SEKRETARIAT KABINET
2015
SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA
INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT KABINET
TAHUN 2015
SEKRETARIAT KABINET 2015
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan
Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan
Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat
Kabinet;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-2-
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Repbulik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang
Sekretariat Kabinet;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 339);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-3-
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008
tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja
Utama;
10. Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Kabinet, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun
2012;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN SEKRETARIS KABINET TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2015.
Pasal 1...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-4-
Pasal 1
(1) Menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan
Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut:
a. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Kabinet
adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
b. Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan dan Unit Kerja di
lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan adalah sebagaimana tercantum pada
lampiran II;
c. Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang
Perekonomian dan Unit Kerja di lingkungan
Deputi Bidang Perekonomian adalah
sebagaimana tercantum pada Lampiran III;
d. Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang
Kesejahteraan Rakyat dan Unit Kerja di
lingkungan Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat
adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran
IV;
e. Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang
Persidangan Kabinet dan Unit Kerja di lingkungan
Deputi Bidang Persidangan Kabinet adalah
sebagaimana tercantum pada Lampiran V;
f. Indikator...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-5-
f. Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang
Administrasi dan Unit Kerja di lingkungan Deputi
Bidang Administrasi adalah sebagaimana
tercantum pada Lampiran VI;
g. Indikator Kinerja Utama Staf Ahli Bidang Hukum
dan Hubungan Internasional adalah sebagaimana
tercantum pada Lampiran VII;
h. Indikator Kinerja Utama Staf Ahli Bidang Tata
Ruang dan Wilayah Perbatasan adalah
sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII;
i. Indikator Kinerja Utama Staf Ahli Bidang Riset,
Teknologi, Komunikasi dan Informasi adalah
sebagaimana tercantum pada Lampiran IX;
j. Indikator Kinerja Utama Pusat Data dan
Informasi adalah sebagaimana tercantum pada
Lampiran X;
k. Indikator Kinerja Utama Inspektorat adalah
sebagaimana tercantum pada Lampiran XI,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Sekretaris Kabinet ini.
(2) Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat
Kabinet sebagaimana tercantum pada ayat (1)
mengacu kepada Teknokratik Rencana Strategis
Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 sampai dengan
ditetapkannya Rencana Strategis Sekretariat Kabinet
Tahun 2015-2019 sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Indikator...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-6-
(3) Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat
Kabinet sebagaimana tercantum pada ayat (1)
digunakan sebagai dasar kinerja untuk menyusun,
dan menetapkan:
a. Rencana Kinerja Tahunan;
b. Rencana Kerja dan Anggaran;
c. Perjanjian Kinerja; dan
d. Laporan Kinerja,
oleh masing-masing unit kerja di lingkungan
Sekretariat Kabinet.
Pasal 2
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja
dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dilakukan
oleh setiap pimpinan satuan organisasi/unit kerja dan
disampaikan kepada Sekretaris Kabinet.
Pasal 3
Apabila ada perubahan yang sangat mendasar dalam
dokumen perencanaan strategis maupun dokumen
perencanaan kinerja yang berkaitan dengan penetapan
indikator kinerja dalam dokumen dimaksud, peraturan
ini akan menyesuaikan dengan ketentuan tersebut.
Pasal 4...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-7-
Pasal 4
Dengan berlakunya Peraturan Sekretaris Kabinet ini,
Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2014
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan
Sekretariat Kabinet dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku.
Pasal 5
Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku sejak
tanggal ditetapkan.
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Bidang Administrasi
Sekretariat Kabinet,
DJADMIKO
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2015
SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI WIDJAJANTO
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA
1. Nama Organisasi : Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
2. Tugas : Memberikan dukungan staf, administrasi, teknis dan pemikiran kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan.
3. Fungsi :
a. penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian manajemen kabinet;
b. perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum dan keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
c. penyiapan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, serta penyiapan pendapat atau pandangan hukum kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum dan keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum dan keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
e. penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan dan pengelolaan sidang-sidang kabinet, maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta penyampaian, publikasi dan pengoordinasian tindak lanjut hasil sidang, rapat atau pertemuan tersebut;
f. penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan, kelembagaan dan protokoler berkaitan dengan kegiatan kabinet;
g. penyiapan, penyelenggaraan dan pengadministrasian dalam pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan dan jabatan lainnya, serta kepangkatan dan pensiun pejabat dan pegawai negeri sipil yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden, dan pengangkatan, pemindahan serta pemberhentian dalam dan dari jabatan atau pangkat pegawai negeri
sipil di lingkungan Sekretariat Kabinet;
h. penyelenggaraan pelayanan dan dukungan administrasi, perencanaan, keuangan, pendidikan, pelatihan dan pengelolaan barang milik negara/keuangan negara yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Kabinet serta penyediaan sarana dan prasarana dan administrasi umum lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
LAMPIRAN I PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2015 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2015
i. Pengumpulan...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-2-
i. pengumpulan, pengolahan, dan penyelenggaraan pelayanan dukungan data dan informasi, penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi bagi kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet;
j. pengoordinasian pelaksanaan tugas Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden;
k. koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka pemberian dukungan staf, teknis dan administrasi untuk pelaksanaan tugas-tugas Presiden dan Wakil Presiden;
l. penyelenggaraan dukungan bagi kelancaran pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden;
m. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet;
4. Indikator Kinerja Utama :
No. Sasaran Strategis Uraian IKU Alasan
1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah
Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh pemerintah
Menunjukkan pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet yang spesifik, relevan, dapat dicapai, dikuantifikasi, dan diukur sesuai dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan
2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden
Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang ditindaklanjuti
Menunjukkan pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet yang spesifik, relevan, dapat dicapai, dikuantifikasi, dan diukur sesuai dengan tugas dan fungsi dalam penyiapan, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden
3. Terwujudnya...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-3-
No. Sasaran Strategis Uraian IKU Alasan
3. Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet
a. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet
b. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet
Mengukur kinerja penyelenggaraan, pendokumentasian, dan pelaporan persidangan kabinet
4. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur yang wewenang penetapannya di tangan Presiden
Persentase tingkat kepuasan stakeholder terhadap penyelesaian Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan serta kepangkatan, pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil yang wewenang penetapannya di tangan Presiden
Mengukur kinerja penyiapan dan penyelesaian Keppres tentang:
pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural eselon I
pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional jenjang utama
kepangkatan
kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun
pemberhentian dan pensiun
5. Terwujudnya...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-4-
No. Sasaran Strategis Uraian IKU Alasan
5. Terwujudnya peningkatan layanan sistem informasi Sekretariat Kabinet
a. Jumlah pengakses layanan data dan informasi Sekretariat Kabinet
b. Jumlah pendownload layanan data/ informasi Sekretariat Kabinet
c. Tingkat kepuasan pengakses terhadap layanan website Sekretariat Kabinet
Menunjukkan pencapaian Kinerja Sekretariat Kabinet dalam hal layanan sistem informasi dengan mengukur minat atau ketertarikan publik dalam menggunakan dan memanfaatkan website Sekretariat Kabinet untuk mendapatkan informasi publik yang mereka butuhkan
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet,
DJADMIKO
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI WIDJAJANTO
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN SEKRETARIAT KABINET DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN SEKRETARIAT KABINET
1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Sekretariat Kabinet
2. Tugas : Membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan dukungan staf, administrasi, dan pemikiran dalam perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, dan penyiapan pendapat atau pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan.
3. Fungsi :
a. perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;
b. penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden serta penyiapan pendapat atau pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
c. penyiapan analisis politik, hukum, dan/atau keamanan tentang pembentukan lembaga, badan, komisi, dewan beserta instrumen pendukungnya yang menjadi kewenangan Presiden, termasuk analisis tentang pembatalan Peraturan Daerah;
d. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya;
e. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;
f. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang politik, hukum, dan keamanan, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan
g. fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.
LAMPIRAN II PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2015 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2015
4. Indikator...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-2-
4. Indikator Kinerja Utama:
No. Sasaran Strategis Uraian IKU Alasan
1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan
a. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu
b. Persentase saran kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti
Menunjukkan pencapaian kinerja Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan
2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan
a. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu
b. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti
Menunjukkan pencapaian kinerja Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyiapan, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan
B. INDIKATOR...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-3-
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional
2. Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah,
pengamatan perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi, dan analisis atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan lembaga negara, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan, pemerintahan umum, otonomi daerah, dan hubungan internasional
3. Fungsi :
a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan lembaga negara,
organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, pemerintahan umum, otonomi daerah, dan hubungan internasional;
b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan lembaga negara, organisasi politik,
organisasi kemasyarakatan, pemerintahan umum, otonomi daerah, dan hubungan internasional;
c. pengamatan perkembangan, pengumpulan, dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah
di bidang hubungan lembaga negara, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, pemerintahan umum, otonomi daerah, dan hubungan
internasional;
d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan lembaga negara,
organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, pemerintahan umum, otonomi daerah, dan hubungan internasional;
e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan lembaga negara, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, pemerintahan
umum, otonomi daerah, dan hubungan internasional, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang
di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media
massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan
f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
4. Indikator...
-4-
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
4. Indikator Kinerja Utama :
No. Sasaran Strategis Uraian IKU Alasan
1. Terwujudnya peningkatan
kualitas hasil analisis
kebijakan dan program
pemerintah di bidang politik
dan hubungan internasional
a. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan
program pemerintah di bidang politik dan hubungan
internasional secara tepat waktu
b. Persentase saran kebijakan di bidang politik dan
hubungan internasional yang ditindaklanjuti
c. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis
pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang politik
dan hubungan internasional secara tepat waktu
d. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis
pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang politik
dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti
Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten
Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan,
dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai
dengan tugas dan fungsinya dalam
penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada
Presiden selaku Kepala Pemerintahan di bidang
politik dan hubungan internasional
-5-
C. INDIKATOR...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, APARATUR NEGARA, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi dan Informatika
2. Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah,
pengamatan perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis
atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kepolisian,
kewarganegaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia, aparatur negara,
komunikasi dan informatika.
3. Fungsi :
a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kekuasaan kehakiman, kejaksaan,
kepolisian, kewarganegaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi
dan informatika;
b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kepolisian,
kewarganegaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan
informatika;
c. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan
pemerintah di bidang kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kewarganegaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan
hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya;
d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kekuasaan
kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kewarganegaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi
manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika;
e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kewarga-negaraan, keimigrasian, hukum
pidana, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika, baik di luar negeri maupun dalam
negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi,
organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan
f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
4. Indikator...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-6-
4. Indikator Kinerja Utama :
No. Sasaran Strategis Uraian IKU Alasan
1. Terwujudnya peningkatan
kualitas hasil analisis
kebijakan dan program
pemerintah di bidang
hukum, hak asasi manusia,
aparatur negara,
komunikasi dan informatika
a. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan
program pemerintah di bidang hukum, hak asasi
manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika
secara tepat waktu
b. Persentase saran kebijakan di bidang hukum, hak asasi
manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika
yang ditindaklanjuti
c. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis
pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang
hukum, hak asasi manusia, aparatur negara,
komunikasi dan informatika secara tepat waktu
d. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis
pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang
hukum, hak asasi manusia, aparatur negara,
komunikasi dan informatika yang ditindaklanjuti
Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten
Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan,
dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai
dengan tugas dan fungsinya dalam
penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada
Presiden selaku Kepala Pemerintahan di bidang
hukum, hak asasi manusia, aparatur negara,
komunikasi dan informatika
-7-
D. INDIKATOR...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, DAN PERTANAHAN
1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan
2. Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah,
pengamatan perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan
analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah
perbatasan dan pertanahan.
3. Fungsi :
a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan
bangsa, wilayah perbatasan dan pertanahan;
b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah
perbatasan dan pertanahan;
c. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah
di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan dan pertanahan, berikut permasalahan yang timbul dan upaya
pemecahannya;
d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan,
kesatuan bangsa, wilayah perbatasan dan pertanahan;
e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan dan pertanahan, baik di
luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai
politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan
f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
-8-
4. Indikator...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
4. Indikator Kinerja Utama :
No. Sasaran Strategis Uraian IKU Alasan
1. Terwujudnya peningkatan
kualitas hasil analisis
kebijakan dan program
pemerintah di bidang
pertahanan, keamanan, dan
pertanahan
a. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan
program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan,
dan pertanahan secara tepat waktu
b. Persentase saran kebijakan di bidang pertahanan,
keamanan, dan pertanahan yang ditindaklanjuti
c. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis
pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang
pertahanan, keamanan, dan pertanahan secara tepat
waktu
d. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis
pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang
pertahanan, keamanan, dan pertanahan yang
ditindaklanjuti
Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten
Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan,
dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai
dengan tugas dan fungsinya dalam
penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada
Presiden selaku Kepala Pemerintahan di bidang
pertahanan, keamanan, dan pertanahan
-9-
E. INDIKATOR...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
E. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-Undangan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2. Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam
bentuk peraturan perundang-undangan, penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan
Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, serta pemantauan dan evaluasi serta analisis atas
pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan.
3. Fungsi :
a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan
di bidang politik, hukum dan keamanan;
b. penyiapan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan
Instruksi Presiden di bidang politik, hukum dan keamanan;
c. penyiapan analisis pembentukan lembaga, badan, komisi, dewan beserta instrumen pendukungnya yang menjadi kewenangan Presiden,
termasuk analisis tentang pembatalan Peraturan Daerah;
d. penyusunan pendapat hukum sebagai hasil analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan
Presiden dan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum dan keamanan;
e. penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum dan
keamanan;
f. pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang politik,
hukum, dan keamanan; dan
g. fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
4. Indikator...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-10-
4. Indikator Kinerja Utama :
No. Sasaran Strategis Uraian IKU Alasan
1. Terwujudnya peningkatan
kualitas hasil analisis
kebijakan dan program
pemerintah di bidang
perancangan perundang-
undangan bidang politik,
hukum, dan keamanan
a. Persentase penyelesaian hasil analisis atas monitoring
dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-
undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan
secara tepat waktu
b. Persentase penyelesaian hasil analisis atas monitoring
dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-
undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan
yang ditindaklanjuti
Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang
spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan
dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam
penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden
selaku Kepala Pemerintahan di bidang perancangan
perundang-undangan bidang politik, hukum, dan
keamanan
2. Terwujudnya...
-11-
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
No. Sasaran Strategis Uraian IKU Alasan
2. Terwujudnya peningkatan
kualitas penyelesaian
Peraturan Presiden,
Keputusan Presiden, dan
Instruksi Presiden di bidang
politik, hukum, dan
keamanan
a. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan
Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan
Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik,
hukum, dan keamanan secara tepat waktu
b. Persentase Rancangan Peraturan Presiden,
Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan
Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan
keamanan yang ditindaklanjuti
Menunjukkan pencapaian kinerja Deputi yang spesifik,
dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat
diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam
penyiapan, penyusunan dan penyampaian Rancangan
Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden,
dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang
perancangan perundang-undangan bidang politik,
hukum, dan keamanan
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet,
DJADMIKO
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI WIDJAJANTO
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN SEKRETARIAT KABINET DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN SEKRETARIAT KABINET
1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet
2. Tugas : Membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan dukungan staf, administrasi, dan pemikiran dalam perumusan dan
penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan
dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, dan penyiapan pendapat atau
pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan dan evaluasi serta analisis
atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian.
3. Fungsi :
a. perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian;
b. penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi
Presiden serta penyiapan pendapat atau pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;
c. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan
pemerintah di bidang perekonomian, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya;
d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian;
e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang perekonomian, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan
pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan,
masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan
f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.
4. Indikator...
LAMPIRAN III PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2015 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2015
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-2-
4. Indikator Kinerja Utama :
No. Sasaran Strategis Uraian IKU Alasan
1. Terwujudnya peningkatan
kualitas hasil analisis
kebijakan dan program
pemerintah di bidang
perekonomian
a. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan
program pemerintah di bidang perekonomian
secara tepat waktu
b. Persentase saran kebijakan di bidang
perekonomian yang ditindaklanjuti
Mengukur efisiensi kerja (kecepatan penyelesaian) hasil
analisis kebijakan dan program pemerintah serta
efektivitas kerja (ketepatan) pemberian saran kebijakan
di bidang perekonomian
2. Terwujudnya peningkatan
kualitas penyelesaian
Peraturan Presiden,
Keputusan Presiden,dan
Instruksi Presiden di bidang
perekonomian
a. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan
Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan
Rancangan Instruksi Presiden di bidang
perekonomian secara tepat waktu
b. Persentase Rancangan Peraturan Presiden,
Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan
Instruksi Presiden di bidang perekonomian yang
ditindaklanjuti
Mengukur efisiensi kerja (kecepatan penyelesaian) dan
efektivitas (ketepatan) naskah RPerpres, RKeppres, dan
RInpres dibidang perekonomian
B. INDIKATOR …
Salinan sesuai dengan aslinya DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
SEKRETARIAT KABINET RI,
DJADMIKO
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-3-
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASDEP BIDANG EKONOMI MAKRO, KEUANGAN, DAN KETAHANAN PANGAN
1. Nama Organisasi : Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan
2. Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah,
pengamatan perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis
atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, moneter, fiskal, jasa
keuangan, pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, ketahanan pangan dan pembangunan daerah tertinggal.
3. Fungsi :
a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perencanaan pembangunan,
moneter, fiskal, jasa keuangan, pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, ketahanan pangan dan pembangunan daerah tertinggal;
b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, moneter, fiskal,
jasa keuangan, pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, ketahanan pangan dan pembangunan daerah tertinggal;
c. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan
pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, moneter, fiskal, jasa keuangan, pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, ketahanan pangan
dan pembangunan daerah tertinggal, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya;
d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perencanaan
pembangunan, moneter, fiskal, jasa keuangan, pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, ketahanan pangan dan pembangunan daerah
tertinggal;
e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang perencanaan pembangunan, moneter, fiskal, jasa keuangan, pengelolaan Badan Usaha
Milik Negara, ketahanan pangan dan pembangunan daerah tertinggal, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan
pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan,
masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan
f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
4. Indikator … -4-
4. Indikator Kinerja Utama:
No. Sasaran Strategis Uraian IKU Alasan
1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, keuangan dan ketahanan pangan
a. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program
pemerintah di bidang ekonomi makro, keuangan dan
ketahanan pangan secara tepat waktu
b. Persentase saran kebijakan di bidang ekonomi makro,
keuangan dan ketahanan pangan yang ditindaklanjuti
c. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis pengamatan,
monitoring, dan evaluasi di bidang ekonomi makro,
keuangan dan ketahanan pangan secara tepat waktu
d. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis pengamatan,
monitoring, dan evaluasi di bidang ekonomi makro,
keuangan dan ketahanan pangan yang ditindaklanjuti
Mengukur efisiensi kerja dan efektivitas kerja
(ketepatan) dalam penyelesaian saran
perumusan rencana kebijakan dan program
pemerintah di bidang ekonomi makro,
keuangan dan ketahanan pangan
Mengukur efisiensi kerja dan efektivitas kerja
(ketepatan) dalam penyelesaian saran hasil
pengamatan dan pemantauan atas
pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah di bidang ekonomi makro,
keuangan dan ketahanan pangan
C. INDIKATOR …
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-5-
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASDEP BIDANG INDUSTRI, UKM, PERDAGANGAN, DAN KETENAGAKERJAAN
1. Nama Organisasi : Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan
2. Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah,
pengamatan perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang industri, usaha kecil, menengah dan koperasi, perdagangan dan
kelancaran arus barang, serta ketenagakerjaan, transmigrasi dan investasi..
3. Fungsi :
a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang industri, usaha kecil, menengah
dan koperasi, perdagangan dan kelancaran arus barang, ketenagakerjaan, transmigrasi dan investasi;
b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang industri, usaha kecil, menengah dan koperasi,
perdagangan dan kelancaran arus barang, ketenagakerjaan, transmigrasi dan investasi;
c. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan
pemerintah di bidang industri, usaha kecil, menengah dan koperasi, perdagangan dan kelancaran arus barang, ketenagakerjaan, transmigrasi
dan investasi, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya;
d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang industri, usaha kecil,
menengah dan koperasi, perdagangan dan kelancaran arus barang, ketenagakerjaan, transmigrasi dan investasi;
e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang industri, usaha kecil, menengah dan koperasi, perdagangan dan kelancaran arus
barang, ketenagakerjaan, transmigrasi dan investasi, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang
berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat
akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan
f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.
4. Indikator...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-6-
4. Indikator Kinerja Utama:
No. Sasaran Strategis Uraian IKU Alasan
1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang industri, UKM, perdagangan, dan ketenagakerjaan
a. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program
pemerintah di bidang industri, UKM, perdagangan, dan
ketenagakerjaan secara tepat waktu
b. Persentase saran kebijakan di bidang industri, UKM,
perdagangan, dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti
c. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis pengamatan,
monitoring, dan evaluasi di bidang industri, UKM,
perdagangan, dan ketenagakerjaan secara tepat waktu
d. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis pengamatan,
monitoring, dan evaluasi di bidang industri, UKM,
perdagangan, dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti
Mengukur efisiensi kerja dan efektivitas kerja
(ketepatan) dalam penyelesaian saran
perumusan rencana kebijakan dan program
pemerintah di bidang industri, UKM,
perdagangan, dan ketenagakerjaan
Mengukur efisiensi kerja dan efektivitas kerja
(ketepatan) dalam penyelesaian saran hasil
pengamatan dan pemantauan atas
pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah di bidang industri, UKM,
perdagangan, dan ketenagakerjaan
D. INDIKATOR …
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-7-
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASDEP BIDANG PRASARANA, RISET, TEKNOLOGI, DAN SUMBER DAYA ALAM
1. Nama Organisasi : Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam
2. Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah,
pengamatan perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis
atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang tata ruang, prasarana jalan, sumber daya air,
transportasi, riset dan teknologi, dan sumber daya alam.
3. Fungsi :
a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang tata ruang, prasarana jalan,
sumber daya air, transportasi, riset, teknologi, dan sumber daya alam;
b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang tata ruang, prasarana jalan, sumber daya air,
transportasi, riset, teknologi, dan sumber daya alam;
c. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan
pemerintah di bidang tata ruang, prasarana jalan, sumber daya air, transportasi, riset, teknologi, dan sumber daya alam, berikut
permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya;
d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang tata ruang, prasarana
jalan, sumber daya air, transportasi, riset, teknologi, dan sumber daya alam;
e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang tata ruang, prasarana jalan, sumber daya air, transportasi, riset, teknologi, dan
sumber daya alam, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah,
lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan
lainnya yang dianggap perlu; dan
f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.
4. Indikator ...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-8-
4. Indikator Kinerja Utama :
No. Sasaran Strategis Uraian IKU Alasan
1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi dan sumber daya alam
a. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program
pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi dan sumber
daya alam secara tepat waktu
b. Persentase saran kebijakan di bidang prasarana, riset,
teknologi dan sumber daya alam yang ditindaklanjuti
c. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis pengamatan,
monitoring, dan evaluasi di bidang prasarana, riset, teknologi
dan sumber daya alam secara tepat waktu
d. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis pengamatan,
monitoring, dan evaluasi di bidang prasarana, riset, teknologi
dan sumber daya alam yang ditindaklanjuti
Mengukur efisiensi kerja dan efektivitas kerja
(ketepatan) dalam penyelesaian saran
perumusan rencana kebijakan dan program
pemerintah di bidang prasarana, riset,
teknologi dan sumber daya alam
Mengukur efisiensi kerja dan efektivitas kerja
(ketepatan) dalam penyelesaian saran hasil
pengamatan dan pemantauan atas
pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah di bidang prasarana, riset,
teknologi dan sumber daya alam
E. INDIKATOR …
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-9-
E. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PEREKONOMIAN
1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perekonomian
2. Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah
dalam bentuk peraturan perundang-undangan, penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian
Rncangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden, serta pemantauan dan evaluasi serta
analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian.
3. Fungsi :
a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-
undangan di bidang perekonomian;
b. penyiapan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan
Instruksi Presiden di bidang perekonomian;
c. penyusunan pendapat hukum sebagai hasil analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan
Presiden dan Instruksi Presiden di bidang bidang perekonomian;
d. penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian;
e. pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang
perekonomian; dan
f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.
4. Indikator...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-10-
4. Indikator Kinerja Utama :
No. Sasaran Strategis Uraian IKU Alasan
1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang perancangan perundang-undangan bidang perekonomian
a. Persentase penyelesaian hasil analisis atas monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian secara tepat waktu
b. Persentase penyelesaian hasil analisis atas monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti
Mengukur efisiensi kerja (kecepatan penyelesaian) dan efektivitas kerja (ketepatan) hasil analisis atas monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden,dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian
a. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang perekonomian secara tepat waktu
b. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti
Mengukur efisiensi kerja (kecepatan penyelesaian) dan efektivitas (ketepatan) naskah RPerpres, RKeppres, dan RInpres dibidang perekonomian
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet,
DJADMIKO
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI WIDJAJANTO
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT KABINET DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT KABINET
1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet
2. Tugas : Membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan dukungan staf, administrasi, dan pemikiran dalam perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, dan penyiapan pendapat atau pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat.
3. Fungsi :
a. perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat.
b. penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden serta penyiapan pendapat atau pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.
c. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya.
d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat.
e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang kesejahteraan rakyat, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan
f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.
4. Indikator...
LAMPIRAN IV PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2015 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2015
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-2-
4. Indikator Kinerja Utama:
No. Sasaran Strategis Uraian IKU Alasan
1. Terwujudnya peningkatan
kualitas hasil analisis
kebijakan dan program
pemerintah di bidang
kesejahteraan rakyat
a. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan
program pemerintah di bidang kesejahteraan
rakyat secara tepat waktu
b. Persentase saran kebijakan di bidang
kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti
Mengukur efisiensi kerja (kecepatan penyelesaian)
hasil analisis kebijakan dan program pemerintah serta
efektivitas kerja (ketepatan) pemberian saran
kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat
2. Terwujudnya peningkatan
kualitas penyelesaian
Peraturan Presiden,
Keputusan Presiden,dan
Instruksi Presiden di bidang
kesejahteraan rakyat
a. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan
Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan
Rancangan Instruksi Presiden di bidang
kesejahteraan rakyat secara tepat waktu
b. Persentase Rancangan Peraturan Presiden,
Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan
Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat
yang ditindaklanjuti
Mengukur efisiensi kerja (kecepatan penyelesaian) dan
efektivitas (ketepatan) naskah RPerpres, RKeppres, dan
RInpres dibidang kesejahteraan rakyat
B. INDIKATOR ...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-3-
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2. Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah,
pengamatan perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan, penguatan masyarakat,
peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman.
3. Fungsi :
a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan,
penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman;
b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, penguatan
masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman;
c. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan
pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan, penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak,
serta perumahan dan permukiman, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya;
d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanggulangan
kemiskinan, penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman;
e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang penanggulangan kemiskinan, penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan
perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan permukiman, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan
pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi
kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan
f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat.
4. Indikator...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-4-
5. Indikator Kinerja Utama :
No. Sasaran Strategis Uraian IKU Alasan
1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat
a. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program
pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat secara
tepat waktu
b. Persentase saran kebijakan di bidang pemberdayaan
masyarakat yang ditindaklanjuti
c. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis pengamatan,
monitoring, dan evaluasi di bidang pemberdayaan
masyarakat secara tepat waktu
d. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis pengamatan,
monitoring, dan evaluasi di bidang pemberdayaan
masyarakat yang ditindaklanjuti
Mengukur efisiensi kerja dan efektivitas kerja
(ketepatan) dalam penyelesaian saran
perumusan rencana kebijakan dan program
pemerintah di bidang pemberdayaan
masyarakat
Mengukur efisiensi kerja dan efektivitas kerja
(ketepatan) dalam penyelesaian saran hasil
pengamatan dan pemantauan atas
pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah di bidang pemberdayaan
masyarakat
C. INDIKATOR ...
Salinan sesuai dengan aslinya DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
SEKRETARIAT KABINET RI,
DJADMIKO
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-5-
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN, AGAMA, KESEHATAN, DAN KEPENDUDUKAN
1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan
2. Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah,
pengamatan perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis
atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan dan
keluarga berencana.
3. Fungsi :
a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, agama,
kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana;
b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, agama, kesehatan,
kependudukan dan keluarga berencana;
c. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan
pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, berikut permasalahan yang timbul dan
upaya pemecahannya;
d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, agama,
kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana;
e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, baik di luar
negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai
politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan
f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat.
4. Indikator...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-6-
4. Indikator Kinerja Utama :
No. Sasaran Strategis Uraian IKU Alasan
1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan, dan Keluarga Berencana
a. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program
pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan,
kependudukan, dan Keluarga Berencana secara tepat waktu
b. Persentase saran kebijakan di bidang pendidikan, agama,
kesehatan, kependudukan, dan Keluarga Berencana yang
ditindaklanjuti
c. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis pengamatan,
monitoring, dan evaluasi di bidang pendidikan, agama,
kesehatan, kependudukan, dan Keluarga Berencana secara
tepat waktu
d. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis pengamatan,
monitoring, dan evaluasi di bidang pendidikan, agama,
kesehatan, kependudukan, dan Keluarga Berencana yang
ditindaklanjuti
Mengukur efisiensi kerja dan efektivitas kerja
(ketepatan) dalam penyelesaian saran
perumusan rencana kebijakan dan program
pemerintah di bidang pendidikan, agama,
kesehatan, kependudukan, dan Keluarga
Berencana
Mengukur efisiensi kerja dan efektivitas kerja
(ketepatan) dalam penyelesaian saran hasil
pengamatan dan pemantauan atas
pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah di bidang pendidikan, agama,
kesehatan, kependudukan, dan Keluarga
Berencana
Salinan sesuai dengan aslinya
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
SEKRETARIAT KABINET RI,
Salinan sesuai dengan aslinya
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
SEKRETARIAT KABINET RI,
D. INDIKATOR ...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-7-
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP, PARIWISATA, BUDAYA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga
2. Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah,
pengamatan perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan
analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pelestarian dan
pengembangan budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga
3. Fungsi :
a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pelestarian
dan pengembangan budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga;
b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, pelestarian dan
pengembangan budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga;
c. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan
pemerintah di bidang lingkungan hidup, pelestarian dan pengembangan budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga, berikut permasalahan
yang timbul dan upaya pemecahannya;
d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup,
pelestarian dan pengembangan budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga;
e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang lingkungan hidup, pelestarian dan pengembangan budaya, pariwisata, pemuda dan
olahraga, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-
lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya
yang dianggap perlu; dan
f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat.
4. Indikator...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-8-
4. Indikator Kinerja Utama :
No. Sasaran Strategis Uraian IKU Alasan
1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga
a. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program
pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya,
pemuda dan olahraga secara tepat waktu
b. Persentase saran kebijakan di bidang lingkungan hidup,
pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga yang
ditindaklanjuti
c. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis pengamatan,
monitoring, dan evaluasi di bidang lingkungan hidup,
pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga secara tepat waktu
d. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis pengamatan,
monitoring, dan evaluasi di bidang lingkungan hidup,
pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga yang
ditindaklanjuti
Mengukur efisiensi kerja dan efektivitas kerja
(ketepatan) dalam penyelesaian saran
perumusan rencana kebijakan dan program
pemerintah di bidang lingkungan hidup,
pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga
Mengukur efisiensi kerja dan efektivitas kerja
(ketepatan) dalam penyelesaian saran hasil
pengamatan dan pemantauan atas
pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah di bidang lingkungan hidup,
pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga
Salinan sesuai dengan aslinya DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
SEKRETARIAT KABINET RI,
DJADMIKO
E. INDIKATOR ...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-9-
E. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEJAHTERAAN
RAKYAT
1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat
2. Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah
dalam bentuk peraturan perundang-undangan, penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan
penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, serta pemantauan dan
evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang
kesejahteraan rakyat.
3. Fungsi :
a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-
undangan di bidang kesejahteraan rakyat;
b. penyiapan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan
Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat;
c. penyusunan pendapat hukum sebagai hasil analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan
Presiden dan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat;
d. penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat;
e. pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang
kesejahteraan rakyat; dan
f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat.
4. Indikator...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-10-
4. Indikator Kinerja Utama :
No. Sasaran Strategis Uraian IKU Alasan
1. Terwujudnya peningkatan
kualitas hasil analisis kebijakan
dan program pemerintah di
bidang perancangan perundang-
undangan bidang kesejahteraan
rakyat
a. Persentase penyelesaian hasil analisis atas
monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan
perundang-undangan di bidang kesejahteraan
rakyat secara tepat waktu
b. Persentase penyelesaian hasil analisis atas
monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan
perundang-undangan di bidang kesejahteraan
rakyat yang ditindaklanjuti
Mengukur efisiensi kerja (kecepatan
penyelesaian) dan efektivitas kerja (ketepatan)
hasil analisis atas monitoring dan evaluasi
pelaksanaan peraturan perundang-undangan
di bidang kesejahteraan rakyat.
2. Terwujudnya...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-11-
No. Sasaran Strategis Uraian IKU Alasan
2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden,dan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat
a. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan
Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan
Rancangan Instruksi Presiden di bidang
kesejahteraan rakyat secara tepat waktu
b. Persentase Rancangan Peraturan Presiden,
Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan
Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat
yang ditindaklanjuti
Mengukur efisiensi kerja (kecepatan
penyelesaian) dan efektivitas (ketepatan)
naskah RPerpres, RKeppres, dan RInpres
dibidang kesejahteraan rakyat
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet,
DJADMIKO
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI WIDJAJANTO
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN KABINET SEKRETARIAT KABINET DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN KABINET
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN KABINET SEKRETARIAT KABINET
1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Persidangan Kabinet Sekretariat Kabinet
2. Tugas : Membantu Sekretaris Kabinet dalam penyelenggaraan, pengadministrasian dan pengelolaan sidang-sidang kabinet maupun
rapat atau pertemuan yang dipimpin atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta penyampaian publikasi dan
pengoordinasian tindak lanjut hasil sidang, rapat atau pertemuan tersebut, dan pengumpulan, pengolahan dan pelayanan
informasi dan hubungan kemasyarakatan serta kelembagaan dan protokol yang terkait dengan kegiatan kabinet.
3. Fungsi :
a. penyelenggaraan urusan administrasi dan penyiapan bahan-bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau
dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden;
b. penyusunan risalah dan pendokumentasian, pendistribusian dan publikasi hasil sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin
dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
c. penyelenggaraan urusan pendokumentasian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang
dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
d. penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan kabinet;
e. penyelenggaraan protokol persidangan dan kegiatan Sekretaris Kabinet; dan
f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.
4. Indikator...
LAMPIRAN V PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2015 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2015
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-2-
4. Indikator Kinerja Utama :
No. Sasaran Strategis Uraian IKU Alasan
1. Terwujudnya peningkatan
kualitas pengelolaan persidangan
kabinet
a. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap
penyelenggaraan sidang kabinet
b. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah
sidang kabinet
Untuk mengukur kinerja
penyelenggaraan dan kualitas
risalah sidang kabinet
B. INDIKATOR...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-3-
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG MATERI PERSIDANGAN
1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Materi Persidangan
2. Tugas : melaksanakan penyiapan bahan-bahan sidang kabinet, penyiapan bahan-bahan rapat atau pertemuan yang dipimpin
dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden
3. Fungsi :
a. penyiapan bahan-bahan sidang kabinet;
b. penyiapan bahan-bahan Rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden;
c. pelaksanaan Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga non Kementerian terkait dalam rangka penyiapan bahan persidangan;
d. pelaksanaan tungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Persidangan Kabinet.
4. Indikator Kinerja Utama :
No. Sasaran Strategis Uraian IKU Alasan
1. Terwujudnya peningkatan kualitas
pengelolaan persidangan kabinet
a. Tingkat kecepatan penyelesaian briefing sheet sidang kabinet
b. Tingkat kecepatan pendistribusian materi paparan sidang
kabinet
Mengukur kinerja organisasi dalam
melaksanakan penyiapan materi
sidang kabinet, rapat atau
pertemuan yang dipimpin
dan/atau dihadiri Presiden
dan/atau Wakil Presiden
C. INDIKATOR...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-4-
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PERSIDANGAN
1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Pelaksanaan dan Pelaporan Persidangan
2. Tugas : penyelenggaraan protokol persidangan dan kegiatan Sekretaris Kabinet, penyusunan risalah dan pendokumentasian,
pendistribusian dan publikasi hasil sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri
oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggaraan urusan pendokumentasian hal-hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau
Wakil Presiden dan rapat kerja Sekretaris Kabinet dengan Dewan Perwakilan Rakyat, serta pelaporan dan dukungan
persidangan.
3. Fungsi :
a. Pelaksanaan urusan penyiapan undangan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau
Wakil Presiden.
b. Penyelenggaraan urusan keprotokoleran persidangan dan kegiatan Sekretaris Kabinet.
c. Penyelenggaraan, peliputan, penyusunan risalah, pelaporan, pendistribusian, pendokumentasian dan publikasi hasil sidang kabinet maupun
rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
d. Penyelenggaraan urusan pendokumentasian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin
dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dan rapat Sekretaris Kabinet dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
e. Pengoordinasian dan penyelenggaraan dukungan persiapan dan pelaksanaan persidangan; dan
f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Persidangan Kabinet.
g.
4. Indikator...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-5-
4. Indikator Kinerja Utama :
No. Sasaran Strategis Uraian IKU Alasan
1. Terwujudnya peningkatan kualitas
pengelolaan persidangan kabinet
a. Persentase penyelesaian pembuatan laporan pelaksanaan
sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan secara tepat
waktu
b. Persentase penyelesaian pembuatan transkripsi sidang
kabinet maupun rapat atau pertemuan secara tepat waktu
c. Persentase penyelesaian pembuatan risalah sidang kabinet
maupun rapat atau pertemuan secara tepat waktu
d. Persentase penyelesaian pembuatan arahan dan petunjuk
Presiden pada sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan
secara tepat waktu
e. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap
penyelenggaraan sidang kabinet
f. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah
sidang kabinet
Untuk mengukur kinerja
penyelesaian pembuatan laporan
dan hasil-hasil sidang kabinet
maupun rapat atau pertemuan
serta kinerja penyelenggaraan
dan kualitas risalah sidang
kabinet
Salinan sesuai dengan aslinya DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
SEKRETARIAT KABINET RI,
DJADMIKO
D. INDIKATOR...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-6-
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN
1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan
2. Tugas : melaksanakan hubungan kemasyarakatan dan kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat
Kabinet.
3. Fungsi :
a. Perenccanaan dan pengelolaan informasi yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet;
b. peliputan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet;
c. penyelenggaraan diseminasi informasi yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet;
d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet;
e. pemantauan dan evaluasi penyebaran informasi yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet;
f. pelaksanaan koordinasi penyiapan pelaksanaan rapat kerja Sekretaris Kabinet dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
g. pelaksanaan penghimpunan jawaban tertulis Sekretaris Kabinet pada rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
h. pelaksanaan kerjasama antar unit kesekretariatan lembaga negara dan instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan
tugas-tugasnya; dan
i. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Persidangan Kabinet.
4. Indikator...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-7-
4. Indikator Kinerja Utama :
No. Sasaran Strategis Uraian IKU Alasan
1. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan kelembagaan berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet
a. Persentase penyelesaian informasi secara substansi yang disebarluaskan pada sistem informasi secara tepat waktu
b. Kecepatan penyelesaian rekomendasi hasil kunjungan kerja bersama lembaga negara dan instansi/lembaga terkait lainnya
Mengukur kinerja organisasi dalam melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan informasi berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretaris Kabinet
Mengukur kinerja organisasi dalam menyelesaikan rekomendasi hasil kunjungan kerja bersama lembaga negara dan instansi/lembaga terkait lainnya
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet,
DJADMIKO
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI WIDJAJANTO
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI SEKRETARIAT KABINET DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI SEKRETARIAT KABINET
1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet
2. Tugas : membantu Sekretaris Kabinet dalam penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan, dan jabatan lainnya, serta kepangkatan dan pensiun pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden, dan pengangkatan, pemindahan serta pemberhentian dalam dan dari jabatan atau pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Kabinet, penyelenggaraan pelayanan dan dukungan administrasi, ketatausahaan pimpinan, perencanaan, keuangan, pendidikan, pelatihan dan pengelolaan barang milik negara/keuangan negara yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Kabinet, penyediaan sarana dan prasarana dan administrasi umum lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet serta pemberian dukungan staf, administrasi dan keuangan kepada Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden.
3. Fungsi :
a. penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan dan jabatan lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden;
b. pengurusan administrasi kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil pusat dan daerah yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden;
c. penyiapan dan penyelesaian administrasi lainnya bagi pejabat pemerintah atau pejabat lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden;
d. penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan, pemindahan serta pemberhentian dalam dan dari jabatan atau pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Kabinet;
e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekertariat Kabinet; f. penyelenggaraan pelayanan dan dukungan administrasi, ketatausahaan pimpinan, perencanaan, keuangan dan penggunaan anggaran di
lingkungan Sekretariat Kabinet; g. penyelenggaraan...
LAMPIRAN VI PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2015 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2015
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-2-
g. penyelenggaraan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan pengelolaan barang milik negara/keuangan negara yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Kabinet serta penyediaan sarana dan prasarana dan administrasi umum lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.
4. Indikator Kinerja Utama:
No. Sasaran Strategis Uraian Alasan
1. Terwujudnya peningkatan kualitas penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet
Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet
Menunjukkan pencapaian kinerja yang terukur dan obyektif dari Deputi berdasarkan respon unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap aspek penyusunan program dan anggaran
2. Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan yang tepat, transparan dan akuntabel
Opini hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet
Mengukur pencapaian kinerja baik dari sisi internal maupun eksternal terhadap proses pengelolaan/ pelayanan administrasi keuangan secara transparan dan akuntabel
3. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan anggaran serta akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet
a. Tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja serta laporan dan hasil evaluasi terkait dengan pelaksanaan program, anggaran, dan akuntabilitas kinerja
b. Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kabinet oleh Kementerian PAN & RB
Mengukur tingkat pemanfaatan dokumen-dokumen yang menjadi produk Deputi Bidang Administrasi sekaligus merupakan alat ukur implementasi
manajemen kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet
Mengukur kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Kabinet
4. Terwujudnya...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-3-
No. Sasaran Strategis Uraian Alasan
4. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur yang wewenang penetapannya di tangan Presiden
a. Persentase Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan serta kepangkatan, pemberhentian dan pensiun Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya di tangan Presiden yang diselesaikan secara tepat waktu
b. Persentase akurasi/ ketepatan Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan serta kepangkatan, pemberhentian dan pensiun Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya di tangan Presiden
c. Persentase tingkat kepuasan stakeholder terhadap penyelesaian Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan serta kepangkatan, pemberhentian dan pensiun Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya di tangan Presiden
Pencapaian kinerja di bidang pelayanan administrasi aparatur dapat dilihat dari aspek ketepatan waktu dan substansi/akurasi serta respon dalam bentuk kepuasan stakeholder terhadap kualitas layanan administrasi tersebut
5. Terwujudnya peningkatan kualitas organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet
Persentase penyelesaian pengkajian organisasi dan ketatalaksanaan yang ditindaklanjuti
Mengukur kualitas organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet
6. Terwujudnya peningkatan SDM yang profesional dan berkualitas
Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai dengan rencana
Mengukur keberhasilan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Sekretariat Kabinet
7. Terwujudnya...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-4-
No. Sasaran Strategis Uraian Alasan
7. Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan kepegawaian
a. Persentase kelengkapan data kepegawaian yang dapat dimanfaatkan
b. Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kepegawaian
Menunjukkan ukuran yang obyektif terhadap kualitas pengelolaan kepegawaian
8. Terwujudnya peningkatan kualitas dukungan pelayanan teknis dan administrasi di bidang ketatausahaan dan keprotokolan, pengadaan barang dan jasa, kerumahtanggaan, dan pemeliharaan kepada Sekretaris Kabinet dan unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet
a. Persentase kesesuaian paket pengadaan barang dan jasa dengan rencana pengadaan
b. Persentase tingkat kepuasan layanan teknis dan administrasi keprotokolan, dan ketatausahaan pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet
Mengukur efisiensi dan efektivitas pemenuhan pengadaan maupun pelayanan teknis dan administrasi keprotokolan yang merupakan penunjang utama kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet
B. INDIKATOR...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-5-
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
1. Nama Organisasi : Biro Perencanaan dan Keuangan
2. Tugas : melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA), pengoordinasian bahan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan komisi DPR di bidang
keuangan, Bahan Nota Keuangan dan RAPBN, rencana kinerja, penetapan kinerja dan indikator kinerja utama,
penelaahan dan pembahasan Standar Harga Satuan Barang/Jasa dan Standar Biaya Khusus, pelayanan dukungan
teknis dan administrasi keuangan, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan, pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, serta pengkajian dan pengembangan
pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet.
3. Fungsi :
a. pengoordinasian dan penyusunan penelahaan dan pembahasan rencana strategis, program kerja, rencana kerja dan anggaran serta Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
b. pengoordinasian penyiapan bahan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan komisi DPR di bidang keuangan;
c. pengoordinasian penyusunan bahan Nota Keuangan dan RAPBN;
d. penyusunan rencana kinerja, penetapan kinerja dan indikator kinerja utama;
e. pengoordinasian dan penyusunan penelaahan dan pembahasan Standar Harga Satuan Barang/Jasa dan Standar Biaya Khusus;
f. pelayanan dukungan teknis dan administrasi keuangan;
g. penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan;
h. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program dan anggaran pada tahun anggaran berjalan;
i. pengkajian...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-6-
i. pengkajian, pengembangan, dan evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sekretariat Kabinet, dan mengoordinasi penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
j. penyiapan pengangkatan penanggungjawab pengelola keuangan, pejabat/panitia pengadaan barang/jasa, panitia pemeriksa/penerima
barang/jasa, Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh KPA; Dan
k. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi.
4. Indikator Kinerja Utama :
No. Sasaran Strategis Uraian IKU Alasan
1. Terwujudnya peningkatan kualitas penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet
Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet
Menunjukkan pencapaian kinerja yang terukur dan obyektif dari Biro berdasarkan respon unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap aspek penyusunan program dan anggaran
2. Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan yang tepat, transparan dan akuntabel
Opini hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet
Mengukur pencapaian kinerja baik dari sisi internal maupun eksternal terhadap proses pengelolaan/ pelayanan administrasi keuangan secara transparan dan akuntabel
3 Terwujudnya peningkatan kualitas hasil evaluasi dan laporan
pelaksanaan program dan anggaran serta akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet
a. Tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja serta laporan dan hasil evaluasi
terkait dengan pelaksanaan program, anggaran, dan akuntabilitas kinerja
b. Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kabinet oleh Kementerian PAN & RB
Mengukur tingkat pemanfaatan dokumen-dokumen yang menjadi produk Deputi Bidang Administrasi sekaligus merupakan alat ukur implementasi manajemen kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet
Mengukur kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Kabinet
C. INDIKATOR...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-7-
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO ADMINISTRASI APARATUR
1. Nama Organisasi : Biro Administrasi Aparatur
2. Tugas : melaksanakan penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan
negeri, jabatan pemerintahan, dan jabatan lainnya, pengurusan administrasi kenaikan pangkat, pemberhentian dan
pensiun pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil pusat dan daerah, serta penyiapan dan penyelesaian administrasi
lainnya bagi pejabat pemerintah atau pejabat lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan atau
memerlukan persetujuan Presiden.
3. Fungsi :
a. penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan, jabatan
pada badan usaha milik negara, dan jabatan lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan atau memerlukan persetujuan Presiden;
b. penyelenggaraan dan pengadministrasian kenaikan pangkat pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil pusat dan daerah yang wewenang
penetapannya berada di tangan Presiden;
c. penyelenggaraan dan pengadministrasian pemberhentian dan pensiun pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil pusat dan daerah yang
wewenang penetapannya berada di tangan Presiden;
d. penyiapan dan penyelesaian administrasi lainnya bagi pejabat pemerintah atau pejabat lainnya yang wewenang penetapannya berada di
tangan atau memerlukan persetujuan Presiden;
e. penyelenggaraan koordinasi dengan lembaga/instansi/unit/pihak yang berkepentingan, baik di dalam maupun di luar Sekretariat Kabinet
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Administrasi Aparatur; dan
f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi.
4. Indikator...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-8-
4. Indikator Kinerja Utama :
No. Sasaran Strategis Uraian IKU Alasan
1. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur yang wewenang penetapannya di tangan Presiden
a. Persentase Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan serta kepangkatan, pemberhentian dan pensiun Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya di tangan Presiden yang diselesaikan secara tepat waktu
b. Persentase akurasi/ ketepatan Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan serta kepangkatan, pemberhentian dan pensiun Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya di tangan Presiden
c. Persentase tingkat kepuasan stakeholder terhadap penyelesaian Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan serta kepangkatan, pemberhentian dan pensiun Aparatur Sipil
Negara yang wewenang penetapannya di tangan Presiden
Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi dalam penyelesaian Keputusan Presiden yang menjadi wewenang Presiden secara tepat waktu
Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi dalam penyelesaian Keputusan Presiden yang menjadi wewenang Presiden secara tepat dan akurat
Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi dalam memberikan layanan penyelesaian Keputusan Presiden secara up to date, transparan, dan aman yang dilakukan melalui survei dengan media website setkab.go.id
D. INDIKATOR...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-9-
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA
1. Nama Organisasi : Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
2. Tugas : melaksanakan penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil dan pegawai lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan Sekretaris Kabinet, perencanaan,
pengadaan, dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta
pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan laporan kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, mengoordinasikan
penyelenggaraan administrasi belanja pegawai, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pendidikan dan
pelatihan serta kerja sama dalam rangka pengembangan Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya di lingkungan
Sekretariat Kabinet serta pengkajian dan penyusunan organisasi, dan ketatalaksanaan.
3. Fungsi :
a. Penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan
pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan Sekretaris Kabinet;
b. Penelitian, penyiapan dan penyelesaian administrasi Keputusan Sekretaris Kabinet yang berisi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
dalam dan dari jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya yang wewenang penetapannya
berada di tangan Sekretaris Kabinet;
c. Penyelenggaraan perencanaan dan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Kabinet;
d. Penyelenggaraan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
e. Penyiapan dan penyelesaian administrasi lainnya bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet dan/atau yang wewenang
penetapannya berada pada Sekretaris Kabinet;
f. Penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan laporan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet;
g. Koordinasi penyelenggaraan administrasi belanja pegawai;
h. Perencanaan...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-10-
h. Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan latihan serta pengembangan Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat
Kabinet;
i. Penyelenggaraan kerja sama pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
j. Penyelenggaraan pengkajian dan penyusunan organisasi, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet.
k. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi.
4. Indikator Kinerja Utama :
No. Sasaran Strategis Uraian IKU Alasan
1. Terwujudnya peningkatan kualitas
organisasi dan ketatalaksanaan di
lingkungan Sekretariat Kabinet
Persentase penyelesaian pengkajian
organisasi dan ketatalaksanaan yang telah
ditindaklanjuti
Mengukur efektivitas kinerja kajian di bidang
organisasi
2. Terwujudnya peningkatan SDM yang
profesional dan berkualitas
Persentase pegawai yang mengikuti diklat
sesuai dengan rencana
Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi dalam
melaksanakan program pendidikan dan pelatihan
3. Terwujudnya peningkatan kualitas
pengelolaan kepegawaian
a. Persentase kelengkapan data kepegawaian
yang dapat dimanfaatkan
b. Persentase tingkat kepuasan pegawai
terhadap pelayanan kepegawaian
Mengukur efektivitas dan kualitas pelayanan
kepegawaian
E. INDIKATOR...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-11-
E. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO UMUM
1. Nama Organisasi : Biro Umum
2. Tugas : melaksanakan penyelenggaraan dukungan pelayanan teknis dan administrasi serta pengendalian persuratan,
ketatausahaan pimpinan dan perbantuan, penyelenggaraan acara dan keprotokoleran Sekretaris Kabinet,
penomoran Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Sekretaris Kabinet, Keputusan
Sekretaris Kabinet, peraturan dan keputusan lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, penyelenggaraan dukungan
pelayanan teknis dan administrasi pengadaan barang dan jasa, penatausahaan barang milik negara, penyiapan dan
pelayanan kerumahtanggaan, pemeliharaan barang, bangunan dan kendaraan, serta pelayanan umum lainnya di
lingkungan Sekretariat Kabinet.
3. Fungsi :
a. penyelenggaraan dukungan pelayanan teknis dan administrasi, ketatausahaan pimpinan dan perbantuan, serta pengendalian persuratan;
b. penyelenggaraan acara dan keprotokoleran Sekretaris Kabinet;
c. penomoran Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Sekretaris Kabinet, Keputusan Sekretaris Kabinet,
peraturan dan keputusan lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
d. pelaksanaan dukungan pelayanan teknis dan administrasi pengadaan barang dan jasa, serta penatausahaan barang milik negara;
e. pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi penyiapan dan pelayanan kerumahtanggaan, serta pemeliharaan dan perawatan alat
perlengkapan kantor dan barang lainnya, termasuk komputer beserta perangkat lunaknya, bangunan, kendaraan, serta sarana dan prasarana
lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
f. pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi pelayanan umum lainnya; dan
g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi.
4. Indikator...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-12- 4. Indikator Kinerja Utama :
No. Sasaran Strategis Uraian IKU Alasan
1. Terwujudnya peningkatan kualitas dukungan pelayanan teknis dan administrasi di bidang ketatausahaan dan keprotokolan, pengadaan barang dan jasa, kerumahtanggaan, dan pemeliharaan kepada Sekretaris Kabinet dan unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet
a. Kecepatan pelayanan administrasi ketatausahaan
b. Persentase pelaksanaan pendistribusian surat yang tepat sasaran
c. Persentase kesesuaian paket pengadaan barang dan jasa dengan rencana pengadaan
d. Akurasi laporan BMN yang dijadikan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban akan pelaksanaan pengelolaan BMN
e. Tingkat kepuasan layanan teknis dan administrasi Biro Umum
Mengukur efisiensi kerja dalam pelayanan administrasi ketatausahaan dan protokoleran
Mengukur efektivitas kerja (ketepatan) dalam pelayanan administrasi ketatausahaan dan protokoleran
Mengukur ketepatan pelaksanaan pengadaan disesuaikan dengan rencana yang telah dibuat
Mengukur ketepatan pembuatan laporan BMN
Mengukur tingkat kepuasan unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap pelayanan (kinerja) yang dilakukan oleh Biro Umum
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet,
DJADMIKO
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI WIDJAJANTO
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
INDIKATOR KINERJA UTAMA STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL SEKRETARIS KABINET
1. Nama Organisasi : Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional
2. Tugas : Membantu Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan pengkajian dan penyampaian hasil pemikiran serta saran di bidang
hukum dan hubungan internasional, baik atas permintaan Sekretaris Kabinet maupun atas prakarsa sendiri.
3. Fungsi :
a. pemantauan, telaah dan analisis atas berbagai masalah yang sesuai dengan bidang hukum dan hubungan internasional;
b. pelaksanaan koordinasi dengan unit-unit lain di lingkungan Sekretariat Kabinet maupun instansi dan lembaga di luar Sekretariat Kabinet yang
terkait dengan bidang hukum dan hubungan internasional;
c. penyampaian pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Sekretaris Kabinet untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Kabinet.
4. Indikator Kinerja Utama:
No. Sasaran Strategis Uraian IKU Alasan
1. Terwujudnya peningkatan
kualitas hasil analisis
kebijakan dan program
pemerintah di bidang
hukum dan hubungan
internasional
Persentase hasil analisis kebijakan dan program
pemerintah di bidang hukum dan hubungan
internasional yang diselesaikan dan disampaikan
kepada Sekretaris Kabinet
Penyelesaian dan penyampaian saran hasil analisis
kebijakan di bidang hukum dan hubungan internasional
mendukung Sekretaris Kabinet dalam mengambil
keputusan dan kebijakan dalam memimpin pelaksanaan
tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Bidang Administrasi
Sekretariat Kabinet,
DJADMIKO
LAMPIRAN VII
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2015
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2015
SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI WIDJAJANTO
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
INDIKATOR KINERJA UTAMA STAF AHLI BIDANG TATA RUANG DAN WILAYAH PERBATASAN SEKRETARIS KABINET
1. Nama Organisasi : Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Wilayah Perbatasan Sekretaris Kabinet
2. Tugas : Membantu Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan pengkajian dan penyampaian hasil pemikiran serta saran di bidang
tata ruang dan wilayah perbatasan, baik atas permintaan Sekretaris Kabinet maupun atas prakarsa sendiri.
3. Fungsi :
a. pemantauan, telaah dan analisis atas berbagai masalah yang sesuai dengan bidang tata ruang dan wilayah perbatasan;
b. pelaksanaan koordinasi dengan unit-unit lain dilingkungan Sekretariat Kabinet maupun instansi dan lembaga diluar Sekretariat Kabinet yang
terkait dengan bidang tata ruang dan wilayah perbatasan;
c. penyampaian pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Sekretaris Kabinet untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Kabinet.
4. Indikator Kinerja Utama:
No. Sasaran Strategis Uraian IKU Alasan
1. Terwujudnya peningkatan
kualitas hasil analisis
kebijakan dan program
pemerintah di bidang tata
ruang dan wilayah
perbatasan
Persentase hasil analisis kebijakan dan program
pemerintah di bidang tata ruang dan wilayah
perbatasan yang diselesaikan dan disampaikan kepada
Sekretaris Kabinet
Penyelesaian dan penyampaian saran hasil analisis
kebijakan di bidang tata ruang dan wilayah perbatasan
mendukung Sekretaris Kabinet dalam mengambil
keputusan dan kebijakan dalam memimpin
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Bidang Administrasi
Sekretariat Kabinet,
DJADMIKO
LAMPIRAN VIII PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 2015
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2015
SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI WIDJAJANTO
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
INDIKATOR KINERJA UTAMA STAF AHLI BIDANG RISET, TEKNOLOGI, KOMUNIKASI DAN INFORMASI SEKRETARIS KABINET
1. Nama Organisasi : Staf Ahli Bidang Riset, Teknologi, Komunikasi dan Informasi Sekretaris Kabinet 2. Tugas : Membantu Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan pengkajian dan penyampaian hasil pemikiran serta saran di
bidang riset, teknologi, komunikasi dan informasi, baik atas permintaan Sekretaris Kabinet maupun atas prakarsa
sendiri. 3. Fungsi :
a. pemantauan, telaah dan analisis atas berbagai masalah yang sesuai dengan bidang riset, teknologi, komunikasi dan informasi; b. pelaksanaan koordinasi dengan unit-unit lain dilingkungan Sekretariat Kabinet maupun instansi dan lembaga diluar Sekretariat Kabinet
yang terkait dengan bidang riset, teknologi, komunikasi dan informasi; c. penyampaian pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Sekretaris Kabinet untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Kabinet.
4. Indikator Kinerja Utama:
No. Sasaran Strategis Uraian IKU Alasan
1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang riset, teknologi, komunikasi dan informasi
Persentase hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang riset, teknologi, komunikasi dan informasi yang diselesaikan dan disampaikan kepada Sekretaris Kabinet
Penyelesaian dan penyampaian saran hasil analisis kebijakan di bidang riset, teknologi, komunikasi dan informasi mendukung Sekretaris Kabinet dalam mengambil keputusan dan kebijakan dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet,
DJADMIKO
LAMPIRAN IX PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2015 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2015
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI WIDJAJANTO
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
INDIKATOR KINERJA UTAMA PUSAT DATA DAN INFORMASI, SEKRETARIAT KABINET
1. Nama Organisasi : Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Kabinet
2. Tugas : menyelenggarakan pengelolaan data dan sistem informasi, pengembangan dan penerapan sistem informasi manajemen, pengembangan, pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur, penyebarluasan data dan informasi, pembinaan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, penatausahaan Pusat Data dan Informasi, serta dukungan pelayanan teknis dan administrasi pengelolaan arsip, dokumentasi dan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet.
3. Fungsi :
a. pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan, peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta data dan informasi lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet;
b. pengembangan, penerapan, dan pengelolaan sistem informasi manajemen di lingkungan Sekretariat Kabinet; c. pengembangan, pengelolaan, dan pengamanan infrastruktur serta sistem jaringan komunikasi dan data teknis di lingkungan
Sekretariat Kabinet; d. penyebarluasan data dan informasi melalui jaringan komunikasi di lingkungan Sekretariat Kabinet; e. pembinaan pemanfaatan teknologi informasi, sistem informasi, dan informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet; f. pelaksanaan kerjasama antar unit kerja dan antar instansi guna mendukung pengembangan sistem informasi manajemen
Sekretariat Kabinet; g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan keuangan, perencanaan dan program kerja, serta pelaporan dan evaluasi pelaksanaan
tugas di lingkungan Pusat Data dan Informasi; h. pelaksanaan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan serta penyusutan arsip dan dokumen peraturan
perundang-undangan, persidangan, dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet; i. pelayanan penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan, dan kepegawaian serta arsip dan
dokumen lainnya; j. penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet;
k. pemeliharaan dan pengembangan bahan-bahan pustaka di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
l. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan Sekretariat Kabinet.
4. Indikator...
LAMPIRAN X PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2015 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2015
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-2-
4. Indikator Kinerja Utama :
No. Sasaran Strategis Uraian IKU Alasan
1. Terwujudnya layanan arsip dan kepustakaan yang baik
a. Jumlah pengunjung perpustakaan b. Persentase kepuasan pengunjung perpustakaan
Mengukur keberhasilan layanan arsip dan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet
2. Terwujudnya layanan teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet
Persentase keberlangsungan layanan (Continuity of service)
Mengukur kinerja Pusat Data dan Informasi dalam menjaga ketersediaan layanan terhadap informasi yang dibutuhkan Sekretariat Kabinet dan publik (stakeholder)
3. Terwujudnya pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan, peraturan perundang-undangan, persidangan, kepegawaian, dan perpustakaan melalui SIM, arsip dan/atau dokumen
a. Persentase kepuasan user terhadap ketersediaan data dan informasi
b. Jumlah pen-download data c. Persentase kepuasan user terhadap pembinaan
sistem informasi yang diberikan d. Jumlah pengakses layanan data dan informasi
Sekretariat Kabinet
Menunjukkan pencapaian kinerja Pusat Data dan Informasi dalam hal layanan sistem informasi dengan mengukur minat atau ketertarikan user dan publik dalam menggunakan dan memanfaatkan website Sekretariat Kabinet untuk mendapatkan informasi publik yang mereka butuhkan
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet,
DJADMIKO
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI WIDJAJANTO
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT SEKRETARIAT KABINET 1. Nama Organisasi : Inspektorat Sekretariat Kabinet 2. Tugas : melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet. 3. Fungsi :
a. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pengawasan intern; b. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan operasional Inspektorat; c. pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; e. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat; f. pelaksanaan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; dan g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan Sekretariat Kabinet.
4. Indikator Kinerja Utama :
No. Sasaran Strategis Uraian IKU Alasan
1. Terwujudnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet
a. Persentase penyelesaian (tindak lanjut) Rekomendasi Hasil Pengawasan
b. Ketepatan waktu penerbitan Laporan Hasil Pengawasan
Mengukur responsivitas atas hasil pengawasan eksternal dan internal serta mengukur efektifitas kinerja di bidang pengawasan
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet,
DJADMIKO
LAMPIRAN XI PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2015 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2015
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI WIDJAJANTO
Penanggung Jawab Drs. Djadmiko, M.Soc.Sc.
Ketua M. Amperawan, S.E., M.Si.
Sekretaris Syahrion Teridel, S.Sos., M.Si.
Anggota Dyah Pancaningrum, S.H., M.TDev., Troeno Marayoga, S.H., LL.M., Novi Pratiwi Dewi, S.H., M.H.,
Mohammad Arief Khumaidi, S.E., M.H., S.S., R.R. Rita Erawati, S.H., LL.M., Diana Irawati, S.H., LL.M.,
Drs. Suryadi Mahatma Putra, .M.Si., Rumani Hastuti, S.H, Teguh Supriyadi, S.H., LL.M.,
Said Muhidin, S.H., M.H., Joko Wijanarko, S.Kom., Djarot Sujitno,
Aston Sidauruk, S.A.P., Alifa Rahmat Syukri, S.H., M.H., Erick Mario, S.H., Faisal Amir Masduki, S.H., M.H.,
Avip Suchron Nur Hakim, S.Sos., M.H., Dian Dwi Wahyuni, S.E., Puji Wisudya Rakhmawati, S.E.,
Febriana, S.E., Muhammad Zulfikar Ali, S.H., Sofyan Apendi, S.H., Lisnayni Rochmatu Sakdiyah, S.IP., M.PP.,
Eko Nuryaddin K.I., S.Sos., Wardiman, S.AP., Endang Listyaningsih, S.H., M.H., Gunawan, S.A.P.,
Meillia Widiyowati, S.Pd., M.Si., Martanto, Kesti Wulandari, S.E., Ina Kurniawati, S.E.,
Savitri Krisnantyas, S.E., Firman Wahyudi, S.A.P., Virnayanti, S.H., Dewi Pratama Bakti, S.H.,
Agus Bintoro, Ak., Indah Fitria Puri, S.T., M.BIS.Prof., Ridwan Azzuhri, S.T., Herendono Triyogo, S.H.,
Kurniawati, S.Kom., M.I.S., Heri Supriyanto, S.A.P., Lasny Rohaya Natalina Simanjuntak, S.E.,
Yunita Nurhartanti, S.E., Anita Valentina, S.E., Bestari Sastra Setia, S.A.P.,
Andika Handayani, S.A.P., Prama Iswari, S.AP., Joko Prihantoro, A.Md.
Penyelaras Akhir Ina Kurniawati, S.E., Yunita Nurhartanti, S.E.