Perwakilan Provinsi Lampung
Laporan Kinerja Tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung i
KATA PENGANTAR
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) dan berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap unit eselon II instansi pemerintah
diamanatkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj), oleh sebab
itu Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi
Lampung sebagai salah satu unit eselon II mandiri di lingkungan BPKP juga wajib
menyusun LKj.
LKj Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tahun 2015 ini merupakan laporan
tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis 2015-2019, yang memuat kegiatan-
kegiatan yang dianggap dominan dalam pencapaian tujuan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi Perwakilan sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BPKP
Nomor KEP-06.00.00-286/K/2002 yang terakhir diubah dengan Peraturan Kepala
BPKP Nomor PER-13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan
BPKP.
Penyusunan LKj dimaksudkan sebagai media bagi Perwakilan BPKP Provinsi
Lampung untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok
dan fungsinya kepada stakeholders, serta sarana untuk evaluasi atas capaian kinerja
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung baik keberhasilan maupun kegagalannya selama
tahun 2015.
LKj sebagai media pertanggungjawaban, berisikan informasi tentang Rencana
Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) dan capaian Kinerja Instansi
Pemerintah tahun 2015.
Bagian Renstra akan menguraikan mengenai rencana strategis 2015 – 2019
yang meliputi pernyataan visi, misi, tujuan, indikator kinerja utama, program dan
kegiatan, penanggung jawab program dan kegiatan serta rencana kinerja organisasi
tahun 2015. Sedangkan Bagian Akuntabilitas Kinerja akan menguraikan mengenai
PERWAKILANPROVINSI LAMPUNG
Laporan KinerjaTahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung iii
DAFTARDAFTARDAFTARDAFTAR ISIISIISIISI
Halaman
KATAKATAKATAKATA PENGANTARPENGANTARPENGANTARPENGANTAR i
DAFTARDAFTARDAFTARDAFTAR ISIISIISIISI iii
DAFTARDAFTARDAFTARDAFTAR TABELTABELTABELTABEL DANDANDANDAN GAMBARGAMBARGAMBARGAMBAR iv
RINGKASANRINGKASANRINGKASANRINGKASAN EKSEKUTIFEKSEKUTIFEKSEKUTIFEKSEKUTIF vi
BABBABBABBAB IIII PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN
A Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi 1
B Aspek Strategis Organisasi 2
C Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi 4
D Struktur Organisasi 5
E Sistematika Penyajian 7
BABBABBABBAB IIIIIIII PERENCANAAN DAN PERJPERENCANAAN DAN PERJPERENCANAAN DAN PERJPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAANJIAN KINERJAANJIAN KINERJAANJIAN KINERJA
A Rencana Strategis Tahun 2015-2019 9
1. Pernyataan Visi 10
2. Pernyataan Misi 10
3. Tujuan 17
4. Sasaran Strategis 17
5. Indikator Kinerja Utama 19
6. Program dan Kegiatan 21
B Perjanjian Kinerja Tahun 2015 22
BABBABBABBAB IIIIIIIIIIII AKUNTABILITAS KINERJAKUNTABILITAS KINERJAKUNTABILITAS KINERJAKUNTABILITAS KINERJAAAA
A CapaianKinerja 34
B Analisis Capaian Kinerja 43
Sasaran Strategis 1 43
1. Sasaran Strategis 1 Bidang Instansi Pemerintah Pusat 44
2. Sasaran Strategis 1 Bidang Akuntabilitas Pemda 50
3. Sasaran Strategis 1 Bidang Akuntan Negara 54
4. Sasaran Strategis 1 Bidang Investigasi 57
Sasaran Strategis 2 62
Sasaran Strategis 3 64
Sasaran Strategis 4 65
C Realisasi Anggaran 69
BABBABBABBAB IIIIVVVV PENUTUPPENUTUPPENUTUPPENUTUP 70
PERWAKILANPROVINSI LAMPUNG
Laporan KinerjaTahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung iv
DAFTARDAFTARDAFTARDAFTAR TABELTABELTABELTABEL DANDANDANDAN GAMBARGAMBARGAMBARGAMBAR
Halaman
DAFTAR TABELDAFTAR TABELDAFTAR TABELDAFTAR TABEL
1.1 Posisi Pegawai Menurut Golongan per 31 Desember 2015 7
1.2 Data Pegawai Menurut Jabatan 7
2.1 Indikator Kinerja Utama Perwakilan BPKP Provinsi Lampung 19
2.2 Target Kinerja Sasaran StrategisTahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung
22
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 23
2.4 Program, Sasaran Strategis Outcome, dan Kegiatan Tahun 2015 23
2.5 Program, Sasaran Strategis Output, dan Kegiatan Tahun 2015 26
3.1 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 35
3.2 Ringkasan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 36
3.3 Ringkasan Capaian Kinerja Output Tahun 2015 39
3.4 Ringkasan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Bidang IPP Tahun 2015
44
3.5 Ringkasan Capaian Kinerja Output Bidang IPP Tahun 2015 45
3.6 Ringkasan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Bidang APD Tahun 2015
50
3.7 Ringkasan Capaian Kinerja Output Bidang APD Tahun 2015 51
3.8 Ringkasan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Bidang AN Tahun 2015
54
3.9 Ringkasan Capaian Kinerja Output Bidang AN Tahun 2015 55
3.10 Ringkasan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Bidang Investigasi Tahun 2015
57
3.11 Ringkasan Capaian Kinerja Output Bidang Investigasi Tahun 2015 58
3.12 Ringkasan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 Tahun 2015
62
3.13 Ringkasan Capaian Kinerja Output Sasaran Strategis 2 Tahun 2015 63
3.14 Ringkasan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 3 Tahun 2015
64
3.15 Ringkasan Capaian Kinerja Output Sasaran Strategis 3 Tahun 2015 64
3.16 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Bidang Tata Usaha Tahun 2015
66
4.1 Ringkasan Capaian kinerja Tahun 2015 70
PERWAKILANPROVINSI LAMPUNG
Laporan KinerjaTahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung v
DAFTAR GAMBARDAFTAR GAMBARDAFTAR GAMBARDAFTAR GAMBAR
1.1 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung 5
1.2 Sistematika Penyajian LKj Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2015
8
2.1 Alur Logika Program Pengawasan 18
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 1
I. PENDAHULUAN
adan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan Lembaga
Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan tugas utama membantu Presiden
mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan
pembangunan nasional agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
sekaligus memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan yang terkait.
Tugas, fungsi, dan wewenang BPKP, aspek strategis organisasi, kegiatan dan layanan
produk BPKP, struktur organisasi dan komposisi pegawai, serta sistematika penyajian Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi
Sejak terbentuk pada tahun 1983, tugas dan fungsi BPKP mengalami beberapa
kali penyesuaian. Tugas dan fungsi BPKP terakhir diatur berdasarkan Peraturan Presiden
RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP menggantikan Keputusan Presiden Nomor 103
Tahun 2001 beserta perubahannya. Dalam melaksanakan tugasnya BPKP memiliki unit
mandiri yang dituangkan dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-
286/K/2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala
BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, bahwa
Perwakilan BPKP bertugas:
1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara
dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau
permintaan Kepala Daerah;
4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) pada wilayah kerjanya; dan
5. Menyelenggarakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang
pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Perwakilan BPKP menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan rencana dan program;
2. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP;
B
BAB I. PENDAHULUAN
2 LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
3. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerahdan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaandaerah;
4. Pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategisdan/atau lintas kementerian/lembaga/wilayah;
5. Pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di wilayahkerjanya;
6. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansipemerintah;
7. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah;
8. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan/daerah, BUMN/ BUMD,dan kinerja instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;
9. Pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah dan badan usaha milik daerah ataspermintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrakkerja sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporanakuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah dan badan usaha milik daerah ataspermintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
11. Audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangannegara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnyaterdapat kepentingan pemerintah, pengawasan terhadap hambatan kelancaranpembangunan, dan pemberian bantuan audit dalam rangka perhitungankerugian keuangan negara serta pemberian keterangan ahli kepada instansipenyidik dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
12. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan sertapengendalian mutu pengawasan; dan
13. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.
B. Aspek Strategis Organisasi
BPKP sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang dibentuk melalui
Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP menggantikan Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 beserta perubahannya, selain mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah
dan pembangunan nasional juga menjalankan mandat yang tertuang pada Peraturan
Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
BAB I. PENDAHULUAN
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 3
Mandat bagi BPKP dimaksud adalah sebagai auditor Presiden yang memiliki tugas
melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan sebagai pembina
penyelenggaraan SPIP untuk seluruh instansi pemerintah. Peran sebagai pembina SPIP
berkaitan erat dengan peran pengawasan intern karena dengan penguatan SPIP maka
pengendalian pelaksanaan kegiatan pemerintahan menjadi semakin terjaga dari
penyimpangan dan penyalahgunaan.
Untuk mempercepat implementasi penyelenggaraan SPIP, Presiden menerbitkan
Inpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan
Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan
Kesejahteraan Rakyat, sebagai berikut:
1. Mempercepat efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam
pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;
2. Mengintensifkan peran Aparat Pengendalian Intern Pemerintah dalam rangka
meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
negara/daerah dan pembangunan nasional serta meningkatkan upaya pencegahan
korupsi;
3. Melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/ daerah serta
efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/daerah.
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung harus dapat menunjukkan paradigma barunya
melalui unjuk kerja yang optimal sebagai Auditor Presiden di daerah sehingga peran BPKP
semakin nyata dalam membantu pemerintah daerah menyelesaikan permasalahan-
permasalahan yang dihadapi. Adapun strategi penguatan (reposisi) BPKP ke depan adalah:
1. Product Differences
Sebagaimana dinyatakan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 49 dan Perpres 192
Tahun 2014 tentang BPKP, maka penugasan-penugasan BPKP sebagai Auditor Presiden
akan bersifat spesifik yaitu melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan
negara/daerah dan pembangunan nasional agar tercapai tujuan akuntabilitas Presiden
yang menjalankan amanah rakyat, bersifat strategis, makro, nasional (lintas sektoral).
2. Market Differences
BPKP perlu mengenali dengan baik siapa market nya, hal ini dimaksudkan agar produk
BPKP menjadi bernilai, memiliki pasar pengawasan yang jelas bagi shareholders dan
stakeholders entitas birokrasi baik eksekutif, legislatif, yudikatif, organisasi pendidikan
dan organisasi profesi di wilayah Provinsi Lampung.
3. Methodology Differences
Pengembangan metodologi pengawasan yang kontemporer, spesifik, dan membawa
manfaat misalnya program evaluations, policy analysis, forensic audit, performance audit,
internal control review perlu dikembangkan sejalan dengan paradigma baru BPKP.
BAB I. PENDAHULUAN
4 LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
Dengan semakin luasnya cakupan penugasan BPKP sebagaimana amanat dari PP
Nomor 60 Tahun 2008 dan Perpres 192 Tahun 2014 serta Inpres 9 Tahun 2014, yang
meliputi pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP, dan paradigma
baru BPKP yang lebih mengedepankan aspek pencegahan, dengan lebih menekankan
membangun sistem yang mampu mencegah kecurangan/ penyimpangan atau memudahkan
mendeteksi adanya kecurangan/penyimpangan, telah mendorong dilakukannya perubahan
visi BPKP. Dua peran utama yang dapat dilakukan BPKP adalah peran assurance dan
consulting.
C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
Dalam rangka mendukung meningkatkan tata kelola pemerintahan dan menciptakan
iklim pencegahan KKN, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung memberikan layanan kepada
stakeholders dengan melakukan pengawasan terhadap 4 (empat) fokus pengawasan, yaitu:
1. Pengawalan Akuntabilitas Pembangunan Nasional.
Berisi kegiatan pengawasan yang berhubungan langsung dengan pengawalan
prioritas pembangunan dalam nawa cita (100 janji presiden).
2. Peningkatan Kontribusi Ruang Fiskal.
Berisi kegiatan pengawasan yang bertujuan mendorong peningkatan ruang fiskal dan
efisiensi pengeluaran.
3. Pengamanan Aset Negara/ Daerah.
Berisi kegiatan pengawasan yang bertujuan memberikan kontribusi dalam upaya
penyelamatan keuangan negara dan daerah serta pengamanan aset tetap
negara/daerah,
4. Peningkatan Governance System.
Berisi Kegiatan pengawasan yang strategis dan bersifat makro dalam rangka
perbaikan governance system di lingkungan kementerian/lembaga/pemda/
korporasi.
Pengawalan Akuntabilitas Pembangunan Nasional yang dilakukan antara lain
Audit Kinerja Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2014, Evaluasi Kinerja
pada Perusahaan Umum Daerah (PDAM), Monitoring Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan
Tol Bakauheni – Terbanggi Besar Provinsi Lampung Tahun 2015, Monitoring atas realisasi
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Penyesuaian, Audit atas Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, Audit atas Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan, Audit Operasional Pelaksanaan Ketahanan
Pangan Dana Dekonsentrasi dan Dana TP (APBN-P) Bidang Sarpras, Audit Kinerja Program
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP), Audit Kinerja atas Aksesibilitas dan Standar
BAB I. PENDAHULUAN
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 5
Pelayanan Minimum terhadap Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar, Audit Dukungan atas
Laporan Keuangan Berbantuan Luar Negeri, dan Probity Audit.
Pengawasan Peningkatan Kontribusi Ruang Fiskal yang dilakukan antara lain
Verifikasi Advance Payment DAK, Verifikasi Pelaksanaan Debt Swap, Audit PNBP,
Pengawasan atas Pendapatan Asli Daerah, dan Monitoring Prioritas Pembangunan Nasional.
Sedangkan pengawasan Pengamanan Aset Negara/Daerah yang dilakukan antara
lain audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), Pemberian
Keterangan Ahli (PKA), Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), Koordinasi dan
Supervisi Pencegahan Korupsi KPK-BPKP.
Pengawasan terkait Peningkatan Governance System yang telah dilakukan antara
lain Sosialisasi Anti Korupsi, Sosialisasi Fraud Control Plan, Evaluasi Pengelolaan Keuangan
Desa, Pendampingan Penyusunan Revisi Perkada Kebijakan Akuntansi, Asistensi/Bimtek Reviu
LKPD Berbasis Akrual, Asistensi/Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK,
Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan dengan Aplikasi SIMDA, Pendampingan Penerapan
SAP Berbasis Akrual, Evaluasi Penyerapan Anggaran K/L, Pembinaan Peningkatan Kapabilitas
Pengawasan Intern Pemda, Asistensi/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan PDAM,
RSUD/Puskesmas BLUD, QA Assessment GCG/KPI/MR, Asistensi/Bimtek Pengembangan dan
Penerapan GCG di PDAM, Bimtek/Asistensi Manajemen Aset PDAM,
D. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sesuai Keputusan Kepala
BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-13/ 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Perwakilan BPKP, tampak sebagaimana berikut:
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung
BAB I. PENDAHULUAN
6 LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dipimpin oleh seorang Kepala
Perwakilan yang membawahi 1 (satu) Bagian dan 4 (empat) Bidang, sebagai berikut:
1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
3. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
4. Bidang Akuntan Negara
5. Bidang Investigasi
Kepala Bagian Tata Usaha dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian, yaitu Kepala
Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan
Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan.
Tugas Pokok Bagian Tata Usaha dan Bidang-bidang adalah, sebagai berikut:
1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan
administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan
tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian,
perlengkapan dan rumah tangga. penyusunan rencana dan program pengawasan,
persuratan, urusan dalam, pengelolaan perpustakaan, serta pelaporan hasil
pengawasan.
2. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan rencana program, pelaksanaan pengawasan instansi pemerintah pusat,
pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, pengawasan
penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah pusat, serta evaluasi hasil
pengawasan.
3. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan rencana program, pengawasan instansi pemerintah daerah atas
permintaan daerah, pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas serta
evaluasi hasil pengawasan.
4. Bidang Akuntan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana
program, pelaksanaan audit, evaluasi pelaksanaan good corporate governance dan
laporan akuntabiltas kinerja badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di
dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, BUMD atas permintaan daerah, serta
evaluasi hasil pengawasan.
5. Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program,
pelaksanaan audit atas indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan Negara,
BUMN dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah,
audit atas hambatan kelancaran pembangunan, serta pemberian bantuan audit pada
instansi penyidik dan instansi lainnya.
BAB I. PENDAHULUAN
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 7
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung didukung
oleh sumber daya manusia (SDM), yang terdiri atas:
Tabel 1.1.Posisi Pegawai Menurut Golongan per 31 Desember 2015
No Uraian Posisi per1 Januari 2015
Tambah Kurang Posisi per31 Desember
2015
1 Golongan IV 15 2 4 13
2 Golongan III 86 7 4 89
3 Golongan II 47 0 21 26
Total 148 9 29 128
Tabel 1.2.Data Pegawai Menurut Jabatan
No Uraian Posisi per1 Januari 2015 Tambah Kurang Posisi per
31 Desember 2015
1 Pejabat Struktural
- Eselon II 1 0 0 1
- Eselon III 5 1 1 5
- Eselon IV 4 1 1 4
2 Pejabat FungsionalAuditor
83 24 29 78
3 Pejabat FungsionalTertentu Lainnya
5 0 1 4
4 Pejabat FungsionalUmum
34 0 1 33
5 Calon PFA/CPNS 16 2 15 3
Total 148 28 48 128
E. Sistematika Penyajian
Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2015 melaporkan
pencapaian kinerja Perwakilan BPKP selama tahun 2015. Capaian kinerja tahun 2015 diukur
dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 2015 sebagai tolok ukur
keberhasilan tahunan organisasi. Tapkin sendiri merupakan penjabaran Renstra Perwakilan
BPKP Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.
BAB I. PENDAHULUAN
8 LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2015 memungkinkan
dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai masukan
bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir tersebut, sistematika penyajian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2015 dapat
diilustrasikan dalam Gambar 1.2 berikut ini.
Gambar 1.2. Sistematika Penyajian LKj Perwakilan BPKPProvinsi Lampung Tahun 2015
LAMPIRAN
Referensi Bab
PENDAHULUAN Bab I
BabIVPENUTUP
Rencana Strategis2015-2019
Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja 2015
Bab II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
BabIIIAKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 9
II. PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
eningkatkan kualitas sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatian utama
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Peningkatan ini terlihat dari Visi, Misi dan Tujuan
pada Renstra Tahun 2015–2019. Program pada Renstra Perwakilan BPKP Provinsi
Lampung periode Tahun 2015-2019 berbeda dari Renstra periode sebelumnya yaitu
diselaraskan dengan program yang direstrukturisasi oleh Bappenas. Berdasarkan
restrukturisasi program tersebut, program Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam
Renstra mencakup dua program utama, yakni program pengawasan dan program
dukungan pengawasan. Program pengawasan BPKP ditujukan dalam rangka program
pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta
pembinaan penyelenggaraan SPIP, sedangkan program dukungan pengawasan
merupakan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, yang
terdiri dari Fasilitasi Dukungan Manajemen BPKP dan Pengadaan dan Penyaluran Sarana
dan Prasarana BPKP.
Dengan berjalannya waktu dan merujuk pada Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, BPKP telah melakukan penajaman tujuan dan
sasaran strategis dan merekonstruksi Indikator Kinerja Utama, sehingga dapat disajikan
akuntabilitas pencapaian sasaran strategis.
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019
Penyusunan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Lampung merupakan salah satu
amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Lampung merupakan dokumen perencanaan yang
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan BPKP dalam
rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra BPKP merupakan bagian dari
perencanaan nasional, sehingga harus sinkron dan mengacu kepada Rencana
M
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
10 LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta mendukung pencapaian
program-program prioritas Pemerintah.
1. Pernyataan Visi
Struktur Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 mengacu
pada restrukturisasi program dan Pedoman Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga
(Renstra K/L) Tahun 2015-2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 5 Tahun 2014.
Rencana Strategis BPKP Tahun 2015-2019 yang disahkan oleh Kepala Perwakilan BPKP
Provinsi Lampung berisi Visi sebagai berikut:
Terwujudnya visi merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus dihadapi oleh
segenap jajaran BPKP baik di tingkat pusat maupun tingkat perwakilan. Sebagai
penjabaran dari visi tersebut, ditetapkanlah misi BPKP.
2. Pernyataan Misi
Misi BPKP berisi pernyataan tentang apa yang akan dilakukan oleh seluruh unit
untuk mencapai visi BPKP. Perumusan misi mengacu kepada tugas dan kewenangan
yang telah diberikan kepada BPKP. Tugas dan kewenangan BPKP semula diatur dalam
Keputusan Presiden RI Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun
2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen, selanjutnya diperbarui dengan Peraturan
Presiden RI Nomor 3 Tahun 2013 dan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP. Selanjutnya, dengan
terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan
Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, maka BPKP berperan penting dalam
mendukung akuntabilitas Presiden terutama dalam lingkup penyelenggaraan keuangan
“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk
Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
dan Pembangunan Nasional di Wilayah Perwakilan
BPKP Provinsi Lampung”
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 11
MISI 1
Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap AkuntabilitasPengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung
Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif diWilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung
negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Tiga misi BPKP adalah sebagai berikut:
1) Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan
dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi
Lampung;
2) Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di
Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; dan
3) Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan
Kompeten di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.
Penjelasan masing-masing misi adalah sebagai berikut:
Misi pertama BPKP yaitu “Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata
Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Perwakilan BPKP
Provinsi Lampung”. Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta
manfaat BPKP. Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitas
pengelolaan keuangan dan pembangunan” dan manfaatnya yaitu “mendukung tata
kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif”.
a. Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
Akuntabilitas
Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan dalam
misi ini akan bermuara pada pemberian informasi assurance dan rekomendasi atas
penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan
pembangunan nasional. Prinsip dari akuntabilitas adalah kesiapan pemerintah
untuk merespon pertanyaan (scrutiny) masyarakat dan stakeholder lainnya tentang
pelaksanaan mandat dan penggunaan sumber daya yang diamanatkan kepada
penyelenggara pemerintahan.
Untuk kesiapan ini, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014,
serta peraturan perundang-undangan lainnya tentang fungsi pengawasan, BPKP
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
12 LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
menjadi mitra kerja Menteri dan Kepala KLPK melalui jasa assurance dan
consultancy. Jasa assurance mencakup pemberian informasi kepada Presiden
tentang capaian pelaksanaan tugas dari para mitra kerja BPKP tersebut. Sedangkan
jasa consultancy berwujud rekomendasi yang mempunyai daya ungkit dalam
peningkatan kinerja KLPK sebagai mitra kerja BPKP. Perwujudan peran pengawasan
intern tersebut sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai
melalui informasi assurance atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas
pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan
sasaran pembangunan nasional. BPKP harus berperan aktif dalam memberikan
peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan,
inefektivitas manajemen risiko, dan kurang memadainya kualitas proses tata kelola
penyelenggaraan pemerintahan dan risiko tidak tercapainya Sasaran Pembangunan
Nasional dalam RPJMN 2015 2019.
Jasa assurance dan consultancy dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan assurance
dan konsultansi. Kegiatan dimaksud dapat mengacu kepada PP 60 Tahun 2008,
Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun
2014. PP 60/2008 memberi batasan pengawasan intern sebagai seluruh proses
kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan
yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang
telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
Sebagai auditor internal yang bertanggung jawab kepada Presiden, BPKP
melaksanakan fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan
keuangan dan pembangunan. Dalam periode sebelumnya fokus pengawasannya
banyak diarahkan pada aspek pengelolaan keuangan antara lain meliputi: pelaporan
keuangan, kebijakan fiskal, kebijakan alokasi atau transfer daerah, maka pada
periode 2015 2019, sesuai misi ini, sasaran program pengawasan intern BPKP
termasuk mengawal dan mendorong bagaimana program pembangunan nasional
dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien.
Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan mengikuti kerangka APBN.
Dalam hal pengelolaan keuangan, pengawasan intern BPKP akan berupaya
meningkatkan kualitas akuntabilitas Presiden sebagai pemegang kekuasaan
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 13
pemerintahan tertinggi di bidang keuangan dan atau Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara.
Dalam hal pengawasan intern atas kualitas pelaporan, BPKP mendorong mitra
kerjanya untuk memenuhi persyaratan minimal kualitas laporan keuangan (LK)
yang direpresentasikan oleh opini WTP dari audit BPK atas LK KLPK. Kegiatan
pengawasan intern ini akan diarahkan bagi KLPK yang LK-nya belum mendapatkan
opini WTP dari BPK.
Pengawasan intern atas kualitas kebijakan fiskal diarahkan baik kepada penerimaan
negara dan belanja negara termasuk kebijakan yang diterapkan untuk
mengalokasikan belanja negara dan kebijakan pembiayaan. Dalam kaitan ini
pengawasan intern diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan
kebijakan Kebendaharaan Umum Negara baik dari substansi formulasi maupun
implementasi kebijakan pengelolaan keuangan negara/daerah termasuk
korporasinya. Kegiatan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara/daerah ini
akan mencakup antara lain kebijakan: (a) Pengawasan terhadap Peningkatan
Penerimaan Negara/Daerah untuk meningkatkan ruang fiskal, (b) Kebijakan
Alokasi Anggaran (transfer) daerah, (c) Perencanaan dan Pelaksanaan Pemanfaatan
Aset dan Kekayaan Negara/Daerah, (d) Pengelolaan Hutang, (e) Pengelolaan
Subsidi, dan (f) Pengelolaan Korporasi.
Pengelolaan Pembangunan Nasional
Terkait dengan pembangunan nasional, pengawasan intern dilakukan secara
menyeluruh mengikuti tahapan pengelolaan keuangan negara, namun terfokus
pada implementasi strategi pembangunan nasional. Strategi pembangunan nasional
membedakan tiga dimensi pembangunan, yaitu: (1) dimensi pembangunan manusia
yang sifatnya wajib, (2) dimensi pembangunan sektor unggulan yang sifatnya
prioritas; dan (3) dimensi pemerataan dan kewilayahan. Untuk melaksanakan
strategi ini perlu menciptakan kondisi pendukung sebagai prasyarat minimal yang
harus terpenuhi. Indikator pencapaian sasaran strategi pembangunan tersebut
dituangkan dalam Sasaran Pokok Pembangunan RPJMN 2015 2019.
Dalam APBN 2015, maupun RPJMN 2015-2019 terdapat beberapa program lintas
bidang dimana sasaran pokok program pembangunan tersebut dirancang
dilaksanakan oleh satu atau lebih KLPK. Dalam hal ini, BPKP akan memastikan
sejauh mana program lintas bidang tersebut dijalankan secara terintegrasi dalam
rangka mencapai tujuan dari program lintas bidang tersebut. Arah Pengawasan
BPKP selanjutnya adalah melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengawasan
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
14 LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
sinergis bersama APIP KLPK untuk mengawal pencapaian Sasaran Program yang
bersifat program lintas bidang dalam RPJMN.
Dengan kebijakan ini, pengawasan nasional pemerintah diarahkan untuk
melakukan pengawasan keuangan negara, keuangan daerah dan pembangunan
nasional secara komprehensif, sinergis dan integratif. BPKP bersama APIP terkait
mengawal pencapaian sasaran pembangunan lintas sektor dalam RPJMN, APIP
mengawal pencapaian sasaran pembangunan terkait KLPK-nya masing-masing,
sedangkan BPKP meningkatkan kapabilitas pengawasan intern APIP.
Pengawasan intern terhadap tahapan penyelenggaraan kegiatan pembangunan juga
mengikuti fungsi manajerial, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban. Pengawasan intern diarahkan
untuk memastikan bahwa pengendalian intern sebagai proses yang integral dengan
kegiatan utama. Tindakan manajemen dalam tahapan ini harus dirancang dan
dilakukan secara memadai yang melibatkan semua pihak untuk mencapai tujuan
kegiatan, dalam kerangka pengelolaan keuangan negara melalui pelaksanaan
kegiatan secara efisien dan efektif. BPKP berupaya memberi kepastian bahwa
penyelenggaraan pembangunan telah memenuhi aspek ketaatan, kehematan,
efisiensi, dan efektivitas dalam mencapai Sasaran Pokok Pembangunan dalam
RPJMN 2015 2019.
Fokus pengawasan pada sasaran pembangunan nasional harus konsisten dan sejalan
dengan amanah pengawasan yang ditugaskan kepada BPKP yaitu program atau
kegiatan yang bersifat lintas sektor. Dengan melakukan pengawasan intern terfokus
pada pembangunan nasional dan yang menjadi prioritas dan perhatian pemerintah,
BPKP berkontribusi pada pencapaian tujuan pemerintah dan pembangunan yaitu
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tiga Strategi Pembangunan Nasional, Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita) dan
Enam Sasaran Pokok Pembangunan merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan
pemerintah. Dalam program ini terdapat dua atau lebih KLPK yang bertanggung
jawab mengelola keuangan untuk pembangunan nasional. Masing-masing
dibebankan tanggung jawab untuk menyukseskan tujuan pembangunan nasional.
Tanggung jawab ini mengikuti struktur dan birokrasi KLPK sesuai dengan
kewenangan masing-masing. Pelaksanaan kewenangan ini sering menghambat
sinergisitas yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan semula. Kehadiran
peran pengawasan intern yang berkualitas dari BPKP diharapkan dapat
menghasilkan rekomendasi untuk peningkatan kinerja program pembangunan
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 15
pusat, daerah dan korporasi, termasuk rekomendasi perbaikan untuk mengatasi
hambatan kelancaran pembangunan.
b. Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif
Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
pembangunan diselenggarakan untuk mendukung tata kelola pemerintah yang
bersih dan efektif, termasuk tata kelola korporasi. Pengawasan intern BPKP
diarahkan untuk memastikan bahwa governance process dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan telah berjalan secara partisipatif, akuntabel,
transparan dan efektif. Di samping itu, terdapat struktur organisasi dan mekanisme
yang melibatkan stakeholder kunci dalam menetapkan dan mengawasi (oversee)
tujuan pemerintah dan pembangunan termasuk korporasi. Masyarakat juga diberi
akses yang cukup terhadap informasi anggaran dan target pemerintahan dan
pembangunan serta laporan pertanggungjawaban yang memungkinkan mereka
mengetahui sejauh mana tujuan pemerintahan dan pembangunan tercapai. Dengan
kerangka transparansi tersebut, para penyelenggara menyiapkan diri untuk
menjelaskan capaian targetnya dan menjelaskan jika terjadi kegagalan, alasan
kegagalan pengelolaan keuangan dan pembangunan atau menjelaskan ukuran
pencapaian efektivitas pencapaian tujuan dimaksud. Dengan menjaga partisipasi
masyarakat, transparansi dan akuntabilitas tersebut diharapkan tercipta tata kelola
pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.
Misi kedua Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yaitu “Membina Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di Wilayah Perwakilan BPKP
Provinsi Lampung”. Misi dua ini terkait erat dengan Misi Satu. Untuk menjamin
pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah dalam rangka mencapai tujuan suatu
organisasi, termasuk organisasi pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu
sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan
berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal,
penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PP
tersebut, BPKP diberikan mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.
MISI 2
Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahyang Efektif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
16 LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
MISI 3
Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yangProfesional dan Kompeten
di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung
Pada periode 2015 – 2019, pembinaan penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk
meningkatkan maturitas SPIP di tingkat KLPK bahkan hingga tingkat program (prioritas)
pembangunan nasional. Penyelenggaraan SPIP KLPK memang bukan tanggung jawab
BPKP, tetapi tanggung jawab masing-masing KLPK. BPKP sebagai pembina
penyelenggaraan SPIP maka seluruh insan pengawasan di BPKP diarahkan untuk
meningkatkan kualitas pembinaan dari sekedar pelaksanaan tugas penyusunan
pedoman dan pelatihan SPIP, menjadi pengawal implementasi seluruh elemen SPIP di
seluruh kegiatan utama dan tindakan manajemen KLPK. Hal tersebut dilakukan dengan
membudayakan pengenalan dan pengendalian risiko oleh semua personel dan pimpinan
dalam pelaksanaan kegiatan utamanya yang dituangkan dalam kebijakan dan prosedur
pelaksanaan kegiatan (SOP). Pengkomunikasian dan evaluasi reguler terhadap
konsistensi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sesuai SOP diharapkan menyadarkan
personel dan pimpinan akan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan, yang
pada akhirnya akan meningkatkan kematangan implementasi SPIP secara keseluruhan
di KLPK.
Dengan demikian, misi pembinaan penyelenggaraan SPIP ini terkait langsung dengan
misi 1 yaitu pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
pembangunan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih
dan efektif. Akan tetapi, terdapat perbedaan karakteristik antara keduanya. Misi 1
menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk penyelenggaraan fungsi
pengawasan keuangan dan pembangunan (pengawasan fungsional), sedangkan misi 2
menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk membangun sistem
pengawasan itu sendiri, dalam hal ini Sistem Pengendalian Intern. Sistem pengendalian
intern, dalam sejarahnya adalah bentuk lanjutan dari pengawasan melekat.
Misi ketiga BPKP yaitu “Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern
Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi
Lampung”. Misi ini juga terkait dengan Misi Dua dan Misi Satu. Salah satu unsur penting
SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah
untuk membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan
perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan budaya pengendalian di lingkungan
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 17
organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan
melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif.
Untuk mewujudkan peran APIP sebagai aparat pengawasan intern diperlukan
kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Tujuan
Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta
berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau
implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu satu sampai dengan lima tahun. Dalam penetapan tujuan, BPKP mengadopsi
konsep Balanced Scorecard (BSC) dengan beberapa modifikasi disesuaikan dengan
karakteristik BPKP sebagai organisasi publik. Berbeda dengan konsep BSC di sektor
privat/bisnis yang berorientasi kepada profit, BPKP memodifikasi Perspektif Keuangan
menjadi Perspektif Manfaat Bagi Stakeholder dan Perspektif Pelanggan menjadi
Perspektif Manfaat Bagi Auditan/Pengguna Jasa. Dengan menggunakan pendekatan
strategi berimbang (balanced scorecard) tersebut maka tujuan utama dari perspektif
manfaat bagi pihak stakeholders utama dan manfaat kepada auditan/pengguna jasa
diseimbangkan dengan tujuan pendukung yang berada pada perspektif proses internal
dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang berorientasi ke dalam.
Dalam menyelenggarakan misinya, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung menetapkan
tiga tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2019 yaitu:
1) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
Nasional yang Bersih dan Efektif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung;
2) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; dan
3) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan
Kompeten di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.
4. Sasaran Strategis
Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang
dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih
pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang
diharapkan dalam kurun waktu tertentu; sasaran strategis merupakan ukuran
pencapaian dari tujuan. Dengan pengertian ini, sasaran strategis BPKP dengan kondisi
yang ingin dicapai di tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1) Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
Nasional dengan capaian Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
18 LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara sebesar 70% di Wilayah
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung;
2) Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga,
Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional
dengan capaian persentase Persentase penerapan kelima Unsur SPIP pada K/L/
Pemda/Efektivitas SPI Korporasi secara memadai sebanyak 85% di Wilayah
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; dan
3) Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian,
Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi dengan capaian persentase
Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3) sebanyak 85% dari Pemda di
Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.
4) Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis pengawasan di Perwakilan BPKP
Provinsi Lampung dengan indikator persentase jumlah rencana penugasan yang
terealisasi sebanyak 80% dan kepuasan layanan penyediaan sarana prasarana
sebesar 8 skala likert.
Dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis BPKP untuk tahun 2015-2019 adalah
sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1.
Gambar 2.1 Alur Logika Program Pengawasan
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 19
5. Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perwakilan BPKP Provinsi Lampung merupakan
indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang
menunjukkan peran utama Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam pengawasan
akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan
penyelenggaraan SPIP.
Indikator kinerja utama Perwakilan BPKP Provinsi Lampung merupakan ukuran
keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. IKU
terbagi menjadi dua perspektif, yang pertama bersifat outward looking yaitu perspektif
manfaat langsung bagi stakeholders eksternal yang menunjukkan peran utama
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara
dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Perspektif kedua bersifat inward looking yang
menunjukkan manfaat bagi stakeholders internal Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.
Penetapan indikator dominan dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran
strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini
digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis (outcome), sedangkan
keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output).
Indikator-indikator kinerja utama BPKP dapat dilihat pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1Indikator Kinerja Utama Perwakilan BPKP Provinsi Lampung
NO URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Tujuan 1.Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yangBersih dan Efektif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung
Sasaran Strategis 1. 1.Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional70% capaian Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern PengelolaanKeuangan Negara di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung
Indikator Kinerja Utama 1.1.1.Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern PengelolaanKeuangan Negara
Tujuan 2.Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di WilayahPerwakilan BPKP Provinsi Lampung
Sasaran Strategis 2. 2.Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga,Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional 80%capaian penerapan kelima Unsur SPIP pada K/L/Pemda/ Efektivitas SPI Korporasi secaramemadai minimal level 3 dari skala 5 di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
20 LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
NO URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator Kinerja Utama 2.2.2.Persentase penerapan kelima Unsur SPIP pada K/L/Pemda/ Efektivitas SPI Korporasi secaramemadai
Tujuan 3.Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten diWilayah Perwakilan BPKP Provinsi LampungSasaran Strategis 3.3.Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga danPemerintah Daerah serta Korporasi 85% capaian Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3),minimal 85% Pemda pada level 3 dari skala 5 di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung
Indikator Kinerja Utama 3.3.3.Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3)
Sedangkan target Indikator Kinerja Program Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:
ProgramProgram Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional sertaPembinaan Sistem Pengendalian Intern PemerintahSasaran Strategis 1Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional diWilayah Perwakilan BPKP Provinsi LampungIndikator Kinerja Utama 1Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko,dan Pengendalian Intern Pengelolaan KeuanganNegara
2015 2016 2017 2018 2019
40% 40% 50% 60% 70%Sasaran Strategis 2Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, PemerintahDaerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional di Wilayah PerwakilanBPKP Provinsi Lampung
Indikator Kinerja Utama 2Persentase penerapan kelima Unsur SPIP/ padaK/L/Pemda/Efektivitas SPI Korporasi secara memadai
2015 2016 2017 2018 2019
50% 50% 65% 75% 85%Sasaran Strategis 3Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga danPemerintah Daerah serta Korporasi di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung
Indikator Kinerja Utama 3Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda(Level 3)
2015 2016 2017 2018 2019
5% 25% 45% 65% 85%
ProgramProgram Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKPSasaran Strategis 1Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis pengawasan di Perwakilan BPKP ProvinsiLampungIndikator Kinerja Utama 1
Persentase jumlah rencana penugasan yang terealisasi
2015 2016 2017 2018 2019
80% 80% 80% 80% 80%
Kepuasan layanan penyediaan sarana prasarana7
Skalalikert
7Skalalikert
7Skalalikert
7Skalalikert
8Skalalikert
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 21
6. Program dan Kegiatan
Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi, Perwakilan BPKP Provinsi
Lampung mengacu pada Program BPKP yang merupakan penjabaran dari kebijakan
sesuai dengan visi dan misi BPKP yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi
BPKP dan berisikan kegiatan untuk mencapai hasil pengawasan dengan indikator kinerja
yang terukur. Kegiatan-kegiatan ini sekaligus penjabaran tugas dan fungsi BPKP untuk
mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Program BPKP tersebut
terdiri dari:
1. Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan
nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah
(Program 06);
2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (Program 01).
Program 01 bersifat generik antar K/L yaitu, Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP. Program ini ditujukan untuk memastikan
terciptanya kondisi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan
oleh kedeputian teknis. Baik program teknis pengawasan (Program 06) maupun
program dukungan (Program 01) akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan
oleh unit kerja atau satuan kerja di lingkungan BPKP.
Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam
rangka mendukung pencapaian sasaran strategis BPKP Tahun 2015 konsisten dengan
nomenklatur perencanaan dan penganggaran, yaitu terdapat satu kegiatan pengawasan
(program 06) dan dua kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya (program 01) di lingkungan BPKP, yaitu:
1. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan
Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP dengan menghasilkan 134 output
rekomendasi strategis;
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP dengan menghasilkan
output 60 laporan; dan
3. Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP dengan output sebanyak 3
(tiga) unit.
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
22 LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra
dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis dalam hal ini pengukuran
Indikator Kinerja Utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis ini di tahun
2015 telah disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja. Sebagai dokumen
pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan
untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan kinerja memuat
pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator
kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja dalam
perjanjian kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota
organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai
indikator kinerja utama yang bersifat outcome dan output.
Perjanjian kinerja atau dokumen Penetapan Kinerja yang memuat lima indikator kinerja
utama yang digunakan untuk mengukur tercapainya empat sasaran strategis dapat
dilihat pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3.
Tabel 2.2Target Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung
Sasaran Strategis Indikator KinerjaOutcome
Satuan Target2019
Target2015
1 Meningkatnya Kualitas AkuntabilitasPengelolaan Keuangan danPembangunan Nasional di WilayahPerwakilan BPKP Provinsi Lampung
Persentase Perbaikan TataKelola, Manajemen Risiko,dan Pengendalian InternPengelolaan KeuanganNegara
% 70 40
2 Meningkatnya Maturitas SistemPengendalian Intern pada Kementerian,Lembaga, Pemerintah Daerah danKorporasi dan Program PrioritasPembangunan Nasional di WilayahPerwakilan BPKP Provinsi Lampung
Persentase penerapankelima Unsur SPIP padaK/L/Pemda/ EfektivitasSPI Korporasi secaramemadai
% 85 50
3 Meningkatnya Kapabilitas PengawasanIntern Pemerintah pada Kementerian,Lembaga dan Pemerintah Daerah sertaKorporasi di Wilayah Perwakilan BPKPProvinsi Lampung
Persentase TingkatKapabilitas APIP Pemda(Level 3)
% 85 5
4 Meningkatnya Kualitas LayananDukungan Teknis pengawasan
Persentase jumlah rencanapenugasan yang terealisasi
% 80 80
Kepuasan layananpenyediaan saranaprasarana
Skalalikert
8 7
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 23
Tabel 2.3Perjanjian Kinerja Tahun 2015
Program BPKP sesuai dengan restrukturisasi program yang dirancang oleh
Bappenas terdiri dari dua program, yaitu:
1. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan
Nasional serta Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan anggaran
sebesar Rp3.718.255.000,00.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP dengan
anggaran sebesar Rp24.547.297.000, yang terdiri dari:
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP dengan anggaran
sebesar Rp24.297.297.000; dan
Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP dengan anggaran sebesar
Rp250.000.000,00.
Anggaran sebesar Rp28.265.552.000,00 dalam rangka untuk mencapai sasaran
program dan kegiatan yang sama kemudian dialokasikan menurut indikator kinerja
utama yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam rangka
mendukung pencapaian sasaran strategis BPKP Tahun 2015 secara ringkas dapat dilihat
pada Tabel 2.4 dan 2.5.
Tabel 2.4.Program, Sasaran Strategis Outcome, dan Kegiatan Tahun 2015
No Uraian Indikator Kinerja Utama Target2015
Tujuan 1.Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yangBersih dan Efektif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi LampungSasaran Strategis 1. 1.Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikansistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatankapabilitas APIP sebesar 130 Rekomendasi
Satuan Jumlah3 4
1. Indikator Kinerja Kegiatan1. Rekomendasi 1302. Rekomendasi 23. Rekomendasi 2
2. Indikator Kinerja Kegiatan1. laporan 60
3 Indikator Kinerja Kegiatan
1. Unit 1
2.Unit
2
1 2
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJATARGET
Tersedianya informasi hasil pengawasan dalammencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistempengendalian intern pengelolaan keuangannegara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP
Rekomendasi Hasil PengawasanRekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPIRekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP
Tersedianya dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapaikepuasan layanan
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Termanfaatkannya Aset secara optimal dalammencapai kepuasan layanan kesesmaan 7 skalalikert Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP
Tersedianya sarana dan prasarana BPKP
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
24 LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
No Uraian Indikator Kinerja Utama Target2015
Rekomendasi Hasil Pengawasan 130
Indikator Output yang mendukung capaian indikator kinerja utama RekomendasiHasil Pengawasan (Bidwas Instansi Pemerintah Pusat) 16
1 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, danKorporasi [Program Ketahanan Energi]; [Audit Kinerja Program PembangunanInfrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2014]
3
2 Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan [Peningkatan Kualitas AkuntabilitasPelaporan Keuangan], [Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan K/L yangbelum memperoleh opini WTP dari BPK]
2
3 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara[Audit Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan], [Audit KeuanganPNPMMandiri Perdesaan], [Audit Keuangan PAMSIMAS III], [Audit atas Laporan KeuanganHealth Professional Education Quality (HPEQ)], [Audit Keu. atas Lap.Keu. WaterResources and Irrigation Sector Mgt Project (WISMP)], [Audit Keu. atasLap.Keu.Strategic Roads Infrastructure Project (SRIP)], [Audit Keu. atas Lap.Keu.DamOperational Improvement and Safety Project (DOISP)]; [Peningkatan PengelolaanKebendaharaan Umum Daerah]
3
4 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, danKorporasi [Audit Kinerja atas Aksesibilitas dan Standar Pelayanan Minimum terhadapPelayanan Kesehatan Tingkat Dasar], [Audit Kinerja Program Pengendalian Pendudukpada BKKBN], [Evaluasi Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara],[Audit Kinerja Pengelolaan Kartu Indonesia Pintar Kemendikbud], [Audit KinerjaPengelolaan Kartu Indonesia Pintar Kemenag], [Audit Kinerja Kartu KeluargaSejahtera (KKS) Kemensos RI], [Audit Operasional Bantuan Operasional PTN], [AuditOperasional BOS Dikmen Agama Kemenag], [Audit Operasional Dana Dekonsentrasidan TP Kemensos], [Audit kinerja pada Bawaslu]
3
5 Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan [Pendampingan PenyusunanLaporan Keuangan K/L], [Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan padaBawaslu], [Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada KPU].
3
6 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara[Evaluasi Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2015]
1
7 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L [Penilaian Risiko/PenyusunanRTP/Monitoring dan Evaluasi pada 9 K/L di Lingkungan Direktorat PLP BidangPolsoskam Lainnya]
1
Rekomendasi Hasil Pengawasan (Bidang Akuntabilitas Pemda) 12
1 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, danKorporasi [Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa], [Pencegahan/ PemberantasanKorupsi dalam PBJ dan Peningkatan Kinerja], [Pemantauan Transparansi PBJ],[Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah], [Kinerja Pelayanan Pemda BidangPerhubungan/ Kemaritiman], [Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Kesehatan], [KinerjaPelayanan Bidang Pendidikan], [Kajian Permasalahan PBJ/ Pengadaan Barang danJasa], [Evaluasi SAKIP], [Pengendalian pengadaan barang/jasa melalui PelaksanaanProbity Audit], [Perencanaan Pembangunan Daerah], [Penyusunan DatabasePermasalahan Hibah/Bansos], [Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa].
5
2 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi [Koordinasi dan SupervisiPencegahan Korupsi KPK - BPKP]
1
3 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah [Pengawasan atas PendapatanAsli Daerah], [Pengawasan atas Lintas Sektoral dengan Fokus (per tahun :kemiskinan,ketahanan pangan, percepatan dan pemerataan, [Pengawasan atas Kepemilikan,Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Public Private Patnership (P3) Daerah],[Pengawasan atas DAK, DAU, DBH], [Pengawasan atas Advance Payment DAKReimbursement (Verifikasi Advance Payment DAK R TA 2015)], [PenyerapanAnggaran Pemda], [Penyusunan Database Permasalahan Aset Daerah],[Pendampingan Penyusunan Revisi Perkada Kebijakan Akuntansi].
3
4 Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan [Evaluasi Penyusunan danPenetapan APBD], [Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja Keuangan Pemda],[Asistensi/Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual], [Asistensi/Bimtek Penyusunan
3
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 25
No Uraian Indikator Kinerja Utama Target2015
Rencana Aksi Hasil Temuan BPK], [Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan denganAplikasi SIMDA], [Pendampingan Penerapan SAP Berbasis Akrual B], [PendampinganPenerapan SAP Berbasis Akrual A].
Rekomendasi Hasil Pengawasan (Bidang Akuntan Negara) 341 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan
Korporasi [EValuasi Program Ketahanan Pangan Berbasis Korporasi], [Audit/EvaluasiKinerja PDAM], [Evaluasi Kinerja RSD BLUD]
6
2 Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi [QA Assessment GCG/KPI/MR],[Evaluasi GCG pada BPD/BPR], [Evaluasi Sistem Pengendalian Intern PDAM berbasisCOSO]
6
3 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi [Evaluasi Kinerja Perusda] 24 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara
[Asistensi/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan RSUD/Puskesmas BLUD]2
5 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi [Asistensi/Bimtek Pengembangan danPenerapan GCG di PDAM], [Asistensi/Bimtek Penyusunan Pedoman PBJRSUD/Puskesman BLUD], [Bimtek/Asistensi Manajemen Aset PDAM],[Bimtek/Asistensi Penyusunan Corporate Plan PDAM], [Penyusunan Profil BUMD]
10
6 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, danKorporasi [Asistensi/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan PDAM]
2
7 Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi [Asistensi /Bimtek Pengembangandan Penerapan GCG di Perusda], [Asistensi/Bimtek Implementasi SIA BLUD padaPSD/PKM BLUD], [Asistensi/Bimtek Penyusunan RSB pada RSD/PKM BLUD],[Asistensi/Bimtek Penyusunan SPM pada RSD/PKM BLUD], [Bimtek/AsistensiPenyusunan Pedoman Tata Kelola pada RSD/Puskesmas BLUD], [Bimtek/AsistensiPenyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) pada RSD/Puskesmas BLUD]
6
Rekomendasi Hasil Pengawasan (Bidang Investigasi) 681 Rekomendasi Keinvestigasian [Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD], [Audit dalam rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara pada BUMN/BUMD], [Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD],[Pemberian Keterangan Ahli], [Audit Investigatif pada K/L/IPP/IPD], [AuditInvestigatif pada BUMN/BUMD]
61
2 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L [Sosialisasi Program ANti Korupsi] 1
3 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L [Kajian Hasil Pengawasan] 1
4 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L [Fraud Control Plan], [Forum] 1
5 Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi [Koordinasi Hasil Pengawasan] 1
6 Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan [Evaluasi Hambatan KelancaranPembangunan]
1
7 Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan [Audit Penyesuaian Harga] 1
8 Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan [Audit Klaim] 1
Tujuan 2.Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di WilayahPerwakilan BPKP Provinsi LampungSasaran Strategis 2. 2.Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga,Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional 80%capaian penerapan kelima Unsur SPIP pada K/L/Pemda/ Efektivitas SPI Korporasi secaramemadai minimal level 3 dari skala 5 di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung
Rekomendasi Hasil Pengawasan (Bidang Akuntabilitas Pemda) 3
1 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda [PembinaanPeningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda]
2
2 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas Nasional [PenataanSisdur PBJ di Tingkat Pemda]
1
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
26 LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
No Uraian Indikator Kinerja Utama Target2015
Tujuan 3.Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten diWilayah Perwakilan BPKP Provinsi LampungSasaran Strategis 3. 3.Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga danPemerintah Daerah serta Korporasi 85% capaian Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3),minimal 85% Pemda pada level 3 dari skala 5 di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung
Rekomendasi Hasil Pengawasan (Bidang Akuntabilitas Pemda) 1
1 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda [Peningkatan Kualitas LAKIP],[Penilaian Risiko Tertentu di Tingkat Pemda], [Penyusunan RTP Penyusunan LAKIP].
1
Tabel 2.5.Program, Sasaran Strategis Output, dan Kegiatan Tahun 2015
NO URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Program 1: Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara danpembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian internpemerintahSasaran Strategis 1.1: Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapaiperbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangannegara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP
130 Rekomendasi Hasil Pengawasan, didukung 317 kegiatan, yaitu:
1. Program Ketahanan Energi2. Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2014
pada Kabupaten A Provinsi Lampung3. Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2014
pada Kabupaten B Provinsi Lampung4. Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2014
pada Kabupaten C Provinsi Lampung5. Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2014
pada Kabupaten D Provinsi Lampung6. Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2014
pada Kabupaten E Provinsi Lampung7. Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2014
pada Kabupaten F Provinsi Lampung8. Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2014
pada Kabupaten G Provinsi Lampung9. Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2014
pada Kabupaten H Provinsi Lampung10. Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2014
pada Provinsi Lampung11. Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2014
Kompilasi pada Provinsi Lampung12. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan (Kompilasi)13. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan 314. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan 215. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan 116. Audit Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan (TF012192; TF-098817; 7866;
8213; IDB Phase 3/IDB 169, 170, 171) Provinsi Lampung Kab/Kota A17. Audit Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan (TF012192; TF-098817; 7866;
8213; IDB Phase 3/IDB 169, 170, 171) Provinsi Lampung
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 27
NO URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
18. Audit Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan (TF012192; TF-098817; 7866;8213; IDB Phase 3/IDB 169, 170, 171) Provinsi Lampung Kab/Kota B
19. Audit Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan (TF012192; TF-098817; 7866;8213; IDB Phase 3/IDB 169, 170, 171) Provinsi Lampung Kab/Kota C
20. Audit Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan (TF012192; TF-098817; 7866;8213; IDB Phase 3/IDB 169, 170, 171) Provinsi Lampung Kab/Kota D
21. Audit KeuanganPNPM Mandiri Perdesaan (IFAD 755; 8079; 8217; TF-098819)Provinsi Lampung
22. Audit Keuangan PAMSIMAS III (TF-09472; 4204; 8259) Provinsi Lampung ProvinsiDinas Kesehatan Provinsi
23. Audit Keuangan PAMSIMAS III (TF-09472; 4204; 8259) Provinsi Lampung KabTanggamus
24. Audit Keuangan PAMSIMAS III (TF-09472; 4204; 8259) Provinsi LampungKabupaten Lampung Selatan
25. Audit atas Laporan Keuangan Health Professional Education Quality (HPEQ) LoanIBRD 7737-ID Provinsi Lampung Universitas Malahayati
26. Audit atas Laporan Keuangan Health Professional Education Quality (HPEQ) LoanIBRD 7737-ID Provinsi Lampung Universitas Lampung
27. Audit Keu. atas Lap.Keu. Water Resources and Irrigation Sector Mgt Project (WISMP)Lampung TA berakhir per 31 Desember 2014
28. Audit Keu. atas Lap.Keu.Strategic Roads Infrastructure Project (SRIP) Loan IBRDNo.4834 IND (Bandar Lampung- By Pass Paket A ) TA berakhir per 31 Desember2014
29. Audit Keu. atas Lap.Keu.Strategic Roads Infrastructure Project (SRIP) Loan IBRDNo.4834 IND (Bandar Lampung- By Pass Paket B ) TA berakhir per 31 Desember2014
30. Audit Keu. atas Lap.Keu.Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP)Loan IBRD No.7669-ID pada BBWS Mesuji Lampung TA berakhir per 31 Desember2014
31. Rakor Audit PHLN32. Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan K/L yang belum memperoleh opini
WTP dari BPK 133. Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan K/L yang belum memperoleh opini
WTP dari BPK 234. Peningkatan Pengelolaan Kebendaharaan Umum Daerah35. Audit Kinerja atas Aksesibilitas dan Standar Pelayanan Minimum terhadap Pelayanan
Kesehatan Tingkat Dasar pada Kab/Kota A36. Audit Kinerja atas Aksesibilitas dan Standar Pelayanan Minimum terhadap Pelayanan
Kesehatan Tingkat Dasar pada Kab/Kota B37. Audit Kinerja atas Aksesibilitas dan Standar Pelayanan Kesehatan Primer pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada Provinsi Lampung (Kompilasi)38. Audit Kinerja Program Pengendalian Penduduk pada BKKBN Kab/Kota A39. Audit Kinerja Program Pengendalian Penduduk pada BKKBN Kab/Kota B40. Audit Kinerja Program Pengendalian Penduduk pada BKKBN Kab/Kota C41. Audit Kinerja Program Pengendalian Penduduk pada BKKBN Provinsi Lampung
(Kompilasi)42. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan K/L A43. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan K/L B44. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan K/L C45. Evaluasi Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga A semester I tahun 201546. Evaluasi Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga B semester I tahun 201547. Evaluasi Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga C semester I tahun 201548. Evaluasi Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara 149. Evaluasi Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara 250. Evaluasi Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara 351. Audit Kinerja Pengelolaan Kartu Indonesia Pintar 1 Kemendikbud52. Audit Kinerja Pengelolaan Kartu Indonesia Pintar 2 Kemendikbud
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
28 LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
NO URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
53. Audit Kinerja Pengelolaan Kartu Indonesia Pintar 3 Kemendikbud54. Audit Kinerja Pengelolaan Kartu Indonesia Pintar 4 Kemendikbud55. Audit Kinerja Pengelolaan Kartu Indonesia Pintar 5 Kemendikbud56. Audit Kinerja Pengelolaan Kartu Indonesia Pintar 1 Kemenag57. Audit Kinerja Pengelolaan Kartu Indonesia Pintar 2 Kemenag58. Audit Kinerja Pengelolaan Kartu Indonesia Pintar 3 Kemenag59. Audit Kinerja Pengelolaan Kartu Indonesia Pintar 4 Kemenag60. Audit Kinerja Pengelolaan Kartu Indonesia Pintar 5 Kemenag61. Audit Kinerja Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 1 Kemensos RI62. Audit Kinerja Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 2 Kemensos RI63. Audit Kinerja Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 3 Kemensos RI64. Audit Kinerja Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 4 Kemensos RI65. Audit Kinerja Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 5 Kemensos RI66. Audit Operasional Bantuan Operasional PTN Kemendikbud67. Audit Operasional BOS Dikmen Agama Kemenag68. Audit Operasional Dana Dekonsentrasi dan TP 1 Kemensos69. Audit Operasional Dana Dekonsentrasi dan TP 2 Kemensos70. Audit Operasional Dana Dekonsentrasi dan TP 3 Kemensos71. Audit Operasional Dana Dekonsentrasi dan TP 4 Kemensos72. Audit Operasional Dana Dekonsentrasi dan TP 5 Kemensos73. Audit Operasional DSP dan DRR 1 BNPB74. Audit Operasional DSP dan DRR 2 BNPB75. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Bawaslu76. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada KPU77. Penilaian Resiko pada 9 K/L di Lingkungan Direktorat PLP bidang Polsoskam Lainnya
pada KPU78. Penilaian Resiko pada 9 K/L di Lingkungan Direktorat PLP bidang Polsoskam Lainnya
pada Bawaslu79. Audit Kinerja pada Bawaslu80. Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa 281. Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa 182. Pencegahan/Pemberantasan Korupsi dalam PBJ dan Peningkatan Kinerja 283. Pencegahan/Pemberantasan Korupsi dalam PBJ dan Peningkatan Kinerja 184. Pemantauan Transparansi PBJ85. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah86. Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Perhubungan/Kemaritiman 287. Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Perhubungan/Kemaritiman 188. Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Kesehatan 289. Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Kesehatan 190. Kinerja Pelayanan Bidang Pendidikan 291. Kinerja Pelayanan Bidang Pendidikan 192. Kajian Permasalahan PBJ/Pengadaan Barang dan Jasa 193. Evaluasi SAKIP94. Pengendalian pengadaan barang/jasa melalui Pelaksanaan Probity Audit 295. Pengendalian pengadaan barang/jasa melalui Pelaksanaan Probity Audit 196. Perencanaan Pembangunan Daerah97. Penyusunan Database Permasalahan Hibah/Bansos98. Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa 499. Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa 3100. Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa 2101. Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa 1102. Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK - BPKP 10103. Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK - BPKP 9104. Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK - BPKP 8105. Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK - BPKP 7106. Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK - BPKP 6
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 29
NO URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
107. Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK - BPKP 5108. Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK - BPKP 4109. Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK - BPKP 3110. Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK - BPKP 2111. Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK - BPKP 1112. Pengawasan atas Pendapatan Asli Daerah 3113. Pengawasan atas Pendapatan Asli Daerah 2114. Pengawasan atas Pendapatan Asli Daerah 1115. Pengawasan atas Lintas Sektoral dengan Fokus (per tahun :kemiskinan, ketahanan
pangan, percepatan dan pemerataan pembangunan/infrastruktur (MP3EI),ketahanan energi, maritim, infrastruktur ) 3
116. Pengawasan atas Lintas Sektoral dengan Fokus (per tahun :kemiskinan, ketahananpangan, percepatan dan pemerataan pembangunan/infrastruktur (MP3EI),ketahanan energi, maritim, infrastruktur ) 2
117. Pengawasan atas Lintas Sektoral dengan Fokus (per tahun :kemiskinan, ketahananpangan, percepatan dan pemerataan pembangunan/infrastruktur (MP3EI),ketahanan energi, maritim, infrastruktur ) 1
118. Pengawasan atas Kepemilikan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Public PrivatePatnership (P3) Daerah 3
119. Pengawasan atas Kepemilikan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Public PrivatePatnership (P3) Daerah 2
120. Pengawasan atas Kepemilikan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Public PrivatePatnership (P3) Daerah 1
121. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 44122. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 43123. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 42124. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 41125. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 40126. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 39127. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 38128. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 37129. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 36130. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 35131. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 34132. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 33133. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 32134. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 31135. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 30136. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 29137. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 28138. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 27139. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 26140. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 25141. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 24142. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 23143. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 22144. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 21145. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 20146. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 19147. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 18148. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 17149. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 16150. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 15151. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 14152. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 13153. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 12154. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 11
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
30 LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
NO URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
155. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 10156. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 9157. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 8158. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 7159. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 6160. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 5161. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 4162. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 3163. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 2164. Pengawasan atas DAK, DAU, DBH 1165. Pengawasan atas Advance Payment DAK Reimbursement (Verifikasi Advance
Payment DAK R TA 2015)166. Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD 3167. Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD 2168. Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD 1169. Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja Keuangan Pemda170. Asistensi/Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual 4171. Asistensi/Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual 3172. Asistensi/Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual 2173. Asistensi/Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual 1174. Asistensi/Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK 4175. Asistensi/Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK 3176. Asistensi/Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK 2177. Asistensi/Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK 1178. Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan dengan Aplikasi SIMDA 4179. Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan dengan Aplikasi SIMDA 3180. Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan dengan Aplikasi SIMDA 2181. Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan dengan Aplikasi SIMDA 1182. Penyerapan Anggaran Pemda 5183. Penyerapan Anggaran Pemda 4184. Penyerapan Anggaran Pemda 3185. Penyerapan Anggaran Pemda 2186. Penyerapan Anggaran Pemda 1187. Penyusunan Database Permasalahan Aset Daerah188. Pendampingan Penyusunan Revisi Perkada Kebijakan Akuntansi 4189. Pendampingan Penyusunan Revisi Perkada Kebijakan Akuntansi 3190. Pendampingan Penyusunan Revisi Perkada Kebijakan Akuntansi 2191. Pendampingan Penyusunan Revisi Perkada Kebijakan Akuntansi 1192. Pendampingan Penerapan SAP Berbasis Akrual B193. Pendampingan Penerapan SAP Berbasis Akrual A194. Evaluasi Program Ketahanan Pangan Berbasis Korporasi195. QA Assessment GCG/KPI/MR pada Kab Lampung Utara196. Asistensi/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan RSUD/Puskesmas BLUD pada
RSUD Provinsi Lampung197. Asistensi/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan RSUD/Puskesmas BLUD pada
RSUD Kab Lampung Selatan198. Asistensi/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan RSUD/Puskesmas BLUD pada
RSUD Kab Tulang Bawang199. Asistensi/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan RSUD/Puskesmas BLUD pada
RSUD Kab Pringsewu200. Asistensi/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan RSUD/Puskesmas BLUD pada
RSUD Kab Pesawaran201. Asistensi/Bimtek Pengembangan dan Penerapan GCG di PDAM Kota Bandar
Lampung202. Asistensi/Bimtek Pengembangan dan Penerapan GCG di PDAM Kab Lampung Barat203. Asistensi/Bimtek Penyusunan Pedoman PBJ RSUD/Puskesmas BLUD Kab Pringsewu
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 31
NO URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
204. Bimtek/Asistensi Manajemen Aset PDAM Kab Lampung Barat205. Bimtek/Asistensi Manajemen Aset PDAM Kab Tanggamus206. Bimtek/Asistensi Manajemen Aset PDAM Kab Pringsewu207. Bimtek/Asistensi Penyusunan Corporate Plan pada PDAM Kab Tulang Bawang208. Evaluasi Kinerja Perusda pada BUMD Kota Bandar Lampung209. Penyusunan Profil BUMD se Provinsi Lampung210. Rapat Kerja Bidang Akuntan Negara 1211. Rapat Kerja Bidang Akuntan Negara 2212. Asistensi/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan PDAM Kab Lampung Selatan213. Asistensi/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan PDAM Kab Tanggamus214. Asistensi/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan PDAM Kab Tulang Bawang215. Asistensi/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan PDAM Kab Lampung Timur216. Asistensi/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan PDAM Kab Pringsewu217. Audit/Evaluasi Kinerja PDAM (Kompilasi)218. Audit/Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Lampung Selatan219. Audit/Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Pringsewu220. Audit/Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Pesawaran221. Audit/Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Tanggamus222. Audit/Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Tulang Bawang223. Audit/Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Lampung Timur224. Audit/Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Lampung Barat225. Evaluasi Kinerja RSD BLUD Kabupaten Lampung Selatan226. Evaluasi Kinerja RSD BLUD Provinsi Lampung227. Evaluasi Kinerja RSD BLUD Kota Bandar Lampung228. Evaluasi Kinerja RSD BLUD Kabupaten Tulang Bawang229. Evaluasi Kinerja RSD BLUD Kabupaten Lampung Utara230. Asistensi/Bimtek Pengembangan dan Penerapan GCG di Perusda Provinsi Lampung231. Asistensi/Bimtek Implementasi SIA BLUD pada PSD/PKM BLUD RSUD Kabupaten
Lampung Selatan232. Asistensi/Bimtek Penyusunan RSB RSD/PKM RSUD BLUD Kabupaten Pesawaran233. Asistensi/Bimtek Penyusunan SPM RSD/PKM RSUD BLUD Kabupaten Pesawaran234. Bimtek/Asistensi Penyusunan Pedoman Tata Kelola pada RSD/Puskesmas BLUD
Kabupaten Pesawaran235. Bimtek/Asistensi Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) pada
RSD/Puskesmas BLUD Kabupaten Tanggamus236. Evaluasi GCG pada BPD/BPR Kabupaten Lampung Utara237. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern PDAM berbasis COSO Kota Bandar Lampung238. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern PDAM berbasis COSO Kabupaten Lampung
Barat239. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern PDAM berbasis COSO Kabupaten Lampung
Timur240. Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD 16241. Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD 15242. Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD 14243. Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD 13244. Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD 12245. Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD 11246. Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD 10247. Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD 9248. Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD 8249. Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD 7250. Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD 6251. Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD 5252. Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD 4253. Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD 3254. Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD 2255. Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD 1
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
32 LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
NO URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
256. Sosialisasi Program Anti Korupsi257. Kajian Hasil Pengawasan258. Fraud Control Plan 4259. Fraud Control Plan 3260. Fraud Control Plan 2261. Fraud Control Plan 1262. Forum263. Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 32264. Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 31265. Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 30266. Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 29267. Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 28268. Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 27269. Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 26270. Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 25271. Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 24272. Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 23273. Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 22274. Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 21275. Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 20276. Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 19277. Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 18278. Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 17279. Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 16280. Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 15281. Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 14282. Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 13283. Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 12284. Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 11285. Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 10286. Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 9287. Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 8288. Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 7289. Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 6290. Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 5291. Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 4292. Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 3293. Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 2294. Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD 1295. Audit Investigasi pada K/L/IPP/IPD 7296. Audit Investigasi pada K/L/IPP/IPD 6297. Audit Investigasi pada K/L/IPP/IPD 5298. Audit Investigasi pada K/L/IPP/IPD 4299. Audit Investigasi pada K/L/IPP/IPD 3300. Audit Investigasi pada K/L/IPP/IPD 2301. Audit Investigasi pada K/L/IPP/IPD 1302. Koordinasi Hasil Pengawasan 4303. Koordinasi Hasil Pengawasan 3304. Koordinasi Hasil Pengawasan 2305. Koordinasi Hasil Pengawasan 1306. Pemberian Keterangan Ahli 4307. Pemberian Keterangan Ahli 3308. Pemberian Keterangan Ahli 2309. Pemberian Keterangan Ahli 1310. Audit Investigatif pada BUMN/BUMD311. Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada BUMN/BUMD 3
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 33
NO URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
312. Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada BUMN/BUMD 2313. Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada BUMN/BUMD 1314. Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan315. Audit Penyesuaian Harga 2316. Audit Penyesuaian Harga 1317. Audit Klaim
Dua (2) Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI, didukung empatkegiatan, yaitu:
318. Penataan Sisdur PBJ di Tingkat Pemda319. Peningkatan Kualitas LAKIP 1320. Penilaian Resiko Tertentu di Tingkat Pemda321. Penyusunan RTP Penyusunan LAKIP 1
Dua (2) Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP, didukung tiga kegitan, yaitu:322. Pembinaan Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda 3323. Pembinaan Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda 2324. Pembinaan Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda 1
Program 2: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaBPKPSasaran Strategis 2. 1.Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalammencapai kepuasan layanan
Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Lampung (Laporan)Sasaran Strategis 2. 2.Termanfaatkannya Aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanankesesmaan 7 skala likert
1. Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP2. Tersedianya sarana dan prasarana Perwakilan BPKP
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 34
III. AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA
engukuran capaian kinerja tahun 2015 merupakan bagian dari
penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Perwakilan BPKP Provinsi
Lampung. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi
capaian kinerja dan target yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja/
Penetapan Kinerja tahun 2015. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014, yang menitikberatkan pengukuran kinerja pada pengukuran pencapaian
tujuan/sasaran strategis, maka Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah menetapkan
rumusan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU tersebut dinilai dapat
merepresentasikan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam pencapaian
tujuan/sasaran strategis secara langsung.
Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi
capaian IKU dominan dan membandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Analisis
lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian kinerja yang di bawah target
untuk mengindentifikasi faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan
kinerja (performance improvement) untuk tahun berikutnya. Oleh karena itu kinerja
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sangat dipengaruhi oleh kinerja Bidang/Bagian
terkait.
Sesuai dengan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2015–2019,
kinerja sasaran strategis merupakan resultante kinerja dari berbagai Bidang/Bagian
terkait.
Pengukuran pencapaian sasaran strategis output dihitung secara proporsional
(misal target output 16, rencana PP yg mendukung output 79 PP, realisasi PP 42, maka
output dihitung 42/79x16=8,51 (dibulatkan menjadi 9) atau 53,16%. Pengukuran
pencapaian sasaran strategis outcome IKU 1 dan 2 dihitung satu output yang berisi lebih
dari satu rekomendasi, outcome dihitung proporsional terhadap rekomendasi yg
ditindaklanjuti, sedangkan IKU 3, Outcome dihitung jumlah K/L/Pemda yg IACM nya
proses menuju level 3 dibagi jumlah K/L/Pemda yang sudah dinilai IACM-nya, dikali
100%.
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 35
Outcome dihitung dari rata-rata outcome per bidang. Hal ini dilakukan untuk
menghindari distorsi perhitungan capaian kinerja sasaran strategis BPKP. Capaian atas
tiga IKU dominan merupakan tahun pertama Renstra 2015-2019 sehingga tidak dapat
diperbandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.
Capaian tujuan dan sasaran strategis secara ringkas disajikan menurut tujuan dan
sasaran strategis sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1, 3.2 dan 3.3 berikut ini.
Tabel 3.1Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2015
Sasaran Strategis Indikator KinerjaOutcome
Satuan Target2019
Terget2015
Realisasi
2015
Capaian2015
1 MeningkatnyaKualitas AkuntabilitasPengelolaan Keuangandan PembangunanNasional di WilayahPerwakilan BPKPProvinsi Lampung
PersentasePerbaikan TataKelola,ManajemenRisiko, danPengendalianInternPengelolaanKeuangan Negara
% 70 40 38,77 96,92
2 MeningkatnyaMaturitas SistemPengendalian Internpada Kementerian,Lembaga, PemerintahDaerah dan Korporasidan Program PrioritasPembangunanNasional di WilayahPerwakilan BPKPProvinsi Lampung
Persentasepenerapan kelimaUnsur SPIP/ padaK/L/Pemda/Efektivitas SPI Korporasisecara memadai
% 85 50 50 100,00
3 MeningkatnyaKapabilitasPengawasan InternPemerintah padaKementerian,Lembaga danPemerintah Daerahserta Korporasi diWilayah PerwakilanBPKP ProvinsiLampung
PersentaseTingkatKapabilitas APIPPemda (Level 3)
% 85 5 5 100,00
`4 MeningkatnyaKualitas LayananDukungan Teknispengawasan
Persentase jumlahrencanapenugasan yangterealisasi
% 80 80 80 100,00
Kepuasan layananpenyediaansarana prasarana
Skalalikert
8 7 7 100,00
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
36 LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
Tabel 3.2Ringkasan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2015
No Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target Reali
sasiTindakLanjut
Proposional
%Capaian
Tujuan 1.Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersihdan Efektif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi LampungSasaran Strategis 1. 1.Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional 70%sampai tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2015 sebesar 40% capaian Perbaikan Tata Kelola,Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara di Wilayah PerwakilanBPKP Provinsi LampungPersentase Perbaikan Tata Kelola, ManajemenRisiko, dan Pengendalian Intern PengelolaanKeuangan Negara
% 40,00 38,77
Rek 130 146 144 126
No Indikator Out Come yang mendukungcapaian indikator kinerja utama (BidwasInstansi Pemerintah Pusat)
% 40,00 40,00
Rek 16 16 16 16
1 Rekomendasi Perbaikan Kinerja ProgramPembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi[Program ketahanan energi], [PengawasanProgram Pembangunan Infrastruktur Perdesaan(PPIP)]
Rek 3 3 3 3 100,00
2 Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan[Peningkatan Kualitas Akuntabilitas PelaporanKeuangan], [Peningkatan Akuntabilitas LaporanKeuangan K/L yang belum memperoleh opiniWTP dari BPK]
Rek 2 2 2 2 100,00
3 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan TataKelola Kebendaharaan Umum Negara [Auditatas Laporan Keuangan Proyek PHLN],[Peningkatan Pengelolaan KebendaharaanUmum Negara]
Rek 3 3 3 3 100,00
4 Rekomendasi Perbaikan Kinerja ProgramPembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi[Audit Kinerja atas Aksesibilitas dan StandarPelayanan Kesehatan Primer pada FasilitasKesehatan Tingkat Pertama (FKTP)], [AuditKinerja Program Pengendalian Penduduk padaBKKBN], [Evaluasi Pengelolaan Benda sitaan danBarang Rampasan Negara], [Audit KinerjaPengelolaan Kartu Indonesia Pintar (KIP)Kemendikbud RI], [Audit Kinerja PengelolaanKartu Indonesia Pintar (KIP) KementerianAgama], [Audit Kinerja Kartu Keluarga Sejahtera(KKS) Kemensos RI], [Audit Operasional BantuanOperasional PTN Kemendikbud], [AuditOperasional BOS Dikmen Agama Kemenag],[Audit Operasional Dana Dekonsentrasi dan TPKemensos], [Audit Operasional DSP dan DRRBNPB], [Audit kinerja pada Bawaslu]
Rek 3 3 3 3 100,00
5 Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan[Pendampingan Penyusunan Laporan KeuanganK/L], [Pendampingan Penyusunan LaporanKeuangan pada Bawaslu], [PendampinganPenyusunan Laporan Keuangan pada KPU].
Rek 3 3 3 3 100,00
6 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan TataKelola Kebendaharaan Umum Negara [EvaluasiPenyerapan Anggaran Kementerian/LembagaSemester I Tahun 2015]
Rek 1 1 1 1 100,00
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 37
No Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target Reali
sasiTindakLanjut
Proposional
%Capaian
7 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIPK/L [Penilaian Risiko/PenyusunanRTP/Monitoring dan Evaluasi pada 9 K/L diLingkungan Direktorat PLP Bidang PolsoskamLainnya]
Rek 1 1 1 1 100,00
Indikator Out Come yang mendukung capaianindikator kinerja utama (Bidang AkuntabilitasPemda)
% 40,00 40,00
Rek 12 12 12 12
1 Rekomendasi Perbaikan Kinerja ProgramPembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi[Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa],[Pencegahan/ Pemberantasan Korupsi dalam PBJdan Peningkatan Kinerja], [PemantauanTransparansi PBJ], [Kinerja PenyelenggaraanPemerintah Daerah], [Kinerja Pelayanan PemdaBidang Perhubungan/ Kemaritiman], [KinerjaPelayanan Pemda Bidang Kesehatan], [KinerjaPelayanan Bidang Pendidikan], [KajianPermasalahan PBJ/ Pengadaan Barang dan Jasa],[Evaluasi SAKIP], [Pengendalian pengadaanbarang/jasa melalui Pelaksanaan Probity Audit],[Perencanaan Pembangunan Daerah],[Penyusunan Database PermasalahanHibah/Bansos], [Asistensi/Bimtek PengelolaanKeuangan Desa].
Rek 5 5 5 5 100,00
2 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan KorupsiKorporasi [Koordinasi dan Supervisi PencegahanKorupsi KPK - BPKP]
Rek 1 1 1 1 100,00
3 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan KeuanganDaerah [Pengawasan atas Pendapatan AsliDaerah], [Pengawasan atas Lintas Sektoraldengan Fokus (per tahun :kemiskinan,ketahanan pangan, percepatan dan pemerataan,[Pengawasan atas Kepemilikan, Pemanfaatandan Pengelolaan Aset Public Private Patnership(P3) Daerah], [Pengawasan atas DAK, DAU,DBH], [Pengawasan atas Advance Payment DAKReimbursement (Verifikasi Advance PaymentDAK R TA 2015)], [Penyerapan AnggaranPemda], [Penyusunan Database PermasalahanAset Daerah], [Pendampingan Penyusunan RevisiPerkada Kebijakan Akuntansi].
Rek 3 3 3 3 100,00
4 Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan[Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD],[Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja KeuanganPemda], [Asistensi/Bimtek Reviu LKPD BerbasisAkrual], [Asistensi/Bimtek Penyusunan RencanaAksi Hasil Temuan BPK], [Asistensi/BimtekPengelolaan Keuangan dengan Aplikasi SIMDA],[Pendampingan Penerapan SAP Berbasis AkrualB], [Pendampingan Penerapan SAP BerbasisAkrual A].
Rek 3 3 3 3 100,00
Indikator Out Come yang mendukung capaianindikator kinerja utama (Bidang Akuntan Negara)
% 40,00 37,65
Rek 34 34 32 32
1 Rekomendasi Perbaikan Kinerja ProgramPembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi[Evaluasi Program Ketahanan Pangan BerbasisKorporasi], [Audit/Evaluasi Kinerja PDAM],[Evaluasi Kinerja RSD BLUD]
Rek 6 6 6 6 100,00
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
38 LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
No Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target Reali
sasiTindakLanjut
Proposional
%Capaian
2 Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi[QA Assessment GCG/KPI/MR], [Evaluasi GCGpada BPD/BPR], [Evaluasi Sistem PengendalianIntern PDAM berbasis COSO]
Rek 6 6 6 6 100,00
3 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi[Evaluasi Kinerja Perusda]
Rek 2 2 0 0 0,00
4 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan TataKelola Kebendaharaan Umum Negara[Asistensi/Bimtek Penyusunan LaporanKeuangan RSUD/Puskesmas BLUD]
Rek 2 2 2 2 100,00
5 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi[Asistensi/Bimtek Pengembangan dan PenerapanGCG di PDAM], [Asistensi/Bimtek PenyusunanPedoman PBJ RSUD/Puskesman BLUD],[Bimtek/Asistensi Manajemen Aset PDAM],[Bimtek/Asistensi Penyusunan Corporate PlanPDAM], [Penyusunan Profil BUMD]
Rek 10 10 10 10 100,00
6 Rekomendasi Perbaikan Kinerja ProgramPembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi[Asistensi/Bimtek Penyusunan LaporanKeuangan PDAM]
Rek 2 2 2 2 100,00
7 Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi[Asistensi /Bimtek Pengembangan danPenerapan GCG di Perusda], [Asistensi/BimtekImplementasi SIA BLUD pada PSD/PKM BLUD],[Asistensi/Bimtek Penyusunan RSB padaRSD/PKM BLUD], [Asistensi/Bimtek PenyusunanSPM pada RSD/PKM BLUD], [Bimtek/AsistensiPenyusunan Pedoman Tata Kelola padaRSD/Puskesmas BLUD], [Bimtek/AsistensiPenyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)pada RSD/Puskesmas BLUD]
Rek 6 6 6 6 100,00
Indikator Out Come yang mendukung capaianindikator kinerja utama (Bidang Investigasi)
% 40,00 38,82
Rek 68 84 84 66
1 Rekomendasi Keinvestigasian [Audit dalamRangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara pada K/L/IPP/IPD], [Audit dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara padaBUMN/BUMD], [Pemberian Keterangan AhliK/L/IPP/IPD], [Pemberian Keterangan Ahli],[Audit Investigatif pada K/L/IPP/IPD], [AuditInvestigatif pada BUMN/BUMD]
Rek 61 66 66 61 100,00
2 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan KorupsiK/L [Sosialisasi Program ANti Korupsi]
Rek 1 2 2 1 100,00
3 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan KorupsiK/L [Kajian Hasil Pengawasan]
Rek 1 1 1 1 100,00
4 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan KorupsiK/L [Fraud Control Plan], [Forum]
Rek 1 9 9 1 100,00
5 Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi[Koordinasi Hasil Pengawasan]
Rek 1 6 6 1 100,00
6 Rekomendasi Perbaikan KelancaranPembangunan [Evaluasi Hambatan KelancaranPembangunan]
Rek 1 1 1 1 100,00
7 Rekomendasi Perbaikan KelancaranPembangunan [Audit Penyesuaian Harga]
Rek 1 0 0 0 0,00
8 Rekomendasi Perbaikan KelancaranPembangunan [Audit Klaim]
Rek 1 0 0 0 0,00
Tujuan 2.Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di WilayahPerwakilan BPKP Provinsi Lampung
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 39
No Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target Reali
sasiTindakLanjut
Proposional
%Capaian
Sasaran Strategis 2. 2.Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, PemerintahDaerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional 80% sampai tahun 2019sedangkan untuk tahun 2015 sebesar 50% capaian penerapan kelima Unsur SPIP/ padaK/L/Pemda/Efektivitas SPI Korporasi secara memadai minimal level 3 dari skala 5 di WilayahPerwakilan BPKP Provinsi LampungPersentase penerapan kelima Unsur SPIP/ padaK/L/Pemda/Efektivitas SPI Korporasi secaramemadai (Bidang Akuntabilitas Pemda)
% 50,00 50,00
Rek 2 2 2 2
1 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIPProgram Prioritas Nasional [Penataan Sisdur PBJdi Tingkat Pemda]
Rek 1 1 1 1 100,00
2 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIPPemda [Peningkatan Kualitas LAKIP], [PenilaianRisiko Tertentu di Tingkat Pemda], [PenyusunanRTP Penyusunan LAKIP].
Rek 1 1 1 1 100,00
Tujuan 3.Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di WilayahPerwakilan BPKP Provinsi LampungSasaran Strategis 3. 3.Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga danPemerintah Daerah serta Korporasi 85% sampai tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2015 sebesar5% capaian Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3), minimal 85% Pemda pada level 3 dari skala 5di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi LampungPersentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level3) (Bidang Akuntabilitas Pemda)
% 5,00 5,00
Rek 2 2 2 2
1 Rekomendasi Pembinaan KapabilitasPengawasan Intern Pemda [PembinaanPeningkatan Kapabilitas Pengawasan InternPemda]
Rek 2 2 2 2 100,00
Tabel 3.3Ringkasan Capaian Kinerja Output Tahun 2015
No Uraian Indikator Kinerja Utama Target Lap Realisasi
Proposional
%Capaian
Tujuan 1.Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersihdan Efektif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi LampungSasaran Strategis 1. 1.Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistempengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIPsebesar 130 RekomendasiRekomendasi Hasil Pengawasan 130 324 324 128 98,46
Indikator Output yang mendukung capaian indikatorkinerja utama Rekomendasi Hasil Pengawasan (BidwasInstansi Pemerintah Pusat)
16 79 79 16 100,00
1 Rekomendasi Perbaikan Kinerja ProgramPembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi [ProgramKetahanan Energi]; [Audit Kinerja Program Pem-bangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2014]
3 11 11 3 100,00
2 Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan[Peningkatan Kualitas Akuntabilitas PelaporanKeuangan], [Peningkatan Akuntabilitas LaporanKeuangan K/L yang belum memperoleh opini WTPdari BPK]
2 6 6 2 100,00
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
40 LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
No Uraian Indikator Kinerja Utama Target Lap Realisasi
Proposional
%Capaian
3 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata KelolaKebendaharaan Umum Negara [Audit LaporanKeuangan PNPM Mandiri Perkotaan], [AuditKeuanganPNPM Mandiri Perdesaan], [AuditKeuangan PAMSIMAS III], [Audit atas LaporanKeuangan Health Professional Education Quality(HPEQ)], [Audit Keu. atas Lap.Keu. Water Resourcesand Irrigation Sector Mgt Project (WISMP)], [AuditKeu. atas Lap.Keu.Strategic Roads InfrastructureProject (SRIP)], [Audit Keu. atas Lap.Keu.DamOperational Improvement and Safety Project(DOISP)]; [Peningkatan Pengelolaan KebendaharaanUmum Daerah]
3 17 17 3 100,00
4 Rekomendasi Perbaikan Kinerja ProgramPembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi [AuditKinerja atas Aksesibilitas dan Standar PelayananMinimum terhadap Pelayanan Kesehatan TingkatDasar], [Audit Kinerja Program PengendalianPenduduk pada BKKBN], [Evaluasi Pengelolaan BendaSitaan dan Barang Rampasan Negara], [Audit KinerjaPengelolaan Kartu Indonesia Pintar Kemendikbud],[Audit Kinerja Pengelolaan Kartu Indonesia PintarKemenag], [Audit Kinerja Kartu Keluarga Sejahtera(KKS) Kemensos RI], [Audit Operasional BantuanOperasional PTN], [Audit Operasional BOS DikmenAgama Kemenag], [Audit Operasional DanaDekonsentrasi dan TP Kemensos], [Audit kinerja padaBawaslu]
3 35 35 3 100,00
5 Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan[Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan K/L],[Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan padaBawaslu], [Pendampingan Penyusunan LaporanKeuangan pada KPU].
3 5 5 3 100,00
6 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata KelolaKebendaharaan Umum Negara [Evaluasi PenyerapanAnggaran Kementerian/Lembaga Semester I Tahun2015]
1 3 3 1 100,00
7 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L[Penilaian Risiko/Penyusunan RTP/Monitoring danEvaluasi pada 9 K/L di Lingkungan Direktorat PLPBidang Polsoskam Lainnya]
1 2 2 1 100,00
Indikator Output yang mendukung capaian indikatorkinerja utama Rekomendasi Hasil Pengawasan (BidangAkuntabilitas Pemda)
12 114 114 12 100,00
1 Rekomendasi Perbaikan Kinerja ProgramPembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi [ProbityAudit Pengadaan Barang dan Jasa], [Pencegahan/Pemberantasan Korupsi dalam PBJ dan PeningkatanKinerja], [Pemantauan Transparansi PBJ], [KinerjaPenyelenggaraan Pemerintah Daerah], [KinerjaPelayanan Pemda Bidang Perhubungan/Kemaritiman], [Kinerja Pelayanan Pemda BidangKesehatan], [Kinerja Pelayanan Bidang Pendidikan],[Kajian Permasalahan PBJ/ Pengadaan Barang danJasa], [Evaluasi SAKIP], [Pengendalian pengadaanbarang/jasa melalui Pelaksanaan Probity Audit],[Perencanaan Pembangunan Daerah], [PenyusunanDatabase Permasalahan Hibah/Bansos],[Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa].
5 22 22 5 100,00
2 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan KorupsiKorporasi [Koordinasi dan Supervisi PencegahanKorupsi KPK - BPKP]
1 10 10 1 100,00
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 41
No Uraian Indikator Kinerja Utama Target Lap Realisasi
Proposional
%Capaian
3 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah[Pengawasan atas Pendapatan Asli Daerah],[Pengawasan atas Lintas Sektoral dengan Fokus (pertahun :kemiskinan, ketahanan pangan, percepatandan pemerataan, [Pengawasan atas Kepemilikan,Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Public PrivatePatnership (P3) Daerah], [Pengawasan atas DAK,DAU, DBH], [Pengawasan atas Advance Payment DAKReimbursement (Verifikasi Advance Payment DAK RTA 2015)], [Penyerapan Anggaran Pemda],[Penyusunan Database Permasalahan Aset Daerah],[Pendampingan Penyusunan Revisi Perkada KebijakanAkuntansi].
3 64 64 3 100,00
4 Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan[Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD],[Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja KeuanganPemda], [Asistensi/Bimtek Reviu LKPD BerbasisAkrual], [Asistensi/Bimtek Penyusunan Rencana AksiHasil Temuan BPK], [Asistensi/Bimtek PengelolaanKeuangan dengan Aplikasi SIMDA], [PendampinganPenerapan SAP Berbasis Akrual B], [PendampinganPenerapan SAP Berbasis Akrual A].
3 18 18 3 100,00
Indikator Output yang mendukung capaian indikatorkinerja utama Rekomendasi Hasil Pengawasan (BidangAkuntan Negara)
34 46 46 34 100,00
1 Rekomendasi Perbaikan Kinerja ProgramPembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi [EValuasiProgram Ketahanan Pangan Berbasis Korporasi],[Audit/Evaluasi Kinerja PDAM], [Evaluasi Kinerja RSDBLUD]
6 14 14 6 100,00
2 Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi [QAAssessment GCG/KPI/MR], [Evaluasi GCG padaBPD/BPR], [Evaluasi Sistem Pengendalian InternPDAM berbasis COSO]
6 5 5 6 100,00
3 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi [EvaluasiKinerja Perusda]
2 1 1 2 100,00
4 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata KelolaKebendaharaan Umum Negara [Asistensi/BimtekPenyusunan Laporan Keuangan RSUD/PuskesmasBLUD]
2 5 5 2 100,00
5 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi[Asistensi/Bimtek Pengembangan dan Penerapan GCGdi PDAM], [Asistensi/Bimtek Penyusunan PedomanPBJ RSUD/Puskesman BLUD], [Bimtek/AsistensiManajemen Aset PDAM], [Bimtek/AsistensiPenyusunan Corporate Plan PDAM], [PenyusunanProfil BUMD]
10 10 10 10 100,00
6 Rekomendasi Perbaikan Kinerja ProgramPembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi [Asistensi/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan PDAM]
2 5 5 2 100,00
7 Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi[Asistensi /Bimtek Pengembangan dan PenerapanGCG di Perusda], [Asistensi/Bimtek Implementasi SIABLUD pada PSD/PKM BLUD], [Asistensi/BimtekPenyusunan RSB pada RSD/PKM BLUD],[Asistensi/Bimtek Penyusunan SPM pada RSD/PKMBLUD], [Bimtek/Asistensi Penyusunan Pedoman TataKelola pada RSD/Puskesmas BLUD], [Bimtek/AsistensiPenyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) padaRSD/Puskesmas BLUD]
6 6 6 6 100,00
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
42 LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
No Uraian Indikator Kinerja Utama Target Lap Realisasi
Proposional
%Capaian
Indikator Output yang mendukung capaian indikatorkinerja utama Rekomendasi Hasil Pengawasan (BidangInvestigasi)
68 85 85 66 97,06
1 Rekomendasi Keinvestigasian [Audit dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara padaK/L/IPP/IPD], [Audit dalam rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara pada BUMN/BUMD],[Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD],[Pemberian Keterangan Ahli], [Audit Investigatif padaK/L/IPP/IPD], [Audit Investigatif padaBUMN/BUMD]
61 66 66 61 100,00
2 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L[Sosialisasi Program Anti Korupsi]
1 2 2 1 100,00
3 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L[Kajian Hasil Pengawasan]
1 1 1 1 100,00
4 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L[Fraud Control Plan], [Forum]
1 9 9 1 100,00
5 Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi[Koordinasi Hasil Pengawasan]
1 6 6 1 100,00
6 Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan[Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan]
1 1 1 1 100,00
7 Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan[Audit Penyesuaian Harga]
1 0 0 0 0.00
8 Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan[Audit Klaim]
1 0 0 0 0,00
Tujuan 2.Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di WilayahPerwakilan BPKP Provinsi LampungSasaran Strategis 2. 2.Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, PemerintahDaerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional 80% capaian penerapan kelimaUnsur SPIP/ pada K/L/Pemda/Efektivitas SPI Korporasi secara memadai minimal level 3 dari skala 5di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi LampungRekomendasi Hasil Pengawasan (Bidang AkuntabilitasPemda) 3 4 4 3 100,00
1 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas PengawasanIntern Pemda [Pembinaan Peningkatan KapabilitasPengawasan Intern Pemda]
2 3 3 2 100,00
2 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIPProgram Prioritas Nasional [Penataan Sisdur PBJ diTingkat Pemda]
1 1 1 1 100,00
Tujuan 3.Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di WilayahPerwakilan BPKP Provinsi LampungSasaran Strategis 3. 3.Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga danPemerintah Daerah serta Korporasi 85% capaian Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3), minimal85% Pemda pada level 3 dari skala 5 di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi LampungRekomendasi Hasil Pengawasan (Bidang AkuntabilitasPemda) 1 3 3 1 100,00
1 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda[Peningkatan Kualitas LAKIP], [Penilaian RisikoTertentu di Tingkat Pemda], [Penyusunan RTPPenyusunan LAKIP].
1 3 3 1 100,00
Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja sasaran strategis berserta realisasi
anggarannya dapat dilihat pada Lampiran 1 dan Lampiran 3.
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 43
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis,
khususnya terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tiap-tiap sasaran
strategis, sebagaimana terinci dalam Lampiran 3.
Analisis tentang capaian kinerja tiga sasaran strategis yang ditetapkan oleh
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis
pada akhir masa Renstra, disajikan sebagai berikut:
Sasaran Strategis 1:Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan danPembangunan Nasional 70% sampai tahun 2019 sedangkan untuk tahun2015 sebesar 40% capaian Persentase Perbaikan Tata Kelola, ManajemenRisiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara di WilayahPerwakilan BPKP Provinsi Lampung
Penyelenggaraan misi “Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan
Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung” secara
kualitatif dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah
adanya “Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
Nasional yang Bersih dan Efektif”. Peningkatan kualitas akuntabilitas inilah yang
diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan
ukuran sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan Nasional”.
Sasaran strategis BPKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh
BPKP pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya
hasil (outcome) dari program teknis BPKP yaitu pengawasan intern akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional. Sasaran strategis ini
sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan
Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih
dan Efektif”.
Untuk dapat mengelola (manage) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran
strategis di atas, disusun indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan
pembangunan nasional, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud.
BPKP mengusulkan indikator pengukuran sasaran ini sebagai Indeks Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan (APKP). Indeks APKP ini merupakan indikator
yang menunjukkan level assurance BPKP tentang kemampuan institusi publik untuk
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
44 LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
menyiapkan respon yang akuntabel tentang pencapaian atau kegagalan pencapaian
tujuan pemerintahan dan pembangunan sebagai akibat pengelolaan uang negara yang
diamanatkan kepadanya. Indeks APKP ini akan menunjukkan keyakinan kualitas
pelaksanaan kewenangan sebagai pengelola keuangan negara dan keyakinan
keberhasilan program pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya.
Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan
nasional kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan korporasi (KLPK) merupakan
salah satu target yang hendak diupayakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung
sebagai perwujudan fungsi assurance dan consulting. Upaya strategis yang dilaksanakan
dalam rangka menyukseskan tercapainya sasaran ini adalah dengan melaksanakan
audit, evaluasi, monitoring dan pendekatan yang intensif kepada para mitra kerja
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sehingga Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dapat
melakukan fungsi assurance dan consulting kepada para mitra kerja. Outcome yang
diharapkan adalah meningkatnya tindak lanjut hasil rekomendasi pengawasan yang
disampaikan kepada stakeholder utama Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sebesar
40%, yang diindikasikan oleh satu IKU yang terkait langsung dengan bidang teknis yang
melaksanakan fungsi assurance dan consulting.
1. Sasaran Strategis 1 Bidang Instansi Pemerintah Pusat
Realisasi IKU sasaran strategis Tahun 2015 Bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP)
disajikan dalam Tabel 3.4 dan 3.5 berikut ini:
Tabel 3.4Ringkasan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Bidang IPP Tahun 2015
No Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target Reali
sasiTindakLanjut
Proposional
%Capaian
Persentase Perbaikan Tata Kelola, ManajemenRisiko, dan Pengendalian Intern PengelolaanKeuangan Negara (Bidwas Instansi PemerintahPusat)
% 40,00 40,00
Rek 16 16 16 16
Indikator Outcome yang mendukung capaianindikator kinerja utama1 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program
Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi[Program ketahanan energi], [PengawasanProgram Pembangunan Infrastruktur Perdesaan(PPIP)]
Rek 3 3 3 3 100,00
2 Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan[Peningkatan Kualitas Akuntabilitas PelaporanKeuangan], [Peningkatan Akuntabilitas LaporanKeuangan K/L yang belum memperoleh opiniWTP dari BPK]
Rek 2 2 2 2 100,00
3 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan TataKelola Kebendaharaan Umum Negara [Auditatas Laporan Keuangan Proyek PHLN],[Peningkatan Pengelolaan KebendaharaanUmum Negara]
Rek 3 3 3 3 100,00
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 45
No Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target Reali
sasiTindakLanjut
Proposional
%Capaian
4 Rekomendasi Perbaikan Kinerja ProgramPembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi[Audit Kinerja atas Aksesibilitas dan StandarPelayanan Kesehatan Primer pada FasilitasKesehatan Tingkat Pertama (FKTP)], [AuditKinerja Program Pengendalian Penduduk padaBKKBN], [Evaluasi Pengelolaan Benda sitaan danBarang Rampasan Negara], [Audit KinerjaPengelolaan Kartu Indonesia Pintar (KIP)Kemendikbud RI], [Audit Kinerja PengelolaanKartu Indonesia Pintar (KIP) KementerianAgama], [Audit Kinerja Kartu Keluarga Sejahtera(KKS) Kemensos RI], [Audit Operasional BantuanOperasional PTN Kemendikbud], [AuditOperasional BOS Dikmen Agama Kemenag],[Audit Operasional Dana Dekonsentrasi dan TPKemensos], [Audit Operasional DSP dan DRRBNPB], [Audit kinerja pada Bawaslu]
Rek 3 3 3 3 100,00
5 Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan[Pendampingan Penyusunan Laporan KeuanganK/L], [Pendampingan Penyusunan LaporanKeuangan pada Bawaslu], [PendampinganPenyusunan Laporan Keuangan pada KPU].
Rek 3 3 3 3 100,00
6 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan TataKelola Kebendaharaan Umum Negara [EvaluasiPenyerapan Anggaran Kementerian/LembagaSemester I Tahun 2015]
Rek 1 1 1 1 100,00
7 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIPK/L [Penilaian Risiko/PenyusunanRTP/Monitoring dan Evaluasi pada 9 K/L diLingkungan Direktorat PLP Bidang PolsoskamLainnya]
Rek 1 1 1 1 100,00
Tabel 3.5Ringkasan Capaian Kinerja Output Bidang IPP Tahun 2015
No Uraian Indikator Kinerja Utama Target Lap Realisasi
Proposional
%Capaian
Rekomendasi Hasil Pengawasan (Bidwas InstansiPemerintah Pusat) 16 79 79 16 100,00
Indikator Output yang mendukung capaian indikatorkinerja utama Rekomendasi Hasil Pengawasan
1 Rekomendasi Perbaikan Kinerja ProgramPembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi [ProgramKetahanan Energi]; [Audit Kinerja ProgramPembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun2014]
3 11 11 3 100,00
2 Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan[Peningkatan Kualitas Akuntabilitas PelaporanKeuangan], [Peningkatan Akuntabilitas LaporanKeuangan K/L yang belum memperoleh opini WTPdari BPK]
2 6 6 2 100,00
3 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata KelolaKebendaharaan Umum Negara [Audit LaporanKeuangan PNPM Mandiri Perkotaan], [AuditKeuanganPNPM Mandiri Perdesaan], [AuditKeuangan PAMSIMAS III], [Audit atas LaporanKeuangan Health Professional Education Quality(HPEQ)], [Audit Keu. atas Lap.Keu. Water Resourcesand Irrigation Sector Mgt Project (WISMP)], [AuditKeu. atas Lap.Keu.Strategic Roads Infrastructure
3 17 17 3 100,00
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
46 LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
No Uraian Indikator Kinerja Utama Target Lap Realisasi
Proposional
%Capaian
Project (SRIP)], [Audit Keu. atas Lap.Keu.DamOperational Improvement and Safety Project(DOISP)]; [Peningkatan Pengelolaan KebendaharaanUmum Daerah]
4 Rekomendasi Perbaikan Kinerja ProgramPembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi [AuditKinerja atas Aksesibilitas dan Standar PelayananMinimum terhadap Pelayanan Kesehatan TingkatDasar], [Audit Kinerja Program PengendalianPenduduk pada BKKBN], [Evaluasi Pengelolaan BendaSitaan dan Barang Rampasan Negara], [Audit KinerjaPengelolaan Kartu Indonesia Pintar Kemendikbud],[Audit Kinerja Pengelolaan Kartu Indonesia PintarKemenag], [Audit Kinerja Kartu Keluarga Sejahtera(KKS) Kemensos RI], [Audit Operasional BantuanOperasional PTN], [Audit Operasional BOS DikmenAgama Kemenag], [Audit Operasional DanaDekonsentrasi dan TP Kemensos], [Audit kinerja padaBawaslu]
3 35 35 3 100,00
5 Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan[Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan K/L],[Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan padaBawaslu], [Pendampingan Penyusunan LaporanKeuangan pada KPU].
3 5 5 3 100,00
6 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata KelolaKebendaharaan Umum Negara [Evaluasi PenyerapanAnggaran Kementerian/Lembaga Semester I Tahun2015]
1 3 3 1 100,00
7 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L[Penilaian Risiko/Penyusunan RTP/Monitoring danEvaluasi pada 9 K/L di Lingkungan Direktorat PLPBidang Polsoskam Lainnya]
1 2 2 1 100,00
Dari kedua tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja sasaran pada bidang IPP dalam
mencapai IKU sasaran strategis output tahun 2015 tercapai 16 atau sebesar 100% dari
target sebanyak 16. Sedangkan dalam mencapai IKU sasaran strategis outcome tahun
2015 tercapai 40% atau sebesar 100% dari target sebanyak 40% rekomendasi.
IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan (Bidwas Instansi Pemerintah Pusat) mempunyai
tujuh rekomendasi perbaikan yang merupakan bagian dari target yang tidak terpisahkan
dari target Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi.
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar
100% dari target tiga rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak
sebelas laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target tiga
rekomendasi yang telah ditindaklanjuti.
Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi didukung
oleh Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2014,
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah melakukan audit pada sembilan kabupaten/
kota dengan memberikan rekomendasi sebagai berikut:
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 47
1) Melakukan evaluasi dan monitoring atas kinerja KMK/TAM Kabupaten dan FM
dan melaporkannya sebagai bagian dari hasil pengendalian pelaksanaan PPIP
kepada Tim Pelaksana PPIP.
2) Fasilitator Masyarakat (FM) agar lebih proaktif dalam melakukan pendampingan
kepada masing-masing OMS.
3) Fasilitator Masyarakat (FM) agar lebih optimal dalam melakukan sosialisasi
terhadap pemberdayaan KPP atas infrastruktur yang telah dibangun.
b. Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan.
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar
100% dari target dua rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak
enam laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target dua
rekomendasi yang telah ditindaklanjuti.
Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan didukung oleh kegiatan
pengawasan Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan K/L yang belum
memperoleh opini WTP dari BPK pada Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 dari target lima satker yang didampingi telah
tercapai 100% dengan Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan dari
Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut:
1) Perbaikan Governance Process melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-
pihak terkait sehubungan dengan pembuatan sertifikat tanah dan
mengungkapkannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2014
disamping itu juga be rkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum selaku
Pengguna Barang Inventaris untuk mempercepat proses pembuatan Surat
Penghapusan Barang.
2) Meningkatkan pengamanan aset negara dengan mengusulkan kepada
Kementerian Pekerjaan Umum untuk meningkatkan status ATR (Aset Tetap dalam
Renovasi) senilai Rp152.724.829.149,00 menjadi jalan nasional arteri atau
kolektor dan mengungkapkannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Laporan Keuangan Tahun 2014.
c. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara.
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar
100% dari target tiga rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak
17 laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target tiga
rekomendasi yang telah ditindaklanjuti.
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
48 LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara
dilakukan melalui Audit Audit Keuangan atas PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM
Mandiri Perdesaan, PAMSIMAS III, Health Professional Education Quality (HPEQ),
Water Resources and Irrigation Sector Mgt Project (WISMP), Strategic Roads
Infrastructure Project (SRIP), Dam Operational Improvement and Safety Project
(DOISP); Berdasarkan hasil audit terhadap 17 laporan guna Meningkatan
Pengelolaan Keuangan Kebendaharaan Umum Daerah telah disampaikan
rekomendasi sebagai berikut:
1) Peningkatan ketaatan terhadap ketentuan dengan merealisasikan Dana
Pendamping APBD bagi kabupaten yang menerima dana bantuan sosial sebagai
kewajiban yang telah disepakati.
2) Peningkatan kinerja Koordinator LKM melalui fasilitasi pemberian dana bergulir
kepada masyarakat/anggota KSM yang memenuhi kriteria dan layak untuk
diberikan bantuan dalam program.
Peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan melalui
pengembalian dana kontribusi universitas yang akan digunakan untuk manajemen
program PHK-PKPD/HPEQ Project dan melaksanakan pencairan dana tersebut
sesuai dengan rencana dan peruntukannya yang tercantum dalam proposal serta
kontrak yang telah disepakati
d. Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah dan Korporasi.
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar
100% dari target tiga rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak
35 laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target tiga
rekomendasi yang telah ditindaklanjuti.
Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi dilakukan
melalui Audit Kinerja atas Aksesibilitas dan Standar Pelayanan Minimum terhadap
Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar, Audit Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014,
Audit Operasional Atas Pengelolaan Benda sitaan dan Barang Rampasan TA 2014,
Monitoring Prioritas Pembangunan Nasional, berdasarkan hasil audit terhadap
program pada 35 kegiatan guna Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat,
Daerah, dan Korporasi telah diberikan rekomendasi sebagai berikut:
1) Pemerintah Daerah dan Kemenkes untuk melakukan koordinasi dalam menangani
fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan dan ketersediaan tempat tidur
kelas III.
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 49
2) Tim monev agar mengefektifkan pelaksanaan JKN melalui akuntabilitas tugas dan
fungsi tim monev.
3) Pemerintahan kabupaten/kota agar mengunakan sisa dana jaminan kesehatan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
e. Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan.
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar
100% dari target tiga rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak
lima laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target tiga
rekomendasi yang telah ditindaklanjuti.
Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan dilakukan dengan pelaksanaan Pendampingan
Penyusunan Laporan Keuangan dengan pada lima K/L di Bawaslu, KPU, Kepolisian
Daerah Lampung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung dan
Kejaksaan Tinggi Lampung. Dalam memperbaiki Akuntabilitas Pelaporan tersebut
telah direkomendasikan sebagai berikut:
1) Meningkatkan pengendalian intern atas uang pengganti dan denda/tilang verstek,
yang dikelola Kejaksaan Tinggi Lampung.
2) Perbaikan Governance Process melalui pengusulan penghapusan BMN yang
kondisinya rusak berat ke KPKNL.
3) Meningkatkan pengendalian intern atas persediaan dan Aset Tetap dengan cara
melakukan opname persediaan dan Inventarisasi Aset Tetap secara berkala.
f. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara.
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar
100% dari target satu rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak
tiga laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target satu
rekomendasi yang telah ditindaklnajuti.
Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara dilaksanakan
melalui Evaluasi Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga Semester I Tahun
2015 pada tiga Kementerian/Lembaga dari target tiga K/L di Kepolisian Daerah
Lampung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung dan Mahkamah
Agung, berdasarkan hasil Evaluasi Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga
Semester I Tahun 2015 pada tiga Kementerian/Lembaga di Satuan kerja yang realisasi
anggaran per 30 September 2015 untuk belanja MAK 53 kurang dari 60%, dalam
perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara telah
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
50 LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
direkomendasikan agar melakukan koordinasi yang intensif di awal tahun anggaran
dengan Pokja/ULP Barang dan Jasa dalam rangka merealisasikan Belanja Modal.
g. Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP.
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar
100% dari target satu rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak
dua laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target satu
rekomendasi yang telah ditindaklanjuti.
Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L dengan melakukan Penilaian Risiko/
Penyusunan RTP/Monitoring dan Evaluasi pada lingkungan KPU Provinsi Lampung
dan Bawaslu Provinsi Lampung dari ta rget dua Lembaga têrsebut telah tercapai 100%
berupa Penilaian Risiko dan Penyusunan RTP, dan telah di rekomendasikan untuk
memantau tidak lanjut pelaksanaan RTP tersebut.
2. Sasaran Strategis 1 Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Realisasi IKU sasaran strategis Tahun 2015 Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah (APD) disajikan dalam Tabel 3.6 dan 3.7 berikut ini:
Tabel 3.6
Ringkasan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Bidang APD Tahun 2015
No Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target Reali
sasiTindakLanjut
Proposional
%Capaian
Persentase Perbaikan Tata Kelola, ManajemenRisiko, dan Pengendalian Intern PengelolaanKeuangan Negara (Bidang Akuntabilitas Pemda)
% 40,00 40,00
Rek 12 12 12 12
Indikator Outcome yang mendukung capaianindikator kinerja utama1 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program
Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi[Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa],[Pencegahan/ Pemberantasan Korupsi dalam PBJdan Peningkatan Kinerja], [PemantauanTransparansi PBJ], [Kinerja PenyelenggaraanPemerintah Daerah], [Kinerja Pelayanan PemdaBidang Perhubungan/ Kemaritiman], [KinerjaPelayanan Pemda Bidang Kesehatan], [KinerjaPelayanan Bidang Pendidikan], [KajianPermasalahan PBJ/ Pengadaan Barang dan Jasa],[Evaluasi SAKIP], [Pengendalian pengadaanbarang/jasa melalui Pelaksanaan Probity Audit],[Perencanaan Pembangunan Daerah],[Penyusunan Database PermasalahanHibah/Bansos], [Asistensi/Bimtek PengelolaanKeuangan Desa].
Rek 5 5 5 5 100,00
2 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan KorupsiKorporasi [Koordinasi dan Supervisi PencegahanKorupsi KPK - BPKP]
Rek 1 1 1 1 100,00
3 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan KeuanganDaerah [Pengawasan atas Pendapatan AsliDaerah], [Pengawasan atas Lintas Sektoral
Rek 3 3 3 3 100,00
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 51
No Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target Reali
sasiTindakLanjut
Proposional
%Capaian
dengan Fokus (per tahun :kemiskinan,ketahanan pangan, percepatan dan pemerataan,[Pengawasan atas Kepemilikan, Pemanfaatandan Pengelolaan Aset Public Private Patnership(P3) Daerah], [Pengawasan atas DAK, DAU,DBH], [Pengawasan atas Advance Payment DAKReimbursement (Verifikasi Advance PaymentDAK R TA 2015)], [Penyerapan AnggaranPemda], [Penyusunan Database PermasalahanAset Daerah], [Pendampingan Penyusunan RevisiPerkada Kebijakan Akuntansi].
4 Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan[Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD],[Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja KeuanganPemda], [Asistensi/Bimtek Reviu LKPD BerbasisAkrual], [Asistensi/Bimtek Penyusunan RencanaAksi Hasil Temuan BPK], [Asistensi/BimtekPengelolaan Keuangan dengan Aplikasi SIMDA],[Pendampingan Penerapan SAP Berbasis AkrualB], [Pendampingan Penerapan SAP BerbasisAkrual A].
Rek 3 3 3 3 100,00
Tabel 3.7
Ringkasan Capaian Kinerja Output Bidang APD Tahun 2015
No Uraian Indikator Kinerja Utama Target Lap Realisasi
Proposional
%Capaian
Rekomendasi Hasil Pengawasan (Bidang AkuntabilitasPemda) 12 114 114 12 100,00
Indikator Output yang mendukung capaian indikatorkinerja utama Rekomendasi Hasil Pengawasan
1 Rekomendasi Perbaikan Kinerja ProgramPembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi [ProbityAudit Pengadaan Barang dan Jasa], [Pencegahan/Pemberantasan Korupsi dalam PBJ dan PeningkatanKinerja], [Pemantauan Transparansi PBJ], [KinerjaPenyelenggaraan Pemerintah Daerah], [KinerjaPelayanan Pemda Bidang Perhubungan/Kemaritiman], [Kinerja Pelayanan Pemda BidangKesehatan], [Kinerja Pelayanan Bidang Pendidikan],[Kajian Permasalahan PBJ/ Pengadaan Barang danJasa], [Evaluasi SAKIP], [Pengendalian pengadaanbarang/jasa melalui Pelaksanaan Probity Audit],[Perencanaan Pembangunan Daerah], [PenyusunanDatabase Permasalahan Hibah/Bansos],[Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa].
5 22 22 5 100,00
2 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan KorupsiKorporasi [Koordinasi dan Supervisi PencegahanKorupsi KPK - BPKP]
1 10 10 1 100,00
3 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah[Pengawasan atas Pendapatan Asli Daerah],[Pengawasan atas Lintas Sektoral dengan Fokus (pertahun :kemiskinan, ketahanan pangan, percepatandan pemerataan, [Pengawasan atas Kepemilikan,Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Public PrivatePatnership (P3) Daerah], [Pengawasan atas DAK,DAU, DBH], [Pengawasan atas Advance Payment DAKReimbursement (Verifikasi Advance Payment DAK RTA 2015)], [Penyerapan Anggaran Pemda],[Penyusunan Database Permasalahan Aset Daerah],
3 64 64 3 100,00
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
52 LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
No Uraian Indikator Kinerja Utama Target Lap Realisasi
Proposional
%Capaian
[Pendampingan Penyusunan Revisi Perkada KebijakanAkuntansi].
4 Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan[Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD],[Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja KeuanganPemda], [Asistensi/Bimtek Reviu LKPD BerbasisAkrual], [Asistensi/Bimtek Penyusunan Rencana AksiHasil Temuan BPK], [Asistensi/Bimtek PengelolaanKeuangan dengan Aplikasi SIMDA], [PendampinganPenerapan SAP Berbasis Akrual B], [PendampinganPenerapan SAP Berbasis Akrual A].
3 18 18 3 100,00
Dari kedua tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja sasaran pada bidang APD dalam
mencapai IKU sasaran strategis output tahun 2015 tercapai 12 atau sebesar 100% dari
target sebanyak 12. Sedangkan dalam mencapai IKU sasaran strategis outcome tahun
2015 tercapai 40% atau sebesar 100% dari target sebanyak 40% rekomendasi.
IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan (Bidwas Akuntabilitas Pemerintah Daerah)
mempunyai empat rekomendasi perbaikan yang merupakan bagian dari target yang
tidak terpisahkan dari target Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, dengan uraian
sebagai berikut:
a. Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi.
didukung oleh kegiatan sebagai berikut:
- Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa,
- Pencegahan/Pemberantasan Korupsi dalam PBJ dan Peningkatan Kinerja,
- Pemantauan Transparansi PBJ,
- Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
- Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Perhubungan/Kemaritiman,
- Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Kesehatan,
- Kinerja Pelayanan Bidang Pendidikan,
- Kajian Permasalahan PBJ/Pengadaan Barang dan Jasa,
- Evaluasi SAKIP,
- Pengendalian pengadaan barang/jasa melalui Pelaksanaan Probity Audit,
- Perencanaan Pembangunan Daerah,
- Penyusunan Database Permasalahan Hibah/Bansos,
- Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa.
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar
100% dari target lima rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 53
22 laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target lima
rekomendasi yang telah ditindaklanjuti.
b. Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi didukung oleh kegiatan
Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK – BPKP. Perwakilan BPKP Provinsi
Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar 100% dari target satu
rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak sepuluh laporan dan
telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target satu rekomendasi yang telah
ditindaklanjuti.
c. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah didukung oleh kegiatan sebagai
berikut:
- Pengawasan atas Pendapatan Asli Daerah,
- Pengawasan atas Lintas Sektoral dengan Fokus (per tahun :kemiskinan, ketahanan
pangan, percepatan dan pemerataan,
- Pengawasan atas Kepemilikan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Public Private
Patnership (P3) Daerah,
- Pengawasan atas DAK, DAU, DBH,
- Pengawasan atas Advance Payment DAK Reimbursement (Verifikasi Advance
Payment DAK R TA 2015),
- Penyerapan Anggaran Pemda,
- Penyusunan Database Permasalahan Aset Daerah,
- Pendampingan Penyusunan Revisi Perkada Kebijakan Akuntansi
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar
100% dari target tiga rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak
64 laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target tiga
rekomendasi yang telah ditindaklanjuti.
d. Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan didukung oleh kegiatan sebagai
berikut:
- Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD,
- Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja Keuangan Pemda,
- Asistensi/Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual,
- Asistensi/Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK,
- Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan dengan Aplikasi SIMDA,
- Pendampingan Penerapan SAP Berbasis Akrual B,
- Pendampingan Penerapan SAP Berbasis Akrual A.
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
54 LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar
100% dari target tiga rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak
18 laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target tiga
rekomendasi yang telah ditindaklanjuti.
3. Sasaran Strategis 1 Bidang Akuntan Negara
Realisasi IKU sasaran strategis Tahun 2015 Bidang Akuntan Negara (AN)
disajikan dalam Tabel 3.8 dan 3.9 berikut ini:
Tabel 3.8Ringkasan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Bidang Akuntan Negara Tahun 2015
No Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target Reali
sasiTindakLanjut
Proposional
%Capaian
Persentase Perbaikan Tata Kelola, ManajemenRisiko, dan Pengendalian Intern PengelolaanKeuangan Negara (Bidang Akuntan Negara)
% 40,00 37,65
Rek 34 34 32 32
Indikator Outcome yang mendukung capaianindikator kinerja utama1 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program
Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi[Evaluasi Program Ketahanan Pangan BerbasisKorporasi], [Audit/Evaluasi Kinerja PDAM],[Evaluasi Kinerja RSD BLUD]
Rek 6 6 6 6 100,00
2 Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi[QA Assessment GCG/KPI/MR], [Evaluasi GCGpada BPD/BPR], [Evaluasi Sistem PengendalianIntern PDAM berbasis COSO]
Rek 6 6 6 6 100,00
3 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi[Evaluasi Kinerja Perusda]
Rek 2 2 0 0 0,00
4 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan TataKelola Kebendaharaan Umum Negara[Asistensi/Bimtek Penyusunan LaporanKeuangan RSUD/Puskesmas BLUD]
Rek 2 2 2 2 100,00
5 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi[Asistensi/Bimtek Pengembangan dan PenerapanGCG di PDAM], [Asistensi/Bimtek PenyusunanPedoman PBJ RSUD/Puskesman BLUD],[Bimtek/Asistensi Manajemen Aset PDAM],[Bimtek/Asistensi Penyusunan Corporate PlanPDAM], [Penyusunan Profil BUMD]
Rek 10 10 10 10 100,00
6 Rekomendasi Perbaikan Kinerja ProgramPembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi[Asistensi/Bimtek Penyusunan LaporanKeuangan PDAM]
Rek 2 2 2 2 100,00
7 Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi[Asistensi /Bimtek Pengembangan danPenerapan GCG di Perusda], [Asistensi/BimtekImplementasi SIA BLUD pada PSD/PKM BLUD],[Asistensi/Bimtek Penyusunan RSB padaRSD/PKM BLUD], [Asistensi/Bimtek PenyusunanSPM pada RSD/PKM BLUD], [Bimtek/AsistensiPenyusunan Pedoman Tata Kelola padaRSD/Puskesmas BLUD], [Bimtek/AsistensiPenyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)pada RSD/Puskesmas BLUD]
Rek 6 6 6 6 100,00
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 55
Tabel 3.9Ringkasan Capaian Kinerja Output Bidang Akuntan Negara Tahun 2015
No Uraian Indikator Kinerja Utama Target Lap Realisasi
Proposional
%Capaian
Rekomendasi Hasil Pengawasan (Bidang AkuntanNegara) 34 46 46 34 100,00
Indikator Output yang mendukung capaian indikatorkinerja utama Rekomendasi Hasil Pengawasan
1 Rekomendasi Perbaikan Kinerja ProgramPembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi [EValuasiProgram Ketahanan Pangan Berbasis Korporasi],[Audit/Evaluasi Kinerja PDAM], [Evaluasi Kinerja RSDBLUD]
6 14 14 6 100,00
2 Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi [QAAssessment GCG/KPI/MR], [Evaluasi GCG padaBPD/BPR], [Evaluasi Sistem Pengendalian InternPDAM berbasis COSO]
6 5 5 6 100,00
3 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi [EvaluasiKinerja Perusda]
2 1 1 2 100,00
4 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata KelolaKebendaharaan Umum Negara [Asistensi/BimtekPenyusunan Laporan Keuangan RSUD/PuskesmasBLUD]
2 5 5 2 100,00
5 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi[Asistensi/Bimtek Pengembangan dan Penerapan GCGdi PDAM], [Asistensi/Bimtek Penyusunan PedomanPBJ RSUD/Puskesman BLUD], [Bimtek/AsistensiManajemen Aset PDAM], [Bimtek/AsistensiPenyusunan Corporate Plan PDAM], [PenyusunanProfil BUMD]
10 10 10 10 100,00
6 Rekomendasi Perbaikan Kinerja ProgramPembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi [Asistensi/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan PDAM]
2 5 5 2 100,00
7 Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi[Asistensi /Bimtek Pengembangan dan PenerapanGCG di Perusda], [Asistensi/Bimtek Implementasi SIABLUD pada PSD/PKM BLUD], [Asistensi/BimtekPenyusunan RSB pada RSD/PKM BLUD],[Asistensi/Bimtek Penyusunan SPM pada RSD/PKMBLUD], [Bimtek/Asistensi Penyusunan Pedoman TataKelola pada RSD/Puskesmas BLUD], [Bimtek/AsistensiPenyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) padaRSD/Puskesmas BLUD]
6 6 6 6 100,00
Dari kedua tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja sasaran pada bidang AN dalam
mencapai IKU sasaran strategis output tahun 2015 tercapai 34 atau sebesar 100% dari
target sebanyak 34. Sedangkan dalam mencapai IKU sasaran strategis outcome tahun
2015 tercapai 37,65% atau sebesar 94,12% dari target sebanyak 40% rekomendasi.
IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan (Bidwas Akuntan Negara) mempunyai tujuh
rekomendasi perbaikan yang merupakan bagian dari target yang tidak terpisahkan dari
target Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi,
didukung oleh kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:
- Evaluasi Program Ketahanan Pangan Berbasis Kooporasi
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
56 LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
- Evaluasi Kinerja PDAM
- Evaluasi Kinerja RSD BLUD
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar
100% dari target enam rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan
sebanyak 14 laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target
enam rekomendasi yang telah ditindaklanjuti.
b. Rekomendasi Perbaikan SPI Korporasi, didukung oleh kegiatan yang telah
dilaksanakan sebagai berikut:
- Assesment GCG
- Evaluasi Sistem Pengendalian Intern PDAM berbasis COSO
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar
100% dari target enam rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan
sebanyak lima laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target
enam rekomendasi yang telah ditindaklanjuti.
c. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi, didukung oleh kegiatan Evaluasi Kinerja
Perusda.
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar
100% dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak satu laporan dari target satu
laporan namun belum merealisasikan capaian outcome sebanyak dua rekomendasi.
Tidak tercapainya IKU Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi tersebut
dikarenakan tidak terdapat rekomendasi hasil pengawasan.
d. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara,
didukung oleh kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:
- Asistensi Penatakelolaan Keuangan BLUD
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar
100% dari target dua rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak
lima laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target dua
rekomendasi yang telah ditindaklanjuti.
e. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi, didukung oleh kegiatan yang telah
dilaksanakan sebagai berikut:
- Asistensi/Bimtek Persiapan Penerapan GCG di PDAM,
- Asistensi/Bimtek Penyusunan Pedoman/Kebijakan Akuntansi RSUD/Puskesmas
BLUD,
- Bimtek/Asistensi Manajemen Aset PDAM,
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 57
- Bimtek/Asistensi Penyusunan Corporate Plan PDAM,
- Penyusunan Profil BUMD,
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar
100% dari target sepuluh rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan
sebanyak sepuluh laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target
sepuluh rekomendasi yang telah ditindaklanjuti.
f. Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah dan Korporasi,
didukung oleh kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:
- Reviu Laporan Keuangan PDAM
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar
100% dari target dua rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak
lima laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target dua
rekomendasi yang telah ditindaklanjuti.
g. Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi, didukung oleh kegiatan yang telah
dilaksanakan sebagai berikut:
- Asistensi/Bimtek Implementasi SIA BLUD pada PSD/PKM BLUD
- Asistensi/Bimtek Penyusunan SPM pada RSD/PKM BLUD
- Bimtek/Asistensi Penyusunan Pedoman Tata Kelola pada RSD/Puskesmas BLUD
- Bimtek/Asistensi Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) pada
RSD/Puskesmas BLUD
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar
100% dari target enam rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan
sebanyak enam laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target
enam rekomendasi yang telah ditindaklanjuti.
4. Sasaran Strategis 1 Bidang Investigasi
Realisasi IKU sasaran strategis Tahun 2015 Bidang Investigasi disajikan dalam
Tabel 3.10 dan 3.11 berikut ini:
Tabel 3.10Ringkasan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Bidang Investigasi Tahun 2015
No Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target Reali
sasiTindakLanjut
Proposional
%Capaian
Persentase Perbaikan Tata Kelola, ManajemenRisiko, dan Pengendalian Intern PengelolaanKeuangan Negara (Bidang Investigasi)
% 40,00 38,82
Rek 68 85 85 66
Indikator Outcome yang mendukung capaianindikator kinerja utama
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
58 LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
No Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target Reali
sasiTindakLanjut
Proposional
%Capaian
1 Rekomendasi Keinvestigasian [Audit dalamRangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara pada K/L/IPP/IPD], [Audit dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara padaBUMN/BUMD], [Pemberian Keterangan AhliK/L/IPP/IPD], [Pemberian Keterangan Ahli],[Audit Investigatif pada K/L/IPP/IPD], [AuditInvestigatif pada BUMN/BUMD]
Rek 61 66 66 61 100,00
2 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan KorupsiK/L [Sosialisasi Program ANti Korupsi]
Rek 1 2 2 1 100,00
3 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan KorupsiK/L [Kajian Hasil Pengawasan]
Rek 1 1 1 1 100,00
4 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan KorupsiK/L [Fraud Control Plan], [Forum]
Rek 1 9 9 1 100,00
5 Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi[Koordinasi Hasil Pengawasan]
Rek 1 6 6 1 100,00
6 Rekomendasi Perbaikan KelancaranPembangunan [Evaluasi Hambatan KelancaranPembangunan]
Rek 1 1 1 1 100,00
7 Rekomendasi Perbaikan KelancaranPembangunan [Audit Penyesuaian Harga]
Rek 1 0 0 0 0,00
8 Rekomendasi Perbaikan KelancaranPembangunan [Audit Klaim]
Rek 1 0 0 0 0,00
Tabel 3.11Ringkasan Capaian Kinerja Output Bidang Investigasi Tahun 2015
No Uraian Indikator Kinerja Utama Target Lap Realisasi
Proposional
%Capaian
Rekomendasi Hasil Pengawasan (Bidang Investigasi) 68 85 85 66 97,06
Indikator Output yang mendukung capaian indikatorkinerja utama Rekomendasi Hasil Pengawasan
1 Rekomendasi Keinvestigasian [Audit dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara padaK/L/IPP/IPD], [Audit dalam rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara pada BUMN/BUMD],[Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD],[Pemberian Keterangan Ahli], [Audit Investigatif padaK/L/IPP/IPD], [Audit Investigatif padaBUMN/BUMD]
61 66 66 61 100,00
2 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L[Sosialisasi Program Anti Korupsi]
1 2 2 1 100,00
3 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L[Kajian Hasil Pengawasan]
1 1 1 1 100,00
4 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L[Fraud Control Plan], [Forum]
1 9 9 1 100,00
5 Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi[Koordinasi Hasil Pengawasan]
1 6 6 1 100,00
6 Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan[Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan]
1 1 1 1 100,00
7 Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan[Audit Penyesuaian Harga]
1 0 0 0 0.00
8 Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan[Audit Klaim]
1 0 0 0 0,00
Dari kedua tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja sasaran pada bidang Investigasi
dalam mencapai IKU sasaran strategis output tahun 2015 tercapai 66 atau sebesar
97,06% dari target sebanyak 68. Sedangkan dalam mencapai IKU sasaran strategis
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 59
outcome tahun 2015 tercapai 38,82% atau sebesar 97,06% dari target sebanyak 40%
rekomendasi.
IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan (Bidwas Investigasi) mempunyai delapan
rekomendasi perbaikan yang merupakan bagian dari target yang tidak terpisahkan dari
target Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Rekomendasi Keinvestigsian , didukung oleh kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai
berikut:
- Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pada K/L/IPP/IPD
- Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pada BUMN/BUMD
- Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD
- Pemberian Keterangan Ahli
- Audit Investigatif pada K/L/IPP/IPD
- Audit Investigatif pada BUMN/BUMD
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar
100% dari target 61 rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak
66 laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target 61
rekomendasi yang telah ditindaklanjuti.
Selama tahun 2015 untuk Rekomendasi Keinvestigasian, telah dilaksanakan sebanyak
66 rekomendasi dari 73 PP, sedangkan tujuh rekomendasi belum dapat dilaksanakan
dikarenakan data-data yang diperlukan dalam rangka penyelesaian laporan masih
belum didapat dari Penyidik.
Adapun rekomendasi yang telah dilaksanakan berupa Audit dalam Rangka
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) pada K/L/IPP/IPD sebanyak 27
Rekomendasi dari 31 PP yang dilaksanakan, Pemberian Keterangan Ahli (PKA)
K/L/IPP/IPD (meliputi PKA kepada Penyidik dan PKA dalam Persidangan di
Pengadilan) sebanyak 39 rekomendasi dari 39 PP yang dilaksanakan dan rekomendasi
untuk Audit Investigatif pada K/L/IPP/IPD atas tiga PP belum dilaksanakan.
Sedangkan untuk Rekomendasi Keinvestigasian pada Audit dalam rangka
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) pada BUMN/BUMD dan Audit
Investigatif pada BUMN/BUMD untuk tahun 2015 tidak dilakukan karena tidak ada
permintaan dari Penyidik.
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
60 LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
b. Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L didukung oleh kegiatan yang telah
dilaksanakan yaitu Sosialisasi Program Anti Korupsi
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar
100% dari target 1 rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak
dua laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target satu
rekomendasi yang telah ditindaklanjuti.
Sosialisasi Program Anti Korupsi (Sospak) sebanyak dua rekomendasi dari dua
PP/kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu pada bulan Juni 2015 dengan peserta
sosialisasi dari Himpunan Mahasiswa Akuntasnsi IBI Darmajaya dan pada bulan
November 2015 dengan peserta dari Himpunan Mahasiswa Hukum Universitas
Bandar Lampung (UBL).
c. Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L didukung oleh kegiatan yang telah
dilaksanakan yaitu Kajian Hasil Pengawasan
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar
100% dari target satu rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak
satu laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target satu
rekomendasi yang telah ditindaklanjuti.
Kajian Hasil Pengawasan sebanyak satu rekomendasi dari satu PP yang telah
dilaksanakan yaitu Kajian atas Fleksibilitas Peraturan tentang Pengadaan Barang dan
Jasa dengan Studi Implementasi di RSUD A. Yani Kota Metro yang dilaksanakan pada
bulan November 2015.
d. Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L didukung oleh kegiatan yang telah
dilaksanakan yaitu Kajian Fraud Control Plan dan Forum.
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar
100% dari target satu rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak
sembilan laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target satu
rekomendasi yang telah ditindaklanjuti.
Fraud Control Plan (FCP) dan Forum sebanyak sembilan rekomendasi dari sembilan
PP yang telah dilaksanakan yaitu lima rekomendasi dari lima PP untuk kegiatan FCP
meliputi Sosialisasi FCP pada PDAM Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan,
Diagnostic Assesment FCP pada PDAM Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan,
Bimbingan Teknis FCP pada PDAM Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan,
Narasumber FCP Kabupaten Mesuji, Sosialisasi FCP di PDAM Kabupaten Pesawaran
dan tiga rekomendasi dari tiga kegiatan Forum meliputi Narasumber pada kegiatan
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 61
Kejaksaan Tinggi di Pringsewu, Narasumber pada kegiatan In House Training di
Kejaksaan Negeri Kota Bumi, Forum Investigasi di Yogyakarta, Forum/Seminar Audit
Forenzik di Jakarta.
e. Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi didukung oleh kegiatan yang telah
dilaksanakan yaitu Kordinasi Hasil Pengawasan.
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar
100% dari target satu rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak
enam laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target satu
rekomendasi yang telah ditindaklanjuti.
Selama tahun 2015 untuk Rekomendasi Perbaikan SPI Korporasi telah dilaksanakan
seluruhnya yaitu sebanyak enam rekomendasi dari enam PP.
Adapun rekomendasi yang telah dilaksanakan berupa Koordinasi Hasil Pengawasan
dengan Kepolisian Resor Lampung Barat, Kepolisian Resor Lampung Timur, Kepolisian
Resor Lampung Utara, Kejaksaan Negeri Kota Bumi, Koordinasi dan 2 (dua) kali
Konsultansi Pengawasan ke Deputi Bidang Investigasi di Jakarta
f. Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan didukung oleh kegiatan yang telah
dilaksanakan yaitu Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan.
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar
100% dari target satu rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak
satu laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target satu
rekomendasi yang telah ditindaklanjuti.
Selama tahun 2015 untuk Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan telah
dilaksanakan seluruhnya yaitu sebanyak satu rekomendasi dari satu PP.
Adapun rekomendasi yang telah dilaksanakan berupa Evaluasi Hambatan Kelancaran
Pembangunan (EKHP) yaitu EHKP atas Penyerahan Aset Kabupaten Tulang Bawang ke
Kabupaten Mesuji, dilaksanakan pada bulan April 2015.
g. Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan, kegiatan Audit Penyesuaian Harga
tidak dilaksanakan.
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tidak dapat merealisasikan kegiatan Audit
Penyesuaian Harga, hal ini di karenakan tidak ada permintaan dari K/L/IPP/IPD
sehingga capaian output dan outcome sebesar 0% dari target satu laporan dan satu
rekomendasi.
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
62 LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
h. Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Kelancaran Pembangunan, kegiatan Audit Klaim
tidak dilaksanakan.
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tidak dapat merealisasikan kegiatan Audit Klaim,
hal ini di karenakan tidak ada permintaan dari K/L/IPP/IPD sehingga capaian output
dan outcome sebesar 0% dari target satu laporan dan satu rekomendasi.
Sasaran Strategis 2:Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian,Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program PrioritasPembangunan Nasional di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.
Penyelenggaraan misi “Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah yang Efektif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung” secara kualitatif
dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya
“Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung”. Peningkatan efektifitas penyelenggaraan
SPIP inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini
linear dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya Maturitas Sistem
Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan
Program Prioritas Pembangunan Nasional”.
Sasaran strategis BPKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh
BPKP pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya
hasil (outcome) dari program teknis BPKP yaitu pembinaan penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi
indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Efektivitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”.
Realisasi IKU sasaran strategis 2.2 Tahun 2015 disajikan dalam Tabel 3.12 dan
3.13 berikut ini:
Tabel 3.12
Ringkasan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 Tahun 2015
No Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target Reali
sasiTindakLanjut
Proposional
%Capaian
Persentase penerapan kelima Unsur SPIP/padaK/L/Pemda/Efektivitas SPI Korporasi secaramemadai (Bidang Akuntabilitas Pemda)
% 50,00 50,00
Rek 2 2 2 2
Indikator Outcome yang mendukung capaianindikator kinerja utama1 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP
Program Prioritas Nasional [Penataan Sisdur PBJdi Tingkat Pemda]
Rek 1 1 1 1 100,00
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 63
No Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target Reali
sasiTindakLanjut
Proposional
%Capaian
2 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIPPemda [Peningkatan Kualitas LAKIP], [PenilaianRisiko Tertentu di Tingkat Pemda], [PenyusunanRTP Penyusunan LAKIP].
Rek 1 1 1 1 100,00
Tabel 3.13
Ringkasan Capaian Kinerja Output Sasaran Strategis 2 Tahun 2015
No Uraian Indikator Kinerja Utama Target Lap Realisasi
Proposional
%Capaian
Rekomendasi Hasil Pengawasan (Bidang AkuntabilitasPemda) 3 4 4 3 100,00
Indikator Output yang mendukung capaian indikatorkinerja utama Rekomendasi Hasil Pengawasan
1 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas PengawasanIntern Pemda [Pembinaan Peningkatan KapabilitasPengawasan Intern Pemda]
2 3 3 2 100,00
2 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIPProgram Prioritas Nasional [Penataan Sisdur PBJ diTingkat Pemda]
1 1 1 1 100,00
Dari kedua tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja sasaran pada bidang APD dalam
mencapai IKU sasaran strategis output tahun 2015 tercapai tiga atau sebesar 100% dari
target sebanyak tiga. Sedangkan dalam mencapai IKU sasaran strategis outcome tahun
2015 tercapai 50% atau sebesar 100% dari target sebanyak 50% rekomendasi. Uraian
masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:
a. Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda didukung oleh
kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda.
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar
100% dari target dua rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak
tiga laporan dan telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target dua
rekomendasi yang telah ditindaklanjuti.
b. Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas Nasional didukung
oleh kegiatan Penataan Sisdur PBJ di Tingkat Pemda. Perwakilan BPKP Provinsi
Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar 100% dari target satu
rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak satu laporan dan
telah merealisasikan capaian outcome 100% dari target satu rekomendasi yang telah
ditindaklanjuti.
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
64 LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
Sasaran Strategis 3:
Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah padaKementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi di WilayahPerwakilan BPKP Provinsi Lampung.
Penyelenggaraan misi “Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern
Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi
Lampung” secara kualitatif dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaian
misi ini adalah adanya “Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang
Profesional dan Kompeten di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung”. Peningkatan
kapabilitas APIP inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas
tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya Kapabilitas
Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah
serta Korporasi”.
Sasaran strategis BPKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh
BPKP pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya
hasil (outcome) dari program teknis BPKP yaitu pembinaan kapabilitas APIP. Sasaran
strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan
“Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan
Kompeten”.
Realisasi IKU sasaran strategis 3.3 Tahun 2015 disajikan dalam Tabel 3.14 dan
3.15 berikut ini:
Tabel 3.14Ringkasan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 3 Tahun 2015
No Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target Reali
sasiTindakLanjut
Proposional
%Capaian
Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level3) (Bidang Akuntabilitas Pemda)
% 5,00 5,00
Rek 2 2 2 2
Indikator Outcome yang mendukung capaianindikator kinerja utama1 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas
Pengawasan Intern Pemda [Pembinaan Pening-katan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda]
Rek 2 2 2 2 100,00
Tabel 3.15Ringkasan Capaian Kinerja Output Sasaran Strategis 3 Tahun 2015
No Uraian Indikator Kinerja Utama Target Lap Realisasi
Proposional
%Capaian
Rekomendasi Hasil Pengawasan (Bidang AkuntabilitasPemda) 1 3 3 1 100,00
Indikator Output yang mendukung capaian indikatorkinerja utama Rekomendasi Hasil Pengawasan
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 65
No Uraian Indikator Kinerja Utama Target Lap Realisasi
Proposional
%Capaian
1 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda[Peningkatan Kualitas LAKIP], [Penilaian RisikoTertentu di Tingkat Pemda], [Penyusunan RTPPenyusunan LAKIP].
1 3 3 1 100,00
Dari kedua tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja sasaran pada bidang APD dalam
mencapai IKU sasaran strategis output tahun 2015 tercapai tiga atau sebesar 100% dari
target sebanyak tiga. Sedangkan dalam mencapai IKU sasaran strategis outcome tahun
2015 tercapai 5% atau sebesar 100% dari target sebanyak 5% rekomendasi. Uraian
capaian IKU sasaran strategis ini adalah Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP
Pemda didukung oleh kegiatan Peningkatan Kualitas LAKIP, Penilaian Risiko Tertentu di
Tingkat Pemda, dan Penyusunan RTP Penyusunan LAKIP. Perwakilan BPKP Provinsi
Lampung telah merealisasikan capaian output sebesar 100% dari target satu
rekomendasi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak tiga laporan dan telah
merealisasikan capaian outcome 100% dari target satu rekomendasi yang telah
ditindaklanjuti.
Sasaran Strategis 4:Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan PerwakilanBPKP Provinsi Lampung.
Perencanaan pengawasan berfungsi mengarahkan kegiatan pengawasan agar
sesuai dengan peran dan tujuan BPKP, sekaligus media untuk mengukur tingkat
keberhasilan kinerja teknis BPKP. Selain itu, perencanaan juga terkait langsung dengan
pengelolaan SDM, penyediaan sarana prasarana, dan penganggaran. Seiring dengan
gencarnya penyerapan anggaran berdasarkan disbursement plan, semakin dirasakan
pentingnya arti perencanaan yang baik sehingga anggaran yang digunakan benar-benar
menghasilkan kinerja yang terbaik.
Dalam kerangka keuangan negara, BPKP sebagai lembaga pemerintah
mempunyai kewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan
standar yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP). Keberhasilan fungsi dukungan dalam membina satuan kerja terkait
dengan kualitas pengelolaan keuangan, ditandai dengan tingkat Opini WTP terhadap
laporan keuangan BPKP yang diperoleh dari BPK RI.
Sasaran “Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sebesar 80% capaian Persentase Jumlah Rencana
Penugasan Yang Terealisasi dan Kepuasan layanan Penyediaan Sarana Prasarana sebesar
7 skala likert” diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait langsung dengan
efektivitas perencanaan pengawasan dan kualitas pengelolaan keuangan, bersama lima
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
66 LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
IKU lainnya. Realisasi IKU sasaran strategis 4 Tahun 2015 Bagian Tata Usaha disajikan
dalam Tabel 3.16 berikut ini:
Tabel 3.16Ringkasan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Bagian Tata Usaha Tahun 2015
No Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi
TindakLanjut
Proposional
%Capaian
1 Persentase Jumlah Rencana PenugasanYang Terealisasi
% 80,00 331 331 80,00 100,00
2 Kepuasan layanan Penyediaan SaranaPrasarana
SkalaLikert
7 7,02 7,02 7 100,00
Indikator Outcome yang mendukung capaianindikator kinerja utama1 Persentase Jumlah Rencana Penugasan
Yang Terealisasi% 80,00 331 331 80,00 100,00
2 Persentase kesesuaian laporan keuanganPerwakilan BPKP dengan SAP
% 80,00 80,00 80,00 80,00 100,00
3 Persepsi kepuasan pegawai perwakilanterhadap layanan kepegawaian
Skalalikert1-10
7 7,6 7,6 7 100,00
4 Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokirdalam DIPA
% 90,00 100,00
100,00 90.00 100,00
5 Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atasPencairan Anggaran yang Diajukan sesuaiProsedur
Skalalikert1-10
8 8,3 8,3 8 100,00
6 Persentase Pemanfaatan aset % 100,00
100,00
100,00 100,00
100,00
7 Persepsi kepuasan pegawai perwakilanterhadap layanan Sarpras
Skalalikert1-10
7 7,02 7,02 7 100,00
Dari tabel tersebut terlihat bahwa kedua IKU dominan Sasaran Strategis pada Bagian
Tata Usaha yaitu Persentase Jumlah Rencana Penugasan Yang Terealisasi dari target
sebesar 80% dan Persepsi Kepuasan layanan Penyediaan Sarana Prasarana dari target
sebesar 7 skala likert tercapai 100%. Secara keseluruhan, dengan lima IKU lainnya, rata-
rata capaian sasaran mencapai 100%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran
strategis ini adalah sebagai berikut:
1. Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi
IKU “Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi” diukur
dengan membandingkan realisasi penugasan pengawasan terhadap rencana
penugasan pengawasan (PP) yang ditetapkan, dengan target tahun 2015 sebesar
80%.
Realisasi PP PKPT tahun 2015 sebanyak 331 PP atau sebesar 100% dari target
sebanyak 331 PP, sedangkan dalam mencapai IKU sasaran strategis outcome tahun
2015 tercapai 80% atau sebesar 100% dari target sebanyak 80% rencana penugasan
yang terealisasi.
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 67
2. Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP
Salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaaan keuangan yang baik adalah tingkat
kewajaran laporan keuangan yang menjadi opini BPK RI terhadap penyajian laporan
keuangan BPKP. IKU “Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP
dengan SAP” dibuat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam membina satuan
kerja terkait penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAP.
Kinerja sasaran dinilai berdasarkan hasil reviu Inspektorat terhadap laporan
keuangan perwakilan, dengan nilai 100% apabila tidak ada catatan, dan 80% apabila
ada catatan. Keberhasilan kinerja IKU didukung oleh terlaksananya kegiatan
pengelolaan anggaran sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah.
Realisasi tahun 2015 sebesar 80% karena berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat
BPKP masih terdapat catatan atas Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi
Lampung, jika dibandingkan dengan target outcome sebesar 80%, maka nilai
capaiannya sebesar 100%.
3. Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan terhadap Layanan Kepegawaian
Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu keadaan
ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan dapat
terpenuhi.Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei kepada
para penerima layanan, dengan metode skala Likert 1-10. Perhitungan persepsi
kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan kepegawaian dan organisasi dilaksanakan
dengan metode penyebaran kuesioner secara uji petik kepada para pegawai dari
seluruh unit kerja dilingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.
Realisasi IKU “Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan
kepegawaian” tercapai pada tahun 2015 adalah sebesar 7,6 dari skala Likert 1-10,
jika dibandingkan dengan target outcome sebesar 7 skala likert, maka nilai capaiannya
secara proporsional telah mencapai 100%.
Tercapainya target kinerja tersebut, antara lain disebabkan oleh Pelayanan kenaikan
pangkat pegawai, kenaikan jabatan, gaji berkala, dan penyesuaian gaji selalu
dilaksanakan secara tepat waktu.
4. Persentase Pagu Dana yang Tidak Diblokir dalam DIPA
Ketersediaan dana yang memadai diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas
dan fungsi BPKP melalui proses penyusunan anggaran, yang menghasilkan dokumen
anggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pagu dana dalam DIPA
dapat dilakukan pemblokiran/pemberian tanda bintang oleh DPR untuk kegiatan
dalam DIPA yang perlu dimintakan persetujuan dari DPR terlebih dahulu, atau
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
68 LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk kegiatan pada saat penelaahan belum
dilengkapi dengan data dukung yang memadai/lengkap.
Realisasi diukur dengan membandingkan antara jumlah pagu dana yang tidak
diblokir/diberi tanda bintang dengan total pagu dana dalam DIPA.
Pagu dana DIPA BPKP Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp28.265.552.000,00 dan
tidak terdapat dana DIPA yang diblokir dengan realisasi capaiannya sebesar 100%.
Jika dibandingkan dengan target outcome sebesar 90%, maka nilai capaiannya secara
proporsional telah mencapai 100%.
5. Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Anggaran yang Diajukan
Sesuai Prosedur
Penyediaan dana yang memadai bagi terlaksananya tugas-tugas Perwakilan BPKP
Provinsi Lampung secara keseluruhan dengan pelayanan yang cepat, tepat, dan
ramah menjadi kata kunci yang harus senantiasa disadari oleh para pengelola
keuangan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, agar para pengguna merasa puas
dengan pelayanan keuangan yang mereka terima. Untuk itu, pengelolaan dana yang
tersedia dalam dokumen anggaran harus dilaksanakan secara profesional dan
akuntabel. Ketepatan jumlah dan waktu penyediaan dana memerlukan kerja sama
dari unit pengguna dalam penyampaian berkas permintaan dan
pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai dengan
prosedur adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna anggaran atas
pelayanan yang diberikan dalam menyediakan uang untuk membiayai kegiatan yang
telah dianggarkan. Realisasi sasaran ini diukur dengan hasil survei kepuasan pegawai
perwakilan atas layanan keuangan.
Realisasi IKU tersebut tahun 2015 sebesar 8,3 dari skala likert 1-10. Jika dibandingkan
dengan target outcome sebesar 8 skala likert, maka nilai capaiannya secara proporsional
telah mencapai 100%.
6. Persentase Pemanfaatan Aset
IKU “Persentase Pemanfaat Aset” digunakan untuk mengukur pengelolaan dan
pengembangan kapasitas sarana dan prasarana di Perwakilan BPKP Provinsi
Lampung yang dilaksanakan melalui pengelolaan Aset.
IKU ini diukur dengan cara total aset dikurangi aset kondisi baik/kurang baik yang
tidak digunakan dibandingkan total aset.
Realisasi IKU tersebut tahun 2015 sebesar 100,00%, jumlah aset yang dimiliki oleh
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung seluruhnya atau 100% telah dimanfaatkan dan
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 69
merupakan aset dengan kondisi baik yang dapat dimanfaatkan secara optimal guna
mendukung pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.
7. Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan terhadap Layanan Sarpras
Fungsi dukungan manajemen BPKP diantaranya dilaksanakan melalui penyediaan
dan pengelolaan Sarpras sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Perwakilan BPKP
Provinsi Lampung.
IKU “Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan Sarpras” merupakan
indikator dominan untuk mencapai Sasaran Strategis 4 dengan target sebesar 7 dari
skala likert 1-10. IKU ini diukur dari tingkat persepsi kepuasan terhadap pelayanan
pengelolaan Sarpras yang dapat diberikan oleh unit layanan yang bertanggung
jawab atas pengelolaan sarpras.
Berdasarkan hasil survei atas persepsi Kepuasan layanan Penyediaan Sarana
Prasarana tahun 2015, capaian IKU atas pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan
Sarpras sebesar 7,02 dari skala likert 1-10. Jika dibandingkan dengan target outcome
sebesar 7 skala likert, maka nilai capaiannya secara proporsional telah mencapai 100%.
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung terus berupaya untuk meningkatkan kepuasan
pegawai terhadap layanan sarana prasarana dengan terus meningkatkan
kenyamanan kantor, penyediaan kendaraan operasional, dan pelayanan kebersihan.
C. REALISASI ANGGARAN
Realisasi Anggaran tahun 2015 sebesar Rp25.475.349.353,00 atau sebesar
90,13% dari Anggaran yang tersedia sebesar Rp28.265.552.000,00 yang terbagi dalam
tiga program sebagai berikut:
No Nama Program JenisBelanja
Anggaran Realisasi %Realisasi
1 Program dukunganmanajemen danpelaksanaan tugasteknis lainnya BPKP
BelanjaPegawai
19.739.970.000 16.999.884.290 86,12
2 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur BPKP
BelanjaModal
1.514.010.000 1.476.435.300 97,32
3 Program PengawasanIntern AkuntabilitasKeuangan Negara danPembinaan SPIP
BelanjaBarang
7.011.572.000 6.999.029.763 99,82
Jumlah 28.265.552.000 25.475.349.353 90,13Penyebab tidak terserap antara lain pengurangan jumlah pegawai karena mutasi
ke unit lain (Pusat atau Perwakilan) dan tugas belajar, efisiensi pelaksanaan penugasan
pengawasan dan efisiensi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 70
IV. PENUTUP
A. SimpulanDalam melaksanakan visi dan misi selama tahun anggaran 2015, Perwakilan
BPKP Provinsi Lampung berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang
ditetapkan baik dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019, Rencana
Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 maupun Perjanjian Kinerja dengan Kepala BPKP
Pusat dengan Penetapan Kinerja tahun 2015.
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJ) menyajikan berbagai keberhasilan
maupun kegagalan capaian stategis yang ditunjukkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi
Lampung tahun 2015. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian
Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisa kinerja berdasarkan tujuan dan
sasaran.
Dari uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada bab
sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung
untuk tahun 2015 mencapai hasil dengan sangat baik, yaitu berdasarkan tingkat
capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja tahun 2015 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1Ringkasan Capaian Kinerja Tahun 2015
No Tingkat Capaian KatagoriSasaran
1 2 3 4
1 85% sampai dengan 100% Sangat Baik 126 2 2 2
2 70% sampai dengan 85 % Baik
3 60% sampai dengan 70% Cukup
4 Dibawah 60% Kurang 4
Jumlah Indikator Hasil 130 2 2 2
BAB IV. PENUTUP
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 71
Capaian kinerja:
Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung
masuk katagori sangat baik, dimana 126 indikator kinerja outcome telah mencapai
38,77% dari target outcome yang ditetapkan sebesar 40% atau 96,92% telah dicapai
dengan tingkat keberhasilan sangat baik, dua indikator outcome atau 1,54% tidak
dapat direalisasikan terkait kegiatan keinvestigasian karena tidak ada permintaan
dari pihak aparat penegak hukum dan dua indikator outcome atau 1,54% tidak
dapat direalisasikan terkait rekomendasi perbaikan kebijakan korporasi yang
dilaksanakan Bidang Akuntan Negara karena tidak terdapat rekomendasi hasil
pengawasan.
Sasaran 2 Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pada Kementrian,
Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan
Nasional di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung
masuk katagori sangat baik, dimana dua indikator kinerja outcome telah mencapai
50% dari target outcome yang ditetapkan sebesar 50% atau 100% telah dicapai
dengan tingkat keberhasilan sangat baik.
Sasaran 3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Pada
Kementrian Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas
Pembangunan Nasional di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung
masuk katagori sangat baik, dimana 2 indikator kinerja outcome telah mencapai 5%
dari target outcome yang ditetapkan sebesar 5% atau 100% telah dicapai dengan
tingkat keberhasilan sangat baik.
Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan
masuk katagori sangat baik, dimana dua indikator kinerja outcome telah mencapai
80% dari target outcome yang ditetapkan sebesar 80% atau 100% telah dicapai
dengan tingkat keberhasilan sangat baik.
Indikator kepuasan Layanan penyediaan sarana prasarana telah mencapai 7,02
skala likert dari target outcome yang ditetapkan sebesar 7 skala likert atau 100%
telah dicapai dengan tingkat keberhasilan sangat baik.
B. Strategi Peningkatan KinerjaWalaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah
menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah
strategi untuk peningkatan kinerja perlu dilakukan, sebagai berikut:
BAB IV. PENUTUP
72 LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
1) Melakukan pendekatan yang lebih efektif dan intensif dalam menjalin kemitraan
dengan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Lampung;
2) Mengoptimalkan pemrosesan basis data (database) hasil pengawasan secara tepat
waktu seperti realisasi dana penugasan dan alasan penyimpangan dari RMP dan
RPL;
3) Meningkatkan identifikasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan
pembangunan di wilayah Provinsi Lampung;
4) Mengintensifkan pelaksanaan kegiatan tindak lanjut atas temuan hasil audit yang
belum ditindaklanjuti melalui kegiatan pemutakhiran tindak lanjut temuan hasil
pengawasan;
5) Mengintensifkan kegiatan tindak lanjut atas temuan hasil audit yang belum
ditindaklanjuti melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut; dan
6) Meningkatkan pengelolaan data kinerja yang mencakup pengumpulan,
rekonsiliasi, dan pelaporannya sehingga data lebih valid dan laporan kinerja
dapat disusun tepat waktu dan akurat.