MANAJEMEN KOPERASI Ibnu Khayath Farisanu - STIE Widya Praja Tana Paser
Tanggal Penerbitan
26 November 2016 Pertemuan
10
https://ibnukhayathfarisanu.wordpress.com
[email protected] 1 / 3
Pada pertemuan sebelumnya telah dibahas bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi merupakan jenis koperasi yang terbanyak di Indonesia, mencapai 110 ribu koperasi dengan 20 juta anggota (Nabila, 2016). Pengelolaan KSP/USP Koperasi tidaklah sama dengan pengelolaan koperasi pada umumnya, mengingat yang dikelola adalah uang. Kepercayaan dari anggota menjadi dasar utama yang dijaga sehingga pengelolaan usaha koperasi harus berusaha agar tetap sehat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Deputi Bidang Pengawasan telah mengeluarkan aturan No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam yang bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi. Sasaran penilaian kesehatan usaha KSP/USP Koperasi antara lain: a. terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang sehat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa
koperasi; c. meningkatkan citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan
pinjam oleh koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam sesuai
MANAJEMEN KOPERASI Ibnu Khayath Farisanu - STIE Widya Praja Tana Paser
Tanggal Penerbitan
26 November 2016 Pertemuan
10
https://ibnukhayathfarisanu.wordpress.com
[email protected] 2 / 3
dengan peraturan perundang-undangan; d. terjaminnya aset kegiatan usaha simpan pinjam oleh
koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi; dan f. meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan
usaha simpan pinjam oleh koperasi. Untuk mewujudkan hal itu, landasan kerja dalam penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi adalah: 1. KSP dan USP Koperasi menyelenggarakan kegiatan
usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan; 2. KSP dan USP Koperasi dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan keuangan anggota secara bersama (self help); 3. Anggota KSP dan USP Koperasi berada dalam satu kesatuan
sistem kerja koperasi, yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) KSP dan USP Koperasi; dan
4. KSP dan USP Koperasi wajib memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya.
Meskipun penilaian kesehatan koperasi dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten/Kota/Provinsi/Deputi. pengetahuan dan pemahaman tentang ini wajib dimiliki oleh setiap anggota, pengurus, pengawas atau pengelola koperasi sebagai pendidikan bersama dalam menjaga koperasi yang dimiliki. Penilaian kesehatan ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun setelah pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Ruang lingkup penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi dilakukan terhadap aspek-aspek sebagai berikut: 1. Permodalan; 2. Kualitas Aktiva Produktif; 3. Manajemen; 4. Efisiensi; 5. Likuiditas; 6. Kemandirian dan Pertumbuhan; dan 7. Jati diri Koperasi.
MANAJEMEN KOPERASI Ibnu Khayath Farisanu - STIE Widya Praja Tana Paser
Tanggal Penerbitan
26 November 2016 Pertemuan
10
https://ibnukhayathfarisanu.wordpress.com
[email protected] 3 / 3
Penilaian aspek-aspek tersebut dilakukan dengan menggunakan nilai yang dinyatakan dalam angka 0 s.d. 100. Hasil penilaian kesehatan akan diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:
No. Kategori Total Skor
1. Sehat 80,00 ≤ x ≤ 100
2. Cukup Sehat 66,00 ≤ x ≤ 80
3. Dalam Pengawasan 51,00 ≤ x ≤ 66
4. Dalam Pengawasan Khusus 0 ≤ x ≤ 51
Lebih detail terkait penilaian kesehatan, terlampir Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 bersama dengan materi ini.
SUMBER BACAAN
Nabila, Masya. Kembangkan Koperasi Simpan Pinjam, Kemenkop Gandeng Bank Dunia. 29 Maret
2016. http://industri.bisnis.com/read/20160329/87/532434/kembangkan-koperasi-simpan-
Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
KEMENTERIANKOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAHREPUBLIK INDONESIA
PERATURANDEPUTI BIDANG PENGAWASAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAHREPUBLIK INDONESIA
NOMOR: ^ /Per/Dep.6/IV/2016
TENTANGPEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEPUTI BIDANG PENGAWASANKEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Menimbang:a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (7)Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil danMenengahRepublikIndonesiaNomor15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha SimpanPinjam oleh Koperasi, telah ditetapkan Peraturan DeputiBidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Nomor 01/Per/Dep.6/III/2016tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi SimpanPinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensipenilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan UnitSimpan Pinjam Koperasi, memerlukan penyempurnaan
beberapa ketentuan Peraturan Deputi BidangPengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
MenengahRepublikIndonesiaNomor01/Per/Dep.6/III/2016 tentang Pedoman PenilaianKesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit SimpanPinjam Koperasi, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkanPeraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RepublikIndonesia tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KoperasiSimpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3502);
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang PerubahanKedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendiriandan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3540);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentangPelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam olehKoperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3501);
5.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil danMenengahRepublikIndonesiaNomor08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 20);
6.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil danMenengahRepublikIndonesiaNomor10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor1489);
7.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil danMenengahRepublikIndonesiaNomor15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjamoleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 1494);
-2-
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil danMenengahRepublikIndonesiaNomor17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor1496).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEMENTERIANKOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANGPEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAMDAN UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang ataubadan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkanprinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasaratas asas kekeluargaan.
2.Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah koperasiyang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam.
3.KSP Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orangseorang yang bergerak dalam usaha simpan pinjam.
4.KSP Sekunder adalah Koperasi yang bergerak dalam usaha simpanpinjam yang didirikan oleh dan beranggotakan KSP.
5.Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP Koperasiadalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjamsebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
6.Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam merupakan penilaian untukmengukur tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi.
7.Kantor Cabang KSP adalah kantor yang mewakili kantor pusat KSP dalammenjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta
mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman.
8.Penilai Kesehatan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi tugasdan wewenang untuk menilai kesehatan KSP dan USP Koperasi sesuaidengan wilayah keanggotaan.
9.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
10.Deputi adalah Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah.
11.Gubernur adalah kepala daerah Provinsi/Daerah Istimewa (D.I).12.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten.13.Walikota adalah Kepala Daerah Kota.
-3-
Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi bertujuan untukmemberikan pedoman dalam pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP dan USPKoperasi.
Pasal3
Sasaran penilaian kesehatan usaha KSP dan USP Koperasi adalah sebagaiberikut:
a.terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang sehat dan sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan;
b.terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa koperasi;
C. meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam olehkoperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatanusaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d.terjaminnya aset kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sesuaidengan peraturan perundang-undangan;
e.meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usahasimpan pinjam oleh koperasi; dan
f.meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpanpinjam oleh koperasi.
Pasal4
Landasan Kerja Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi adalah sebagaiberikut:
a.KSP dan USP Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkanperaturan perundang-undangan;
b.KSP dan USP Koperasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keuangananggota secara bersama (self help);
c.Anggota KSP dan USP Koperasi berada dalam satu kesatuan sistem kerjakoperasi, yang diatur dalam AD (Anggaran Dasar) dan ART (AnggaranRumah Tangga) KSP dan USP Koperasi; dan
BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN LANDASAN KERJA
Pasal2
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalahunsur pembantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam bentuk dinas yangmenyelenggarakan urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ditingkat Provinsi/D.I/Kabupaten/Kota dan bertanggungjawab terhadappelaksanaan tugas pembantuan di lingkup Kementerian Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah yang ditetapkan olehGubernur/ Bupati/ Walikota.
-4-
BAB III
RUANG LINGKUP PENILAIAN KESEHATAN
Pasal 5
Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadapaspek sebagai berikut:
a.permodalan;
b.kualitas aktiva produktif;C. manajemen;
d.efisiensi;e.likuiditas;f.kemandirian dan pertumbuhan; dang.jatidiri koperasi.
Pasal 6
Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 diatur dalam lampiran Peraturan Deputi sebagaiberikut:
a.Lampiran I tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP danUSP Koperasi;
b.Lampiran II tentang Daftar Pertanyaan Aspek Manajemen; danc.Lampiran III tentang Kertas Kerja Penilaian Kesehatan KSP dan USP
Koperasi.
BAB IV
PENYELENGGARAAN PENILAIAN KESEHATAN
Pasal 7
(1)Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi dilakukan untukmengukur tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi serta kantor cabangKSP.
(2)Pelaksana Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan sebagaiberikut:
a.SKPD Kabupaten/Kota untuk KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunderdengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kotadan kantor cabang KSP;
b.SKPD Provinsi/D.I untuk KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunderdengan wilayah keanggotaan ttntas daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) daerah Provinsi/D.I; dan
c.Deputi untuk KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder denganwilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi/D.I.
d. KSP dan USP Koperasi wajib memberikan manfaat yang lebih besar kepadaanggotanya.
-5-
(3)Dalam melakukan penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), dapat ditunjuk Penilai Kesehatan dari Aparatur Sipil Negara di bidangperkoperasian dengan persyaratan sebagai berikut:
a.memiliki pendidikan paling rendah Diploma III;
b.memiliki kemampuan dan pengetahuan perkoperasian; dan
c.memiHki sertifikat pelatihan dan atau bimbingan teknis penilaiankesehatan usaha simpan pinjam.
(4)Hasil Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi diklasifikasikan dalam 4(empat) kategori, yaitu :
a.sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor 80,00 < x <100
b.cukup sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor 66,00 < x <80,00;
c.dalam pengawasan, jika hasil penilaian diperoleh total skor 51,00 < x<66,00; dan
d.dalam pengawasan khusus, jika hasil penilaian diperoleh total skor 0 <x< 51,00.
(5)Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi paling sedikit 1 (satu) kalidalam setahun setelah pelaksanaan RAT.
BABVMEKANISME PELAPORAN
Pasal8
(1)Penilai Kesehatan wajib menyampaikan laporan penilaian kesehatansetiap 6 (enam) bulan, tahunan, dan laporan insidental.
(2)Laporan setiap 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)paling lambat disampaikan 30 (tiga puluh) hari sejak periode 6 (enam)bulan berakhir.
(3)Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikanpaling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak periode tahunan berakhir.
(4)Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikanpaling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan penilaiankesehatan.
(5)Laporan tahunan Penilaian Kesehatan disajikan dengan membandingkankeadaan Irinerja kesehatan antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya.
Pasal9
Penilai Kesehatan wajib menyampaikan laporan kepada:
(1) Bupati/Walikota untuk penilaian kesehatan KSP dan USP KoperasiPrimer/ Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerahKabupaten/Kota dan kantor cabang KSP dengan tembusan kepada KepalaSKPD yang membidangi koperasi di provinsi/D.I dan Menteri.
-6-
Pasal 11Peraturan Deputi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan diJakartapada tanggal19 April 2016
GAWASAN,
(2)Gubernur untuk penilaian kesehatan KSP dan USP KoperasiPrimer/ Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerahKabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi/D.I. dengan tembusankepada Menteri.
(3)Menteri untuk penilaian kesehatan KSP dan USP KoperasiPrimer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerahProvinsi/D.I.
BAB VIPENUTUPPasal 10
(1)Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dilakukan berdasarkanPeraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/Dep.6/m/2016tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan UnitSimpan Pinjam Koperasi, diakui berdasarkan peraturan ini.
(2)Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/Dep.6/ffl/2016tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan UnitSimpan Pinjam Koperasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
-7-
15
3
6
6
BobotPenilaian
Modal Sendiri Tertimbane
xl00%ATMR
c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri
Pinjaman diberikan yang beresiko
Modal sendiri .„..„,
b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yangberisiko
Total Aset
Modal sendiri . nnrtf
a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset
Permodalan
KomponenAspek
ygDinilai
1
No
I. BOBOT PENILAIAN ASPEK DAN KOMPONEN1.Dalam melakukan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi,
maka terhadap aspek yang dinilai diberikan bobot penilaian sesuaidengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi tersebut.
2.Penilaian aspek dilakukan dengan menggunakan nilai yangdinyatakan dalam angka 0 sampai dengan 100.
Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen tersebut ditetapkansebagai berikut:
LAMPIRAN IPERATURAN DEPUTI BIDANG PENGAWASANKEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DANMENENGAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 06 /PER/DEP.6/IV/2016TENTANGPEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASISIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI
PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATANKSP DAN USP KOPERASI
10
15
25
2
4
4
3
3
3
3
3
5
5
10
Biava Karvawan inn"1Volume Pinjaman
c. Rasio efisiensi pelayanan
b. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor
Beban Usaha x 100%SHU Kotor
perkoperasian dihitung secara proporsional
catatan : Beban operasi anggota adalah beban pokok ditambah dengan bebanusaha bagi anggota + beban perkoperasian. Untuk USP Koperasi, beban
Partisipasi Bruto
Beban Operasi Anggota , ,,„.
a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto
i
e. Manajemen Likuiditas.
d. Manajemen Aktiva
c Manajemen Permodaian
b. Kelembagaan
a. Manajemen Umummen:
Piniaman vane berisikox 100%
Pinjaman yang diberikan
d. Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan
Catatan: Cadangan risiko adalah cadangan tujuan risiko + penyisihanpenghapusan pinjaman.
Pinjaman bermasalah
Cadangan risiko ...„.
c Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah
Pinjaman yang diberikan
b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yangdiberikanPinjaman bermasalah x 100O.
Volume Pinjaman
Volume piniaman pada anggota 100"/
a Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjamandiberikan
Efisien
Manaie
Kualitas Aktiva Produktif
4
3
2
100
10
10
15
3
7
4
3
3
5
10
Jumlah
Simpanan Pokok + Simpanan Wajib
PEA - MEPPP + SHU Bagian Anggota
b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA)
PEA x 100%
a. Rasio partisipasi brutoPartisipasi Bruto x inn"'
Partisipasi bruto + Pendapatan
Jatidiri Koperasi
Beban usaha + Beban Perkoperasian
Catatan: Beban usaha adalah beban usaha bagi anggota
d. Kemandirian Operasional PelayananPartisipasi Neto .
b. Rentabilitas Modal Sendiri
SHU Bagian Anggota inn"'
Total Modal Sendiri
Total Aset
a. Rentabilitas asetSHU Sebelum Paiak inrr.
Kemandirian dan Pertumbuhan
b. Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima
Piniaman vane diberikan ^L
Dana yang diterima
Catatan: Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan
SHU belum dibagi
a. Rasio Kas
Kewajiban Lancar
Likuiditas
7.
6.
5.
1.2. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko
Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjamandiberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut :
a)Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikanyang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
b)Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilaiditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
c)Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skorpermodalan.
1,503.006,003.001.50
0
Skor
66666
Bobot(%)
255010050250
Nilai
81 - 10061 - 8041 - 6021 - 401 - 200
Rasio Modal(%)
Tabel 1Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri
terhadap Total Aset adalah sebagai berikut:
II. CARA PENILAIAN UNTUK MEMPEROLEH ANGKA SKOR
l.PERMODALAN
1.1 Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset
Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total
aset ditetapkan sebagai berikut:a)Untuk rasio antara modal sendiri dengan total aset lebih
kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.b)Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai
ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.c)Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap
kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.d)Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan.
3.002.251.500,00
Skor
3333
Bobot (%)
10075500
Nilai
>86 < x <4 < x < 6
< 4
RasioModal (%)
1.3 Rasio Kecukupan Modal Sendiri
a)Rasio kecukupan modal sendiri adalah perbandingan ModalSendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko(ATMR) dikalikan dengan 100%.
b)Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiapkomponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat padaneraca dengan bobot pengakuan risiko.
c)ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktivaKSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca denganbobot pengakuan risiko.
d)Menghitung nilai ATMR dilakukan dengancaramenjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang adadalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponenaktiva.
e)Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperolehdengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan
nilai ATMR dikalikan dengan 100%.
Tabel 3Standar Perhitungan Rasio kecukupan modal sendiri
6,05,44,84,23,63,02,41,81,20,60
Skor
6666666666
Bobot(dinilai
dalam %)
100908070605040302010
0
Nilai
91 - 10081 - 9071 - 8061 - 7051 -6041 -5031 -4021 -3011-20
1 - 100
Rasio Modal(dinilai dalam %)
Tabel 2Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap
Pinjaman Diberikan yang Berisiko
2. KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF
Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4(empat) rasio, yaitu:a.Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume
pinjaman yang diberikan;b.Rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan;c.Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah; dan
d.Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.
Sebelum menghitung rasio-rasio tersebut, terlebih dahulu perlu
dipahami ketentuan terkait pinjaman berikut ini.
A. Pinjaman Kurang Lancar
Pinjaman digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteriadibawah ini :
1.Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran yaitu:
a.Terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai berikut :
1)tunggakan melampaui 1 (satu) bulan dan belummelampaui 2 (dua) bulan bagi pinjaman dengan angsuranharian dan/atau mingguan; atau
2)tunggakan melampaui 3 (tiga) bulan dan belummelampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masaangsurannya ditetapkan bulanan, 2 (dua) bulan atau 3bulan; atau
3)tunggakan melampaui 6 (enam) bulan, tetapi belummelampaui 12 (dua belas) bulan bagi pinjaman yang masaangsurannya ditetapkan 6 (enam) bulan atau lebih; atau
b.Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut :
1)tunggakan melampaui 1 (satu) bulan, tetapi belummelampaui 3 (tiga) bulan bagi pinjaman dengan masaangsuran kurang dari 1 (satu) bulan; atau
2)tunggakan melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belummelampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masaangsurannya lebih dari 1 (satu) bulan.
2.Pengembalian pinjaman tanpa angsuran, yaitu :
a.Pinjaman belum jatuh tempo
Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan,tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan.
b.Pinjaman telah jatuh tempo
Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar, tetapi belummelampaui 3 tiga) bulan.
2.2 Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan
Untuk memperoleh rasio risiko pinjaman bermasalah terhadappinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut :
0,005,007,5010,00
Skor
2 2 2 2
Bobot
0507510
Nilai
<2526-5051 - 75
>75
Rasio
B.Pinjaman Yang Diragukan
Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yangbersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar, tetapiberdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa :
1.Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilaisekurang- kurangnya 75% dari hutang peminjam termasukbunganya; atau
2.Pinjaman tidak dapat diselamatkan, tetapi agunannya masihbernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjamtermasuk bunganya.
C.Pinjaman Macet
Pinjaman digolongkan macet apabila :
1.Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan; atau
2.Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan;atau
3.Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepadaPengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian kepadaperusahaan asuransi pinjaman.
2.1. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total VolumePinjaman Diberikan
Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota
terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut :
Tabel 4Standar Perhitungan Skor Rasio Volume
Pinjaman pada Anggota terhadap Total PinjamanDiberikan.
2.3. Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman BermasalahDihitung dengan Cara sebagai berikut:
a)Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadanganpenghapusan diberi nilai 0;
b)Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0%, nilai ditambah1 sampai dengan maksimum 100; dan
c^ Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor penilaian.
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,5
0
Skor
5555555
Bobot(%)
1008060
40
2010
0
Nilai
0
0 <xs 10
10<x<; 20
20 < x < 30
30 < x <, 40
40 < x < 45
45
Rasio (%)
Perhitungan penilaian:1)Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0;2)Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah
2, dengan maksimum nilai 100; dan3)Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.
Tabel 5Standar Perhitungan RPM
(50% x PKL) + (75% x PDR) + 1100) xPinjaman yang diberikan
RPM =
a.Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjamanbermasalah (RPM) sebagai berikut:
1)50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL);2)75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR); dan3)100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM).
b.Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yangdisalurkan.
3 PENILAIAN MANAJEMEN
3.1. Penilaian aspek manajemen meliputi lima komponen sebagai
berikut:a)Manajemen umum;
b)Kelembagaan;c)Manajemen permodalan;d)Manajemen aktiva; dane)Manajemen likuiditas
5,00
3,75
2,50
1,25
Skor
5555
Bobot (%)
100
75
50
25
Nilai
< 21
21-25
26-30
> 30
Rasio (%)
2.4. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang DiberikanRasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yangdiberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
Tabel 7Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0Skor
5
55555555
55
Bobot (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0Nilai
91 - 100
81 - 90
71 - 80
61 - 70
51 - 60
41 - 50
31 - 40
21- 30
11-20
1 - 10
0Rasio (%)
Tabel 6Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko
Pinjaman Bermasalah:
3,002,502,001,501,000,50Skor
654321
Jumlah Jawaban Ya
3.2.2. Manajemen Kelembagaan
Tabel 9Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan
3,002,752,502,252,001,751,501,251,000,750,500,25
Skor
121110987654321
JumlahJawaban Ya
3.2. Perhitungan nilai didasarkan pada hasil penilaian terhadapjawaban atas pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh
komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut (rinciandaftar pertanyaan disajikan pada Lampiran II):
a)Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilaiuntuk setiap jawaban pertanyaan "ya");
b)Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuksetiap jawaban pertanyaan "ya");
c)Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilaiuntuk setiap jawaban pertanyaan "ya") ;
d)Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilaiuntuk setiap jawaban pertanyaan "ya") ; dan
e)Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilaiuntuk setiap jawaban pertanyaan "ya"),
3.2.1. Manajemen Umum
Tabel 8Standar Perhitungan Manajemen Umum
10
4. PENILAIAN EFISIENSIPenilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio,yaitu:a.Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto;b.Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor; danc.Rasio efisiensi pelayanan.
Rasio-rasio di atas menggambarkan seberapa besar KSP/USP koperasimampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya daripenggunaan aset yang dimilikinya.
3,002,401,801,200,60Skor
54321
Jumlah Jawaban Ya
3.2.5. Manajemen Likuiditas
Tabel 12Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas
3,002,702,402,101,801,501,200,900,600,30Skor
10987654321
Jumlah Jawaban Ya
3.2.4. Manajemen Aktiva
Tabel 11Standar Perhitungan Manajemen Aktiva
3,002,401,801,200,60Skor
54321
Jumlah Jawaban Ya
3.2.3. Manajemen Permodalan
Tabel 10Standar Perhitungan Manajemen Permodalan
11
4321
Skor
4444
Bobot(%)
100755025
Nilai
< 4040 < x < 6060 < x < 80
>80
Rasio Beban Usahaterhadap SHU Kotor (%)
terhadap SHUTabel 14
Standar Perhitungan Rasio Beban UsahaKotor
4.2. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor
Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagaiberikut
a)Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiappenurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampaidengan maksimum nilai 100;
b)Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skorpenilaian.
4321
Skor
4444
Bobot(%)
10075500
Nilai
< 9090 s x < 95
95 s x < 100^ 100
Rasio Beban Operasi
Anggota terhadapPartisipasi Bruto (%)
Tabel 13Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota
terhadap Partisipasi Bruto
dengan bobot sebesar 4% diperoleh skorNilai dikalikanpenilaian.
4.1. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto
Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi
bruto ditetapkan sebagai berikut
a) Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100% diberinilai 0 dan untuk rasio antara 95% hingga lebih kecil dari100% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasiosebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai denganmaksimum nilai 100; dan
12
2,55
102,5
Skor
10101010
Bobot(%)
2550
10025
Nilai
> 2015 < x 2010 <x 15
10
Rasio Kas(%)
5. LIKUIDITAS
Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas dilakukan terhadap 2 (dua)rasio, yaitu:
a.Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar; danb.Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.
5.1. Pengukuran Rasio Kas Bank terhadap Kewajiban Lancar.
Pengukuran Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancarditetapkan sebagai berikut:
a) Untuk rasio kas lebih besar dari 10% hingga 15% diberi nilai100, untuk rasio lebih besar dari 15% sampai dengan 20%diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10%diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberinilai 25; dan
tj Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.
Tabel 16Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban
Lancar
0,01,01,5
2,0
Skor
2222
Bobot (%)
05075
100
Nilai
> 1510 <x< 155 <x<10
< 5
Rasio EfisiensiStaf (Persen)
4.3. Rasio Efisiensi Pelayanan
Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung denganmembandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, yang
ditetapkan sebagai berikut:
a)Untuk rasio lebih dari 15% diberi nilai 0 dan untuk rasioantara 10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya setiappenurunan rasio 1% nilai ditambah 5 sampai denganmaksimum nilai 100; dan
b)Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skorpenilaian.
Tabel 15Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan:
13
b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian
6 KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN
Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3(tiga) rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dankemandirian operasional.
6.1. Rasio Rentabilitas Aset
Rasio rentabilitas aset adalah SHU sebelum pajak dibandingkandengan total aset, yang perhitungannya ditetapkan sebagaiberikut:
a) Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25sampai dengan maksimum 100; dan
53,752,501,25
Skor
5555
Bobot(%)
100755025
Nilai
80 < x < 9070 < x < 8060 < x < 70
<60
RasioPinjaman
(%)
5.2. Pengukuran Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana
yang DiterimaPengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterimaditetapkan sebagai berikut:
a)Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25,untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25sampai dengan maksimum 100; dan
b)Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.
Tabel 17
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yangdiberikan terhadap Dana yang Diterima adalah
sebagai berikut:
14
6.3. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan
Rasio kemandirian operasional adalah Partisipasi Nettodibandingkan Beban Usaha ditambah beban perkoperasian, yangperhitungannya ditetapkan sebagai berikut:
a)Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau samadengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari100% diberi nilai 100; dan
b)Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.
3,002,251,500,75
Skor
3333
Bobot(%)
100755025
Nilai
>54 < x < 53 < x < 4
< 3
RasioRentabilitasEkuitas (%)
Tabel 19Standar Perhitungan untuk Ratio Rentabilitas Modal
Sendiri
6.2. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri
Rasio rentabilitas modal sendiri adalah SHU bagian anggotadibandingkan total modal sendiri, yang perhitungannyaditetapkan sebagai berikut:
a)Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3%diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilaiditambah 25 sampai dengan maksimum 100; dan
b)Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.
3,002,251,500,75
Skor
3333
Bobot(%)
100755025
Nilai
> 107,5 <x< 105< x<7,5
<5
RasioRentabilitas
Aset (%)
Tabel 18Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas
Aset
15
75,253,501,75
Skor
7777
Bobot(%)
100755025
Nilai
2 7550 s x < 7525 ^ x < 50
< 25
Rasio
PartisipasiBruto (%)
7. JATI DIRI KOPERASI
Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukurkeberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu
mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jatidiri koperasimenggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:
a.Rasio Partisipasi Bruto
Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalammelayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin
baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasisebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup
beban pokok dan partisipasi netto.
b.Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)
Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat
efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengansimpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya
semakin baik.
7.1. Rasio Partisipasi Bruto
Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung denganmembandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi brutoditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:
a)Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuksetiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampaidengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
b)Nilai dikalikan dengan bobot 7 % diperoleh skor penilaian
Tabel 21Standar perhitungan sebagai berikut:
40
Skor
44
Bobot(%)
1000
Nilai
> 100< 100
Rasio Kemandirian
Operasional (%)
Tabel 20Standar Perhitungan Ratio Kemandirian Operasional
16
SehatCukup SehatDalam PengawasanDalam Pengawasan Khusus
Predikat80.00 x < 10066.00 <, x < 80.0051.00 <x< 66.00
< 51.00
Skor
Ill PENETAPAN KESEHATAN KOPERASI
Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponensebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 7, diperolehskor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk
menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi, yangdibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu Sehat, Cukup Sehat, DalamPengawasan, dan Dalam Pengawasan Khusus.
Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut adalahsebagai berikut:
Tabel 23Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan
USP
32,251,50,0,00
Skor
3333
Bobot (%)
10075500
Nilai
107,5 <x< 105^x< 7,5
< 5
Rasio PEA (%)
Tabel 22Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi
Anggota
7.2. Rasio Promosi Ekonomi Anggota
Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung denganmembandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan
pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut:
a)Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasioantara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiapkenaikan rasio 2,5 %, nilai ditambah dengan 25 sampaidengan nilai maksimum 100;
b)Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.
17
IV. FAKTOR LAIN YANG MEMPENGARUHI PENILAIAN
Meskipun kuantifikasi dari komponen-komponen penilaian tingkatkesehatan menghasilkan skor tertentu, namun masih perlu dianalisis
dan diuji lebih lanjut dengan komponen lain yang tidak termasukdalam komponen penilaian dan atau ddak dapat dikuantifikasikan.Apabila dalam analisis dan pengujian lebih lanjut terdapatinkonsistensi atau ada pengaruh secara materil terhadap tingkat
kesehatan KSP dan USP Koperasi, maka hasil penilaian yang telahdikuantifikasikan tersebut perlu dilakukan penyesuaian, sehinggadapat mencerminkan tingkat kesehatan yang sebenarnya.
Penyesuaian dimaksud adalah sebagai berikut:
1.KOREKSI PENILAIAN
Faktor-faktor yang dapat menurunkan satu tingkat kesehatan
KSP dan USP Koperasi antara lain :
a.Pelanggaranterhadap ketentuan-ketentuan intera maupunekstern koperasi;
b.Salah pembukuan dan atau tertunda pembukuan;c.Pemberian pinjaman yang tidak sesuai dengan prosedur;d.Tidak menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan
berkala 3 kali berturut-turut;e.Mempunyai volume pinjaman diatas Rp. 2.500.000.000,- (Dua
milyar lima ratus juta rupiah), tetapi tidak diaudit olehakuntan publik; dan
f.Manajer USP belum diberikan wewenang penuh untukmengelolausaha sesuai kontrak kerja.
2.KESALAHAN FATAL
Faktor-faktor yang dapat menurunkan tingkat kesehatan KSP dan
USP Koperasi langsung menjadi Dalam Pengawasan Khususadalah:
a.Adanya perselisihan internyang diperkirakanakan menimbulkan kesulitan dalam koperasi yangbersangkutan;
b.Adanya campur tangan pihak di luar koperasi atau kerjasama
yang tidak dilaksanakan dengan baik;c.Rekayasa pembuktianatau window dressing dalam
pembukuan, sehingga mengakibatkan penilaian yang keliruterhadap koperasi; dan
d.Melakukan kegiatan usahakoperasi tanpamembukukan dalam koperasinya.
18
V. TATACARA PENYELENGGARAAN PENILAIAN KESEHATAN KSP DANUSP KOPERASITata cara penyelenggaraan penilaian kesehatan KSP dan USPKoperasi diatur sebagai berikut:
1.Sasaran KSP dan USP Koperasi yang dinilai kesehatannya adalahKSP dan USP yang memenuhi syarat untuk dinilai, yaitu :
a)KSP dan USP Koperasi telah beroperasional paling sedikit 1(satu) tahun buku; dan
b)Khusus USP Koperasi, telah dikelola secara terpisah danmembuat laporan keuangan yang terpisah dari unit usaha
lainnya.
2.Setiap KSP dan USP Koperasi yang telah dinilai diberikansertifikat predikat tingkat kesehatan dengan pengaturan sebagaiberikut:
a.KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayahkeanggotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota olehBupati/Walikota;
b.KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayahkeanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)daerah Provinsi/D.I oleh Gubernur;
c.KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayahkeanggotaan lintas daerah Provinsi/D.I oleh Menteri.
3.Hasil penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi dilengkapidengan:
a.Kertas kerja penilaian KSP dan USP Koperasi yangbersangkutan;
b.Laporan keuangan KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan;dan
c.Salinan atau fotocopy sertifikat predikat kesehatan KSP danUSP Koperasi.
19
NG
NGAWASAN,
Dengan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan tentang PenilaianKesehatan KSP dan USP Koperasi sebagaimana telah dikemukakan,diharapkan kepada aparat pembina KSP dan USP Koperasi, danGerakan di tingkat Pusat/Provinsi/D.I/Kabupaten/Kota dapatmelakukan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi diWilayahnya mnging-
VI. PENUTUP
20
Ya/Tidak
8
7
6
oC
A
3
2
1
Nomor UnitPertanyaan
kerja)dengan dokumen tertulis dan pengecekan fisik saranamemadai dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikanmeliputi disiplin kerja serta didukung sarana kerja yangKSP/USP koperasi memiliki tata tertib kerja SDM yang
yang diperlukanyang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikanmemiliki komitmen untuk menangani permasalahanPengurus dan atau pengelola KSP/USP Koperasi
kepada pengurus atau pengawas)dilakukan oleh pengelola secara independen (konfirmasiPengambilan keputusan yang bersifat operasional
seluruh karyawan (dengan cara pengecekan silang)dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola danApakah visi, misi, tujuan dan rencana kerja diketahui
dokumen tertulis)dengan rencana jangka panjang (dibuktikan denganAdakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek
tertulis)usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumentahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatanApakah KSP/USP Koperasi memiliki rencana kerja
tertulis)menjalankan usahanya (dibuktikan dengan dokumendijadikan sebagai acuan KSP/USP Koperasi dalamjangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan danApakah KSP/USP Koperasi telah memiliki rencana kerja
tujuanyangjelas (dibuktikan dengan dokumen tertulis)Apakah KSP/USP Koperasi memiliki visi, misi danMANAJEMEN UMUM
Aspek
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.11
NO
LAMPIRAN IIPERATURAN DEPUTI BIDANG PENGAWASANKEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DANMENENGAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 06 /PER/DEP.6/IV/2016TENTANGPEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASISIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN PINJAM
DAFTAR PERTANYAAN ASPEK MANAJEMEN
Ya/Tidak
13
14
15
16
9
10
11
12
Nomor UnitPertanyaan
Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruhkegiatan KSP/USP Koperasi dan tidak terdapat jabatankosong atau perangkapan jabatan. (dibuktikan dengandokumen tertulis mengenai struktur organisasi dan jobdescription)
KSP/USP Koperasi memiliki rincian tugas yang jelasuntuk masing-masing karyawannya (yang dibuktikandengan adanya dokumen tertulis tentang jobspecification)
Di dalam struktur kelembagaan KSP/USP Koperasiterdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewanpengawas (yang dibuktikan dengan dokumen tertulistentang struktur organisasi)
KSP/USP Koperasi terbukti mempunyai StandarOperasional dan Manajemen (SOM) dan StandarOperasional Prosedur (SOP ) (dibuktikan dengandokumen tertulis tentang SOM dan SOP KSP/USPKoperasi)
KELEMBAGAAN
Pengurus KSP/USP koperasi yang mengangkatpengelola, tidak mencampuri kegiatan operasionalsehari-hari yang cenderung menguntungkankepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknyasehingga dapat merugikan KSP/USP Koperasi(dilakukan konfirmasi kepada pengelola dan ataupengawas)
Anggota KSP/USP Koperasi sebagai pemilik mempunyaikeraampuan untuk meningkatkan permodalanKSP/USP Koperasi sesuai dengan ketentuan yangberlaku (pengecekan silang dilakukan terhadappartisipasi modal anggota)
Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KSP/USP Koperasidi dalam melaksanakan kegiatan operasional tidakmelakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan dirisendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensimerugikan KSP/USP Koperasi (konfirmasi dengan mitrakerja)
Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadappelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas danwewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepadapengelola dan atau pengawas)
Aspek
2.1
2.2
2.3
2.4
2
1.9
1.10
1.11
1.12
NO
Ya/Tidak
24
25
26
27
19
20
21
22
23
17
18
Nomor UnitPert any aan
Pinjaman dengan kolektibilitas lancar minimalsebesar 90 % dari pinjaman yang diberikan (dibuktikandengan laporan pengembalian pinjaman)
Setiap pinjaman yang diberikan didukung denganagunan yang nilainya sama atau lebih besar daripinjaman yang diberikan kecuali pinjaman bagianggota sampai dengan 1 juta rupiah (dibuktikandengan laporan pinjaman dan daftar agunannya)
Dana cadangan penghapusan pinjaman sama ataulebih besar dari jumlah pinjaman macet tahunan(dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pinjamandan cadangan penghapusan pinjaman)
Pinjaman macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya (dibuktikan dengan laporanpenagihan pinjaman macet tahunan)
AKTIVA
Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebihbesar dari tingkat pertumbuhan aset (dihitungberdasarkan data yang ada di Neraca)
Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal darianggota sekurang kurangnya sebesar 10 %dibandingkan tahun sebelumnya (dihitungberdasarkan data yang ada di Neraca)
Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besardari seperempat SHU tahun berjalan
Simpanan dan simpanan berjangka koperasimeningkat minimal 10 % dari tahun sebelumnya
Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaanekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri(pengecekan silang dengan laporan sumber danpenggunaan dana)
PERMODALAN
KSP/USP Koperasi telah menjalankan kegiatannyasesuai SOM dan SOP KSP/USP Koperasi (pengecekansilang antara pelaksanaan kegiatan dengan SOM danSOP-nya)
KSP/USP Koperasi mempunyai system pengamananyang baik terhadap semua dokumen penting(dibuktikan dengan adanya sistem pengamanandokumen penting berikut sarana penyimpanannya)
Aspek
4.1
4.2
4.3
4.4
4
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3
2.5
2.6
NO
Ya/Tidak
28
29
30
31
32
33
Nomor UnitPertanyaan
KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pinjamandilaksanakan dengan efektif (pengecekan silang antarapelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP- nyatermasuk BMPP)
KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pinjamandan dilaksanakan dengan efektif (pengecekan silangantara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP-nya termasuk BMPP)
Dalam memberikan pinjaman KSP/USP Koperasimengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian (dibuktikan dengan hasil analisis kelayakanpinjaman)
Keputusan pemberian pinjaman dan atau penempatandana dilakukan melalui komite (dibuktikan denganrisalah rapat komite)
Setelah pinjaman diberikan KSP/USP Koperasimelakukan pemantauan terhadap penggunaanpinjaman serta kemampuan dan kepatuhan anggotaatau peminjam dalam memenuhi kewajibannya(dibuktikan dengan laporan monitoring)
KSP/USP Koperasi melakukan peninjauan, penilaiandan pengikatan terhadap agunannya (dibuktikandengan dokumen pengikatan dan atau penyerahanagunan)
Aspek
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
NO
NG
ENGAWASAN,
34
35
36
37
38
Memiliki kebijakan tertulis mengenai pengendalianlikuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulismengenai perencanaan usaha)
Memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima darilembaga lain untuk menjaga likuiditasnya (dibuktikandengan dokumen tertulis mengenai kerjasamapendanaan dari lembaga keuangan lainnya)
Memiliki pedoman administrasi yang efektif untukmemantau kewajiban yang jatub tempo (dibuktikandengan adariya dokumen tertulis mengenai Skedulpenghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman)
Memiliki kebijakan penghimpunan simpanan danpemberian pinjaman sesuai dengan kondisi keuanganKSP/USP koperasi (dibuktikan dengan kebijakantertulis)
Memiliki sistem informasi manajemen yang memadaiuntuk pemantauan likuiditas (dibuktikan dengandokumen tertulis berupa sistem pelaporanpenghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman)
L1KU1DITAS5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5
Nilai Kradit< 25
26-5051-75
>75
Raaio (%|Catatan :
a. Rasio Vol Pinj Anggta. Jumlah volume Pinjaman Anggotathd Vol Pinj yang dibeRprikanb. Jumlah volume2.s ____
pinjaman yg diberikanRp
KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF ( AKTIVA )
-*
-Nilai Kredit
>86< i<14< x<6
<4Raalo Modal [%)Catatan :
x 100%
Nilai
xl00%
10090807060|%)
91 -81 -71 -61 -51 -
Rasio
l.c
m
l.b
c.Modal TertimbangRp
d.ATMRRp
Nilai
41 -5031 -4021 -3011-201- 10
0Rasio ( %)
a. Modal SendiriRp
b Pinjaman Yg berisikoRp
NUal
81 - 10061 -8041 -6021 -40
01 -20
Rasio ( %)
a. Modal SendiriRp
b Total AsetRP
c Rasio KecukupanModal (CAR)
b Rasio modal sendirithd Pinjaman diberikan yang beresiko
Rasio modal sendirithd Total Aset
PERMODALAN ( CAPITAL )
NILAIKREDIT
PERHITUNGANASPEK YG DINILAI
IDENTITAS KSP / USP1Nama Koperasi2No. Badan Hukum3Tgl Badan Hukum4Alamat
-Jalan-Desa/Kelurahan-Kecamatan
5Kabupaten6Provinsi
Lampiran IIIPeraturan Deputi Bidang PengawasanKementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaNomor06 /Per/Dep.6/IV/2O16TentangPedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi
KERTAS KERJA PENILAIAN KESEHATAN KSP DAN USP KOPERASI
1.1Apakah KSP/USP Koperasi memiliki Visi, misi, dan tujuanyangjelas { dibuktikan dengan dokumen tertulis )
1.2Apakah KSP/USP telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimaluntuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagi acuan KSP/USP Koperasidalam menjalankan usahanya ( dibuktikan dengan dokumen tertulis )
1.3Apakah KSP/USP Koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun ( dibuktikan dengan dokumentertulis)
1.4Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek denganrencana jangka panjang (dibuktikan dengan dokumen tertulis )
1.5Apakah Visi, Misi , Tujuan dan Rencana Kerja diketahui dan dipahamioleh pengurus , pengawas, pengelola dan seluruh karyawan ( dengancara pengecekan silang)
1.6Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen (konfirmasi kepada pengurus atau pengawasdan Dokomen / Persus dllj
1.7Pengurus dan atau pengelola KSP / USP Koperasi memiliki komitmenuntuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan ( Dibuktikan Dokumen )
Manajemen Umum3[M) MAHAJEMEN
Nilal Kredit>30
26-3021 -25
^21
Ratio (%)Catatan :
x 100%
NIlai
10090807060(%]
91 -81 •71 -61 -51 -
RatioNilal
-50-40-30-20- 100
413121111
Ratio | %)
Nilal Kredit>45
40 < X< 4530 < X < 4020 < X < 3010 < X < 200< X < 10
0
Ratio (%)Catatan :
PERHITUNQAH
d Rasio Pinjaman Berisiko e. Pinjaman BerisikoTerhadap PinjamanRp2.ddiberikanf. Pinjmaman Diberikan •
Rp
c Rasio Cadangan Risiko e. Cadangan risiko Piutangterhadap pinjaman berRp2masalahf. Jml Pinj bermasalah
Rp...
b. Rasio Risiko Pinjaman c. Jnd pinjaman bermasalahbermasalah (RPM)Rp2.bthd Volume pinjaman d. Pinjaman Diberikan
Rp
ASPEK YG DINILAI
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SKOR
0.60
0.60
0.60
0.603%
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.503%
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
BOBOTNILAIKREDIT
Raslo
3.4 Simpanan dan simpanan berjangka koperasi meningkat minimal 10 %dari tahun sebelumnya ( Cek laporan Keuangan)
3.3 Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempatSHU tahun berjalan (cek Neraca dan AD/ART)
3.2 Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota seku •rang - kurangnya sebesar 10 % dibandingkan tahun sebelumnya ( dihitung berdasarkan data yang ada di neraca )
3.1 Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkatpertumbuhan aset ( dihitung berdasarkan data yang ada di neraca )
Manajemen Permodalan
2.6 KSP/USP Koperasi mempunyai sistem pengamanan yang baik terhadapsemua dokumen penting ( dibuktikan dengan adanya sistem pengamanan dokumen penting berikut sarana penyimpanannya )
2.5 KSP/USP Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOPKSP/USP Koperasi ( Pengecekan silang antara pelaksanakan kegiatandengan SOM dan SOP nya )
2.4 KSP/USP Koperasi terbukti mempunyai Standar Operasiona! dan Manajemen ( SOM ) dan Standart Operasional Prosedure ( SOP ) ( dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang SOM dan SOP KSP/ USP Koperasi
2.3 Didalam struktur kelembagaan KSP/USP Koperasi terdapat strukturyang melakukan fungsi sebagai Pengawas (yang dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang struktur organisasi)
2.2 KSP/USP Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-ma-sing katyawannya ( yang dibuktikan dengan adanya dokumen tertulistentang job spesification )
2.1 Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan se uruh kegiatan KSP/USP Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan ja-batan ( Dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai struktur orga-sasi dan job description )
Manajemen Kelembagaan
1.12 Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanakan tu -gas pengelolah sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif( pengecekan silang kepada pengelolah dan atau pengawas laporanhasil pengawasan )
1.11 Pengurus , pengawas dan pengelolah KSP/USP Koperasi didalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderungmenguntungkan diri sendiri keluarga dan kelompoknya, atau berpoten-si merugikan KSP/USP Koperasi ( konfirmasi dengan mitra kerja dannotulis rapat tern kredit /analisis kredit)
1.10 Anggota KSP/USP Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuanuntuk meningkatkan permodalan KSP/USP Koperasi sesuai dengan ke-tentua yang berlaku ( pengecekan silang dilakukan terhadap partisi -pasi modal anggota)
1.9 Pengurus KSP/USP Koperasi yang mengangkat pengelola, tidak men-campuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya sehingga dapatmerugikan KSP/USP Koperasi ( dilakukan konfirmasi kepada pengelolah dan atau pengawas )
1.8 KSP/USP Koperasi memiliki tata tertib keija SDM yang meliputi disiplinkeija serta didukung sarana keija yang memadai dalam melaksanakanpekerjaan ( dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan fisiksarana kerja)
PERHITUNGANKOMPONENASPEK YO DINILAI
3
2
NO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SKOR
0.60
0.60
0.60
0.60
0.603%
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.303%
0.60
BOBOTNILAIKREDIT
Raslo
5.5 Memiliki sistem informasi manajemen yang memadahi untuk peman -tauan likuiditas ( dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa sistemlaporan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman )
5.4 Memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjamansesuai dengan kondisi keuangan KSP/USP Koperasi ( dibuktikandengan kebijakan tertu is )
5.3 Memiliki pedoman adm nistrasi yang efektif untuk memantau kewaji -ban yang jatuh tempo ( dibuktikan dengan adanya dokumen tertulismengenai schedule penghimpunan simp, dan pemberian pinjaman )
5.2 Memiliki fasilitas pinjaman yang akan dtterima dari lembaga lain untukmenjaga likuiditasnya ( dibuktikan dengan dokumen tertutis mengenaikerja sama pendanaan dari lembaga keuangan lainnya )
5.1 Memiliki kebijaksanaan tertulis mengenai pengendalian likuiditas ( di -buktikan dengan dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha )
Manajemen Likuiditas
4.10 KSP/USP Koperasi melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya ( dibuktikan dengan dokumen pengikat dan ataupenyerahan agunan )
4.9 Setelah pinjaman diberikan KSP/USP Koperasi melakukan pemantauanterhadap penggunaan pinjaman serta kemampuan dan kepatuhananggota atau peminjam dalam memenuhi kewajibannya( dibuktikan dengan laporan monitoring,supervisi pinjaman )
4.8 Keputusan pemberian pinjaman dan atau penempatan dana dilakukanmelalui komite ( dibuktikan dengan risalah rapat komite, SK Komite )
4,7 Dalam memberikan pinjaman KSP/USP Koperasi mengambil keputusanberdasrkan prinsip kehati-hatian ( dibuktikan dengan hasil analisis ke -layakan pinjaman )
4.6 KSP/USP Koperasi memiliki kebijakan cadangan penghapusan pinjamanbermasalah ( dibuktikan dengan kebijakan tertulis dan laporan keu -angan )
4.5 KSP/USP Koperasi menerapkan prosedure pinjaman dan dilaksanakandengan efektif ( pengecekan silang antara pelaksanaan prosedurpinjaman dengan SOPnya )
4.4 Pinjaman macet tahun lalu dapat ditagih sekurang - kurangnya seper-tiganyajbuktikan dengan laporan penegihan pinjaman macet tahunan)
4.3 Dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau lebih besar dari jumlah pinjaman macet tahunan ( dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pinjaman dan cadangan penghapusan pinjaman )
4.2 Setiap pinjaman yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainyasama atau lebih besar dari jumlah pinjaman yang diberikan kecuali pinjaman bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah ( dibuktikan denganlaporan pinjaman dan daftar agunan )
4.1 Pinjaman dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90 % dari pinja -man yang diberikan ( dibuktikan dengan laporan pengembalian pinjamail)
Manajemen Aktiva
3.5 Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkan-toran dibiayai dengan modal sendiri ( pengecekan silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana )
PERHITUNGANKOMPONENASPEK YG DINILAI
5
4
NO
b Rasio Pinjaman diberikan c. Pinjaman diberikanthd dana yg diterimaRp
d. Dana yg DiterimaRp
Ratio |%)<60
60 - 7071-80
80. X . 90
H . .
Nilai Kredit.10
10. X . 1515 < X .20
>20
Rasio (%)Untuk rasio iebih kecildari 10 niiai 25,rasiolOa/d 15 nilai 100,15 - 20 nilai 50
Catatan :
a.Kas dan BankRp
b.Kewtyiban LancarRp
m.
-
Nllai Kredit
> 1511-155- 10
< 5Raalo |%|
5 maks 100runan 1 % ditambahnilai 50 setiap penunilai 0 u/ rasio 10 -15Untuk rasio dari 15%Catatan :
c Rasio Efisiensie. Biaya Karyawan{7"afce Home Pay)PelayananRP4c. ^____
f. Volume PinjamanRp
^
NUai Kredit
< 4041 -59
60 - 80>80
Rasio (%)Catatan :
b Rasio Beban Usahac. Beban Usahathd SHU KotorRp
d. SHU KotorRp
-9599
1 Nllal Kredit
< 9090 < X <95 < X <
> 100Ratio (%;Catatan :
a. Beban Operasi AnggotaRp
b Partisipasi BrutoRp
PERHITimGAN
EFISIENSIa Rasio Operasi
Pelayanan ThdPartisipasi bruto
ASPEK YG DINILAI
a.Partisipasi brutoRp"
b.Partp bruto+PendapatanRp
Rasio [%)< 25
25 x < 5050 < x < 75
>75
a. Rasio PartisipasiBruto
JATI DIRI KOPERASI
_
NJlai Kredit< 100> 100
Rasio (%)Catatan :
e.Partisipasi NetoRp6.
f.Beban usaha ditam-bah beban perkoperasianRp
c, Rasio KemandirianOperasionalpclayanan
=Nilal Kredit
>54 X e 53< X < 4
<3Rasio |%)Catatan :
=X=
Nilai Kredlt
> 107,5 < X < 105 < X < 7,5
< 5
Raaio (%|Catatan :
a.SHU sblra Pajak (EBT)Rp6a _
b.Total AssetsRp
N1LA1 BOBOTPERHITUNGAN
b. Rasio Rentabilitasc. SHU Bagian AnggotaModal sendiri (ROE)Rp6b. _
d. Total Modal sendiriRp
a. Rasio RentabilitasAssets ( ROA)
KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN
NOASPEK YO DINILAI