SKRIPSI
PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, PENGETAHUAN,
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KECAMATAN PAMMANA KABUPATEN WAJO
HASWIDAR
DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2016
ii
SKRIPSI
PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, PENGETAHUAN,
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KECAMATAN PAMMANA KABUPATEN WAJO
sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
disusun dan diajukan oleh
HASWIDAR A31112023
kepada
DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2016
iii
SKRIPSI
PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, PENGETAHUAN,
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KECAMATAN PAMMANA KABUPATEN WAJO
disusun dan diajukan oleh
HASWIDAR A31112023
telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Makassar, 16 Agustus 2016
Pembimbing I,
Dr. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA
Pembimbing II,
Drs. Yulianus Sampe, Ak., M.Si., CA NIP. 19660405 199203 2 003 NIP. 19560722 198702 1 001
Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin
Dr. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA NIP. 196509251990022001
iv
SKRIPSI
PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, PENGETAHUAN,
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KECAMATAN PAMMANA KABUPATEN WAJO
disusun dan diajukan oleh
HASWIDAR A31112023
telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi pada tanggal 13 Oktober 2016 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan
Menyetujui,
Panitia Penguji
No. Nama Penguji Jabatan Tanda Tangan
1. Dr. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA Ketua 1……………….
2. Drs. Yulianus Sampe, Ak., M.Si., CA Sekertaris 2……………….
3. Drs. Kastumuni Harto, Ak., M.Si., CPA, CA Anggota 3…………….....
4. Drs. Deng Siraja, Ak., M.Si., CA Anggota 4…………….....
5. Drs. M. Christian Mangiwa, Ak., M.Si., CA Anggota 5……………….
Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin
Dr. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA NIP. 19650925 199002 2 001
v
PERNYATAAN KEASLIAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,
nama : Haswidar
NIM : A31112023
Departemen/program studi : Akuntansi/Strata 1
dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul
PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, PENGETAHUAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KECAMATAN PAMMANA KABUPATEN WAJO
adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).
Makassar, 12 Oktober 2016
Yang Membuat Pernyataan,
Haswidar
vi
PRAKATA
Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan kemurahan-
Nya, sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan
tugas akhir yang disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat dalam
menyelesaikan studi dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada program
Strata Satu (S1) Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Hasanuddin.
Peneliti mengucapkan terima kasih khususnya kepada kedua orang tua
tercinta, ibunda Hasna dan ayahanda Muh. Gentar yang selalu memberi doa,
dukungan, motivasi, pengorbanan serta kasih sayangnya yang begitu tinggi
sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini. Semoga apa yang saya raih hari
ini mampu memberi senyum kepada mereka. Serta kepada Kakak Hajar, Kakak
Dita dan Adik Haswar serta seluruh keluarga besar yang selalu memberi
dorongan dan motivasi kepada peneliti.
Selanjutnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini. Ucapan
terima kasih peneliti kepada ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati S.E., M.Si., Ak., CA,
selaku pembimbing satu dan bapak Drs. Yulianus Sampe, Ak., M.Si., CA, selaku
pembimbing dua atas waktu yang diluangkan untuk membimbing, memberikan
saran, dan masukan kepada peneliti. Banyak ilmu yang sudah peneliti dapatkan
khususnya dari beliau berdua, mudah-mudahan Allah SWT akan mencatat ini
semua sebagai amalan yang terus mengalir bagi mereka berdua. Peneliti juga
mengucapkan terima kasih kepada:
vii
1. Rektor dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas
Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Gagaring Pagalung, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku
dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin beserta
jajarannya.
3. Ibu Dr. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku ketua Jurusan Akuntansi
beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Yohanis Rura, S.E., M.SA., Ak., CA, selaku sekertaris
Departemen Akuntansi yang telah memberikan arahan demi
kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Kastumuni Harto, Ak., M.Si., CPA., CA, bapak Drs. Deng
Siraja, Ak., M.Si., CA, dan bapak Drs. M. Christian Mangiwa, Ak.,
M.Si., CA, selaku tim penguji yang tidak hanya menguji tetapi
memberikan arahan ataupun saran dalam proses penyelesaian skripsi
ini.
6. Bapak Drs. Harryanto, Pgd., Acc., M.Com., Ph.D., selaku Penasehat
Akademik peneliti yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi
disetiap kesempatan yang ada.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas hasanuddin
yang telah membagi ilmunya kepada peneliti selama menjalani
perkuliahan.
8. Kepala Badan Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wajo
beserta jajarannya karena telah bersedia melayani peneliti dalam
pengambilan data. Serta Camat Pammana beserta jajarannya yang
viii
telah memberikan izin untuk meneliti di Kecamatan Pammana. Para
wajib pajak yang telah bersedia mengisi kuesioner penelitian.
9. Pak Aso, Pak Ical, Pak Safar, Ibu Nurfaidah dan seluruh pegawai
akademik yang tak henti-hentinya mewadahi peneliti yang berkaitan
dengan administrasi serta Pak Bur dan Pak Taru’ yang selalu
diganggu sama peneliti bertanya alamat maupun keberadaan dosen.
10. Keluarga besar Forum Studi Ekonomi Islam (FoSEI) Unhas dan
keluarga besar Ikatan Mahasiswa Akuntansi (IMA) Unhas yang telah
memberi ruang kepada peneliti untuk belajar lebih banyak lagi.
11. Untuk teman-teman Pe12ennial, Kakak-kakak k09nitif, p10ner dan
i11ionis serta adik-adik 13onafide dan al14nce terima kasih atas
segalanya.
Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan
walaupun telah menerima bantuan dari berbagi pihak. Apabila terdapat
kesalahan dalam skripsi ini merupakan tanggungjawab peneliti. Oleh karena itu,
kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.
Makassar, 12 Oktober 2016
Peneliti,
Haswidar
ix
ABSTRAK
Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan, dan Kesadaran Wajib Pajak
Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan
di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo
Effect of Income Level, Knowledge, and Awareness of Tax Payer
to the Obedience Paying Land and Building Tax
in Pammana of Wajo Regency
Haswidar
Andi Kusumawati Yulianus Sampe
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan, pengetahuan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. populasi penelitian ini meliputi wajib pajak PBB yang terdaftar di dinas pendapatan daerah Kabupaten Wajo, khususnya di Kecamatan Pammana. Kuesioner yang dibagikan kepada responden sebanyak 50 dan kuesioner yang dikembalikan sebanyak 44. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini juga menggunakan pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis berupa uji statistik t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan tingkat pengetahuan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kata Kunci: tingkat pendapatan, pengetahuan, kesadaran, kepatuhan wajib
pajak
This study aims to determine effect income level, knowledge, and awareness tax
payer to the obedience paying land and building tax, population this study include
tax payer PBB which registered in official income territory regency of Wajo, in
particular Pammana. Questionnaire distribution through in 50 respondents and
returned questionnaire is 44. This study uses quantitative approach and multiple
linier regressions. This study also uses classic assumption test and hypothesis
test in which t statistic test. Results of this study show that income level has not
affect through obedience tax payer whereas knowledge level and awareness
level affect positive through obedience tax payer.
Keywords: income level, knowledge, awareness, obedience tax payer
x
DAFTAR ISI
halaman
HALAMAN SAMPUL ........................................................................................ i HALAMAN JUDUL ........................................................................................... ii HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................ iii HALAMAN PENGESAHAN.............................................................................. iv HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ........................................................... v PRAKATA ......................................................................................................... vi ABSTRAK ......................................................................................................... ix ABSTRACT ...................................................................................................... ix DAFTAR ISI...................................................................................................... x DAFTAR TABEL .............................................................................................. xii DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiii DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xiv BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1
1.1 Latar Belakang ............................................................................ 1 1.2 Rumusan Masalah ...................................................................... 5 1.3 Tujuan Penelitian ........................................................................ 5 1.4 Kegunaan Penelitian ................................................................... 5 1.5 Sistematika Penulisan ................................................................ 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................... 7 2.1 LandasanTeori ............................................................................ 7
2.1.1 Landasan Teori Pemungutan Pajak .................................. 7 2.1.2 Sumber-Sumber Penerimaan Daerah............................... 10 2.1.3 Pajak Daerah ..................................................................... 11 2.1.4 Pajak Bumi dan Bangunan ................................................ 14 2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak ..................................................... 17 2.1.6 Tingkat Pendapatan Wajib Pajak ...................................... 18 2.1.7 Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak .................................... 20 2.1.8 Tingkat Kesadaran Wajib Pajak ........................................ 21
2.2 Tinjauan PenelitianTerdahulu ..................................................... 21 2.3Kerangka Pemikiran ..................................................................... 24 2.4Perumusan Hipotesis ................................................................... 24
BAB III METODE PENELITIAN ..................................................................... 27 3.1 Rancangan Penelitian ................................................................. 27 3.2 Tempat dan Waktu ..................................................................... 27 3.3 Populasi dan Sampel Penelitian ................................................. 28 3.4 Jenis dan Sumber Data .............................................................. 28
3.4.1 Jenis Data .......................................................................... 28 3.4.2 Sumber Data ...................................................................... 29
3.5 Teknik Pengumpulan Data ........................................................ 29 3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional ............................. 30
3.6.1 Variabel Penelitian ............................................................. 30 3.6.2 Definisi Operasional ........................................................... 30
3.7 Instrumen Penelitian ................................................................... 31
xi
3.8 Analisis Data .............................................................................. 32 3.8.1 Statistik Deskriptif .............................................................. 32 3.8.2 Uji Kualitas Data ............................................................... 32 3.8.3 Uji Asumsi Klasik ............................................................... 33 3.8.4 Uji Hipotesis ....................................................................... 35
3.9 Model Analisis Data .................................................................... 36 BAB IV HASIL PENELITIAN........................................................................... 37
4.1 Deskripsi Sampel Penelitian ...................................................... 37 4.1.1 Proses Pengumpulan Data ......................................... 37 4.1.2 Gambaran Umum Responden ..................................... 37
4.2 Hasil Analisis Data ...................................................................... 39 4.2.1 Hasil Uji Kualitas Data ................................................. 39 4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik ................................................ 40 4.2.3 Hasil Uji Hipotesis ........................................................ 43 4.2.4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda ...................... 46
4.3 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis ................................................ 46 4.3.1 Pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan
wajib pajak ................................................................... 47 4.3.2 Pengaruh tingkat pengetahuan terhadap kepatuhan
wajib pajak ................................................................... 47 4.3.3 Pengaruh tingkat kesadaran terhadap kepatuhan
wajib pajak ................................................................... 49 BAB V PENUTUP ......................................................................................... 50
5.1 Kesimpulan Penelitian ............................................................... 50 5.2 Keterbatasan Penelitian ............................................................. 51 5.3 Saran Penelitian .......................................................................... 51
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 53 LAMPIRAN ....................................................................................................... 56
xii
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
1.1 Tingkat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Pammana ............................................................................................... 4
1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kecamatan Pammana ........... 4 4.1 Pengumpulan Data Primer ..................................................................... 37 4.2 Karakteristik Responden ........................................................................ 38 4.3 Uji Validitas Variabel Penelitian.............................................................. 39 4.4 Uji Reabilitas Data .................................................................................. 40 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas ......................................................................... 42 4.6 Hasil Uji t ................................................................................................. 44 4.7 Ikhtisar Hasil Pengujian Hipotesis .......................................................... 46
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar halaman
2.1 Kerangka Pemikiran ............................................................................... 24 4.1 Normal P-Plot ......................................................................................... 41 4.2 Scatterplot ............................................................................................... 43
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran halaman
1. Biodata ...................................................................................................... 57 2. Kuesioner ................................................................................................... 58 3. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas ............................................................... 61 4. Hasil Analisis Regresi Berganda .............................................................. 63
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk
membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Tidak hanya
karena kontribusinya yang tinggi bagi pemerintah dan pembangunan, tetapi pajak
juga bisa menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam mengarahkan
perekonomian di Indonesia. Pajak memiliki peran yag sangat penting terhadap
pendapatan negara pada masa sekarang. Ini terjadi karena pajak adalah sumber
yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada negara karena merupakan
cerminan dari kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan negara yang
diatur oleh perundang-undangan.
Pada dasarnya, masyarakat mengharapkan uang yang diberikan kepada
negara dapat digunakan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah untuk
kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat ingin melihat jelas apa
yang dilakukan oleh pemerintah dengan uang pembayaran pajak dari rakyat.
Kenyataannya, yang ada selama ini, sering terjadi para pejabat tinggi
pemerintah yang melakukan korupsi uang rakyat untuk kepentingan pribadinya.
Korupsi yang dilakukan oleh pejabat adalah salah satu pemicu kurangnya
keyakinan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban sebagai
warga negara Indonesia.
Salah satu penerimaan dalam pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan.
Pajak Bumi dan Bangunan adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau
badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan
memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan yang
2
sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah
daerah, hal ini diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2009, sebelum Undang-undang ini muncul, Pajak Bumi dan Bangunan
merupakan pajak pusat namun dana pemerintah dikembalikan kembali ke
daerah kabupaten/kota, sehingga pemerintah daerah tinggal menerima dana
bagi hasil dari pemerintah pusat. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah
kini mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari
Pajak Daerah salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2).
Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran
penarikan pajak. Begitu pula dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
juga dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak PBB. Kepatuhan wajib
pajak adalah salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua
kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam
kenyataanya negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk Pajak Bumi
dan Bangunan.
Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal
melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan
untuk membayar pajak, bagi sebagian besar masyarakat, pajak masih dianggap
sebagai sebuah beban dan biaya yang harus ditanggung dalam kegiatan
ekonominya. Oleh karena itu, masyarakat akan lebih cenderung untuk
memenuhi kebutuhan pokoknya terlebuh dahulu. Penelitian yang dilakukan oleh
Ernawati (2014) menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak.
3
Menurut Noviani (2005) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa
pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan
wajib pajak. Semakin meningkatnya pengetahuan perpajakan maka akan
meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena dengan
pengetahuan perpajakan menjadikan wajib pajak lebih mengerti dan memahami
akan pentingnya membayar pajak. Dengan tingkat pengetahuan yang cukup
baik, maka akan dapat diwujudkan wajib pajak yang sadar pajak dan mau
memenuhi kewajiban perpajakannya.
Kesadaran perpajakan memiliki keterkaitan terhadap kepatuhan wajib
pajak, menurut Utomo (2011) dalam penelitiannya, kesadaran perpajakan
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara garis besar
kesadaran perpajakan dalam arti prosedur meliputi tahap- tahap antara lain,
pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, dan penagihan pajak. Tahap- tahap
yang tidak sesuai prosedur merupakan sumber kecurangan. Dengan adanya
diwajibkan pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak yang tepat untuk Pajak
Bumi dan Bangunan, dan penagihan pajak yang baik maka akan memberikan
dampak terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan dalam membayar
pajak.
Di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, berdasarkan data dari Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo, realisasi penerimaan pajak dari tahun
2013 sampai 2015 mengalami kenaikan dari penerimaan yang ditargetkan.
Pada tabel 1.1 dibawah ini dapat dilihat tingkat pencapain penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo tahun 2013-
2015.
4
Tabel 1.1 Tingkat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Pammana Kab. Wajo
Tahun Target Realisasi Persentase
2013 2014 2015
Rp. 610.294.283 Rp. 703.740.447 Rp. 704.386.496
Rp. 236.591.698 Rp. 682.580.085 Rp. 698.537.069
38,77% 97%
99,17%
Sumber: Dispenda Kabupaten Wajo, 2016
Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kecamatan Pammana Kab. Wajo
Tahun Target SSPD Realisasi Persentase
2013 2014 2015
25.112 25.275 25.303
13.046 24.240 25.094
51,95% 95,91% 99,17%
Sumber: Dispenda Kabupaten Wajo, 2016
Tabel 1.2 di atas menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak PBB di
Kecamatan Pammana. Pada tahun 2015 target SSPD sebesar 25.303 dan yang
terealisasi sebesar 25.094 jadi masih ada 209 SSPD yang belum terealisasi.
Pemungutan pajak bukan pekerjaan yang mudah, disamping peran aktif
dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Oleh
karena itu, diharapkan setiap masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk
memenuhi kewajiban membayar pajak. Selanjutnya, kepatuhan seseorang dalam
memenuhi kewajiban sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain
pendidikan, pendapatan, dan kualitas pelayanan fiskus (Ernawati: 2014).
Berdasarkan penelitian di atas menjadi faktor pendorong bagi peneliti untuk
melakukan penelitian yang relatif sama. Meski demikian, penelitian yang akan
dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain lokasi
penelitian dan variabel penelitian.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk
mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendapatan,
Pengetahuan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar
Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo”.
5
1.2 Rumusan masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan
penelitian sebagai berikut.
1. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar
Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Apakah tingkat pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan
membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
3. Apakah tingkat kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap
kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini yaitu:
1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan wajib pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak dalam
membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
1.4 Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian ini yaitu:
1. Kegunaan Teoretis
Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan teoretis bagi pihak DISPENDA
Kabupaten Wajo dalam penerapan strategi pelayanan untuk
meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta dapat menambah ilmu
pengetahuan, informasi dan bahan evaluasi terhadap masalah-masalah
yang berhubungan dengan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6
2. Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan bermanfaat tidak hanya bagi DISPENDA tetapi
juga bagi para praktisi dan masyarakat sebagai bahan masukan tentang
pentingnya tingkat pendapatan, tingkat pengetahuan, dan tingkat
kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan
Bangunan.
1.5 Sistematika Penulisan
Dalam penulisan skripsi ini peneliti membagi dalam lima bab diantaranya:
BAB I Pendahuluan, menjelaskan: latar belakang masalah yang diteliti,
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan
sistematika penulisan skripsi.
BAB II Tinjauan Pustaka, berisi tentang: teori yang diperlukan dalam
menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas
permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.
BAB III Metode Penelitian berisikan: rancangan penelitian, tempat penelitian,
populasi, sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data,
variabel penelitian dan definisi operasional, instrument penelitian,
teknik analisis data, dan model analisis data yang akan digunakan.
BAB IV Hasil Penelitian berisikan tentang: uraian karakteristik masing-masing
variabel dan memuat uraian mengenai hasil pengujian hipotesis serta
pembahasan hasil penelitian.
BAB V Kesimpulan dan Saran berisi: kesimpulan akhir dan hasil penelitian
dan saran-saran dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak-
pihak yang terkait.
7
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori dan Konsep
2.1.1 Landasan Teori Pemungutan Pajak
Pemahaman mendalam akan teori-teori pemungutan pajak berikut ini
diharapkan membawa satu kesadaran akan pentingnya pemungutan pajak yang
bukan menjadi beban semata, tetapi menjadi satu kewajiban yang
menyenangkan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Teori-teori
pemungutan pajak dimaksud, sebagai berikut.
1. Teori Asuransi
Menurut Burton dan Ilyas (2011:21) teori akuntansi diartikan dengan satu
kepentingan masyarakat (seseorang) yang harus dilindungi oleh negara.
Masyrakat seakan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan
jiwanya kepada negara. Dengan adanya kepentingan dari masyarakat itu
sendiri, maka masyarakat harus membayar “premi” kepada negara. Teori
asuransi ini hanya memberi landasan, karena pada dasarnya teori ini tidak
tepat untuk melandasi adanya pemungutan pajak. Premi kurang tepat bila
diartikan sama dengan pajak, karena premi dalam teori ini harusnya sama
dengan retribusi yang kontra prestasinya dapat disarankan secara langsung
oleh pemberi premi. Sementara pengertian pajak tidak demikian. Premi yang
diberikan kepada negara tidak sama dengan premi yang diberikan kepada
perusahaan dalam arti premi sesungguhnya.
2. Teori Kepentingan
Menurut Burton dan Ilyas (2010:22) teori kepentingan diartikan sebagai
negara yang melindungi kepentingan harta benda dan jiwa warga Negara
8
dengan memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari
seluruh penduduknya. Segala biaya atau pengeluaran yang akan dikeluarkan
oleh negara dibebankan kepada seluruh warga berdasarkan kepentingan dari
warga negara yang ada. Warga negara yang ada memiliki harta yang
banyak, membayar pajak lebih besar kepada negara untuk melindungi
kepentingan dari warga negara yang bersangkutan, demikian sebaliknya.
Apabila demikian halnya, maka landasan teori ini pun seakan sama dengan
pengertian retribusi dan bukan pajak, karena berkaitan dengan adanya
kontra-prestasi yang langsung dapat dirasakan oleh warga yang mempunyai
kepentingan. Sedangkan Resmi (2011:6) mengartikan bahwa teori ini
awalnya hanya memerhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut
dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas
kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk
perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena
itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara
dibebankan kepada mereka.
3. Teori Gaya Pikul
Menurut Burton dan Ilyas (2011:22) dasar teori ini adalah keadilan, yaitu
setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya. Pajak yang harus
dibayar adalah menurut gaya pikul seseorang yang ukurannya adalah
besarnya penghasilan dan besarnya pengeluaran yang dilakukan. Stuart
(2011:22) menyamakan asas gaya pikul dengan sebuah jembatan dengan
menjelaskan bahwa yang pertama harus dipikul adalah bobot jembatan itu
sendiri baru kemudian dibebani dengan beban yang lain. Artinya bahwa yang
harus dipenuhi dalam kehidupan seseorang tidak dimasukkan dalam
9
pengertian gaya pikul. Kekuatan (gaya pikul) untuk membayar pajak baru
dilakukan setelah kebutuhan primer sesorang telah terpenuhi.
Menurut pendapat Langen (2011:23) menjelaskan gaya pikul dalam
pengertian bahwa kekuatan seseorang untuk membayar uang kepada negara
adalah setelah dikurangi dengan minimum kehidupan. Teori gaya pikul ini
ternyata diakui oleh para sarjana karena lebih menekankan pada unsur
kemampuan seseorang dan rasa keadilan.
4. Teori Gaya Beli
Menurt Burton dan Ilyas (2011:23) teori ini menekankan bahwa
pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara dimaksudkan untuk
memelihara masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Gaya beli suatu
rumah tangga dalam masyarakat adalah dama dengan gaya beli suatu rumah
tangga negara. Pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara lebih
ditekankan pada fungsi mengatur dari pajak agar masyarakat tetap eksis.
Menurut Adriani (2011:23) teori gaya beli ini akan berlaku sepanjang
masa baik terhadap masyarakat yang menganut sistem sosialisme maupun
masyarakat yang menganut system liberalisme. Teori ini dianggap sebagai
teori yang bersifat universal dan berlaku di seluruh dunia. Dengan kata lain,
kemaslahatan suatu masyarakat akan tetap terjamin dengan pembayaran
pajak berdasarkan teori gaya beli ini.
5. Teori Bakti
Teori ini menekankan pada paham organische staatsleer yang
mengajarkan bahwa karena sifat negara suatu organisasi dari individu-
individu, maka timbul hak mutlak negara memungut pajak. Melihat sejarah
terbentuknya suatu negara, maka teori bakti ini bisa dikatakan sebagai
adanya perjanjian dalam masyarakat untuk membentuk negara dan
10
menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada negara untuk memimpin
masyarakat. Karena adanya kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada
negara maka pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara merupakan
bakti dari masyarakat kepada negara, karena negaralah yang bertugas
menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Teori bakti ini disebut juga teori
kewajiban pajak mutlak (Burton dan Ilyas, 2011:23).
2.1.2 Sumber- Sumber Penerimaan Daerah
Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tecermin kemampuan
daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang sangat
ditentukan oleh potensi yang dimiliki. Adapun sumber-sumber pendapatan
tersebut, sebagaimana yang diatur dalam pasal 157 UU Nomor 32 Tahun 2004
terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD merupakan salah
satu sumber pendapatan daerah yang diusahakan langsung oleh pemerintah
daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6) bersumber dari.
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi.
a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
b) Jasa giro;
c) Pendapatan bunga;
11
d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan
dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
2.1.3 Pajak Daerah
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang utama bagi
pemerintah setiap negara. Pajak adalah masalah negara dan setiap orang hidup
dalam suatu negara pasti berurusan dengan pajak, oleh sebab itu persoalan
pajak juga menjadi persoalan seluruh rakyat dalam suatu negara. Maka setiap
orang sebagai anggota masyarakat suatu negara harus mengetahui segala
permasalahan yang berkaitan dengan pajak, baik mengenai azasnya jenis pajak
yang berlaku, tata cara pembayaran pajak serta hak dan kewajiban sebagai wajib
pajak. Pada umumnya bagi masyarakat pajak merupakan pengertian hal tidak
menyenangkan, akan tetapi tidak dapat dielakkan, hal ini disebabkan tidak
nampak prestasi langsung yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak.
Soemitro (2016:6) menjelaskan pengertian pajak adalah iuran rakyat
kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan
tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditujukan, yang digunakan
sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan
yang ada dalam bidang keuangan negara.
Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas maka penulis mengambil
suatu kesimpulan bahwa ada beberapa unsur yang penting, antara lain.
a. Iuran masyarakat kepada pengusaha publik atau pemerintah/negara;
b. Berdasarkan norma-norma umum yang dapat dipaksakan;
c. Tidak adanya kontrak prestasi atau balas jasa dapat ditunjuk secara
langsung;
12
d. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat
maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta);
e. Adanya kegiatan-kegiatan pengeluaran pemerintah.
Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. “pajak daerah adalah
iuran wajib pajak kepada daerah untuk membiayai pembangunan daerah”. Pajak
daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya untuk di
daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah dilarang
melakukan pumungutan selain pajak yang telah ditetapkan undang-undang.
Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, Pajak Daerah adalah jenis pajak
yang dipungut pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari
dilakukan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), yang digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
Sesuai pasal 2 Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah,
jenis pajak yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) adalah sebagai
berikut.
1. Pajak Daerah Tk. I (Provinsi), terdiri dari.
a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air;
b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air;
c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan
d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air
permukaan.
2. Pajak Daerah Tk. II (Kab/Kota), terdiri dari.
a) Pajak Hotel;
b) Pajak Restoran;
c) Pajak Hiburan;
d) Pajak Reklame;
13
e) Pajak Penerangan Jalan;
f) Pajak Pengambilan Bahan Golongan C; dan
g) Pajak Parkir.
Menurut Saragih (2003), di samping jenis pajak daerah seperti yang telah
disebutkan sebelumnya, daerah juga diberi keleluasaan atau peluang untuk
menciptakan pajak daerah lainnya asal sesuai dengan ketentuan undang-undang
yang beraku. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam menciptakan pajak
baru adalah sebagai berikut.
a. Bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi;
b. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan
kepentingan umum;
c. Potensinya memadai;
d. Tidak berdampak negatif terhadap perekonomian;
e. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
f. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Untuk membiaya dan memajukan suatu daerah maka ditempuh suatu
kebijaksanaan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak sesuai
dengan kewajibannya. Pajak daerah pada hakekatnya tidak ada perbedaan
pengetian pokok antara pajak negara dengan pajak daerah mengenai prinsip-
prinsip umum hukumnya. Perbedaan yang hanya pada aparat pemungut dan
penggunaan pajak.
Pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD diharapkan menjadi salah
sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah
untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan
demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri.
14
2.1.4 Pajak Bumi dan Bangunan
a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan terhadap
hampir seluruh lapisan masyarakat dan merupakan salah satu sumber utama
penerimaan daerah. Dalam APBD, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
tersebut dimasukkan dalam kelompok penerimaan daerah dari bagi hasil pajak.
Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan
bangunan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UU No.12 Tahun 1994
Tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah “Bumi adalah merupakan dan tubuh
bumi yang ada dibawahnya sedangkan bangunan adalah kontruksi teknik yang
ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau bangunan”.
Peratuaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 20 Tahun 2012 menjelaskan
pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan
bangunan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan
pedalaman serta laut wilayah kabupaten, bangunan adalah kontruksi teknik yang
ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman
dan/atau laut. Dalam Undang-Undang No.28 tahun 2009, pengalihan Pajak Bumi
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana Pajak Daerah yaitu
Pajak Kabupaten/Kota efektif diberlakukan mulai 1 Januari 2014 hal ini diatur
dalam pasal 182 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang berbunyi
“Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur
tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan sebagai Pajak Daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember
2013”. Jadi Pajak Bumi dan Bangunan untuk saat ini masih menjadi Pajak Pusat.
Di Kabupaten Wajo Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur dalam peraturan
daerah Kabupaten Wajo Nomor. 20 Tahun 2012.
15
Dari pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut diatas maka
dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa.
1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan iuran masyarakat kepada
negara yang dipungut oleh pemerintah dan dapat dipaksakan;
2. Tidak ada jasa balik dari negara yang langsung dapat ditunjukkan;
3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah harta tak bergerak dan
keadaan atau status orang atau yang paling menonjol yang juga menjadi
ciri tersendiri dari Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek dari Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) tidak penting dan tidak mempengaruhi
besarnya pajak sehingga dengan demikian pengenaan atau besar kecilnya
jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ini ditentukan oleh besar
kecilnya harta tak bergerak yang dimiliki orang atau badan yang menjadi
objek Pajak Bumi dan Bangunan ini selama harta tak bergerak itu tidak
digunakan untuk kepentingan umum atau bersifat sosial.
b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Objek pajak bumi dan bangunan diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Wajo No. 20 Tahun 2012 Bab 2 Pasal 3 yang berisi ketetapan
sebagai berikut.
1. Objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan
yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.
16
2. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:
a) Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti
hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan
dengan kompleks bangunan tersebut;
b) Jalan tol;
c) Kolam renang;
d) Pagar mewah;
e) Tempat olahraga;
f) Galangan kapal, dermaga;
g) Taman mewah;
h) Tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
dan
i) Menara.
3. Objek yang dikenakan pajak adalah objek pajak yang:
a) Digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk
penyelenggaraan pemerintahan;
b) Digunakan semata–mata untuk melayani kepentingan umum dibidang
ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang
tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
c) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis
dengan itu;
d) Merupakan hutan lindung, hutan swaka alam, hutan wisata, taman
nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai desa, dan tanah negara
yang belum dibebani suatu hak;
e) Diguanakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas
perlakuan timbal balik; dan
17
f) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
4. Besar Nilai Jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.
10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
c. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 20 Tahun 2012 pasal 4
menjelaskan mengenai subjek pajak bumi dan bangunan. Subjek pajak adalah
orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai,
dan/atau memproleh manfaat atas bangunan. Subjek pajak dan wajib pajak tidak
diketahui keberadaannya maka Bupati dapat memberikan tanda khusus atas
tanah dan/atau bangunan yang dimaksud.
2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak
a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan adalah motivasi seseorang kelompok atau organisasi untuk
berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
Perilaku kepatuhan seseorang merupakan intraksi antara perilaku individu,
kelompok dan organisasi (Purbo,2012).
Kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan
sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban
perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Adanya kepatuhan secara
tidak langsung penerimaan pajak akan berjalan dengan lancar karena kepatuhan
wajib pajak telah menunjukkan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban
perpajakan dengan baik.
18
Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/kmk.04/2000
kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.
b. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut pada kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri
Keuangan No.544/kmk.04/2000 bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah.
a) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam
tahun terakhir.
b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah
memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
c) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
d) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal
terdapat wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan koreksi pada
pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang
teruntang paling banyak 5%.
e) Wajib pajak yang laporkan keuangan untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh
akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dapat
dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba/rugi fiskal.
2.1.6 Tingkat Pendapatan Wajib Pajak
a. Pengertian Pendapatan
Dalam pemungutan pajak perlu memperhatikan kemampuan wajib pajak
dalam membayar pajak, kemampuan membayar itu sendiri dipengaruhi oleh
tingkat pendapatan, oleh karena itu pajak harus dipungut pada saat yang tepat,
19
yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang. Pendapatan menurut Lumbatoruan
(1990:423) adalah tanggung jumlah uang atau nilai yang selama tahun takwin
diperoleh seseorang dari.
a) Usaha dan tenaga;
b) Barang tak bergerak;
c) Harta bergerak;
d) Hak atas pembayaran berkala, dan;
e) Tambahan harta yang ternyata dalam tahun takwin kecuali jika hal
sebaliknya dibuktikan oleh wajib pajak.
Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal ini
melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan
untuk membayar pajak. Kebanyakan meraka akan memenuhi kebutuhan hidup
terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya, tingkat pendapatan
seseorang dapat memengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki
kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya.
Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan individu dalam
memenuhi segala kebutuhannya. Apabila individu tersebut dapat memenuhi
semua kebutuhan tersebut, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier
berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa
pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat
baik. Akan tetapi, jika individu tersebut seringkali melakukan pinjaman dari pihak
luar yang biasa diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan
bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat buruk (Agustiantono,2012:27).
b. Jenis-jenis dan Sumber Pendapatan
Menurut Gilarso (1994:40) dalam Siti Faizah (2009:47) jenis pendapatan
yang diperoleh seorang dikategorikan menjadi.
20
a) Pendapatan pokok, yaitu pendapatan yang diperoleh dari upah sebagai
kerja pokok;
b) Pendapatan tambahan yaitu pendapatan yang diperoleh dari luar
pendapatan pokok;
c) Pendapatan lain-lain yaitu pendapatan yang diperoleh dari luar
pendapatan pokok dan tambahan.
2.1.7 Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak
Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala
perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud
barang-barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang
dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan
masalah kejiwaan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan
Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal
balik yang langsung dapat ditujukkan dan yang digunakan untuk membayar
pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009:1). Jadi kesimpulan pengetahuan
perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui
peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan Undang-Undang yang
akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan
mereka.
Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu
kepatuhan wajib pajak dalam mebayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan
meningkat. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan, akan sadar dan
patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam
oleh beberapa sanksi dan hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang
pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui
bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjakan, hingga akhirnya
manfaat mebayar pajak tersebut dapat dirasakannya.
21
2.1.8 Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti yakin, merasa, tahu, dan
mengerti. Sedangkan kesadaran yang dimaksud di sini adalah wajib pajak selalu
berusaha membayar pajak setiap tahun dengan sukarela yakin bahwa pajak
berguna bagi pembangunan sehingga dengan kesadaran yang dimiliki oleh wajib
pajak maka pembangunan juga akan berjalan lancar (Faizah, 2009:43).
Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan
perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah
keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak
terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan
masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak (Saputra, 2015:8).
2.2 Tinjauan Penelitian terdahulu
Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini telah
banyak dilakukan oleh Ernawati tahun (2014) dengan judul “Pengaruh Tingkat
Pendidikan, Pendapatan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak”. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (primer) dan beberapa
dokumentasi. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis regresi linear berganda. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode
randon sampling. Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan SPSS 20
menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis secara persial (t-test) membuktikan
bahwa variabel tingkat pendidikan (X1), tingkat pendapatan (X2), dan kualitas
pelayanan fiskus (X3) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Siti Faizah tahun (2009) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi
Kasus di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal)”. Populasi dalam penelitian ini
22
adalah Wajib Pajak di Desa Pagongan, Desa Debong Wetan, dan Desa
Pekauman Kulo yang berada di wilayah Kecamatan Dukuhturi yang seluruhnya
berjumlah 3.923 WP. Sedangkan pengambilan sampel berjumlah 363 WP
menggunakan cluster proportional random sampling. Variabel yang dikaji dalam
penelitian ini meliputi pendapatan (X1), Pelayanan pajak (X2), Pengetahuan
perpajakan (X3), penegakan hukum pajak (X4), dan kepatuhan wajib pajak (Y).
data dalam penelitian ini merupakan data primer dengan menggunakan
kuesioner yang telah dikaji uji validitas dan realibilitasnya. Metode analisis data
menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor pendapatan, pelayanan pajak,
pengetahuan perpajakan, dan penegakan hukum pajak terhadap kepatuhan
wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dan faktor
pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh yang lebih dominan
dibandingkan ketiga variabel lainnya.
Banyu Ageng Wahyu Utomo tahun (2011) dengan judul “Pengaruh Sikap,
Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan
Pamulang Kota Tanggerang Selatan”. Data yang diperoleh berupa data primer
kuesioner yang disebarkan di Kecamatan Pamulang Kota Tanggerang Selatan.
Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil
pengujian menunjukkan bahwa secara parsial sikap wajib pajak tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib
pajak berpengaruh secara signifikan terhadapap kepatuhan wajib pajak,
pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak, dan secara simultan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan
pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak.
23
Johan Yusnidar Tahun (2014) dengan judul “Pengaruh Faktor-Faktor
yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi pada Wajib Pajak
PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)” penelitian ini bertujuan
untuk menjelaskan pengaruh variabel SPPT, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas
Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan sanksi Pajak secara parsial dan
simultan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Penelitian ini berlokasi pada
Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Metode penelitian yang digunakan
adalah explanatory research, dengan menggunakan kuesioner sebagai alat
pengumpul data yang disebarkan kepada 116 Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan
Jombang. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan
analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SPPT,
Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan
Sanksi Pajak berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap variabel
Kepatuhan Wajib Pajak.
Robert Saputra tahun (2015) dengan judul penelitian “Pengaruh Sanksi,
Kesadaran Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak terhadap
Kepatuahan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris pada Wajib Pajak
Kabupaten Pasaman)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pengaruh
sanksi tehadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan
bangunan di Kabupaten Pasaman, 2) pengaruh kesadaran perpajakan terhadap
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten
Pasaman, 3) Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak
dalam memabayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pasaman. Jenis
penelitian ini bersifat Penelitian Kausatif merupakan penelitian hubungan yang
bersifat sebab akibat dengan dua variabel atau lebih dalam Sugiyono (2004:11).
24
Popolasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan di
Kabupaten Pasaman. Sedangkan sampel dalam penelitian ini dengan
menggunakan rumus Slovin sebanyak 100 orang. Jenis data adalah data
pr31imer (yakni penyebaran angket) dan data sekunder. Teknik analisis data
adalah analisis regresi dan korelasi. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) sanksi
pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak,
2) kesadaran perpajakan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap
kepatuhan wajib pajak, 3) kualitas pelayanan pajak beperngaruh signifikan positif
terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.3 Kerangka Pemikiran
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
(+)
(+)
(+)
Sumber. data primer, diolah sendiri, 2016
2.4 Perumusan Hipotesis
2.4.1 Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB
Pendapatan merupakan tambahan kekayaan atau harta yang diperoleh
baik dalam maupun dari luar Negara yang dipungut untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya. Wajib pajak akan lebih memilih menggunakan pendapatannya untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya, dari pada menggunakan untuk membayar pajak.
Tingkat pendapatan
(X1)
Tingkat pengetahuan
(X2)
Tingkat
kesadaran
(X3)
Kepatuhan Wajib
Pajak membayar
PBB (Y)
Keterangan: = secara parsial (+) = positif
25
Selain itu dalam teori ekonomi dikatakan bahwa I atau Income = C atau
Consumtion, dimana besarnya penghasilan akan sama dengan besarnya
konsumsi. Konsumsi disini termasuk juga pengeluaran untuk membayar pajak
karena wajib pajak dianggap melakukan tindakan konsumsi yaitu menghabiskan
nilai guna dari suatu barang, dalam hal ini yang dimaksud adalah nilai guna atas
tanah dan bangunan.
Karenanya tingkat pendapatan seseorang dapat memengaruhi
bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan
ketentuan hukum dan kewajibannya. Salah satu penelitian sebelumnya yang
terkait dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ernawati (2014).
Penelitian ini tentang identifikasi kemampuan dan kemauan membayar
masyarakat berpenghasilan menengah rendah. Hasilnya menyimpulkan variabel
pendapatan memiliki pengaruh terhadap kesediaan membayar pajak.
H1 : Tingkat pedapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
2.4.2 Pengaruh Tingkat Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
PBB
Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam
mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka
bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.
Semua wajib pajak tanpa tergantung latar belakang pendidikan mereka setuju
bahwa pendidikan pajak membantu meningkatkan kepatuhan pajak.
Salah satu penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu penelitian
yang dilakukan oleh Siti Faizah. Penelitian ini terkait dengan faktor- faktor yang
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
26
Seseorang yang berpendidikan pajak akan mempunyai pengetahuan
tentang perpajakan, baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun
manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya
pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.
H2 :Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
2.4.3 Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak PBB
Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya,
termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah
dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Kesadaran perpajakan
berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan
kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar
kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Utomo, 2011).
Berdasarkan penelitian Banyu Ageng Wahyu Utomo Kesadaran wajib
pajak merupakan konstelasi komponen kognitif, affektif, konatif, yang berinteraksi
dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap makna dan fungsi
pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar
mereka rela memberi kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan.
Wajib pajak yang menyadari akan pentingnya pajak bagi negara maka
akan membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah.
Kesadaran perpajakan wajib pajak berpengaruh terhadap keberhasilan
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
H3 : Tingkat kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
27
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Rancangan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah uji hipotesis. Uji hipotesis merupakan bagian
yang sangat penting di dalam penelitian. Bagian ini menentukan apakah
penelitian yang dilakukan cukup ilmiah atau tidak. Untuk melakukan uji hipotesis,
peneliti harus menentukan sampel, mengukur instrumen, desain, dan mengikuti
prosedur yang akan menuntun dalam pencarian data yang diperlukan. Data yang
dikumpulkan kemudian dianalisis melalui prosedur analitis yang benar sehingga
peneliti dapat melihat validitas dari hipotesis. Analisis dari data yang dikumpulkan
tidak menghasilkan hipotesis terbukti atau tidak terbukti, melainkan mendukung
atau tidak mndukung hipotesis (Kuncoro, 2013:62).
Rancangan penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis
penelitian ini adalah tipe penelitian kuantitatif dengan format deskriptif, yang
bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi atau
berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu
berdasarkan apa yang terjadi.
3.2 Tempat dan Waktu
Berdasarkan judul yang peneliti angkat yakni pengaruh tingkat
pendapatan, pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib
pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Penelitian
ini di lakukan di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Rencana penelitian ini
akan dilakukan selama kurang lebih satu bulan.
28
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian
Menurut Sugiyono (2015:15) “populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya”. Adapun populasi dalam penelitian ini meliputi wajib pajak PBB
yang terdaftar di DISPENDA Kabupaten Wajo, khususnya di Kecamatan
Pammana. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah 50 orang wajib
pajak yang mempunyai karakter berbeda yaitu wajib pajak yang memiliki latar
belakang pendidikan SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi dan pendapatan
rendah, menengah, ataupun tinggi. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian
ini dilakukan berdasarkan saran Ernawati (2014:49) yang menyatakan bahwa
jumlah sampel yang memadai untuk penelitian adalah 30-500.
Teknik pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan sample random sampling. Sample random sampling yaitu cara
pengambilan sampel dari semua anggota populasi yang dilakukan secara acak
tanpa memerhatikan strata yang ada dalam anggota populasi itu.
3.4 Jenis dan Sumber Data
3.4.1 Jenis Data
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
kuantitatif yang berupa nilai atau skor yang telah diolah dari jawaban-jawaban
kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak. Kuesioner yang digunakan dalam
penelitian ini bersumber dari penelitian terdahulu dimana variabel tingkat
pendapatan (X1) menggunakan kuesioner Ernawati (2014), variabel tingkat
pengetahuan (x2), tingkat kesadaran wajib pajak (X3) dan kepatuhan wajib pajak
membayar pajak bumi dan bangunan (Y) menggunakan kuesioner Utomo (2011).
29
3.4.2 Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Data Primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh
secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data
primer yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah data hasil tanggapan
responden terhadap variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini.
2. Data Sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang
diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh
dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dapat diperoleh dari literatur-
literatur, buku, jurnal, skripsi, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan
topik dalam penelitian ini.
3.5 Teknik Pengumpulan Data
Untuk menghimpun data yang dibutuhkan maka digunakan teknik
pengumpulan data sebagai berikut.
1. Penelitian lapangan, yaitu data yang dikumpulkan melalui kuesioner, yaitu
dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden
yang berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian dan
tiap jawaban diberikan nilai (score). Operasinal penyebaran kuesioner
dilakukan dengan cara mendatangi langsung wajib pajak di Kecamatan
Pammana Kabupaten Wajo.
2. Penelitian kepustakaan, yaitu data yang dikumpulkan dari beberapa buku dan
literatur tentang perpajakan yang berkaitan dengan permasalahan dalam
penelitian.
3. Mengakses situs-situs dan website, metode ini digunakan untuk mencari
referensi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
30
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
3.6.1 Variabel Penelitian
Dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel yaitu variabel bebas
(independent variable) dan variabel terikat (dependent variable). Variabel bebas
merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab
perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Sedangkan variabel teriakat
merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya
variabel bebas. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini yaitu tingkat
pendapatan, pengetahuan, dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan variabel
terikatnya yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan
Bangunan.
3.6.2 Definisi Operasional
Definisi operasional adalah batasan atau arti suatu variabel dengan
merinci hal yang harus dikerjakan oleh peneliti untuk mengukur variabel tersebut.
Definisi operasional dalam penelitian adalah sebagai berikut.
1. Tingkat Pendapatan (X1)
Pendapatan berasal dari kata dapat yang berarti berbuat sesuatu agar
menghasilkan sesuatu, artinya bahwa pendapatan merupakan hasil
perolehan untuk pencarian suatu pekerjaan sehingga memperoleh
penghasilan. Adapun indikator untuk mengukur tingkat pendapatan yaitu,
tingkat pendapatan, tinggi rendahnya pendapatan, dan penghasilan
dikenakan pajak.
2. Tingkat Pengetahuan (X2)
Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan
dipahami wajib pajak berkenaan dengan pajak khususnya Pajak Bumi dan
31
Bangunan. Adapun untuk mengukur pengetahuan perpajakan menggunakan
indikator yaitu, pemahaman tentang PBB, pemahaman tentang peraturan
ketentuan PBB dan fungsi pajak yang dibayar.
3. Tingkat Kesadaran (X3)
Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk
rela memberikan kontribusi dan untuk pelaksanaan fungsi pemerintah
dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Adapun untuk mengukur tingkat
kesadaran menggunakan indikator yaitu, memahami betapa pentingnya
pajak, jujur dalam melaporkan detail perubahan tanah dan bangunan.
4. Kepatuhan wajib pajak PBB (Y)
Kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi
kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu adanya
pemeriksaan, investigasi, peringatan dan pengancaman, dan penerapan
sanksi baik hukuman maupun administrasi (Ernawati.2014). Adapun indikator
yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan membayar pajak.
3.7 Instrumen Penelitian
Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen. Kuesioner
yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat bagian. Masing-masing
bagian tersebut yang berhubungan dengan tingkat pendapatan, pengetahuan,
kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak yang akan diisi atau dijawab
oleh responden yaitu wajib pajak di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.
Jenis pernyataan adalah tertutup dimana responden hanya memberi tick mart ()
pada pilihan jawaban yang tersedia. Penelitian ini menggunakan skala likert 1
sampai 5. Angka 1 menunjukkan Sangat Tidak Setuju (STS), angka 2
32
menunjukkan Tidak Setuju (TS), angka 3 menunjukkan Netral (N), angka 4
menunjukkan Setuju (S), dan angka 5 menunjukkan Sangat Setuju (SS).
3.8 Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
analisis statistik menggunakan SPSS 22. Metode analisis data yang digunakan
pada penelitian ini adalah regresi linier berganda yang bertujuan untuk
mengungkapkan pengaruh antara beberapa variabel bebas dengan variabel
terikat.
3.8.1 Statistik Deskriptif
Menurut Sugiyono (2010:147) statistik deskriptif adalah statistik yang
digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah
dikumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk menarik kesimpulan
yang berlaku secara generalisasi. Dalam statistik deskriptif, hasil jawaban
responden akan dideskripsikan menurut masing-masing variabel peneltian.
3.8.2 Uji Kualitas Data
Sebelum data dianalisis lebih lanjut maka akan dilakukan uji validitas dan
reliabilitas lebih dulu. Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen
penelitian dapat dievaluasi melalui uji validitas dan reliabilitas. Pengujian tersebut
masing-masing untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang
dikumpulkan dari penggunaan instrument.
1. Uji Validitas
Uji validitas yaitu untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner,
suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mengungkapkan
sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengukuran dikatakan valid
33
jika mengukur tujuannya dengan nyata atau benar, karena instrumen yang
digunakan dalam penelitian ini berbentuk kuesioner maka uji validitas data yang
dilakukan dengan uji validitas isi. Pengujian validitas isi dilakukan dengan
menghitung korelasi antara skor item instrumen dengan total skor. Nilai koefisien
korelasi antara skor setiap item dengan skor total dihitung dengan analisis
corrected item-total correlation. Apabila koefisien korelasi r hitung lebih besar
dibandingkan koefisien r tabel pada taraf signifikansi 5% atau 10% suatu
instrument dinyatakan valid (Ghozali 2009:49).
2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang
merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Butir pertanyaan dinyatakan
reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah
konsisten (Sunyoto, 2011:67). Suatu alat ukur disebut mantap dalam pengertian
bahwa alat ukur tersebut stabil, dapat diandalkan, dan dapat diramalkan.
Pengujian reliabilitas dengan menggunakan cronbach alpha (α). Koefisien
cronbach alpha yang lebih dari 0,60 menunjukkan keandalan (reliabilitas)
instrument. Selain itu, semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi
konsistensi internal kesungguhan responden dalam menjawab semua item
pernyataan penelitian (Ghozali, 2009:19).
3.8.3 Uji Asumsi Klasik
Untuk dapat melakukan analisis regresi berganda perlu pengujian asumsi
klasik sebagai persyarakatan dalam analisis agar datanya dapat bermakna dan
bermanfaat. Uji asumsi klasik meliputi:
34
1. Uji Normalitas
Uji normalitas ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi
variabel independen dan dependen keduanya memiliki distribusi normal atau
mendekati normal. Untuk mendeteksi apakah keduanya berdistribusi normal atau
tidak yaitu dengan melihat normal probability plot (P Plot). Suatu variabel
dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar
disekitar garis diagonal, dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis
diagonal. Normal tidaknya suatu data dapat dideteksi juga lewat grafik histogram,
suatu data dikatakan normal jika kemencengan grafiknya membentuk pola
seperti lonceng. Hanya gambar grafik kadang-kadang dapat menyesatkan
karena kelihatan distribusinya normal tetapi secara statistik sebenarnya tidak
normal.
2. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan
atau korelasi diantara variabel independen. Multikolinieritas menyatakan
hubungan antara sesama variabel independen. Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen (Ghozali,
2009:95). Deteksi data atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi
dapat dilihat dari besaran VIF (Variance Inflation factor) dan tolerance. Regresi
bebas dari multikolinieritas jika besar nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10
(Ghozali, 2009:96).
3. Uji Heteroskedastisitas
Pada bagian ini dilakukan uji untuk mengetahui apakah dalam suatu
model regresi terdapat persamaan atau perbedaan varians dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain. jika varians dari residual satu
pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika
35
berbeda disebut heteroskedasitas. Model regresi yang baik adalah
homokedastisitas (Ghozali, 2009:125). Deteksi ada atau tidaknya
heteroskedastisitas dapat dilihat dengan ada atau tidaknya pola tertentu pada
grafik scaterplot. Jika ada pola tertentu maka mengindikasikan telah terjadi
heteroskesdastisitas. Tetapi jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik
menyebar di atas dan si bawah angka 0 pada sumbu Y, makan tidak terjadi
heteroskedasitisitas (Ghozali, 2009:125-126).
3.8.4 Uji Hipotesis
Uji hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan analisis
regresi sederhana yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana
pengaruh tingkat pendapatan, pengetahuan, dan kesadaran wajib pajak sebagai
variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.
Untuk menguji hipotesis mengenai tingkat pendapatan, pengetahuan, dan tingkat
kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak digunakan uji t.
Uji t digunakan untuk mengetahui hubungan masing-masing variabel
bebas secara individual terhadap variabel terikat untuk mengetahui ada tidaknya
pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual terhadap variabel
terkait digunakan tingkat signifikan 0,05 jika nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel
pada taraf signifikan 0,05 maka ha ditolak, sedangkan jika nilai t hitung lebih besar
dari t tabel maka ha diterima. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan
keputusan untuk uji t adalah sebagai berikut:
a. Ho : B = 0, tingkat pendapatan, pengetahuan, dan tingkat kesadaran
wajib pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib
pajak.
36
b. Ha : B ≠ 0, tingkat pendapatan, pengetahuan dan tingkat kesadaran
wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib
pajak.
Untuk mencari t tabel dengan df = N-2, taraf nyata 5% dapat dilihat dengan
menggunakan tabel statistik. Nilai t tabel dapat dilihat dengan menggunakan tabel
t. Dasar pengambilan keputusan adalah:
a. Jika t hitung > t tabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak,
b. Jika t hitung < t tabel, maka Ha ditolak dan Ho diterima.
Keputusan statistik hitung dan statistik tabel dapat juga dilakukan
berdasarkan probabilitas, dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:
a. Jika probabilitas > tingkat signifikan, maka Ha diterima dan Ho ditolak.
b. Jika probabilitas < tingkat signifikan, maka Ha ditolak dan Ho diterima.
3.9 Model Analisis Data
Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis
regresi linier berganda. Menurut Sularso (2003/2004:88), analisis regresi linier
berganda digunakan untuk mengembangkan persamaan (self-weighting
estimating equation) untuk memprediksikan nilai sebuah variabel dependen dari
nilai beberap variabel independen. Persamaan regresi linier berganda adalah
sebagai berikut.
Y = α0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e
Keterangan: Y : Kepatuhan wajib pajak membayar PBB
X1 : Tingkat pendapatan
X2 : Tingkat pengetahuan
X3 : Tingkat kesadaran
α0 : Konstanta
β : Koefisien regresi
e : Error
50
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan,
pengetahuan, dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hal ini wajib
pajak yang ada pada Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Berdasarkan hasil
analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan
penelitian ini tidak mendukung hipotesis pertama namun mendukung hipotesis
kedua dan ketiga yang diajukan. Penjelasan rincinya yaitu sebagai berikut.
1. Tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Tinggi rendahnya pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak dilihat karena jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang
dibayar tidak terlalu besar, dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
dilakukan satu kali dalam satu tahun yaitu pada tanggal 31 Desember. Selain
itu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 pasal 1 ayat 3 menjelaskan untuk
setiap wajib pajak diberikan Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak sebesar Rp
8.000.000,- sehingga Pajak Bumi dan Bangunan tidak memberatkan wajib
pajak.
2. Tingkat pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan
wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka semakin tinggi
tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Banyu
Ageng Wahyu Utomo pada tahun 2011.
3. Tingkat kesadaran wajib pajak bepengaruh positif terhadap kepatuhan wajib
pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi tingkat
kepatuhan wajib pajak dalam membayara pajak bumi dan bangunan. Hasil ini
sejalan dengan peneltian Banyu Ageng Wahyu Utomo pada tahun 2011.
51
5.2 Keterbatasan Penelitian
Peneliti mengakui bahwa dalam penelitian ini masih terdapat
keterbatasan baik itu dari individu peneliti maupun dari faktor lain yang
memungkinkan memberikan efek terhadap hasil penelitian, antara lain sebagai
berikut.
1. Dalam penelitian ini hanya menggunakan kuesioner sebagai instrumen,
sehingga masih ada kemungkinan kelemahan yang diperoleh, misalnya
jawaban yang tidak cermat, responden yang menjawab asal-asalan dan
tidak jujur serta pertanyaan yang kurang dipahami oleh responden.
2. Jumlah responden yang sedikit sehingga mengurangi tingkat keterwakilan
bagi wajib pajak secara merata.
5.3 Saran Penelitian
Penelitian ini masih membutuhkan beberapa item perbaikan untuk
dilakukan pada penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan
dengan objek penelitian yang sejenis sehingga dapat menjadikan penelitian ini
lebih baik. Adapun beberapa saran perbaikan yaitu sebagai berikut.
1. Bagi penelitian selanjutnya disarankan agar lebih memperluas lingkup
penelitian, yaitu dengan menambah objek penelitian dan menambah
variabel penelitian.
2. Diharapkan wajib pajak sebaiknya dapat tepat waktu dalam melakukan
pembayaran pajak bumi dan bangunan, karena berkaitan dengan
pembiayaan kebutuhan bersama sebagai warga Negara, baik untuk
kebutuhan Negara, untuk pembiayaan pembangunan, maupun untuk
kemakmuran itu sendiri.
52
3. Tingkat pendidikan wajib pajak pada umumnya tinggi, namun tingkat
pengetahuan wajib pajak masih minim. Sebaiknya diadakan penyuluhan
tentang pajak agar wajib pajak dapat lebih memahami tantang
perpajakan.
53
DAFTAR PUSTAKA
Adriani, P.J.A. 2011. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Brotodiharjo, R. Santoso. 1991. Bandung: PT. Eresco.
Agustiantono, Dwi. 2012. Analisis Faktor-Faktro yang Mempengaruhi Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi: Aplikasi TPB (Studi Empiris WPOP Di
Kabupaten Pati).Semarang: Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan
Bisnis Universitas Diponegoro.
Burton, Ilyas. 2011. Hukum Pajak. Edisi 5. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Diana, Anastasia dan Setiawati Lilis. 2014. Perpajakan Teori dan Peraturan
Terkini. Yokyakarta: Penerbit ANDI.
Ernawati. 2014. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, dan Kualitas
Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
Faizah, Siti. 2009. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak
dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kecamatan
Dukuhturi Kabupaten Tegal. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Semarang.
Ghozali, Imam. 2009 Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS.
Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gilarso, T. 1994. Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro. Jakarta : Rineka Cipta.
Hajrianti, Sitti. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) Di Kabupaten Wajo Tahun 2000-2009. Skripsi. Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK. 04/2000 tentang “Kriteria Wajib
Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan
Pembayaran Pajak Menteri Keuangan Republik Indonesia”
Koentarto, Ilham. 2011. Analisis Faktor- Faktro yang Mempengaruhi Kepatuhan
Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
(Studi Kasus pada Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kota Waringin
Barat). Jurnal.
Kuncoro, Mudrajad. 2013 Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi, Bagaimana
Meneliti dan Menulis Tesis? Edisi 4. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
54
Noviani, Elly. 2005. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak
dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sunggingan
Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Skripsi. Semarang : FIS UNNES. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 20 Tahun 2012. Tentang Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Sengkang: Sekretaris Daerah
Kabupaten Wajo.
Purbo,Jati. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib
Pajak Badan Pada Perusahaan Industri Manufaktur Di Semarang.
Semarang: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
Resmi, Sitti. 2011. Perpajakan. Teori dan Kasus. Jakarta: Penerbit Salemba
Empat
Sanusi, Anwar. 2011. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Penerbit Salemba
Empat.
Saragih, J.P. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi.
Jakarta: Ghalia Indonesia
Saputra, Robert. 2015. Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan, dan Kualitas
Pelayanan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan
Bangunan (Studi Empiris pada Wajib Pajak Kabupaten
Pasaman).Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
Sekaran, Uma and Bougie Roger. 2006. Research Methods for Business a Skill-Building Approach Sixth Edition. Terjemahan oleh Yon Kwan. 2006. Metode Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
Soemitro, Rochmat. 1990. Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan.
Bandung: PT Eresco.
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan
R&D). Bandung: Penerbit Alfabet.
Sukur. 2015. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) terhadap PAD di Kapubaten Konawe. Skripsi.
Makassar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
Sularso, Sri. 2003/2004. Buku Pelengkap Metode Penelitian Akuntansi: Sebuah Pendekatan Replikasi. Yogyakarta : Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
Sunyoto, Danang. 2011. Analisi Regresi dan Uji Hipotesis. Jakarta: Center for
Academic Publishing Service.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah. 2004.
Jakarta: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
55
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 2004. Jakarta: Sekretaris Negara
Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah. 2009. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 1994.
Jakarta: Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia.
Utomo, B.A, Wahyu. 2011. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan
Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam
Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota
Tangerang Selatan. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Yusnidar, Sunarti, Prasetya. 2014. Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi pada Wajib Pajak PBB-P2
Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang).Jurnal.
56
YAMINA DECOMP KANTIN RAMSIS UNHAS
0853 9600 1109-081 342 933 050
57
Lampiran 1
BIODATA
Identitas Diri
Nama : Haswidar
Tempat, Tanggal lahir : Patila, 27 Juli 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Patila Kecamatan Pammana Kab. Wajo
Telpon Rumah dan HP : 082345771627
Alamat E-mail : [email protected]
Riwayat Pendidikan
a. Pendidikan Formal
- SDN 95 Patila (Tahun 2000-2006)
- SMPN 4 Sengkang (Tahun 2006-2009)
- SMAN 3 Sengkang (Tahun 2009-2012)
b. Pendidikan Nonformal
-
Riwayat Organisasi dan Kerja
a. Pengalaman Organisasi
- Anggota SDI FoSEI Unhas (Tahun 2014-2015)
- Koordinator Dana dan Usaha UKM Tae Kwon Do UNHAS (Tahun
2013-2014)
b. Pengalaman Kerja
-
Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.
Makassar, 12 Oktober 2016
Haswidar
58
Lampiran 2
KUESIONER
Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr/I Responden
Di tempat
Dengan Hormat,
Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa program
Strata Satu (S1) Universitas Hasanuddin Makassar, saya:
Nama : Haswidar
NIM : A31112023
Fakultas/Departemen : Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi
Dalam rangka penelitian untuk skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Tingkat
Pendapatan, Pengetahuan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan
Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pammana Kabupaten
Wajo”, maka saya memohon bantuan kepada Bapak/Ibu/Sdr/I untuk berkenan
mengisi kuesioner yang dilampirkan bersama surat ini.
Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian
sehingga akan saya jaga kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian.
Demikian surat permohonan kami. Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu
sebagai responden, kami ucapkan terima kasih.
Hormat Peneliti
Haswidar
59
KUESIONER PENELITIAN
Nama* :
Jenis Kelamin : a. Pria b. Wanita
Usia :
Pendidikan terakhir : a. SD b. SMP c. SMA
d. D1-D3 e. S1 f. Pasca Sarjana
Bidang Usaha : a. Pedagang b. Jasa
c. PNS d. Dan lain-lain
Penghasilan : Rp. ……………, dan karung/tahun
*) Boleh tidak diisi
Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengaruh tingkat pendidikan, pendapatan, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Bapak/Ibu/Sdr/I dimohon untuk mengisi dan memberikan tanda checklist (√) pada salah satu kolom yang tersedia dibawah ini.
No Pernyataan Jawaban
Tingkat pendapatan STS TS N S SS
1. Saya tetap taat membayar pajak meskipun pendapatan saya rendah.
2. Besar kecilnya pendapatan saya tidak mengahalangi saya dalam membayar pajak.
3. Saya transparansi dalam melaporkan jumlah pajak terutang.
4. .Jumlah pajak yang saya bayar tergantung dari pedapatan saya.
Sumber: Ernawati (2014)
No Pernyataan Jawaban
Tingkat pengetahuan STS TS N S SS
1. Saya mengetahui fungsi atas pajak yang saya bayar.
2. Dengan membayar pajak maka pembangunan fasilitas umum menjadi lebih baik.
3. Pajak merupakan pendapatan negara yang sangat penting.
4. Saya mengerti tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).
Sumber: Utomo (2011)
60
No Pernyataan Jawaban
Tingkat kesadaran STS TS N S SS
1. Saya mebayar pajak karena sadar merupakan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik.
2. Saya berkeyakinan pemungutan pajak hasilnya akan kembali ke masyarakat.
3. Pajak bumi dan bangunan dipergunakan sebagai sumber pendapatan daerah.
4. Saya melaporkan detail perubahan tanah dan bangunan saya.
Sumber: Utomo (2011)
No Pernyataan Jawaban
Kepatuhan wajib pajak STS TS N S SS
1. Saya membayar pajak bumi dan bangunan dengan tepat waktu.
2. Saya menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak karena ada paksaan dari pihak fiskus.
3. Saya sudah melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak secara benar.
4. Saya bersedia melaporkan informasi tentang pajak jika fiskus membutuhkan informasi tersebut.
Sumber: Utomo (2011)
61
Lampiran 3
HASIL UJI VALIDITAS DAN REABILITAS
1. Variabel Tingkat Pendapatan (X1)
Correlations
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1
X1.1 Pearson Correlation 1 ,796** ,371* ,243 ,852**
Sig. (2-tailed) ,000 ,013 ,112 ,000
N 44 44 44 44 44
X1.2 Pearson Correlation ,796** 1 ,379* ,045 ,804**
Sig. (2-tailed) ,000 ,011 ,772 ,000
N 44 44 44 44 44
X1.3 Pearson Correlation ,371* ,379* 1 ,221 ,666**
Sig. (2-tailed) ,013 ,011 ,149 ,000
N 44 44 44 44 44
X1.4 Pearson Correlation ,243 ,045 ,221 1 ,522**
Sig. (2-tailed) ,112 ,772 ,149 ,000
N 44 44 44 44 44
X1 Pearson Correlation ,852** ,804** ,666** ,522** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000
N 44 44 44 44 44
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
,668 4
2. Variabel Tingkat Pengetahuan (X2)
Correlations
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2
X2.1 Pearson Correlation 1 ,552** ,108 ,273 ,756**
Sig. (2-tailed) ,000 ,483 ,073 ,000
N 44 44 44 44 44
X2.2 Pearson Correlation ,552** 1 ,470** ,225 ,796**
Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,143 ,000
N 44 44 44 44 44
X2.3 Pearson Correlation ,108 ,470** 1 ,109 ,542**
Sig. (2-tailed) ,483 ,001 ,480 ,000
N 44 44 44 44 44
X2.4 Pearson Correlation ,273 ,225 ,109 1 ,625**
Sig. (2-tailed) ,073 ,143 ,480 ,000
N 44 44 44 44 44
X2 Pearson Correlation ,756** ,796** ,542** ,625** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000
N 44 44 44 44 44
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
,608 4
62
3. Variabel Tingkat Kesadaran
Correlations
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3
X3.1 Pearson Correlation 1 ,338* ,225 ,108 ,592**
Sig. (2-tailed) ,025 ,143 ,485 ,000
N 44 44 44 44 44
X3.2 Pearson Correlation ,338* 1 ,307* ,254 ,685**
Sig. (2-tailed) ,025 ,043 ,096 ,000
N 44 44 44 44 44
X3.3 Pearson Correlation ,225 ,307* 1 ,423** ,741**
Sig. (2-tailed) ,143 ,043 ,004 ,000
N 44 44 44 44 44
X3.4 Pearson Correlation ,108 ,254 ,423** 1 ,682**
Sig. (2-tailed) ,485 ,096 ,004 ,000
N 44 44 44 44 44
X3 Pearson Correlation ,592** ,685** ,741** ,682** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000
N 44 44 44 44 44
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
,605 4
4. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak
Correlations
Y1 Y2 Y3 Y4 Y
Y1 Pearson Correlation 1 ,413** ,336* ,304* ,779**
Sig. (2-tailed) ,005 ,026 ,045 ,000
N 44 44 44 44 44
Y2 Pearson Correlation ,413** 1 ,243 ,142 ,619**
Sig. (2-tailed) ,005 ,113 ,359 ,000
N 44 44 44 44 44
Y3 Pearson Correlation ,336* ,243 1 ,326* ,687**
Sig. (2-tailed) ,026 ,113 ,031 ,000
N 44 44 44 44 44
Y4 Pearson Correlation ,304* ,142 ,326* 1 ,653**
Sig. (2-tailed) ,045 ,359 ,031 ,000
N 44 44 44 44 44
Y Pearson Correlation ,779** ,619** ,687** ,653** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000
N 44 44 44 44 44
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
,626 4
63
Lampiran 4
Hasil Analisis Regresi Berganda
Variables Entered/Removeda
Model
Variables
Entered
Variables
Removed Method
1 X3, X1, X2b . Enter
a. Dependent Variable: Y
b. All requested variables entered.
ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 81,508 3 27,169 11,976 ,000b
Residual 90,742 40 2,269
Total 172,250 43
a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardize
d
Coefficients
t Sig.
Collinearity
Statistics
B Std. Error Beta
Toleranc
e VIF
1 (Constan
t) 5.085 2.578 1.972 .056
X1 -.099 .104 -.111 -.945 .350 .956 1.046
X2 .459 .100 .565 4.584 .000 .868 1.152
X3 .288 .127 .275 2.278 .028 .905 1.104
a. Dependent Variable: Y
64