DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
RISALAH
RAPAT PANITIA KHUSUS RUU TENTANG PROTOKOL
Tahun Sidang
Masa Sidang
Jenis Rapat
Rapat ke
Dengan
Hari, Tanggal
Waktu
Ac a ra
Tern pat
Pimpinan Rapat
Sekretaris Rapat
Hadir
A. PIMPINAN :
2009 - 2010
111
Intern
2
Kamis, 6 Mei 2010
Pukul 10.52 -12.49 WIB
1 . Penyusunan program Kerja
2. Lain-lain.
Ruang Rapat Panja
Gedung Nusantara II, Lt.3
Jl.Jend. Gatot Subroto-Jakarta
H. TRITAMTOMO, SH
Ors. Budi Kuntaryo
. . . . orang Anggota dari 30 Anggota
1. TRI TAMTOMO ( KETUA ) ( F ·- POI PERJUANGAN )
2. DR. H. SUBYAKTO, SH., MH ( WAKIL KETUA) ( F - PD)
3. DRS. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si ( WAKIL KETUA) ( F - PG)
4. H. Tb. SOENMANDJAJA, SD ( WAKIL KETUA) ( F- PKS)
B. ANGGOTA PANSUS RUU TENTANG PROTOKOL:
I. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:
1. H. HARRY WIT JAKSONO, SH
2. DRS. H. GUNTUR SASONO, M.Si
ARSIP D
PR RI
3. DRS. UMAR ARSAL
4. RUSMINIATI, SH
5. RUHUT SITOMPUL, SH
6. HJ. HIMMATULLAH ALYAH SETIAWATY, SH., MH
7. DIDI IRAWADI SYAMSUDDIN, SH.,LL.M
II. FRAKSI PARTAI GOLKAR:
1. IR. BASUKI TJAHAYA PURNAMA, M.M
2. DRS. AGUN GUNANDJAR SUbARSA
3. H. ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, SH., M.Kn
4. DRS. H. MURAD U. NASIR, M.S.i
5. ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked
Ill. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN :
1. HELMY FAUZI
2. ARIF WIBOWO
3. BUDIMAN SUDJATMIKO
4. DRS. H. SETIA PERMANA
IV. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:
1. DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF
2. KH. BUKHORI YUSUF, Le., MA
V. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:
1. DRS. H. ACH RUBAl'E, SH., MH
2. DRS. H. RUSU RIDWAN, M.Si
VI. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
1. H.A. DIMYATI NATAKUSUMA, SH., MH., M.Si
2. DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI, M.Si
VII. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:
1. DRS. H. IBNU MUL TAZAM
2. DRS. H. OTONG ABDURAHMAN
VIII. FRAKSI PARTAI GERINDRA:
1. DRS. H. HARUN AL - RASYID, M.Si
2
ARSIP D
PR RI
IX. FRAKSI PARTAI HANURA:
1. H. SARIFUDDIN SUDDING, SH., MH
RAPAT DIBUKA PUKUL 15. 52 WIB
H. TRITAMTOMO, SH: (KETUA RAPAT I F- POI PERJUANGAN)
Pimpinan Pansus RUU beserta anggota yang hadir pada pagi hari ini.
Sebelum kita masuk pada persoalan pokok saya ingin membacakan kehadiran
kawan-kawan sekalian, Fraksi Partai Demokrat dari 8 ada 4, kemudian ini Partai Golkar
6 ada 3, Fraksi POI PERJUANGAN 5 yang hadir 2, rekan-rekan dari Fraksi PKS 3 hadir
2, dari Fraksi PAN 2 hadir 1, Fraksi PPP 2 hadir 1, GERINDRA 1, HANURA 1 dari
jumlah 14 tetapi yang hadir di tempat ini ada 9. Oleh karena itu dengan mengucap
Bismillahirrahmanirrahim rapat kami nyatakan dibuka.
Yang saya hormati rekan-rekan sekalian,
Pada hari ini menindaklanjuti pertemuan pada tanggal 5 dan tanggal 9, kita patut
mensyukuri mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang diridhai oleh Allah
SWT dan akan membawa barakoh buat kita dalam melaksanakan tugas yang mulia.
Kemudian dari hasil Rapat Pimpinan yang kita lakukan kemarin ada beberapa
hal yang disepakati, kemudian forum pada hari ini ada dua agenda yang perlu kami
sampaikan kepada rekan-rekan sekalian yaitu rapat internal yang isian pokok:
1. Membahas rencana kerja Masa Sidang Ill, dan
2. Persiapan RDP, RDPU, kunjungan kerja ke provinsi dan ke luar negeri.
Tentunya dengan konsep yang ada di depan rekan-rekan sekalian, nanti kita
minta masukan. Dari masukan Saudara-saudara tentunya akan kita tetapkan dan ini
akan menjadi jadwal yang pasti untuk kita laksanakan. Oleh karena itu sebelum masuk
pada substansi saya nanti dibantu oleh rekan-rekan Pimpinan yang ada di depan untuk
sekedar sedikit flash back ke belakang tentang Pansus RUU tentang Protokol ini
menindaklanjuti apa yang sudah dituangkan oleh Pemerintah dengan Nomor 8 Tahun
1987 bahwa isian pokok di situ terdiri dari 5 bab dan 9 pasal yang kalau kita lihat isian
muatan yang menyangkut dengan tata acara, tata upacara dan tata penghormatan ini
sangat singkat dan tidak teknis. Nah kemudian ada hak inisiatif yang dilakukan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat untuk melaksanakan kegiatan ini dalam rangka melakukan
perubahan yang mana agar tata acara, tata upacara dan tata penghormatan bisa
berjalan. Karena kenapa ini dilakukan ? Karena kita tahu semua sama-sama bahwa
telah terjadi Amandemen tentang Undang-Undang Dasar 1945 sehingga di sini ada hal-
3
ARSIP D
PR RI
hal yang perlu diperbaharui yang sifatnya mendasar yaitu adanya perubahan dari yang
namanya pejabat tinggi negara dihapus, kemudian ada lembaga-lembaga baru yang
tumbuh dan berkembang. Tentu ini semua perlu diwadahi, nah oleh karena itu pada
kesempatan ini, ini yang mendasari kita sekalian.
Dan yang berikut DPR RI telah mengirimkan Rancangan Undang-Undang
tentang Protokol ini kepada negara setelah Paripurna yang lalu dan sampai hari ini
belum ada jawaban. Namun demikian dari hasil komunikasi kemarin yang kita bangun,
Pak Taufiq dengan kami dengan Pak Agung Laksono beliau menanyakan sampai
sejauh mana kesiapan RUU Protokol ini. Nah kami jawab kepada beliau bahwa kita
sudah mengirimkan kepada Pemerintah namun dari Surat Presiden terhadap tiga
kementeriannya ikut serta menyelenggarakan kegiatan ini belum merampungkan dan
sedang pada hari ini dilakukan rapat untuk membahas RUU Protokol. Oleh karena itu
baru nanti sore, pada hari ini kita akan menanyakan kesimpulan akhir dari pertemuan
beliau di lapangan.
Nah berdasarkan dengan ilustrasi ini kami tayangkan dihadapan rekan-rekan
sekalian bahwa selain daftar ini yang akan kita bahas nantinya kita juga menayangkan
kepada rekan-rekan sekalian RUU yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Indonesia yang nantinya kami harapkan dibaca, dipelajari, dipahami, ini semua
kepentingannya adalah dalam rangka pada waktu tanggal 12 mendatang yang kita
akan melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan yang terkait.
lni yang perlu kami sampaikan sebagai flash back yang melatarbelakangi ini
semua. Mungkin ada tambahan dari teman-teman sekalian. Baik kami lemparkan ke
floor. kepada rekan-rekan sekalian untuk menanggapi tentang Rancangan Jadwal
Acara Rapat yang kita buka. Oleh karena itu waktu dan kesempatan kami minta
masukan dari rekan-rekan sekalian, manakala sudah disetujui maka rancangan ini nanti
akan kita putuskan menjadi jadwal.
Demikian, terima kasih, waktu kesempatan kami sampaikan kepada rekan-rekan
sekalian.
DR. H. SUBYAKTO, SH., MH., MM (WAKIL KETUA I F-PD ):
Terima kasih.
lni ada sedikit ralat ya, salah ketik, yang di halaman nomor 2 yang kunjungan ke
luar negeri itu kan ada Perancis dan Austalia tentative tertulis di situ, kan ada dua
duanya.
Terima kasih.
F - PARTAI GERINDRA (DRS. H. HARLIN AL-RASYID, M.Si):
Terima kasih.
4
ARSIP D
PR RI
Nilai kunjungan kerja ke provinsi ini ada dikelompokan Papua, Bali sama
Nangroe Aceh apakah undang-undang disebut kabupaten-kabupaten itu dikunjungi
atau di-full di tingkat provinsi sehingga mungkin yang demikian mungkin lebih efektif,
bisa lebih tidak terlalu memakan waktu. Jadi kalau seumpamanya saya sarankan di
tingkat provinsi saja lantas yang kaitannya dengan kabupaten digabungan, baik dari
segi kepala pemerintahan situ atau mungkin yang kaitannya dengan protokol kita
gabung pada saat pertemuan barangkali. Karena masalah protokol ini tidak perlu harus
bentuk kunjungan, tetapi tata caranya yang penting barangkali. Saya rasa itu perlu
untuk diatur untuk kunjungan-kunjungan baik di provinsi maupun kaitannya dengan
masalah di DPRD-DPRD-nya masing-masing. ltu yang pertama.
Yang kedua kunjungan ke luar negeri, Pimpinan, pada waktu di Baleg pernah
saya menyampaikan bahwa bahan materi yang kita bahas itu sebaiknya dikirimkan dulu
ke kedutaan yang bersangkutan, lantas di sana barangkali bisa ada katakanlah mereka
yang mengadakan satu koordinasi dulu sehingga materi itu barangkali bisa disesuaikan
nanti kita pelajari, baru kita kunjungi barangkali. ltu pernah saya ajukan pada waktu
mekanisme masalah waktu di Baleg pada saat itu. Sementara demikian saja, terima
kasih.
H. TB. SOENMANDJAJA, SD (WAKIL KETUA I F- PKS )
Terima kasih, atas izin Ketua.
Yang terhormat Bapak I lbu sekalian Anggota Pansus,
Pimpinan-pimpinan, serta hadirin yang berbahagia.
Atas usulan yang terhormat dari Bapak Harun Al-Rasyid tadi saya kira kita lebih
cenderung seperti itu, memang sebaiknya kalau melihat sebaran yang begitu jauh kan,
Pak, ya. Mungkin juga berkaitan dengan Peraturan Pemerintah No. 16, Pak, Tahun
2010 yang baru turun kemarin itu sangat tepat apabila mengkoordinasikan di tingkat
provinsi. Hanya saja nanti kita perlu menimbang apakah kita akan juga melihat
kabupaten tertentu karena kekhasan atau tidak, itu bisa kita bicarakan. Tetapi pada
dasarkan kami lebih sepaham di tingkat provinsi saja bersama gubernur dan walikota,
bupati, demikian, Pak, terima kasih.
Oh ya adapun soal kunjungan, Pak ya, kalau kunjungan memang sudah menjadi
standar protokol begitu, Pak, nanti kalau kita sudah sepakat melalui sekretariat kita
nanti menghadap kepada Pimpinan DPR, begitu Pak ya, untuk menyampaikan surat,
biasanya diproses di BKSAP, Pak. Sebab BKSAP mengetahui betul negara-negara
mana yang mungkin menerima kunjungan dari Indonesia begitu. Adapun tiga negara
kemarin memang kita baru tentative itu karena juga mengatur anggaran diantaranya
dan juga kelebihan-kelebihan mereka untuk Prancis, Canada dan Australia, tetapi nanti
visa hanya dua saja.
5
ARSIP D
PR RI
Kemudian juga yang ingin kita konsultasikan, jangan sampai nanti target
kunjungan kita ke parlemen, ternyata parlemen sedang cuti misalnya, sedang reses.
Diharapkan kita koordinasi sesegera mungkin kepada kedutaan setempat untuk
mengetahui jadwal persidangan parlemen yang bersangkutan.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Terima kasih, Pak.
Saya menambahkan apa yang disampaikan oleh rekan yang melatarbelakangi
kunjungan ke daerah, kita pilih tiga provinsi karena ada nilai-nilai khusus yang kita ingin
dapatkan di situ. Satu misalnya ke Provinsi Bali tempat ini sering digunakan untuk
kegiatan kenegaraan yang sifatnya nasional maupun internasional, kemudian ada
kegiatan yang punya nilai-nilai adat yang melingkupi kegiatan tersebut. lni yang menjadi
pertimbangan pertama. Yang kedua, kenapa kita juga ke Nangroe Aceh Darussalam,
karena di situ merupakan otonomi khusus. Kemudian adanya hukum agama yang kuat,
ini untuk Nangroe Aceh Darussalam. Kemudian untuk Papua juga karena di situ ada
otonomi khusus, kemudian dia juga di situ ada hukum adat yang sangat kuat. lni dasar
pertimbangan kenapa kita memilih tiga daerah tersebut.
Tentu apa yang disampaikan oleh senior kami, usulan Bapak kita terima, dan
lnsya Allah akan menjadi ketetapan, lanjut Bapak.
ORS. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si ( WAKIL KETUA IF-PG):
Teritna kasih Pak Ketua.
Mungkin saya ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan, sebenarnya
mengenai kunjungan ke luar negeri saya kira pertama adalah substansi apa yang ingin
kita dapatkan dari kunjungan itu terhadap undang-undang ini, setelah itu baru kita bisa
tentukan negara itu negara mana atau tadi disebut beberapa negara seperti itu, saya
kira mungkin dari stat ahli sudah meng-endorse bahwa ini tiga negara yang bisa
dikunjungi. Kalau saja nanti ini ternyata ada ketidaksediaan negara ini kita kunjungi
untuk menerima kita tentu kita akan merubah yang lain dengan tetap mengacu pada
substansi yang ingin kita dapatkan di dalam kunjungan itu.
Selain itu, Pak Ketua, supaya ini jangan misleading nanti di tengah-tengah
perjalanan pansus ini, kunjungan luar negeri ini setahu saya ini hanti hanya melibatkan
para Anggota Panja. Panja yang kurang lebih anggota Panja ini dalam satu Pansus ini
adalah sekitar 20 orang, sedangkan kita kan anggota 30 orang. Jadi tentu ini menjadi
tidak semua orang Anggota Pansus untuk ikut gitu. Separuhnya bahkan ya sorry bukan
20 orang, 15. Nah jadi itu supaya diberitahukan sejak awal jadi masing-masing fraksi
untuk bisa menjadi satu acuan penentuan orang dan lain sebagainya. ltu ya privilege
6
ARSIP D
PR RI
itu ada Pimpinan kan. lndomie saja ada yang pakai telur, ada yang tidak pakai telur.
Dan Pimpinan punya hak memilih gitu. Oleh karena itu saya cukup bisikan Pak Tri
supaya arief berangkat.
Jadi beberapa hal itu yang perlu kami ingatkan supaya ini nanti bisa menjadi
acuan dari masing-masing fraksi, Pak Ketua, kecuali ada hal-hal yang berkembang lain
lagi. Nah oleh karena itu saran saya mungkin, Pak Ketua, dibuka tentang pertama
jadwal ya yang sudah disampaikan tadi, yang kedua ya kira-kira hal yang bisa
memperkaya substansi itu saja untuk hari ini kita bisa gali setelah itu ya secepatnya
sesuai jadwal kita bekerja gitu.
Terima kasih.
F - PARTAI GERINDRA (DRS. H. HARLIN AL-RASYID, M.Si):
Ada usul, Pak. Saya mengenai kunjungan ke daerah tadi karena protokoler kalau
Bali mungkin sama OKI ada mirip, tetapi ada persoalan khusus dari OKI, barangkali
perlu ditinjau walaupun dalam bentuk kunjungan langsung. Karena saya sama Pak Tri
kan pernah menjabat di OKI kaitannya dengan masalah protokoler, ini memang sangat
luar biasa dan mungkin hampir setiap hari bicara protokoler bagaimana menerima,
mengantar Presiden dan bagaimana Wakil Presiden di sini, bagaimana menteri
menteri, malahan kalau menteri-menteri kita tidak pernah biarkan saja dia jalan, kalau di
daerah-kan luar biasa. lni perlu juga dikaji di sini, Saya rasa itu mungkin komentar saya.
KETUA RAPAT:
Next.
DRS. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si (WAKIL KETUA IF-PG)
Daftar lagi kalau ke Prancis, Pak Harun harus masuk di Prancis.
KETUA RAPAT:
Silahkan Pak.
F - PARTAI HANURA (H. SARIFUDDIN SUDDING, SH., MH):
Baik, terima kasih, Ketua.
Kaitannya dengan kunjungan ke daerah di sini ada tiga provinsi ya Papua,
kemudian Bali, Aceh, saya ingin sampaikan bahwa pada saat pembahasan protokol
kemarin di Baleg daerah Aceh ini memang sudah pernah kita kunjungi dalam kaitannya
dengan Undang-undang Protokol dan memang sudah banyak masukan-masukah dari
provinsi. Saya kira kalaupun nanti kita Aceh ini juga atau melakukan kunjungan ke
Aceh, saya kira apa yang kita dapatkan kemarin di Baleg saya kira sama karena hampir
7
ARSIP D
PR RI
semua stakeholder yang di Aceh kemarin kita kunjungi dan ini sudah masuk dalam
rumusan di draft Undang-Undang Protokol ini, jangan sampai kunjungan kita ke Aceh
juga sama halnya apa yang kita dapatkan kemarin pada saat di Sadan Legislasi.
Barangkali ini perlu ada pertimbangan daerah lain, barangkali, khususnya untuk Aceh.
Kalau kemarin kalau tidak salah Aceh, lya Pak Harun ? ini NTB dengan Sulawesi
Selatan. Sulawesi Selatan, NTB dengan Aceh. Saya kira Aceh perlu dipertimbangkan
untuk digeser kira-kira. Karena masukan-masukan dari daerah itu sudah masuk dalam
Rapim, karena hampir semua stakeholder kemarin kita sudah kunjungi dan
mendapatkan masukan-masukan tentang protokol ini.
Hanya itu sekedar masukan.
KETUA RAPAT:
Ada masukan silahkan, Pak.
F- PAN (DRS. H. ACH RUBAl'E, S.H., MH.):
Langsung menindaklanjuti usul kawan saya Pak Syarifuddin Sudding tentang
alternatif provinsi yang mungkin barangkali perlu dipertimbangkan sebagai salah satu
objek kunjungan provinsi menurut saya adalah provinsi yang paling banyak dikunjungi
oleh pejabat-pejabat pusat, begitu ya, baik mungkin karena besar penduduknya, besar
wilayahnya dan besar masalahnya, Jawa Timur menurut saya. ltu penting. ltu perlu
dikunjungi, begitu. Sehingga barangkali masuk Jawa Timur itu mewakili Jawa, sehingga
ke Nusantaraan kita tercermin dalam kunjungan kerja kita, di Jawa Timur itu. Karena
begini, itu juga berkait dengan mungkin ... (tidak jelas) ... tenaga ahli tentang beberapa
hal yang mungkin ditanyakan. lni masuk substansi tetapi belum layak sebenarnya,
tetapi tidak apa-apa supaya nyambung saja, kenapa kita memilih provinsi ini, kira-kira
rancangan undang-undang yang akan kita bikin itu membebani tidak kepada provinsi
provinsi yang memang sering dikunjungi oleh para pejabat ya.
Saya sering mendapat keluhan Yogya ketika ada gempa ya, mengenai
gempanya saja belum selesai masih ada lagi gempa, gempa kunjungan pejabat.
Bagaimana sesungguhnya filosofi inilah sesungguhnya apakah RUU itu memberikan
kemudahan dan kenyamanan ataukah memberikan beban kepada daerah dan
bagaimana ini diatur. Nah itu penting, ini materi sesungguhnya. Formula-formula
apakah yang memang layak, ini keluhan orang bawah, tetapi karena konstruk undang
undahg ini adalah dibikin dengan konstruk aristokrasi ya, orang bawah pun menerima
kunjungan itu harus dilayani begini-begini. Sementara infrastruktur di provinsi itu tidak
cukup mewadahi untuk merespons kunjungan pejabat itu karena esseloneringnya
protokol itu, belum esselon II, itu ... (tidakje/as) ... gitu ya, sehingga harus nyambung ini
kepentingan pusat sama kepentingan provinsi. Apalagi jumlah aparaturnya. Dan
8
ARSIP D
PR RI
bayangkan ketika pada saat bersamaan kunjungan sekian menteri protokolnya
terbatas, fasilitas kendaraannya terbatas. Oh ini problem. Sementara tidak ada itu
namanya APBN khusus ya soal protokoler. ltu tidak ada. ltu juga menjadi bahan-bahan
pertimbangan kita ke sana, sehingga nanti ketika merumuskan pasal-pasal menjadi
serius apakah memang kita membuat undang-undang itu berbaik hati kepada objek
objek yang menjadi kunjungan pejabat, termasuk kunjungan kita, karena kalau satu
misal tidak memberikan apresiasi sebagaimana diatur dalam undang-undang itu
mereka ada rasa bersalah, tetapi sementara mereka ketika akan melakukan apresiasi
seperti apa yang diatur dalam undang-undang ada beban yang cukup berat buat
mereka. ltu yang pertama.
Terus yang kedua, tentu saya harus memuji persiapan dari Ketua Pansus,
Pimpinan Pansus maksud saya, agenda ini menurut saya sudah cukup lengkap, cukup
sempurna, cuman mungkin menurut saya kita jaga konsistensinya ya, sehingga pada
tanggal 30 Juli ini sudah bisa kita dilaporkan di Paripurna dan kemudian kita sahkan
dia. Karena kita lihat, orang melihat di luar ya soal RUU ini merupakan RUU yang tidak
serius, dari segi materi wong hanya protokol, gitu kan lah ya. Bahkan ketika harus
diutus menjadi ini apa isinya protokol, tidak terlalu menarik. Karena apa? Gambarannya
mungkin wong hanya protokol tidak serius, lain kalau misalnya pengawasan, itu kan
dahsyat kali ya, ini tidak serius, tetapi kita akan memakan waktu paling tidak Mei, Juni,
Juli, tiga bulan dan tentu ini adalah sebuah kegiatan legislasi yang luar biasa menurut
saya. Maka yang harus dijaga konsistensinya sehingga tidak molar dan kemudian kita
bisa bekerja untuk membahas RUU yang lain, karena nampaknya di Baleg itu kita akan
memforsir untuk periode ini kita akan menyelesaikan paling tidak 50 sampai 60 undang
undang supaya selesai. Kalau ini tidak tuntas, sehingga menurut saya seluruh
rancangan ini saya sudah setuju karena dari poin-poinnya adalah orang-orang yang
akan dihadirkan dalam RDP orang-orang yang akan dikenakan oleh pasal-pasal ini
sehingga kita minta klarifikasinya bagaimana kalau pasalnya seperti ini apa cocok apa
tidak.
Saya kira demikian, Pimpinan.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Silahkan Pak.
H. TB. SOENMANDJAJA, SD ( WAKIL KETUA I F-PKS )
Terima kasih Ketua.
Jadi untuk pertama usul dari Pak Sudding, Pak Ketua, memang kita sudah, maaf
maksud saya, Tim Perancang RUU dari Baleg ketika itu sudah ke Nangroe Aceh
9
ARSIP D
PR RI
Darrusalam, kemudian ke NTB dan Sulawesi Selatan. Mungkin untuk Aceh seumpama
anggota-anggota perancang dulu juga hadir sebagai anggota di sini sehingga informasi
yang masih lengkap itu, Pak Ketua, bisa dipertimbangkan.
Kemudian yang kedua tentang Jawa Timur, Pak Rubai'e, mungkin ini perlu
diskusi lebih lanjut ya, karena kalau dilihat dari segi kekhasan itu hampir-hampir tidak
ada, cuma bagaimana volume nanti kegiatan di sana. Yang kedua mungkin maksud
Pak Rubai'e juga protokoler di lumpur Lapindo seperti apa mungkin begitu kasusnya ya.
Yang kedua, Pak, memang ini kita ketika di Baleg mendapat harapan dari teman
teman ADKASI, Pak, tadi kabupaten dan juga anggota DPRD mereka malah meminta
supaya mereka diberi beban anggaran, Pak gitu. Sebab selama ini Pemerintah
kabupaten/kota dan provinsi itu tidak boleh menganggarkan kegiatan protokol pejabat
pusat di daerah gitu loh, karena masing-masing sudah dengan anggarannya. Tetapi
faktanya baik kepolisian dan dari Dishub juga rumah tangga daerah itu kenyataannya
menyediakan anggaran sehingga mereka dalam pertanggungjawaban keuangannya itu
ya boleh dibilang petak umpet, Pak Ketua, sebab disclaimer itu, tidak mungkin
dipertanggungjawabkan. Nah di undang-undang ini mereka ingin itu diberikan
kewenangan seal anggaran protokol termasuk pejabat dari daerah menerima kegiatan
pejabat pusat di daerah masing-masing. Saya kira itu Pak Rubai'e yang menjadi pesan
kuat.
Satu lagi, Pak, dan terakhir memang kami sepakat bahwa kalau pada pertemuan
ini mungkin kita belum masuk ke substansi, Pak. Maaf, kami lebih cenderung mengajak
kita menerawang, bahasa Pak Imam meneropong jadwal ini kira-kira seperti apa
termasuk waktu-waktunya dan pihak-pihak mitra kita undang.
Demikian, Pak Ketua, terima kasih.
DR. H. SUBYAKTO, S.H., M.H., M.M. ( WAKIL KETUA I F-PD )
Terima kasih Pak Pimpinan.
Memang pada prinsipnya kita ini pengesahan jadwal dulu belum masuk sampai
substansi materi, kalau jadwal disetujui langsung kita tahapan kedua untuk materi.
Tetapi usulan Bapak dari Pak Rubai'e tadi untuk Surabaya kita pertimbangkan kita
diskusikan. Namun demikian tadi sudah ada beberapa hal masukan dari staf ahli
mungkin bagaimana kalau Sumatera Selatan karena akan ada Sea Games, nah ini juga
menjadi bahan pertimbangan pula. Terus termasuk OKI Jakarta tadi, ini yang menjadi
bahan nanti setelah kita setujui jadwal ini.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Baik, terima kasih.
10
ARSIP D
PR RI
Dari masukan Pak Sudding, jadi untuk Nanggroe Aceh Darussalam langsung
saja karena kita sudah lihat ini muspro, Pak, mubazir dan tidak produktif, kita drop saja,
Pak, kita alihkan. Satu Papua tetap, kemudian Bali tetap. Kemudian Sulawesi Selatan.
Ulangi Sumatera Selatan. Karena di situ ada kegiatan Sea Games. Kalau teman-teman
setuju kita lanjutkan. Apakah setuju kira-kira, Pak?
Silahkan Pak.
F- PAN (DRS. H. ACH RUBAl'E, S.H., MH.):
Papua ya, jadi kalau Papua itu dalam konteks RUU Protokoler saya kira kita
perlu kita diskusikan karena sesungguhnya RUU itu ingin membuat standarisasi
protokol yang bagus. Saya tidak mengecilkan Pemerintah Papua ya karena tentu
pengetahuan itu adalah diperoleh dari pengalaman ya dan pengalaman menerima
pejabat pusat itu menjadi referensi bagaimana sesungguhnya sebuah peraturan itu
diundangkan. Saya khawatir pilihan Papua itu tidak mendapatkan masukan optimal di
dalam membuat formula-formula atau klausul pasal-pasal untuk memberikan, mengatur
protokoler yang standar. Saya khawatir ini · standarnya Papua. Kita ingin standar
nusantara. Menurut saya lebih bagus cari provinsi yang bagus misalnya, yang tentunya
menjadi standar, kemudian nanti bisa ditiru Papua. ltu maksud saya.
Saya Yogya mungkin menjadi pilihan ya, karena ini konstruksi masyarakatnya
adalah dari aspek histroris Yogya dalam rangka kontribusi mendirikan Republik itu
sudah nyata. Yogya. Bagaimana aspek budaya kultural itu diramu di sini misalnya, itu
argumentasi saya, tetapi kalau aspek nanti soal bagaimana mempererat rasa persatuan
kesatuan nampaknya Papua menjadi penting untuk dikunjungi, tetapi kalau maksudnya
membuat norma standar dalam sebuah undang-undang supaya membuat standar yang
bagus itu kok rasanya memang perlu digeser Papua itu. Saya sudah pernah ke Papua
itu. Sudah pernah ke Papua. Dan nampaknya kalau itu belum dapat tetapi kecuali untuk
bagaimana mengganti Freeport boleh di situ ya, supaya Freeport diambil alih oleh kita,
kita setuju, tetapi kalau materinya adalah dalam rangka itu saya khawatir tidak optimal.
Sekali lagi dengan rasa hormat, tidak dengan maksud kita itu mengecilkan saudara
saudara kita, Pemerintah di sana dalam konteks tetapi kita ingin sekali lagi bagaimana
rancangan undang-undang itu nanti sebagus mungkin.
Saya kira demikian.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Silahkan.
11
ARSIP D
PR RI
F- PDIP (DRS. H. SETIA PERMANA):
Terima kasih Pimpinan.
Dalam beberapa hal saya sepakat dengan argumentasi yang dikemukakan oleh
sahabat saya Pak Rubai'e ini tentang Papua, karena dalam pengalaman saya pun
demikian kita sudah beberapa kali datang ke Papua maksudnya untuk melakukan
semacam dialog tetapi di tempat-tempat yang kita kunjungi malah baik gubernurnya,
bupatinya, walikotanya tidak di tempat semua. Nah seperti itu. Jadi kalau kemudian kita
menggunakan rujukan Papua sebagai sebuah upaya untuk membuat standar agak
susah, gitu kan? Karena mereka pun barangkali tidak patuh dalam soal itu. Tetapi di
lain sisi tetap kita harus memberikan semacam prioritas terhadap Papua, karena
bagaimana pun juga jangan sampai selalu ada perasaan, ada penilaian dan asumsi dari
kawan-kawan di Papua itu selalu muncul meskipun barangkali dari semacam praduga
saja selalu ada perasaan tidak diperhatikan. Dan keinginan untuk berontak segala
macam selalu muncul kan? Terakhir kita dialog di Timika juga seperti itu. Ketua
Dewannya tidak ada, Bupatinya tidak ada dan segala macam. Nah itu bisa menjadi
persoalan kalau kemudian kita abaikan. Tetapi ya itu tadi kata Pak Rubai'e saya
mendukung sebagai rujukan untuk standar agak susah, tetapi kalau kemudian kita
memberikan perhatian khusus kepada Papua ... (suara tidak terdengar).
Terima kasih Pimpinan.
F- PARTAI HANURA (H.SARIFUDDIN SUDDING, SH., MH.):
Saya kira memang apa yang disampaikan oleh Pak Rubai'e dan Pak Setia
Permana sahabat saya ini, memang betul bahwa ketika kita melakukan pembahasan
terhadap Rancangan Undang-Undang Protokol saya kira memang Papua ini perlu dikaji
ulang untuk kita kunjungi karena muatan-muatan yang akan kita dapatkan nanti di
Papua memang saya kira tidaklah maksimal ya karena beberapa kali kami melakukan
kunjungan ke Papua, Pak Ketua, dan saya kira porsi untuk Papua nanti juga akan
masuk dalam kunjungan di Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum. Beberapa
rancangan undang-undang yang akan dibahas nanti itu porsinya memang kita melihat
hal-hal yang mana yang urgen yang untuk kita kunjungi, masalahnya menyangkut
masalah penguatan hak adat-hak adat seperti Pak Ketua katakan itu masuk dalam
Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum. Tetapi kalau untuk Protokol ini memang
saya kira memang tidak tepat ketika Papua akan kita kunjungi. Kami dari Komisi Ill
sudah beberapa kali melakukan kunjungan ke Papua, juga di Sadan Legislasi yang
pembahasan rancangan undang-undang nanti bantuan hukum itu kami akan masuk ke
Papua, beberapa rancangan undang-undang lain yang memang pas untuk daerah itu,
ini kita lihat dulu apa-apa sebenarnya dari muatan-muatan rancangan undang-undang
12
ARSIP D
PR RI
ini dan kita lihat tentang daerah itu sendiri. Saya sepakat ketika misalnya ya katakanlah
Yogya atau daerah-daerah yang memang punya history.
Saya kira itu Ketua, terima kasih.
KETUA RAPAT:
... (tidak menggunakan microphone, tidak jelas) ...
Baik, jadi masukan dari rekan-rekan sekalian kita tampung dulu baru nanti
setelah masuk pada paragraf yang bersangkutan baru kita masuk pada masalah
substansi. Oleh karena itu, pada hari ini kita lihat nomor 3 kita membahas rencana
Masa Sidang Ill dan persiapan RDP sampai dengan selanjutnya apakah bisa disetujui
ini?
Setuju? Kalau setuju kita masuk ke yang 4 RDP, ya kita ketok.
(RAPAT : SETUJU}
Kemudian kita masuk ke - 4 yaitu hari Rabu tanggal 12 Mei 2010, kegiatannya
adalah RDP yang terpanggil I terundang adalah MPR RI, DPD RI, Mahkamah Agung
RI, Mahkamah Konstitusi RI, Komisi Yudisial RI. Minta pertimbangan dan masukan.
Disampaikan, Pak.
F- PARTAI HANURA (H.SARIFUDDIN SUDDING, SH., MH.):
Terhadap sasaran RDP-nya satu sampai lima tidak soal saya setuju, tetapi lihat
jadwalnya 10.00 WIB s.d. 12.30 WIB yang saya tanya setting forumnya, setting
rapatnya apakah ini dijadikan satu dalam sebuah forum dan kemudian kita diskusikan
itu, apakah teknis RDP-nya itu adalah dikelompokan mana yang penting misalnya MPR
RI, DPD RI satu sessi sendiri, misalnya Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan
Mahkamah Agung, karena memang karakter dari institusi ini agak berbeda dan
dinyatakan dalam undang-undang ini sebagai sebuah komisi yang independent
disendirikan, Komisi II I pun sifatnya konsultasi dalam rangka menghormati undang
undang yang kita bikin, sehingga dengan demikian terhadap agenda nomor 4 itu
menurut saya itu yang akan saya tanyakan. Tetapi kalau boleh usul mungkin dipecah
dua MPR, DPD itu satu forum sendiri dan kemudian Mahkamah Agung dan Mahkamah
Konstitusi dan Komisi Yudisial itu satu sessi sendiri, sehingga nanti itu akan lebih fokus
menggali apa-apa yang diinginkan oleh Pansus terhadap pikiran-pikiran mereka
terhadap rancangan undang-undang ini. Bahkan kalau dapat, mungkin Mahkamah
Agung disendirikan, mungkin Pansus yang ke sana gitu ya, supaya kita mendapatkan
itu dan kita mintanya ketemu dengan Ketua Mahkamah Agung jangan ketemu dengan
Sekretaris Mahkamah Agung gitu ya, karena kalau bertemu dengan Mahkamah Agung
13
ARSIP D
PR RI
berarti kita yang ke sana. Jadi kita ketemu dengan Ketua Mahkamah Konstitusi itu ya
sehingga betul-betul kita mendapatkan pikiran-pikiran genuine-nya dari pemangku atau
penanggung jawab institusi itu. Saya khawatir nanti kalau yang diundang ke sini yang
datang adalah sekretaris. Dan kalau itu yang terjadi kita sepakati Pimpinan Pansus
harus tegas tanpa mengurangi rasa hormat suruh pulang saja.
Terima kasih.
F- PARTAI GERINDRA (DRS. H. HARUN AL-RASYID, M.Si):
Minta tambahan, Pimpinan.
Dari acara hari Rabu, tanggal 12 ada dua kelompok, kelompok yang jam 10.00
WIBsampai 12.30 WIB, lantas kelompok yang 13.30 WIB, kelompok yang jam 13.30
WIB karena masih menyangkut peraturan protokol negara itu sebaiknya digabungkan
itu, Sekneg atau Sekab itu bisa ikut terlibat di dalamnya, karena selama ini memang
mereka itu yang paling banyak yang menyangkut masalah protokoler baik secara
nasional, internasional dan sebagainya. ltu perlu ditambahkan.
Terima kasih.
DRS. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si. ( WAKIL KETUA IF-PG)
Saya kira jadi mungkin ini Pak Rubai'e ini memang agak kereng ini, belum apa
apa sudah mau diadu kita sama Mahkamah Agung apa. lni kan dilihat dari substansinya
ini kan teknis sekali ini, ini soal minner, soal tatakrama. Dan tata krama ini bisa penting
atau tidak penting dalam hidup kita masing-masing. Orang kayak Pak Arief Wibowo ini
ya persetan dengan segala macam tata krama, wong tanpa itu bisa hidup kok gitu dan
setiap hari masuk koran juga namanya gitu loh. Tetapi bagi sebagian kita melihat ini
kan sesuatu yang penting gitu di dalam kehidupan keseharian. Ada orang yang terus
gatal tangannya kalau tidak dijemput di airport gitu, Pak, apalagi sudah merasa dirinya
adalah wakil rakyat di pusat dan lain sebagainya. lni seringkali menjadi cekcok. Cekcok.
Pemerintah Daerah disalahkan dan Pemerintah Daerah merasa tidak salah wong tidak
ada aturannya, ini kan menjadi tidak enak jadinya. Oleh karena itu ada pentingnya
bahwa ini diangkat menjadi suatu undang-undang supaya menjadi kesadaran bersama,
standar gitu dan saya sepakat standar ini yang harus kita rasakan sebagai sesuatu
yang tidak membelengu, tidak memberatkan gitu ya bagi pejabat atau aparat di bawah
yang punya kewajiban untuk melaksanakan ini. Mungkin kalau kita itu tidak terlalu
terasa karena kita ini mungkin posisinya adalah orang yang dilayani gitu bahkan
terasanya adalah kurang terus ini kok tidak ada ini, tidak ada itu gitu, yang Pak Rubai'e
ini kalau siang ini harus datang ini, kalau malam harus datang itu, kan begitu Pak
Rubai'e selama ini.
14
ARSIP D
PR RI
Ya itu siklusnya itu ada itu, waktu-waktu tertentu. Siklus dan sekaligus
perangkat-perangkat kehidupan yang lain.
Nah saya ingin kalau tadi disebut lembaga-lembaga tinggi untuk dihadirkan di
sini mungkin yang pertama sekali yang kita ingin dapatkan adalah bagaimana
keprotokolan yang selama ini berjalan di dalam institusi-institusi itu, ya tentu saja ini
tidak perlu Ketua Mahkamah Agung, misalnya kalau orang MA yang kita undang ke sini
menjelaskan hal itu. Orang-orang yang memang secara otoritatif di lembaga itu
menangani itu ya itulah yang bisa menjelaskan kebiasaan yang di masing-masing
lembaga itu, tidak jadi soal bahwa itu esselon berapa-esselon berapa, tidak jadi soal,
yang pentingkan kita mendapatkan suatu masukan yang kira-kira dengan masukan itu
kita bisa menunjukan format yang pas di dalam keprotokoleran ini seperti apa. Nah jadi
saya ingin meng-effort kita semua, jangan buru-buru kalau yang tidak datang itu tidak
top management terus tidak mau rapat. lni kan susah. Saya sudah terlanjur jadi Ketua
di sini terus anggota tidak ada yang rapat tidak enak saya ini, kasihan Pak Tri juga ini.
Nah itu maksudnya gitu. Bahwa setelah itu anda punya agenda dengan Ketua MA, ya
kita pikirkan bagaimana caranya, itu kan soal lain gitu. Yang penting pekerjaan kita dulu
ini kita selesaikan, kita buat satu rangkaian apa yang penting substansinya kena, baru
yang lain-lain.
Dan iya saya berpikir juga tadi soal kunjungan luar negeri, Pak Ketua kan
alternatifnya itu ya ada Paris sama Canada mungkin juga Afrika Selatan gitu kan,
syukur-syukur dibarengi piala dunia, kan tidak jadi masalah itu.
Terima kasih Ketua.
F- PARTAI HANURA (H.SARIFUDDIN SUDDING, SH., MH.):
Ketua, Ketua, saya mohon izin Ketua, karena mau ikut sidang di Mahkamah
Konstitusi mewakili institusi Dewan.
Terima kasih, Ketua.
H. TB. SOENMANDJAJA, SD ( WAKIL KETUA I F-PKS )
Pak Sudding ini, Pak, termasuk salah seorang pengacara DPR yang mewakili
kita semua. Terima kasih Ketua.
Jadi atas usul/saran yang berkembang yang berkenaan dengan nomor urut
empat ini yang pertama tentang posisi, Pak ya, posisi atau status Sekretariat Negara
dan Sekretariat Kabinet, Pak, ini memang semula dirancangan tidak ada, tetapi karena
mereka ini adalah bagian dari tim pemerintahan nanti, Pak, YFtng mewakili Presiden
bersama tiga kementerian yang sudah diberikan tugas oleh Presiden, tentu tidak etis
apabila kita mengundang begitu terlebih dahulu sementara mereka nanti akan
berkonsolidasi di internal pemerintah itu. Jadi kita berkeyakinan bahwa tim ini akan
15
ARSIP D
PR RI
disertakan bersama dengan tim pemerintah. Nanti kita baru Rapat Kerja itu setelah
nomor urut berapa, Pak Tri ? Nomor urut 14, Pak. Nomor Urut 14 itu kita ada Rapat
Kerja tentu saja nanti pihak pemerintah bersama rengrengannya akan hadir.
Kemudian kalau melihat pihak-pihak yang diundang pada nomor urut 4 ini
memang cukup padat, saya usul Pak Ketua mohon maaf bagaimana kalau di
breakdown waktu, Pak, kita lihat waktunya misalnya 10.00 - 12.00 WIB, 13.00 - 15.00
WIB, 16.00 -18.00 WIB, misalnya begitu, Pak. Sehingga ada 7 pihak di sini, Pak, yang
kalau disepakati kita undang, mungkin bisa teralokasi pada tiga pengalokasian waktu
itu, jadi 10.00 - 12.00 dengan siapa selesai, nanti 13.00 - 15.00 WIB dengan siapa,
16.00 - 18.00 WIB nanti dengan siapa. Jadi dari segi istirahat cukup satu jam, waktu
sholat tidak terganggu. Demikian saran saya, terima kasih.
KETUA RAPAT:
Baik, terima kasih.
Dari masukan rekan-rekan sekalian, kita coba merangkum, kemudian karena
yang dari awal kita sampaikan bahwa kita dibatasi oleh ruang dan waktu nah tentunya
dengan ruang dan waktu yang tersedia sangat mepet kita usahakan dengan waktu
yang tadi seoptimal mungkin kita berusaha mengerahkan daya dan tenaga sehingga
semuanya terangkum, karena ini semua substansinya adalah dalam rangka
membicarakan tata upacara, tata tempat plus tata penghormatan yang berkaitan
dengan perubahan-perubahan yang ada, nah kita hanya minta masukan tentunya di sini
adalah dari esselon-esselon yang mempunyai kepentingan dalam hal ini untuk
memberikan masukan-masukan kepada kita untuk memberikan pengkayaan. Kemudian
karena yang terundang di sini 7 badan, nah tentunya nanti apa yang disarankan oleh
rekan kami dibagi menjadi tiga penggelombangan waktu dengan kurun waktu masing
masing 1 jam jeda. lni tawaran kalau memang kira-kira rekan-rekan berkenan ya ketok
palu, mungkin kalau ada masukan tambahan kita jadikan bahan pertimbangan.
Disampaikan, Pak.
F- PAN (DRS. H. ACH RUBAl'E, S.H., MH.):
lntinya setuju terutama alokasi waktu tadi. Yang kedua mungkin penulisannya
menu rut saya supaya sudah jela~ di sini tidak RDP dengan MPR-RI, DPD-RI, tidak
begitu, tetapi langsung saja seperti juga salah satu Pimpinan tadi menyampaikan
bahwa kita tidak berorientasi rapat kerja itu dari aspek formalnya tetapi juga lebih fokus
kepada aspek substansi, mendapatkan bahan-bahan dan pikiran-pikiran, mengatur
undang-undang sebaik-baiknya menurut saya itu yang diundang RDP dengan Bagian
Protokol MPR RI, Bagian Protokol DPR RI, jadi Bagian Protokol Mahkamah Agung,
hingga jelas yang hadir mereka itu. Sehingga nanti mereka karena itu yang diundang
16
ARSIP D
PR RI
panitia sudah kesehariannya, sehingga dia meet-kan dengan pengalamannya dia
melakukan itu dengan ininya apa, sehingga dengan demikian dari institusi-institusi ini
diwakili oleh bagian yang memang menangani dan kita memang membutuhkan itu,
sehingga nanti tidak perlu ada yang diusir. Karena memang sudah, "oh ini sudah gitu",
dan dia datang dengan gagah, kenapa? Diundang, tidak mewakili. Beda kalau mewakili
dengan diundang langsung, beda, dia merasa terhormat diundang Pansus, dia orang
yang diperlukan oleh Pansus.
Terima kasih.
H. TB. SOENMANDJAJA, SD ( WAKIL KETUA I F-PKS )
Terima kasih, Pak Rubai'e dan Bapak sekalian yang terhormat,
Memang kita judulnya RDP bukan Rapat Kerja, karena bekerja kan dengan yang
setara. Yang kedua juga bukan rapat konsultasi, artinya boleh bergantian datang ya.
Lembaga negara datang ke sini dan/atau DPR datang ke sana. Kita menggunakan
RDP, RDP ini dengan Esselon I, Pak. Saya kira saya yakin bahwa pihak-pihak yang
terundang ini akan memahami bahwa ini Rapat Dengar Pendapat, jadi mereka harus
memberangkatkan Esselon I - nya. Dengan tetap saya menghormati usul Pak Rubai'e
tadi yang terhormat, seumpama kita saya menyebut protokol, Pak, itu mohon maaf,
kalau grade dia itu tidak di Esselon I maksud saya demikian khawatirnya Pak, ditangani
oleh Humas saya apa begitu, tetapi kalau RDP nanti kita kan usulan pengantar, Pak,
nanti lembaga yang bersangkutanlah yang mengutus orang yang tepat misalnya siapa,
didampingi dengan siapa seperti itu, Pak. Mungkin begitu Pak Rubai'e maksud RDP di
sini, sehingga kita tidak mereduksi niat-niat baik lembaga tersebut untuk
memberangkatkan siapa, begitu Pak. Mudah-mudahan dengan kalimat Rapat Dengar
Pendapat ini bisa dimaklum terus.
Yang kedua, Pak, alokasi waktunya yang ditawarkan dari kami sebagai berikut,
pertama RDP pukul 10.00 - 12.00 WIB itu, Pak, dengan MPR dan DPD, kemudian
13.00 - 15.00 WIB itu MA, MK dan KY, terima saran Pak Rubai'e tadi. Kemudian yang
ketiga 16.00 - 18.00 WIB dengan BPK dan Bl.
Saya kira dua hal itu, Pak Ketua, terima kasih.
F- PARTAI HANURA (H.SARIFUDDIN SUDDING, SH., MH.):
Ada sedikit, Pak.
Masalah soal tenggang waktu, lni biasanya kita ini kadang-kadang tidak
tenggang waktu saja banyak yang hilang, nah ini bagaimana? Saya tidak tahu yang
penting orang itu datang bagaimana mengatur bagaimana kita undang mereka itu harus
datang, kalau memang sudah datang ya sudah, kalau tenggang waktu ada satu jam ya
sudah hilang dech. lni alasan apa, bagaimana itu, tolong dipertimbangkan.
17
ARSIP D
PR RI
Lantas saya tadi juga walaupun datang belakangan, tolong spesial untuk di KY
itu tolong diperhatikan, terima kasih.
KETLIA RAPAT:
Baik, Pak. Jadi untuk poin yang keempat mengenai rencana kegiatan dan
pengelompokan kita setuju, hanya di sini dikaitkan dengan tenggang waktu dan
tenggang rasa kita sepakati saja, Pak, enak-enakan yang penting siapa yang dapat
hadir mungkin ada perwakilannya cukup, Pak, tidak apa-apa, yang penting kita unsur
pimpinan hadir, yang penting kita menyambut dia dan dia bisa memberikan masukan
kepada kita, kita sifatnya fleksibel, yang penting ada orang yang hadir. ltu jalan keluar,
Pak, karena kita tahu persis Bapak-bapak sekalian punya kepentingan ke komisi dan
kegiatan yang lain, oleh karena itu kita ambil jalan tengah yang paling enak, jadi kita
ambil seperti itu, Pak. Sepakat, Pak?
Alhamdulillah, empat selesai, Pak.
(RAPAT : SETLIJLI)
Kita masuk ke acara nomor lima yaitu Rabu, 19 Mei 2010, pukul 10.00 sampai
dengan selesai, jenis kegiatan adalah RDPU, minta masukan, saran, pandangan dan
pendapat dari rekan-rekan sekalian. Sampaikan, Pak.
F- PARTAI GERINDRA (DRS. H. HARLIN AL-RASYID, M.Si):
Kalau bicara asosiasi itu selain daripada Pemerintah DPR, ada masuk tidak dari
sip ii?
KETLIA RAPAT:
.. . (tidak menggunakan microphone/tidak jelas) ...
F-PARTAI GERINDRA (DRS. H. HARLIN AL-RASYID, M.Si):
Ya sudah.
F- PAN (DRS. H. ACH RLIBAl'E, S.H., MH.):
Setuju saya, tetapi sekali lagi ini asosiasi pemerintahan dengan asosiasi DPRD
itu dua entitas yang berbeda, kalau menurut saya kalau digabung didalam satu forum
juga saya kira jadi saya setuju dengan kategorisasi, Pak Soeman tadi, mungkin pukul
10.00 sampai pukul sekian dengan asosiasi pemerintahan, jam sekian, jam sekian
dengan asosiasi DPRD. Sehingga dengan demikian nanti ketokohon dari dua ini terlihat
jadi tidak saling mengekor, tidak bagus. Jadi sekali lagi ini dua entitas yang berbeda.
18
ARSIP D
PR RI
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
... (tidak menggunakan microphoneltidak je/as)... oleh karena itu
pengelompokan karena kita melihat kita memberikan penghormatan kepada beliau
semuanya dari entitas yang ada.
Kemudian untuk Pak Harun tadi, Pak, kita sependapat bahwa OKI tetap jadi
prioritas, Pak, tinggal waktunya kapan kita akan mengatur kemudian. Lima dapat
persetujuan, lima, Pak?
(RAPAT SETUJU)
Baik, kita masuk yang ke enam.
H. TB. SOENMANDJAJA, SD ( WAKIL KETUA I F-PKS ):
Di-insert dulu tanggal 5, terima kasih.
Kalau tadi kita, mohon maaf Bapak Pimpinan, kalau tadi kita melihat diangka 4
kan ada alokasi waktu 10.00 - 12.00 itu, kemudian 13.00 - 15.00, 16.00 - 18.00,
mungkin untuk asosiasi pemerintahan dan asosiasi OPRO ini bisa dipertimbangkan
dengan pengalokasi waktu itu, sehingga nanti ada waktu terakhir, Pak, mungkin
mengundang OKI dan Jawa Timur, misalnya, Pak. Jadi kalau 10.00 - 12.00 itu untuk
asosiasi pemerintahan, kemudian 13.00 - 15.00 untuk asosiasi DPRD, kemudian untuk
16.00 - 18.00 khusus OKI dan Jawa Timur, maaf ini misalnya Pak ya, Pemda OKI dan
Pemda Jawa Timur. Sehingga saran dari Pak Rubai'e Jawa Timur, Pak Ketua, bisa
terserap juga OKI bisa terserap, demikian.
F- PAN (DRS. H. ACH RUBAl'E, S.H., MH.):
Kalau Jawa Timur menurut saya, saya kira kalau maksudnya dihadirkan itu saya
kira OKI sudah merepresentasikan Jawa, tetapi kalau maksudnya menjadi objek
kunjungan ya saya kira memang Jawa Timur bisa menjadi salah satu alternatif ya. Apa
yang ingin dicari sesungguhnya disitu? Seperti saya sepakat ketika kita masuk
substansi bagaimana sih protokol daerah itu merespons, melayani pejabat-pejabat
pusat yang memang saatnya dilayani, sehingga di situ yang akan disoal. Kalau itu
hanya maksudnya tidak perlu tanya ke Jawa Timur, OKI saya kira sudah cukup.
Terima kasih.
19
ARSIP D
PR RI
F - PAN (DRS. H. ACH RUBAl'E, SH., MH):
lni kelihatannya santun, menyatunya Pemerintah sama DPRD ini Pak. Mohon
koreksi Pak kalau begitu untuk nomor urut 5, 10 - 12 ini kita RDPU dengan asosiasi
pemerintahan, kemudian 13.15 ROPU dengan asosiasi OPRO, dan 16 - 18 kita dengan
Pemerintahan OKI Pak Ketua. Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Setuju Pak ? Supaya nanti nomor 5 catatan buat kami Jawa Timur kita
pertimbangkan dalam artian untuk .... terima kasih Pak.
(RAPAT SETUJU)
Kita masuk pada nomor 6, Kam is 20 Mei 2010 Pukul 15.00 sampai dengan 18.00
kunjungan kerja ke provinsi, tadi ada masukan, silakan.
H. TB. SOENMANDJAJA, SD ( WAKIL KETUA I F-PKS )
Saya kira merespon usulan Pak Rubai'e tadi saya agak penting juga untuk Jawa
Timur ini karena memang melihat frekuensi kunjungan kerja pejabat ini memang cukup
tinggi. Karena itu mengetahui segala problema yang mereka hadapi itu juga penting.
Jadi frekuensi yang tinggi itu dengan fasilitas yang seperti apa yang harus mereka
punyai jadi konsekuensi apalagi Pak Rubai'e asalnya dari Jawq Timur kan beda sekali
kalau mereka dihadirkan disini dengan Pak Rubai'e hadir disana kan beda sekali. Pak
Arif Wibowo ini juga dari Jawa Timur.
Jadi kalau misalnya itu Papua kita jadi geser saya kira itu Jawa Timur bisa
dijadikan penggantinya. ltulah selain Yogja, Bali. Saya kira cukup, kalau OKI itukan
semua bisa melakukan, jadi kunjungan lapangan langsung ke OKI tanpa harus kita bagi
delegasi-delegasi, ya kan begitu ya Pak Harun?
DRS. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si ( WAKIL KETUA IF-PG)
Cuma kalau kunjungan kerja satu-satu bukan ke sana, masuk motel.
KETUA RAPAT:
Bukan satu-satu Pak, bareng-bareng. Kalau soal masuk motelnya pasti satu-satu
tidak mungkin bareng-bareng, kan Bapak begitu ngajarinnya.
F- PDIP (ARIF WIBOWO): '
Pimpinan mohon ijin, pada saat bersamaan ada Panja Perubahan Undang-
Undang Nomor 22.
20
ARSIP D
PR RI
KETLIA RAPAT:
lya jadi perintah segera supaya KPU nya dipecat ini Pak, terima kasih.
F- PARTAI GERINDRA (DRS. H. HARLIN AL-RASYID, M.Si):
lni tolong tentang jadwal Pak. RDPU hari Rabu tanggal 19. Hari Kamis
kunjungan. Waktu RDPU sampai sore hari, kunjungan hari Kamis, coba dilihat dengan
waktu itu apakah yang kunjungan dan yang RDPU itu berlainan atau diatur bagaimana,
ini soal waktu saja, coba dihitung-hitung. lnikan namanya kalau ke Papua tidak jadi,
barangkali Bali mungkin sore bisa, tolong dilihat saja dipertimbangkan. Terima kasih.
KETLIA RAPAT:
Baik, masukan mengenai rencana waktu yang jelas terpaku dengan kita adalah
satu Sumatera Selatan, kemudian yang kedua Bali, Papua didrop kita ganti menjadi
Jawa Timur. Tinggal nanti rencana pemberangkatannya, waktunya akan kita tentukan
Pak, nanti akan diatur oleh Sekretariat, demikian Pak.
H. TB. SOENMANDJAJA, SD (WAKIL KETLIA I F-PKS)
Tambahan Pak, terima kasih Ketua.
Jadi Bapak sekalian yang terhormat, seperti kita ketahui bahwa Rabu dan Kamis
kan hari Pansus ya Pak. Sementara kita juga nanti tembus nanti sampai ke hari Jumat,
Jumat ini hari Fraksi. Jadi kita juga akan mohon ijin melalui forum ini Pak Ketua, melalui
unsur Fraksi, kita mohon ijin melalui unsur-unsur Fraksi bahwa kemungkinan besar kita
menggunakan hari Jumat sehingga kita betul-betul tiga hari yaitu Rabu, Kamis, dan
Jumat. Kalau disini karena Rabu sudah dipakai pen uh di RDPU, mungkin dia fokus
pada hari Kamis dan Jumat Pak.
Terus yang kedua, karena ini jaraknya dekat semua Pak, tolong nomor 6 dan 7
itu kok Kamis-kamis bukan Jumat Pak? TUlisannya itu.
F- PARTAI GERINDRA (DRS. H. HARLIN AL-RASYID, M.Si):
Karena ada dua tempat itu Pak, dua lokasi. Jadi Tim A, tim 1 hari Kamis yang
sama Pak ke semula ke Papua, tapi Papua sudah drop ini Pak ya. Kemudian Tim B ke
tempat lain juga demikian, dan selanjutnya. lni mestinya dibaginya ada berdasarkan
tempat Pak, mohon maaf kita koreksi ya Pak. Jadi Jawa Timur, Bali, dan Sumatera
Selatan.
Barusan saya tanya ke Sekretariat mohon ijin Pak Pimpinan, Pak Ketua, karena
jarak dekat begini bukan tidak mungkin bisa untuk empat lokasi Pak sehingga lebih
komprehensif lagi. Tapi kalau Bapak-bapak yang terhormat memandang tiga tempat ini
21
ARSIP D
PR RI
cukup selebihnya kita undang, saya kira ini akan lebih memudahkan kita Pak, hanya 3
saja yaitu Jawa Timur, Bali dan Sumatera Selatan.
Kemudian yang kedua ini kita akan menggunakan hari di nomor urut 6 ya Pak,
nomor urut 6 ini dan nomor urut 8, jadi 7nya kan nanti satu sama-sama Pak. Di 6 ini
nanti ada 6A itu Jawa Timur ya Pak, 6B Bali dan 6C Sumatera Selatan. Demikian. Nanti
mungkin soal waktu keberangkatan kita bisa sepakati apakah kita berangkat hari Kamis
pagi dan ke Bali Jumat sore atau bagaimana karena sekali lagi ini juga harus
bergantung kepada jadwal yang disediakan oleh Pemerintah setempat yang kita
kunjungi. Begitu Pak Ketua, terima kasih.
H. TB. SOENMANDJAJA, SD ( WAKIL KETUA I F-PKS )
Ada koreksi lagi ini, hari Kamis itu tanggal 20 Pak bukan 21 di bawahnya 21.
Lantas yang kedua ini saya juga ada sedikit rancu ini, kalau setiap daerah itu
Pemerintah dan DPRD nya digabungkan tidak ada salahnya, kalau kita DPRD nya pada
saat itu bersamaan juga dengan di Bali, sebenarnya kalau mau DPRD ditempat lain, di
kabupaten lain atau Pemerintahan di provinsi yang lain. Sehingga kalau disini kalau
dilihat dari tempat dan lokasi Pemerintah dan DPRD nya sama, makanya didalam ini
sebenarnya lebih praktis kalau mereka DPRD sama Pemerintah kemitraan itu tidak
pernah pisah Pak dan protokolernya juga tidak jauh-jauh malah yang mengaturnya juga
mereka. Jadi disini barangkali kunjungan ke DPRD kalau bisa bukan di provinsi yang
sama, tapi mungkin di provinsi yang lain. lni sekedar pertimbangan, terima kasih.
F- PARTAI GERINDRA (DRS. H. HARUN AL-RASYID, M.Si):
Terima kasih Pak Gubernur.
Jadi pertama kami mohon maaf atas kesalahan pengetikan dan terima kasih atas
koreksi tentang tanggal. Yang kedua, kita tadi sebagaimana usul Bapak bahwa
hendaknya kegiatan di tiga provinsi saja Pak. Saya kira kita memang Pak Ketua di
tingkat provinsi saja kegiatan untuk hari pertama. Mungkin hari kedua dengan tokoh
atau masyarakat adat tertentu yang di RUU Protokol inikan ada protokol khusus untuk
tetua adat, itu mungkih di hari berikutnya, di hari Jumatnya, mungkin demikian Pak. Jadi
kita tidak mengalokasikan ke kabupaten kota semula disini tapi kalau dipandang perlu
mangga kita bisa bicarakan. Misalnya kalau untuk Jawa Timur, Pak Rubai'e silakan Pak
apa kita cukup di provinsi saja atau kita akan turba ke Kabupaten kota mana karena
Madura terpisah kepulauannya maksud saya ini Pak.
H. TB. SOENMANDJAJA, SD ( WAKIL KETUA I F-PKS ):
lni mohon maaf, ini yang dimaksud begini. Kalau mungkin dalam rangka
kabupaten dalam rangka satu perbandingan salah satu mungkin tidak ada masalah,
22
ARSIP D
PR RI
cuma yang disini menyangkut masalah kunjungan ke provinsi itu pada hari Kamis yang
bersamaan sebaiknya Pemerintah yang di provinsi itu misalnya di Bali itu dengan
DPRD nyab ergabung, bukan seperti disini. Kecuali, kalau DPRD pada hari Kamis
dengan kelompok yang lain itu, DPRD di provinsi lain bukan qi Bali sehingga terlihat
bahwa disini akan kita kunjungi bukan 3 provinsi dari 2 komponen ini tapi mungkin 6
provinsi. DPRD nya mungkin diprovinsi yang lain, Pemerintahannya di provinsi yang
tiga itu. inikan sama Jawa Timur, Bali, sama Sumsel. Di bawah juga DPRD, Bali Jawa
Timur, Sumsel. lni dibawah ini DPRD-DPRD itu bisa bergabung dia Pemerintah daerah.
jadi menghemat juga. lni yang saya maksudkan, terima kasih.
F- PG (ADITY A ANUGRAH MOHA, S.Ked):
Terima kasih Pak ketua, terima kasih Bapak Harun.
Jadi pengalaman kita waktu draft RUU ini Pak, sebagian DPRD tidak mau disatu
forumkan dengan eksekutif. Dan faktanya begitu rnemang ada hal yang sangat
diamanatkan kepada tim waktu itu supaya ada hal yang diberikan secara protokoler
kepada DPRD karena kadang-kadang Pak, mungkin Pak Rubai'e bisa menjelaskan
juga tambahan beliau di provinsi Pak Ketua, itu kadang-kadang kebanyakan anggota
DPRD itu dibelakang Sekda. Kenyataan begitu Pak, kalau mereka dihimpun dalam satu
forum diskusi ini mungkin ada yang sungkan menyampaikan. Dengan dipisah itu kita
bisa mengelaborasi lebih jauh, tapi sekali lagi terpulang kepada kita sebaiknya
bagaimana. Sebab pernah waktu kita berkunjung ke dua provinsi itu sama Pak,
diantaranya yang paling ekstrim di Aceh misalnya, walaupun mereka sepakat
membangun Aceh ternyata ada hal antara eksekutif dan legislatif. Mohon perhatian kita
itu Pak, terima kasih.
H. TB. SOENMANDJAJA, SD ( WAKIL KETUA I F-PKS )
Kalau begitu mungkin begini, misalnya hari Kamis itu pagi jam sembilan sampai
jam dua belas. Misalnya sore hari mungkin DPRD, ini sekedar saya, karena ini
lokasinya sama. Saya cuma menggambarkan bahwa pengalaman selaku Gubernur
maupun Wakil Gubernur OKI protokolernya itu ya itu-itu saja, dua-duanya itu. kalau mau
minta pandangan mereka ya kebetulan inikan dua daerah, kecuali kalau semua saya
senang juga kalau umpamanya DPRD di provinsi lain, inikan tiga provinsi, inikan daerah
yang sama. Sementara itu gambaran, terima kasih.
KETUA RAPAT:
Baik, masukan dari Bapak kita terima dalam hari Kamis itu kita alokasikan waktu
pengelompokan pagi, sore. Kita setujui, saya rasa itu yang paling pas Pak, jadi
23
ARSIP D
PR RI
semuanya kita wadahi dan dia merasa tidak tersinggung segala macam. terima kasih,
kalau disetujui kita ketok?
H. TB. SOENMANDJAJA, SD ( WAKIL KETUA I F- PKS )
lni Pak Harun maaf, jadi kalau pukul 10-12 itu dengan Pemerintah daerah
eksekutif maksud saya diwakili gubernur beserta jajaran, begitu Pak. Nanti 14-16
setelah kita istirahat dan makan selanjutnya dengan DPRD, karena biasanya kalau di
daerah istirahat satu jam kurang cukup biasanya. Dan biasanya kita diterima di kantor
yang bersangkutan.
KETUA RAPAT:
Mengenai waktu tidak ada masalah, mungkin masukan dari kawan silakan.
F- PG (ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked):
Sekedar menambahkan Ketua, terima kasih.
Menyambung dari bahasa suara dari Pak Soen dimana menurut saya kabupaten
ini perlu kita akomodir walaupun tidak semuanya mengingat kita perlu ada komparasi di
sana karena tidak semua apa yang dilakukan oleh protokol provinsi itu senapas dengan
dilakukan oleh protokol kabupaten. ltu pertama.
Yang kedua, disini juga masih ada tokoh-tokoh masyarakat yang kita temui dan
juga penting menyangkut soal kekhususan daripada norma-norma yang berlangsung di
daerah maupun provinsi tersebut sampai kabupaten. Mungkin inl saja, terima kasih.
F- PAN (DRS. H. ACH RUBAl'E, SH., MH):
Terima kasih Pak Ketua, dan Bapak sekalian.
Bagaimana kalau kita rancang jadwal sebagai berikut Pak, hari Kamis, hari
pertama itu 10.00 -12.00 kita misalnya sama Gubernur dan jajaran. Kemudian hari
pertama juga pukul 14.00 -16.00 dengan DPRDnya dan esok harinya Pak hari Jumat
pagi 09.00 -11.00 itu Pak dengan DPRD tertentu dengan mengundang tokoh
masyarakat sehingga seluruh elemen relatif bisa kita temui semuanya. Sehingga kita
nanti mungkin setelah pukul 14.00 bisa pulang Pak pada hari Jumat.
H. TB. SOENMANDJAJA, SD ( WAKIL KETUA I F-PKS ):
Sedikit menambahkan ya Pak, pengalaman yang sudah-sudah ketika kita terjun
ke lapangan itu tingkat lapangan kita tidak bisa batasi waktu, kadang-kadang begitu tapi
kalau kita terlalu biasa, semua kita undang nanti substansi dari itu tidak ketemu, yang
penting representasi dari mereka itu sudah terwakili, saya pikir begitu. Karena ini RUU
ini lebih banyak ke teknis, sudah on the book kira-kira begitu, sudah lama terjadi di
24
ARSIP D
PR RI
tingkat lapangan juga pernah ada, kecuali Undang-Undang ini tidak pernah ada, itu
lebih komprehensif kita bagaimana kita terjun ke lapangan, harus kita melakukan kajian
ditingkat lapangan. Tapi ini lebih banyak ke formalitas-formalitas yang harus kita
akomodir. Menurut saya begitu ya. Jadi pendalaman kita tidak terlalu dalam seperti
kalau kita membuat suatu penelitian itu tidak sampai ke paling dalam, tidak begitu.
Pokoknya formalitas-formalitas yang harus kita ambil, saya pikir begitu karena ini
menyulitkan kita nanti. Kita harus begini begitu, sementara kita yang kita dapatkan tidak
sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Terima kasih. Saya kira dari Pak Soen sudah menyampaikan alokasi-alokasi
dimana kita akan menyerap, saya setuju misalnya jam 10.00 -12.00 dengan kawan
kawan Pemerintah, Gubernur dan jajaran dari tiga Jawa Timur; Bali, Sumatera Selatan.
Kemudian sorenya dengan DPRD provinsi maksud saya, mungkin di jadwal Jumat pagi
memang dengan tokoh masyarakat. Tetapi mungkin prakteknya saya usul saja
prakteknya adalah bagaimana kalau malam Kamis, malam itu jadi misalnya jam 7
malam dengan tokoh masyarakat simbolik saja. Yang tadi disebutkan simbolik tokoh
masyarakat, tokoh adat simbolik. Karena kalau tokoh masyarakat diundang pagi itu
nampaknya tingkat kehadiran dan tingkat keterikatan kepada protokoler itu rendah
sehingga ngapain tidak mengerti protokol, tapi kalau maksudnya itu kita ingin
mendengarkan dan fungsinya sosialisasi tokoh masyarakat itu lebih banyak bergerak
bukan pagi atau sore tapi bergeraknya malam. Jadi kalau suatu misal Bapak-bapak
bergerak malam itu bagian dari tokoh.
Sehingga dengan demikian yang Jumat memang tertulis begitu tapi prakteknya
adalah malam sehingga hari Kamis seluruh persoalan tentang protokoler itu tuntas,
begitu ya sudah ada gambaran.
H. TB. SOENMANDJAJA, SD ( WAKIL KETUA I F- PKS ):
Terima kasih.
Jadi itu saran yang sangat simpatik ya Pak. Jadi 10.00 -12.00 kita bersama
Gubernur lnsya Allah dengan jajaran, 14.00 -16.00 bersama DPRD, kemudian tanggal
20 - 22 tertalu malam biasanya 19.30-21.00 sekitar itu bersama tokoh masyarakat. Jadi
mohon ijin Ketua, karena kita tidak punya LO dan fasilitator disana kita meminta kepada
Pak Gubernur mungkin memfasilitasi pertemuan Pansus dengan tokoh masyarakat
terundang oleh beliau biar beliau mengundang siapa yang perlu diundang. ltu yang
pertama.
Pak Rubai'e melalui Pimpinan saya bertanya dengan Df RD saran dari dokter
tadi bagaimana Pak DPRD Kabupaten Kata tertentu Jumat paginya. Tadikan kita baru
25
ARSIP D
PR RI
level provinsi semua Pak, kabupaten belum. Padahal di RUU ini ada diantaranya
bagaimana kalau pejabat pusat berkunjung ke kabupaten kota. Terima kasih Pak.
F- PAN (DRS. H. ACH RUBAl'E, SH., MH):
Saya kira dari masing-masing provinsi itu ya, kita undang yang paling dekat,
kalau misalnya Jawa timur, Surabaya layak. Jadi yang paling dekat sajalah. Yang
penting tadi itu ada merepresentasi, toh sebelum kita dengan Pemerintah provinsi
dengan DPR provinsi sama kabupaten, hari sebelumnya kita sudah berbicara dengan
Asosiasi Pemerintah dan Asosiasi DPRD. Kita disini rapatnya, saya kira begitu, saya
kira kawan-kawan tenaga ahli bisa atur, minta saja kepada protokoler masing-masing
provinsi mana, undang saja tiga atau empat DPRD sudah selesai. Terima kasih
Pimpinan.
H. TB. SOENMANDJAJA, SD ( WAKIL KETUA I F- PKS ):
Terima kasih Pak Ketua. Pak Rubei'e terima kasih.
Saya ingin mengambil contoh seperti Bali Pak, Bali ini mohon maaf ini hanya
kabupaten kota sehingga memungkinkan kita bertemu dengan mereka, cuma tadi itu
kita bertemu dimana pertanyaannya.
Yang kedua, kalau bisa Pak memang DPRD yang kita kunjungi provinsinya ini
tidak kita undang dalam RDPU Pak, di RDPU kita tidak akan undang mereka sebab kita
on the spot ini. Jadi provinsi yang on the spot maka kabupaten/kota nya tidak akan
diundang, demikian.
KETUA RAPAT:
Baik dari perjalanan masukan dari rekan-rekan sekalian maka untuk 6 dan 8 kita
nyatakan setuju Pak.
H. TB. SOENMANDJAJA, SD (WAKIL KETUA I F-PKS):
Pak ketua mungkin begini kalau hari Jumat sepakat mengundang DPRD Pak
berarti pansus memfasilitasi mereka, misalnya kita mengundang di hotel mana ini
sekretariat tolong catatan, atau kita meminta fasilitas di sana. Kepada gubernur lagi
supaya memfasilitasi supaya kita bertemu dengan unsur DPRD yang mana saja
misalnya, kecuali sampai Pak Rubai'e tadi Pak hanya satu DPRD saja misalnya seperti
tadi Surabaya. Seperti Jawa Timur kita hanya DPRD Kata Surabaya saja atau
sekitarnya. T erima kasih.
26
ARSIP D
PR RI
F- PAN (DRS. H. ACH RUBAl'E, SH., MH):
Begini maksud saya, saya tidak bayangkan tentang urgensi ke DPRD kabupaten
karena pikiran saya sudah merasa terwakili di asosiasi Pemerintah dan asosiasi DPRD
sehingga dengan demikian untuk hari Jumat itu bisa kosong. Tetapi hanya formalitas
terjadwal. Jadi acara dengan tokoh masyarakat, tokoh adat yang dijadwalkan Jumat itu
dipakainya malam, maksud saya begitu. Kenapa demikian? Karena menurut saya untuk
DPRD kabupaten apa masih perlu untuk, toh disini sebenarnya disini di poin berapa itu
adalah dengan asosiasi kita hadirkan, asosiasi DPRD, itu sudah masuk sehingga
tingkat urgensinya sudah cukup. Begitu saja maksud saya, supaya kita tidak lelah.
Karena saya bayangkan pada tanggal 19 nya kita sudah sehari dan kemudian hari
Kamisnya juga kita sehari, saya khawatir nanti habis di pertemuan-pertemuan sebab
substansi materinya diulang-ulang. Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Baik, terima kasih atas masukan. rekan-rekan sekalian. Jadi kita dalam waktu
Kamis itu kita bagi 3 sesi, pagi, siang, malam itu kita padatkan sehingga pada hari
Jumat zero Pak tidak ada kegiatan, setuju Pak? Ya, a/hamdulillah kita persiapan Bali.
( RAPAT SETUJU)
Selesai, berikutnya minta pandangan untuk nomor 9, bila mana ada masukan,
kita merangkum dari kegiatan kita melakukan kunker kemudian kita melakukan kegiatan
yang sifatnya internal sampai dengan nomor 11, kita melakukan kegiatan internal,
konsinyir kita ya Pak? Setuju.
( RAPAT SETUJU)
Kemudian kita masuk nomor 11 yaitu hari Rabu, 2 Juni 2010 mulai 10.00 sampai
dengan selesai. Rapat Pimpinan ini urusan ke dalam saja Pak, dan lain sebagianya.
( RAPAT SETUJU)
Nomor 13, Kamis tanggal 3 Juni kita juga intern. Setuju.
( RAPAT SETUJU)
Nomor 14, kita melakukan kegiatan rapat kerja dengan Pemerintah, minta
masukan. Silakan.
27
ARSIP D
PR RI
( RAPAT SETUJU)
Nomor 15, Rabu 16 Juni 2010 kita intern dalam rangka persiapan ke Lombok
Namlea, setuju.
( RAPAT SETUJU)
Baik, sekarang kita masuk ke persidangan ke empat dari tanggal 12 Juli sampai
dengan 30 Juli. Yang pertama Minggu 11 Juli sampai dengan hari Sabtu 17 Juli kita
melakukan kegiatan kunker keluar negeri. minta masukan, disini ada 3 (tiga) alternatif,
minta pandangan masukan dari kawan-kawan sekalian.
F- PD (DR. H. SUBYAKTO, SH., MH., MM ( WAKIL KETUA I F - PD ):
Sedikit menjelaskan teman-teman hasil Rapim dari kita kemarin, telah disepakati
artinya apa sasaran ke Kanada dan Perancis memang dimungkinkan oleh BKSP bisa
dikunjungi ke sana namun demikian kalau dua negara ini tersebut tidak bisa, tentatifnya
ke Australia karena disana memang ada protokolnya cukup baik, informasi dari staf ahli
dan Perancis pula karena juga Perancis itu negara yang dulunya negara kekaisaran
kerajaan sehingga untuk betul sana itu sangat luar biasa. Untuk itu barangkali kalau ini
teman-teman monggo terserah saja. kemarin hasil Rapimnya i:;eperti itu, kembalikan
kepada para anggota.
F- PAN (DRS. H. ACH RUBAl'E, SH., MH):
Terima kasih Pimpinan.
Kunjungan keluar negeri itu dikaitkan dengan pain 15 sudah kita sepakati, tetapi
saya masih terbayang dengan departemen luar negeri (deplu) kita tidak masukan untuk
RDP itu, masuk ya?
H. TB. SOENMANDJAJA, SD ( WAKIL KETUA I F-PKS ):
Kita sudah mendapat surat dari Presiden (Supres) bahwa Presiden mengutus
tingkat kementerian Pak.
F- PAN (DRS. H. ACH RUBAl'E, SH., MH):
Salah satunya itu, oke nanti masuk unsur Pemerintah. Maksud saya kalau itu
sudah clear saya kira sudah bagus, saya kira sudah tepat jadi untuk keluar negeri di
mana pun negara dan sudah menjadi pertimbangan Pimpinan tetapi yang lebih penting
menurut saya adalah proposal kepada negara dimana kita akan tuju harus memberikan
28
ARSIP D
PR RI
reasoning kepada negara itu bahwa negara tujuan itu soal pengaturan tata protokoler
itu sangat bagus, kita yakinkan sehingga sangat layak kami belajar ke sana untuk
menggali itu. itulah itu penting, menurut saya sebelum berkunjung ke situ sehingga
sekalipun mungkin materi protokoler itu sederhana, saya kha\i'(atir begitu nyampai di
Kanada urusan kayak begini saja ke Kanada, dikira kita akan negosiasi minyak,
ternyata tidak hanya protokoler, itukan kacau. Tapi bagaimana $aya tidak menyatakan
bahwa itu memanipulasi dan memberikan reasoning bahwa kunjungan itu sangat
penting dan berharga tetapi menurut saya Pimpinan dan mungkin support kawan
kawan tenaga ahli kita, yakinkan negara yang kita tuju itu bahwa soal keprotokoleran itu
kita akan belajar kepada Kanada, kita akan belajar kepada Perancis, kepada negara
yang sudah kita inikan, proposalnya ini penting. Kalau dapat, proposal itu juga dibahas
seperti ini sehingga barangkali ada masukan-masukan. Keunggulan-keunggulan apa
saja itu yang kita tonjolkan sehingga layak di sana, saya khawatir nanti kunjungan ke
Kanada sama dengan kunjungan ke Pemerintah provinsi, kan nilainya tidak bobot.
Terirna kasih.
DR. H. SUBYAKTO, SH., MH., MM ( WAKIL KETUA I F - PD ):
Atas ijin Pimpinan karena tadikan belum disepakati waktunya, jadi waktunya
adalah waktu kita selesai kira-kira kita sepakati jam berapa mungkin inikan tinggal
sebentar lagi, mestinya sudah selesai pukul 12 tadinya. Bagaimana teman-teman minta
waktu perpanjangan kira-kira berapa menit lagi?
F- PAN (DRS. H. ACH RUBAl'E, SH., MH):
Tidak, kita tadi judulnya di poin 3 itu pukul 10.00 WIB sampai selesai Pak.
Halaman tiga saja.
DR. H. SUBYAKTO, SH., MH., MM ( WAKIL KETUA I F - PD ):
Coba kita mungkin ada frame waktu juga kita fokus saja, kita sepakati jam 13.00
ya, karena kita bisa istirahat sekalian ini sholat dzuhur, apa perlu kita sepakati waktu.
Jam 13.00 bagaimana nanti kalau memang memungkinkan Llntuk ditambah lagi ya
ditambah saja. Tapi kita ada frame waktunya yang jelas. Terima kasih Pak Pimpinan.
H. TB. SOENMANDJAJA, SD ( WAKIL KETUA I F-PKS )
Mohon ijin Pak Ketua, kepada Sekretariat untuk membagikan makanan yang
tersedia.
29
ARSIP D
PR RI
DR. H. SUBYAKTO, SH., MH., MM ( WAKIL KETUA IF - PD):
Baik, jadi kita sepakati lnsya Allah pukul 13.00 WIB dan kita menyelenggarakan
melanjutkan acara ini sambil makan.
Kemudian tentang tempat ini Pak, maaf sebagaimana saran saya, Pak Rubai'e
tadi justru kita ingin ada masukan ya Pak, sehingga reasoning itukan hasil kesepakatan
bersama, mungkin sudah dibagikan saja kepada anggota semua. Kita ada rancangan
dalam rangka acuan kunjungan kerja Panitia RUU tentang Protokol ini ke negara
Perancis dan Amerika. Dan ini Pak mohon maaf kalau saja disepakati hari ini kita akan
segera berkoordinasi ke BKSAP Pak. Sebab kalau kita sejengkal saja istilahnya sehari
saja terlambat mungkin agak susah kita, negara mana karena kita menunggu green
light dari BKSAP. Saya kira itu Pak, terima kasih.
F-PKS (KH. BUKHORI YUSUF, Le., MA):
Pimpinan, kalau memungkinkan negara yang akan kita kunjungi untuk komparasi
tentang keprotokolan ini kalau memungkinkan secara teknis kitapun mendapatkan
semacam rujukan dari sana, rujukan atau undang-undang tentang Protokol yang kita
kunjungi sehingga kita sebelum kesana sudah memiliki informasi yang cukup
komprehensif tentang itu semua dan saya kira itu tidak jadi persoalan untuk sekarang,
untuk mendapatkan undang-undang atau aturan keprotokolan di negara yang akan kita
kunjungi, sehingga kita memiliki bahan yang cukup lengkap dan sekaligus kita tidak
terlalu bengong ketika kita berdialog atau mendiskusikan di negara yang kita kunjungi,
terima kasih Pimpinan.
DR. H. SUBYAKTO, SH., MH., MM ( WAKIL KETUA I F - PD):
ljin Pak ketua, saya menanggapi apa yang disampaikan Bapak tadi, bahwa apa
yang bisa saran kita yang sebagaimana kita rapim kemarin memang sebenarnya sudah
ada data-data tentang keprotokoleran yang ada, nanti barangkali untuk rapat-rapat
berikutnya bisa kita sampaikan ke Bapak sekalian mengingat bahwa memang
persoalan keluar negeri memang tidak gampang Pak, harus melibatkan kedutaan,
kementerian luar negeri dan sekaligus kalau bisa diputuskan hari ini secara pararel bisa
diurus bersama-sama. Kalau kita menunggu rapat-rapat seperti ini yang tentunya tidak
diputuskan sekarang ini, tentunya tidak bisa diurus secara pararel karena menyangkut
negara lain, kira-kira begitu. Dan ini pun dari sekian negara-negara yang menjadi target
sasaran kita ini yang paling ideal artinya segalanya bisa terkomparasi disini, kira-kira
begitu. Kalau kita pilih maunya mungkin ke Kutub Utara sana, tapi kan tidak mungkin,
karena memang tidak mungkin ke sana. lni yang satu-satunya negara yang
memungkinkan dan sesuai ada konteksnya, kira-kira begitu Pak. Soal nanti bahan
bahan materi dari negara tersebut kami akan berikan. Terima kasih Pak.
30
ARSIP D
PR RI
KETUA RAPAT:
Nomor 1, sepakat Pak kita?
F· PG (IR. BASUKI T JAHAYA PURNAMA, MM):
Saya kira Pansus rencana keluar negeri ini, kita tahukah DPR sedang disorot
habis-habisan ini Pak kayak gedung 1,8 T saja sebetulnya kalau kita mendengar
jumlahnya 2000 m2 ini ya murah. Tapikan cara penyampaian kita media cara
menyampaikannya itu saya sendiri saja bisa mengatakan ini k~mahalan. Seolah-olah
berapa anggota dapat 50 m2 dikalikan satu anggota 3,33 M tentu persepsi masyarakat
akan mengatakan ini pemborosan. Tapi kalau begitu kita tahu 152.000 m2 komplit kali
10 juta, ini murah. Bikin apartemen ya modalnya harus begitu. Tapikan cara
penyampaiannya itu dan mungkin Pimpinan kita juga salah menjawabnya miring 7°,
wah langsung dibandingkan Pissa cuma miring berapa derajat, ini persepsi orang jelek.
Sama juga dengan kita Pansus keluar negeri, waktu kita bahas di Baleg saja,
saya saja persepsi ini DPR apa-apaan begitu banyak undang-undang yang begitu
penting dan mendesak tidak dimasukan dalam prolegnas. Kenapa RUU Protokol kok
dianggap penting masuk ke Prolegnas. Seolah-olah DPR ini gila hormat, ingin kalau
pulang daerah dihargai. Padahal kan kita merevisi ini gara-gara Undang-Undang Dasar
1945 ada amandemen sehingga tidak sesuai lagi namanya pejabat itu. ltukan nama
penyampaiannya bisa salah. Sama juga untuk keluar negeri ini Pak. Tolong Pimpinan,
PR Pimpinan lah pikirkan dengan matang bagaimana caranya menjawab yang jelas,
masyarakat masih bertanya RUU Protokol saja sampai ke Kanada ke Perancis, apa
apaan ini DPR. ltu jadi repot jawabnya, kami pergi salah, tidak pergi salah Pak. Terima
kasih Pak.
DR. H. SUBYAKTO, SH., MH., MM ( WAKIL KETUA I F-PD )
Sebentar lah sedikit ya Pak, ini Kapoksi saya ada disitu meskipun tidak masuk
didalam pansus tapi beliau membantu. Begini ya Pak, ini memang susah bagaimana
kita harus mendengarkan suara rakyat. Sesungguhnya kita kemari dengan fasilitas
gaji, tunjangan-tunjangan yang lain itu menjadi sorotan publik tapi bagiamana kita bisa
mensikapi bahwa ini adalah tugas yang mulia sehingga dalam konteks ini karena kita ini
merupakan wakil rakyat yang memberikan terbaik buat rakyat sudah barang tentu
bahwa ini; satu, tidak ada pelanggaran hukum yang kita lakukan, sudah jelas
nomenklaturnya juga ada.
Kalau kita berpikir seperti itu bagaimana kita tidak akan sesuai dengan program
program kerja kita tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Sudah barang tentu
terkait dengan masalah gedung yang anggarannya cukup tinggi dan menjadi sorotan
31
ARSIP D
PR RI
publik, dan setiap langkah apa yang kita perbuat mesti mendapat sorotan dari mereka,
karena kita lembaga politik Pak, bukan lembaga-lembaga Pemerintah yang betul-betul
mereka terlindungi, tertib segala sesuatunya. Jadi fungsi kontrolnya masyarakat sangat
lemah disana, tapi ke kita betul-betul dikontrol tapi manakala itu dibutuhkan dan on the
track tidak melanggar hukum apa boleh buat, kita yang penting apa yang kita dapatkan
dari kunjungan kerja bisa kita pertanggung jawabkan kepada rakyat, kita sampaikan
kepada mereka bahwa inilah substansinya, inilah urgensinya, inilah kepentingannya
karena kalau Undang-Undang Protokoler ini tidak segera diterbitkan karena tidak ada
aturan tata kelola yang mengatur nanti ketika sudah ada amandemen undang-undang
tersebut seperti lembaga-lembaga yahg sudah terbentuk yang sekarang ini tidak
cantolan hukumnya bagaimana dia harus dilindungi selaku pejabat negara.
Jadi penting juga persoalan disini, bukan masalah yang sepele. Seperti kita
ketahui ketika kita kunjungan kerja ke Yogya kemarin banyak undang-undang yang
lebih terfokus pada masalah kesejahteraan pendidikan dan kemiskinan, itu juga sudah
banyak undang-undang yang kita sampaikan disana. Dengan demikian pula program
prolegnas ini memasukan skala prioritas dalam Undang-Undang Protokoler ini sudah
dipikirkan oleh mereka-mereka yang ada di pimpinan kita sini, kira-kira begitu Pak.
Kalau kita mendengarkan suara rakyat memang kita tidak bisa bekerja, kalau perlu kita
tidak perlu digaji harus kerja bakti untuk mereka, kira-kira begitu, demikian.
T erima kasih.
F- PD (H. HARRY WIT JAKSONO, SH):
T erima kasih Pak.
Saya ingin menambahkan sedikit sebelum ke saudarc~ kami. Jadi apa yang
disampaikan oleh rekan kami memang amat benar. Jadi klta didalam rangka ini
memang harus hati-hati menjawabnya. Jadi belum tentu pemikiran kita sama dengan
mereka semua. Karena mereka tidak paham bahwa delegasi RI keluar negeri belum
ada yang mengatur Pak, salah satunya itu.
Kemudian kedua, anggaran kita ini sudah diatur didalam APBN untuk Dewan,
mereka tidak tahu. Tinggal nanti kita kalau ada pertanyaan kami akan mengemas
bagaimana agar mereka nanti bisa paham.
KETUA RAPAT:
Terima kasih masukannya, silakan Bang.
F- PAN (DRS. H. ACH RUBAl'E, SH., MH):
Terima kasih.
Assa/amu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
32
ARSIP D
PR RI
• Mohon maaf saya terlambat karena saya tadi berbarengan dengan Pansus di
sebelah money laundry. Saya ingin membantu menjelaskan memberikan pencerahan
barangkali untuk Pak Basuki kebetulan saya ikut awal dari Panja ini bersama Pak
Soenmandjaya Protokol.
Jadi RUU Protokol ini satu adalah sudah masuk prolegna$. Yang kedua, RUU ini
juga merupakan inisiatif dari DPR Pak. Kemudian yang ketiga, alasannya juga ketiga ini
mohon dikoreksi kalau salah, ini adalah merupakan konsekuensi logis daripada
Undang-Undahg Dasar yang sudah diamandemen. Yang ke empat ini juga ada kalau
tidak salah mohon direvisi Pak Soen, ada konvensi internasional memberlakukan ini
dan hampir di semua negara sl:ldah memberlakukan ini. Dan yang terakhir yang penting
juga ini adalah Undang-undang ini mengatur tata letak upacara jadi tidak luas Pak.
Sempat dalam perdebatan di Panja ada wacana-wacana menyangkut fasilitas-fasilitas
tapi akhirnya dimasukan dalam suatu situasi bahwa ini tidak mengatur kemana-mana
karena kalau mengatur mengenai fasilitas, rumah pejabat, segala macam itu nanti
malah larinya jadi ke struktur, gaji dan segala macam penghasilan. Jadi ini hanya
mengatur tata letak upacara dan ini sudah berlaku internasional Pak. Jadi kalau ini kita
tidak berlakukan kita juga akan ketinggalan secara internasional juga.
Jadi ini kalau nanti, ini hanya sekedar saran saja kepada Pimpinan kalau ada
pertanyaan dari rakyat atau dari masyarakat untuk mempertanggung jawabkan ini, ini
kita adalah dalam rangka untuk ikut pergaulan internasional. Dan disini di dalam
Undang-undang ini juga diatur yang namanya pejabat negara siapa, pejabat
Pemerintah siapa, ini belum ada Pak. Dengan adanya revisi atau amandemen Undang
Undang Dasar dan semacam yang sudah berlaku itu kita sebenarnya tidak punya tata
kelola tentang protokoler, ini kita jalannya tidak ada gantungannya Pak.
Jadi yang dipakai selama ini baik kita kunjungan ke daerah, kita ada upacara
dimana, itu hanya kebiasaan-kebiasaan saja. dal1 kalau tidak Pemda juga membuat
aturan-aturan sendiri termasuk juga biro istana. Jadi kita waktu kunjungan Aceh
kemarin juga ada problem yang harus dipecahkan. lni Acehkan ada undang-undang
istimewa, ada yang berlaku khusus kalau tidak salah Pak Soen juga ikut, jadi disana itu
mereka minta pengakuan juga kepada pejabat-pejabat tertentu misalnya Mahkamah
Syariah yang di Jakarta tidak ada barangkali.
Di sana juga ada penempatan khusus bagi Rektor Universitas IAIN, pokoknya
disana universitas juga mendapat tempat khusus. lni khusus bukan artinya
membedakan dengan masyarakat biasa tapi ini adalah konsekuensi logis daripada tata
kelola keprotokolan Pak, mau tidak mau harus ada Pak kalau tidak nanti terjadi
kerancuan dalam penyelenggaran negara juga Pak kalau ini tidak dibuat Pak. Memang
ini sebenarnya sensitif kalau kita salah mengemasnya tapi kita akan menjadi benar
33
•
ARSIP D
PR RI
kalau kita benar mengemasnya. Jadi tidak ada masalah tinggal bagaimana kita
melanjutkan ini dan menjelaskan kepada masyarakat.
Mengenai budgetnya segala macam juga tidak lari ke situ Pak, ini tidak ada
budget disini. Maksudnya dalam pemberian fasilitas ini tidak ada budget. Kalau tidak
salah juga ada wacana ada biaya protokol yang mau ditegaskan bahwa ini adalah
masuk APBD karena selama ini di daerah tidak ada kejelasan Pak. Mereka mau
mengeluarkan dananya sendiri mereka takut salah, ini harus ada kepastian hukum.
Mereka minta supaya ini ada kepastian hukum. Waktu kita hearing atau dengar
pendapat dengan biro istana mereka malah bilang daerah tidak boleh menyediakan.
Padahal daerah itu juga pakewuh juga kalau ada tamu dari pusat mereka hanya minta
kita diberikan budget untuk bisa mempunyai pengelolaan mengenai protokol, ini tidak
jelas Pak. Jadi hal-hal tidak jelas ini perlu dibuat suatu Undang-Undang Protokol yang
mengikat dan menyatu kepada seluruh Indonesia. Jadi artinya ini perlu Pak, tetap perlu
Pak karena kalau enggak nanti kita juga ada kerancuan di tata krama protokoler,
apalagi di dunia internasional.
ltu saja barangkali tambahan dari saya Pak, mudah-mudahan ini bisa menjadi
sharing pendapat. Terima kasih.
Wabi/ahitaufiq walhidayah wassa/amu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
? (tidak jelas ... ). :
Terima kasih.
Kegalauan Mas Basuki kawan saya itu saya kira bisa kit~ pahami. Tetapi alasan
apapun yang tadi dipaparkan jujur saja tadi itu laku di media. Maka dari itu memang
masyarakat menurut saya perlu diedukasi. Jadi harus ada pendidikan masyarakat
bagaimana mereka harus mengerti maka dari itu solusinya tidak ada pilihan lain kecuali
kunjungan keluar negeri itu harus berbobot.
Kalau tidak berbobot arah dasar bersalah, masa kunjungan seperti ini, mungkin
itu. kunjungannya harus berbobot, bagaimana harus berbobot ? Ya dirancang dengan
bagus. Saya usulkan disamping kita minta misalnya kalau kita minta ke Perancis atau
ke Kanada misalnya nanti ada FTU-nya kita minta, kalau upacara misalnya. Kalau
minta simulasi, tidak enak kita, kan begitu, wong kita tamu. Mungkin kita sudah
komunikasi, yang diminta adalah tata upacara. Konsekuensinya kawan-kawan tenaga
ahli menyiapkan upacara 17 Agustus dari Pemerintah, kita siapkan videonya. Ketika
tukar. .. sudah siap itu. disana berkesan, oh ternyata protokoler di Indonesia seperti ini,
duduknya saja seperti ini, kalau itu saja dijelaskan sehingga ada balance, ada tukar
informasi disitu mungkin agak bobot. Disitulah pergaulan tata pemerintahan itu ada,
disitulah take and give. Sehingga dengan demikian yang dikunjungi juga mendapatkan
34
ARSIP D
PR RI
sesuatu yang bermakna bagaimana negara Indonesia dikelola soal tata ini, tetapi kalau
ada yang baru disitu dia pun jelaskan kepada kita.
Yang kedua supaya bobot, mungkin kalau hanya Undang-undang ini benar kata
mas Basuki, masa begini saja ke Kanada sama Perancis, mungkin harus ada misi lain.
Jadi menurut saya RUU Protokoler plus ada materi lain, ada misi lain yang mungkin
perlu dirumuskan, dan kalau itu maksudnya saya setuju komunikasi dengan BKSAP,
saya setuju komunikasi dengan Pimpinan DPRD, sehingga kita di sana menjadi satu
delegasi yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia. Sehingga ada misi-misi lain
yang perlu kita bawa baik itu kepentingan rancangan Undang-undang dasar maupun
kepentingan yang lain-lain. Saya usul itu, terima kasih.
KETUA RAPAT:
T erima kasih Pak.
Jadi masukan dari Saudara-saudara kita tadi cukup memberikan gambaran
secara utuh bagaimana kita diharuskan menghadapi perkembangan situasi di
masyarakat. Tentu kita disini harus bisa arif dan bijak mengatasi ini. oleh karena itu
seperti tadi disampaikan oleh saudara kita terdahulu, ini semua adalah akibat dari
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah berjalan sekian. lni suka tidak
suka, mau tidak mau harus dilaksanakan.
Oleh karena itu nilai plus tadi sudah digambarkan oleh beliau kita mencoba
dalam rangka kunjungan kerja maupun RDP/RDPU menarik apa yang kita bisa
dapatkan pemberlakuan dari adanya Otdanya tadi sampai dengan kabupaten/kota. lni
yang nantinya bisa kita bawa sebagai nilai plus yang bisa kita belanjakan di daerah luar
negeri yang akan menjadi kunjungan kita. Sehingga ini nanti dalam kemasan
menyampaikan kepada masyarakat kalau dikemas dengan baik insya Allah tidak akan
ada masalah karena reasoning yang kita buat dengan keluarnya RUU ini sudah jelas
semuanya. Demikian, kalau tidak ada masukan lagi dari kawan-kawan nomor 1, Ampun
Cepu-Cepu ya Pak. Alhamdulil/ah.
Oh ada tambahan dari abang, silakan Bang.
F- PARTAI GERINDRA (DRS. H. HARLIN AL-RASYID, M.Si):
Ada tambahan sedikit.
Mengenai kunjungan ini sebenarnya saya lihat daripada DL daratannya, yang
satu adalah daratan Amerika, yang satu adalah daratan Eropa. Jadi kalau Asia
barangkali sudah terbiasa jadi masalah keprotokoleran, masalah peradaban, masalah
internasional kedua negara ini memang berlainan, jadi perlu kita pelajari bagaimana
kontak secara luas yang ada di Amerika mungkin contohnya Kanada. Lantas di Eropa
contohnya barangkali Perancis. Jadi itu juga sekedar satu juga.
35
ARSIP D
PR RI
Lantas mengenai soal ada dalam reasoning hari ini juga saya lihat tujuan
kunjungan kerja, untuk uraian Kanada maupun uraian dari Perancis itu cukup bagus
juga. Memperoleh gambaran umum pelaksanaan, mengetahui siapa yang bertanggung
jawab ini juga merupakan suatu untuk digambarkan mungkin bisa dimuat dalam koran
atau apa bahwa ini memang perlu untuk kita meninjau daerah-daerah adikuasa Eropa
dan Amerika barangkali. Dengan keamanan demikian barangkali tidak terlalu
dipertanyakan.
KETUA RAPAT:
Baik, terima kasih.
Lanjut Pak kita masuk nomor 2 intern tidak ada masalah Pak ?
( RAPAT SETUJU)
Kemudian yang ketiga, kita melakukan pada tanggal 21 yaitu Raker 10.00
sampai 14.00, kemudian ditindaklanjuti 15.00 sampai dengan 16.00 ini dalam rangka
melanjutkan dari tanggal 9 Juni yang sudah lalunya yaitu dalam rangka DIM untuk
melengkapi apa yang kita buat, begitu Pak.
H. TB. SOENMANDJAJA, SD ( WAKIL KETUA I F- PKS )
Perhatian pak, tentang alokasi waktu saja. Kita seragamkan saja seperti tadi
10.00 sampai dengan 13.00, bisa kalau ini ya Pak nanti baru 14.00 sampai dengan
17.00, begitu Pak. lnikan tanggung waktunya. 15.00 -16.00 satu jam saja, jadi misalnya
ini 10.00 -13.00, ini 14.00 misalnya 16.00 begitu. Terima kasih Pak Ketua.
Satu lagi keterangan mohon dibaca, sedikit ya Pak kolom tiga ini nomor urut tiga
itu pada keterangan ada melanjutkan Raker 9 Juni. Dengan demikian tanggal 9 Juni itu
telah ada pembahasan DIM. Pembahasan DIM sampai selesai Rapat Kerja Pansus dan
pembentukan Panja. Demikian mohon dimaklum, terima kasih.
Terima kasih Pak Hari, jadi ijin Ketua, dari narasumber kami yang ditengah ini
jadi kita hanya satu hari saja Pak Hari, satu hari fokus di hari Kamis itu. Kita Jumat pagi
sudah boleh pulang, Jumat siang sudah boleh pulang atau acara apa saja lah silakan
sehingga tidak terganggu mestinya demikian.
DR. H. SUBYAKTO, SH., MH., MM ( WAKIL KETUA I F- PD )
Bagaimana Pak yang, mohon ijin dari Pimpinan terkait masalah nomor 3, ada
masukan apa barangkali. Lanjut ya, monggo.
36
ARSIP D
PR RI
H. TB. SOENMANDJAJA, SD ( WAKIL KETUA I F- PKS )
Terima kasih Pak Rubai'e mohon maaf, ijin melalui Ketua. Jadi nomor urut atas
ini sebagai berikut kita perbaiki, pukul 09.00 ini sampai dengan pukul 12.00 Pak, ini
rangkaian satu sampai dengan tiga. Kecuali kalau terlalu pagi pukul 09.00 bisa
ditimbang. Selanjutnya Pak, ini pukul 13.00 sampai dengan pukul 16.00 Pak tentang
pembahasan DIM. lni 9 -12 sekali lagi saya ulangi mohon maaf Pak Ketua, 9 -12 itu
acara 1,2,3. Kemudian pukul 13.00 -16.00 itu pembahasan tentang DIM. Seperti kita
ketahui bersama bahwa disini nanti memang lingkup tugas Pansus. Setelah DIM
dibahas selesai ada beberapa DIM yang tidak bisa dibahas berarti itu diorientaskan
kepada Panja sehingga nanti ditahap berikutnya nanti Panja tidak lagi membahas DIM
yang sudah disahkan di forum pansus. Demikian, terima kasih.
DR. H. SUBYAKTO, SH., MH., MM ( WAKIL KETUA I F- PD )
Berikutnya, ada Pak sudah cukup yang poin 3. Lanjut yang poin 5, 3 Juli Panja
pembahasan DIM setuju, konsinyering, setuju ya Pak? setuju.
( RAPAT SETUJU)
Lanjut halaman berikutnya.
6. Sabtu 24 Juli, ini Sabtu ini konsinyering kita setuju ya.
( RAPAT SETUJU)
Pak Ketua yang ngetok, 7. Senin, 26 Juli Timus melanjutkan konsinyering, setuju
ya Pak? ini sifatnya formalitas semua ini. 8. Selasa, 27 Juli Timsin melanjutkan Timus
melaporkan ke Panja ini terkait masalah persiapan laporan ketua pansus untuk yang
akan di Paripurnakan, setuju ya Pak? oke.
Rabu, 28 Juli, Raker, Panja melaporkan ke Pansus keterangan ketua Pansus,
pandangan mini fraksi. Pandangan mini fraksi ini setuju ya Pak untuk tanggalnya hari
Rabu karena memang di hari Pansus hari Rabu ini, setuju ya? Monggo Pak ketua
ketok.
( RAPAT SETUJU )
Kamis Bamus, Ketua Pansus melaporkan Bamus, ini ranah Pimpinan, Pak Ketua
ini, setuju ya Pak? 30 Juli, Rapat Paripurna, setuju ya Pak?
Mudah-mudahan apa yang menjadi program Pak Pimpinan maupun Pak Ketua
Pansus bisa berjalan dengan semestinya dan tepat pada tanggal 30 Juli hari Jumat bisa
37
ARSIP D
PR RI
di Paripurnakan sehingga tidak mundur lagi untuk masa sidang yang berikutnya. Kira
kira begitu Pak Ketua, kami persilakan Pak ketua memimpin rapat selanjutnya. Terima
kasih.
KETUA RAPAT:
Yang saya hormati Rekan-rekan sekalian,
Dari rangkaian kegiatan yang kita lakukan pada hari ini mulai membahas jadwal
kegiatan sidang untuk sidang ketiga dan keempat sudah kita lakukan mulai pukut 10.00
sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Tentunya masukan, saran dan pendapat
dari rekan-rekan sekalian memberikan masukan yang tuar biasa sehingga rancangan
kegiatan yang semula seperti demikian setelah ada masukan dari rekan-rekan sekalian
memberikan gambaran yang utuh menyeluruh yang tentunya kita sepakati kemudian
kesepakatan kita ini untuk kita jadikan jadwal bagi pansus untuk merampungkan PR
nya yang cukup prestisius.
Dari perjalanan perbincangan kita ini saya dapat simpulkan;
1. Bahwa jadwal ada perubahan khusus yang akan kita lakukan terhadap kunker ke
daerah yaitu ke provinsi.
2. Dalam rangka kunjungan keluar negeri perlu adanya koordinasi dengan KBRI
setempat minimal substansi apa yang akan kita dapatkan bagi pansus datam
kunjungan kerja tersebut. Kita akan komunikasikan baik dengan Kemlu disini
kemudian berturut-turut sesuai dengan norma yang berlaku.
3. Dalam ranah kunjungan keluar negeri ditentukan adalah anggota Panja. Kemudian
Negara yang kami kunjungi adalah Kanada, Perancis dengarj alternatif ada Australia.
tni dalam rangka memberikan pengayaan karena kawasan yang kita ini adalah satu
kawasan lain, tentu ini memberikan satu masukan bagi kita sekatian.
4. Untuk RDPU, dilakukan tiga tahap yaitu dengan asosiasi Pemerintah kota, DPRD
dan Pemda OKI Jakarta.
5. Pemilihan kunjungan kerja disetujui adalah provinsi Bali, Provinsi Sumatera Selatan
dan Provinsi Jawa Timur. Kemudian dalam kunjungan kerja ke daerah dilakukan
dengan tahapan pertemuan dengan Pemda, pertemuan dengan DPRD, pertemuan
dengan tokoh masyarakat.
lni adalah kesimpulan dari hasil pertemuan pada pagi dan siang ini, mudah
mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang memberikan barokah bagi kita
sekalian. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian mari kita
pedomani tiga hat yang tidak boleh tepas dari diri kita yaitu kasih, sukacita, damai dan
sejahtera karena ini adalah kunci utama datam rangka meraih kebersamaan diantara
kita satu untuk semua, semua untuk satu.
38
ARSIP D
PR RI
Dengan mengucapkan Alhamdu/illahirabbi/alamin pertemuan rapat dengan
segala jadwal kita sahkan bahwa jadwal dengan rangkaian kegiatannya adalah sah.
Dengan demikian dengan mengucapkan Alhamduli//ahirabbilalamin sekali lagi saya
nyatakan bahwa jadwal sah dan pertemuan ini kita nyatakan ditutup.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
( KETOK PALU 3 X)
( RAPAT DITUTUP PUKUL 12.49 WIB)
39
ARSIP D
PR RI