaluarsa klaim selama 2 (dua) tahun dihitung dari tanggal kejadian
kecelakaan. Perusahaan harus tertib melaporkan baik secara lisan (manual)
ataupun elektronik atas kejadian kecelakaan kepada BPJS Ketenagakerjaan
selambatnya 2 kali 24 jam setelah kejadian kecelakaan, dan perusahaan
segera minindaklanjuti lapora yang telah dibuat tersebut dengan
mengirimkan formulir kecelakaan kerja tahap I yang telah dilengkapi
dengan dokumen pendukung.
Tabel 2.1
Tingkat Risiko Kecelakaan Lingkungan Kerja
No. Tingkat Risiko Lingkungan Kerja Besaran
Persentase
1 Tingkat risiko sangat rendah 0,24 % dari
upah sebulan
2 Tingkat risiko rendah 0,54 % dari
upah sebulan
3 Tingkat risiko sedang
0.89 % dari
upah sebulan
4 Tingkat risiko tinggi 1,27 % dari
upah sebulan
5 Tingkat risiko sangat tinggi 1,74 % dari
upah sebulan Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Medan (2018)
Iuran dibayarkan oleh pemberi kerja yang dibayarkan (bagi peserta
penerima upah), tergantung pada tingkat risiko lingkungan kerja, yang
besarannya dievaluasi paling lama 2 (tahun) sekali, dan mengacu pada
tabel sebagai berikut.
Manfaat yang diberikan sebagai berikut.
Universitas Sumatera Utara
19
Tabel 2.2
Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja
No. Manfaat Keterangan
1. Pelayanan kesehatan (perawatan dan
pengobatan), antara lain:
1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan
3. rawat inap dengan kelas ruang perawatan
yang setara dengan kelas I RS pemerintah
4. perawatan intensif (HCU, ICCU, ICU);
5. penunjang diagnostic;
6. pengobatan dengan obat generik
(diutamakan) dan/atau obat bermerk (paten)
7. pelayanan khusus;
8. alat kesehatan dan implant
1. Pelayanan kesehatan
diberikan tanpa batasan
plafon sepanjang
sesuai kebutuhan
medis (medical need).
2. Pelayanan kesehatan
diberikan melalui
fasilitas kesehatan
yang telah bekerjasama
dengan BPJS
Ketenagakerjaan
(trauma center BPJS
Ketenagakerjaan).
a. Santunan Kecacatan
1. Cacat Sebagian Anatomis sebesar = %
sesuai tabel x 80 x upah sebulan.
2. Cacat Sebagian Fungsi = %
berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x
80 x upah sebulan.
3. Cacat Total Tetap = 70% x 80 x upah
sebulan.
1. Jenis dan besar
persentase kecacatan
dinyatakan oleh dokter
yang merawat atau
dokter penasehat yang
ditunjuk oleh
Kementerian
Ketenagakerjaan RI,
setelah peserta selesai
menjalani perawatan
dan pengobatan.
2. Santunan berbentuk uang, antara lain:
b. Penggantian biaya pengangkutan peserta
yang mengalami kecelakaan kerja, akibat
kerja, ke rumah sakit dan/atau kerumahnya,
termasuk biaya pertolongan pertama pada
kecelakaan.
1. Angkutan darat/sungai/danau diganti
maksimal Rp1.000.00
2. Angkutan laut diganti maksimal
Rp1.500.000
3. Angkutan udara diganti maksimal
Rp2.500.000
Perhitungan biaya
transportasi untuk
kasus kecelakaan kerja
menggunakan lebih
dari satu jenis
transportasi berhak atas
biaya maksimal dari
masing-masing
angkutan yang
digunakan dan diganti
sesuai bukti/kuitansi.
c. Sementara Tidak Mampu Bekerja
(STMB), dengan perincian penggantian,
sebagai berikut:
1. 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar
100% dari upah.
2. 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar
75% dari upah.
Dibayarkan kepada
pemberi kerja (sebagai
pengganti upah yang
diberikan kepada
tenaga kerja) selama
peserta tidak mampu
bekerja sampai peserta
Universitas Sumatera Utara
20
Lanjutan Tabel 2.2 Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja
3. 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya
diberikan sebesar 50% dari upah.
d. Santunan kematian dan biaya
pemakaman
1. Biaya Pemakaman Rp3.000.000,
2. Santunan berkala selama 24 bulan yang
dapat dibayar sekaligus= 24 x
Rp200.000,- = Rp4.800.000,-.
bekerja sampai peserta
dinyatakan sembuh
atau cacat sebagian
anatomis atau cacat
sebagian fungsi.
-
3. Program Kembali Bekerja (Return to Work)
berupa pendampingan kepada peserta yang
mengalami kecelakaan kerja dan penyakit
akibat kerja yang berpotensi mengalami
kecacatan, mulai dari peserta masuk perawatan
di rumah sakit sampai peserta tersebut dapat
kembali bekerja.
-
4. Kegiatan Promotif dan Preventif untuk
mendukung terwujudnya keselamatan dan
kesehatan kerja sehingga dapat menurunkan
angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat
kerja.
-
5. Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese)
dan/atau alat ganti (prothese) bagi Peserta yang
anggota badannya hilang atau tidak berfungsi
akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus
dengan patokan harga yang ditetapkan oleh
Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum
Pemerintah ditambah 40% (empat puluh
persen) dari harga tersebut serta biaya
rehabilitasi medik.
-
6. Beasiswa pendidikan anak bagi setiap peserta
yang meninggal dunia atau mengalami cacat
total tetap akibat kecelakaan kerja sebesar
Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk
setiap peserta.
-
7. Terdapat masa kadaluarsa klaim 2 tahun sejak
kecelakaan terjadi dan tidak dilaporkan oleh
perusahaan.
-
Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Medan (2018)
Universitas Sumatera Utara
21
1. Program Jaminan Kematian (JK)
Program yang memberikan manfaat berupa uang tunai yang diberikan
kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia saat kepesertaan aktif
bukan akibat kecelakaan kerja.
a. Manfaat
1. Santunan sekaligus sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua
ratus ribu rupiah).
2. Santunan berkala selama 24 Bulan, dengan rincian 24 x
Rp200.000,00 = Rp4.800.000(empat juta delapan ratus ribu rupiah)
yang dibayar sekaligus.
3. Biaya Pemakaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
4. Bantuan Beasiswa bagi satu orang anak dari peserta yang telah
memasuki masa iur paling singkat 5(lima) tahun sebesar Rp
12.000.000 (dua belas juta rupiah) Total manfaat keseluruhan
manfaat jaminan kematian yang diterima sebesar Rp36.000.000,00
b. Besaran Iuran
1. Pekerja Penerima Upah: 0.3 % (dari upah yang dilaporkan
2. Pekerja Bukan Penerima Upah: Rp 6.800,-
2. Program Jaminan Hari Tua (JHT)
Yaitu suatu program jangka panjang yang diberikan secara berkala
sekaligus sebelum Peserta memasuki masa pensiun, bisa diterimakan kepada
janda/duda, anak atau ahli waris Peserta yang sah apabila Peserta meninggal
dunia.
Universitas Sumatera Utara
22
Karakteristik Program Jaminan Hari Tua Kepesertaan:
a. Kepesertaan bersifat wajib sesuai penahapan kepesertaan.
b. Kepesertaan:
1. Penerima upah selain penyelenggara negara.
a. Semua pekerja baik yang bekerja pada perusahaan dan
perseorangan.
b. Orang asing yang bekerja di Indonesia lebih dari 6 bulan
2. Bukan penerima upah
a. Pemberi kerja
b. Pekerja di luar hubungan kerja/mandiri
c. Pekerja bukan penerima upah selain poin 2
c. Pekerja bukan penerima upah selain pekerja di luar hubungan
kerja/mandiri
d. Jika pengusaha mempunyai lebih dari satu perusahaan, masing-masing
wajib terdaftar.
e. Jika peserta bekerja di lebih dari satu perusahaan, masing-masing wajib
didaftarkan sesuai penahapan kepesertaan.
f. Pendaftaran.
Tabel 2.3
Jaminan Hari Tua
Keterangan Penerima Upah Bukan Penerima Upah
Pendaftaran Didaftarkan melalui
perusahaan
Jika perusahaan lalai, pekerja
dapat mendaftarkan dirinya
sendiri dengan melampirkan
perjanjian kerja atau bukti lain
sebagai pekerja, KTP dan KK.
Dapat mendaftarkan dirinya
kepada BPJS Ketenagakerjaan
sesuai penahapan baik sendiri-
sendiri maupun melalui wadah.
Universitas Sumatera Utara
23
Lanjutan Tabel 2.3 Jaminan Hari Tua
Bukti
Peserta
1. Nomor peserta diterbitkan 1
hari setelah dokumen
pendaftaran diterima dan iuran
pertama lunas. Kartu
diterbitkan paling lama 7 hari
setelah dokumen pendaftaran
diterima dan iuran pertama
lunas.
Nomor peserta diterbitkan 1
hari setelah dokumen
pendaftaran diterima dan iuran
pertama lunas. Kartu diterbitkan
paling lama 7 hari setelah
dokumen pendaftaran diterima
dan iuran pertama lunas.
Pindah
Perusahaan
Wajib meneruskan
kepesertaan dengan
menginformasikan
kepesertaan JHTnya yang
lama ke perusahaan yang baru
-
Perubahan
Data
Wajib disampaikan oleh
perusahaan kepada BPJS
Ketenagakerjaan paling lama
7 hari sejak terjadinya
perubahan
Wajib disampaikan oleh peserta
atau wadah kepada BPJS
Ketenagakerjaan paling lama 7
hari sejak terjadinya perubahan
Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Medan (2018)
g. Iuran dan tata cara pembayaran
Tabel 2.4
Iuran dan Tata Cara Bayar
Keterangan Penerima Upah Bukan Penerima Upah
Besar Iuran 5,7% dari upah:
1. 2% pekerja
2. 3,7% pemberi kerja
1. Didasarkan pada nominal
tertentu yang ditetapkan
dalam daftar sesuai
lampiran I PP
2. Daftar iuran dipilih oleh
peserta sesuai penghasilan
peserta masing-masing
Upah yang
dijadikan
dasar
Upah sebulan, yaitu terdiri atas
upah pokok & tunjangan tetap
-
Cara
pembayaran
1. Dibayarkan oleh perusahaan
2. Paling lama tanggal 15
bulan berikutnya
1. Dibayarkan sendiri atau
melalui wadah
2. Paling lama tanggal 15
bulan berikutnya
Denda 2% untuk tiap bulan
keterlambatan dari iuran yang
dibayarkan
-
Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Medan Kota (2018)
Universitas Sumatera Utara
24
3. Program Jaminan Pensiun (JP)
Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk
mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli
warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun,
mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Manfaat pensiun adalah
sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia
pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang
meninggal dunia.
4. Kepesertaan Program Jaminan Pensiun
Peserta Program Jaminan Pensiun adalah pekerja yang terdaftar dan telah
membayar iuran. Peserta merupakan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja
selain penyelenggara negara, yaitu peserta penerima upah yang terdiri dari:
1. Pekerja pada perusahaan
2. Pekerja pada orang perseorangan
Selain itu, pemberi kerja juga dapat mengikuti Program Jaminan Pensiun
sesuai dengan penahapan kepesertaan. Pekerja yang didaftarkan oleh pemberi
kerja mempunyai usia paling banyak 1 (satu) bulan sebelum memasuki usia
pensiun. Usia pensiun untuk pertama kali ditetapkan 56 tahun dan mulai 1 Januari
2019, usia pensiun menjadi 57 tahun dan selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun
untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 tahun.
Dalam hal pemberi kerja nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan Pekerjanya,
Pekerja dapat langsung mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam hal peserta pindah tempat kerja, Peserta wajib memberitahukan
Universitas Sumatera Utara
25
kepesertaannya kepada Pemberi Kerja tempat kerja baru dengan menunjukkan
kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya Pemberi Kerja tempat kerja baru
meneruskan kepesertaan pekerja.
5. Iuran Program Jaminan Pensiun
a. Iuran program jaminan pensiun dihitung sebesar 3%, yang terdiri atas 2%
iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja.
b. Upah setiap bulan yang dijadikan dasar perhitungan iuran terdiri atas
upah pokok dan tunjangan tetap. Untuk tahun 2015 batas paling tinggi
upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan ditetapkan sebesar Rp 7
Juta (tujuh juta rupiah). BPJS Ketenagakerjaan menyesuaikan besaran
upah dengan menggunakan faktor pengali sebesar 1 (satu) ditambah
tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya.
Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan menetapkan serta mengumumkan
penyesuaian batas upah tertinggi paling lama 1 (satu) bulan setelah
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik
(BPS) mengumumkan data produk domestik bruto.
c. Mekanisme pembayaran iuran mengikuti program paket.
d. Pemberi kerja wajib membayar iuran paling lambat tanggal 15 bulan
berikutnya.
e. Pemberi kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembayaran iuran
dikenakan denda sebesar 2% setiap bulan keterlambatan.
Universitas Sumatera Utara
26
6. Manfaat Program Jaminan Pensiun
1. Manfaat Pensiun Hari Tua (MPHT)
Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (yang
memenuhi masa iuran minimum 15 tahun yang setara dengan 180
bulan) saat memasuki usia pensiun sampai dengan meninggal dunia;
2. Manfaat Pensiun Cacat (MPC)
Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (kejadian
yang menyebabkan cacat total tetap terjadi paling sedikit 1 bulan
menjadi peserta dan density rate minimal 80%) yang mengalami cacat
total tetap akibat kecelakaan tidak dapat bekerja kembali atau akibat
penyakit sampai meninggal dunia. Manfaat pensiun cacat ini diberikan
sampai dengan meninggal dunia atau peserta bekerja kembali;
3. Manfaat Pensiun Janda/Duda (MPJD)
Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada janda/duda yang
menjadi ahli waris (terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan).
Sampai dengan meninggal dunia atau menikah lagi, dengan kondisi
peserta:
a. Meninggal dunia bila masa iur kurang dari 15 tahun, dimana masa
iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun
dengan ketentuan memenuhi minimal 1 tahun kepesertaan dan
density rate 80% atau,
b. Meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT.
Universitas Sumatera Utara
27
4. Manfaat Pensiun Anak (MPA)
Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada anak yang menjadi
ahli waris peserta (maksimal 2 orang anak yang didaftarkan pada
program pensiun) sampai dengan usia anak mencapai usia 23 (dua
puluh tiga) tahun, atau bekerja, atau menikah dengan kondisi peserta
a. Meninggal dunia sebelum masa usia pensiun bila masa iur kurang
dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat
adalah 15 tahun dengan ketentuan minimal kepesertaan 1 tahun dan
memenuhi density rate 80% dan tidak memiliki ahli waris
janda/duda atau
b. Meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT dan
tidak memiliki ahli waris janda/duda atau
c. Janda/duda yang memperoleh manfaat pensiun MPHT meninggal
dunia.
5. Manfaat Pensiun Orang Tua (MPOT)
Manfaat yang diberikan kepada orang tua (bapak / ibu) yang menjadi
ahli waris peserta lajang, bila masa iur peserta lajang kurang dari 15
tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15
tahun dengan ketentuan memenuhi minimal kepesertaan 1 tahun dan
memenuhi density rate 80%.
Universitas Sumatera Utara
28
6. Manfaat Lumpsum
Peserta tidak berhak atas manfaat pensiun bulanan, akan tetapi berhak
mendapatkan manfaat berupa akumulasi iurannya ditambah hasil
pengembangannya apabila:
a. Peserta memasuki Usia Pensiun dan tidak memenuhi masa iur
minimum 15 tahun
b. Mengalami cacat total tetap dan tidak memenuhi kejadian cacat
setelah minimal 1 bulan menjadi peserta dan minimal density rate
80%.
c. Peserta meninggal dunia dan tidak memenuhi masa kepesertaan
minimal 1 tahun menjadi peserta dan minimal density rate 80%.
7. Manfaat Pensiun diberikan berupa manfaat pasti yang ditetapkan
sebagai berikut:
a. Untuk 1 (satu) tahun pertama, Manfaat Pensiun dihitung
berdasarkan formula Manfaat Pensiun; dan
b. Untuk setiap 1 (satu) tahun selanjutnya, Manfaat Pensiun dihitung
sebesar Manfaat Pensiun dihitung sebesar Manfaat Pensiun tahun
sebelumnya dikali faktor indeksasi.
8. Formula Manfaat Pensiun adalah 1% (satu persen) dikali Masa iur
dibagi 12 (dua belas) bulan dikali rata-rata upah tahunan tertimbang
selama Masa Iur dibagi 12 (dua belas).
9. Pembayaran Manfaat Pensiun dibayarkan untuk pertama kali setelah
dokumen pendukung secara lengkap dan pembayaran Manfaat Pensiun
Universitas Sumatera Utara
29
bulan berikutnya setiap tanggal 1 bulan berjalan dan apabila tanggal 1
jatuh pada hari libur, pembayaran dilaksanakan pada hari kerja
berikutnya.
10. Dalam hal peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang
bersangkutan diperkerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima
Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat
berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah
Usia Pensiun.
11. Penerima manfaat pensiun adalah peserta atau ahli waris peserta yang
berhak menerima manfaat pensiun.
2.6. Kinerja Usaha Terkini
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor
Cabang Medan Kota memperluas jaringan sosialisator BPJS Ketenagakerjaan
dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada 300 Agen Penggerak
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Perisai). Kegiatan tersebut memberikan
pelatihan dan sertifikasi terkait cara akses dan product Knowledge BPJS
Ketenagakerjaan.Kegiatan tersebut bertujuan memperluas jaringan sosialisator
BPJS Ketenagakerjaan melalui perpanjangan tangan perwakilan BPJS
Ketenagakerjaan dalam mensosialisasikan Program BPJS Ketenagakerjaan dan
mengakuisisi peserta yang belum mendapatkan perlindungan BPJS
Ketenagakerjaan melalui tim Perisai.
Secara resmi Perisai merupakan satu-satu nya perwakilan BPJS
Ketenagakerjaan dalam hal sosialisasi, akuisisi dan pengelolaan data calon peserta
Universitas Sumatera Utara
30
BPJS Ketenagakerjaan. Agen tersebut merupakan kepanjangan tangan BPJS
Ketenagakerjaan di lapangan untuk menjelaskan Program BPJS Ketenagakerjaan
kepada pekerja yang belum menjadi peserta.Agen Perisai tersebut juga akan
mendapatkan jasa apabila dapat mengakuisisi peserta masuk ke Program BPJS
Ketenagakerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Diharapkan bahwa
Agen Perisai bisa menjadi perpanjangan tangan untuk dapat mensosialisasikan
program BPJS Ketenagakerjaan sampai ke masyarakat atau peserta yang belum
terlindungi.
2.7. Rencana Kegiatan
Rencana kegiatan pada BPJS Ketenagakerjaan yaitu :
a. Sosialisasi
b. Kunjungan perusahaan
c. Membangun hubungan kolaborasi dengan pemerintah daerah, badan
dan lain-lain misalnya: Dinas yang membidangi ketenagakerjaan,
Kejaksaan, Direktorat pekerja / direktorat buruh, Asosiasi Pengusaha
Indonesia (APINDO).
Universitas Sumatera Utara
31
BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Pengertian Etika, Etiket dan Moral
3.1.1. Pengertian Etika
Purwanto (2003:253) mengemukakan bahwa dari segi etimologi (asal
kata), istilah etika berasal dari kata Latin “ethicus” dan dalam bahasa Yunani
disebut “ethicos” yang berarti kebiasaan. Dengan demikian menurut pengertian
yang asli, yang dikatakan baik itu apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat.
Kemudian lambat laun pengetian ini berubah, bahwa etika adalah suatu ilmu yang
membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat
dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik.
Hadiwaryo (2010:165) berpendapat etika juga disebut ilmu normatif, maka
dengan sendirinya berisi ketentuan-ketentuan (norma-norma) dan nilai-nilai yang
dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Etika dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu:
1. Etika sebagai ilmu, yang merupakan kumpulan tentang kebajikan, tentang
penilaian dari perbuatan sesorang.
2. Etika dalam arti perbuatan, yaitu perbuatan kebajikan. Misalnya seseorang
dikatakan etis apabila orang itu telah berbuat kebajikan.
3. Etika sebagai filsafat, yang mempelajari pandangan-pandangan, persoalan-
persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan.
Universitas Sumatera Utara
32
3.1.2. Pengertian Etiket
Bertens (2011:9) mengemukakan istilah etiket, berasal dari kata Prancis
etiquette, yang berarti kartu undangan, yang lazim dipakai oleh raja-raja Prancis
apabila mengadakan pesta. Istilah etiket lebih menitikberatkan pada cara-cara
berbicara yang sopan, cara berpakaian, cara duduk, cara menerima tamu di rumah
maupun di kantor dan sopan santun lainnya.
Dalam pergaulan hidup, etiket itu merupakan tata cara tata krama yang
baik dalam menggunakan bahasa maupun dalam tingkah laku. Etiket merupakan
sekumpulan peraturan-peraturan kesopanan yang tidak tetulis, namun sangat
penting untuk diketahui oleh setiap orang yang ingin mencapai sukses dalam
perjuangan hidup yang penuh dengan persaingan.
Purwanto (2009:43) mengemukakan, etiket juga merupakan aturan-aturan
konvensional mengenai tingkah laku individual dalam masyarakat beradap;
merupakan tata cara formal atau tata krama lahiriah untuk mengatur relasi antar
pribadi, sesuai dengan status sosial masing-masing individu.
a. Nilai-nilai kepentingan umum,
b. Nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, kebaikan,
c. Nilai-nilai kesejahteraan,
d. Nilai-nilai kesopanan,harga-menghargai,
e. Nilai diskresi (discrection=pertimbangan) penuh pikir, mampu
membedakan sesuatu yang patut dirahasiakan dan yang boleh dikatakan
atau dirahasiakan.
Universitas Sumatera Utara
33
Etiket lebih menitik beratkan pada sikap dan perbuatan yang lebih bersifat
jasmaniah atau lahiriah saja. Etiket sering disebut juga tata karma, yakni
kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lilngkungan pergaulan antar
manusia setempat. Sedangkan etika menunjukkan seluruh sikap manusia yang
bersifat jasmaniah maupun bersifat rohaniah. Kesadaran manusia terhadap baik
dan buruk disebut kesadaran etis atau kesadaran moral.
3.1.3. Pengertian Moral
Sumaryono (2009:98) mengemukakan, moral merupakan pengetahuan
yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradap. Moral juga berarti ajaran
baik dan buruk perbuatan, kelakuan (akhlak). Moralisasi, berarti uraian
(pandangan, ajaran) tentang perbuatan dan kelakuan yang baik. Demoralisasi
berarti kerusakan moral. Menurut asal katanya moral dari kata mores dari bahasa
Latin, kemudian diterjemahkan menjadi “aturan kesusilaan”. Jadi moral adalah
aturan kesusilaan, yang meliputi semua norma untuk kelakuan, perbuatan tingkah
laku yang baik. Moral dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu:
1. Moral murni, adalah moral yang terdapat pada setiap manusia sebagai
suatu pengejawantahan dari pancaran ilahi. Moral murni disebut juga hati
nurani.
2. Moral terapan, adalah moral yang didapat dari ajaran pelagai ajaran
filosofis, agama, adat, yang menguasai pemutaran manusia.
3.2. Pengertian Komunikasi Kantor
Menurut GR. Terry dalam Sukoco (2011:226) mengemukakan,
komunikasi merupakan suatu bidang yang sangat penting dalam setiap aspek
Universitas Sumatera Utara
34
kehidupan. Komunikasi yang akan dibicarakan adalah komunikasi kantor yakni
komunikasi yang terjadi dan berlangsung dalam kantor.Kantor adalah orang-
orang, yang mengandung suatu pengertian bahwa suatu kenyataan pekerjaan
kantor itu dilaksanakan oleh orang-orang. Wajah kantor sangat ditentukan oleh
aktivitas orang-orang yang ada dalam kantor. Perlu diperhatikan lebih lanjut
bahwa pengertian kantor tidak cukup hanya melihat gedung atau orang-orang
yang ada dalam gedung, tetapi harus melihat kegiatan yang dilakukan oleh orang-
orang yang ada didalam gedung itu. Dinamakan kantor apabila orang-orang yang
ada didalamnya melakukan kegiatan kantor yang didalamnya melakukan kegiatan
yang di dalamnya melakukan kegiatan yang bersifat tulis – menulis. Di negara
kita kegiatan itu disebut dengan istilah yang popular “tata usaha”. Jadi suatu
tempat dimana dilaksanakan kegiatan usaha disebut dengan kantor. Kantor
merupakan pengolahan keterangan–keterangan, tempat para pejabat berkumpul
untuk merundingkan segala sesuatu guna kepentingan kantor, tempat pegawai
menyelesaikan pekerjaan administrasi atau pekerjaan tata usaha. Setiap kantor
pada hakikatnya juga berkedudukan sebagai suatu organisasi.
Komunikasi kantor adalah suatu prosses penyampaian berita dari suatu
pihak kepada pihak yang lain (dari seseorang kepada orang lain, dari suatu unit
kepada unit lain) yang berlangsung atau yang terjadi dalam kantor.
Komunikasi kantor dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:
1. Tata hubungan administrasi disebut juga tata hubungan fungsi, yakni
fungsi setiap orang yang mempunyai fungsi atau kedudukan sebagai
administrator atau sebagai manajer. Jadi tata hubungan administrasi,
Universitas Sumatera Utara
35
adalah tat hubungan yang dilakukan oleh setiap orang yang mempunyai
fungsi atau kedudukan sebagai administrator atau sebagai manajer dengan
para bawahan atau para pelaksananya yang mengandung unsure perintah.
2. Hubungan tata usahaadalah hubungan yang terjadi atau yang berlangsung
antara satuan organisasi dalam suatu organisasi, yang tidak mengandung
unsur perintah. Hubungan ini hanya bersifat pengiriman informasi dalam
rangka pelaksanaan pekerjaan kantor. Pengiriman informasi ini dapat
dilakukan melalui surat-surat atau warkat (salinan, tembusan, kutipan) atau
dapat juga melalui telepon.
3.2.1. Etika Komunikasi Kantor
Menurut Siagian (2011:236), Etika komunikasi kantor merupakan suatu
rangkuman istilah yang mempunyai pengertian tersendiri atau etika komunikasi
kantor, adalah norma, ukuran yang berlaku dalam proses penyampaian keterangan
yang berlangsung dalam kantor. Pada dasarnya komunikasi kantor dapat
berlangsung secara lisan maupun secara tertulis. Secara lisan, dapat terjadi secara
langsung (tatap muka) tanpa perantara. Secara tidak lanngsung berarti melalui
suatu perantara (telepon). Secara tertulis misalnya dengan mempergunakan surat.
Komunikasi kantor merupakan hubungan antara pegawai dengan pegawai lainnya.
Dalam hal ini perlu diperhatikan agar dalam mengadakan hubungan itu jangan
sampai mempunyai dampak negative terhadap pegawai lainnya. Jadi, dalam hal
ini etika memegang peranan penting. Etika merupakan syarat mutlak dalam
hubungan antar pegawai.
Universitas Sumatera Utara
36
Oleh karena itu, setiap pegawai kantor dalam menjalankan tata hubungan
kantor harus mempunyai:
1. Kesusilaan, atau budi pekerti yang baik.
2. Kesopanan dalam segala segi kehidupan dan tindakannya.
Etika menjadi dasar atau pedoman bagi pegawai dalam berhubungan atau
dalam berkomunikasi dalam kantor tersebut.
3.2.2. Pentingnya Etika Komunikasi Dalam Kantor
Menurut Ruben dalam Muhammad (2011:3), memberikan definisi
mengenai pentingnya komunikasi manusia yang lebih komprehensif sebagai
berikut “Komunikasi manusia adalah suatu proses melalui mana individu dalam
hubungannya, dalam kelompok, dalam organisasi dan dalam masyarakat
menciptakan, mengirimkan dan menggunakan informasi untuk mengkoordinasi
lingkungannya dan orang lain”.
Menurut Arni (2015:133), komunikasi merupakan salah satu bidang yang
sangat penting dalam kegiatan kantor memiliki hakekat kantor sebagai kumpulan
orang yang bersama-sama kegiatan kantor atau kegiatan ketatausahaan.Kantor
merupakan pusat pengolahan keterangan, tempat para pegawai menyelesaikan
pekerjaan administrasi atau tata usaha.
Seorang manajer kantor harus dapat berkomunikasi secara efektif dengan semua
pegawai kantor baik secara horizontal maupun secara vertikal atau secara
diagonal. Komunikasi yang efektif akan menciptakan iklim kerja kantor yang
sehat dan terbuka. Hal ini sangat pentinng guna meningkatkan kreativitas dan
dedikasi para pegawai kantor. Etika komunikasi sangat penting dalam rangka
Universitas Sumatera Utara
37
meningkatkan kelancaran kantor. Pentingnya komunikasi kantor dapat dilihat
dalam hal-hal berikut:
1. Menimbulkan rasa kesetiakawanan dan loyalitas antara :
a. para bawahan dengan atasan (pimpinan)
b. bawahan dengan bawahan
c. atasan dengan atasan
d. pegawai kantor dengan instansi yang bersangkutan.
2. Meningkatkan kegairahan bekerja para pegawai.
3. Meningkatkan moral dan displin yang tinggi para pegawai.
4. Dengan menerapkan etika komunikasi semua jajaran pimpinan dapat
mengetahui keadaan bidang yang menjadi tugasnya, Universitas Sumatera
Utara sehingga akan berlangsung pengendalian operasioanal yang efisien.
5. Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap semua pegawai.
6. Meningkatkan kerja sama (team work) di antara para pegawai.
7. Menimbulkan adanya saling pengertian di antara para pegawai dan saling
menghargai dalam meleksanakan tugasnya masing-masing.
8. Etika komunikasi adalah suatu cara untuk mendorong manusia ke arah
cara berpikir kreatif.
9. Dengan etika komunikasi semua pegawai dapat mengetahui
kebijaksanaan, peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan oleh pimpinan.
10. Dengan adanya etika komunikasi kantor maka antar pegawai yang satu
dengan yang lainnya akan saling menghargai.
Universitas Sumatera Utara
38
11. Etika komunikasi penting bagi keputusan.
Jika tidak dapat dikomunikasikan keputusan tersebut dengan baik kepada
pejabat lain, keputusan seorang pemimpin tidak mempunyai nilai. Tanpa
komunikasi yang baik maka keputusan tidak dapat disetujui dengan baik. Dalam
berbagai kesempatan, komunikasi diperlihatkan sebagai ilmu yang berhubungan
dengan berbagai macam ilmu pengetahuan yang lain. Ini menandakan bahwa
komunikasi menyentuh berbagai macam bidang kehidupan manusia. Komunikasi
juga menyentuh aspek ilmu dalam bidang komunikasi. Apa yang terjadi apabila
nilai, gagsan, dan komunikasi justru tidak dikomunikasikan.
3.3. Prinsip-Prinsip Yang Mempengaruhi Kelancaran Dalam Penerapan
Etika Komunikasi dan Informasi
Prinsip tersebut adalah:
1. Prinsip mempergunakan cara informasi yang paling mudah
Prinsip ini meliputi dua hal, yaitu:
a) Menyampaikan informasi dapat dilakukan dengan mudah. Hal ini
sebenarnya sangat relatif.Kesukaran atau kemudahan menyampaikan
berita atau informasi sangat ditentukan atau dipengaruhi oleh situasi,
jarak, dan menurut kepentingan berita yang akan diberikan.
Misalnya, berita yang sangat penting dan harus segera diketahui
pihak penerima berita, dan sebaliknya pihak komunikator segera
mendapatkan tanggapan dari pihak komunikan. Berita atau informasi
yang demikian mungkin lebih baik disampaikan melalui telepon.
Akan tetapi apabila berita itu hanya bersifat pemberitahuan atau
Universitas Sumatera Utara
39
kurang penting dan tidak segera membutuhkan tanggapan, lebih baik
disampaikan secara tertulis.
b) Informasi mudah dan cepat dimengerti oleh pihak komunikan.
2. Prinsip berusaha, agar informasi menimbulkan makna sama bagi penerima
yang belainan Prinsip ini menghendaki agar informasi yang dikirim jangan
sampai menimbulkan pengertian yang berbeda dari para penerima berita.
Hendaknya diusahakan informasi yang dikirim jangan sampai
menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Interpretasi yang berbeda-
beda ini akan terjadi apabila informasi itu dikirimkan kepada lebih dari
satu penerima berita,dan tingkat pengetahuannya saling berbeda serta
penafsiran terhadap informasi yang diterima peninjauannya dari segi yang
berbeda pula. Dalam hal ini perlu adanya konsistensi dan ketegasan isi
berita.
3. Prinsip menggunakan alat komunikasi yang sedarhana. Prinsip ini
menghendaki penggunaan sarana komunikasi yang sederhana, seperti
halnya pada prinsip I, pengertian sedarhana juga sangat relatif, karena
tergantung urgensi atau kepentingan informasi yang akan dikirim.
3.3.1. Pelaksanaan Etika Komunikasi Dan Informasi Pada BPJS
Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Medan
Pelaksanaan etika komunikasi Pada Bagian Pelayanan Kantor BPJS
Ketenagakerjaan dapat dicapai melalui tahapan berikut:
a. Kejelasan
Pihak komunikator atau para pegawai harus mampu menuangkan isi
hatinya, apa yang menjadi maksud tujuannya, yaitu dengan
Universitas Sumatera Utara
40
menuangkan dalam bentuk berita, dengan cara mempergunakan kata-
kata yang sedemikian rupa sehingga jelas dan mudah dimengerti oleh
pihak yang menerima.
Dalam penyampaian berita hendaknya dipergunakan bahasa yang baik
dan benar, mudah dan cepat dimengerti,yaitu:
1. Pergunakanlah kalimat yang pendek, singkat dan jelas.
2. Pergunakanlah kata-kata atau istilah yang mudah dimengerti, yang
sudah dikenal oleh umum.
3. Jangan mempergunakan kata-kata kiasan.
4. Sesuaikan dengan kemampuan pihak penerima berita.
b. Konsekuensi dan keseimbangan.
Keterangan-keterangan yang disampaikan jangan sampai bertentangan
satu dengan lainnya, atau berbeda dengan keterangan, informasi yang
telah dikirim. Apabila terpaksa terjadi demikian, harus ada
penegasanpencabutan, bahwa informasi yang terdahulu salah.
Pemberian informasi juga harus sesuai dengan kenyataan.
c. Keseragaman
Pergunakanlah istilah, pengertian kode tertentu, untuk menghindari
terjadinya kesalahpahaman dan kesimpangsiuran.
d. Tata bahasa yang tepat.
Pergunakanlah tata bahasa yang benar dan tepat guna.
e. Siapa lawan bicara kita.
Universitas Sumatera Utara
41
Ingat dengan siapa kita mengadakan pembicaraan, sampai di mana
tingkat kemampuan atau pendidikannya, sehingga kita dapat
menyesuaikan diri.
f. Lambang atau kode
Pergunakanlah lambang atau kode, gerak-gerik yang dapat memperjelas
apa yang kita ucapkan.
Dalam penerapan etika komunikasi tersebut PadaBPJS Ketenagakerjaan
Kantor Wilayah Medan juga menerapkan bagaimana sistem penyampaian
informasi yang baik dan benar dengan melalui berbagai prosedur antar lain:
1. Dimulai dengan penetapan gagasan atau ide – ide yang dilakukan oleh
pihak pengirim berita.
2. Pengiriman informasi, gagasan yang merupakan message yang telah
disusun dalam bentuk simbol, sandi, kode – kode, dengan melalui saluran
media komunikasi baik secara lisan maupun tertulis, vertikal maupun
horizontal, formal maupun informal.
3. Penerimaan berita oleh pihak penerima berita (komunikan). Pihak
komunikan kemudian mengadakan interpretasi (decoding) terhadap berita
yang diterima, yang dilanjutkan dengan suatu tindakan atau respon.
Perlu diketahui, bahwa untuk memperoleh pengertian yang sama terhadap
berita yang dikirim, maka antara komunikator dengan pihak komunikan harus
mempunyai pengalaman yang sama, artinya harus mempunyai tafsiran yang sama
terhadap berita tersebut, apabila setiap pesan, berita, yang dikirim oleh pihak
Universitas Sumatera Utara
42
komunikator mendapat respon dari pihak penerima berita, maka dikatakan
komunikasi berlangsung secara efekif.
Pelaksanaan etika pada bagian Pelayanan Kantor BPJS Ketenagakerjaan
sudah di terapkan,tetapi belum semaksimal mungkin dijalankan. Contohnya,
didalam cara berbicara,terkadang cara berbicara yang dipakai dalam ruangan
kurang efektif untuk sesama pegawai,sehingga sering menimbulkan salah paham
antar pegawai dengan pegawai, ataupun pegawai dengan atasan.
3.3.2. Prinsip-Prinsip Yang Mempengaruhi Kelancaran Dalam Penerapan
Etika Komunikasi dan Informasi
Prinsip tersebut adalah:
1. Prinsip mempergunakan cara informasi yang paling mudah
Prinsip ini meliputi dua hal, yaitu:
a) Menyampaikan informasi dapat dilakukan dengan mudah.
Hal ini sebenarnya sangat relatif.Kesukaran atau kemudahan
meyampaikan berita atau informasi sangat ditentukan atau
dipengaruhi oleh situasi, jarak, dan menurut kepentingan berita yang
akan diberikan. Misalnya, berita yang sangat penting dan harus
segera diketahui pihak penerima berita, dan sebaliknya pihak
komunikator segera mendapatkan tanggapan dari pihak komunikan.
Berita atau informasi yang demikian mungkin lebih baik
disampaikan melalui telepon. Akan tetapi, apabila berita itu hanya
bersifat pemberitahuan atau kurang penting dan tidak segera
membutuhkan tanggapan, lebih baik disampaikan secara tertulis.
Universitas Sumatera Utara
43
b) Informasi mudah dan cepat dimengerti oleh pihak komunikan.
2. Prinsip berusaha, agar informasi menimbulkan makna sama bagi penerima
yang belainan Prinsip ini menghendaki agar informasi yang dikirim jangan
sampai menimbulkan pengertian yang berbeda dari para penerima berita.
Hendaknya diusahakan informasi yang dikirim jangan sampai
menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Interpretasi yang berbeda-
beda ini akan terjadi apabila informasi itu dikirimkan kepada lebih dari
satu penerima berita,dan tingkat pengetahuannya saling berbeda serta
penafsiran terhadap informasi yang diterima peninjauannya dari segi yang
berbeda pula. Dalam hal ini perlu adanya konsistensi dan ketegasan isi
berita.
3. Prinsip menggunakan alat komunikasi yang sedarhana.
Prinsip ini menghendaki penggunaan sarana komunikasi yang sederhana.
Seperti halnya pada prinsip I, pengertian sedarhana juga sangat relatif,
karena tergantung urgensi atau kepentingan informasi yang akan dikirim.
Mungkin suatu informasi cukup dikirim dalam surat, dan diantar langsung
oleh kurir atau dikirim melalui pos. Akan tetapi, apabila berita itu sangat
penting dan perlu segara diketahui, lebih efektif dikirim melalui telepon,
radio,televisi atau melalui media massa lainnya.
4. Prinsip memilih yang paling menguntungkan, baik isinya, alat, maupun
cara menyampaikan informasi. Prinsip ini hendaknya dipilih berita yang
aktual, penting, obyektif kebenarannya, serta berita yang up to date atau
tidak basi. Sarana informasi yang digunakan hendaknya disesuaikan
Universitas Sumatera Utara
44
dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kepentingan berita. Penyampaian
berita hendaknya disampaikan tepat pada waktunya.
3.3.3. Peranan Etika Komunikasi Dan Informasi Pada BPJS
Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Medan
Etika komunikasi yang diterapkan Pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor
Wilayah Medan sudah efektif sehingga para karyawan merasa terlindungi oleh
pimpinan. Apabila suatu waktu ada masalah yang tidak terpecahkan, maka
karyawan dapat bertanya langsung kepada pimpinannya, dan pimpinan akan
memberikan penjelasan atau bimbingan sehingga karyawan akan mendapat arahan
secara langsung.
Selain memberikan perintah, pimpinan juga harus mengusahakan agar
setiap karyawan dapat bekerja sama dengan sebaik-baiknya. Demikian juga untuk
memecahkan persoalan-persoalan di dalam organisasi. Komunikasi yang baik dan
harmonis sangat perlu dijaga baik oleh pemimpin maupun oleh karyawan
karenakomunikasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencapai
tujuan perusahaan.
Pada etika komunikasi mempunyai struktur organisasi garis lini dan staf
berdasarkan fungsi dimana jenjang, wewenang dan tanggung jawab mengalir dari
bawah ke atas dan dari atas ke bawah yang berarti komunikasi mengalir dalam
bentuk perintah, instruksi, dan prosedur yang harus dijalankan oleh para bawahan
baik secara lisan maupun tulisan. Sedangkan komunikasi yang mengalir dari
bawah ke atas dapat berupa permintaan usulan atau keluhan secara tertulis.
Universitas Sumatera Utara
45
Dengan adanya etika komunikasi pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah
Medan, maka efisiensi kerja dapat berjalan dengan lancar.
3.4. Hasil Penelitian
3.4.1. Metode Penelitian
Menurut Sugiyono (2010:14) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah deskriptif kuantitatif dan jenis penelitian adalah studi kasus yang
didukung oleh survey dengan mengumpulkan data melalui pemberian pernyataan
kuesioner kepada responden.
1. Populasi dan Sampel
Populasi dari penelitian ini adalah para karyawan dan staff yang
menjalankan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Medan. Sampe yang
diambil dari penelitian ini sebanyak 30 orang.
2. Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu melalui data
kuisioner/angket. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang
menyajikan beberapa pertanyaan atau pernyataan yang dibubuhi jawaban dari
responden untuk menguatkan dan membuktikan apakah benar etika komunikasi
dan informasi pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Medan berperan untuk
meningkatkan kinerja pegawai diperusahaan tersebut. Kuisioner ini
mencantumkan indentitas responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur,
pendidikan, jabatan dan masa kerja.
Universitas Sumatera Utara
46
3.5. Karakteristik Responden
Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui keragaman dari
responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan dan pendidikan. Hal tersebut
diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi dari
responden dan kaitannya dengan masalah dan tujuan penelitian.
3.5.1. Crosstab Jenis Kelamin dan Usia
Hasil tabulasi silang (crosstab) untuk jenis kelamin dan usia dapat
dilihat pada tabel 3.1 berikut
Tabel 3.1
Crosstab Jenis Kelamin dan Usia
Usia
Total 20-30
Tahun
30-40
Tahun
+40
Tahun
Jenis
Kelamin
Laki-laki 0 10 6 16
Perempuan 12 0 2 14
Total 12 10 8 30
Sumber: Hasil Penelitian (2018)
Dari tabel diatas terlihat bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-
laki diusia 20-30 tahun tidak ada responden, di usia 30-40 tahunterdapat 10
responden dan di usia +40 tahun terdapat 6 responden. Responden berjenis
kelamin perempuan dengan usia 20-30 tahun terdapat 12 orang responden, di usia
30-40 tahun tidak terdapat responden dan di usia +40 tahun terdapat 2 responden.
Universitas Sumatera Utara
47
3.5.2. Crosstab Jenis Kelamin dan Pendidikan
Tabel 3.2
Crosstab Jenis Kelamin dan Pendidikan
Usia
Total Diploma Sarjana
Jenis
Kelamin
Laki-laki 3 13 16
Perempuan 4 10 14
Total 7 23 30
Sumber: Hasil Penelitian (2018)
Dari tabel diatas terlihat bahwa mayoritas responden laki-laki dengan
pendidikan diploma terdapat 3 responden dan yang berpendidikan sarjana terdapat
13 responden. Responden perempuan dengan pendidikan diploma terdapat 4
responden dan yang berpendidikan sarjana terdapat 10 responden.
3.5.3. Crosstab Jenis Kelamin dan Masa Kerja
Tabel 3.3
Crosstab Jenis Kelamin dan Masa Kerja
Masa Kerja
Total <5
Tahun
5-10
Tahun
>10
Tahun
Jenis
Kelamin
Laki-laki 8 5 3 16
Perempuan 5 7 2 14
Total 13 12 5 30
Sumber: Hasil Penelitian (2018)
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas laki-laki dengan masa kerja
dibawah 5 tahun terdapat 8 responden, responden dengan masa kerja 5 tahun
sampai 10 tahun terdapat 5 responden dan responden dengan masa kerja diatas 10
tahun terdapat 3 responden. Responden perempuan dengan masa kerja dibawah 5
tahun terdapat 5 responden, responden dengan masa kerja antara 5 tahun sampai
Universitas Sumatera Utara
48
10 tahun terdapat 7 responden dan responden dengan masa kerja diatas 10 tahun
terdapat 2 responden.
3.6. Distribusi Jawaban Variabel
Berikut adalah uraian dari jawaban responden terhadap kuesioner yang
diberikan tentang “Peranan Etika Komunikasi dan Informasi Dalam Kantor
Untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor
Wilayah Medan”.
3.6.1 Frekuensi Jawaban Responden Variabel X ( Etika Komunikasi dan
Informasi)
Tabel 3.4 Frekuensi Jawaban Responden Variabel X ( Etika Komunikasi dan Informasi)
No.
Pernyataan
STS TS RR S SS Rata
Rata F % F % F % F % F %
1 0 0 0 0 0 0 1 3.3% 29 96.7% 4.97
2 0 0 0 0 0 0 5 16.7% 25 83.3% 4.83
3 0 0 0 0 1 3.3% 4 13.3% 25 83.3% 4.8
4 0 0 0 0 1 3.3% 8 26.7% 21 70% 4.67
5 0 0 0 0 0 0 7 23.3 % 23 76.7% 4.77
6 0 0 0 0 1 3.3% 7 23.3% 22 73.3% 4.7
7 0 0 0 0 1 3.3% 7 23.3% 22 73.3% 4.7 Sumber: Hasil Penelitian (2018)
Hasiljawabankuesioner yang diperolehdari 30 respondenuntuk variable X
(Etika Komunikasi dan Informasi) pada Tabel 3.4, yaitu:
1. Analisis frekuensi jawaban responden terhadap pernyataan 1 (menyampaiakan
pendapat dengan menggunakan bahasa yang jelas dan benar) memperlihatkan
bahwa rata-rata jawaban responden sebesar 4.97. Hal ini dapat disimpulkan
bahwa pegawai dikantor telah menyampaikan pendapat dengan menggunakan
bahasa yang jelas dan benar sehingga dapat dimengerti oleh rekan kerja lain.
2. Analisis frekuensi jawaban responden terhadap pernyataan 2 (mendengarkan
Universitas Sumatera Utara
49
dengan baik setiap ide atau gagasan rekan kerja maupun pimpinan)
memperlihat kan bahwa rata – rata jawaban responden sebesar 4.83. Hal ini
dapat disimpulkan bahwa seluruh pegawai menghargai dan mendengarkan
dengan baik ide atau gagasan yang disampaikan rekan kerja lain maupun
pimpinan.
3. Analisis frekuensi jawaban responden terhadap pernyataan 3 (menyesuaikan
diri dengan komunikan pada saat melakukan diskusi kerja) memperlihatkan
bahwa rata – rata jawaban responden sebesar 4.8. Hal ini dapat disimpulkan
bahwa responden telah menyesuaikan diri dengan komunikan pada saat diskusi
kerja.
4. Analisis frekuensi jawaban responden terhadap pernyataan 4 (mengetahui
waktu yang tepat pada saat menyampaikan informasi) memperlihatkan bahwa
rata – rata jawaban responden sebesar 4.67. Maka dapat disimpulkan bahwa
responden telah menyesuaikan waktu yang tepat pada saat responden akan
menyampaikan informasi.
5. Analisis frekuensi jawaban responden terhadap pernyataan 5 (memiliki rasa
tanggung jawab terhadap gagasan yang disampaikan) memperlihatkan bahwa
rata – rata jawaban responden sebesar 4.77. Hal ini dapat disimpulkan bahwa
responden setuju dengan pernyataan tersebut .
6. Analisis frekuensi jawaban reponden terhadap pernyataan 6 (komunikasi yang
baik memperlancar proses penyampaian informasi terhadap karyawan kantor)
memperlihatkan bahwa rata – rata jawaban responden sebesar 4.7. Hal ini
dapat disimpulkan bahwa responden setuju dengan pernyataan tersebut.
Universitas Sumatera Utara
50
7. Analisis frakuensi jawaban responden terhadap pernyataan 7 (komunikasi yang
baik antara pimpinan dan bawahan akan membuat informasi yang disampaikan
lebih efektif) memperlihatkan bahwa rata-rata jawaban sebesar 4.7. Hal ini
dapat disimpulkan bahwa responden setuju dengan pernyataan tersebut.
3.6.2 Frekuensi Jawaban Responden Variabel Y (Kinerja Pegawai)
Tabel 3.5
Frekuensi Jawaban Responden Variabel Y (Kinerja Pegawai)
No.
Pernyataan
STS TS RR S SS Rata
Rata F % F % F % F % F %
8 0 0 0 0 0 0 13 43,3% 17 56,7% 4,57
9 0 0 0 0 0 0 2 6,7% 28 93,3% 4,93
10 0 0 0 0 0 0 6 20% 24 80% 4,8
11 0 0 0 0 1 3,3% 5 16,7% 24 80% 4,7
12 0 0 0 0 1 3,3% 3 10% 26 86,7% 4,83 Sumber: Hasil data premier diolah (2018)
Hasil jawaban kuesioner yang diperoleh dari 30 responden untuk variable Y
(Etika Kinerja Pegawai) pada Tabel 3.5 yaitu:
1. Analisis frekuensi jawaban responden terhadap pernyataan 8 (pekerjaan yang
dilakukan sesuai dengan kualitas yang diinginkan perusahaan) memperlihatkan
bahwa rata-rata jawaban responden sebesar 4.57. Hal ini dapat disimpulkan
bahwa pekerjaan yang dilakukan para pegawai telah dilakukan sesuai dengan
kualitas yang diinginkan perusahaan.
2. Analisis frekuensi jawaban responden terhadap pernyataan 9 (mencapai
kualitas kerja yang maksimal) memperlihatkan bahwa rata-rata jawaban
responden sebesar 4.93. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pekerjaan yang
dilakukan oleh para pegawai telah mencapai kualitas kerja yang maksimal.
3. Analisis frekuensi jawaban responden terhadap pernyataan 10 (mendapatkan
hasil kerja yang baik merupakan komitmen pegawai dalam setiap pekerjaan)
Universitas Sumatera Utara
51
memperlihatkan bahwa rata-rata jawaban responden sebesar 4.8. Hal ini dapat
disimpulkan bahwa para responden setuju atas pernyataan tersebut.
4. Analisis frekuensi jawaban responden terhadap pernyataan 11 (menyelesaikan
pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan walaupun tanpa
pengawasan) memperlihatkan bahwa rata-rata jawaban responden sebesar 4.7.
Hal ini dapat disimpulkan bahwa para pegawai telah berusaha untuk
menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu walaupun tanpa pengawasan.
5. Analisis frekuensi jawaban responden terhadap pernyataan 12 (berdasarkan
kemampuan yang dimiliki para pegawai dapat mencapai kualitas kerja di atas
standar organsasi) memperlihatkan bahwa rata-rata jawaban responden sebesar
4.83. Hal ini dapat disimpulkan bahwa responden setuju atas pernyataan
tersebut.
Berdasarkan hasil frekuensi jawaban para responden diatas dapat diambil
kesimpulan bahwa peranan etika komunikasi dan informasi dalam kantor untuk
meningkatkan kinerja pegawai pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah
Medan telah terealisasikan. Dari banyaknya pernyataan sangat setuju pada
kuisioner yang telah disebar sudah cukup mewakili jawaban para pegawai
bahwasanya etika komunikasi dan informasi dalam kantor sangat berperan dalam
meningkatkan kinerja pegawai di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Medan.
Dengan kata lain, para pegawai di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Medan
menerapkan etika komunikasi dan informasi yang efektif sehingga kinerja para
pegawai meningkat.
Universitas Sumatera Utara
52
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:
1. Peran dan fungsi etika komunikasi dan informasi sudah tepat dalam
membantu kinerja pegawai BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah
Medan pada setiap bidangnya, dilihat dari upaya pencapaian tujuan dan
program organisasi yang menjadi target dan harapan perusahaan.
2. Untuk mendukung Penerapan Etika Komunikasi Pada BPJS
Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Medan harus dengan menggunakan
informasi dan teknik penyampaian yang mudah untuk ditanggapi,
berusaha agar informasi tersebut menimbulkan makna yang sama bagi
si penerima sehingga kinerja para pegawai dapat meningkat.
3. Etika komunikasi yang diterapkan oleh pegawai di BPJS
Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Medan membuat para pegawai dapat
menjalin hubungan yang baik antar individu sehingga mereka meraih
hasil kerja yang baik dalam menyelesaikan pekerjaan yang sudah
menjadi tanggung jawabnya.
4.2 Saran
Adapun saran yang dapat penulis uraikan yaitu:
1. Sebaiknya hubungan komunikasi antara pimpinan dan pegawai harus
tetap dibina dengan cara pemimpin harus lebih bersifat terbuka, dalam
arti pemimpin harus supel, mau bergaul dengan bawahan sehingga
Universitas Sumatera Utara
53
antara atasan dengan bawahan seperti hubungan ayah dengan anak .
Untuk itu, usaha-usaha di luar kantor, harus dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya, misalnya dengan mengadakan anjangsana (open house)
kepada para bawahan secara kontinu dan merata.
2. Menjaga kerjasama yang baik di antara pihak pimpinan maupun antar
pegawai yaitu dengan memberikan goodwill, pengertian, dan
kepercayaan antar pegawai, karena tanpa adanya kerjasama yang baik
tidak akan mencapai hasil kerja yang diharapkan.
3. Alat-alat komunikasi yang sudah ada hendaknya dapat dipelihara dan
dijaga dengan baik agar dapat memperlancar arus informasi yang
dibutuhkan Pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Medan.
Universitas Sumatera Utara
54
DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Arni, Muhammad. 2015. Komunikasi Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Bertens, K. 2011. Etika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Budyatna, Muhammad. 2011. Teori Komunikasi Antarpribadi. Jakarta: Kharisma
Putra Utama.
Hadiwardoyo, A.I Purwa. 2010. Moral dan Masalahnya. Yogyakarta: Kanisius.
Purwanto, Ngalim. 2009. Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis. Bandung: Remaja
Rosdakarya.
Purwanto, Ngalim. 2009. Psikologi Pendidikan. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.
Siagian, Matias. 2011. Etika Umum. Medan: Grasindo Monoratama.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif,
dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sukoco, Badri Munir. 2011. Manajamen Administrasi Perkantoran Modern.
Jakarta: Erlangga.
Sumaryono, Eugenius. 2009. Etika Profesi Hukum. Yogyakarta: Kanisius.
Universitas Sumatera Utara
55
LAMPIRAN
1. Surat Riset
Universitas Sumatera Utara