Download - Sanggah- Sanggah Banding Dan Pengaduan
Mekanisme Sanggah, Sanggahan Banding,
Berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
Mekanisme Sanggah, Sanggahan Banding
Berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010
Peserta Pelelangan
Sanggahan
Jawaban Sanggahan
San
gga
ha
n
Ba
nd
ing
Jaw
ab
an
san
ggah
an
Ban
din
g
Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi
b. Pendapat dan sarandan saran
a. P
end
apat
LKPP
APIP K/L/D/I
ULP/Panitia Lelang
Keterangan
1. Sanggahan dari Peserta Pelelangan kepada ULP/Panitia Lelang.
2. Jawaban sanggahan dari ULP/Panitia kepada Peserta Pelelangan
yang mengajukan sanggahan.
3. Sanggahan banding dari Peserta Pelelangan yang tidak puas atas
jawaban sanggahan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala
Daerah/Pimpinan Institusi.
4. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dapat
meminta pendapat dan saran kepada APIP K/L/D/I terkait sanggahan
banding.
5. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dapat
meminta pendapat dan saran kepada LKPP terkait sanggahan
banding.
6. Jawaban sanggahan banding dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala
Daerah/Pimpinan Institusi kepada Peserta Pelelangan yang
mengajukan sanggahan banding.
Sanggahan
Pihak yang menyampaikan Peserta Pelelangan yang menyampaikan penawaran
Pihak yang menerima ULP/Panitia
Materi Sanggahan 1. Penyimpangan Prosedur, 2. Rekayasa tertentu, dan 3. Penyalahgunaan wewenang
Pihak yang menerima tembusan
PPK, PA/KPA , dan APIP
Tindak Lanjut Jika sanggahan benar lelang dinyatakan gagal oleh ULP
Jika sanggahan salah, diberikan kesempatan sanggahan banding
Sanggahan Banding 1
Pihak yang menyampaikan Peserta Pelelangan yang menyampaikan sanggahan
Pihak yang menerima Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau pihakyang ditugaskan
Materi Sanggahan Banding Ketidakpuasan atas jawaban sanggahan
Pihak yang menerima tembusan
ULP, PPK, PA/KPA , dan APIP
Jaminan Sanggahan Banding Sebesar 1 % HPS Masa berlaku 15 hari kerja sejak
pengajuan sanggahan banding Disampaikan kepada ULP
Sanggahan Banding 2
Tindak Lanjut jika Sanggahan Banding dinyatakan BENAR
Lelang dinyatakan gagal oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi
ULP diperintahkan untuk evaluasi ulang atau pelelangan ulang
Jaminan Sanggahan Banding dikembalikan
Tindak Lanjut jika Sanggahan Banding dinyatakan SALAH
ULP diperintahkan untuk melanjutkan proses pemilihanJaminan Sanggahan Banding dicair dan disetorkan ke Kas negara/Daerah
Waktu Sanggah dan Sanggahan Banding( pelelangan sederhana/pemilihan langsung/seleksi
sederhana)
Sanggahan 3 hk setelah Pengumuman Pemenang
Jawaban Sanggahan 3 hk setelah Sanggahan diterima
Sanggahan Banding 3 hk setelah Jawaban Sanggahan diterima
Jawaban Sanggahan
Banding
5 hk setelah sanggahan banding diterima
Pengumuman Pemenang
Sanggahan
Jawaban Sanggahan
Sanggahan Banding
Jawaban Sanggahan
Banding
Waktu Sanggah dan Sanggahan Banding( pelelangan umum/terbatas/seleksi umum)
Sanggahan 5 hk setelah Pengumuman Pemenang
Jawaban Sanggahan 5 hk setelah Sanggahan diterima
Sanggahan Banding 5 hk setelah Jawaban Sanggahan diterima
Jawaban Sanggahan
Banding
15 hk setelah sanggahan banding diterima
Pengumuman Pemenang
Sanggahan
Jawaban Sanggahan
Sanggahan Banding
Jawaban Sanggahan
Banding
Permasalahan Dalam Mekanisme
Sanggah/Sanggahan Banding
1. Jika tujuan surat Sanggah Banding sesuai, jaminan
Sanggah Banding asli tidak disampaikan kepada panitia
lelang (terlambat), maka surat tersebut bukan kategori
surat Sanggah Banding
2. Jika tujuan surat Sanggah Banding sesuai, tujuan
jaminan Sanggah Banding tidak sesuai ketentuan maka
selama masih dapat diperbaiki dalam masa Sanggah
Banding, surat tersebut kategori Sanggah Banding
3. Jika ada surat Sanggah Banding, ternyata tanggal
berbeda dengan jaminan Sanggah Banding tetapi masih
dalam masa Sanggah Banding, maka surat tersebut
kategori Sanggah Banding
Permasalahan Dalam Mekanisme
Sanggah/Sanggahan Banding (2)
4. Jika ada surat Sanggah Banding, tujuannya sesuai dengan
LDP tetapi tujuan surat Sanggah Banding yang ada di LDP
tidak sesuai ketentuan, maka yang ditujukan surat Sanggah
Banding wajib meneruskan surat tersebut sesuai ketentuan
dan menembuskan surat Sanggah Banding tersebut kepada
peserta kepada peserta yang melakukan Sanggah Banding
5. Masa berlaku jaminan Sanggah Banding adalah 15 (lima
belas) hari kerja, yang tidak sesuai ketentuan dapat
diperbaiki selama masa Sanggah banding, jika penyanggah
tidak bersedia memperbaikinya maka surat tersebut bukan
surat Sanggah Banding
Permasalahan Dalam Mekanisme
Sanggah/Sanggahan Banding (3)
6. Jika tanggal mulai berlaku Sanggah Banding lebih awal
dibandingkan tanggal terbitnya surat jaminan Sanggah
Banding, maka jaminan Sanggah banding disesuaikan dengan
tanggal surat Sanggah Banding selama masa Sanggah
Banding, jika penyanggah tidak bersedia memperbaikinya maka
surat tersebut bukan surat Sanggah Banding
7. Kepala Daerah dapat menedelegasikan kewenangan menjawab
Sanggahan Banding kepada Sekretaris Daerah atau PA
8. Pimpinan Kementerian/Lembaga/Institusi dapat menugaskan
Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II untuk menjawab Sanggahan
Banding.
Permasalahan Dalam Mekanisme
Sanggah/Sanggahan Banding (4)
9. Pendelegasian wewenang yang dimaksud pada no7 dan
8, tidak diberlakukan jika Pejabat dimaksud merangkap
sebagai ppk atau kepala ULP untuk paket kegiatan yang
disanggah
Mekanisme Pengaduan Berdasarkan
Perpres 70 Tahun 2012
Mekanisme Pengaduan
Berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010
Pen
gad
uan
Pendapat dan Saran
Pen
gad
uan
Lap
ora
n
Aparat Berwenang (KPK, KPPU, Polri,
Kejaksaan)
Laporan Tindak Lanjut
Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi
APIP K/L/D/I
Peserta Pelelangan/Masyarakat
LKPP
Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Pasal 117(1) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan
prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau
pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses
pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang
bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan
materi pengaduan.
(3) APIP K/L/D/I dan LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan
kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan.
(4) Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan
institusi, dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dalam hal diyakini
terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan
kepada LKPP dan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan.
(5) Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak
ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara.
Pengaduan 1
Pihak yang menyampaikan Penyedia Barang/Jasa Masyarakat
Pihak yang menerima APIP dan/atau LKPP
Materi Pengaduan 1. Penyimpangan Prosedur, 2. KKN, dan/atau 3. Persaingan tidak sehat
Tindak Lanjut oleh APIP Melaporkan kepada Pimpinan Melaporkan kepada Instansi
Berwenang dengan persetujuan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi jika indikasi KKN
Pengaduan 2
Tindak Lanjut oleh LKPP Menyampaikan pendapat dan/atau rekomendasi kepada APIP
Tindak Lanjut oleh Instansi Berwenang
Jika terdapat Indikasi KKN Dapat ditindak lanjuti setelah
Kontrak ditandatangani
Tindak lanjut oleh PA/KPA Menyatakan lelang gagal jika pengaduan terbukti benar
Tindak lanjut oleh Menteri/ Kepala Lembaga/Pimpinan Institusi
Menyatakan lelang gagal jika pengaduan melibatkan KPA terbukti benar
Tindak lanjut oleh Kepala Daerah
Menyatakan lelang gagal jika pengaduan melibatkan PA/KPA terbukti benar
HASIL MONITORING SANGGAH, SANGGAH
BANDING DAN PENGADUAN
pada DIREKTORAT PENYELESAIAN SANGGAH
Diagram klasifikasi sanggah banding
Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur 82%
Rekayasa yang mengakibatkan
persaingan tidak sehat 6%
Penyelahgunaan wewenangn oleh ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya 4% Lainnya 8%