-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
1/117
Aus li n
AidKemitraan Pendidikan
Australia Indonesia
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
2/117
Rencana Strategis dan Pengelolaan
Keuangan Kabupaten/Kota
Aus li n
AidKemitraan Pendidikan
Australia Indonesia
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
3/117
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
4/117
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
5/117
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
6/117
Sambutan Kepala Badan PSDMPK & PMP
Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan visi Kemdikbud 2025 untuk
menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompef (Insan Kamil/Insan Paripurna), tema pembangunanpendidikan nasional 2010-2014 difokuskan pada penguatan layanan pendidikan dan kebudayaan.
Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Renstra Kemdikbud) 2010-2014,
menjabarkan bahwa sejalan dengan fokus tersebut, visi Kemdikbud 2014 adalah terselenggaranya
layanan prima pendidikan dan kebudayaan untuk membentuk insan Indonesia cerdas dan beradab.
Untuk mencapai visi Kemdikbud 2014, misi Kemdikbud 2010-2014 dikemas dalam Misi: Meningkatkan
Ketersediaan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan (M1); Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan
(M2); Kualitas Layanan Pendidikan dan Kebudayaan (M3); Mewujudkan Kesetaraan dalam Memperoleh
Layanan Pendidikan (M4); Menjamin Kepasan/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan (M5),
dan Mewujudkan Kelestarian dan Memperkukuh Kebudayaan Indonesia (M6).
Tujuan strategis telah dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang
diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan
visi dengan memperhakan rumusan misi. Salah satu tujuan strategis untuk mencapai visi-misi
Kemendiknas 2010-2014 adalah terjaminnya kepasan memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu
dan berkesetaraan (T2), dengan strategi umum penyediaan manajemen satuan pendidikan pendidikan
dasar berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota (ST1.2) serta arah kebijakan
pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah.
Upaya pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah diantaranya dilakukan dengan
menyelenggarakan diklat manajemen dan kepemimpinan yang berkualitas untuk kepala sekolah dan
diklat pengawasan yang berkualitas bagi pengawas sekolah. Untuk itu, Badan Pengambangan Sumber
Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK & PMP) telahmenetapkan IKU & IKK sebagai berikut:
IKK 9.3.6 9.3.10 : Persentase kepala sekolah yang telah meningkat kompetensi dan
profesionalismenya
IKK 9.3. 11: Persentase pengawas sekolah yang telah meningkat kompetensi dan
profesionalismenya
IKK 9.3.12 : Jumlah calon kepala sekolah yang telah mengiku diklat manajemen sekolah
yang terakreditasi
IKK 9.3.6 9.3.10 : Persentase kepala sekolah yang telah meningkat kompetensi danprofesionalismenya
IKK 9.3.11 : Persentase pengawas sekolah yang telah meningkat kompetensi dan
profesionalismenya
IKK 9.3.12: Jumlah calon kepala sekolah yang telah mengiku diklat manajemen sekolah
yang terakreditasi
BPSDMPK dan PMP yang didukung oleh Kemitraan Pendidikan antara pemerintah Republik Indonesia
dengan pemerintah Australia melalui program Australia Educaon Partnership with Indonesia School
System Quality (AEPI-SSQ) telah mengembangkan sistem nasional Pengembangan Keprofesian bagi
tenaga kependidikan, khususnya kepala sekolah dan pengawas sekolah. Dukungan pemerintah Australia
ini diberikan dalam bentuk hibah kepada pemerintah Indonesia mulai tahun 2013-2016. Di samping dana
hibah tersebut, pemerintah Republik Indonesia juga telah menyediakan APBN untuk pengembangan dan
pelaksanaan sistem nasional tersebut.
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
7/117
Sistem nasional pengembangan keprofesian tersebut selanjutnya disebut Program Professional
Develompment for Educaon Personnel(ProDEP), yang terdiri dari empat program, yaitu:
1. Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS),
2. Program Pengembangan Kapasitas Pendidikan Pemerintah Daerah (PPKPPD),
3. Program Pendampingan Kepala Sekolah oleh Pengawas Sekolah (PPKSPS),
4. Pengembangan Keprofesian Kepala Sekolah/Madrasah (PKB KS/M).
Kerjasama dan dukungan dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk kelancaran Program ProDEP ini demi
terbentuknya sistem nasional Pengembangan Keprofesian Tenaga Kependidikan.
Atas nama pemerintah Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Australia
melalui Department of Foreign Aairs and Trade(DFAT) yang dahulu dikenal dengan AusAID atas dukungan
dana hibah yang disediakan untuk Program ProDEP. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada
semua pihak yang mendukung.
Jakarta, 10 Juni 2014
Kepala Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan
dan Penjaminan Mutu Pendidikan
Prof. Dr. Syawal Gultom
NIP. 19620203 198703 1002
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
8/117
Kata Pengantar
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Modul Rencana Strategis
dan Pengelolaan Keuangan untuk SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota ini. Modul ini tersusun atas kerja
sama ProgramAustralias Educaon Partnership with Indonesia School System and Quality(AEPI-SSQ)Australian Aidmelalui the Department of Foreign Aair and Trade dengan Pusat Pengembangan Tenaga
Kependidikan (Pusbangtendik), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan
Mutu Pendidikan dan Kebudayaan (Badan PSDMPK dan PMP), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Modul ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi pemangku kepenngan pendidikan di
Kabupaten/Kota dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas melalui proses penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) dan pengelolaan keuangan.
Pusbangtendik, Badan PSDMPK dan PMP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan terima
kasih kepada:
1. AEPI-SSQ Australian Aid melalui the Department of Foreign Aair and Trade yang memberikan
dukungan terhadap upaya pengembangan sumber daya manusia pendidikan Kabupaten/Kota.
2. Kelompok kerja pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian
Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan
Kepegawaian Negara, dan Lembaga Administrasi Negara yang telah memberikan masukan dan
saran bagi tersusunnya modul ini.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi serta beberapa universitas yang telah mengirimkan
perwakilannya dalam proses penyusunan modul ini.
4. LPMP, PPPPTK, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi serta beberapa universitas yang
telah mengirimkan perwakilannya untuk menjadi pelah.
5. Lima Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang telah menjadi lokasi uji coba Modul Renstra dan
Pengelolaan Keuangan ini, yaitu Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Cianjur.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam proses pengembangan modul ini.
Semoga kebaikan Bapak dan Ibu sekalian dicatat sebagai amal ibadah yang baik oleh Tuhan Yang Maha
Esa, amin.
Terakhir, Pusbangtendik Badan PSDMPK dan PMP memohon maaf apabila dalam modul ini terdapat hal-
hal yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu. Saran-saran demi perbaikan modul ini kami terima dengan
tangan terbuka.
Jakarta, 10 Juni 2014
Kepala Pusat Pengembangan
Tenaga Kependidikan
Dr. Muhammad Haa
NIP. 19550720 198303 1003
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
9/117
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
10/117
Pendahuluan
Pemerintah Australia dan Pemerintah Republik Indonesia bekerja sama dalam meningkatkan akses dan
mutu pendidikan melalui ProgramAustralias Educaon Partnership with Indonesia - School System and
Quality(AEPI SSQ).
AEPI SSQ terdiri dari ga komponen. Komponen 1:Akses dan parsipasi melalui program pembangunan
sekolah (USB dan Satap); Komponen 2: Manajemen sekolah dan Kabupaten, yang difokuskan kepada
penyiapan dan pengembangan keprofesian bagi kepala sekolah, pengembangan keprofesian bagi
pengawas sekolah, dan pengembangan kapasitas bagi pemangku kepenngan pendidikan ngkat Provinsi
dan Kabupaten/Kota.Komponen 3: Akreditasi madrasah yang mendukung akreditasi kurang lebih 1.500
madrasah.
Dalam pertemuan kelompok kerja (Working Group Meeng) yang difasilitasi oleh Komponen 2 SSQ,
ada beberapa hal yang diangkat sebagai prioritas dalam peningkatan kapasitas pemangku kepenngan
pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu: Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(MPSDM), Rencana Strategis (Renstra) dan Pengelolaan Keuangan, dan Perencanaan Akses LayananPendidikan Dasar (PALDIKDAS).
Penngnya Perencanaan, Khususnya Renstra dan Pengelolaan
KeuanganTelah lama disadari bahwa program, kegiatan, biaya, sumber daya manusia, sarana, prasarana dan
teknologi itu penng. Namun, pemanfaatan sumber daya tersebut akan kurang opmal apabila dak
disertai dengan perencanaan yang baik. Kebijakan yang berbasis data (Data based Policy) adalah hal yang
diidam-idamkan oleh seap perencana, khususnya perencana pendidikan di ngkat Kabupaten/Kota.
Dalam era globalisasi dan otonomi pelaksanaan pemerintahan di daerah sesuai dengan amanat Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, maka kesiapan peranan sumber daya manusia di daerah dalam menghadapi
kedua momen penng tersebut dak dapat ditawar lagi. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah yang tepat
dalam mengambil kebijakan terutama yang mengarah langsung kepada eksistensi sumber daya manusia
bidang pendidikan. Salah satu upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di ngkat
Kabupaten/Kota adalah SKPD Pendidikan wajib menyusun Rencana Strategis Pendidikan.
Rencana Strategis Pendidikan ini diharapkan dapat membantu merumuskan masalah-masalah
pembangunan pendidikan di Kabupaten/Kota di antaranya: perluasan akses dan pemerataan pendidikan,
peningkatan mutu pendidikan, relevansi pendidikan, serta esiensi dan efekvitas pengelolaan pendidikan.
Mengingat penngnya Renstra Pendidikan, AEPI SSQ bekerja sama dengan Pusbangtendik Badan PSDMPKdan PMP, mengembangkan Modul Rencana Strategis (Renstra) dan Pengelolaan Keuangan.
Modul Renstra dan Pengelolaan Keuangan ini disusun dengan mempermbangkan inklusi sosial seper
permbangan gender, difabilitas dan pemenuhan hak lainnya. Modul ini juga mengajak peserta lokakarya
untuk menyadari penngnya permbangan inklusi sosial tersebut dalam perumusan kebijakan di
Kabupaten/Kota. Hal ini sejalan dengan Kesepakatan Dakkar Tahun 2000 tentang Pendidikan untuk Semua
(Educaon for All/EFA) yang dikumandangkan oleh UNESCO sebagai kesepakatan global hasil Forum
Pendidikan Dunia (World Educaon Forum) yang harus tuntas pada tahun 2015. Sejalan dengan hasil
kesepakatan tersebut, pemerintah telah menunjukkan komitmennya pada prakk-prakk inklusi sosial,
yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang Hak Seap Warga Negara untuk
Memperoleh Pendidikan, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 32 tentang Sistem Pendidikan
Nasional yang mengatur tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Dalam pelaksanaankebijakan tersebut - pemerintah dalam hal ini Kemdikbud - telah mencanangkan ga pilar pembangunan
pendidikan nasional. Pilar pertama berkaitan dengan implementasi pendidikan inklusif, yaitu tentang
i
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
11/117
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
12/117
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, utamanya pada Lampiran IV tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Guna lebih menyederhanakan dan mempermudah
penyampaian tahapan penyusunan Renstra, maka dak semua tahapan dalam Lampiran Permendagri
tersebut dibahas dalam buku ini. Buku ini akan lebih berfokus pada tahapan penyusunan Renstra dengan
mengacu kepada pengelompokan tahapan yang digunakan oleh Modul Penyusunan Renstra DBE1/USAID
dan Modul Whole District Development/Australian Aid.
A. Tujuan ModulTujuan dari modul ini adalah:
1. Memberikan pemahaman kepada peserta tentang ar penng Renstra dan dasar/landasan hukum
kebijakan bidang pendidikan khususnya dalam penyusunan Renstra SKPD kabupaten/kota, prinsip-
prinsip, sistemaka dan permbangan dalam penyusunan Renstra.
2. Memberikan pemahaman kepada peserta tentang tahapan-tahapan dalam penyusunan Renstra
SKPD Pendidikan sesuai aturan yang berlaku.
3. Memberikan pemahaman kepada peserta dalam menyusun rancangan monitoring dan evaluasi
Renstra.
4. Memberikan pemahaman kepada peserta dalam menyusun rencana ndak lanjut.
B. Kompetensi yang DiharapkanSetelah mengiku lokakarya dan membaca Bahan Bacaan dan Informasi ini, peserta diharapkan menguasai
kompetensi:
1. Memahami ar penng Renstra dan dasar/landasan hukum kebijakan bidang pendidikan khususnyadalam penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota, prinsip-prinsip, sistemaka dan permbangan
dalam penyusunan Renstra.
2. Memahami seap tahapan dalam penyusunan Renstra SKPD Pendidikan sesuai aturan yang berlaku.
3. Memahami penyusunan rancangan monitoring dan evaluasi Renstra.
4. Memahami penyusunan rencana ndak lanjut.
C. Indikator Keberhasilan
Setelah mengiku lokakarya dan membaca Bahan Bacaan dan Informasi ini, para peserta diharapkanmampu:
1. Menuliskan dengan kata-kata sendiri tentang ar penng Renstra serta menyebutkan dasar/
landasan hukum kebijakan bidang pendidikan khususnya dalam penyusunan Renstra SKPD
Kabupaten/Kota, prinsip-prinsip, sistemaka dan permbangan dalam penyusunan Renstra.
2. Menjelaskan seap tahapan dalam menyusun Renstra SKPD Pendidikan sesuai aturan yang berlaku.
3. Menjelaskan penyusunan rancangan monitoring dan evaluasi Renstra.
4. Menjelaskan penyusunan rencana kerja ndak lanjut.
iii
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
13/117
D. Target PesertaPeserta yang menjadi target dalam lokakarya ini adalah:
1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
2. Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
3. Koordinator Pengawas (Korwas) Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
4. Kasubbag Perencanaan dan Program Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
5. Kepala Seksi Madrasah Kankemenag Kabupaten/Kota.
Dari segi pemegang tugas dan fungsi (tusi) penyusunan Renstra SKPD di Kabupaten/Kota, maka beberapa
posisi/jabatan di atas adalah orang yang tepat untuk mengiku lokakarya penyusunan Renstra ini. Namun,
permbangan inklusi sosial yang di antaranya adalah sisi keterwakilan gender perlu mendapat perhaan.
Menyadari bahwa saat ini jabatan di atas lebih banyak ditempa oleh laki-laki, maka penng untuk
secara akf melibatkan peserta perempuan dalam lokakarya ini. Sebagai contoh, keka mengundang lima
orang peserta per Kabupaten/Kota, disarankan agar terdapat minimal dua orang perempuan dari ap
Kabupaten/Kota.
iv
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
14/117v
Daar Islah:
Anak dengan latar
belakang dan
kemampuan yangberagam
Mengacu pada anak-anak yang biasanya dak termasuk dalam
(dipisahkan dari) sistem pendidikan umum karena gender, sik, sosial,
emosi, bahasa, budaya, agama atau karakterisk lainnya
Curah pendapat
(brainstorming):
Peserta menyampaikan kata-kata atau kalimat tentang sebuah isu yang
ditulis di kertas atau papan tulis. Tidak ada diskusi atau komentar dari
pelah atau peserta lainnya tentang apa yang disampaikan oleh peserta.
Tujuannya untuk menghimpun semua ide/gagasan.
Call out: Teknik untuk mendapatkan respon dari peserta lokakarya dalam kaitannya
dengan topik tertentu yang dibahas dalam bentuk kata-kata atau kalimat.
Coloured dot Sker berbentuk bulatan dengan ukuran yang bervariasi dan berwarna-
warni atau disebut juga Scker Tom & Jerry
Disabilitas Disabilitas adalah suatu kondisi atau fungsi yang dinilai mengalamigangguan secara signikan bila dibandingkan dengan standar umum
dari individu atau sebuah kelompok. Islah ini digunakan untuk merujuk
kepada fungsi individu, termasuk gangguan sik, gangguan sensorik,
gangguan kognif, gangguan intelektual, penyakit mental, dan berbagai
jenis penyakit kronis lainnya.
Diskusi kelompok: Beberapa peserta ditempatkan dalam satu kelompok untuk
mendiskusikan suatu topik. Tempat duduk diatur sedemikian rupa agar
peserta dapat bertatap muka. Teknik ini memberikan kesempatan kepada
peserta untuk menguji dan memperdalam pengeran mereka terhadap
topik yang diberikan atau untuk memecahkan masalah.
Equity(kesamaan hak) Kesamaan hak berar berkeadilan. Kesamaan hak terjadi jika ada manfaatdan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menjalani
minat dan gaya hidup mereka.
Efekf: Mendapatkan hasil yang diinginkan. Produkf atau mampu untuk
menghasilkan.
Esien: Berndak atau menghasilkan secara efekf dengan meminimalkan biaya
atau usaha yang dak perlu.
Energiser: Sebuah kegiatan kecil dalam lokakarya yang dirancang untuk
memberikan energi kepada para peserta dan membuat mereka kembali
terlibat dalam kegiatan lokakarya. Sangat berguna pada siang dan sore
hari.
Focus Group Discussions
(FGD):
Diskusi yang sangat terfokus. Peserta biasanya bersifat homogen dan
memiliki pengalaman/pengetahuan yang serupa.
Gender Merujuk pada peran sosial yang diyakini kepunyaan laki-laki dan
perempuan dalam pengelompokan sosial tertentu. Peran gender
diciptakan oleh suatu masyarakat dan dipelajari dari satu generasi ke
generasi berikutnya sebagai bagian dari kebudayaan. Karena hal ini
merupakan persepsi sosial yang dipelajari (misalnya di keluarga atau di
sekolah) segala hal yang diasosiasikan dengan gender dapat diubah atau
dibalikkan untuk mencapai persamaan dan keadilan bagi laki-laki dan
perempuan.
Ice breaker Kegiatan pada awal lokakarya untuk memaskan bahwa peserta salingkenal dan merasa nyaman untuk mengiku lokakarya.
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
15/117vi
Indikator kinerja Alat ukur spesik secara kuantaf dan/atau kualitaf untuk masukan,
proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan
ngkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
Inklusi sosial Inklusi sosial berar bahwa seap anak berparsipasi dalam kehidupan
sosial, ekonomi, budaya dan bermasyarakat. Inklusi sosial arnya
hak seap anak dilindungi dan dijamin, dan semua anak sepenuhnyadilibatkan dalam program pendidikan terlepas dari status ekonomi,
gender, disabilitas dan kesempatan yang kurang baik untuk mendapatkan
pendidikan. Isu yang terkait dengan inklusi sosial melipu hak anak,
pendidikan inklusif, difabilitas dan gender.
Jenis kelamin Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan.
Jigsaw Materi yang akan dibahas dibagi kepada kelompok, satu kelompok
mendapatkan satu materi. Seap kelompok mengkaji materi yang menjadi
tugasnya dan kemudian melaporkan kembali. Hasil belajar dari seluruh
kelompok disusun menjadi sebuah kesatuan yang utuh.
Kebijakan Arah atau ndakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai
tujuan
Kompetensi: Seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki,
dihaya, dan dikuasai oleh peserta setelah mempelajari suatu muatan
pembelajaran.
Modul: Ikhsar pembelajaran program yang berisi materi, metode, strategi dan
media. Terdiri dari sejumlah unit pembelajaran.
Mind mapping Pemetaan pemikiran. Dilakukan dengan menggunakan diagram yang
mewakili pemikiran tentang konsep in. Kegiatan mind mappingdimulai
dengan sebuah lingkaran yang berada di tengah-tengah diagram yang
mewakili ide/konsep in yang akan dibahas. Kemudian konsep in yang
ada pada lingkaran tersebut dihubungkan dengan ide/konsep lain yangdikemukakan untuk menarik garis hubungan.
Mix and match Cara praks untuk menilai pemahaman terhadap konsep. Peserta
diberi dua daar dengan urutan acak dan diminta untuk mencocokkan
pernyataan dalam Daar A dengan pernyataan yang tepat dari Daar B.
Pendidikan inklusif atau
pembelajaran inklusif
Mengacu pada inklusi dan pengajaran semua anak dalam lingkungan
belajar formal atau non-formal tanpa mempermbangkan gender,
intelektual, sosial, emosi, bahasa, budaya, agama atau karakterisk
lainnya.
Program Bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh
pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunandaerah.
Referensi Daar buku atau sumber bacaan lainnya yang dijadikan acuan karena
relevan dengan topik yang sedang dibahas, diajarkan, atau dilah.
Think-pair-share Strategi diskusi dan umpan balik yang digunakan dalam kegiatan
pengembangan keprofesian. Peserta berpikir secara individual mengenai
topik tertentu, mendiskusikan pikiran mereka dengan pasangan, dan
kemudian berbagi informasi dalam kelompok atau kelas.
Permainan Berbagai permainan yang digunakan dalam pembelajaran yang berguna
untuk memberi energi kepada peserta dan memperkenalkan konsep-
konsep.Simulasi Peserta dilibatkan dalam situasi yang diciptakan untuk memberikan situasi
kehidupan nyata, di mana pembelajaran dapat digunakan secara akf.
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
16/117vii
Studi kasus Peserta diberi sebuah contoh seper situasi aslinya dan diminta untuk
membuat panduan pertanyaan dan instruksi yang telah diberikan.
Reeksi terbimbing Peserta diminta untuk merenungkan/menelaah apa yang terjadi dalam
pembelajaran dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan yang
berbeda untuk direnungkan.
Shopping(belanjagagasan)
Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan carameminta peserta dalam kelompok atau individu untuk menuliskan ide/
gagasannya dan menempelkannya di dinding atau media lain seper
ipchart, papan tulis dan sebagainya. Seorang peserta dari seap
kelompok tetap nggal untuk mengawasi hasil kerja kelompoknya.
Peserta yang lain diminta untuk berbelanja ke hasil kerja kelompok lain.
Saat berbelanja, peserta diminta untuk mencatat hal-hal yang dianggap
penng. Setelah selesai, peserta kembali ke kelompoknya masing-masing
dan menjadikan hasil belanjanya sebagai masukan untuk kelompoknya.
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
17/117viii
Singkatan:
AL Angka Kelulusan
APK Angka Parsipasi Kasar memberikan gambaran seberapa besar kapasitas
layanan pendidikan dengan jumlah anak usia sekolah pada rentang usia sekolah
yang dilayani. Dihitung dengan cara: jumlah siswa jenjang tertentu dibagi
jumlah anak usia sekolah pada rentang usia tertentu dikali 100
APM Angka Parsipasi Murni menghitung seberapa banyak anak usia sekolah
pada rentang usia tertentu yang memperoleh layanan pendidikan pada jenjang
terkait. Dihitung dengan cara: jumlah siswa rentang usia tertentu dibagi jumlah
anak usia rentang waktu tertentu dikalikan 100
APS Angka Parsipasi Sekolah memberikan gambaran seberapa banyak anak usia
sekolah pada rentang usia tertentu memperoleh layanan pendidikan tanpa
memperhakan jenjang satuan pendidikan. Dihitung dengan cara: jumlah anak
bersekolah rentang usia tertentu dibagi jumlah anak rentang usia tertentu dikali100
APtS Angka Putus Sekolah
AMK Angka Mengulang Kelas
AM Angka Melanjutkan
BBI Bahan Bacaan dan Informasi modul Renstra dan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota
Kemdikbud: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenag Kementerian Agama
Kemdagri Kementerian dalam Negeri
KLHS Kajian Lingkungan Hidup Strategis
SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah
Renstra Rencana Strategis, yaitu dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima)
tahun
Renja Rencana kerja, yaitu dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun
RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun
RPJPD Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
RTRW Rencana Tata Ruang Wilayah
SPM Standar Pelayanan Minimal
SNP Standar Nasional Pendidikan
SWOT Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman (Strength, Weakness, Opportunity,
Threat) suatu analisis kerangka kerja
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
18/117
Unit 1Pengantar Modul
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
19/117
Unit 1
Pendahuluan
A. Pengantar
Unit 1 ini menjelaskan tentang gambaran Rencana Strategis yang terdiri dari sub pokok bahasan, yaitu:
1. Pengeran Renstra dan dasar-dasar hukum kebijakan bidang pendidikan
2. Sistemaka, permbangan, dan tahapan penyusunan Renstra SKPD
3. Ruang lingkup, prinsip, dan proses perencanaan Renstra SKPD
4. Keterkaitan antara Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya.
B. Tujuan yang Ingin DicapaiTujuan yang ingin dicapai dalam unit ini adalah:
1. Memberikan pemahaman tentang pengeran dan dasar-dasar hukum kebijakan bidang pendidikan
2. Memberikan pemahan yang komprehensif tentang sistemaka, permbangan, dan tahapan
penyusunan Renstra SKPD
3. Memberikan pemahaman tentang ruang lingkup, prinsip, dan proses perencanaan Renstra SKPD
4. Memberikan pemahaman tentang keterkaitan antara Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan
lainnya
C. Kompetensi yang DiharapkanSetelah mengiku unit 1 dan membaca Bahan Bacaan dan Informasi ini, para peserta diharapkan memiliki
kemampuan dalam:
1. Memahami pengeran dan dasar-dasar hukum kebijakan bidang pendidikan
2. Memahami sistemaka, permbangan, dan tahapan penyusunan Renstra SKPD
3. Memahami ruang lingkup, prinsip, dan proses perencanaan Renstra SKPD
4. Memahami keterkaitan antara Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya
D. Indikator Kinerja
Setelah mengiku unit 1 dan membaca Bahan Bacaan dan Informasi ini, para peserta diharapkan mampu:
1. Menjelaskan pengeran dan dasar-dasar hukum kebijakan bidang pendidikan
2. Menjelaskan sistemaka, permbangan, dan tahapan penyusunan Renstra SKPD
3. Menjelaskan ruang lingkup, prinsip, dan proses perencanaan Renstra SKPD
4. Menjelaskan keterkaitan antara Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya
1
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
20/117
E. Metode dan Strategi
Menggunakan metode dan strategi pembelajaran/pelahan yang bersifat akf, parsipaf dan
menyenangkan, serta memperhakan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa yaitu:
1. Ice breaker
2. Pemaparan
3. Diskusi kelompok dan kerja kelompok
4. Mind mapping
5. Mengisi diagram kosong
6. Menyusun Puzzle
F. Kegiatan Reeksi
Melakukan tanya-jawab tentang materi yang telah diberikan yang melipu dasar/landasan hukum
kebijakan bidang pendidikan serta pemahaman tentang Renstra SKPD.
G. Referensi
[1] Pusat Kajian Manajemen Kebijakan Depu II Bidang Kajian dan Pelayanan Lembaga Administrasi
Negara, MANAJEMEN KINERJA. 2009
[2] DBE-1. 2011. Modul Penyusunan Renstra
[3] WDD. Pengembangan Kabupaten Terpadu (PKT) (Whole District Development/WDD), Seri-A, Seri-B,
Seri-C
[4] Dinas Pendidikan Kota Probolinggo. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun2010-2014
H. Rencana Tindak Lanjut
1. Mempelajari dan mengkrisi Renstra yang ada dengan berfokus pada: sistemaka dan tata
cara penyusunan Renstra SKPD serta konsistensi Renstra SKPD terhadap dasar/landasan hukum
kebijakan bidang pendidikan.
2. Mengimplementasikan pemahaman Unit 1 dalam penyusunan Renstra dan memasukkan
permbangan inklusi sosial dalam penyusunannya.
2
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
21/117
Bahan Bacaan Unit 1
A. Pendahuluan
Banyaknya faktor penghalang bagi tercapainya program kerja yang telah direncanakan, memunculkan sikapskeps di kalangan SKPD terhadap perencanaan strategis. Pusat Kajian Manajemen Kebijakan Lembaga
Administrasi Negara (LAN) mengemukakan beberapa contoh di antaranya: 1) kedakpasan polik dan
ekonomi; dan 2) laju perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang terus meningkat. Di sisi lain,
LAN juga memandang ada aspek lain yang perlu dipermbangkan sehubungan dengan perencanaan
strategis di antaranya: 1) kedakpahaman mendasar tentang tujuan dan penngnya perencanaan
strategis; 2) hal-hal yang harus diperhakan dalam menyusun perencanaan dan menetapkan proses yang
harus dilalui agar dapat berhasil; 3) kedakha-haan dalam menetapkan tujuan yang jelas dan realiss;
4) menentukan secara terbuka langkah-langkah dan ndakan; 5) kedakha-haan dalam memanfaatkan
pandangan para stakeholderutama.
Berikut keuntungan adanya perencanaan strategis yang ditawarkan Pusat Kajian Manajemen Kebijakan
LAN:
1. Menggambarkan secara jelas tujuan dan sasaran yang realiss dari organisasi serta sesuai dengan
misi organisasi
2. Memudahkan proses komunikasi mengenai tujuan dan sasaran terhadap pemberi mandat
organisasi
3. Membangun rasa kepemilikan atas rencana dan komitmen dalam pelaksanaan
4. Menjamin pengunaan sumber daya organisasi secara efekf karena memfokuskan strategi
berdasarkan prioritas
5. Sebagai dasar untuk menilai proses, kinerja, dan perubahan yang dibutuhkan
B. Perkembangan Kebijakan dan Landasan Hukum
Perkembangan pertamaadalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Nasional yang mensyaratkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Dinas
Pendidikan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD). Undang-undang ini diiku oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur ruang lingkup, tahapan dan komponen minimal yang
harus ada dalam Renstra SKPD.
Perkembangan keduaadalah diterbitkannya Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru danDosen yang mengubah persyaratan minimal kualikasi akademik guru SD dari D2 ke D4/S1. Berdasarkan
undang-undang ini, jumlah guru SD yang telah memiliki kualikasi akademik S1/D4 saat ini mencapai
lebih dari 70%, namun secara nasional masih ada guru yang belum memenuhi kualikasi akademiknya
dan akan berdampak pada penetapan prioritas kebijakan pembangunan pendidikan di ngkat Kabupaten/
Kota.
Perkembangan kega adalah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan: layanan dan output pendidikan hendaknya lebih terarah, sistemas,
dan komprehensif. Standar tersebut melipu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan,
standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar
pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Saat ini telah diperbarui dengan terbitnya Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana
dan Prasarana, ada dua contoh yang terkait dengan inklusi sosial yaitu: 1) Di seap SD/MI minimum
3
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
22/117
terdapat 1 unit jamban untuk seap 60 peserta didik laki-laki dan 1 unit jamban untuk seap 50 peserta
didik perempuan. 2) Bangunan sekolah menyediakan fasilitas dan akses yang mudah, aman dan nyaman
termasuk bagi penyandang cacat.
Perkembangan keempat, perubahan periode Rencana Pembangunan Nasional sesuai dengan periode
pemerintahan baru yaitu 2009-2014, yang tertuang dalam RPJM Nasional 2010-2014. Hal ini berdampak
pada perubahan Renstra Pendidikan Nasional (Kemdikbud) 2010-2014 dan selanjutnya akan berdampakpada Renstra Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Perkembangan kelima, perubahan indikator SPM bidang pendidikan dari Kepmendiknas Nomor 129ATahun 2004 menjadi Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010. Permendiknas yang baru hanya mencakup
pendidikan dasar saja. Dan Permendiknas tersebut telah diperbarui lagi dengan terbitnya Permendikbud
Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendikas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Pada Permendikbud No.23 Tahun 2013 tersebut
terdapat contoh tentang prakk inklusi sosial yaitu: pada Pasal 2 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa
tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan jalan kaki 3 km untuk SD/MI dan 6 km
untuk SMP/Mts dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.
Perkembangan keenam, keluarnya Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Perkembangan ketujuh, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Dampaknya terhadap Renstra SKPD adalah jumlah
indikator bidang pendidikan yang relevan dengan Kabupaten/Kota sebanyak 104 indikator.
Perkembangan kedelapan, Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri (Dalam Negeri, Keuangan danBappenas) tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.
Perubahan-perubahan baik secara internal maupun eksternal akan terus berlanjut sejalan dengan
perkembangan pembangunan dan dinamika masyarakat. Sebuah rencana strategis harus mampumengansipasi dan memprediksi berbagai perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal.
Daar Landasan Hukum yang Berkaitan dengan Kebijakan Pendidikan:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang diperbarui
oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan
Keagamaan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan beserta perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
4
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
23/117
Daerah beserta Perubahannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16
Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21
Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi
Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/
Madrasah21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/
Madrasah
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualikasi
Akademik dan Kompetensi Guru
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan
Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian
Pendidikan
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana danPrasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan
Khusus Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, dan Tunalaras
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi
Sekolah/Madrasah
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga
Perpustakaan Sekolah/Madrasah
29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tenaga Laboratorium
Sekolah/Madrasah
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Lembaga
Pendidik Non Formal dan Informal
31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan
5
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
24/117
Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C
32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan
Pendidikan Anak Usia Dini
33. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, Bagi
Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Ismewa
34. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota yang diperbarui oleh Permendikbud No.23 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Permendikas No.15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
35. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi Guru
Pemula
36. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai
Kepala Sekolah/Madrasah
37. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan
Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu MembiayaiPendidikan
38. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
39. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana BOS Tahun 2013
C. Prinsip-Prinsip Perencanaan
Perubahan dari pendekatan inputke output/outcome
Selama ini, perencanaan pendidikan daerah berfokus pada peningkatan masukan ( input) untuk
pengembangan pendidikan (rehabilitasi sekolah, pengadaan buku, dan pelahan guru). Pada umumnya,
program-program ini merupakan program tunggal (single input) dengan sekolah sasaran yang berbeda.
Pada akhir tahun, yang dapat dilaporkan hanyalah bahwa sekian ruang kelas telah direhabilitasi, sekian
buku telah disediakan, dan sekian guru sudah dilah. Dengan cara ini, pencapaian sasaran dapat diukur
pada akhir tahun misalnya pengurangan jumlah sekolah yang berkinerja sangat rendah. Namun, output/
outcomeyang telah dicapai, misalnya dalam peningkatan mutu pendidikan, dak dapat diketahui dengan
pas.
Perhaan pada program yang berhasil dalam perencanaan sebelumnya
Metodologi perencanaan ini juga memberikan perhaan yang lebih luas pada idenkasi program yang
berhasil dalam periode perencanaan sebelumnya, yaitu program-program yang sebaiknya dilanjutkan.
Perhaan pada sasaran khusus
Analisis situasi harus dapat mengidenkasi sasaran khusus tanpa membedakan sekolah umum-
keagamaan, negeri-swasta, perkotaan-perdesaan, tetapi mengarah pada sekolah dengan kinerja paling
lemah, mata pelajaran yang paling rendah pencapaian hasil belajarnya, kelompok siswa yang berasal dari
keluarga miskin, kelompok guru yang paling rendah kualikasinya, dan lain-lain. Dengan teridenkasinya
sasaran khusus tersebut maka program pembangunan pendidikan akan lebih tepat sasaran. Pemberian
perhaan kepada beberapa sasaran khusus di atas juga bertujuan untuk memberikan hak untuk
mendapatkan kualitas pelayanan yang sama. Hal ini penng sebagai aspek prakk inklusi sosial yang baik.
Keterkaitan secara sinergi antara Renstra SKPD dengan rencana-rencana dari instansi
pemerintah yang lebih nggi
Karena Renstra SKPD merupakan perencanaan pengembangan pendidikan mul-sumber, maka penng
bahwa Renstra tersebut dikaitkan dengan rencana-rencana pengembangan pendidikan di ngkat Provinsi
6
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
25/117
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
26/117
untuk mengukur jumlah anak yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa
mempermbangkan apakah anak berada dalam kelompok usia sekolah atau di luar kelompok
usia sekolah.
APM menggambarkan rasio anak yang bersekolah pada kelompok usia sekolah dengan jumlah
penduduk usia sekolah yang bersangkutan. APM digunakan untuk mengukur seberapa besar
anak usia sekolah yang bersekolah. Namun perlu diperhakan bahwa saat ini ada kecenderunganbahwa APM menurun, yang disebabkan banyak anak masuk sekolah pada usia lebih dini (banyak
murid kelas 1 SD/MI yang berusia kurang dari 7 tahun).
b. Akses diukur menggunakan pendekatan kelompok usia yaitu Angka Parsipasi Sekolah (APS).
Contoh: APS 7-12 tahun, APS 13-15 tahun, dan APS 16-18 tahun.
APS menggambarkan anak usia sekolah yang bersekolah, tanpa memandang jenjang sekolahnya. Jadi
APS lebih menekankan apakah kelompok umur tertentu bersekolah. Indikator ini lebih bermakna
untuk melihat apakah anak pada kelompok umur tertentu ada di sekolah atau di luar sekolah.
2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing
Mutu harus mengacu pada PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang melipu:
Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian
Pendidikan.
Selain itu, fokus diberikan pada isu kedakmerataan layanan pendidikan antar-wilayah atau antar-kelompok
gender. Perhaan juga diberikan pada isu keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan, atau dengan
lain kata: Apakah anak-anak yang bersekolah mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan
layanan pendidikan yang bermutu? Hal ini sangat penng dalam kaitan dengan pemberian layanan
pendidikan yang sama kepada semua anak dan prakk inklusi sosial yang baik di kabupanten/kota.
3. Tata kelola dan akuntabilitas pendidikan
Tata kelola dan akuntabilitas pendidikan menggambarkan bagaimana pendidikan dikelola secara efekf
dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata layanan pendidikan yang baik.
Bagi Kabupaten/Kota yang pernah melakukan proses penyusunan Rencana Pengembangan Kapasitas
(RPK) pendidikan Kabupaten/Kota, hasilnya dapat diintegrasikan dalam Renstra Dinas Pendidikan.
E. Ruang Lingkup Renstra
Ruang lingkup perencanaan sesuai dengan urusan wajib Kabupaten/Kota yang tertuang pada Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Permendiknas Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan
Pendidikan Daerah yang terkait dengan:
1. Pendidikan Anak Usia Dini
2. Pendidikan Dasar 9 Tahun: SD/MI, dan SMP/MTs
3. Pendidikan Menengah: SMA, SMK, dan MA
4. Pendidikan Nonformal: keaksaraan, kesetaraan dan keterampilan hidup dan PAUD nonformal.
Kesetaraan pendidikan akan memberikan kesempatan bagi yang berhalangan/kesulitan untuk
mengiku pendidikan formal. Dengan demikian, peserta didik memperoleh kemudahan dalam
pendidikan, sebagai bagian dari prakk inklusi sosial yang baik di Kabupaten/Kota
5. Sarana dan prasarana pendidikan
6. Pendidik dan tenaga kependidikan
8
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
27/117
7. Perencanaan dan penganggaran
8. Data dan stask
9. Urusan lain yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (jika Dinas
melaksanakan urusan lain selain pendidikan)
Catatan: Analisis tersebut sudah mengalami perubahan dengan keluarnya Permendiknas No.36 Tahun2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan Nasional.
F. Sistemaka Penyusunan Renstra
Sistemaka penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota didasarkan pada Permendagri No.54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yaitu:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas mengenai pengeran, fungsi penyelenggaraan pembangunan
daerah bidang pendidikan, proses penyusunan Renstra Dinas Pendidikan, keterkaitan Renstra
Dinas Pendidikan dengan RPJMD, Renstra Kemdikbud, Renstra Dinas Pendidikan Provinsi, dan
dengan Renja Dinas Pendidikan.
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan
daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan
fungsi, kewenangan Dinas Pendidikan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pendidikan
1.4 Sistemaka Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Pendidikan, serta susunan garis besar
isi dokumen.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PENDIDIKAN
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan urusan
wajib pendidikan, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsi, mengemukakan capaian-capaian penng yang telah dihasilkan melalui pelaksanaanRenstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi
dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Pendidikan ini.
2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Pendidikan, struktur
organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Dinas. Uraian
tentang struktur organisasi Dinas Pendidikan ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah
personel, dan tata laksana (proses, prosedur, dan mekanisme).
2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan
Memuat penjelasan ringkas tentang macam-macam sumber daya yang dimiliki Dinas Pendidikan
dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit
usaha yang masih beroperasi.
9
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
28/117
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan
Bagian ini menunjukkan ngkat capaian kinerja Dinas Pendidikan berdasarkan sasaran/target
Renstra periode sebelumnya, menurut SPM/SNP untuk urusan wajib pendidikan, dan/atau
indikator kinerja pelayanan pendidikan lainnya seper MDGs atau indikator yang telah dirakasi
oleh pemerintah.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kemdikbud dan Renstra Dinas Pendidikan
Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai
tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pendidikan pada lima tahun mendatang.
Bagian ini mengemukakan jenis-jenis pelayanan pendidikan, perkiraan besaran kebutuhan
pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan pendidikan yang dibutuhkan.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Idenkasi masalah berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan
Pada bagian ini dikemukakan berbagai masalah pelayanan pendidikan beserta faktor-faktor yangmempengaruhinya (hasil analisis gambaran pelayanan pendidikan)
3.2 Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Pendidikan yang terkait dengan visi,
misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
3.3 Telaahan Renstra Kemdikbud dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor penghambat dan faktor pendorong bagi Dinas Pendidikan
dalam memberikan pelayanan pendidikan yang mempengaruhi persoalan pelayanan pendidikan
dinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kemdikbud maupun Renstra Dinas Pendidikan
Provinsi.3.4 Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis
Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor penghambat dan pendorong bagi Dinas Pendidikan
dalam memberikan pelayanan pendidikan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan
pendidikan dinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
3.5 Penentuan isu-isu strategis
Pada bagian ini, faktor-faktor pelayanan pendidikan yang mempengaruhi/menjadi permasalahan
bagi Dinas Pendidikan dalam memberikan pelayanan dinjau kembali.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Dinas Pendidikan
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Dinas Pendidikan.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas
Pendidikan.
4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dalam
lima tahun mendatang.
10
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
29/117
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan
pendanaan indikaf.
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pendidikan yang secara langsung menunjukkan
kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD.
G. Tahapan Penyusunan Renstra
Dalam Permendagri No.54 Tahun 2010 disebutkan bahwa tahapan penyusunan Renstra adalah 1) Persiapan
penyusunan Renstra, 2) Penyusunan rancangan Renstra, 3) Penyusunan rancangan akhir Renstra, dan 4)
Penetapan Renstra. Informasi lebih lengkapnya sebagai berikut:1. Persiapan Penyusunan Renstra
a. Pembentukan m penyusun Renstra
b. Orientasi mengenai Renstra
c. Penyusunan agenda kerja m Renstra
d. Pengumpulan data dan informasi
2. Penyusunan Draf Renstra
a. Tahap perumusan rancangan1) Pengolahan data dan informasi
2) Analisis gambaran pelayanan pendidikan/urusan lainnya
3) Pengkajian Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Dinas Pendidikan
Provinsi
4) Penelaahan RTRW Kabupaten/Kota
5) Analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas
dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
6) Perumusan isu-isu strategis
7) Perumusan visi dan misi
8) Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah
9) Perumusan sasaran pelayanan pendidikan
10) Mempelajari surat edaran bupa/walikota perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD
Kabupaten/Kota beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD Kabupaten/Kota yang
memuat indikator keluaran program dan pagu Dinas Pendidikan
11) Perumusan strategi dan kebijakan guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD
Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan
12) Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan
indikaf selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan
13) Perumusan indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD Kabupaten/Kota
11
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
30/117
14) Pelaksanaan forum SKPD Kabupaten/Kota
b. Tahap penyajian draf Renstra
Sajikan sesuai dengan sistemaka yang telah ditetapkan (Permendagri No.54/2010)
3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra
a. Tahap perumusan rancangan akhir Renstra
Penajaman visi misi
Penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
b. Tahap penyajian rancangan akhir Renstra
4. Penetapan Renstra
a. Sampaikan ke Bappeda untuk memperoleh pengesahan kepala daerah.
b. Bappeda melakukan verikasi akhir untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program, dan kegiatan Dinas Pendidikan dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir
Renstra SKPD lainnya.
c. Pengesahan Renstra Dinas Pendidikan dengan keputusan kepala daerah.
d. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra Dinas Pendidikan, kepala Dinas
Pendidikan menetapkan Renstra Dinas Pendidikan menjadi pedoman unit kerja/bidang/bagian di
lingkungan Dinas Pendidikan dalam menyusun rancangan Renja Dinas Pendidikan.
e. Pengesahan rancangan akhir Renstra Dinas Pendidikan dengan keputusan kepala daerah, paling
lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
Penetapan Renstra Dinas Pendidikan oleh kepala Dinas Pendidikan paling lama 7 (tujuh) hari setelahRenstra Dinas Pendidikan disahkan oleh kepala daerah.
Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan ini dak membahas semua tahapan seper yang
telah dijelaskan dalam Lampiran Permendagri No.54 Tahun 2010 di atas. Modul ini akan lebih berfokus
kepada proses penyusunan rancangan Renstra SKPD yang dikelompokkan menjadi enam (6) tahapan
sebagai berikut:
1. Analisis Layanan Pendidikan
Tahap ini dibagi dalam dua bagian yaitu: (1) analisis eksternal, dan (2) analisis internal.
Analisis eksternalAnalisis eksternal melipu perkembangan penduduk usia sekolah dan kebutuhan masyarakat akan
pendidikan. Dalam hal ini dilihat indeks kemiskinan penduduk, kebijakan yang berpengaruh terhadap
pendidikan, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat mengenai pendidikan.
Analisis internal
Analisis ini berkaitan dengan prol layanan pendidikan Kabupaten/Kota yang dapat memberikan gambaran
yang jelas tentang penyelenggaraan pendidikan di ngkat daerah. Karena gambaran ini akan menjadi
landasan rancangan program, maka harus sejelas mungkin sehingga program yang akan disusun benar-
benar mengarah pada kebutuhan- kebutuhan di bidang pendidikan.
2. Perumusan Visi, Misi dan Tata Nilai
Visi, misi dan tata nilai dirumuskan berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih, RPJMD, serta visi,
12
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
31/117
misi dan tata nilai yang merupakan budaya luhur yang dianut dan berkembang di daerah. Prol layanan
pendidikan juga perlu digunakan sebagai landasan dalam merumuskannya.
3. Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Tujuan dan sasaran dirumuskan agar visi dan misi dapat dirumuskan dan diwujudkan denganmemperhakan prol layanan pendidikan yang ada saat ini. Selanjutnya adalah perumusan strategi agar
program dan kegiatan yang disusun benar-benar terarah untuk mencapai tujuan. Sedangkan kebijakan
ditetapkan agar program dan kegiatan dak menyimpang dari koridor aturan-aturan yang ada.
4. Merumuskan Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja
Tahap ini bertujuan merancang program-program dan kegiatan-kegiatan terkait bersama indikator kinerja
untuk mengukur pelaksanaan kegiatan. Prosesnya dimulai dengan memformulasikan prioritas kebijakan
yang akan menjadi panduan penetapan target/sasaran. Jika target sudah ditentukan, program dan kegiatan
terkait akan segera teridenkasi untuk memenuhi target yang diinginkan. Sebagai langkah terakhir dari
proses ini, program akan diperinci lebih lanjut dalam sejumlah rencana kerja.
5. Menyusun Rencana Pembiayaan dan Pendanaan
Tujuan tahap ini adalah mempersiapkan rencana kebutuhan dana seap program dan kegiatan, serta
menentukan sumber dana untuk membiayai kebutuhan tersebut
6. Menyusun Rencana Monitoring dan Evaluasi Implementasi Renstra
Tujuan tahap ini adalah memberikan umpan balik terhadap implementasi perencanaan, karena
perencanaan dipandang sebagai suatu siklus yang berkelanjutan dan dinamis sesuai perkembangan
kondisi dan situasi, baik secara internal maupun eksternal. Perubahan tersebut akan berdampak pada
sasaran-sasaran yang diharapkan akan tercapai. Oleh sebab itu, dalam implementasi Renstra harus
dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik dan berkelanjutan.
13
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
32/117
Bagan2
.AlurTahapanPenyusunanRenstraSKPDKabupaten/Kota
14
PENY
USUNAN
RPJMD
Persiapan
Penyusunan
Renstra-SKPD
Analisis
Gambaran
pelayanan
SKPD
Perumusan
Isu-isu
strategis
berdasarkan
tusi
Perumusan
Strategidan
kebijakan
Perumusan
rencanakegiatan,
indikatorkinerja,
kelompoksasaran
danpendanaan
indikatif
berdasarkan
rencanaprogram
prioritasRPJMD
Pengolahan
datadan
informasi
Perumusan
visidanmisi
SKPD
Perumusan
Tujuan
Perumusan
sasaran
Rancangan
Renstra-SKPD
Pendahuluan
Gambaranpelay
ananSKPD
isu-isustrategis
berdasarkan
tugaspokokdan
fungsi
visi,misi,tujuan
dansasaran,
strategidankeb
ijakan
rencanaprogram
,kegiatan,
indikatorkinerja
,kelompok
sasarandanpen
danaanindikatif
indikatorkinerja
SKPDyang
mengacupadatujuandan
sasaran
RPJMD
.
Perumusan
indikatorkinerja
SKPDyang
mengacupada
tujuandansasaran
RPJMD
SPM
Renstra-KL
danRenstra
Kabupaten/
Kota
SEKDHttgPenyusunan
RancanganRenstra-SKPD
dilampiridenganindikator
keluaranprogramdanPAGU
perSKPD
Penelaahan
RTRW
Verifikasi
Rancangan
RenstraSKPDdgn
RancanganAwal
RPJMD
Rancang
anRenstra-SKPD
NotaDinasPengantarKepala
SKPDperih
alpenyampaian
RancanganRenstra-SKPD
kepad
aBappeda
sesuai
Tidaksesuai
Penyusunan
Ranca
ngan
RPJMD
Pelaksanaan
Musrenbang
RPJMD
Perumusan
Rancangan
AkhirRPJMD
Penyempurnaan
Rancangan
Renstra-SKPD
Penetapan
Renstra-
SKPD
RENSTRA-
SKPD
Penyesuaian
Rancangan
Renstra-SKPD
berdasarkan
hasilverifikasi
PENYUSUNANRANCANG
ANRENSTRASKPD
PENYUSUNANRAN
CANGANAKHIR
PENETAPAN
Verifikasi
Rancangan
AkhirRenstra
SKPD
Rancangan
AkhirRenstra
SKPD
sesuai
Tidak
sesuai
PERDAttg
RPJMD
Penelaahan
KLHS
Renstra-KL
danRenstra
Kabupaten/
Kota
Renstra-KL
danRenstra
SKPDKab/
Kota
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
33/117
Lembar Kerja Unit 1
Keterkaitan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
15
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
34/117
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
35/117
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
36/117
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
37/117
H. Rencana Tindak Lanjut
Setelah kembali ke unit kerja masing-masing, peserta diharapkan dapat memfasilitasi penyusunan
Renstra Dinas Pendidikan sehingga tersusun dengan baik menurut aturan maupun subtansi. Peserta juga
diharapkan mampu menggunakan permbangan inklusi sosial yang diperoleh melalui lokakarya, dalam
proses penyusunan Renstra di Kabupaten/Kota.
18
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
38/117
Bahan Bacaan Unit 2
Unit 2 ini akan difokuskan pada proses penyiapan Renstra SKPD yang dikelompokkan ke dalam enam
tahapan, yaitu: 1) Analisis Layanan Pendidikan, 2) Perumusan Visi, Misi dan Tata Nilai, 3) Perumusan
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan, 4) Perumusan Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja, 5)Penyusunan Rencana Biaya dan Pendanaan dan 6) Penyusunan Rencana Monitoring dan Evaluasi
Implementasi Renstra.
A. Analisis Layanan Pendidikan
Salah satu langkah terpenng dalam menyusun Renstra adalah menyiapkan analisis layanan pendidikan
1. Menyiapkan Data
Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan sebagai bahan kajian/analisis
dalam perumusan rancangan Renstra yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan
mencakup:
a. Regulasi yang menjadi asas legal bagi Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
serta struktur organisasi, tata laksana, dan kepegawaian
b. Renja tahun berjalan untuk menginformasikan kondisi terkini isu-isu pelayanan dan perkiraan
ngkat capaian target Renstra periode sebelumnya sampai dengan akhir tahun berjalan
c. Hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya sampai dengan pelaksanaan renja tahun
sebelumnya
d. Data perkembangan pengelolaan keuangan dan aset paling kurang 5 (lima) tahun terakhir
e. Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan indikator lainnya
f. Renstra Kemdikbud
g. Renstra Dinas Pendidikan
h. RTRW Kabupaten/Kota
i. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan pendidikan
Informasi lain yang terkait pelayanan pendidikan (primer maupun sekunder), dari Dapodik, EDS, EDK,
PADAMU NEGERI, BPS, maupun instansi lain seper:
a. Data pendukung yang penng untuk perencanaan pendidikan: (a) penduduk usia sekolah, (b)
indeks kemiskinan, (c) kapasitas skal daerah
b. Data pendidikan anak usia dini (TK/RA)
c. Data sekolah dasar dan menengah
d. Data pendidikan nonformal
e. Data pendidik dan tenaga kependidikan
f. Data manajemen layanan pendidikan
g. Data layanan SKPD lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan (bidang lainnya)
Sumber data yang dapat digunakan dalam menyiapkan layanan pendidikan di antaranya: 1) Dapodik,
2) Padaweb, 3) Data NUPTK, 4) prol layanan pendidikan, 5) PADAMU NEGERI, 6) data lain yang dapat
menggambarkan layanan pendidikan secara menyeluruh.
19
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
39/117
2. Analisis Layanan Pendidikan
Analisis gambaran pelayanan pendidikan dilakukan untuk menunjukkan:
a. Peran Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan urusan wajib pendidikan
b. Sumber daya Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya
c. Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya
d. Capaian kinerja antara Renstra dengan RPJMD periode sebelumnya, dan
e. Hambatan dan permasalahan yang perlu diansipasi
Analisis gambaran pelayanan diharapkan mampu mengidenkasi:
a. Tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM
dan indikator lain sesuai urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi
b. Potensi dan permasalahan pelayanan, dan
c. Potensi dan permasalahan aspek pengelolaan keuangan
Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Pendidikan adalah indikator
kinerja pembangunan daerah bidang pendidikan yang dijabarkan dalam Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Pendidikan. Adapun informasi yang diperlukan untuk mendukung analisis ini, sekurang-kurangnya
mencakup:
a. Regulasi yang menjadi asas legal bagi Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya untuk menunjukkan peran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
b. Struktur organisasi untuk menunjukkan organisasi, jumlah personel, dan tata laksana Dinas
Pendidikan (proses, prosedur, mekanisme)
c. Renja tahun berjalan untuk menginformasikan isu-isu terkini dikaitkan dengan isu-isu krusial dan
aktual daerah, isu strategis dalam Renstra periode sebelumnya, dan perkiraan ngkat pencapaian
target Renstra sampai dengan akhir tahun berjalan
d. Laporan evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya sampai dengan pelaksanaan renja
tahun lalu untuk menunjukkan ngkat capaian/realisasi terhadap target kinerja yang harus dicapai
selama pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, pelayanan yang mencapai target atau yang belum
mencapai target, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tercapai atau daknya target pelayanan
tersebut
e. Berita acara forum SKPD tahunan (yang dapat menunjukkan aspirasi-aspirasi masyarakat terkait
pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan
Dinas Pendidikan)
f. Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk urusan wajib pendidikan
dan/atau indikator kinerja pelayanan pendidikan lainnya (Informasi dari bur (c) sampai dengan
(f) dianalisis untuk menunjukkan ngkat capaian kinerja, masalah yang dihadapi, dan potensi
pengembangan pelayanan)
g. Data perkembangan pendanaan pelayanan pendidikan (pendapatan dan belanja) minimal 5 (lima)
tahun terakhir untuk menunjukkan kemampuan pengelolaan pendanaan (rasio antara dana yang
dianggarkan dengan realisasi), dan kapasitas pendanaan pelayanan, sehingga dapat digunakan
untuk mengidenkasi potensi dan permasalahan aspek pendanaan pelayanan pendidikan
Untuk menunjukkan ngkat capaian kinerja Dinas Pendidikan, dilakukan perbandingan antara capaian
kinerja dengan target kinerja, serta dampak yang dimbulkan atas kinerja pelayanan pendidikan
tersebut. Langkah-langkah analisis ngkat kinerja pelayanan pendidikan adalah:
20
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
40/117
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
41/117
tanggung jawab dan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, yaitu: 1) Layanan Pendidikan
bagi Anak Usia Dini, 2) Layanan Pendidikan Dasar, 3) Layanan Pendidikan Menengah, 4) Layanan
Pendidikan Non-formal
3.1. Layanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini (PAUD)
a. Akses Pendidikan Anak Usia Dini
Apakah sebagian besar anak usia 4-6 tahun bersekolah di PAUD (PAUD nonformal, TK, dan RA)
dan kecenderungannya meningkat dari tahun ke tahun?
Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, diperlukan data ketersediaan lembaga PAUD per tahun.
Angka Parsipasi Kasar (APK) PAUD, yaitu rasio antara jumlah anak yang sedang bersekolah di
TK/RA, SPS/KB terhadap anak usia 4-6 tahun dikali seratus.
Bandingkan APK PAUD pada tahun terakhir dengan APK PAUD ngkat Provinsi. Hal ini dilakukan
untuk melihat posisi Kabupaten/Kota terhadap Provinsi, apakah Kabupaten/Kota berada di atas
atau di bawah rata-rata Provinsi. Juga bandingkan APK PAUD Kabupaten/Kota dengan target
nasional.
b. Mutu Pendidikan Anak Usia Dini
Apakah layanan PAUD bermutu?
Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu memperhakan standar pendidikan PAUD yang melipu:1) Standar ngkat pencapaian perkembangan
2) Standar pendidik dan tenaga kependidikan
3) Standar isi, proses, dan penilaian
4) Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan
Untuk analisis layanan pendidikan PAUD akan dipilih indikator esensial yang dapat menggambarkan
mutu layanan PAUD di ngkat Kabupaten/Kota serta mempermbangkan ketersediaan data.
Analisis layanan pendidikan dapat digunakan pada analisis layanan pendidikan persekolahan
yang relevan.
3.2. Layanan Pendidikan Dasar
a. Akses Pendidikan Dasar
Apakah layanan pendidikan tersedia untuk semua usia sekolah?
Pada saat menyampaikan isu tentang akses, sebaiknya berfokus pada anak usia sekolah yang
dak bersekolah, bukan pada mereka yang bersekolah. Pada dasarnya, kita ingin melihat
seberapa jauh pemda memenuhi kewajibannya dalam memberikan layanan pendidikan kepada
semua anak.
Fokus berikutnya adalah untuk menjawab dua pertanyaan kunci:
1) Apakah anak-anak bersekolah?
2) Apakah anak-anak melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih nggi?
22
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
42/117
Apakah anak-anak bersekolah?
Untuk menjawab pertanyaan tentang akses, terdapat ga indikator yaitu APK, APM, dan APS.
Catatan: APS 7-12 tahun memperhitungkan semua anak tanpa memandang apakah anak
tersebut bersekolah di SD/MI atau SMP/MTs.
Kementerian Pendidikan Nasional mengunakan APM sebagai indikator keberhasilan untuk
jenjang SD/MI dan APK untuk jenjang SMP/MTs (lihat Renstra Kemdikbud 2010-2014). Sedangkan
di RPJM Nasional menggunakan indikator APS.
Untuk tujuan perencanaan, perlu diingat bahwa seap peningkatan akses akan mengakibatkan
peningkatan daya tampung bagi rombongan belajar (rombel) yang ada, atau pembentukan
rombel baru. Dampaknya adalah penambahan kelas baru, penambahan guru kelas, guru mata
pelajaran, dan beberapa sarana pendidikan lainnya.
Untuk menjawab apakah anak usia 7-12 tahun bersekolah, perlu dilakukan langkah-langkah
sebagai berikut:
Pertama, kita akan melihat bagaimana perkembangan ngkat parsipasi selama ga tahun
terakhir
Fokuskanlah terhadap desa yang mempunyai APM rendah. Untuk lebih jelasnya, dapat
dilihat dari dua hal, yaitu: ketersediaan layanan (supply side) dan kemampuan masyarakat
untuk menyekolahkan anaknya (demand side). Hal ini penng sebagai bentuk prakk inklusi
sosial dalam proses analisis layanan pendidikan
Idenkasi ketersediaan prasarana pendidikan pada jenjang SD/MI untuk melihat apakah
sekolah memiliki daya tampung yang rendah atau sudah terlalu nggi.
Catatan:Jumlah siswa maksimum 32 per rombel, dan 6 rombel per sekolah
Lakukan idenkasi sekolah dengan jumlah murid yang sangat kecil:
o Di mana sekolah itu berada, apa nama desa dan kecamatannya?
o Berapa jarak terdekat ke sekolah lainnya?
o Apakah sekolah tersebut terletak di daerah terpencil?
o Apakah jumlah penduduk usia 0-6 tahun cukup besar?
Idenkasi kemampuan masyarakat dalam menyekolahkan anaknya melalui indeks
kemiskinan desa dan kecamatan, terutama pada desa dan kecamatan dengan APS rendah
Agar analisis lebih tajam dan akurat, perlu dilakukan analisis rasio siswa-rombel
23
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
43/117
Langkah-langkah idenkasi di atas sangat penng dilakukan untuk mengetahui apakah semua
anak telah memperoleh layanan pendidikan dengan baik. Hal ini penng dilakukan dalam rangka
memberikan layanan yang baik kepada semua anak. Hal ini juga merupakan contoh penggunaan
permbangan inklusi sosial dalam proses perencanaan khususnya dalam proses analisis data.
Apakah anak-anak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih nggi?
Angka Melanjutkan (AM) adalah bagian penng dalam pengukuran indikator akses terhadappendidikan, karena indikator ini menunjukkan apakah anak akan tetap berada di sekolah
atau di luar sekolah. Angka melanjutkan merupakan jumlah siswa yang lulus dari SD/MI yang
melanjutkan ke SMP/MTs yang dinyatakan dalam persen.
Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs,yaitu rasio antara jumlah siswa baru kelas VII
SMP/MTs terhadap lulusan SD/MI tahun ajaran sebelumnya
Angka melanjutkan maksimum adalah 100% (semua lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs).
Bila AM lebih dari 100%, perlu ditelaah arus siswa bersekolah dari luar Kabupaten/Kota. Bila
dak mencapai 100% berar ada sejumlah siswa yang dak melanjutkan ke jenjang SMP/MTs,
atau melanjutkan pendidikan ke luar Kabupaten/Kota. Minimal ada dua faktor lulusan SD/MI
dak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih nggi. Kedua faktor dimaksud adalah supply
dan demand. Faktor supplyberkaitan dengan ketersediaan layanan pendidikan pada jenjang
SMP/MTs dan faktor demandberkaitan dengan ngkat kemiskinan masyarakat.
AM dari SD/MI ke SMP/MTs harus mencapai 100%. Hal ini sejalan dengan program Wajib
Belajar 9 tahun. Bila Kabupaten/Kota sudah mencanangkan Wajib Belajar 12 tahun, maka angka
melanjutkan SMP/MTs ke SMA juga harus mencapai 100%.
b. Mutu Pendidikan Dasar
Apakah Layanan Pendidikan Bermutu?
Mutu pendidikan didasarkan pada 8 Standar Nasional Pendidikan, yaitu: 1). Input pada
Standar PTK: kecukupan, distribusi, kualikasi dan kompetensi, dan standar sarpras: ruang
kelas, laboratorium, buku, perpustakaan (kecukupan dan kualitas), 2). Proses pada Standar
Isi: ketersediaan dan penerapan yang berlaku, standar proses: penerapan pembelajaran akf
dan kreaf (PAKEM/CTL) dan standar penilaian: umpan balik dan analisis hasil penilaian, 3).
Output: standar kompetensi lulusan, hasil UN, berbagai kejuaraan (olimpiade) ngkat Provinsi
dan nasional, dan 4). Tata kelola: standar pengelolaan: jumlah sekolah yang memiliki RKS/RKAS,
akreditasi sekolah, standar keuangan: BOSDA, dana masyarakat (SPP), transparasi BOS dan mutu
output/outcomesebagaimana termuat pada Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan.
1) MutuInputPendidikan Dasar
Mutu input mengacu pada standar sarana prasarana serta standar pendidik dan tenaga
kependidikan.
Standar Pendidik
Kecukupan Guru
Berapa banyak sekolah telah mempunyai jumlah guru yang memadai?
Dalam perencanaan jangka menengah (Renstra), penghitungan kecukupan guru bukan hanya
pada saat ini tetapi lima tahun ke depan, dengan perincian sebagai berikut:
1. Idenkasi kekurangan/kelebihan guru saat ini, baik guru kelas maupun guru mata
pelajaran
24
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
44/117
2. Idenkasi peningkatan kebutuhan akan guru sebagai akibat: (1) peningkatan akses
(penambahan jumlah rombel), atau (2) penurunan jumlah siswa per rombel (misalnya
dari 40 menjadi 32)
Menghitung kecukupan pada jenjang SD/MI relaf lebih mudah karena jumlah guru SD/MI
didasarkan pada jumlah rombongan belajar. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs dan SMA/
MA/SMK didasarkan pada beban mata pelajaran.
Berapa banyak guru yang sudah memiliki kualikasi pendidikan D4 atau S1?
Untuk mengelola sumber daya manusia secara efekf, daerah membutuhkan data guru yang
terperinci. Hal ini menuntut adanya sistem informasi guru berbasis individu (NUPTK). Sebagai
implikasi dari UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru SD sampai dengan SMA/
SMK harus berkualikasi S1/D4. Untuk itu, jenjang pendidikan guru dan usia harus diperinci
agar perencanaan peningkatan kualikasi guru lebih memprioritaskan pada guru yang
berusia lebih dari 45 tahun.
Guru yang berusia lebih dari 55 tahun adalah guru yang akan pensiun empat tahun ke depan.
Adanya data proyeksi jumlah guru yang akan pensiun sangat penng untuk mengansipasi
kekosongan guru secara mendadak. Guru yang berada dalam kelompok ini perlu didaarmenurut sekolah, masa kerja, golongan, status kepegawaian, dan alamat lengkap.
Apakah guru yang ada saat ini memiliki kompetensi?
Dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) guru, diperlukan peta kompetensi
guru secara nyata. Salah satu alat ukur uji kompetensi guru yang telah dilakukan oleh
Kemdikbud adalah melalui uji kompetensi guru (UKG). Hasil UKG ini akan dijadikan dasar
dalam pengembangan profesi guru secara berkelanjutan.
Di sisi lain, guru dikelompokkan menurut jenjang kepangkatan, mulai dari: 1) guru pertama
(IIIa IIIb), 2) guru muda (IIIc-IIId), 3) guru madya (IVa-IVb), dan 4) guru utama (IVc-IVd).
Apakah distribusi guru merata untuk seap sekolah?
Secara nasional ketersediaan guru di Indonesia sudah memadai, bahkan lebih baik bila
dibandingkan dengan beberapa negara lain. Persoalan yang mendasar adalah distribusi guru
yang dak merata, baik dalam Kabupaten, antarkabupaten, maupun antarprovinsi. Lahirnya
Peraturan Bersama 5 Menteri adalah upaya untuk melakukan pendistribusian kembali guru
secara merata, baik dilihat dari kecukupan maupun dari mutu.
Bagaimana melakukan analisis distribusi guru menurut sekolah? Untuk melihat ketersediaan
guru pada sekolah yang tepat, dapat dilihat dari matriks ketersediaan guru, yaitu rasio siswa
terhadap rombongan belajar dengan rasio guru terhadap rombongan belajar. Dari sana akan
terlihat dimanakah ketersediaan guru yang lebih dari rasio ideal terjadi. Bila ketersediaan guru
yang lebih dari rasio ideal terjadi pada sekolah dengan jumlah siswa kecil, maka menunjukkan
pengelolaan guru belum efekf. Untuk itu, perlu ditelusuri kelebihan guru tersebut di sekolahmana saja dan bagaimana kebijakan pengelolaan guru ke depan dilakukan.
Kecukupan ruang kelas
Berapa banyak sekolah yang telah mempunyai jumlah ruang kelas yang dibutuhkan?
Gambaran tentang kecukupan ruang kelas dapat diukur dengan rasio jumlah ruang kelas
terhadap jumlah rombongan belajar. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa jika rasio
sama dengan satu (= 1), berar jumlah ruang kelas sama dengan yang dibutuhkan. Jika rasio
lebih dari satu (> 1), berar ada kelebihan jumlah ruang kelas. Sedangkan jika rasionya kurang
dari satu (< 1), berar ada kekurangan jumlah kelas.
Jika rasio jumlah ruang kelas terhadap rombel kurang dari satu, perlu dilakukan analisis
lebih mendalam untuk menentukan apakah diperlukan penambahan ruang kelas baru (RKB).
Permbangannya ialah, ada rombel yang jumlah siswanya sesuai dengan standar nasional,
ada yang kurang, ada pula yang melebihi.
25
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
45/117
Jika jumlah siswa per rombel lebih kecil daripada standar nasional, berar kapasitas ruang
kelas masih bisa diopmalkan.
Jika jumlah siswa per rombel sesuai dengan standar nasional, maka perlu dilakukan
analisis ruang kelas per rombel:
o Jika rasio ruang kelas per rombel lebih dari satu maka dak diperlukan penambahan
ruang kelas
o Jika rasio ruang kelas per rombel kurang dari satu, maka diperlukan penambahan ruang
kelas
Jika jumlah siswa per rombel di atas standar nasional maka diperlukan penambahan ruang
kelas.
Bagan 3: Alur Analisis Kecukupan Ruang Kelas
Jumlah siswa
terhadap rombel
< standar
nasional
=standar
nasional
> standarnasional
Optimalkan ruang kelas yang ada sampai
mendekati standar nasional
Lakukan analisis rasio rombel terhadap
ruang kelas
Jika > 1
Penambahan ruang kelas
Kelayakan Ruang kelas
Berapa banyak sekolah yang telah mempunyai ruang kelas dengan kondisi yang memadai?
Langkah awal untuk menata kondisi ruang kelas adalah pendataan yang akurat, terutama
menetapkan kriteria rusak ringan dan rusak berat, sebab kondisi ngkat kerusakan berdampakpada besarnya anggaran.
Ketersediaan Perpustakaan Sekolah
Apakah semua sekolah telah memiliki perpustakaan yang lengkap?
Hal ini penng sebab perpustakaan merupakan jantung sekolah.
Kecukupan Buku Pelajaran Pokok
Berapa banyak sekolah yang muridnya mempunyai buku-buku yang diperlukan untuk
seap mata pelajaran pokok (rasio buku terhadap murid)?
Gambarkan perkembangan keadaan buku mata pelajaran selama ga tahun terakhir.
Lakukan analisis buku menurut mata pelajaran pokok di SD/MI. Hal ini dilakukan untuk
melihat buku mata pelajaran apa saja yang masih kurang dan buku mata pelajaran apa
saja yang sudah memadai.
26
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
46/117
Ketersediaan Laboratorium (Lab)
Gambarkan ketersediaan laboratorium pada masing-masing jenjang, terutama SMP/MTs dan
SMA/MA/SMK. Pada jenjang SMA, Lab IPA bisa dipecah menjadi Lab Kimia, Lab Biologi dan
Lab Fisika. Sementara pada SMK bengkel bisa dipecah berdasarkan masing-masing bidang
keahlian yang ada di SMK.
Ketersediaan Jamban
Berapa banyak jamban yang tersedia untuk seap sekolah? Apakah semua sekolah sudah
memiliki mimimal 1 unit jamban untuk seap 60 peserta didik laki-laki dan 1 unit jamban
untuk seap 50 peserta didik perempuan? Hal ini sangat penng dan merupakan prakk
inklusi sosial yang baik.
2) Mutu Proses
Mutu proses berkaitan dengan esiensi dan efekvitas penyelenggaraan pendidikan. Standar
yang berkaitan dengan mutu proses melipu:
Standar isi: ketersediaan dan penerapan kurikulum yang berlaku
Standar proses: penerapan pembelajaran akf dan kreaf (PAKEM/CTL)
Apakah semua sekolah telah mengimplementasikan kurikulum yang berlaku?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Dinas Pendidikan perlu memiliki data akurat tentang
implementasi kurikulum yang berlaku. Jika data implementasi kurikulum dak tersedia
di Kabupaten/Kota, perlu dilakukan FGD dengan pengawas sekolah untuk memperoleh
gambaran tentang implementasi kurikulum di sekolah.
Outputdari kegiatan ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan pengembangan
kapasitas sekolah dalam implementasi kurikulum yang berlaku di satuan pendidikan.
Berapa banyak sekolah yang telah menerapkan pembelajaran akf/kreaf (PAKEM/CTL)?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Dinas Pendidikan harus memiliki data yang akurat
tentang penerapan pembelajaran akf/kreaf.
Jika data penerapan pembelajaran akf/kreaf dak tersedia di Kabupaten/Kota, maka perlu
dilakukan FGD dengan pengawas sekolah untuk memperoleh gambaran tentang penerapan
pembelajaran akf/kreaf di sekolah.
Outputdari kegiatan ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan pengembangan
kapasitas sekolah dalam penerapan pembelajaran akf/kreaf.
3) Standar Mutu Lulusan
Mutu lulusan dapat dinilai dengan indikator angka mengulang kelas, angka putus sekolah,dan angka kelulusan. Hal ini akan dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan
berikut ini:
Seberapa nggikah angka mengulang kelas (AMK)?
Seberapa nggikah angka putus sekolah (APtS)?
Seberapa nggikah ngkat kelulusan dan nilai UAS dan UN?
Angka Mengulang Kelas
Pertama kita akan melihat bagaimana perkembangan ngkat angka mengulang kelas
(AMK) selama ga tahun terakhir
27
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
47/117
-
8/10/2019 RENSTRA_Bahan Bacaan Dan Informasi Bagi Peserta
48/117
mutuinput, proses dan lulusan. Untuk menganalisis kinerja sekolah, dibuat agregat dari berbagai
indikator pendidikan dengan menggunakan asumsi bahwa semua indikator memiliki bobot yang
sama.
Daar berikut menggambarkan kinerja sekolah berdasarkan indikator input, proses dan output
pendidikan.
1) Kualikasi guru dihitung dengan menggunakan persentase guru yang berpendidikan D4/S1
2) Indikator buku dihitung berdasarkan rasio buku terhadap siswa
3) Indikator ruang kelas dihitung berdasarkan persentase ruang kelas yang baik
4) Indikator laboratorium dihitung berdasarkan ketersediaan laboratorium
5) Indikator AMK dihitung dengan menggunakan angka naik kelas (1- AMK)
6) Indikator DO/APtS dihitung dengan menggunakan angka bertahan di sekolah (1- DO)
7) UASBN/UN dihitung dengan menggunakan rata-rata sekolah untuk mata pelajaran yang
disertakan dalam UASBN/UN
8) Kelulusan dihitung dengan menggunakan presentase kelulusan
3.4. Layanan Pendidikan Nonformal
a. Pendidikan Keaksaraan
Prol pendidikan juga difokuskan pada peningkatan akses pendidika