RUANG LINGKUP
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
TAHAP BANGKOM
Penyusunan Kebutuhan
dan Rencana Pelaksanaan Evaluasi
(Pasal 3 PerLAN 10/2018)
TINGKAT BANGKOM
NASIONAL INSTANSI
PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAN
RENCANA KEBUTUHAN BANGKOM
TINGKAT INSTANSI
Inventarisasi Jenis Kompetensi
Setiap PNS
verifikasi rencana Pengembangan
Kompetensi
validasi kebutuhan dan
rencana Pengembangan
Kompetensi
Ditetapkan oleh PPK
(Pasal 7 PerLAN 10/2018)
DATA UNTUK INVENTARISASI
KEBUTUHAN BANGKOM
PROFIL PNS
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
KINERJA NYATA
TARGET KINERJA
DATA KESENJANGAN
KOMPETENSI
DATA KESENJANGAN
KINERJA
(Pasal 8 dan 9 PerLAN 10/2018)
Jika belum ada Uji Kompetensi,
Maka menggunakan dialog
Atasan – bawahan
TINGKAT KESENJANGAN
KOMPETENSI
SE
DA
NG
RE
ND
AH
TIN
GG
I
TID
AK
AD
A K
ES
EN
JA
NG
AN
apabila hasil perbandingan nama
Kompetensi dengan Standar Kompetensi Jabatan
memenuhi seluruh indikatorperilaku
apabila hasil perbandingan nama
Kompetensi dengan Standar Kompetensi Jabatan
paling rendah 3/4 (tiga per empat) dari seluruh
indikator perilaku
apabila hasil perbandingan nama
Kompetensi dengan standar kompetensi jabatan
paling rendah 1/2 (satu per dua) dari indikator
perilaku
apabila hasil perbandingan nama
Kompetensi dengan Standar Kompetensi Jabatan
kurang dari 1/2 (satu per dua) dari indikator
perilaku
(Pasal 11 PerLAN 10/2018)
TINGKAT KESENJANGAN
KINERJA
SE
DA
NG
RE
ND
AH
TIN
GG
I
TID
AK
AD
A K
ES
EN
JA
NG
AN
apabila hasil penilaian kinerja
PNS paling rendah memperoleh nilai 91 (sembilan
puluh satu)
apabila hasil penilaian kinerja PNS
memperoleh nilai antara 76 (tujuh puluh enam)
sampai dengan 90,99 (sembilan puluh koma sembilan
puluh sembilan)
apabila hasil penilaian kinerja PNS
memperoleh nilai antara 61 (enam puluh satu) sampai
dengan 75, 99 (tujuh puluh lima koma sembilan puluh
sembilan)
apabila hasil penilaian kinerja PNS memperoleh
nilai kurang dari 61 (enam puluh satu).
(Pasal 11 PerLAN 10/2018)
DOKUMEN KEBUTUHAN DAN RENCANA
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
a. nama dan nomor induk pegawai yang akan dikembangkan;
b. Jabatan yang akan dikembangkan;
c. jenis Kompetensi yang perlu dikembangkan;
d. bentuk dan jalur Pengembangan Kompetensi;
e. penyelenggara Pengembangan Kompetensi;
f. jadwal atau waktu pelaksanaan;
g. kesesuaian Pengembangan Kompetensi dengan
h. standar kurikulum dari instansi pembina
i. kompetensi;
j. kebutuhan anggaran; dan
k. jumlah JP.
(Pasal 18 PerLAN 10/2018)
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
TINGKAT NASIONAL
FO
RU
M K
OO
RD
INA
SI
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara, keuangan, perencanaan, pendidikan,
dan pemerintahan dalam negeri;
LAN;
Badan Kepegawaian Negara; dan
Instansi Teknis sesuai dengan kebutuhan.
(Pasal 21 ayat (3) PerLAN 10/2018)
FOKUS BANGKOM TINGKAT
NASIONAL
a. proritas kebijakan dalam rencana pembangunan nasional;
b. isu strategis kebijakan nasional;
c. kebutuhan lintas sektor;
d. data perencanaan Pengembangan Kompetensi seluruh Instansi
Pemerintah;
e. data sebaran pegawai, komposisi pegawai dan Profil PNS;
f. data kesenjangan Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan
Kompetensi Sosial Kultural
g. secara nasional; dan/atau
h. Anggaran Pemerintah.
(Pasal 21 ayat (4) PerLAN 10/2018)
PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAN
RENCANA KEBUTUHAN BANGKOM
TINGKAT NASIONAL
PEMBINA KOMPETENSI MANAJERIAL, TEKNIS, DAN
SOSIAL KULTURAL
KEPALA LAN
MENTERI PAN DAN RB
(Pasal 7 PerLAN 10/2018)
pelatihan struktural kepemimpinan; pelatihan manajerial;pelatihan teknis; pelatihan fungsional; pelatihan sosial kultural;seminar/konferensi/sarasehan; workshop atau lokakarya; kursus;penataran; bimbingan teknis; sosialisasi; dan/atau
jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal lainnya.
pelaksanaan PengembanganKompetensi
evaluasi Pengembangan Kompetensi.
Kebutuhan dan Rencana Pengembanganpenyusunan
Kompetensi;
Tahapan Pengembangan
Kompettensi :
Insttansi Nasio nal
mengacu pada Rencana Pengembangan Kompetensi PNS tingkat instansi tahunan yang ditetapkan
PPK.
PPK melakukan pemantauan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi tingkat instansi.
Bentuk
Pengembangan
Kompetensi :
pemberian tugas belajar pada pendidikan formal
dalam jenjang pendidikan tinggi
pelatihan
klasikal; dan
pendidikan; dan /a t au
pela t ih an . pelat ihan nonklasikal.
coaching; mentoring; e-learning;pelatihan jarak jauh; detasering
(secondment); pembelajaran alam terbuka (outbond); patok banding (benchmarking);
pertukaran antara PNS dengan pegawai BUMN/ BUMD;
belajar mandiri (self development); komunitas belajar (community of practices);bimbingan di tempat kerja; magang/praktik
kerja; danjalur Pengembangan Kompetensi dalam
bentuk
pelatihan nonklasikal lainnya.
Dapat dilaksanakan secara :
1. Mandiri
terakreditasi
2. Bersama instansi
lain yang terakreditasi3. Bersama Lembaga
penyelenggara pelatihan
independent yang
terakreditasi
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS
(1) Pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis dilakukan melalui jalur
pelatihan.
(2) Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
untuk mencapai persyaratan standar kompetensi Jabatan dan
pengembangan karier.
(3) Pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan secara berjenjang.
(4) Jenis dan jenjang pengembangan kompetensi teknis ditetapkan oleh
instansi teknis yang bersangkutan.
(5) Pelatihan teknis diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi.
Akreditasi pelatihan teknis dilaksanakan oleh masing-masing instansi
teknis dengan mengacu pada pedoman akreditasi yang ditetapkan oleh
LAN.
(PP 11/2017 Psl 214)
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
FUNGSIONAL
(1) Pelaksanaan pengembangan kompetensi fungsional dilakukan melalui
jalur pelatihan.
(2) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi Jabatan
dan pengembangan karier.
(3) Pengembangan kompetensi fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang
sesuai dengan jenis dan jenjang JF masing-masing.
(4) Jenis dan jenjang pengembangan kompetensi fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh instansi pembina JF.
(5) Pelatihan fungsional diselenggarakan oleh lembaga pelatihan
terakreditasi.
(6) Akreditasi pelatihan fungsional dilaksanakan oleh masing-masing
instansi pembina JF dengan mengacu pada pedoman akreditasi yang
ditetapkan oleh LAN.
(PP 11/2017 Psl 215)
(1) Pelaksanaan pengembangan Kompetensi Sosial Kultural dilakukan
melalui jalur pelatihan.
(2) Pelatihan sosial kultural dilaksanakan untuk mencapai persyaratan
standar kompetensi Jabatan dan pengembangan karier.
(3) Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi Kompetensi Sosial Kultural
sesuai standar kompetensi Jabatan.
(4) Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh LAN.
(5) Pelatihan Kompetensi Sosial Kultural diselenggarakan oleh lembaga
pelatihan terakreditasi.
(6) Akreditasi pelatihan sosial kultural dilaksanakan oleh LAN.
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
SOSIAL KULTURAL
(PP 11/2017 Psl 216)
EVALUASI PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
(1) Evaluasi pengembangan Kompetensi Manajerial dan
Kompetensi Sosial Kultural dilaksanakan untuk
menilai kesesuaian antara kebutuhan Kompetensi
Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural PNS
dengan standar kompetensi Jabatan dan
pengembangan karier.
(2) Evaluasi pengembangan Kompetensi Manajerial dan
Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan oleh LAN.
(3) Hasil evaluasi pengembangan Kompetensi Manajerial
dan Kompetensi Sosial Kultural disampaikan kepada
Menteri.
(PP 11/2017 Psl 212)
How To Create A Mind by Ray Kurzweil Dendritte and Lower Level Pattern
Sumber: Jesse Monintja
BAGUNAN KOMPETENSI(spencer dan Spencer, 1993)
Morgan McCall, Michael M. Lombardo and Robert A.
Eichinger (1996).
10: 20: 70 MODEL OF LEARNING
EVALUASI PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
(1) Evaluasi pengembangan Kompetensi Manajerial dan
Kompetensi Sosial Kultural dilaksanakan untuk
menilai kesesuaian antara kebutuhan Kompetensi
Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural PNS
dengan standar kompetensi Jabatan dan
pengembangan karier.
(2) Evaluasi pengembangan Kompetensi Manajerial dan
Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan oleh LAN.
(3) Hasil evaluasi pengembangan Kompetensi Manajerial
dan Kompetensi Sosial Kultural disampaikan kepada
Menteri.
(PP 11/2017 Psl 212)
EVALUASI PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
(1) Evaluasi pengembangan kompetensi teknis
dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara
kebutuhan kompetensi teknis PNS dengan standar
kompetensi Jabatan dan pengembangan karier.
(2) Evaluasi pengembangan kompetensi teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh
instansi teknis masing-masing. (3) Hasil evaluasi
pengembangan kompetensi teknis disampaikan kepada
Menteri melalui LAN.
(PP 11/2017 Psl 222)
How To Create A Mind by Ray Kurzweil Dendritte and Lower Level Pattern
Sumber: Jesse Monintja
BAGUNAN KOMPETENSI(spencer dan Spencer, 1993)
Morgan McCall, Michael M. Lombardo and Robert A.
Eichinger (1996).
10: 20: 70 MODEL OF LEARNING
Morgan McCall, Michael M. Lombardo and
Robert A. Eichinger (1996).