(RENSTRA) KESBANGPOL
TAHUN ANGGARAN 2019 - 2024
PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019
KATA PENGANTAR
Rencana Startegis (RENSTRA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 -2023
sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Rote Ndao . Rencana Strategis ini merupakan landasan dalam penyusunan
Rencana Kerja (RENJA) tahunan yang di sesuaikan dengan pagu indikatif , sehingga secara
sistematis akan terwujud keselarasan dan keterpaduan dalam penjabaran program kantor
kesatuan bangsa dan politik.
Visi, misi tujan dan strategi kebijakan dan program kantor kesbangpol , sebagaimana tertuang
dalam rencana strategis (RENSTRA) 2019-2024 harus di ketahui , di hayati selanjutnya di
implementasikan secara sistemantis dan terukur di lapangan oleh seluruh jajaran kesbangpol.
Untuk maksud tersebut kepada semua pimpinan dan staf lingkup Kantor Kesbangpol
Kabupaten Rote Ndao harus menjabarkan rencana strategis dalam bentuk program yang
operasonal dan menunjukan keterkaitan serta keterpaduan antar berbagai kegiatan baiak
dalam lingkup maupun antar perangkat daerah terkait. Dengan demikian RENSTRA
Kesbangpol merupakan jawaban dari masalah sekaligus langkah –langkah mengatasinya
yang tercermin dari program dan kegiatan kesbangpol kedepan.
Diharapkan kepada semua pihak yang terkait dengan kesbangpol dapat memanfaatkan
RENSTRA ini sabagai acuan dan masukan terutama dalam meningkatkan koordinasi dan
sinkronisasi program dan kegiatan kantor Kesbangpol .
Baa, 06 Desember 2019
Kepala Kantor Kesbangpol
Kabupaten Rote Ndao
Salmun Lifu, SH
Pembina TK 1
Nip. 19611225 198203 1 016
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
…………………..
1.2 Landasan Hukum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
…………………..
1.3 Maksud dan Tujuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
………………….
1.4 Sistematika Penulisan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
……………………
BAB II GAMBARAM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah . . . . . . . . . . .
.
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah . . . . . . . . . . . . . . . . .
…………………...
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah …………………….. . . .
…………..
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah ……………………………… . . . . . . . . . . .
…………………………
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU –ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan
perangkat Darah . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Telaahan Visi , Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
3.5 Penentuan Isu –isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah
4.2 Hubungan Tujuan dan sasaran Perangkat daerah dengan Tujuan dan
sasaran RPJMD
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP
1 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Rencana strategis (RENSTRA) merupakan suatu bentuk perencanaan yang
dapat membantu organisasi dalam mengungkapkan visi dan mengidentifikasi langkah-
langkah menuju visi tersebut, serta menciptakan fokus dan kemampuan organisasi
terhadap perubahan internal dan eksternal. RENSTRA Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 merupakan suatu dokumen
perencanaan jangka menengah yang menjabarkan tentang visi misi tujuan dan sasaran
Kantor Kesbangpol selama tahun 2019-2024 serta mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun
2019-2024.
Kantor Kesbangpol dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang kesatuan
bangsa dan politik memiliki peran dan fungsi penunjang dalam membantu Bupati Rote
Ndao dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa
dan politik”. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Kantor Kesbangpol diperlukan
suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program
dalam lima tahun mendatang. Renstra merupakan komitmen Kantor Kesbangpol yang
digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan
pembangunan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Rote Ndao serta sebagai
pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan
kewenangan, tugas pokok dan fungsi Kantor Kesbangpol.
Proses Penyusunan RENSTRA berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan
rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran
pelayanan, perumusan isu-isu strategis. Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor
Kesbangpol Kabupaten Rote Ndao merupakan suatu dokumen rancangan awal Rensta
perangkat daerah yang disusun sebagai pedoman dalam merumuskan Visi, Misi,
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Kesbangpol Kabupaten Rote Ndao 5
(lima) tahun ke depan.
2 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
Rencana Strategis Kantor Kesbangpol Kabupaten Rote Ndao merupakan
produk perencanaan yang tetap dan tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan
dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada Gambar Bagan Alur Perencanaan dan Penganggaran berikut ini :
3 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
Gambar 1
ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pedoman Pedoman
Diacu
Pedoman Dijabarkan Pedoman
Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang
Pedoman Dijabarkan Pedoman
Pedoman
Rencana Strategis ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen
perencanaan lainnya, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao seperti Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Secara substansi,
keberadaan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ini dengan
dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hirarki, yaitu
dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen
dengan jangka waktu yang lebih pendek (Renja Kesbangpol).
Bagan Alur Renstra tersebut mengambarkan adanya saling keterkaitan pada setiap
tahapan rencana dan penganggaran antara lain :
a. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD
Renstra OPD dan RPJMD memiliki keterkaitan karena penyusunan rencana
strategis organisasi perangkat daerah harus berpedoman pada Rencana
RENSTRA
-KL RENJA
-KL
RKA
-KL
RPJP
NASIONAL
RPJM
NASIONAL RKP
RKP
DAERAH RAPBD
PEMERINTAH
PUSAT
RPJP DAERAH
RPJM
DAERAH
RENSTRA
SKPD
UU SPPN
RINCAIN
APBN
RAPBN
APBD
RENSTRA
SKPD
RKA
SKPD
RINCIAN
APBD
UU KN
PEMERINTAH
DAERAH
APBN
4 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga pelakasanaan tugas
pokok dan fungsi perangkat daerah tidak bias atau berseberangan dengan RPJMD
tersebut. Renstra harus memiliki hubungan yang erat untuk memudahkan
pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan
fungsi pelayanan pada perangkat daerah.
b. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah
Renstra dan Renja Perangkat Daerah harus memiliki keterkaitan karena Renstra
menjadi pedoman penyusunan rencana kerja (Renja) perangkat daerah. Renstra
menjadi dasar dan tolok ukur terhadap penyusunan perencanaan dan penganggaran
perangkat daerah setiap tahun anggaran. Keterkaitan tersebut juga akan
memudahkan perangkat daerah dan pihak eksternal untuk melakukan pengawasan
dan evaluasi rencana kerja (Renja) dalam keberhasilannya menjawab rencana
strategis (Renstra) selama 5 (lima) tahun kedepan.
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Landasan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kesbangpol
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote
Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keunagan Pusat
dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil;
5 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang
Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun
2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013-2033;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 tahun 2019 Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 -2024
6 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
22. Peraturan Daerah Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2013Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Daerah
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 adalah tersedianya dokumen perencanaan
yang memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan daerah pada Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao untuk periode 5 (lima) tahun ke
depan yang memuat capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis, visi, misi,
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah.
Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Rote Ndao adalah :
1. Sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan strategis pembangunan yang berkelanjutan
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai arahan dalam RPJMD Kabupaten Rote
Ndao periode 2019-2024.
2. Merumuskan arah kebijakan dan strategi Kantor Kesbangpol Kabupaten Rote
Ndao Tahun 2019-2024.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja -PD), dan
perencanaan penganggaran.
4. Sebagai instrumen indikator untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian
penyelenggaraan pembangunan daerah.
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana
pembangunan tahunan.
7 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Substansi Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Rote Ndao Tahun 2019-2024 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika
penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini mencakup :
1.1 Latar belakang: mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra
Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan
Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan
Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat
Daerah.
1.2 Landasan hukum : memuat penjelasan tentang Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan peraturan
lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan
fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran Perangkat Daerah.
1.3 Maksud dan tujuan : memuat penjelasan tentang maksud dan
tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
1.4 Sistematika penulisan : menguraikan pokok bahasan dalam
penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi
dokumen.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Pada bagian ini mencakup :
2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah: memuat
penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat
Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon
dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur
organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukan
organisasi, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur,
mekanisme).
8 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
2.2 Sumber daya Perangkat Daerah: memuat penjelasan tentang
macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam
menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya
manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah: bagian ini menunjukan
tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan
sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya,
menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja
pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti
MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat
Daerah: bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra
K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk
provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk
kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis
terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang
bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun
mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan,
perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi
pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
Pada bagian ini mencakup :
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan
Perangkat Daerah: pada bagian ini dikemukakan permasalahan-
permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor
yang mempengaruhinya.
3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah terpilih : bagian ini mengemukakan apa saja tugas
dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta
program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
Selanjutnya, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan
pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat
9 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang
kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis
pelayanan Perangkat Daerah.
3.3 Telaahan renstra Kemeterian/Lembaga dan Renstra Perangkat
Daerah prov/kab/kota lain : bagian ini mengemukakan apa saja
faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari
pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka
menengah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota lain.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis : pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-
faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat
Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat
Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
3.5 Penentuan isu-isu strategis : pada bagian ini di review kembali
faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah. Pada
bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran
jangka menengah Perangkat Daerah.
4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan
dan Sasaran RPJMD. Pada bagian ini mereview tujuan dan
sasaran Rancangan Awal RPJMD, mengidentifikasi bidang
pelayanan sesui tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang
berkontribusi langsung dan tidak langsung terhadap pencapaian
tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD dan
mengidentifikasi indikator target kinerja Perangkat Daerah yang
berkontribusi langsung dan tidak langsung pada pencapaian
tujuan dan sasaran dalam Rancangan awal RPJMD.
10 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
BAB V STRATEGI DAN ARAH DAN KEBIJAKAN
Pada bagian ini dikemukakan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah 5
tahun mendatang
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam
lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rote Ndao.
BAB VIII PENUTUP
11 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN ROTE NDAO
2.1. Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Kesbangpol
Kantor Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, yang dalam
menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Rote Ndao melalui Sekretaris
Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga-Lembaga Teknis Daerah, yang selanjutnya ditindaklanjuti
dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, sesuai ketentuan pasal 88 Peraturan Bupati
dimaksud, maka ditetapkan bahwa Kantor Kesbangpol Kabupaten Rote Ndao
mempunyai tugas pokok : “Membantu Bupati Dalam Menyusun Dan
Melaksanakan Kebijakan Daerah Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik”.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka fungsi
Kantor Kesbangpol Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Kesatuan
Bangsa dan Politik.
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang
kesatuan bangsa dan politik.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik.
5. Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan
prasarana serta rumah tangga;
6. Pelaksanaan tugas atau fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan amanat
peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
12 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Rote Ndao tersebut di atas, maka susunan organisasi Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao adalah sebagaimana dilihat pada gambar di
bawah ini :
Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
KEPALA KANTOR
KASUBAG TATA USAHA
KASIE HUBUNGAN & PENGUATAN
KELEMBAGAAN ORMAS, ORPOL,
DEMOKRATISASI DAN KAJIAN
MASALAH AKTUAL
KASIE KESBANG DAN
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS
SOSIAL
13 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao mempunyai kedudukan,
tugas dan fungsi sesuai Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, sebagai berikut :
1) Kepala Kantor
Kepala Kantor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menentukan
pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao. Dalam menyelenggarakan
tugas tersebut Kepala Kantor mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan Kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen
masyarakat untuk meningkatkan ketahanan ideologi negara, wawasan
kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan
kebangsaan:
2. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan berdasarkan Perencanaan Strategis
(RENSTRA) Kantor dan masukan dari komponen masyarakat untuk
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merumuskan dan menetapkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
untuk urusan pilihan/unggulan secara tepat pada Penetapan Kinerja (PK)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Menyelenggarakan, mendorong, mengawasi dan memberikan motivasi dan
rangsangan kerja kepada personil untuk bersama-sama memajukan Kantor
agar terciptanya kesamaan persepsi dan ikut sertanya seluruh staf dalam
pelaksanaan tugas;
14 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
5. Menyiapkan bahan bagi penyusunan pengelolaan Sumber Daya Manusia
(SDM) aparatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang berbasis kinerja
agar tersedianya SDM yang berkompetensi;
6. Merumuskan kebijakan dan pelaksanaan teknis di bidang perlindungan
masyarakat meliputi kesiapan terhadap ancaman dan bencana, penyelamatan
dan bencana, rehabilitasi akibat bencana serta peningkatan SDM satuan
perlindungan masyarakat di daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Mengkoordinasikan perumusan dan penetapan kebijakan dan peraturan
operasional yang menyangkut kesatuan bangsa bersama instansi terkait agar
terjalin kerjasama yang baik
8. Melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilimpahkan
atau diberikan oleh pemerintah pusat dengan melakukan konsultasi dan
koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
9. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi ketahanan ideologi
negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan
penghargaan kebangsaan untuk terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa
serta terjaminnya sistim politik yang demokratis;
10. Melakukan pembinaan dan memotivasi bawahan dengan memberikan
bimbingan dan pelatihan-pelatihan lainnya untuk peningkatan produktivitas
dan karier aparatur yang berbasis kinerja;
11. Melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilimpahkan
atau diberikan oleh pemerintah pusat dengan melakukan konsultasi dan
koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
12. Merumuskan dan menetapkan laporan pelaksanaan Budaya kerja,
Pengawasan melekat, Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, LKPJ, LPPD,
laporan Kinerja keuangan dan laporan kinerja badan sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;
13. Melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilimpahkan
15 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
atau diberikan oleh pemerintah pusat dengan melakukan konsultasi dan
koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
14. Mengadakan rapat staf secara rutin dan berkala untuk meningkatkan
produktivitas kerja;
15. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi dan pihak-
pihak terkait agar tercipta kerjasama yang baik.
2) Kasubag Tata Usaha
Kasubag Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Tata Usaha mempunyai mempunyai
tugas pokok membuat rencana operasional kegiatan ketatausahaan meliputi program,
data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan pelayanan administrasi umum. Dalam
menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas, tata usaha mempunyai tugas
sebagai berikut :
1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan rencana kerja
kantor dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada agar
tersedia perencanaan yang partisipatif dan akomodatif;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan baik secara tertulis
maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing
agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk
penyempurnaan lebih lanjut;
4. Mengontrol pelaksanaan tugas berdasarkan rencana kerja agar tercapai hasil
yang efektif dan efisien;
5. Melakukan penyusunan rencana program/kegiatan kantor berdasarkan
masukan data dari seksi di lingkungan kantor agar tersedia program kerja
yang partisipatif;
6. Meneliti dan mengkaji anggaran penerimaan dan pendapatan sesuai rencana
agar terwujud pencapaian penerimaan sesuai target;
16 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
7. Melakukan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan dan prosedur yang
berlaku agar terwujud aparatur yang handal dan memiliki kompetensi;
8. Mengontrol pelaksanaan layanan administrasi umum kepada semua unsur
yang ada agar tercipta pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;
9. Mengontrol penyusunan laporan pengawasan melekat, budaya kerja, LKPJ,
LPPD, AKIP, kinerja kantor, kinerja keuangan dan pelaporan kinerja lainnya
untuk bahan pertanggungjawaban;
10. Mengontrol pelaksanaan tugas melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang
telah dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
11. Melakukan koordinasi dengan unit/instansi dan pihak terkait agar tercipta
kerjasama yang baik;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik secara lisan
maupun tulisan dalam rangka pelaksanaan tugas.
3) Kasie Hubungan Penguatan Ormas, Orpol, Demokratisasi dan kajian masalah
aktual
Seksi Hubungan Penguatan Ormas, Orpol, Demokratisasi dan kajian masalah
aktual membantu kepala kantor dalam Merencanakan dan Melaksanakan Kegiatan
Hubungan Dan Penguatan Kelembagaan, Ormas, Orpol, Demokratisasi dan Kajian
Masalah-Masalah Aktual Melalui Pembinaan, Pengendalian, Monitoring Dan
Evaluasi Bidang Kesbangpol dengan tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kegiatan seksi Hubungan dan Penguatan Kelembagaan,
Ormas, Orpol, Demokratisasi dan Kajian Masalah-Masalah Aktual
berdasarkan langkah-langkah operasional kantor dan hasil evaluasi tahun
sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi
arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing
17 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
sehingga tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
3. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk menemukan kesalahan–kesalahan guna
penyempurnaan lebih lanjut;
4. Merencanakan perumusan kebijakan dan pengembangan pedoman Hubungan
Dan Penguatan Kelembagaan,Ormas,Orpol, Demokratisasi dan Kajian
Masalah-Masalah Aktual untuk dipergunakan sebagai bahan acuan dalam
pelaksanaan tugas;
5. Melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilimpahkan
atau diberikan oleh pemerintah pusat dengan melakukan konsultasi dan
koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
6. Mengadakan rapat staf secara rutin dan berkala untuk meningkatkan
produktivitas kerja;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi dan pihak-
pihak terkait agar tercipta kerjasama yang baik.
4) Kasie Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Komunitas Sosial
Seksi Kesatuan Bangsa Dan Pemberdayaan Komunitas Sosial membantu kepala
kantor dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan kesatuan bangsa dan
Pemberdayaan Kelompok Komunitas Sosial melalui Pembinaan, Pengendalian,
Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesbangpol dengan tugas sebagai berikut :
18 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan
Kelompok Komunitas Sosial berdasarkan langkah-langkah operasional kantor
dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk
menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi
arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar
tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
3. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk menemukan permasalahan dan
merumuskan upaya pemecahannya;
4. Melakukan pengumpulan dan penyusunan data dasar perencanaan di bidang
kesatuan bangsa dan pemberdayaan kelompok komunitas sosial agar tersedia
data dasar yang diperlukan;
5. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kesatuan bangsa dan
pemberdayaan kelompok komunitas sosial yang terencana agar kegiatan dapat
berjalan sesuai program;
6. Menyusun data kesatuan bangsa dan pemberdayaan kelompok komunitas
sosial melalui analisa data untuk meningkatkan pembinaan wawasan
kebangsaan dan pembinaan komunitas suku adat maupun kelompok
komunitas lain yg ada di masyarakat agar diberdayakan;
7. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan hubungan kesatuan
bangsa, asimilasi antar suku dan hidup beragama serta pemberdayaan
kelompok komunitas sosial di masyarakat agar terciptanya kehidupan yang
rukun antar sesama warga dan meningkatnya taraf hidup kelompok
masyarakat;
8 Melakukan kegiatan pengumpulan data, informasi dan permasalahan aktual
yang berkaitan dengan kesatuan bangsa dan pemberdayaan kelompok
komunitas sosial agar tersedia data dan informasi yang lengkap dan akurat.
2.2. Sumber Daya Kantor Kesbangpol
19 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus
dimiliki oleh satu perangkat daerah, karena kinerja para pegawai akan menentukan
tingkat kinerja perangkat daerah tersebut.
Kantor Kesbangpol Kabupaten Rote Ndao memiliki pegawai sebanyak 10 orang.
Kualifikasi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, struktur kepegawaian,
golongan, jabatan dan yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan dapat dilihat
pada tabel sebagai berikut.
20 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
Tabel 2.1
Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
dan Pangkat/Golongan
Tingkat
Pendidikan
Pangkat/Golongan (Orang) Jml
Org IVc IVb IVa IIId IIIc IIIb IIIa IId IIc IIb IIa Ic
S2 - - - 1 - - - - - - - - 1
S1 - 1 - 1 1 2 5
Akademi/
DIII
- 2 2
SLTA - 1 1 2
SLTP 1 1
JUMLAH - 11
Sumber data : Kantor Kesbangpol Rote Ndao
Dilihat dari segi pendidikan menurut tabel terbaca bahwa 50% tingkat pendidikan
berijazah sarjana yang dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor
Kesbangpol Kabupaten Rote Ndao namun perlu didukung dengan kegiatan peningkatan
kapasitas pegawai melalui pelatihan-pelatihan berbasis kinerja. Sedangkan untuk
pengisian pegawai pada jabatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.2
Jumlah Jabatan Terisi dan Lowong
No Jabatan Jumlah Keterangan
1. Kepala Kantor 1 orang Terisi
2. Kasubag Tata Usaha 1 orang Terisi
3. Kasie Hub & panguatan ormas,
orpol,demkratisasi dan kajian masalah
aktual
1 Orang Terisi
21 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
4. Kasie Kesbang dan Pemberdayaan
komunitas sosial
1 Orang Terisi
JUMLAH 4 orang Terisi
Sumber data : Kantor Kesbangpol Rote Ndao
Berdasarkan struktur jabatan maka tidak ada jabatan lowong karena semua jabatan
pada Kantor Kesbangpol Kabupaten Rote Ndao telah terisi yaitu 1 orang kepala
kantor, 1 orang Kasubag tata Usaha dan 2 orang kepala seksi. Selanjutnya
kualifikasi pegawai berdasarakan eselonering dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.3
Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Eselonering
No Jabatan Jumlah
1. Eselon III 1 orang
2. Eselon IV 3 orang
3. Fungsional -
4. Pelaksana (Staf) 7 orang
JUMLAH 11 orang
Sumber data : Kantor Kesbangpol Rote Ndao
Tabel di atas menunjukan bahwa jumlah pegawai eselon III sebanyak 1 orang yaitu
Kepala Kantor dan Pegawai eselon IV sebanyak 3 orang yaitu 1 orang Kasubag Tata
Usaha dan 2 orang Kepala Seksi. Dari pejabat eselonering tersebut yang telah mengikuti
pelatihan penjenjangan ditunjukan pada tabel berikut.
Tabel 2.4
Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan
No Pelatihan Penjenjangan Jumlah
1. PIM IV 1 Orang
2. PIM III -
3. PIM II -
22 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
4. LEMHANAS -
JUMLAH 1 Orang
Sumber data : Kantor Kesbangpol Rote Ndao
Data tersebut menunjukan bahwa pegawai yang mengikuti pelatihan
penjenjangan atau kepemimpinan yaitu PIM IV hanya 1 orang yaitu kepala kantor.
Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung Kantor Kesatuan bangsa dan Politik
Kabupaten Rote Ndao secara umum digambarkan pada table berikut.
Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Kantor Kesbangpol
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019
No Uraian Jumlah Kondisi
1. Gedung Kantor 1 Unit Kurang Baik
2. Gedung Gudang 1 Unit Kurang Baik
3. Gedung Garasi Mobil PMK 1 Unit Kurang Baik
4. Kendaraan Roda 4 1 Unit Baik
6. Kendaraan Roda 2 4 Unit 2 rusak sdang, 1 rsk berat
7. Peralatan Kantor 1 Paket Baik
8. Listrik dan Air 2 Paket Instalasi listrik tahun 2005
2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
Dalam kurun waktu tahun 2014 – 2018, Kantor Kesbangpol Kabupaten
Rote Ndao menangani permasalahan-permasalahan di bidangnya. Pencapaian
kinerja pelayanan Kantor Kesbangpol Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada
tabel pada tabel 2.7 dan tabel 2.6
23 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
Tabel 2.7
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kantor KESBANGPOL Kabupaten Rote Ndao
No Indikator kinerja sesuai
tugas dan fungsi perangkat
daerah
Target
SPM
Target
IKK
Target
indikator
lainnya
Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke- Realisasi capaian tahun ke- Rasio capaian pada tahun ke-
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1. Jumlah daerah monitoring
kantibmas
10 Kec/Thn 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 100 100 100
2. Jumlah Pemantauan
Aktivitas Orang Asing
5 Kali 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 100 100 100 100 -
3. Jumlah Rapat FKDM 5 Kali 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
4. Jumlah Rapat Tim
Terpadu Penanganan
Konflik Sosial
5 kali 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 100 100 100 100
5. Jumlah rapat koordinasi
penanganan masalah
strategis
3 Kali - - 1 1 1 - - 1 1 1 - - 100 100 100
6. Jumlah berkas parpol
yang di verifikasi
45 Berkas 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100 100 100 100 100
7 Jumlah rapat tim peneliti
dan fasilitasi organisasi
5 kali 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100
8 Jumlah rapat panitia desk
pemilihan kepala daerah
2 kali - - - - 2 - - - - 2 - - - - 100
24 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
Berdasarkan hasil tabel 2.7 di atas diketahui bahwa pelayanan SPM belum
tercapai secara maksimal dan mengalami kesenjangan atau kurang tertangani
dengan baik.
Beberapa indikator SPM yang tidak dan/atau belum dilaksanakan
dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :
1. Terbatasnya pembiayaan untuk mendukung capaian target SPM di daerah
maupun dalam upaya mencapai Target Nasional
2. Kurangnya kualitas aparatur pengelola dalam Penerapan SPM sehingga
Program/Kegiatan yang dilaksanakan tidak mengakomodir pencapaian target
SPM yang mesti dicapai.
3. Kurangnya koordinasi antara semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan
pencapaian SPM di daerah.
4. Kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung dalam pencapaian target
indikator kinerja.
25 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kesbangpol
Sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional yang mengarahkan
kepada kebijakan pembangunan untuk pencapaian prioritas nasional maka Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela
negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan dan
melaksanankan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilimpahkan atau
diberikan oleh pemerintah pusat untuk terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa
serta terjaminnya sistim politik yang demokratis.
Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan Renstra 5 tahun sebelumnya
menunjukan bahwa pelayanan belum berjalan secara maksimal karena beberapa
faktor antara lain :
a. Terbatasnya pembiayaan untuk mendukung capaian target SPM di daerah
maupun dalam upaya mencapai Target Nasional
b. Kurangnya kualitas aparatur pengelola dalam Penerapan SPM sehingga
Program/Kegiatan yang dilaksanakan tidak mengakomodir pencapaian target
SPM yang mesti dicapai.
c. Kurangnya koordinasi antara semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan
pencapaian SPM di daerah.
d. Kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung dalam pencapaian target
indikator kinerja.
Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan Renstra Badan Kesbangpol
Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi
pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik yaitu
- Belum optimalnya koordinasi dan pelaporan dari jajaran Kesbangpol
Kabupaten/Kota
- Perangkat daerah Kesbangpol Kabupaten Rote Ndao masih berstatus kantor
sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi bidang tertentu belum dapat berjalan secara
baik;
- Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan rapat dan koordinasi antar pemerintah
provinsi dengan kabupaten/ kota;
- Kualitas sumberdaya aparatur dalam penguasaan IPTEK belum memadai
26 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
Untuk menajalankan tugas tersebut diperlukan koordinasi dan penyusunan
program/kegiatan yang dapat mempercepat tercapainya tujuan tersebut. Namun
demikian, masih adanya tantangan yang dihadapi oleh Kantor Kesbangpol yang
berpengaruh terhadap pencapaian target.
Tantangan:
Beberapa tantangan (threats) yang perlu diantisipasi, antara lain sebagai berikut :
1. Kondisi geografis sebagai Provinsi Kepulauan yang berbatasan dengan
Negara Australia.
2. Belum mantapnya kesadaran masyarakat akan bahaya separatisme dan
terorisme.
3. Rendahnya partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum.
4. Kecenderungan menurunnya rasa kebangsaan Indonesia dalam masyarakat.
5. Lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap penetrasi asing.
6. Sebagai daerah tujuan wisata domestik dan manca negara berpotensi terjadinya
peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Aparatur.
8. Kurangnya koordinasi antara instansi.
Peluang :
Beberapa peluang (opportunities) yang dapat dimanfaatkan, antara lain sebagai
berikut:
1. Tersedianya berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan
ruang kepada pemerintah daerah dalam membangun kemitraan strategis dengan
aparat keamanan, instansi terkait, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
2. Meningkatnya kinerja demokrasi di Kabupaten Rote Ndao melalui
penguatan wawasan kebangsaan, pembangunan politik dan peningkatan
Indeks Demokrasi Indonesia.
3. Kultur masyarakat yang menjaga toleransi dan merawat kerukunan
4. Adanya perhatian pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintah dan
pemberdayaan masyarakat.
27 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
Berdasarkan tantangan dan peluang tersebut di atas maka sangat diperlukan
rencana pelayanan yang dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan
pemberdayaan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik antara lain :
1. Pendanaan program dan kegiatan yang memadai.
2. Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dalam meguasai IPTEK melalui
pendidikan dan pelatihan.
3. Penguatan kelembagaan dari Kantor Kesbangpol menjadi Badan Kesbangpol
(Permendagri Nomor 11 Tahun 2019).
4. Peningkatan pengawasan terhadap orang asing.
5. Peningkatan pengendalian kerukunan, pencegahan/penghentian/pemulihan
konflik sosial.
28 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kantor
Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Rote Ndao
Pada umumnya kualitas penanganan permasalahan dalam bidang
Kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Rote Ndao masih sangat terbatas.
Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesbangpol
Kabupaten Rote Ndao dilakukan berdasarkan hasil telaahan terhadap gambaran
umum pelayanan, pencapaian target Renstra Kantor Kesbangpol Kabupaten Rote
Ndao, Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Kesbangpol Propinsi NTT.
1. Masalah Yang Bersifat Internal
a. Masih rendahnya pengawasan dini terhadap masalah-masalah sosial dan
penanganannya;
b. Masih rendahnya pengawasan orang asing dan lembaga asing, khususnya
di daerah perbatasan dan destinasi pariwisata serta penanganannya;
c. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal kompetensi dan kuantitas sumber
daya manusia.
d. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sarana dan prasarana dalam
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
e. Standar dan pedoman kerja yang relatif terbatas, adanya tumpang tindih
tupoksi dan program / kegiatan dengan Perangkat Daerah lainnya.
2. Masalah Yang Bersifat Eksternal
1. Bergesernya rasa Nasionalisme masyarakat akibat pengaruh era globalisasi
dan IT;
2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap batas-batas wilayah dan
kepemilikan tanah adat yang sering menimbulkan konflik sosial di
masyarakat;
3. Masih adanya ancaman radikalisme dan terorisme;
4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang seni, budaya, agama,
kemasyarakatan dan ekonomi sebagai kekuatan pemersatu bangsa;
29 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
5. Masih kurangnya penguatan dan pemberdayaan Lembaga-lembaga Sosial
Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan;
6. Masih rendahnya kesadaran politik masyarakat;
7. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang ketentuan/peraturan di
bidang politik di Indonesia;
8. Masih rendahnya pendidikan politik yang dilakukan oleh Parpol
9. Masih lemahnya jalinan koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah.
30 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kantor Kesbangpol Kabupaten Rote Ndao
Aspek Kajian Capaian/ Kondisi
Saat Ini
Standar Yang
Digunakan
Faktor Yang Mempengaruhi
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Internal
(Kewenangan
Perangkat
Daerah)
Eksternal (Diluar
Kewenangan
Perangkat Daerah
Gambaran Pelayanan
Kantor Kesbangpol
Kabupaten Rote Ndao,
Kajian Terhadap
Renstra Kesbangpol
Kabupaten Rote Ndao,
Kajian Terhadap
Renstra Kementerian
Dalam Negeri.
Masih adanya
kesenjangan
capaian di antara
beberapa
indikator kinerja
SPM, IKK - Manajemen
- Kualitas
SDM
- Kuantitas
Personalia
- Alokasi
anggaran
- Ketersediaan
Sarana dan
Prasarana
- Kebijakan
- Koordinasi
lintas sektor
1. Rendahnya pengawasan dan deteksi dini terhadap masalah-masalah sosial dan
penanganannya;
2. Rendahnya pengawasan orang asing dan lembaga asing;
3. Bergesernya rasa Nasionalisme masyarakat akibat pengaruh era globalisasi
dan IT;
4. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap batas-batas wilayah dan
kepemilikan tanah adat yang sering menimbulkan konflik sosial;
5. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang seni, budaya, agama,
kemasyarakatan dan ekonomi sebagai kekuatan pemersatu bangsa;
6. Kurangnya penguatan dan pemberdayaan lembaga-lembaga sosial
kemasyarakatan dan lembaga ekonomi kemasyarakatan;
7. Rendahnya pemahaman, kesadaran dan partisipasi politik masyarakat;
8. Kurangnya pembinaan dan sosialisasi forum-forum di Bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik;
9. Belum adanya PERDA di bidang Kesbangpol.
31 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
32 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
Setelah dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kantor
Kesbangpol Kabupaten Rote Ndao dalam pelaksanaan pelayanan, kemudian dilakukan
identifikasi isu-isu strategis (lingkungan eksternal), yang dapat dilihat pada tabel di
bawah ini :
Tabel. 3.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
Kantor Kesbangpol Kabupaten Rote Ndao
No
Isu Strategis
Dinamika Internasional Dinamika
Nasional
Dinamika Regional/Lokal
Lain-lain
(1) (2) (3) (4)
1 Globalisasi Globalisasi Perkembangan teknologi
2 Kemiskinan Pengangguran meningkat Pengangguran meningkat
3 Kriminalisasi Peningkatan masalah konflik
social
Peningkatan masalah konflik
social
4 Aktivitas orang asing Tingginya aktivitas orang
asing
Tingginya aktivitas orang asing
5 Demokratisasi Rendahnya pemahaman
kesadaran dan partisipasi
politik
Rendahnya pemahaman
kesadaran dan partisipasi politik
33 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih tahun 2019-2024 adalah :
VISI : Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao Yang BERMARTABAT Bertumpu Pada
Pariwisata Yang Di Dukung Oleh Pertanian Dan Perikanan.
MISI :
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Melalui
Sektor Pariwisata yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan;
3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan
Ruang, dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta
Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima;
Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Rote Ndao periode 2019-2024 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Kantor
Kesabangpol Kabupaten Rote Ndao mendukung visi dan misi tersebut, terutama pada
Misi Keempat : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta
meningkatkan pelayanan publik yang prima.
Sebagai bahan telaahan terhadap Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Tahun 2019-2024 dilakukan identifikasi beberapa permasalahan,
beserta faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Tahun 2019-2024 berupa identifikasi faktor penghambat dan pendorong
pelayanan Kantor Kesbnagpol Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel 3.3.
34 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kantor Kesbnagpol
Kabupaten Rote Ndao Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan
Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT ROTE NDAO YANG BERMARTABAT BERTUMPU
PADA PARIWISATA YANG DI DUKUNG OLEH PERTANIAN DAN PERIKANAN
No
Misi dan Program
KDH dan Wakil
KDH Terpilih
Permasalahan Pelayanan Perangkat
Daerah
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Misi 4
Mewujudkan tata
kelola pemerintahan
yang baik dan
bersih, serta
meningkatkan
pelayanan publik
yang prima.
1. Rendahnya pengawasan dan
deteksi dini terhadap masalah-
masalah sosial dan
penanganannya;
2. Rendahnya pengawasan orang
asing dan lembaga asing;
3. Bergesernya rasa Nasionalisme
masyarakat akibat pengaruh era
globalisasi dan IT;
4. Rendahnya pemahaman
masyarakat terhadap batas-batas
wilayah dan kepemilikan tanah
adat yang sering menimbulkan
konflik sosial;
5. Kurangnya pemahaman
masyarakat tentang seni, budaya,
agama, kemasyarakatan dan
ekonomi sebagai kekuatan
pemersatu bangsa;
6. Kurangnya penguatan dan
pemberdayaan lembaga-lembaga
sosial kemasyarakatan dan lembaga
ekonomi kemasyarakatan;
7. Rendahnya pemahaman, kesadaran
dan partisipasi politik masyarakat;
8. Kurangnya pembinaan dan
sosialisasi forum-forum di Bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Belum adanya PERDA di bidang
Kesbangpol.
(1) Kurangnya
alokasi
anggaran dan
rendahnya
koordinasi
antar sektor;
(2) Kurangnya
sarana
prasarana
pendukung;
(3) Kurangnya
SDM
aparatur yang
berbasic IT,
fisipol dan
hukum;
(4) Kondisi
geografis
yang
kepulauan
dan iklim
yang tidak
kondusif;
(5) Belum
adanya
PERDA
Bidang
Kesbangpol.
1. Adanya
regulasi
kementerian
dalam negeri
2. Jejaring kerja
dengan
stakeholders
meliputi
lembaga
swadaya
masyarakat,
perguruan
tinggi,
kelompok
masyarakat,
pemuka
agama dan
lainnya.
Program
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan dan
Penanganan Daerah
Rawan Konflik
35 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
3.3 Renstra Kementerian Dalam Negeri Dan Renstra Kesbangpol Kabupaten Rote Ndao
Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk
menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran
pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Kesbangpol Kabupaten Rote Ndao terhadap
sasaran Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri. Rencana Strategis Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao terkait dengan Rencana Strategis
Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan
Umum.
Visi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri
“Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Melalui Sistem Politik yang
Demokratis dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan Misi
yang diemban Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri adalah :
1) Memelihara dan memantapkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2) Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
3) Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional,
pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara, serta wawasan
ketahanan ekonomi dalam tatanan politik, sosial, budaya dan hukum segenap
warga negara, dengan didukung berperannya institusi-institusi sosial dan budaya
masyarakat bagi penguatan integrasi sosial.
Sebagai penjabaran dari pernyataan visi dan misi tersebut, Direktorat Jenderal
Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri telah menetapkan tujuan yaitu :
“Memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri
yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui
pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat”. Dimana
tujuan tersebut merupakan tujuan ke-1 (satu) dari 9 (sembilan) tujuan Renstra
Kementerian Dalam Negeri 2014-2019.
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri sebagai
instansi tingkat Pusat dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote
Ndao sebagai instansi tingkat daerah memiliki peran penting yang sama untuk
menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya upaya untuk memperkokoh kesatuan
dan persatuan bangsa dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
pada aras nasional dan daerah, untuk itu maka penyusunan Rencana Strategis Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao diarahkan untuk mewujudkan
36 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional khususnya Sasaran Strategis
Direktorat Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri 2014-2019 yaitu :
1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu).
2) Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa.
3) Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota
masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarakat.
4) Meningkatnya kesadaran warga negara dalam partisipasi politik.
Permasalahan pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
berdasarkan sasaran Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote
Ndao dapat dilihat pada tabel 3.4.
37 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
Tabel 3.4
Pemetaan Permasalahan untuk Menentukan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
(1) (2) (3) (4)
1. Kurangnya Pemahaman
Masyarakat tentang poltik
yang baik, kondisi
keamanan dan
ketentraman yang kondusif
serta kewaspadaan dini di
daerah
Rendahnya pemahaman, kesadaran dan partisipasi politik masyarakat;
kurangnya pembinaan dan sosialisasi forum-forum di Bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik, belum adanya perda bidang Kesbangpol.
1. Rendahnya kualitas
SDM
2. Keterbatasan dana
untuk mendukung
progran/kegiatan
3. Terbatasnya data dan
informasi
4. Perencanaan
program/kegiatan yang
belum optimal
38 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Substansi Bidang Tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berkaitan dengan pelayanan pemerintahan yang bersifat non fisik, yang berkaitan dengan perumusan kebijakan
dibidang kesatuan bangsa, politik yang meliputi ketatausahaan, kesiagaan dan penanggulangan, hubungan dan penguatan kelembagaan ormas, orpol, demokratisasi dan kajian
masalah-masalah aktual serta kesatuan bangsa dan pemberdayaan kelompok komunitas sosial dan forum-forum pendukung lainnya untuk meningkatkan perlindungan dan rasa
persatuan dan kesatuan bangsa serta menjamin kesadaran politik masyarakat yang demokratis di daerah.
Sejauh ini telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada tataran implementasi telah berjalan namun hasilnya belum
optimal, hal ini dipengaruhi oleh faktor penghambat antara lain :
1. Kurangnya alokasi anggaran dan rendahnya koordinasi antar sektor;
2. Kurangnya sarana prasarana pendukung;
3. Kurangnya SDM aparatur yang berbasic IT, fisipol dan hukum;
4. Kondisi geografis yang kepulauan dan iklim yang tidak kondusif;
5. Belum adanya PERDA Bidang Kesbangpol.
Namun demikian terdapat pula faktor pendorong antara lain :
1. Tersedianya berbagai kerangka regulasi baik dari tingkat pusat maupun daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Tersedianya struktur kelembagaan Kesbangpol Kabupaten Rote Ndao secara definitive.
3. Tersedianya forum-forum kemasyarakatan yang bermitra dengan Pemerintah daerah dalam naungan koordinasi Kantor Kesbangpol.
4. Adanya hubungan kemitraan yang efektif dengan lembaga-lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
5. Adanya hubungan koordinasi yang baik dengan instansi vertikal di daerah dan lembaga-lembaga infrastruktur politik (Parpol) dan messo struktur seperti KPU, Bawaslu dan
lain-lain.
39 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao
Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Kesbangpol Kabupaten Rote Ndao Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No Rencana Tata Ruang Wilayah
Terkait Tugas & Fungsi OPD
Permasalahan Pelayanan OPD Faktor-Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
Tidak Ada
40 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis
Penentuan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai dasar
penyusunan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote
Ndao Tahun 2019-2024 berpedoman pada : 1) Hasil identifikasi permasalahan
berdasarkan tugas pokok dan fungsi; 2) Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala
Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2019-2024, dan 3) Telaahan
Rencana Strategis Direktorat Jenderal politik dan pemerintahan umum Tahun
2014-2019.
Terdapat 5 (lima) isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai berikut :
1. Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
2. Koordinasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
3. Pembinaan Ketahanan , Budaya , Agama Kemasyarakatan dan
ekonomi
4. Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik dan Politik
41 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENEGAH KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ROTE NDAO
Seiring dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Rote Ndao saat ini
serta memperhatikan potensi dan permasalahan Kesbangpol 5 (lima) tahun kedepan
dan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Rote Ndao periode 2019-2023 maka Kantor Kesbangpol Kabupaten
Rote Ndao menetapkan suatu arah yang ingin dicapai kedepan dalam bentuk visi yaitu
: “Terwujudnya masyarakat Rote Ndao Yang BERMARTABAT dan
berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan
Perikanan.
Dengan kesadaran bahwa visi merupakan keinginan ideal dan pencapaiannya
bersifat jangka panjang, maka untuk mewujudkan visi yang dikemukakan sebelumnya
merupakan tantangan yang harus dihadapi tidak hanya oleh Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Rote Ndao tetapi juga oleh berbagai pemangku kepentingan dan
seluruh komponen masyarakat, dibutuhkan sekmentasi target-target antara lain
diuraikan dalam bentuk MISI sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kualistas Sumber daya Manusia Yang Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Melalui
Sektor Pariwisata yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan
3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan
Ruang, dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta
Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima.
42 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Kesbangpol
Kabupaten Rote Ndao
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
TUJUAN /
SASARAN
TARGET KINERJA TUJUAN
/SASARAN PADA TAHUN KE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Mewujudkan
Pembinaan
Politik,
Kesatuan
Bangsa &
kewaspadaan
Dini
Terwujudnya
Pembinaan
politik,
Kesatuan
Bangsa dan
Kewsapadaan
Dini
Presentase Parpol
yang di verifikasi
100
%
100
%
100
%
100 % 100 %
Presentase Ormas
/LSM yang di
bina
100
%
100
%
100
%
100 % 100 %
Cakupan
Pembinaan
Idiologi dan
Wawasan
kebangsaan
100
%
100
%
100
%
100 % 100 %
Cakupan
Pembinaan Seni,
Budaya, Agama,
Kemasyarakatan
dan Ekonomi
100
%
100
%
100
%
100 % 100 %
43 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
4.2 HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH DENGAN
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Tujuan dan Sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Melalui perumusan tujuan , maka kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao secara tepat dapat mengetahui
apa yang harus di laksanakan dan mengevaluasi sejauh mana visi dan misi
organisasi telah di capai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan
dengan pertimbangan sumber daya dan kemampuan yang di miliki. Adapun tujuan
kesbangpol kabupaten Rote Ndao adalah Mewujudkan Pembinaan Politik,
Kesatuan Bangsa & kewaspadaan Dini . Sasaran merupakan penjabaran dari visi,
misi dan tujuan yang ingin di capai unutk mewujudkan kehidupan yang aman dan
nyaman di kabupaten Rote Ndao. Adapun sasaran yang ingin di capai oleh
Kesbangpol Kabupaten Rote Ndao adalah Terwujudnya Pembinaan politik,
Kesatuan Bangsa dan Kewsapadaan Dini.
44 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Lihat Lampiran Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Rote Ndao
45 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Untuk mewujudkan Visi dan Misi beserta tujuan dan sasaran yang telah
dirumuskan, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan kesatuan bangsa dan
politik selama periode 2019-2023. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan
grand design terkait perencanaan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik
sebagai upaya terfokus dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.
Perencanaan strategik jika dilaksanakan secara efektif dan efisien akan
memberikan nilai tambah atau value added pada pencapaian pembangunan daerah baik
dari sisi kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya strategi di derivasikan ke dalam
sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan kesatuan bangsa dan politik yang
secara operasional merupakan upaya-upaya konkrit untuk mewujudkan visi
pembangunan daerah, dengan kata lain penyusunan dan penentuan strategi
dilaksanakan melalui kajian-kajian, analisis-analisis hingga pada evaluasi terhadap
implementasi pembangunan periode sebelumnya.
Arah Kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan
selama 5 (lima) tahun guna mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam
RPJMD. Setiap pernyataan terhadap arah kebijakan dirumuskan secara spesifik
mengikuti horizon waktu.
Dengan demikian penentuan horizon waktu akan mencerminkan kearah mana
pencapaian arah kebijakan, hal mana secara logis terlihat kapan suatu arah kebijakan
dijalankan, apakah mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya.
Berikut ini adalah rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan kesatuan bangsa
dan politik Kabupaten Rote Ndao periode 2019-2023
5.1. STRATEGI
1. Peningkatan
2. Koordinasi dan Kerjasama
3. Penguatan
4. Konsolidasi
5. Pemantapan
46 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
5.2. KEBIJAKAN
1. Peningkatan pemahaman dan penguatan nilai-nilai Idiologi Pancasila,
UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI (empat konsensus nasional) dan
Wawasan Kebangsaan.
2. Koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan aparat keamanan, Forum-
forum (FKUB, FKDM, FPK), instansi terkait dalam penanganan masalah
strategis dan konflik sosial, terorisme dan radikalisme di daerah.
3. Peningkatan Pengawasan dan Penanganan Orang Asing, Lembaga Asing,
kewaspadaan dini masyarakat dan penanganan konflik sosial.
4. Peningkatan koordinasi, kerjasama dan konsolidasi Ketahanan Seni,
Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi untuk mewujudkan
keutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Peningkatan politik Cerdas dan Berintegritas melalui peningkatan kualitas
partisipasi politik masyarakat dan penguatan peran partai politik dalam
melakukan pendidikan politik bagi masyarakat.
47 Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kantor Kesbangpol Kabupaten Rote Ndao
Visi : Terwujudnya masyarakat Rote Ndao yang bermartabat bertumpu pada pariwisata yang di dukung oleh pertanian dan perikanan.
Misi ke 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima.
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Mewujudkan Pembinaan Politik
Kesatuan Bangsa & Kewaspadaan Dini
Terwujudnya Pembinaan Politik Kesatuan
Bangsa & kewsapadaan Dini
1. Peningkatan
2. Koordinasi & Kerjasama
3. Penguatan
4. Konsolidasi
5. Pemantapan
1. Peningkatan Pemahaman dan penguatan nilai –nilai idiologi
pancasila ,UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI( Empat
Konsensus Nasional ) Dan wawasan Kebangsaan
2. Koordinasi Kerjasama yang efektif dengan aparat keamanan ,
FKUB, FPK, FKDM , instansi terkait dalam penanganan masalah
strategis dan konflik social , terorisme dan radikalisme di daerah
3. Peningkatan Pengawasan dan Penanganan orang asing , lembaga
asing dan Tenaga Kerja asing di daerah dan penangana konflik
social
4. Peningkatan koodinasi, kerjasama dan konsolidasi ketahanan seni ,
budaya agama , kemasyarakatan dan ekonomi untuk mewujudkan
keutuhan dan kesejahteraan masyarakat
5. Peningkatan politik cerdas dan berintegritas melalui peningkatan
kualitas partisipasi politik masyarakat dan penguatan peran partai
poltik dalam melakukan pendidikan politik bagi Mayarakat
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Desain program yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan dan Politik untuk
mendukung pencapaian visi dan misi sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2019-2023
adalah 1 (Satu) Program , 4 ( empat) Kegiatan :
1. PROGRAM SKPD (URUSAN WAJIB )
Program Pengembangan wawasan Kebangsaan dan Penanganan Daerah
Rawan Konflik
No. Perangkat Daerah/ Kegiatan Sub Kegiatan / Output
1 Tim Terpadu Penanganan Daerah
Rawan konflik
Terlaksananya Data B 03, B 06, B
09 dan B 012
2 Rapat Koordinasi Kesatuan Bangsa
dan Politik
Terlaksananya Rapat Koordinasi
Kesbangpol
3 Sosialisasi dan Dialog Peningkatan
Wawasan Ideologi Pancasila
Terlaksananya Sosilisasi dan dialog
5 Monitoring Evaluasi Politik di Daerah Tersedianya data Partai Poltik
6 Peningkatan Kerja sama Pemantauan
Aktivitas Orang Asing
Tersedianya data bese orang asing
7 Penelitian dan Pemeriksaan
kelengkapan administrasi Parpol
Terverifikasinya data parpol dan
tersedianya bantuan keuangan parpol
8 Penguatan Kelembagaan Ormas
Tersedianya data Base Ormas
9 Pencegahan dan Pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika dan precursor Narkotika
Terlaksanya sosilisasi dan test urine
BAB
VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Penetapan indikator kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Rote Ndao didasarkan pada indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD Kabupupaten
Rote Ndao Tahun 2020-2024 yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran
keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir
periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome
program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri
setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat
dicapai
Tabel 7.1
Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO INDIKATOR
KONDISI KINERJA
PADA AWAL
PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
KONDISI
KINERJA PADA
AKHIR TAHUN
PERIODE
RPJMD
Jmlh
Satuan
2020 2021 2022 2023 2024 Jmlh Satuan
1. Persentase
Parpol yang di
verifikasi
Parpol 100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
% 100 %
2. Persentase
Ormas/LSM
yang dibina
Ormas/LSM 100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
% 100 %
3 Cakupan
Pembinaan
Idiologi dan
Wawasann
Kebangsaan
Orang 100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
% 100 %
4 Cakupan
Pembinaan
Seni,Budaya,Ag
ama,Kemasyara
katan dan
Ekonomi
Orang 100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
% 100 %
BAB VIII
PENUTUP
Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan
suatu dokumen resmi daerah yang di susun untuk di jadikan pedoman bagi kepala Perangkat
daerah dalam melakukan perencanaan di bidangnya. Untuk mencapai target sasaran yang di
rencanakan dalam Rencana Strategis maka di perlukan penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
Perangkat daerah sebagai Landasan Penyusunan RKA Perangkat daerah. Demi Efektifitas dan
Efisiensi pelaksanaan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Poltik Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2019 -2024 , maka kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Rote Ndao perlu melakukan
pengendalian evaluasi dan kebijakan, pelaksanaan serta hasil kinerja kantor.
Namun Demikain mengingat permasalahan di Kabupaten Rote Ndao sangat
komleks maka tidak akan di selesaikan sendiri oleh perangkat daerah kantor kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Rote Ndao , untuk itu di perlukan koordinasi , integrasi dan
sinkronisasi kegiatan antara unit kerja di kabupaten Rote Ndao .
Semoga Rencana Stragtegis (RENSTRA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Rote Ndao ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan
dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
Kepala Kantor Kesbangpol
Kabupaten Rote Ndao
Salmun Lifu, SH
Pembina TK 1
Nip. 19611225 198203 1 016
Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp)
1 05 1 05 02 01 01 PROGRAM : Meningkatnya kualitas
pelayanan administrasi
perkantoran
100% 100% 891.655.000 100% 876.648.000 100% 827.918.000 100% 836.429.000 100% 850.430.000 100% Kantor
Kesbangpol
Kab. Rote
Ndao
Kegiatan : 01 Penyediaan Barang dan Jasa Kantor Tersedianya jasa surat menyurat ,
komunikasi SDA dan Listrik, alat
tulis Kantor, lingkungan kantor
yang bersih, barang cetakan dan
penggandaan , sarana penerangan
bangunan kantor, bahan bacaan
dan peraturan perundang -
undangan.
12 Bln 12 Bln 60.519.000 12 bulan 66.571.000 1 Paket 73.288.000 12 bulan 80.550.000 12 bulan 89.100.000 60 Bulan Kantor
Kesbangpol
Kab. Rote
Ndao
02 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor
Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan kantor, komponen
instalasi listrik, Kendaraan Dinas
Operasional
1 Paket 1 Paket 81.500.000 1 Paket 81.500.000 1 Paket 90.546.000 1 Paket 90.500.000 1 Paket 91.451.000 5 Paket Kantor
Kesbangpol
Kab. Rote
Ndao
03 Pemeliharaan sarana dan prasarana
kantor
Tersedianya
Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor ,
Kendaraan Dinas Operasional,
Perizinan Kendaraan
Dinas/operasional dan Aset
lainnya
12 Bulan 12 Bulan 141.095.000 12 Bulan 155.205.000 12 Bulan 156.705.000 12 Bulan 158.000.000 12 Bulan 162.500.000 60 Bulan Kantor
Kesbangpol
Kab. Rote
Ndao
04 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa pelayanan
administrasi keuangan
12 Bln / 5 org 12 Bln / 5org 74.800.000 12 Bln / 5org 82.280.000 12 Bln / 5org 82.280.000 12 Bln / 5org 82.280.000 12 Bln /
5org82.280.000 60 bulan/30 Org Kantor
Kesbangpol
Kab. Rote
Ndao
05 Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
kinerja perangkat daerah
Tersusunnya Profil Perangkat
Daerah, Renja, LKIP, LPPD dan LKPJ
7 Dokumen 7 Dokumen 10.000.000 7 Dokumen 10.000.000 7 Dokumen 10.000.000 7 Dokumen 10.000.000 7 Dokumen 10.000.000 35 Dokumen Kantor
Kesbangpol
Kab. Rote
Ndao
06 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Tersedianya pakaian motif daerah
khusus hari -hari tertentu, pakaian
dinas harian dan terlaksananya
bimtek bagi aparatur
15 Org, 5
Orang
15 Org, 5
Orang 114.883.000 15 Org/5 Org 126.349.000 15 Org/8 org 126.349.000 15 Org/8 org 126.349.000 15 Org/8 org 126.349.000 45 org/37 org Kantor
Kesbangpol
Kab. Rote
Ndao
07 Koordinasi /Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan
Konsultasi dalam dan ke Luar
Daerah
109 Kali (
Luar Daerah
7 kali , dalam
provinsi 13
kali, Dalam
Kabupaten
90 Kali).
109 kali (luar
daerah 7 kali,
Dalam daerah
103 kali)
258.858.000 110 Kali ( Luar
Daerah 8 kali ,
dalam daerah
102 Kali)
284.743.000 115 Kali ( Luar
Daerah 8 kali ,
dalam daerah 102
Kali).
288.750.000 115 Kali ( Luar
Daerah 8 kali ,
dalam daerah
102 Kali).
288.750.000 115 Kali (
Luar
Daerah 8
kali ,
dalam
daerah
102 Kali).
288.750.000 564 Kali( Luar
daerah 47 Kali
, dalam daerah
528 kali)
Kantor
Kesbangpol
Jakarta,
Kupang,
Rote Ndao
08 Rehabilitasi gedung kantor, rumah
dinas, aula, gudang, parkir,selasar,
pelataran, pagar dan bangunan
Terlaksananya rehab gedung kantor 1 paket 1 paket 150.000.000 1 Paket 80.000.000 1 Paket - - - - - - Kantor
Kesbangpol
Kab. Rote
Ndao
100% 100% 807.500.000 100% 775.000.000 100% 700.000.000 100% 780.000.000 100% 815.000.000 100% Kantor
Kesbangpol
01 Peningkatan kerjasama pemantauan
aktifivas orang asing dan organisasi
masyarakat asing di daerah
Terlaksananya pemantauan aktifitas orang asing dan ormas asing di daerah
12
Bulan/Ormas
asing/orang
asing
12
Bulan/Ormas
asing/orang
asing
35.000.000 12
Bulan/15Orm
as/LSM
42.500.000 12 Bulan/Ormas
asing/orang asing
42.500.000 12
Bulan/Ormas
asing/orang
asing
42.500.000 12
Bulan/Or
mas
asing/oran
g asing
42.500.000 60 Bulan/
Ormas
asing/orang
asing
Kantor
Kesbangpol
Kab. Rote
Ndao,
Kupang
02 Tim terpadu penanganan konflik sosial Terlaksananya rapat evaluasi
Rencana aksi B 04, B 06, B 08, B 012
8 Kali/8
Rencana aksi
8 Kali/8
Rencana aksi110.000.000 8 Kali/8
Rencana aksi110.000.000 8 Kali/8 Rencana
aksi110.000.000 8 Kali/8
Rencana aksi110.000.000 8 Kali/8
Rencana
aksi
110.000.000 40 Kali/40 RA Kantor
Kesbangpol
Kab. Rote
Ndao,
Kupang
03 Rapat Koordinasi Kesatuan Bangsa dan
Politik
Terlaksannaya rapat Koordinasi
Kesbangpol dengan instansi terkait
10 Instansi/10
Kali
10
Instansi/10
Kali
135.000.000 10 Instansi
/10 kali70.000.000 10 Instansi /1
Rekomendasi70.000.000 10 Instansi /1
Rekomendasi70.000.000 10 Instansi
/1
Rekomend
70.000.000 50 Instansi/ 50
kali
Kantor
Kesbangpol
Kab. Rote
Ndao,
KupangTersedianya data komunitas adat,
etnis dan rekomendasi
4 Kali Rapat/4
Rekomendasi
4 Kali
Rapat/4
Rekomendasi
60.000.000 4 Kali Rapat/4
Rekomendasi60.000.000 4 Kali Rapat/4
Rekomendasi60.000.000 4 Kali Rapat/4
Rekomendasi60.000.000 4 Kali
Rapat/4
Rekomend
60.000.000 20 Kali
Rapat/20
Rekomendasi
Kantor
Kesbangpol
Kab. Rote
Ndao,
KupangTersedianya data tempat ibadat,
umat dan rekomendasi
4 Kali Rapat/4
Rekomendasi
4 Kali
Rapat/4
Rekomendasi
55.000.000 4 Kali Rapat/4
Rekomendasi55.000.000 4 Kali Rapat/4
Rekomendasi55.000.000 4 Kali Rapat/4
Rekomendasi55.000.000 4 Kali
Rapat/4
Rekomend
55.000.000 20 Kali
Rapat/20
Rekomendasi
Kantor
Kesbangpol
Kab. Rote
Ndao,
KupangTerlaksananya Rapat Forum
Kewaspadaan dini di daerah dan
tersedianya rekomendasi FKDM
12 Kali/12
Laporan/ 5
Rekomendasi
12 Kali/12
Laporan/ 5
Rekomendasi
55.000.000 12 Kali/12
Laporan/ 5
Rekomendasi
55.000.000 12 Kali/12
Laporan/ 5
Rekomendasi
55.000.000 12 Kali/12
Laporan/ 5
Rekomendasi
55.000.000 12 Kali/12
Laporan/
5
Rekomend
55.000.000 60 Kali/10
Laporan /10
rekomendasi
Kantor
Kesbangpol
Kab. Rote
Ndao,
Kupang
Terlaksananya sosialisasi diteksi
ancaman, gangguan, hambatan
tantangan (AGHT)
40 Org 40 Org 35.000.000 50 org 40.000.000 75 orang 50.000.000 100 Org 65.000.000 100 Org 65.000.000 365 Org Kantor
Kesbangpol
Kab. Rote
Ndao,
Kupang04 Sosilasasi dan dialog peningkatan
wawasan ideologi pancasila
Terlaksananya sosialisasi dan
Dialog peningkatan wawasan
ideologi pancasila
200 Orang
siswa
SMA/SMK/50
Tokoh
Agama/Etnis
200 Orang
siswa
SMA/SMK/50
Tokoh
Agama/Etnis
75.000.000 250 Orang
siswa
SMA/SMK/60
Tokoh
Agama/Etnis
82.500.000 250 Orang siswa
SMA/SMK/60
Tokoh
Agama/Etnis
82.500.000 250 Orang
siswa
SMA/SMK/60
Tokoh
Agama/Etnis
82.500.000 250 Orang
siswa
SMA/SMK
/60 Tokoh
Agama/Et
nis
82.500.000 1200 Orang
siswa
SMA/SMK/290
Tokoh
Agama/Etnis
Kantor
Kesbangpol
Kab. Rote
Ndao,
Kupang
Peningkatan kesadaran Masyarakat
akan nilai luhur budaya bangsa
Terlaksananya Lomba Pidato dan
lagu terkait 4 pilar kebangsaan
50 Org 50 Org 50.000.000 50 Org 50.000.000 50 Org 50.000.000 50 Org 50.000.000 50 Org 50.000.000 250 Org Kantor
Kesbangpol
Kab. Rote
Ndao,
Kupang
06 Monitoring , evaluasi dan pelaporan
perkembangan politik di daerah
Tersedianya laporan
perkembangan situasi politik dalam
negeri (SIMPOLDAGRI)
1 Laporan 1 Laporan 50.000.000 1 Laporan 50.000.000 1 Laporan 50.000.000 1 Laporan 50.000.000 1 Laporan 50.000.000 5 laporan Kantor
Kesbangpol
Kab. Rote
Ndao dan
Kupang
07 Penelitian dan pemeriksaan
kelengkapan administrasi partai politik
Tersedianya rekomendasi bantuan
keuangan parpol kepada parpol
yang mendapatkan kursi
10 Parpol/
10Rekomenda
si
10 Parpol/
10Rekomend
asi
90.000.000 10 Parpol/
10Rekomenda
si
90.000.000 10 Parpol/
10Rekomendasi 90.000.000 10 Parpol/
10Rekomenda
si
90.000.000 10 Parpol/
10Rekome
ndasi
90.000.000 10 parpol 50
rekomendasi
Kantor
Kesbangpol
Kab. Rote
Ndao dan
Kupang
08 Penguatan kelembagaan organisasi Tersedianya data base organiasi
masyarakat
10 Organisasi
/10
Rekomendasi
10 Organisasi
/10
Rekomendasi
32.500.000 15 Organisasi
/15
Rekomendasi
35.000.000 15 Organisasi /15
Rekomendasi35.000.000 15 Organisasi
/15
Rekomendasi
35.000.000 15
Organisasi
/15
Rekomend
35.000.000 60
Rekomendasi/
60 SLM
Kantor
Kesbangpol
Kab. Rote
Ndao,
Kupang
09 Pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika
Tersedianya tim Terpadu P4GN
serta sosiliasi dan test urine
1 Tim
terpadu/200
org
1 Tim
terpadu/200
org
100.000.000 1 Tim
terpadu/200
org
100.000.000 1 Tim terpadu/200
org100.000.000 1 Tim
terpadu/200
org
100.000.000 1 Tim
terpadu/2
00 org
100.000.000 5 Tim
Terpadu/1000
Org
Kantor
Kesbangpol
Kab. Rote
Ndao,
Kupang
1.699.155.000 1.631.648.000 1.527.918.000 1.616.429.000 1.665.430.000
Tabel 6.1
Rencana program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Rote Ndao
TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM/ KEGIATAN
Indikator Kinerja, Tujuan
sasaran program (autcam) dan
kegiatan (auput)
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Unit Kerja
OPD
Penanggung
Jawab
LOKASI
2020 2021 2022
Selisih
2023 2024Kondisi
Kinerja Pada
Akhir Periode
renstra OPD
Meningkatkan
kapasitas organisasi
perangkat daerah
untuk
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
daerah berdasarkan
prinsip-prinsip tata
kelola
pemerintahan yang
baik
Terwujudnya
Pembinaan Politik,
Kesatuan Bangsa dan
Kewaspadaan Dini
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Program :Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan
Penanganan Daerah Rawan Konflik