perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
STUDI KOMPARASI KEBIJAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI ANTARA
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DENGAN ANTI-CORRUPTION COMMISSION ACT 694 OF 2009
FEDERATION OF MALAYSIA
Oleh :
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 Dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh :
Herlambang Budi Prasetya
NIM. E0011149
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2015
i
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
STUDI KOMPARASI KEBIJAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI ANTARA
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DENGAN ANTI-CORRUPTION COMMISSION ACT 694 OF 2009
FEDERATION OF MALAYSIA
Oleh :
Herlambang Budi Prasetya
E0011149
Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta, Maret 2015
Pembimbing I
Pembimbing II
Dr. WIDODO TRESNO NOVIANTO S.H.,M.Hum.
NIP. 19541124 1985031002
ISMUNARNO S.H.,M.Hum.
NIP. 19660428 1990031001
ii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)
STUDI KOMPARASI KEBIJAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI ANTARA
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR
20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DENGAN ANTI-CORRUPTION COMMISSION ACT 694 OF 2009 FEDERATION OF
MALAYSIA
Oleh :
HERLAMBANG BUDI PRASETYA
NIM. E0011149
Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pada:
Hari : Senin
Tanggal : 27 – April - 2015
DEWAN PENGUJI
1. Sabar Slamet, S.H.,M.H. : ……………………………………..
Ketua
2. Ismunarno, S.H.,M.Hum. : …………………………………..
Sekretaris
3. Dr. Widodo Tresno Novianto, S.H., M.Hum. : …………………………………..
Anggota
Mengetahui
Dekan,
Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 195702031985032001
iii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
SURAT PERNYATAAN
Nama : Herlambang Budi Prasetya
NIM : E0011149
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
STUDI KOMPARASI KEBIJAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI ANTARA
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DENGAN ANTI-CORRUPTION COMMISSION ACT 694 OF 2009
FEDERATION OF MALAYSIA adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan
karya saya dalam penulisan ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.
Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia
menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar
yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, 25 Maret 2015
Yang membuat pernyataan,
Herlambang Budi Prasetya
NIM. E0011149
iv
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ABSTRAK
Herlambang Budi Prasetya. 2015. E0011149. STUDI KOMPARASI KEBIJAKAN
PEMBERANTASAN KORUPSI ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN ANTI-
CORRUPTION COMMISSION ACT 694 OF 2009 FEDERATION OF MALAYSIA.
Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji tentang Permasalahan pertama,
bagaimana pengaturan bentuk tindak pidana korupsi dalam Undang-undang dari kedua
Negara. Kedua, bagaimana pengaturan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang
dari masing-masing negara.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Dengan
jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik
pengumpulan data dengan studi kepustakaan, instrument penelitian berupa Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Anti-Corruption Commission Act 694 Of
2009 Federation Of Malaysia. Pendekatan penelitian dengan statute approach dan
comparative approach dengan teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan pengaturan tindak pidana korupsi di Undang-
undang Indonesia masih terlalu banyak menyadur ketentuan dari KUHP sehingga
bentuk tindak pidana korupsinya mulai tidak relevan dengan perkembangan modus
operandi tindak pidana korupsi. Sedangkan pengaturan bentuk tindak pidana korupsi di
Undang-undang Malaysia sudah lebih baru, dimana Malaysia tidak banyak menyadur
dari ketentuan penal code dan lebih merumuskan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi
sesuai dengan modus operandi yang memang ada dan terjadi di Malaysia. Dalam
pengaturan sanksi pidana Indonesia memberikan sanksi pidana yang lebih berat
dibandingkan Malaysia. Hal ini ditunjukkan dengan beratnya hukuman badan yang
diatur dalam Undang-undang Indonesia, selain itu di Malaysia tidak mengenal pidana
tambahan dan hukuman mati sebagaimana yang diterapkan di Indonesia.
Kata Kunci : Korupsi, Perbandingan, Undang-undang, Indonesia dan Malaysia.
v
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ABSTRACT
Herlambang Budi Prasetya. E0011149 2015. COMPARISON STUDY of eradicating
corruption policy on LAW NUMBER 31 OF 1999 JO LAW NUMBER 20 OF 2001
ON Eradicating Corruption, WITH ANTI-CORRUPTION COMMISSION ACT 694
OF 2009 FEDERATION OF MALAYSIA. Legal Writing. Faculty Of Law, Sebelas
Maret University Surakarta.
This study describes and examines problem regarding the first is, how the
arrangement of corruption form in the Law of the two State. Second, how the criminal
sanction arrangements set out in the Act of the respective countries.
This research is normative legal research which is descriptive. With the type of
secondary data include primary legal materials, secondary and tertiary. Data collection
techniques used is the library research, research instrument is the Act No. 31 of 1999
juncto Act No. 20 of 2001 of Eradicating Corruption and The Anti-Corruption 694
Commission Act Of 2009 Federation Of Malaysia. Research Approach is the statute
approach and comparative approach, analysis technique used is the deductive method.
The results show the arrangement of corruption in Indonesian law is still too
much adapt the provisions of the Penal Code (KUHP) so that the form of the crime of
corruption began to be irrelevant to the development of the method of corruption. While
setting forms of corruption in the Act has newer in Malaysia, where Malaysia is not
much adaptation of the provisions of the penal code and formulate forms of corruption
in accordance with the corruption method that do exist and occur in Malaysia. In
setting the criminal sanctions, Indonesian criminal sanction is more severe than in
Malaysia. This is indicated by the severity of imprisonment stipulated in the Law of
Indonesia, besides in Malaysia does not apply additional penalty and death penalty as
applied in Indonesia.
Keywords : Corruption, Comparison, Act, Indonesia and Malaysia.
vi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
MOTTO
“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan
terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada
pelindung bagi mereka selain Dia”
(Q.S Ar-Ra’ad : 11)
“ people with good heart is the ultimate winner (orang dengan hati yang baik adalah
pemenang yang sejati) ”
--seo joo hyun--
“ Lakukan apa yang bisa kamu lakukan dan upayakan, lalu biarkan Allah melakukan
apa yang tidak bisa kamu lakukan (do the best, god the rest)”
--unknown--
“ Jika anda menghargai diri anda sendiri, anda seharusnya malu untuk malas. Anda
akan setia dengan impian besar anda, dan berjuang sekuat tenaga untuk melampauinya
”
--Mario teguh--
vii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
PERSEMBAHAN
Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta dan
terima kasih kepada:
1. Allah SWT, yang telah memberikan kelancaran dan
kemudahan dalam penulisan skripsi ini.
2. Rasulullah SAW, sebagai penutan seluruh umat dan alam
semesta.
3. Kedua Orangtua penulis, Ayahanda Jumeno Hadi Saputro,
S.H. dan Ibunda Sri Mulyani;
4. Adik-adik penulis Rafi Ivan Habibullah dan Najwa Ayatul
Husna;
5. Keluarga besar, Kakek, Nenek, Simbah. Pakdhe, Budhe, Om
dan tante dari penulis;
6. Sahabat dan teman-teman seperjuangan penulis;
7. Keluarga Besar Lembaga Pers Mahasiswa NOVUM Fakultas
Hukum UNS;
8. Almamater Fakultas Hukum UNS;
9. Semua pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian
skripsi ini.
viii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
KATA PENGANTAR
Bismillahirrohmanirrohim
Alhamdulillahirobbil’alamin. Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah
SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas limpahan rahmat dan hidayah-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) yang berjudul
“STUDI KOMPARASI KEBIJAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI ANTARA
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DENGAN ANTI-CORRUPTION COMMISSION ACT 694 OF 2009
FEDERATION OF MALAYSIA”. Penyusunan penulisan hukum skripsi ini
mempunyai tujuan yang utama untuk melengkapi salah satu syarat dalam mencapai
derajat sarjana (S1) dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa untuk
terselesaikannya penulisan hukum ini, banyak pihak yang telah memberikan doa serta
dukungan. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan
hati, penulis ingin mengucaapkan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut:
1. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret, yang telah memberikan ijin dan kesempatan
kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan
penulisan hukum ini;
2. Ibu Diana Tantri Cahyaningsih, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing
Akademik yang telah banyak memberikan dorongan dan juga bimbingan serta
doa kepada penulis selama menjalani kuliah di Fakultas Hukum;
3. Bapak Dr. Widodo Tresno Novianto, S.H., M.Hum., selaku Dosen
Pembimbing dalam penulisan hukum (Skripsi) ini yang telah banyak
membantu serta memberikan waktu dan masukan serta bimbingan dalam
penyusunan penulisan hukum (Skripsi) ini;
4. Bapak Ismunarno, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan
hukum (Skripsi) ini yang telah banyak membantu serta memberikan waktu
ix
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
dan masukan serta bimbingan dalam penyusunan penulisan hukum (Skripsi)
ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah
memberikan ilmu dan bimbingan serta pengalaman-pengalaman hidup yang
berharga kepada penulis;
6. Bapak dan Ibu staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar
mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret;
7. Kedua orangtua penulis, Jumeno Hadi Saputro, S.H., dan Sri Mulyani yang
selalu memberikan doa, motivasi, cinta, kasih sayang, wejangan-wejangan,
memberikan pelajaran hidup, menjadi contoh yang baik bagi penulis, serta
memberikan dukungan sehingga penulis lebih giat dan bersemangat untu
menyeesaikan penulisan hukum ini;
8. Adik-adik penulis, Rafi Ivan Habibullah dan Najwa Ayatul Husna, yang
selalu memberikan semangat, doa, dan dukungannya serta motivasi agar
penulis bisa menjadi orang yang sukses agar dapat membantu adik-adik
dalam memenuhi cita-citanya nanti ;
9. Sahabat dari penulis, Ivan Cahyo Katon dan Fandy kurniawan, yang selalu
memberikan keceriaan, doa, dukungan dan menjadi teman terbaik bagi
penulis, terima kasih sahabat, atas segalanya;
10. Teman-teman seperjuangan penulis, Dwi Saputro, Tunjung Mahardika
Hariadi, Dila Eka Juli Prasetya, Rama Pramu Wicaksono, Taufan Dwi
Prakoso, dan Achmad Shafiyyul Fuad, yang selama ini berjuang bersama-
sama menuju masa depan yang lebih baik. Berjuang bersama, sukses
bersama, gagal bersama, konyol dan gila-gilaan juga bersama. Terima kasih
kawan atas selama ini.
11. Segenap keluarga besar LPM NOVUM Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret, yaitu: Mas Nandha, Zelika, Nadia, Tifany, Apec, Rosi, Faya, Mas
Ipin, Rheza, April, Mita, Ryan, Sherly, Dora, Nisa, Devi, Ajeng, Iqbal, Jody,
Fida, serta alumni LPM NOVUM lainnya yang tidak bisa disebutkan satu
persatu. Terima kasih atas kerjasama dan kebersamaannya selama ini, serta
x
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ilmu dan juga pengalaman yang luar biasa. Selalu ukir dalam diri dengan
“Sepatah Kebenaran, Nurani Keadilan”;
12. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Khaerul,
Hergia, Icha, Merry, Herodhion, Jamal, Hisyam, azis, dan teman-teman
angkatan 2011, senasib seperjuangan dalam mengerjakan penulisan hukum
(Skripsi);
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan
bantuan kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum (Skripsi) ini
terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu kritik
dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan penulisan
hukum (Skripsi) ini. Akhirnya penulis berharap semoga hasil penulisan
hukum (Skripsi) ini dapat memberikan manfaat bagi Negara, dan juga pihak
pihak yang terkait.
Surakarta, Maret 2015
Penulis,
xi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .................................................................................................. i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ...................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ................................................................. iii
HALAMAN PERNYATAAN .................................................................................... iv
ABSTRAK .................................................................................................................. v
ABSTRACT ................................................................................................................ vi
HALAMAN MOTTO ................................................................................................ vii
HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................................ viii
KATA PENGANTAR ................................................................................................ ix
DAFTAR ISI ................................................................................................................ x
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1
A. Latar belakang ................................................................................ 1
B. Rumusan masalah ............................................................................ 9
C. Tujuan Penelitian ............................................................................. 9
D. Manfaat Penelitian ........................................................................... 10
E. Metode Penelitian ............................................................................ 10
F. Sistematika Penulisan Hukum ......................................................... 15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .......................................................................... 17
A. Kerangka Teori .................................................................................... 17
1. Tinjauan tentang Perbandingan Hukum .................................... 17
2. Tinjauan tentang Hukum Pidana ................................................ 21
3. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi .................................. 26
4. Tinjauan tentang Korupsi di Malaysia ....................................... 30
B. Kerangka Pemikiran ............................................................................ 37
xii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .................................. 39
A. Hasil Penelitian ................................................................................... 39
1. Uraian jenis tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 31
Tahun
1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi dan dalam Anti-Corruption
Commission Act 694
Of 2009 Federation Of Malaysia ................................................... 39
a. Indonesia .................................................................................... 39
b. Malaysia ..................................................................................... 52
2. Uraian sanksi pidana bagi tindak pidana korupsi dalam Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan Anti-
Corruption Commission Act 694 Of 2009 Federation Of
Malaysia .................................................................................... 61
a. Indonesia ............................................................................. 61
b. Malaysia .............................................................................. 64
B. Pembahasan ..................................................................................... 64
1. Kebijakan formulasi Jenis Tindak Pidana dalam Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Anti-
Corruption Commission Act 694 Of 2009 Federation Of
Malaysia ..................................................................................... 66
1.1. Kebijakan Formulasi jenis tindak pidana dalam Undang-
Undang ................................................................................ 66
a. Indonesia ....................................................................... 66
b. Malaysia ........................................................................ 84
1.2. Analisis kelebihan dan kekurangan masing-masing Undang-
Undang ................................................................................ 90
2. Perbandingan sanksi pidana antara Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
xiii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
pemberantasan tindak pidana korupsi dengan Anti-Corruption
Commission Act 694 Of 2009 Federation Of Malaysia ............. 95
2.1. Kebijakan Formulasi jenis tindak pidana dalam Undang-
Undang ................................................................................ 96
a. Indonesia ....................................................................... 95
b. Malaysia ........................................................................... 101
2.2. Analisis kelebihan dan kekurangan masing-masing Undang-
Undang ..................................................................................... 103
BAB III PENUTUP ................................................................................................ 109
A. Simpulan ............................................................................................ 109
B. Saran ................................................................................................... 109
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................................... 110
xiv