Download - Sosialisasi Perubahan RPJMD
Di Sampaikan pada :Sosialisasi Perubahan RPJMD Tahun 2013-2018
Samarinda, 26 Oktober 2016
OLEH KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LATAR BELAKANG
DINAMIKA PEMBANGUNAN KALTIM DAN PERMASALAHAN
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN REVISI RPJMD PROV. KALTIM TAHUN 2013-2018
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018
KESIMPULAN
OUTLINE PAPARAN
LATAR BELAKANG
LATAR BELAKANGREVISI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Dasar alasan perubahan atau revisi dokumen RPJMD Kaltim adalah denganmempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
1. Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2015 tentang RPJM Nasional Tahun 2015-2019
2. Perda No. 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJTahun2016 tentang TindakLanjut PP No 18 Th 2016 tentang Perangkat Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
7. Tren ekonomi global menurun, berdampak pada kapasitas fiscal daerah
Keterkaitan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017
9 Nawacita12 Prioritas RPJMD Prov
Kaltim
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap
bangsa dan memberi rassa ama pada seluruh warga negara
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata
kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan
tepercaya
3. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem
dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan
terpercaya
4. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia
5. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan
6. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
7. Menigkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar
Internasional
8. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
sektor-sektor strategi ekonomi domestik
9. Melakukan revolusi karakter bangsa
1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
2. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar
3. Peningkatan produksi pangan
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan
5. Peningkatan kualitas layanan kesehatan
6. Percepatan pengentasan kemiskinan
7. Pengembangan ekonomi kerakyatan
8. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja
9. Percepatan transformasi ekonomi
10. Pengembangan agribisnis
11. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
12. Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan
1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
2. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar
3. Peningkatan produksi pangan
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan
5. Peningkatan kualitas layanan kesehatan
6. Percepatan pengentasan kemiskinan
7. Pengembangan ekonomi kerakyatan
8. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja
9. Percepatan transformasi ekonomi
10. Pengembangan agribisnis
11. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
12. Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan
PENYELARASAN RTRWP KALTIM 2016-2036
KSP DALAM RPJMD MURNIMenggunakan Draft RTRWP
KSP DALAM PERUBAHAN RPJMDTelah mengakomodir Perda No.1 tahun 2016
tentang RTRWP Kaltim
KAWASAN STRATEGIS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KSP RPJMD MURNI KSP PERUBAHAN RPJMD
Sudut Pandang Kepentingan Ekonomi yang Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan EkonomiProvinsi
1. Kawasan Industri Kariangau – Buluminung di Kawasan Teluk Balikpapan
1. Kawasan Industri Kariangau – Buluminung di Kawasan TelukBalikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Kawasan Industri Jasa dan Perdagangan di Kota Samarinda
2. Kawasan Industri Jasa dan Perdagangan di Kota Samarinda
3. Kawasan Industri Petrokimia (Gas danKondensat) di Kota Bontang
3. Kawasan Industri Petrokimia Berbasis Migas dan Kondensatdi Kota Bontang – Marangkayu Kutai Kartanegara
4. Kawasan Industri dan Pelabuhan InternasionalMaloy (KIPI Maloy) di Kabupaten Kutai Timur
4. Kawasan Industri Oleochemical Maloy di Kabupaten KutaiTimur
5. Kawasan Strategis yang Dapat MempercepatPertumbuhan Kawasan Tertinggal di PerbatasanNegara
5. Kawasan Pengembangan Pertanian di Kabupaten Paser danKabupaten Penajam Paser Utara
6. Kawasan Industri Tanaman Pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan KabupatenPaser
6. Kawasan Pengembangan Tanaman Pangan di KabupatenKutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat
7. Kawasan Agropolitan Regional di Kabupaten Kutai Timur
7. Kawasan Pengembangan Tanaman Pangan di Mahakam Ulu
8. Kawasan Agropolitan Regional di Kabupaten Kutai Timur
= Prioritas Tahun 2018 menurut Perda No 1 Tahun 2016 Tentang RTRW Prov. Kaltim
KAWASAN STRATEGIS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KSP RPJMD MURNI KSP PERUBAHAN RPJMD
Sudut Pandang Kepentingan Sosial dan Budaya
1. Museum Mulawarman di Kabupaten Kutai Kartanegara 1. Museum Mulawarman di Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Desa Budaya Pampang di Kota Samarinda 2. Museum Kerajaan Paser Sadurengas di Kabupaten Paser
3. Koridor Sungai Mahakam (Tanjung Isuy, Desa Mancong, dan Lamin Eheng)
3. Museum Kerajaan Gunung Tabur dan Sambaliung di Kabupaten Berau4. Desa Budaya Pampang di Kota Samarinda5. Koridor Sungai Mahakam
Sudut Pandang Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
1. Kawasan Danau Semayang, Danau Jempang, DanauMelintang, Danau Siran, dan sekitarnya
1. Kawasan Danau Semayang, Danau Jempang, DanauMelintang, dan sekitarnya
2. Kawasan Teluk Balikpapan (Sepaku-Penajam-Balikpapan)
2. Kawasan Teluk Balikpapan (Sepaku-Penajam-Balikpapan)
3. Kawasan Delta Mahakam 3. Kawasan Delta Mahakam4. Kawasan Pariwisata Pesisir dan Laut KepulauanDerawan di Kabupaten Berau
4. Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan dansekitarnya
5. Kawasan Ekosistem Karst Sangkulirang Mangkalihat
6. Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Balabalagan
Sudut Pandang Kepentingan Mempercepat Pertumbuhan Kawasan Tertinggaldi Dalam Wilayah Provinsi
1. Kawasan Perbatasan Long Pahangai dan Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu.
= Prioritas Tahun 2018 menurut Perda No 1 Tahun 2016 Tentang RTRW Prov. Kaltim
HASIL PENGENDALIAN EVALUASI
Hasil Pengendalian dan Evaluasi Tahun 20151. Hasil evaluasi terhadap 19 sasaran pembangunan Kalimantan Timur menunjukkan kinerja pencapaian
target sebesar 75 %2. Secara umum, hasil evaluasi terhadap 119 program prioritas pada setiap misi hingga tahun 2015
menunjukkan kecenderungan positif sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Perlu pembenahanyaitu pemerataan hasil pembangunan dan perekonomian makro pembangunan daerah.
Sesuai pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan
apabila:
a) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan
tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri
Nomor 54 Tahun 2010;
b) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
c) Terjadi perubahan yang mendasar (terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi,
konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan
nasional); dan atau
d) Merugikan kepentingan nasional (pelaksanaan pembangunan selama ini bertentangan dengan
kebijakan nasional sehingga merugikan kepentingan nasional).
AMANAT UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 2 3 4 5
1.Manajemen
Pendidikan
a. Penetapan standar nasional pendidikan.
b. Pengelolaan pendidikan tinggi.
a. Pengelolaan pendidikan
menengah.
b. Pengelolaan pendidikan khusus.
a. Pengelolaan pendidikan dasar.
b. Pengelolaan pendidikan anak
usia dini dan pendidikan
nonformal.
2. KurikulumPenetapan kurikulum nasional pendidikan
menengah, pendidikan dasar, pendidikananak usia dini, dan pendidikan nonformal.
Penetapan kurikulum muatan lokal
pendidikan menengah dan muatan
lokal pendidikan khusus.
Penetapan kurikulum muatan lokal
pendidikan dasar, pendidikan anak
usia dini, dan pendidikan nonformal.
3. AkreditasiAkreditasi perguruan tinggi, pendidikan
menengah, pendidikan dasar, pendidikananak usia dini, dan pendidikan nonformal.
--- ---
4.Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
a. Pengendalian formasi pendidik,
pemindahan pendidik, dan pengembangan
karier pendidik.
b. Pemindahan pendidik dan tenagakependidikan lintas Daerah provinsi.
Pemindahan pendidik dan tenaga
kependidikan lintas Daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu)Daerah provinsi.
Pemindahan pendidik dan tenaga
kependidikan dalam Daerahkabupaten/kota.
5. Perizinan Pendidikan
a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta
yang diselenggarakan oleh masyarakat.
b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuanpendidikan asing.
a. Penerbitan izin pendidikan
menengah yang diselenggarakan
oleh masyarakat.
b. Penerbitan izin pendidikan khusus
yang diselenggarakan olehmasyarakat.
a. Penerbitan izin pendidikan dasar
yang diselenggarakan oleh
masyarakat.
b. Penerbitan izin pendidikan anak
usia dini dan pendidikan nonformal
yang diselenggarakan olehmasyarakat.
6 Bahasa dan Sastra Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia.
Pembinaan bahasa dan sastra yang
penuturnya lintas Daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu)Daerah provinsi.
Pembinaan bahasa dan sastra yang
penuturnya dalam Daerahkabupaten/kota.
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ANTARA PEMERINTAH PUSAT
DAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
A. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ANTARA PEMERINTAH PUSAT
DAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
B. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 2 3 4 5
1.
Ketenteraman
dan Ketertiban
Umum
a. Standardisasi tenaga
satuan polisi pamong
praja.
b. Penyelenggaraan
pendidikan dan
pelatihan, dan
pengangkatan penyidik
pegawai negeri sipil
(PPNS) penegakan Perda.
a. Penanganan gangguan
ketenteraman dan ketertiban
umum lintas Daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu)
Daerah provinsi.
b. Penegakan Perda Provinsi dan
peraturan gubernur.
c. Pembinaan PPNS provinsi.
a. Penanganan gangguan ketenteraman dan
ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota.
b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan
peraturan bupati/walikota.
c. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.
2. BencanaPenanggulangan bencana
nasional.Penanggulangan bencana provinsi. Penanggulangan bencana kabupaten/kota.
3. Kebakaran
a. Standardisasi sarana dan
prasarana pemadam
kebakaran.
b. Standardisasi kompetensi
dan sertifikasi tenaga
pemadam kebakaran.
c. Penyelenggaraan sistem
informasi kebakaran.
Penyelenggaraan pemetaan rawan
kebakaran.
a. Pencegahan, pengendalian,
pemadaman, penyelamatan, dan
penanganan bahan berbahaya dan
beracun kebakaran dalam Daerah
kabupaten/kota.
b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
c. Investigasi kejadian kebakaran.
d. Pemberdayaan masyarakat dalam
pencegahan kebakaran.
AMANAT UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ANTARA PEMERINTAH PUSAT
DAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 2 3 4 5
1. Penataan Desa
a. Pembentukan Desa di kawasan
yang bersifat khusus dan strategis
bagi kepentingan nasional.
b. Penerbitan kode Desa
berdasarkan nomor registrasi dari
Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat.
Penetapan susunan kelembagaan,
pengisian jabatan, dan masa
jabatan kepala desa adat
berdasarkan hukum adat.
Penyelenggaraan penataan Desa.
2. Kerja Sama DesaFasilitasi kerja sama antar-Desa dari
Daerah provinsi yang berbeda.
Fasilitasi kerja sama antar-Desa
dari Daerah kabupaten/kota yang
berbeda dalam 1 (satu) Daerah
provinsi.
Fasilitasi kerja sama antar-Desa dalam 1
(satu) Daerah kabupaten/kota.
3.Administrasi
Pemerintahan Desa--- ---
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
administrasi pemerintahan Desa.
4.
Lembaga
Kemasyarakatan,
Lembaga Adat, dan
Masyarakat Hukum
Adat
Pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan yang bergerak
di bidang pemberdayaan Desa
tingkat nasional.
Pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan yang bergerak di
bidang pemberdayaan Desa dan
lembaga adat tingkat Daerah
provinsi serta pemberdayaan
masyarakat hukum adat yang
masyarakat pelakunya hukum
adat yang sama berada di lintas
Daerah kabupaten/kota.
a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang
bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan
lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota
dan pemberdayaan masyarakat hukum adat
yang masyarakat pelakunya hukum adat yang
sama dalam Daerah kabupaten/kota.
b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan
lembaga adat tingkat Desa.
AMANAT UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJTahun2016 Tentang tindak
lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
DINAMIKA PEMBANGUNAN KALTIM DAN PERMASALAHAN
KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL
“Pemulihan ekonomi dunia dan negara mitra dagangutama Indonesia berlangsung lambat dan cenderungterbatas. Kondisi ini diperparah dengan tren penurunanharga komoditas internasional yang masih belummenunjukkan perbaikan signifikan."
-10
-5
0
5
10
15
20
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
World China
India Japan
140.94
47.92
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
3.23.4 3.6
-66,0%
PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL TREN HARGA KOMODITAS (IHEX)
Pertumbuhan ekonomi dunia diprediksitumbuh lebih baik pada tahun 2016-2017,
walaupun masih terbatas
Sejak tahun 2008, Indeks HargaKomoditas Ekspor Provinsi Kaltim
terkoreksi sebesar 66% pada akhir tahun2015
Sumber : Bank Indonesia
(%,yoy)(indeks)
27%
15%
12%
Others46%
17%
10%
24%
Others46%
EKSPOR TOTAL EKSPOR NONMIGAS
0 2 4 6 8 10 12
Nusa Tenggara Barat
Sulawesi selatan
Bali
Maluku
Sulawesi tenggara
Sulawesi barat
Sulawesi Utara
Jawa barat
DKI jakarta
sumatera barat
kalimantan tengah
Maluku Utara
jawa timur
jogjakarta
bengkulu
kepulauan riau
gorontalo
-8 -6 -4 -2 0 2 4 6
Nusa Tenggara Timur
riau
Banten
sumatera selatan
sumatera utara
lampung
Jawa Tengah
kalimantan Barat
Sulawesi tengah
kalimantan Selatan
kepulauan bangka belitung
jambi
Papua Barat
aceh
kalimantan Utara
kalimantan timur
Papua
Kalimantan Timur -1.30 %
Pertumbuhan Ekonomi Nasional Pada Triwulan II Tahun 2016 (y on y)
4.20%
3.98%
5.72%
1.99%
Papua -5.91 %
KONDISI EKSPOR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015
• Kinerja ekspor luar negeri Kaltim masih mengalami kontraksi pada Tahun 2015khususnya untuk ekspor nonmigas.
• Secara kumulatif nilai ekspor Provinsi Kalimantan Timur Januari-Desember 2015mencapai US$ 17,41 miliar atau menurun 23,19 persen dibanding periodeJanuari-Desember 2014. Dari seluruh ekspor bulan Januari- Desember 2015, ekspormigas mencapai US$ 6,40 miliar atau menurun 36,06 persen dan non migasmencapai US$ 11,02 miliar atau menurun 13,04 persen
• Berdasarkan negara tujuannya, penurunanekspor batubara Kaltim dipicu oleh penurunanekspor ke India dan Tiongkok yang masing-masing terkontraksi sebesar -24,2% (yoy) dan -14,7% (yoy).
• Pada triwulan III 2015, negara tujuan utamaekspor batubara Kaltim adalah India denganvolume ekspor mencapai 15,40 juta ton, disusuloleh Tiongkok sebesar 10,44 juta ton, ASEANsebesar 8,60 juta ton dan Korea Selatan sebesar7,10 juta ton.
TUJUAN EKSPOR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015
EKSPOR BATUBARA
EKSPOR CPO • CPO juga mengalami pertumbuhan yangterkontraksi sebesar -23,2% (yoy).
• Secara spasial, terdapat empat negara yangmenjadi tujuan utama ekspor CPO Kaltim, yakniMalaysia, Filipina, Tiongkok dan Eropa.Penurunan permintaan CPO pada triwulan III2015 terutama berasal dari Tiongkok
SUMBER : KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI KALTIM TW III, BANK INDONESIA, 2015
4.9 5
.7 6.3
8.3
10.5
11.9
11.2
10.5
10.3
7.4
7.5
6.7
9.5
13.1
15.1
12.2
11.5
11.1
2 008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
RP T
RIL
IUN
PENDAPATAN BELANJA
Penurunan kinerja sektor pertambangan Kaltim juga berdampak pada pendapatan DBH Kaltim yang pada akhirnya berpengaruh kepada kemampuan fiskal yang menurun.
PERKEMBANGAN FISKAL KALTIM
APBD Provinsi Kaltim terus mengalami penurunan sejak tahun 2013. Pada tahun 2016, anggaran pendapatanturun sebesar -1,9% dibandingkan tahun sebelumnya dari Rp10,5 triliun menjadi Rp10,3 triliun. Sementarauntuk anggaran belanja mengalami penurunan sebesar -3,4% dibandingkan tahun 2015 dari Rp11,5 triliun
menjadi Rp11 triliun.
Penurunan DBH yang berkontribusi lebih dari 45% terhadap anggaran pendapatan mempengaruhikemampuan fiskal Kaltim. Lebih rendahnya realisasi penerimaan APBD tahun 2015 dibanding perkiraan
APBD 2016 mengalami defisit yang membesar . Hal ini berdampak pada penundaan beberapa pos belanjalangsung pemerintah di tahun 2016 sebesar 35%.
Sumber : Biro Keuangan Provinsi Kalimantan Timur
CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR
IPM
Mencapai
74,17
Target RPJMD
77,14
Tingkat
Kemiskinan
6,23%
Target RPJMD
5,75%
Pertumbuhan
Ekonomi
-1,30%
Target RPJMD
3,2 - 3,7%
Tingkat
Inflasi
4,89%
Target RPJMD
6,30%
Tingkat
Pengangguran
7,50%
Target RPJMD
7,00%
Indeks
Kualitas
Lingkungan
81,79
Target RPJMD
79,24
22
• IPM Kaltim selama 5 tahun jauh lebih tinggi dibanding Nasional• IPM Kaltim berturut-turut sejak Tahun 2011 sampai 2015 peringkat 3 tertinggi Nasional• IPM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 sebesar 74,17• IPM tertinggi berada di Kota Bontang (78,78) dan terendah di Kabupaten Mahakam Ulu (64,89)
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)KALIMANTAN TIMUR
Kenaikan ini didukung oleh seluruhkomponen penyusun IPM yakni:Harapan Lama Sekolah 13,18 tahun Rata-rata Lama Sekolah 9,15 tahun Angka Harapan Hidup 73,65 tahun Pengeluaran Per Kapita (Disesuaikan)
11.229,- ribu/tahun
67.09 67.7 68.31 68.9 69.55
72.02 72.62 73.21 73.82 74.17
62
64
66
68
70
72
74
76
2011 2012 2013 2014 2015
IPM Nasional IPM Kaltim
23
• Persentase Kemiskinan Kaltim selama 5 tahun jauh lebih rendah dibanding Nasional. Setiaptahunnya baik Nasional maupun Kaltim mengalami penurunan.
• Pada tahun 2015 Persentase Kaltim 8 terkecil Nasional• Fluktuasi tingkat kemiskinan terjadi ketika tingkat kemiskinan menyentuh angka 6%
dimana pada tahun 2015 mencapai 6,23 persen dengan 212.890 jiwa penduduk miskin
2011 2012 2013 2014 2015
Persentase PendudukMiskin Nasional
12.49 11.96 11.37 11.25 11.22
Persentase PendudukMiskin Kaltim
6.77 6.68 6.06 6.42 6.23
12.49 11.9611.37 11.25 11.22
6.77 6.686.06 6.42 6.23
0
2
4
6
8
10
12
14
TINGKAT KEMISKINAN KALIMANTAN TIMUR
24
• Selama 5 tahun terakhir, Inflasi Kaltim lebih tinggi dari Nasional kecuali pada tahun 2014 yaitu Kaltim sebesar 7,66%, sedangkan nasional 8,36 %.
• Laju inflasi di Provinsi Kalimantan Timur mengalami fluktuasi utamanya pada tahun 2013 dimana angka inflasi mencapai 9,65 persen
• Namun, angka inflasi mulai menunjukkan kestabilan pada tahun 2015 dimana laju inflasimencapai 4,89 persen
2011 2012 2013 2014 2015
Inflasi Nasional 3.79 4.3 8.38 8.36 3.35
Inflasi Kaltim 6.35 5.6 9.65 7.66 4.89
3.79 4.3
8.38
8.36
3.35
6.355.6
9.65
7.66
4.89
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
• TPT Kaltim tahun selama 5 tahun lebih tinggi dibandingkan Nasional• Penurunan tingkat pengangguran terbuka cukup signifkan dalam lima tahun terakhir
dimana pada tahun 2015 mencapai 7,50 persen
2011 2012 2013 2014 2015
TPT Nasional 6.56 6.13 6.17 5.94 6.18
TPT Kaltim 9.84 8.9 7.94 7.54 7.5
6.56 6.13 6.17 5.94 6.18
9.84
8.97.94
7.54 7.5
0
2
4
6
8
10
12
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KALIMANTAN TIMUR
26
• Prov. Kaltim pada tahun 2015 memberikan kontribusi sebesar 4.31 % terhadap PDB
Nasional.
• Tahun 2015 PDRB Kaltim mencapai Rp. 501,87 triliun dan hal ini menempatkan
Kaltim pada posisi ke-7 Nasional.
2011 2012 2013 2014 2015
PDB Harga Berlaku Nasional 7,831.73 8,615.70 9,546.13 10,565.82 11,540.79
PDRB Harga Berlaku Kaltim 472.78 503.40 519.13 526.90 501.87
7,831.73 8,615.70
9,546.13
10,565.82
11,540.79
472.78 503.40 519.13 526.90 501.87
400.00
2,400.00
4,400.00
6,400.00
8,400.00
10,400.00
27
PDRB Perkapita Kaltim jauh melebihi PDB Nasional yaitu sebesar Rp. 146,46 Juta
sedangkan PDB Perkapita Nasional hanya Rp. 45,61 Juta dan PDRB Perkapita Kaltim
tertinggi ke Dua Nasional setelah DKI Jakarta
2011 2012 2013 2014 2015
PDB Per Kapita Nasional 32.34 35.34 38.63 42.43 45.61
PDRB Per Kapita Kaltim 150.95 157.33 158.47 157.22 146.46
32.34 35.34 38.63 42.43 45.61
150.95157.33 158.47 157.22
146.46
-
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
70.75
74.07
74.07
78.29
81.97
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
2011 2012 2013 2014 2015
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN
• Pembangunan daerah berkelanjutan merupakan salah satu pokok dalamperwujudan pembangunan daerah tanpa mengesampingkan kualitas lingkunganhidup
• Kualitas lingkungan hidup mulai diperhatikan dalam pembangunan Kalimantan Timur yang terlihat pada kenaikan indeks kualitas lingkungan hingga mencapai81,97 persen pada tahun 2015
29
TANTANGAN PEMBANGUNAN
EKONOMI
SOSIAL
PEMERINTAHAN
• Transformasi struktur ekonomi berjalan lambat >>Dominasi migas dan batubara
• Kelesuan Ekonomi akibat tekanan ekonomi global >> penurunan harga komoditas
• Proses hilirisasi komoditi unggulan belum berjalan• Daya saing investasi terkendala faktor infrastruktur
(transportasi dan energi)
• Ketimpangan Pendapatan• Dominasi Kemiskinan di Pedesaan• Terjadinya peningkatan PHK • Kesiapan SDM menghadapi persaingan global (MEA)
• Degradasi SDA • Pencemaran dan kerusakan Lingkungan• Tingkat emisi Gas Rumah Kaca Tinggi
LINGKUNGAN
• Pelimpahan kewenangan dari kab/Kota ke Provinsi• Penyelarasan RPJMD Kab/Kota-Prov pasca Pilkada• Semakin Rendahnya Kapasitas Fiskal Untuk
Pembangunan
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KALTIM
1. Infrastruktur belum memadai
2. Perubahan Iklim Akibat Emisi Gas Rumah Kaca
3. Mainstreaming Ekonomi Hijau Dalam Perencanaan Pembangunan
4. Pentingnya Pengembangan Agro-Industri di Masa Depan
5. Transformasi Struktur Perekonomian Sebagai Bagian Dari CapaianVisi 2030
6. Kelangkaan BBM dan Daya Listrik yang Tak Kunjung Terpecahkan
7. Komitmen Atas Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi
8. Koordinasi Yang Lemah Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota DalamPengendalian Ijin Eksploitasi
9. Peningkatan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan
10. Pencapaian SDG’s
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROYEKSI PENDAPATAN (JUTA RUPIAH)
URAIANRealisasi Target
2013 2014 2015 2016 2017 2018
PENDAPATAN 11.631.697 11.287.301 9.464.926 7.680.946 6.606.486 6.718.101
A PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.885.262 6.664.586 4.950.160 3.921.364 4.042.503 4.187.639
1Pajak Daerah 4.929.791 5.429.126 3.753.718 2.942.500 3.090.089 3.091.089
2Retribusi Daerah 33.677 15.494 14.722 16.454 16.308 12.308
3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan291.684 310.199 230.816 169.428 196.606 226.276
4
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
yang sah630.110 909.766 951.602 792.981 739.498 857.270
B DANA PERIMBANGAN 5.335.759 4.253.321 4.503.361 3.731.399 2.552.080 2.518.079
1 Bagi Hasil Pajak - - 639.155 2.618.473 660.000
2.437.6772 Bagi Hasil Bukan Pajak - - 3.166.218 - 1.811.678
3 Dana Perimbangan Lainnya 5.335.759 4.253.320 4.024.025 1.112.926 80.402 80.402
a. Dana Alokasi Umum 55.539 57.312 0 65.298 80.402 80.402
b. Dana Alokasi Khusus 8.048 1.038 218.651 1.047.628 - -
CLAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH410.676 369.394 490.741 28.182 11.902 12.382
1 Pendapatan Hibah - - 11.404 23.182 11.902 12.382
2 Dana Penyesuaian Otonomi Khusus - - 479.336 5.000 - -
KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH (JUTA RUPIAH)
NO URAIANRealisasi Target
2014 2015 2016 2017 2018
1. Pendapatan 12.000.000 8.527.563 7.680.946 6.606.486 6.718.101
2. Pencairan Dana Cadangan 0 0 0 0 0
3. SILPA 1.800.000 800.000 0 0 0
Total 13.800.000 9.327.563 7.680.946 6.606.486 6.718.101
Dikurangi
4. Belanja Wajib Mengikat 6.351.511 3.375.986 4.841.391 5.550.898 5.580.469
Kapasitas Riil 7.448.489 5.951.577 2.839.555 1.055.588 1.137.631
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN REVISI RPJMD PROV. KALTIM TAHUN 2013-2018
TAHAPAN RPJPD 2005-2025PERDA NO. 15 TAHUN 2008
RPJMD KE-1(2005 – 2008) Peningkatan kualitas
sumberdaya manusia pengembangan ekonomi infrastruktur dasar pemerintahan provinsi dan
kab/kota berjalan dengan lebih efektif & efisien
Pengutamaan hukum Penataan ruang menjadi
dasar kebijakan pembangunan
kelestarian alam & lingkungan
RPJMD KE-2(2009 – 2013)Pemantapan
perubahan struktur secara sosial ekonomi
pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri mulai berjalan
pengembangan perekonomian mengarah pada perbaikan struktur antara produk hulu-hilir.
RPJMD KE-3(2014 – 2018) Kualitas SDM semakin
meningkat Ketergantungan
ekonomi pada SDA terbarukan semakin berkembang, struktur ekonomi semakin mantap.
Prasarana dan sarana dasar pembangunan telah mencapai wilayah pedalaman
Pemerintahan berjalan makin efisien,efektif dan transparan.
Penataan ruang menjadi acuan pokok pembangunan wilayah
Kualitas lingkungan secara global semakin terkendali & terus meningkat
RPJMD KE-4(2019 – 2025) Peningkatan kualitas
sumber daya manusia Pemantapan struktur
ekonomi peningkatan pelayanan
dasar efisiensi dan
efektivitas,pemerintahan yang berbasis penegakan hukum
Perencanaan tata ruang wilayah berbasis ekonomi & ekologi.
VISI RPJPD KALTIM 2025"TERWUJUDNYA MASYARAKAT
YANG ADIL DAN SEJAHTERA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN"
36
VISIMEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN BERBASIS
AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN
FOKUS MISI1. SUMBER DAYA
MANUSIA
2. DAYA SAING EKONOMI
3. INFRASTRUKTUR
4. TATA KELOLA PEMERINTAHAN
5. LINGKUNGAN HIDUP
36
VISI DAN MISI KALTIM RPJMD 2013 -2018PERDA NO. 7 TAHUN 2014
TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAHTujuan Pembangunan
pada RPJMD MurniTujuan Pembangunan
pada Perubahan RPJMD
1. Meningkatkan kualitas SDM Kaltim 1. Meningkatkan Kualitas SDM Kaltim
2. Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat
2. Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
4. Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas
4. Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
Tujuan yang direvisi
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sasaran RPJMD Murni
Sasaran PerubahanRPJMD
IndikatorSasaran
(Satuan)
Target
2016 2017Target Akhir(2018)
Misi I: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi
Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas SDM KaltimMeningkatnya IndeksPembangunan Manusia
Meningkatnya IndeksPembangunan Manusia
IPM 74,46 75,08 75,70
Meningkatnya angkamelek huruf
MeningkatnyaHarapan Lama Sekolah
Harapan Lama Sekolah (tahun)
13,50 13,70 14,00
Meningkatnya rata-rata lama sekolah
Meningkatnya rata-rata lama sekolah
Angka rata-rata sekolah (tahun)
11,00 11,50 12,00
Meningkatnya angkaharapan hidup
Meningkatnya angkaharapan hidup
Angka harapan hidup (tahun)
73,75 73,85 74,00
Sasaran yang direvisi
Sasaran RPJMD Murni Sasaran Revisi RPJMD Indikator Sasaran
(Satuan)
Target
2016 2017Target Akhir(2018)
Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis SumberDaya Alam dan Energi Terbarukan
Tujuan 2: Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat
Menurunnya tingkatkemiskinan
Menurunnya tingkatkemiskinan
Tingkat kemiskinan(%)
6,11 6,10 6,00
Menurunnya tingkatpengangguran
Menurunnya tingkatpengangguran
Tingkat Pengangguran (%)
8,86 7,18 7,00
Meningkatnya dayabeli masyarakat
Meningkatnya StandarHidup Layak
Paritas daya beli/PPP (Perkapita/perhari)
11.450 11.600 11.800
Meningkatnyapendapatan per kapita
Meningkatnya daya belimasyarakat
Tingkat inflasi (%) 5+1 4+1 4+1
Indeks TendensiKonsumen
106,2 106,5 106,8
Menurunnya IndeksGini
Menurunnya Indeks Gini Indeks Gini 0,32 0,32 0,32
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sasaran yang direvisi
Sasaran RPJMD Murni Sasaran RevisiRPJMD Indikator Sasaran (Satuan)
Target
2016 2017Target Akhir(2018)
Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alamdan Energi TerbarukanTujuan 3: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
Meningkatnya PertumbuhanEkonomi yang berkualitas
Meningkatnyapertumbuhanekonomi yang berkualitas
Pertumbuhan ekonomi denganmigas (%)
0,2+1 0,5+1 0,5+1
Pertumbuhan ekonomi tanpa migas (%)
1+1 1+1 1+1
Pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara
4+1 4+1 4+1
Meningkatnya kontribusisektor pertanian dalam artiluas
Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas
Share sektor pertanian dalamarti luas (%)
8,00 9,00 10,00
Laju pertumbuhan ekonomiSektor pertanian dalam artiluas
4,73 ±1 4,87±1 5±1
Terciptanya SwasembadaBeras
Tercapainyaswasembada pangan
Rasio pemenuhan beras (%) 72,50 75,00 85,00
Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan
Meningkatnyapemanfaatan energiterbarukan
Bauran energi baru terbarukan (%)
1,62 2,12 3,00
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sasaran yang direvisi
Sasaran RPJMD Murni Sasaran Revisi RPJMD Indikator Sasaran(Satuan)
Target
2016 2017Target Akhir(2018)
Misi III: Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secaraMerataTujuan 4: Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas
Meningkatnya kepuasanmasyarakat terhadappelayanan infrastrukturdasar
Meningkatnya kepuasanmasyarakat terhadappelayanan infrastrukturdasar
Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar
6,50 6,80 7,00
Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, danBerorientasi pada Pelayanan PublikTujuan 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN
Indeks Persepsi Korupsi
5,70 5,80 6,00
Opini BPK WTP WTP WTPTerwujudnyaPeningkatan kualitaspelayanan publik
Terwujudnya peningkatankualitas pelayanan publik
Indeks Kepuasan Masyarakat
80,00(sgt baik)
83,00(sgt baik)
85,00(sgt baik)
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja
Predikat Akuntabilitas Kinerja
76,00 (BB) 78,00 (BB) 80,00 (A)
Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Sangat Tinggi (3-
4)
SangatTinggi (3-
4)
SangatTinggi (3-
4)
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sasaran RPJMD Murni
Sasaran RevisiRPJMD
IndikatorSasaran
(Satuan)
Target
2016 2017Target Akhir(2018)
Misi V: Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehatserta Berperspektif Perubahan Iklim
Tujuan 6: Meningkatkan kualitas lingkungan hidupMeningkatnyaindeks kualitaslingkungan
Meningkatnya IndeksKualitas Lingkungan
Indeks Kualitas Lingkungan
81,98 81,99 82
Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca
Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca
Intensitas Emisi (ton CO2/PDRB US $ juta)
2.000 1.800 1.650
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018
44
1. Peningkatan Akses dan Mutu PelayananPendidikan
2. Peningkatan Akses dan Mutu PelayananKesehatan
3. Percepatan Pengentasan Kemiskinan4. Peningkatan Dan Perluasan Kesempatan
Kerja5. Pengendalian inflasi dan pemberdayaan
pemberdayaan ekonomi masyarakat
6. Percepatan Transformasi Ekonomi7. Pengembangan Agribisnis8. Peningkatan Produksi Pangan9. Pengembangan energy baru terbarukan10. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar11. Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola
Pemerintahan12. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
STRATEGI/PRIORITAS PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 -2018
STRATEGI & ARAH KEBIJAKANSasaran Strategi Arah Kebijakan
Misi I: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi1 Meningkatnya IPM
2Meningkatnyaharapan lama sekolah
Strategi 1 : Peningkatan
akses dan mutu
pelayanan pendidikan
2014 Peningkatan kesadaran masyarakat
2015-2018Perluasan Subsidi Pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar
2017 Peningkatan Relevansi dan mutu pendidikan
3Meningkatnya rata-rata lama sekolah 2014-2018
Peningkatan kesempatan belajarmasyarakat
2018 Peningkatan kompetensi guru
4Meningkatnyaangka harapanhidup
Strategi 2 : Peningkatan
akses dan mutu
pelayanan kesehatan
2014-2015 Peningkatan akses di bidang kesehatan
2016-2017 Peningkatan mutu di bidang kesehatan
2018Peningkatan mutu dan akses kesehatan di daerah terpencil, tertinggal dan terluar (3T)
Sasaran Strategi Arah KebijakanMisi II:Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam danEnergi Terbarukan
5Menurunnyatingkatkemiskinan
Strategi 3 : Percepatan
Pengentasan Kemiskinan
2014Peningkatan Kualitas Bantuan dan Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin
2015-2016Pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian bekerja
2017 - 2018Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin
2014-2018Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin
6Menurunnyatingkatpengangguran
Strategi 4 : Peningkatan dan
Perluasan Kesempatan kerja
2014 Perluasan lapangan kerja
2015-2018 Peningkatan Kualitas tenaga kerja
2017 - 2018Peningkatan daya saing tenaga kerjadan pengembangan kesempatan kerja
STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN
Sasaran Strategi Arah KebijakanMisi II:Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber DayaAlam dan Energi Terbarukan
7Meningkatnyastandar hiduplayak
Strategi 5 : Pengendalian
inflasi danpemberdayaan
ekonomimasyarakat
2014-2017Menjaga ekspektasi masyarakatmelalui transparasi harga
2014-2016 Pengarusutamaan gender
2014-2018
Memperkuat kerjasama perdagangan dengan daerah pemasok komoditas pangan strategis
8Meningkatnyadaya belimasyarakat
2014 - 2018Peningkatan efisiensi distribusibarang dan jasa antar pusatkegiatan nasional (PKN)
9MenurunnyaIndeks Gini
STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN
Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Misi II:Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan EnergiTerbarukan
10
MeningkatnyaPertumbuhanEkonomi yang berkualitas
Strategi 6 : Percepatantransformasi
ekonomi
2014-2016Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru
2015-2018Peningkatan nilai tambah produk pertaniandalam arti luas (Integrasi Proses Hulu Hilir)
2015-2017 Peningkatan ekspor produk olahan
2017-2018 Pengembangan ekowisata
2014 - 2018 Peningkatan investasi daerah
2014 - 2018Pembangunan prasarana jalan dan prasaranatransportasi untuk mendukung kawasan strategisprovinsi (KSP) Maloy dan KSP lainnya
11
Meningkatnyakontribusi sektorpertaniandalam arti luas
Strategi 7: Pengembangan
agribisnis
2014-2018 Meningkatnya ekspor produk unggulan daerah
2015-2018 Penerapan Inovasi Teknologi Agrobisnis
STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN
Sasaran Strategi Arah KebijakanMisi II:Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber DayaAlam dan Energi Terbarukan
12Tercapainyaswasembada beras
Strategi 8 : Peningkatan
Produksi Pangan
2014-2018Peningkatan kesejahteraan
petani
2014-2017Penyediaan tenaga kerja petani
melalui program transmigrasi
2014-2018Peningkatan infrastrutur
pertanian
2015-2018Peningkatan produktivitas
pertanian
13
Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan
Strategi 9 : Pengembangan energi baru terbarukan
2014-2017 Peningkatan rasio elektrifikasi
2017-2018Penyiapan regulasi untukmendorong pengembangan EBT
STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN
Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Misi III:Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata
14
Meningkatnyakepuasanmasyarakatterhadap pelayananinfrastruktur dasar
Strategi 10 : Peningkatan
kualitas infrastruktur dasar
2014-2018Peningkatan kualitas dan kapasitas prasaranajalan dan jembatan
2014-2018Peningkatan konektivitas kawasan pedalaman dan perbatasan
2014-2018 Peningkatan kapasitas air baku dan air minum
2014-2018 Pengendalian banjir dan daya rusak air
Misi IV:Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Berorientasi pada PelayananPublik
15Terwujudnyapemerintahan ygbersih & bebas KKN
Strategi 11 : Reformasi birokrasi
dan tata kelola pemerintahan
2014-2017Standarisasi rencana dan prosedur fokus pada tigaprioritas Reformasi Birokrasi
2014-2017 Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur
16TerwujudnyaPeningkatan kualitaspelayanan publik
2018Perbaikan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah
17Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja
2017-2018Percepatan pencapaian target-target penyelenggaraan Reformasi birokrasi (RB) dantata kelola pemerintahan yang baik
2017-2018Restrukturisasi organisasi dan peningkatan kinerjaaparatur
STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN
Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Misi V:Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif PerubahanIklim
18MeningkatnyaIndeks kualitas
lingkunganStrategi 12 :
Peningkatankualitas
lingkunganhidup
2014-2017Perbaikan tata kelola dan perijinan
pemanfaatan hutan dan lahan
2014-2017 Penegakan hukum lingkungan
2014-2018
Penerapan konsep dan strategi
pembangunan ekonomi (green economy)
yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
2015-2017
Peningkatan kualitas perencanaan,
pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
dan luas tutupan lahan
2014-2018 Pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi
2014-2017Peningkatan kualitas udara, Perairan, dan
lingkungan hidup perkotaan
19
Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah
Kaca
2014-2018 Penurunan emisi gas rumah kaca
STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Strategi Program Prioritas
Strategi 1 : Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan
1 Program pendidikan non formal
2 Program Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)
3 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
4 Program pendidikan menengah
5 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
6 Program peningkatan pendidikan sumber daya masyarakat
7 Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
Strategi 2 : Peningkatanakses dan mutupelayanankesehatan
8Program pengadaan dan peningkatan sarana prasarana puskesmas/puskesmaspembantu dan jaringannya
9 Program pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana RS/RSJ/RSP/RSM
10 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
11 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
12 Program penyediaan transportasi untuk peningkatan pelayanan kesehatan
13 Program standarisasi pelayanan kesehatan
14 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Program Prioritas Fokus 2018
Strategi Program Prioritas
Strategi 3 : Percepatan Pengentasan Kemiskinan
15 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan16 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesehatan
17Program Penanggulangan Kemiskinan bid. Kesejahteraan Sosial utk mengukur indeks kedalaman kemiskinan
18 Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN)
19 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat
20 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial
21 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan
22 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Ketenagakerjaan
23 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kehutanan
24 Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pertanian Tanaman Pangan
25 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana
26 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman
Strategi 4 : Peningkatan dan Perluasan Kesempatan kerja
27Program peningkatan tenaga terampil bidang jasa kontruksi (tukang kayu, batu, las, keramik, Plumbing, dst)
28 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja29 Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro, kecil dan menengah
30 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, Usaha kecil menengah
31 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
32 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
33 Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif34 Program Peningkatan Kesempatan Kerja35 Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah
Program Prioritas Fokus 2018PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Strategi Program Prioritas
Strategi 5 : Pengendalian inflasidan pemberdayaanekonomi masyarakat
36 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
37 Program Peningkatan Pembinaan & Pengawasan Ketenagakerjaan
38 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
39 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri40 Program Pemberdayaan UMKM sektor pertanian
41 Program Penguatan Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)
42Program pengendalian perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunandaerah
43 Program pembangunan jalan tol
Strategi 6 : Percepatantransformasi ekonomi
44 Program Pengembangan Sentra-sentra industri potensial 45 Program Penataan Struktur Industri Hulu - Hilir
46 Program Peningkatan dan Pengembangan Industri Olahan non migas
47 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri48 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
49 Program Pengembangan produk-produk perkebunan unggulan daerah
50 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional51 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
52 Program Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Derawan
53 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata54 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi55 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi56 Program kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan
57 Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan
58 Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP
Program Prioritas Fokus 2018PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Strategi Program Prioritas
S7. PengembanganAgribisnis
59 Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit60 Program Perluasan Kebun Sawit61 Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan
62 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
S8. PeningkatanProduksi Pangan
63 Program Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan64 Program peningkatan kesejahteraan petani65 Program Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan66 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan
67 Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Berkualitas
68 Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluh
69 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
70Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan JaringanPengairan Lainnya
71 Program Pengembangan Kawasan Produksi Pertanian72 Program Peningkatan Ketahanan Pangan73 Program Peningkatan produksi Hasil Peternakan
74 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar
75 Program pengembangan perikanan tangkap
Program Prioritas Fokus 2018
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Strategi Program Prioritas
S9. Pengembangan energi baru terbarukan
76 Program pengembangan listrik pedesaan77 Program Peningkatan Infrastruktur Ketenagalistrikan78 Program Diversifikasi Energi79 Program peningkatan penerapan teknplogi peternakan
Strategi 10 : Peningkatan kualitas infrastruktur dasar
80 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
81 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
82 Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan
83Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi darat, sungai, danau dan penyebrangan
84 Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi udara
85 Program sarana dan prasarana telekomunikasi86 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku87 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum88 Program peningkatan daya saing sektor sumberdaya air89 Program pengendalian banjir
Program Prioritas Fokus 2018
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Strategi Program Prioritas
Strategi 11 : Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
90 Program penguatan kelembagaan PTSP91 Program pengembangan zona integritas92 Program pencegahan dan pemberantasan KKN93 Program Pengelolaan Keuangan Daerah94 Program Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah95 Program peningkatan pelayanan publik96 Program pembinaan dan pengembangan aparatur97 Program integrasi aplikasi98 Pengembangan data statistik dan spasial99 Program pengembangan dan pengelolaan penggunaan aset daerah dalam pembangunan daerah100 Program peningkatan kualitas manajemen berbasis kinerja101 Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah102 Program Pendidikan politik masyarakat
Strategi 12: Peningkatankualitas lingkungan hidup
103 Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH104 Program Pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup
105Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
106 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan107 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang108 Program Rehabilitasi Hutan Mangrove109 Program Inventarisasi dan fasilitasi kawasan bernilai konservasi tinggi (KBKT) 110 Program Rehabilitas Reklamasi lahan Pasca Tambang 111 Program Pembinanaan Perkebunan Ramah Lingkungan112 Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup113 Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup114 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan115 Program Penyehatan Lingkungan116 Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH117 Program Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Publik tentang Pengelolaan LH118 Program perlindungan atmosfir dan perubahan iklim119 Inventarisasi emisi gas rumah kaca
Program Prioritas Fokus 2018PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Dari 119 program prioritas, yang menjadi focus pada tahun 2018 sebanyak 84 Program
KESIMPULAN
Perubahan RPJMD Kalimantan Timur tahun2013-2018 menjadi penting dan segeradilakukan dengan Rincian yang mengalamipenyesuaian sebagai berikut :
Arsitektur KinerjaRPJMD Kaltim 2013 - 2018
Arsitektur KinerjaPerubahan RPJMD Kaltim Tahun 2013-2018
Visi : 1 VisiMisi : 5 MisiTujuan : 6 TujuanSasaran : 19 SasaranProgram Prioritas : 119 Program
Visi : 1 VisiMisi : 5 MisiTujuan : 6 TujuanSasaran : 19 SasaranProgram Prioritas : 119 program, yang menjadi
focus pada tahun 2018 sebanyak 84 Program
Rincian Revisi RPJMD (1)
BAB PERDA No. 07
Tahun 2014
RPJMDPROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013-
2018
REVISI RPJMDPROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN
2013-2018
BAB I
Masih menggunakan dasar hukum
peraturan perundangan yang lama baik
peraturan perundang-undangan nasional
maupun provinsi
Penajaman latar belakang dan
penyebutan alasan revisi
Melengkapi dasar hukum dengan
peraturan perundangan terbaru
yang relevan untuk dirujuk
BAB II Data capaian kinerja s.d. tahun 2012 Memperbaharui data kinerja sampai
dengan tahun 2015
BAB III Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah
masih menggunakan asumsi perekonomian
sebelum gejolak ekonomi internasional
Memperbaharui proyeksi kapasitas
riil keuangan daerah tahun 2017 dan
2018
BAB IV
Permasalahan pembangunan masih
menggunakan permasalahan 2012
Memperbaharui permasalahan
pembangunan daerah
Masih menggunakan analisis RPJMN 2010-
2014
Menganalisis/memasukkan RPJMN
2015-2019
Menggunakan draft RTRW Provinsi
Kalimantan Timur
Menyelaraskan dengan RTRW
Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2016-2036
Isu strategis berdasarkan kondisi tahun 2012 Memperbaharui isu strategis
Rincian Revisi RPJMD (2)BAB
PERDA No. 07 Tahun
2014
RPJMDPROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013-2018
REVISI RPJMDPROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013-
2018
BAB V Kebijakan masih menggunakan data dan
informasi, metodologi, dan kondisi tahun 2012
Memperbaharui sasaran, indikator sasaran
dan target pada tiap sasaran RPJMD
BAB VI Arah kebijakan masih menggunakan kondisi
pembangunan tahun 2012 Penajaman arah kebijakan tahun 2018
BAB VII Program pembangunan masih menggunakan
kondisi pembangunan tahun 2012
Penajaman program pembangunan
daerah tahun 2018
BAB VIII
Program dan indikator program, serta pagu
pendanaan masih menggunakan proyeksi
tahun 2018 (dengan kondisi pembangunan
tahun 2012)
Struktur organisasi Perangkat Daerah masih
menggunakan UU ........
Memperbaharui program, indikator,
target dan pagu tahun 2018
Menyesuaikan nomenklatur Perangkat
Daerah penanggung jawab bidang
urusan/program perangkat daerah
BAB IX Indikator kinerja daerah masih menggunakan
kondisi pembangunan tahun 2012 Memperbaharui indikator kinerja daerah
BAB X Kaidah pelaksanaan masih menggunakan
kondisi pembangunan tahun 2012 Memperbaharui kaidah pelaksanaan
Draft Perda OPD
(Status Tanggal 25 Oktober 2016)NO UNIT/ORGANISASI1 Dinas Pendidikan2 Dinas Kesehatan
Uptd. RSUD A. Wahab Syahranie di SamarindaUptd. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di BalikpapanUptd. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
3 Dinas Pekerjaan Umum4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal
6 Dinas Perhubungan7 Badan Lingkungan Hidup8 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana9 Dinas Sosial
10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi11 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi12 Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD)13 Dinas Pemuda dan Olah Raga14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Draft Perda OPD
(Status Tanggal 25 Oktober 2016)NO UNIT/ORGANISASI15 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah17 Biro Umum18 Biro Hubungan Masyarakat, Sandi dan Telekomunikasi19 Biro Hukum dan Organisasi20 Biro Infrastruktur dan LH21 Biro Pemerintahan dan Kerjasama22 Biro Sosial23 Biro Perekonomian Daerah24 Biro Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat25 Biro Administrasi dan Pembangunan Daerah26 Badan Pengelola Keuangan dan Aset27 Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur28 Sekretariat DPRD29 Badan Penelitian dan Pengembangan30 Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur31 Kantor Penghubung32 Badan Pengembangan SDM
Draft Perda OPD
(Status Tanggal 25 Oktober 2016)NO UNIT/ORGANISASI
33 Badan Kepegawaian Daerah
34 Badan Pendapatan Daerah
35 Badan Ketahanan Pangan dan Pertanian
36 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
37 Badan Arsip Daerah
38 Dinas Komunikasi dan Informatika
39 Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
40 Badan Perpustakaan
41 Dinas Perkebunan
42 Dinas Peternakan
43 Dinas Kehutanan
44 Dinas Pertambangan dan Energi
45 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
46 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Point-Point Penting yang harus dilakukan SKPD :
Berkaitan dengan Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan TimurTahun 2013-2018 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJTahun 2016, yang memberikan amanat kepada SKPD lingkup Prov Kaltimuntuk :
1. Menyusun Rancangan Perubahan Renstra SKPD Tahun 2013-2018berdasarkan Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Tahun 2013-2018 danmengacu kepada Draf Perda OPD sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016.
2. SKPD menyampaikan dan berkonsultasi pada bidang perencanaBappeda Provinsi Kalimantan Timur terhadap Rancangan PerubahanRenstra SKPD masing-masing, secara khusus untuk Program/KegiatanTahun 2017 dan 2018.
3. Dalam hal Perubahan Renstra SKPD dirasa perlu untukmenambah/mengurangi Program/Kegiatan dapat dilakukan sepanjangmemiliki argumentasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Perubahan/ restrukturisasi Program/Kegiatan pada Tahun 2017 dan2018 juga harus melakukan perbaikan indikator kinerja yang lebihSMART dan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikanpencapaian kinerja 2015 serta alokasi pendanaan terkait pada tahun2017 dan 2018.
Point-Point Penting yang harus dilakukan Kabupaten/Kota :
Berkaitan dengan Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 :
1. Menyesuaikan isu strategis dan kebijakan
pengembangan pembangunan sektoral pada masing-
masing Kabupaten/Kota.
2. Menyesuaikan target-target ekonomi makro RPJMD
Kabupaten/Kota dengan target-target ekonomi makro
Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.
3. Menyesuaikan program/kegiatan beserta alokasi
pendanaan dengan meperhatikan peralihan
kewenangan sebagaimana yang diatur Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Bersama Membangun Sinergitas Menuju Kaltim Maju
2018