1
STRATEGI IMPLEMENTASI SIMPUL JARINGAN
KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAN
ARIS HARYANTOKoordinator Kelembagaan dan Pembinaan Simpul Jaringan
Pusat Standardisasi Kelembagaan Informasi Geospasial
2
Menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, Presiden Joko Widodo optimis bahwa perekonomian INDONESIAberpotensi menempati
posisi ke-4 terkuat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat(PWC, 2015:5)
Holistik
Integratif
Tematik
Spasial
How ?• Perkuatan basis-basis
perekonomian kawasan timurIndonesia;
• Pengembangan kota-kota barudan pusat-pusat produksi danperdagangan;
• Perkuatan rantai industri hulu hilirproduk unggulan berbasissumberdaya lokal;
• Penyediaan prasarana dansarana transportasi, informasi dankomunikasi
INDONESIA
EMAS 2024
3
ARAHAN PRESIDEN
“Saya ingin menekankan
pentingnya satu data dalam
proses pengambilan kebijakan
yang tepat dan juga dalam
membangun kepercayaan
atas data yang dikeluarkan
Pemerintah, baik oleh
masyarakat maupun dunia
internasional.”
Presiden Joko Widodo (2 Juni 2020)
Sumber : Kantor Staf Presiden
4
Permasalahan Data Pemerintah…
5
6
Sejarah Pengelolaan Data Informasi Geospasial di Indonesia
Aspek Teknis
Aspek Kebijakan & Regulasi
1980 -1990
Proyek Pemetaan
Digital (MREP,
LREP, RePPPRoT
1991 1997
Forum SIGNAS
Inisiasi pembangunan
Basisdata Geospasial
2000 2002 2007 2010 2011 2013
Deklarasi NSDI
Sekretariat NSDI
Pembangunan
Metadata
Perpress 85/2007
tentang JDSN
MetadataSpesifikasi Data
Fitur Katalog
UU No. 4/2011 tentang IG
Geoportal Nasional
https://tanahair.Indonesia.go.id
2014 2016 2019
Pembangunan
Data Center
Perpress 27/2014
tentang JIGN
Perpress 9/2016
tentang PKSP
Perpress 39/2019
tentang SDI
Sumber : Putra T.Y.D, 2019
7
PERPRES NO. 39/2019 TENTANG SATU DATA INDONESIA
PERPRES NO. 95/2018 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PerbaikanTata Kelola Pemerintahan Digital dan Data
Sistem Statistik Nasional
JaringanInformasi
GeospasialNasional
SistemInformasi
Manajemen
Sistem Informasi
Manajemen
SistemInformasi
Manajemen
SistemInformasi
ManajemenPemerintahan
Lainnya
UU 16/1997Statistik
UU 4/2011Informasi
Geospasial
UU 25/2004PerencanaanPembangunan
Nasional
UU 23/2014Pemerintahan
Daerah
UU 17/2003Keuangan
Negara
Landasan Data dan Informasi yang Berkualitas
KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERKUALITAS
DATA SEBAGAI PIJAKAN TRANSFORMASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN
*) Sumber : Kantor Staff Presiden , 2020
8Indonesia Archipelago Papercraft : Ritter Willy
Putra
JIGN
Jaringan Informasi
Geospasial Nasional
Data Geospasial Provinsi
Data Geospasial Kabupaten
Data Geospasial Kementerian
Data Geospasial Kota
✓ Menghindari duplikasi (One Map
Policy);✓ IG dikelola oleh masing2 wali data;
✓ Akses yang cepat terhadap informasi
✓ Interoperabilitas
✓ Efisiensi kegiatan dan anggaran
MANFAAT
9
Jaringan Informasi Geospasial Nasional
J a r in g a n In fo r ma s i G e o s p a s ia l N a s io n a l
Jaringan IG Pusat Jaringan IG Daerah
Penghubung Simpul
Jaringan (PSJ)
Simpul Jaringan Kementerian
Unit Kerja / Unit
Produksi
Unit Kerja / Unit
Produksi
Unit Kliring / Unit
Penyebar luasan
IG
Geoportal
Katalog
MetadataPublikasi
Simpul Jaringan Provinsi
Unit Kerja / Unit
Produksi
Unit Kerja / Unit
Produksi
Unit Kliring / Unit
Penyebar luasan
IG
Geoportal
Katalog
MetadataPublikasi
Simpul Jaringan Kabupaten / Kota
Unit Kerja / Unit
Produksi
Unit Kerja / Unit
Produksi
Unit Kliring / Unit
Penyebar luasan
IG
Geoportal
Katalog
MetadataPublikasi
Simpul Jaringan Kementerian
Unit Kerja / Unit
Produksi
Unit Kerja / Unit
Produksi
Unit Kliring / Unit
Penyebar luasan
IG
Geoportal
Katalog
MetadataPublikasi
Geoportal Nasional
Tanahair.Indonesia.go.id
*) Perpress No 27 Tahun 2014 Tentang JIGN
10
Simpul Jaringan
SIMPUL JARINGAN
Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan DG dan IG tertentu. (Psl 1. Perpress 27/2014 tentang JIGN)
Produsen Data / Unit Produksi / Direktorat / Pusat Teknis / OPD Teknis (daerah)
Unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG (Psl 5 ayat 2.a)
Perpress No 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional
Walidata / Unit Pengelolaan & Penyebarluasan IG / Pusdatin / Diskominfo (daerah)
Unit kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG (Psl 5 ayat 2.b) Berbagipakai data antar
Instansi Pemerintah
PenggunaUmum
XBasisdataProduksi
QC
X
QA
Basisdata Pengelolaan & Publikasi
Data Terbuka
Data Tertutup/ Rahasia
GEOPORTAL
XML
Data spasial + metadata
Jaringan IG Tingkat Pusat : lembaga tinggi negara, Instansi Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik IndonesiaJaringan IG Tingkat Daerah : Seluruh Pemerintah DaerahPsl 4. ayat 2,3 & 4
11
PENILAIAN KINERJA SIMPUL JARINGAN
Kebijakan
1. Peraturan (Kepala Daerah / pimpinan Lembaga) tentangsimpul jaringan
2. Kebijakanteknis (SOP / Juknis) penyelenggaraan IG
3. Roadmap pengelolaandata dan informasi geospasial
4. RPJMD / RENSTRA mencantumkan kegiatanpengelolaan data dan informasi geospasial
5. Persentase anggarangeospasial dalamAPBD/APBN
Kelembagaan
1. Kelembagaansimpuljaringan telahdibentuk
2. Forum data telahdilaksanakan
3. Unit teknis (OPD, Pusat, Direktorat) yang terlibat dalamsimpul jaringan
4. Memiliki kerja samaresmi dengan BIG / PPIIG / PPIDS
Sumberdaya
Manusia
1. Staf dengan KualifikasiPendidikan Geospasial(geografi, geodesi, geomatika)
2. Jabatan fungsionalsurveipemetaan
3. Program peningkatankualifikasi (diklat) bidang Geospasial
Teknologi
1. OperasionalisasiGeoportal
2. DukunganInfrastruktur TIK (kapasitas data center)
3. Perangkat lunakpenyebarluasandata (WMS)
4. Perangkat lunakpenyebarluasanmetadata (CSW)
Data &
Standard
1. Katalog data spasial
2. Ketersediaan data dan metadata wajib di Geoportal (Batas wilayah, Tataruang, Hukumadat, Tematik)
3. Standard data tematik
Sumber : Buku Pedoman Penilaian Penganugerahan Penghargaan Simpul Jaringan (Bhumandala Award) Tahun 2020
12
https://simojang.big.go.id
13
14
15
TAHAPAN PEMBINAAN SIMPUL JARINGAN1
KOORDINASI AWAL DAN PERSIAPAN
2
SOSIALISASI DAN EDUKASI
3
ASSESSMENT KESIAPAN SIMPUL JARINGAN
4
PENYUSUNAN STRATEGI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN SIMPUL JARINGAN 5
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN SIMPUL JARINGAN
6
MONITORING & EVALUASI
• Identifikasi kebutuhanawal dan persiapankegiatan
• Komitmen dari SimpulJaringan
• Bentuk kerjasama (jikadiperlukan)
• Sosialisasi Simpul Jaringandan konsep JIGN untuklevel pimpinan
• Penyampaian saranaedukasi pembangunanSimpul Jaringan
• Sebagai identifikasi awalkondisi simpul jaringanuntuk menentukan bentukpembinaan / pendampingan yang tepat
• Pembentukan tim kerja simpul jaringan• Rencana pengembanganSDM IG (Jabfung
surta & Diklat keahlian)• Pendampingan Penyusunan Roadmap
dan naskah akademis untuk peraturankebijakan & kelembagaan
• Pendampingan penyusunanStandard untuk IG Tematik
• Implementasi Pengelolaan & Penyebarluasan IG• PengelolaanData dan
Metadata spasial• Publikasidan konektivitas ke
Penghubung Simpul Jaringan• Implementasi Standard
penyelenggaraan IGT
• Pelaporan secaraberkala melaluiaplikasi Simojang
Keterangan :1. Fungsional Survei Pemetaan (ASN), tenaga tersertifikasi (Non ASN)2. Memiliki peraturan terkait simpul jaringan (penunjukan unit kliring & unit produksi)3. Data yang sudah sesuai dengan standar4. Basisdata spasial dengan metadata yang dapat diakses (via Geoportal atau terkoneksi dengan Geoportal nasional)
KEGIATAN
OUTPUT
OUTCOME
Kebijakan Kelembagaan TeknologiStandarSumberdaya Manusia
Data dan informasi geospasial yang handal, berhasil dan berdayaguna3
Simpul jaringan yang terintegrasi dengan JIGN4
Tata kelola simpul jaringan yang baikdan optimal serta berkesinambungan2
SDM IG yang kompeten untuk pengelolaan SJ1
Data berikut metadata yg sudah sesuai standard terpublish di Geoportal yg terkoneksi dgn PSJ
Baseline awal kondisi kinerjaSimpul Jaringan
Dok Roadmap dan strategi pengembangan Simpul Jaringan, NA dan Draft Peraturan SJ, rencana pengembangan SDM (Jabfung & Diklat),
Dok Standard penyelenggaraan IGT
16
PELIBATAN PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL (PPIIG / PPIDS) DI PERGURUAN TINGGI NEGERI UNTUK PERCEPATAN OPTIMALISASI SIMPUL JARINGAN DAERAH
• Karena keterbatasan SDM maka BIG menggandeng Perguruan Tinggi dengan mekanisme pembentukanPPIIG / PPIDS untuk membantu dalam hal penyelenggaraan JIGN di daerah
• PPIIG adalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan dalam membina SimpulJaringan IG Daerah
Fungsi : - Memberikan bimbingan, pendidikan, dan pelatihan kepada sumber daya manusia di lingkungan Simpul
Jaringan IG Daerah- Pemberian konsultasi teknis terkait penyelenggaraan IG sesuai kompetensi PPIIG- sosialisasi dan/atau diseminasi penerapan standar terkait penyelenggaraan IG;- penelitian, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan jaringan IG daerah- membantu Badan dalam penyusunan rancangan standar terkait penyelenggaraan IG;
17
PELIBATAN PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL (PPIIG / PPIDS) DI PERGURUAN TINGGI NEGERI UNTUK PERCEPATAN OPTIMALISASI SIMPUL JARINGAN DAERAH
24
18
PELIBATAN PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL (PPIIG / PPIDS) DI PERGURUAN TINGGI NEGERI UNTUK PERCEPATAN OPTIMALISASI SIMPUL JARINGAN DAERAH
PEMDA JAWA TENGAH
PPIDS UNDIP / PIDS ITB / PPIDS UGM / PPIDS ITS
KERJASAMA TRIPARTIT
19
Bentuk apresiasi BIG kepada simpul-simpul jaringan dengan tujuan memotivasi, menginspirasi,
memperkuat dan meningkatkan semangat K/L/P dalam membangun pilar-pilar IIG agar terus terbina
secara berkelanjutan menuju Simpul Jaringan yg Optimal
BHUMANDALA AWARD
20
2121
TERIMA KASIH
ARIS HARYANTOKoordinator Kelembagaan dan Pembinaan Simpul Jaringan
Pusat Standardisasi Kelembagaan Informasi Geospasial
0815 807 8057 / [email protected]