RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2016-2021
Jl. KH.WAHID HASYIM No. 17 Telp. (031) 3973433
GRESIK
E-Mail : [email protected]
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GRESIK
i
KATA PENGANTAR
Puji Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat
dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 dapat
diselesaikan dengan baik.
Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik
Tahun 2016-2021 merupakan dokumen induk rencana pembangunan jangka
menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, yang
disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Gresik, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021, yang
dalam pelaksanaannya setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan
penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gresik selama 5 (lima) tahun ke depan.
Disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu
dalam proses penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021. Diharapkan dokumen ini dapat digunakan
dan bermanfaat sebagai instrumen pertanggungjawaban dalam melaksanakan
mandat yang diemban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gresik.
Gresik, April 2016
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GRESIK
Drs. HERMANTO T.H. SIANTURI Pembina Utama Muda
NIP. 19611207 199003 1 004
ii
DAFTAR ISI Kata Pengantar ................................................................................................. i Daftar Isi ........................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang .............................................................................. 1 B. Landasan Hukum . . . . ................................................................. 2 C. Maksud dan Tujuan ....................................................................... 4 D. Sistematika Penulisan ................................................................... 4 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik ...................................... 7
B. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik ......................................................................... 15
C. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Gresik ......................................................................... 17
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik ............. 22
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .. ........... 25 B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih .................................................................
29 C.
D. Telaahan Renstra KL dan Renstra Provinsi . . .………………… Penentuan Isu-isu Strategis ..........................................................
30 33
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI SERTA
KEBIJAKAN A. Visi dan Misi .................................................................................. 37 B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ....................................... 38 C. Strategi dan Kebijakan .................................................................. 42 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
- Uraian Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja serta Kelompok Sasaran beserta Pendanaan Indikatif.......................... 45
BAB VI INDIKATOR KINERJA MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD - Uraian Indikator Kinerja mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD
51
BAB VII PENUTUP . . . . . ……………………………………………………….. 56
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 1 : Formulasi Strategi SWOT
Tabel 2 : Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Aparatur
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik
Tabel 3 : Indikator Kinerja . . . . . . .
Tabel 4 : Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya Pelayanan . . . . . .
Tabel 5 : Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya . . . . . . .
Tabel 6 : Indikator Kinerja Tujuan Meningkatkan . . . . . . .
Tabel 7 : Rencana Alokasi Anggaran per Urusan . . . . . .
Tabel 8 : Rencana Alokasi Anggaran Urusan . . . . . .
Tabel 9 : Rencana Alokasi Anggaran Urusan . . . . . .
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dengan telah berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 dan
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2015, maka dengan berpedoman pada
RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik berkewajiban menyusun Renstra Tahun 2016-
2021 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan
dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik
Tahun 2016-2021 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka
Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang disusun
sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021.
Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun 2016-2021 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi
kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan
dan memanfaatkan peluang di waktu ke depan.
Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai sampai pada Tahun 2021; penyusunannya melalui suatu proses sistematis
yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan
pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya
dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang
mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik yang memuat visi, misi,
tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan sampai pada Tahun 2021.
BAB I PENDAHULUAN
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 2
Adapun keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen lainnya, antara
lain sebagai berikut :
- Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dengan ruang lingkup SKPD yaitu Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gresik, yang setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan
dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil atau Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) Satuan Kerja
Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.
- Berkenaan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP), yang merupakan salahsatu instrumen pertanggungjawaban
pemerintah, maka Renstra atau perencanaan strategis ini merupakan langkah
awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana
ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan sekaligus langkah awal
untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati
Gresik Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.
Dengan berlatar belakang pada hal-hal tersebut di atas, maka Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik menyusun Rencana
Strategis (Renstra) yang bersifat indikatif dan merupakan dokumen perencanaan
pembangunan bidang kependudukan dan catatan sipil yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan
dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.
B. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan
pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 adalah :
BAB I PENDAHULUAN
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 3
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Perencanaan Pembangunan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
BAB I PENDAHULUAN
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 4
13. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah ;
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor :
239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gresik;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016.
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor .... Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2016 – 2021.
C. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 adalah untuk menjadi dokumen perencanaan
yang memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan administrasi
kependudukan selama 5 (lima) tahun ke depan.
Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 adalah untuk :
(1) Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 ke dalam
rencana instansional, agar terwujud sinkronisasi perencanaan pembangunan;
(2) Menjabarkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gresik 2016-2021 ke dalam Tujuan, Sasaran, Program dan
Kegiatan operasional;
BAB I PENDAHULUAN
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 5
(3) Membangun komitmen, konsistensi dan kontinuitas perencanaan dengan
pelaksanaan pembangunan.
D. Sistematika Penulisan
Dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gresik Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan
penyusunan Renstra, serta sistematika penulisan.
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DISPENDUKCAPIL KABUPATEN
GRESIK
Menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi
Dispendukcapil Kabupaten Gresik, sumber daya yang dimiliki, kinerja
pelayanan di bidang kependudukan, serta tantangan dan peluang
pengembangan pelayanan Dispendukcapil Kabupaten Gresik.
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
DISPENDUKCAPIL KABUPATEN GRESIK
Merumuskan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan, telaahan terhadap Visi, Misi, dan Program KDH dan Wakil
KDH, telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019,
dan Renstra Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019,
juga menentukan isu-isu strategis.
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI SERTA
KEBIJAKAN
Menjelaskan Visi dan Misi Dispendukcapil Kabupaten Gresik, tujuan
dan sasaran jangka menengah, serta strategi dan kebijakan yang
akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun Renstra yakni Tahun
2021.
BAB I PENDAHULUAN
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 6
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Berisikan uraian mengenai Program dan Kegiatan yang akan
dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, disertai indikator kinerja
program maupun indikator kinerja kegiatan, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif yang dibutuhkan hingga 5 (lima) tahun
mendatang.
BAB VI : INDIKATOR KINERJA DISPENDUKCAPIL KABUPATEN GRESIK
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016-2021
Berisikan rumusan indikator kinerja tujuan maupun sasaran
Dispendukcapil Kabupaten Gresik yang mengacu/mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gresik Tahun
2016-2021.
BAB VII : PENUTUP
Memuat kata-kata penutup dan kaidah-kaidah didalam pelaksanaan
Rencana Strategis (Renstra) Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun
2016-2021.
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Gresik. Sedangkan tugas dan fungsinya diuraikan dalam Peraturan
Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2012 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
A.1. Uraian Tugas dan Fungsi
Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Gresik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gresik mempunyai tugas untuk :
“Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan bidang kependudukan dan
pencatatan sipil yang menjadi wewenang daerah dan tugas pembantuan sesuai
ketentuan peraturan perundangan”.
Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik mempunyai fungsi
sebagai berikut :
1) Penyelenggaraan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan program
bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang kependudukan dan
pencatatan sipil;
3) Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan bidang kependudukan dan
pencatatan sipil;
4) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia
pengelola administrasi kependudukan;
5) Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dan
administrasi kependudukan;
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DISPENDUKCAPIL
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 8
6) Pelaksanaan kebijakan kerjasama antar daerah dalam pengendalian
penduduk, pengembangan kualitas mobilitas/penataan persebaran
penduduk;
7) Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan
administrasi kependudukan;
8) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan akta pencatatan sipil yang
meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan dan
pengesahan anak serta pendokumentasian hasil pencatatan sipil;
9) Pengelolaan manajemen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10) Pengawasan dan pengelolaan sistem informasi administrasi
kependudukan dan jaringan komunikasi data kependudukan sampai
dengan tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
11) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi
dan konsultasi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;
12) Pembinaan, koordinasi pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan
bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
13) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
pendaftaran penduduk, menyusun rumusan penetapan indikator
kependudukan, proyeksi penduduk dan analisa dampak kependudukan;
14) Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
15) Pembinaan dan pengendalian dan monitoring terhadap Unit Pelaksana
Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
16) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Tugas dan Fungsi Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat
menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan
rumah tangga kantor serta koordinasi penyusunan perencanaan program,
evaluasi dan pelaporan.
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DISPENDUKCAPIL
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 9
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan
fungsi :
a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
b. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan
dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
f. Pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;
g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program
dan kegiatan; dan
h. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan
bidang tugasnya.
Tugas dan Fungsi Bidang Kependudukan
Bidang Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas di bidang kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk, mutasi
penduduk dan dokumentasi kependudukan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kependudukan
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana kebijakan, program dan kegiatan pendaftaran
penduduk, mutasi penduduk dan dokumentasi kependudukan;
b. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk, mutasi penduduk dan
dokumentasi kependudukan;
c. Pengkoordinasian penetapan kebijakan pendaftaran penduduk, mutasi
penduduk dan dokumentasi kependudukan;
d. Pelaksanaan kebijakan penetapan pendaftaran penduduk, mutasi
penduduk dan dokumentasi kependudukan;
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DISPENDUKCAPIL
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 10
e. Penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama kebijakan
pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk,
pengarahan mobilitas/penataan penyebaran dan perlindungan penduduk;
f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan
kerjasama antar daerah bidang kependudukan;
g. Pelaksanaan sosialisasi penerapan kebijakan pendaftaran penduduk,
mutasi penduduk dan dokumentasi kependudukan;
h. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan tehnis, advokasi, supervisi
dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk, mutasi penduduk dan
dokumentasi kependudukan;
i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan
penyelenggaraan pendaftaran penduduk, mutasi penduduk dan
dokumentasi kependudukan;
j. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia
administrasi kependudukan dan pengedalian kuantitas penduduk,
pengembangan kualitas penduduk, pengerahan mobilitas/penataan,
persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam pembangunan
berwawasan kependudukan;
k. Pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria
penyelenggaraan pendaftaran penduduk, mutasi penduduk dan
dokumentasi kependudukan;
l. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan
tugasnya.
Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan
urusan bidang pencatatan sipil yang meliputi pencatatan kelahiran, kematian,
perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, pengolahan dan
pemeliharaan data catatan sipil.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Pencatatan
Sipil menyelenggarakan fungsi :
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DISPENDUKCAPIL
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 11
a. Penyusunan rencana kebijakan, program dan kegiatan pelayanan
pencatatan sipil;
b. Pelaksanaan kebijakan pelayanan tehnis pencatatan sipil;
c. Pelaksanaan penyusunan petunjuk tehnis dan petunjuk pelaksanaan
pelayanan pencatatan sipil;
d. Pelaksanaan Standar Operasional dan prosedur pelayanan;
e. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan tehnis, advokasi, supervisi
dan konsultasi pelayanan pencatatan sipil;
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengolahan dan pemeliharaan data
pencatatan sipil ;
g. Pelaksanaan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan
pengesahan anak;
h. Pencatatan perubahan nama, status kewarganegaraan, perubahan dan
pembatalan akta serta peristiwa penting lainnya;
i. Pemberian rekomendasi pengangkatan anak, penerbitan dokumen
kependudukan hasil pencatatan sipil dan penatausahaan dokumen
pencatatan sipil;
j. Pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia pengelola pelayanan
pencatatan sipil;
k. Pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelayanan pencatatan sipil;
l. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan
tugasnya.
Tugas dan Fungsi Bidang Informasi Administrasi Kependudukan
Bidang Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas
melaksanakan urusan bidang informasi administrasi kependudukan yang
meliputi pengumpulan dan dokumentasi data penduduk, pengendalian sistem
informasi kependudukan serta penyusunan statistik dan pengolahan data
kependudukan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Informasi Administrasi
Kependudukan menyelenggarakan fungsi :
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DISPENDUKCAPIL
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 12
a. Penyusunan rencana kebijakan, program dan kegiatan informasi
administrasi kependudukanl;
b. Pelaksanaan kebijakan penyusunan petunjuk tehnis dan petunjuk
pelaksanaan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
c. Pelaksanaan penetapan kebijakan informasi administrasi kependudukan
yang meliputi pengumpulan dan dokumentasi data penduduk,
pengendalian sistem informasi kependudukan dan statistik dan
pengolahan data kependudukan;
d. Pelaksanaan pengolahan dan validasi data informasi administrasi
kependudukan;
e. Pelaksanaan pelayanan sistem informasi administrasi kependudukan
f. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan tehnis, advokasi, supervisi
dan konsultasi pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan;
g. Pembangunan replikasi dan perlindungan data pribadi penduduk dalam
bank data dan tempat perekaman data kependudukan;
h. Pengelolaan sarana dan prasarana sistem informasi administrasi
kependudukan;
i. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian sistem
informasi administrasi kependudukan;
j. Pelaksanaan perekaman data hasil pelayanan pencatatan sipil serta
pemutakhiran data penduduk melalui sistem informasi administrasi
kependudukan;
k. Pelaksanaan penyajian dan desiminasi informasi penduduk;
l. Pelaksanaan perlindungan data penduduk pada bank data kependudukan;
m. Pelaksanaan perlindungan data penduduk dalam proses dan hasil
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi
administrasi kependudukan;
o. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia
pengelola informasi administrasi kependudukan;
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DISPENDUKCAPIL
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 13
p. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengawasan atas pengelolaan
informasi administrasi kependudukan; dan
q. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan
tugasnya.
A.2. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gresik terdiri dari :
1) Kepala Dinas
2) Sekretariat, terdiri dari :
(b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
(c) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
(d) Sub Bagian Keuangan.
3) Bidang Kependudukan, terdiri dari :
(b) Seksi Pendaftaran dan Penerbitan Dokumen Penduduk;
(c) Seksi Mutasi Penduduk;
(d) Seksi Dokumentasi Kependudukan.
4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
(b) Seksi Kelahiran dan Kematian;
(c) Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengesahan Anak;
(d) Seksi Dokumentasi Catatan Sipil.
5) Bidang Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
(b) Seksi Pengumpulan dan Dokumentasi Data Penduduk;
(c) Seksi Pengendalian Sistem Informasi Kependudukan;
(d) Seksi Statistik dan Pengolahan Data Kependudukan.
6) Kelompok jabatan fungsional.
7) Unit Pelaksana Teknis Badan.
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DISPENDUKCAPIL
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 14
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gresik dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :
Gambar 1.
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik
KEPALA DINAS
UPTD SEKRETARIAT
Subbagian Umum dan Kepegawaian
UPTD
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Bidang Kependudukan
Seksi Mutasi Penduduk
Seksi Pendaftaran Penduduk
Subbagian Keuangan
Subbagian Program dan
Pelaporan
Seksi Dokumentasi Kependudukan
Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengesahan Anak
Seksi Kelahiran dan Kematian
Seksi Dokumentasi Catatan
Sipil
Bidang Informasi Administrasi
Kependudukan
Seksi Pengumpulan dan Dokumentasi Data
Kependudukan
Seksi Pengendalian Sistem
Informasi Kependudukan
Seksi Statisik dan Pengolahan Data
Kependudukan
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DISPENDUKCAPIL
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 15
B. Sumber Daya SKPD
B.1. Sumber Daya Manusia
Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik memiliki jumlah
personil adalah sebanyak 50 (limapuluh) orang yang berstatus Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dengan kualifikasi sebagai berikut :
Jumlah Pegawai SKPD berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
NO. URAIAN PENDIDIKAN
JUMLAH Pangkat / Golongan Ruang SD SMP SMA D3 S1 S2
1. Juru Muda (Ia)
Juru Muda Tingkat I (Ib)
Juru (Ic)
Juru Tingkat I (Id) 1 1
2. Pengatur Muda (IIa) 1 1
Pengatur Muda Tingkat I (IIb) 3 3
Pengatur (IIc) 9 9
Pengatur Tingkat I (IId) 2 2 4
3. Penata Muda (IIIa) 2 1 3
Penata Muda Tingkat I (IIIb) 4 8 1 13
Penata (IIIc) 3 3
Penata Tingkat I (IIId) 1 4 5
4. Pembina (IVa) 6 6
Pembina Tingkat I (IVb) 1 1
Pembina Utama Muda (IVc) 1 1
Pembina Utama Madya (IVd)
Pembina Utama (IVe)
JUMLAH 22 3 17 8 50
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DISPENDUKCAPIL
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 16
B.2. Sarana dan Prasarana
Sedangkan Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, guna
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah
sebagai berikut :
NO.
SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN
KONDISI KETERANGAN
CUKUP
BAIK
KURANG
BAIK
JUMLAH
1. Ruang Kerja 5 5
2. Meja/Kursi Kerja 187 187
3. Komputer 70 70
4. Kendaraan Operasional Roda 4 8 8
5. Kendaraan Operasional Roda 2 21 21
6. Mesin fotokopi 2 2
7. Note Book / Lap Top 21 21
8. Peralatan kantor lainnya 65 65
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DISPENDUKCAPIL
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 17
C. Kinerja Pelayanan SKPD
Jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil , antara lain meliputi :
1. Penerbitan KTP/KTP-el;
2. Penerbitan Kartu Keluarga;
3. Penerbitan KIPEM (Kartu Identitas Penduduk Musiman);
4. Penerbitan Akte Kelahiran;
5. Penerbitan Akte Kematian;
6. Penerbitan Akte Perkawinan Non Muslim;
7. Penerbitan Akte Perceraian Non Muslim;
8. Penerbitan Akte Pengangkatan/Adopsi Anak;
9. Penerbitan Akte Pengesahan Anak;
10. Penerbitan Akte Pengakuan Anak;
11. Penerbitan Akte Perubahan Nama;
12. Penerbitan NIK (Nomor Induk Kependudukan);
13. Pelayanan Perpindahan/Mutasi Penduduk;
14. Pelayanan Data Penduduk berdasar Database SIAK;
15. Pelayanan Legalisir dokumen kependudukan;
Rencana Strategis (Renstra) SKPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gresik pada umumnya dilaksanakan dengan periode mulai Tahun
2011 sampai dengan Tahun 2015. Namun sesuai dengan Peraturan Daerah
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan
Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2012 tentang rincian tugas, fungsi
dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka periode
Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dimulai Tahun
2013 sampai dengan Tahun 2015.
Hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Tahun 2013-2015, menunjukkan
bahwa capaian kinerja yang dihasilkan oleh Pelayanan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil sampai dengan realisasi Tahun 2015 adalah
sebagaimana yang tertera pada tabel: Pencapaian Kinerja Pelayanan dan
tabel : Anggaran dan Realisasi Penyerapan Pendanaan.
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DISPENDUKCAPIL
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 18
Cetak di File EXCEL : Lampiran
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DISPENDUKCAPIL
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 19
Cetak di File EXCEL : Lampiran
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DISPENDUKCAPIL
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 20
Dari tabel tersebut, dapat dilihat Indikator kinerja yang mencapai target
antara lain :
a. Terselenggaranya penyuluhan/sosialisasi kebijakan administrasi
kependudukan;
b. Terlaksananya pemeliharaan perangkat SIAK;
c. Terlaksananya pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi
Kependudukan;
d. Tersedianya database kependudukan dan pencatatan sipil dalam SIAK;
e. Terwujudnya pelaporan kependudukan yang akurat dan konsisten secara
berkala;
f. Tersedianya informasi dan data kependudukan.
Pencapaian ini disebabkan adanya dukungan yang positif dari faktor-faktor
yang terkait, seperti :
- SDM yang mendukung;
- Sarana prasarana yang cukup memadai;
- Anggaran yang mencukupi;
- Prosedur pelayanan yang familiar;
- Manajemen yang tertib.
Sedangkan Indikator kinerja yang belum mencapai target antara lain :
a) Prosentase penduduk wajib KTP yang ber-KTP;
b) Prosentase penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman e-KTP;
c) Prosentase penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP dan telah
memiliki e-KTP; dan
d) Tercetaknya Akte Catatan Sipil
Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
Dalam hal perekaman e-KTP; realisasinya memang masih dibawah target
tapi tingkat capaiannya sudah diatas 94%, begitu juga dengan kepemilikan
e-KTP yang tingkat capaiannya 97%, hampir sesuai target. Namun yang
perlu menjadi perhatian adalah cakupan kepemilikan e-KTP masih 78,39%
dari Wajib KTP yang sudah rekam; hal ini disebabkan karena kurangnya
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DISPENDUKCAPIL
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 21
material blangko e-KTP yang didistribusi dari Pusat (Kemendagri) serta
kurangnya peralatan yang tersedia;
Sedangkan belum tercapainya target indikator Tercetaknya Akte Catatan
Sipil; hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran sebagian
masyarakat akan pentingnya dokumen peristiwa penting seperti Akte
Catatan Sipil. Namun pada Tahun 2015 ini menunjukkan peningkatan yang
cukup signifikan, dari target 25.000 akte yang tercetak; terealisasi sebanyak
24.678 Akte atau 98,71%.
Untuk pendanaan program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 3 (tiga)
tahun ini sudah terealisasi dengan baik, meskipun masih ada beberapa usulan
kegiatan yang harus ditunda penganggarannya karena menyesuaikan dengan
kondisi keuangan daerah. Pada Tahun Anggaran 2014 dan 2015, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menerima pendanaan dari
Kemendagri RI berupa dana Tugas Pembantuan (TP). Dana APBN ini
penganggarannya sifatnya topdown dan penyerahan DIPA-nya agak terlambat,
sehingga seringkali mengakibatkan alokasi penganggarannya terjadi duplikasi
dengan belanja kegiatan di APBD dan dalam penyerapannya menjadi kurang
bisa optimal.
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DISPENDUKCAPIL
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 22
b. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Keberhasilan pengembangan penyelenggaraan Urusan Administrasi
Kependudukan senantiasa akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu
perlu adanya identifikasi berbagai faktor tersebut, baik internal maupun
eksternal yang dapat menunjang atau menghambat keberhasilannya, sehingga
dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang tepat. Dengan menggunakan
pendekatan Analisis SWOT, faktor internal dan eksternal yang merupakan
kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan
Pelayanan Administrasi Kependudukan diidentifikasi sebagai berikut :
Faktor Internal :
1. Faktor Kekuatan (strengths)
a. Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi (kewenangan) yang jelas;
b. Tersedianya UU tentang Administrasi Kependudukan;
c. Ketersediaan anggaran untuk urusan kependudukan dari APBD;
d. Adanya komitmen Pimpinan & staf untuk diterapkannya pelayanan
prima;
e. Adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai.
2. Faktor Kelemahan (weakness),
a. Masih terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM
b. Budaya kerja yang masih lemah;
c. Belum optimalnya pengembangan kinerja organisasi;
Faktor eksternal :
3. Faktor Peluang (opportunities)
a. Adanya dukungan anggaran dari pusat sbg pendanaan tugas
pembantuan (APBN);
b. Adanya regulasi untuk pengurusan Adm Kependudukan : tidak
dipungut biaya / gratis dan peran birokrasi dari Stelsel Pasif menjadi
Stelsel Aktif;
c. Adanya perkembangan tehnologi IT.
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DISPENDUKCAPIL
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 23
4. Faktor Ancaman/Tantangan (threats)
a. Masih kurangnya aksesibilitas terhadap pelayanan administrasi
kependudukan, yang disebabkan jarak yang jauh, khususnya untuk
wilayah Gresik selatan, utara dan Pulau Bawean;
b. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya
Administrasi Kependudukan;
c. Kurang adanya koordinasi antara Dinas dengan SKPD/instansi lain
dan Pemerintah Desa/Kelurahan;
d. Masih tersentralisasinya penyediaan material blangko dan ribbon
KTP-el di Pusat
Dari identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal tersebut, maka dengan
mempergunakan pendekatan analisis SWOT, dapat dirumuskan
Strategi/kebijakan yang perlu dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dalam menghadapi Tantangan dan Peluang untuk
pengembangan Pelayanan SKPD, yaitu sebagai berikut :
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DISPENDUKCAPIL
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 24
Tabel 1
Formulasi Strategi SWOT
FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL
STRENGTHS : 1. Adanya struktur organisasi dan
Tupoksi yang jelas; 2. Tersedianya anggaran APBD; 3. Adanya dukungan dan
komitmen pimpinan; 4. Adanya UU tentang
Administrasi Kependudukan; 5. Adanya sarana dan prasarana
yang cukup memadai.
WEAKNESSES : 1. Terbatasnya jumlah dan
kompetensi teknis SDM; 2. Budaya kerja yang masih
lemah; 3. Belum optimalnya
pengembangan kinerja organisasi;
OPPORTUNITIES : 1. UU ttg Adm. Kependudukan
menyatakan pengurusan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya dan berlaku asas stelsel aktif untuk birokrasi;
2. Tersedianya anggaran tugas pembantuan APBN dari pusat;
3. Adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan;
STRATEGI : SO
1. Meningkatkan kinerja pelaya nan dg secara aktif, memperbanyak koord. dg Pem. Kec, dan Desa/Kel. Serta memanfaatkan per-kembangan tehnologi IT;
2. Memperbanyak kegiatan operasi penertiban thd pelanggar UU Kependu-dukan.
STRATEGI : WO
1. Meningkatkan kompetensi dan budaya kerja dengan pelatihan/pembinaan;
2. Mengoptimalkan kinerja organisasi dengan perkembangan tehnologi IT yang ada.
THREATHS : 1. Kurangnya aksesibilitas
masyarakat dg tempat pelayanan;
2. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen adm.kependudukan;
3. Kurangnya koord. antara dinas dg SKPD lain & Perangkat Desa/Kel.;
4. Masih tersentralisasinya penyediaan blanko dan tinta KTP-el.
STRATEGI : ST
1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat ke tempat pelayanan;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan;
3. Meningkatkan koord. dan kerjasama dengan SKPD/-instansi terkait
STRATEGI : WT
1. Meningkatkan dan mengoptimalkan SDM yang ada dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan;
2. Meningkatkan peran serta
masyarakat, Pem. Desa/Kel dan instansi terkait dalam penyusunan data kependudukan dan validasi data penduduk.
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 25
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Isu-isu strategis SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan
atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang
signifikan bagi SKPD di masa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis
adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang
lebih besar atau sebaliknya; dan apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan
peluang untuk meningkatkan layanan dalam jangka panjang. Suatu isu strategis
bagi SKPD diperoleh dari :
- Analisis internal, berupa identifikasi permasalahan pembangunan,maupun;
- Analisis eksternal, berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman
bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
pelayanan selama 3 (tiga) tahun terakhir ini, maka dapat diidentifikasi
beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil dalam menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Kependudukan, antara
lain sebagai berikut :
1. Masih rendahnya Cakupan Kepemilikan KTP-el.
Program Nasional tentang Penerapan KTP-el dimulai Pemerintah
Pusat pada Tahun 2012. Pelaksanaan kegiatan ini sifatnya massal dan
langsung dikendalikan dari Kemendagri atau DitjenDukcapil Kemendagri,
sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
sebagai pelaksana Tugas Pembantuan yaitu memfasilitasi kegiatan
perekaman (mulai pemanggilan penduduk sampai dengan penyiapan sarana
penunjang) dan pendistribusian KTP-el yang tercetak.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 26
Pada akhir Tahun 2014 tugas pencetakan KTP-el dilimpahkan ke
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, sedangkan Ditjen
Dukcapil Kemendagri tetap berwenang dalam pengadaan blanko KTP-el,
mengendalikan dan memantau kemajuan pelaksanaan serta memvalidasi
data penduduk yang telah melakukan perekaman dan pendistribusian KTP-el.
Program ini semula ditargetkan tuntas pada akhir Tahun 2014, seiring
dengan batas penghentian masa berlakunya KTP manual atau non elektronik
yaitu pada tanggal 31 Desember 2014. Namun realisasinya sampai dengan
bulan Desember 2015, menurut data pada Database SIAK Kabupaten Gresik
capaian Kepemilikan KTP-el dapat dirinci sebagai berikut :
- Jumlah penduduk Kabupaten Gresik . . . : 1.303.773 org
- Jumlah penduduk yang wajib KTP . . . . . : 975.981 org
- Jumlah penduduk yang memiliki KTP-el . . . : 647.902 org (66.38%)
- Jumlah penduduk yg belum memiliki KTP-el.. : 328.079 org (33.62%)
Sedangkan :
- Jumlah penduduk wajib KTP-el yang
sudah melakukan perekaman . . . . . . . . . . . . . . : 826.481 org (84.68%)
- Jumlah penduduk wajib KTP-el yang belum
melakukan perekaman . . . . . . . . . . . . . . . . . : 149.500 org (15.32%)
KTP merupakan bukti identitas seseorang sebagai penduduk atau
warga, maka KTP-el merupakan suatu keniscayaan yang harus dimiliki setiap
orang. Jadi cakupan Kepemilikan KTP-el idealnya adalah 100%. Dalam hal,
apabila masih banyak atau ada penduduk yang belum memiliki KTP-el, ini
adalah merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan.
Cakupan kepemilikan KTP-el Kabupaten Gresik sampai bulan Desember 2015
adalah sebesar 66.38%. Hal ini disebabkan antara lain :
- Persediaan blanko KTP-el dan tinta dari Kemendagri yang tidak mencukupi;
- Peralatan cetak KTP-el yang kurang memadai;
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 27
- SDM yang kurang, baik kuantitas maupun kualitas;
- Kurangnya kesadaran penduduk serta banyak penduduk yang kerja diluar
negeri (TKI).
2. Masih tingginya jumlah Kartu Keluarga (KK) yang data perseorangannya
masih kurang valid.
Data kependudukan perseorangan diperlukan untuk pemetaan
golongan penduduk suatu wilayah/daerah. Data-data ini akan sangat
bermanfaat sebagai bahan acuan pengambilan kebijakan dalam penyusunan
perencanaan pembangunan.
Data kependudukan perseorangan Penduduk di Kabupaten Gresik
disinyalir masih banyak yang kurang akurat dan valid, sampai dengan bulan
Desember 2015 teridentifikasi KK Count : 0 sebanyak 256.047 lembar.
KK Count:0 adalah KK dengan blanko/terbitan lama, KK dengan data belum
update, meragukan, dan lain-lain. Hal ini terjadi disebabkan karena kurangnya
kesadaran penduduk atau masyarakat untuk memperbaharui elemen data KK-
nya dengan data terbaru.
3. Masih tingginya jumlah penduduk pendatang dari luar daerah maupun asing
yang belum mempunyai dokumen kependudukan Kabupaten Gresik.
Guna penyusunan perencanaan pembangunan, penciptaan kondisi
keamanan suatu wilayah dan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan
kebijakan lainnya, diperlukan data kependudukan suatu wilayah sebagai
rujukan. Termasuk data penduduk pendatang dari luar daerah atau asing yang
berdomisili di Kabupaten Gresik. Dari hasil operasi yustisi menunjukkan
bahwa masih sangat banyak Penduduk Musiman yang belum mengurus
KIPEM dan dari data Disnaker menunjukkan masih banyak Tenaga Kerja
Asing yang belum melengkapi Dokumen Kependudukannya (KTP OA &
SKTT).
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 28
4. Masih rendahnya Cakupan Penerbitan Akte Kematian dan Akte Kelahiran.
Rendahnya minat penduduk untuk mengurus Akte Kematian,
dikarenakan masih kurangnya kesadaran mereka akan pentingnya dari
dokumen ini dan juga dikarenakan beberapa institusi menerima dokumen
pengganti Akte Kematian yang diterbitkan dari Kelurahan/Desa sebagai
persyaratan. Padahal dengan tidak diurusnya Akte Kematian seorang
Penduduk yang meninggal atau tidak dilaporkan, maka akan berakibat data
penduduk tersebut selalu hidup di database kependudukan dan selanjutnya
database kependudukan menjadi tidak akurat.
Masih tingginya jumlah penduduk yang belum memiliki Akte Kelahiran,
dikarenakan oleh berbagai faktor. Fakta empiris menunjukkan masih banyak
penduduk semua umur, yang belum mempunyai Akte Kelahiran. Sedangkan
untuk penduduk atau anak umur antara 0-18 tahun, cakupan kepemilikan Akte
Kelahirannya, posisi s/d Desember 2015, sebagai berikut :
- Jumlah anak usia 0 – 18 tahun . . . . . . . . . . : + 352.304 org
- Jumlah kepemilikan Akte Kelahiran . . . . . . : + 204.759 org (58,12%)
5. Kualitas data kependudukan yang dihasilkan Database SIAK masih kurang
valid.
Data kependudukan yang akurat dan valid, sangat dibutuhkan dalam
penyusunan perencanaan pembangunan maupun dalam penyelenggaraan
urusan negara lainnya. Masih belum validnya Data Agregat Kependudukan
Kabupaten Gresik sampai saat ini dikarenakan antara lain :
Masih tingginya jumlah data penduduk ganda dan anomali;
Belum terbangun koneksitas data antara Dispendukcapil dengan
Pengadilan Agama dan KUA, sehingga data perkawinan di KUA dan
perceraian di Pengadilan Agama belum terintegrasi ke database SIAK;
Juga secara faktual masih cukup banyak ditemukan Penduduk Rentan
(sebagaimana hasil pendataan), yang notabene belum punya NIK dan
atau dokumen kependudukan lain, sehingga keberadaannya belum
terakumulasi ke Database SIAK.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 29
Berikut data jumlah penduduk Kabupaten Gresik Semester I Tahun 2015,
hasil validasi data dari Kemendagri, sebagai berikut :
- Jumlah penduduk ganda & anomali. . . . . . : 92.596 org, dg rincian :
- Jumlah data penduduk ganda . . . . . . . . . . . : 23.301 org
- Jumlah data penduduk anomali . . . . . . . . . . : 69.295 org
6. Rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan,
terutama pada kelompok penduduk Gresik selatan, utara dan Pulau Bawean.
Sebagaimana kita ketahui, wilayah Kabupaten Gresik membentang
dari Selatan ke Utara, ditambah wilayah Pulau Bawean. Sedangkan
Pelayanan terpusat hanya dikota, yang posisinya jauh dari wilayah Gresik
bagian selatan maupun utara, begitu juga dari Pulau Bawean. Kondisi ini
sangat berpengaruh terhadap menurunnya keinginan penduduk untuk
mengurus kelengkapan dokumen kependudukan yang belum dimiliki.
B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih.
Menelaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih, adalah ditujukan untuk :
Memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama
kepemimpinan mereka;
Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan
SKPD, yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi mereka.
Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-
upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Sedangkan Program
adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 30
dilaksanakan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi.
Pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Gresik pada RPJMD Tahun
2016-2021 adalah :
TERWUJUDNYA GRESIK YANG AGAMIS, ADIL, SEJAHTERA
DAN BERKEHIDUPAN YANG BERKUALITAS
Pernyataan visi ini mengandung makna untuk menghadirkan Gresik
yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman guna
merajut kebersamaan dalam keberagaman, meletakkan keadilan dalam
pembangunan untuk pemerataan kemakmuran rakyat, merangkul komitmen
seluruh stakeholder dalam kemuliaan integritas guna membangun Gresik
yang sejahtera dan tujuan mulia pembangunan untuk mewujudkan kehidupan
yang berkualitas di segala aspek.
Sedangkan makna yang terkandung dalam setiap frasenya, dapat
dijelaskan sebagai berikut :
1. TERWUJUDNYA adalah menjamin terlaksananya semua Program
Pembangunan untuk kepentingan rakyat Gresik.
2. GRESIK adalah satu kesatuan masyarakat dengan segala potensi dan
sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Gresik.
3. AGAMIS adalah suatu kondisi masyarakat yang hidup dalam sistem tata
keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa
serta tata kaidah hubungan antar manusia dan lingkungannya.
4. ADIL adalah perwujudan kesamaan hak dan kewajiban secara proporsional
dalam segala aspek kehidupan tanpa membedakan latar belakang suku,
agama, ras dan golongan.
5. SEJAHTERA adalah hidup yang sehat jasmani dan rohani dengan
terpenuhinya kebutuhan pendidikan, kesehatan dan layanan sosial.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 31
6. BERKEHIDUPAN YANG BERKUALITAS adalah kemandirian dalam aspek
kehidupan yang dinikmati oleh segenap komponen masyarakat secara
berkeadilan dan bermartabat.
Sedangkan rumusan misi untuk mewujudkan visi Pemerintah
Kabupaten Gresik tersebut diatas, yang disebut Catur Wahana adalah
sebagai berikut :
Misi ke-1 : Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun
dan saling menghormati dilandasi oleh nilai-nilai agama sebagai
cerminan Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri.
Misi ke-2 : Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik melalui
pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dengan
mengedepankan prinsip kebersamaan, profesionalitas, kejujuran
dan akuntabilitas.
Misi ke-3 : Mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi untuk
meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui
penggalian dan pengembangan potensi daerah, penguatan
ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan
yang berwawasan lingkungan yang berorientasi pada kompetisi
global.
Misi ke-4 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan
derajat kesehatan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan dasar dan
layanan sosial.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 32
Dari keempat misi diatas, yang merupakan Tugas dan Fungsi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk berupaya melaksanakannya
adalah misi kedua yaitu :
“Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik melalui
pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dengan
mengedepankan prinsip kebersamaan, profesionalitas, kejujuran dan
akuntabilitas”.
Untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi diatas, ditetapkan pernyataan
Tujuan yang akan dilakukan, yaitu :
“Terwujudnya pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat
dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, profesionalitas, kejujuran
dan akuntabilitas”
Dari pernyataan Tujuan ini ditetapkan Sasaran Pembangunan pada 12
(duabelas) Agenda Pembangunan Urusan Pemerintah Daerah. Dan yang
merupakan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
adalah Sasaran pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil, yaitu Sasaran ke-1 :
“Mewujudkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
yang akurat dan inovatif berbasis tehnologi”
Dan indikator capaian kinerja yang ditetapkan adalah :
1. Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun;
2. Cakupan kepemilikan KTP-el;
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 33
C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
Menelaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi adalah ditujukan untuk
menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran
pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L dan
Renstra SKPD Provinsi.
1. Renstra Kemendagri Tahun 2015-2019 sampai bulan Oktober 2015 masih
belum ditetapkan, sehingga belum diketahui Tujuan dan Sasaran Jangka
Menengah untuk Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang
ditargetkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kemendagri Tahun 2015-
2019. Untuk itu kami lakukan telaahan terhadap Agenda Nasional RPJM
Tahun 2015-2019 untuk menserasikan, mensinkronkan dan mensinergikan
pencapaian sasaran pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021.
Dalam Agenda Nasional RPJM Tahun 2015-2019 dirumuskan
antara lain Prioritas Pembangunan dalam menangani Urusan
Kependudukan yaitu “Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data serta
Informasi Kependudukan”.
Dari Prioritas tersebut, Sasaran yang ingin dicapai antara lain adalah
“Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan,
serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tersebut untuk
perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan”.
Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, Arah Kebijakan dan
Strategi yang ditempuh adalah peningkatan kualitas data dan informasi
kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk dijadikan basis
dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus
pengembangan kebijakan dan program pembangunan, antara lain melalui :
a. Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital
terpadu;
b. Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarganegaraan bagi
seluruh penduduk;
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 34
c. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi
kependudukan bagi pemangku kebijakan untuk perencanaan
pembangunan; dan
d. Peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan.
Selain sasaran diatas, salah satu Agenda Nasional yang juga
menjadi prioritas Pembangunan pada Tahun 2015-2019 dalam menangani
Urusan Kependudukan yaitu : Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran
sebagai perwujudan Nawa Cita Pertama untuk menghadirkan Negara yang
bekerja memberikan rasa aman dan melindungi melalui Pelayanan
Pencatatan Sipil. Dalam peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 telah
ditetapkan target nasional Indikator Kepemilikan Akta Kelahiran di kalangan
anak (usia 0 s/d kurang dari 18 tahun), yaitu :
1. Pada tahun 2015 : 75 %;
2. Pada tahun 2016 : 77,5 %;
3. Pada tahun 2017 : 80 %;
4. Pada tahun 2018 : 82,5 %;
5. Pada tahun 2019 : 85 %
Selain itu dalam rangka untuk meningkatkan pendataan,
perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan
perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara, khususnya
pada anak; pada tanggal 14 Januari 2016 Pemerintah menerbitkan
Permendagri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Dalam
peraturan tersebut Menteri Dalam Negeri memerintahkan agar Pemerintah
Kabupaten/Kota menerbitkan KIA untuk anak usia 0 s/d 17 tahun.
2. Menelaah Renstra Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
terdapat tujuan sasaran dan indikator sasaran yang harus diserasikan,
disinkronkan dan disinergikan dengan pencapaian tujuan, sasaran dan
indikator sasaran yang dihasilkan oleh pelaksanaan program dan kegiatan
pada Renstra Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021. Tujuan,
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 35
Sasaran dan Indikator Sasaran Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur
tersebut adalah sebagai berikut :
.
MISI V : Memfasilitasi hak-hak dasar kependudukan melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan yang profesional.
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
STRATEGI KEBIJAKAN
Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan perlindungan terhadap hak-hak penduduk terkait kepemilikan dokumen kependudukan
Meningkatnya akurasi data
kependudukan.
% Data penduduk yang akurat
Memperkuat jaringan data
kependudukan.
Fasilitasi dan pembinaan administrasi kependudukan untuk memenuhi dan melindungi hak-hak penduduk terkait kepemilikan dokumen kependudukan.
Sedangkan permasalahan yang dihadapi Disnakertransduk Provinsi Jawa
Timur dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil adalah :
- Database kependudukan masih belum sepenuhnya akurat;
- Sebagian penduduk belum memiliki dokumen kependudukan yang
lengkap;
- Belum optimalnya pelaksanaan e-KTP.
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DAN Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Telaahan RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana
struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Sedangkan
telaahan KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan
pelayanan SKPD yang berimplikasi negatif terhadap Lingkungan Hidup.
Secara umum, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama
ini, faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan, ditinjau dari implikasi RTRW dan
KLHS adalah :
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 36
1. Faktor Penghambat
(1) Gresik adalah daerah industri; berimplikasi tingginya jumlah
pendatang dari luar daerah, sehingga menambah kompleknya
permasalahan kualitas data kependudukan;
(2) Letak geografis wilayah Kabupaten Gresik yang sedemikian rupa,
sedangkan pelayanan hanya terpusat di kota. Implikasinya
aksesibilitas penduduk Gresik selatan, utara dan di Bawean agak
sulit, sehingga menyebabkan menurunnya minat untuk mengurus
dokumen kependudukan
2. Faktor Pendorong
(1) Banyaknya tumbuh industri di Kabupaten Gresik yang mensyaratkan
dokumen kependudukan yang valid untuk diterima menjadi
karyawan;
E. Penentuan Isu-isu Strategis
Berdasarkan Gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, Hasil telaahan Renstra Kemendagri dan
Renstra Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur, serta Hasil telaahan RTRW
dan KLHS Pemerintah Kabupaten Gresik, juga Hasil identifikasi permasalahan
berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
selama ini, dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis sebagai berikut :
(1) Masih rendahnya Cakupan Kepemilikan kartu penduduk dan tingkat
akurasi elemen datanya;
(2) Adanya Program Pemerintah yang mencanangkan pemberian Kartu
Identitas pada Anak, berupa Kartu Identitas Anak (KIA) mulai Tahun
2016;
(3) Masih rendahnya jumlah kepemilikan identitas penduduk Gresik pada
Penduduk Pendatang, baik dari luar Kab. Gresik maupun Warga Asing;
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 37
(4) Masih tingginya jumlah penduduk rentan yang belum mempunyai
identitas;
(5) Masih rendahnya Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil;
(6) Adanya Program Pemerintah yang mewajibkan cakupan penerbitan Akte
Kelahiran anak usia 0-18 tahun mencapai 85% pada tahun 2019;
(7) Untuk mewujudkan layanan administrasi kependudukan yang akurat dan
berbasis tehnologi; sesuai dengan Misi ke-2 dan sasaran ke-1 pada
RPJMD Tahun 2016-2021, maka Dispendukcapil akan melakukan
kegiatan pengelolaan dan penelusuran arsip Akta Pencatatan Sipil
dengan Tehnologi Informasi (TI) agar arsip dapat tersimpan dengan
aman, dan dapat ditelusuri dengan cepat serta akurat;
(8) Masih rendahnya aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi
kependudukan karena belum optimal dan berkembangnya fungsi Sistem
Informasi SIAK sebagaimana yang diharapkan dalam agenda nasional
RPJM tahun 2016-2021;
(9) Masih rendahnya tingkat ketersediaan dan kualitas data serta informasi
kependudukan yang dihasilkan Database Dispendukcapil;
(10) Rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan kependudukan, khususnya
untuk penduduk di wilayah selatan, utara dan Pulau Bawean;
(11) Masih rendahnya kesadaran sebagian penduduk akan pentingnya
kepemilikan dokumen kependudukan, sehingga capaian cakupan
kepemilikan kartu kependudukan dan akta catatan sipil belum sesuai
SPM.
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 37
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI SERTA KEBIJAKAN
A. Visi dan Misi
1. Visi :
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan
umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang
ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu
5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dan Misi SKPD harus jelas menunjukkan
apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik SKPD; baik dalam upaya mewujudkan
visi dan misi Kepala Daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja
pembangunan daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu
strategis yang relevan.
Dengan memperhatikan visi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2016-
2021, ditetapkan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gresik Tahun 2016-2021 yaitu :
“Terdepan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan,
Menjamin Kepuasan Masyarakat ”
Arti dan makna dari visi tersebut, sebagai berikut :
a. Terdepan Dalam Pelayanan maksudnya adalah, Usaha untuk memberikan
yang terbaik dalam pelayanan Administrasi Kependudukan.
b. Menjamin Kepuasan Masyarakat maksudnya adalah, Menjamin
terpemenuhinya harapan masyarakat akan pelayanan Adminitrasi
Kependudukan yang murah, mudah, cepat dan akurat
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,STRATEGI SERTA KEBIJAKAN
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 38
2. Misi :
Misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan Visi SKPD. Misi disusun untuk memperjelas jalan
atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi SKPD.
Adapun Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik adalah
sebagai berikut :
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan
secara profesional;
Mewujudkan peningkatkan kualitas data dan Informasi Kependudukan;
Mewujudkan peningkatan kualitas kinerja aparatur Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
1. Tujuan :
Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan,
dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam rangka mencapai visi –
misi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gresik menetapkan beberapa tujuan untuk menangani isu-isu
strategis yang terjadi. Tujuan tersebut untuk memecahkan permasalahan yang
timbul, untuk mencapai sasaran yang menjadi visi-misi Kepala Daerah, visi-misi
Kemendagri dan visi-misi Disnakertranduk Provinsi Jawa Timur. Tujuan yang
ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik antara
lain sebagai berikut :
1) Untuk mewujudkan misi “Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan
administrasi kependudukan secara profesional,” maka ditetapkan tujuan :
“Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan”
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,STRATEGI SERTA KEBIJAKAN
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 39
2) Untuk mewujudkan misi “Mewujudkan peningkatan kualitas data dan informasi
kependudukan,” maka ditetapkan tujuan :
“Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data serta informasi kependudukan.”
3) Untuk mewujudkan misi “Mewujudkan peningkatan kualitas kinerja aparatur
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,” maka ditetapkan tujuan :
“Meningkatkan kapasitas dan kinerja pelayanan aparatur Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.”
2. Sasaran :
Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan; yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat
dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran
perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok
sasaran yang dilayani.
Berdasarkan pengertian sasaran tersebut, maka Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik menetapkan sasaran dengan rincian
sebagai berikut.
1) Untuk mewujudkan tujuan “Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen
administrasi kependudukan,” maka ditetapkan sasaran :
a. Meningkatnya cakupan kepemilikan Kartu Penduduk dan tingkat
akurasi elemen datanya.
Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah :
Meningkatnya persentase kepemilikan KTP-el;
Meningkatnya persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,STRATEGI SERTA KEBIJAKAN
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 40
b. Meningkatnya cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil
Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah :
Meningkatnya persentase kepemilikan Akta Kelahiran Anak usia 0-
18 tahun;
3. Untuk mewujudkan tujuan “Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data
serta informasi kependudukan,” maka ditetapkan sasaran :
“Meningkatnya kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan
serta inovasi berbasis tehnologi”
Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah :
Persentase menurunnya data ganda dan anomali pada database
SIAK;
Persentase arsip Akte Kelahiran yang dialih media
4. Untuk mewujudkan tujuan “Meningkatkan kapasitas dan kinerja aparatur
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik,” maka
ditetapkan sasaran :
”Meningkatnya kapasitas dan kinerja pelayanan aparatur Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.”
Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah :
Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,STRATEGI SERTA KEBIJAKAN
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 41
Excel tabel.4.1.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,STRATEGI SERTA KEBIJAKAN
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 42
C. Strategi dan Kebijakan
1) Strategi :
Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang
diambil oleh organisasi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gresik sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi.
Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan
sumber daya organisasi.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang
dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik
meliputi pembuatan kebijakan serta penentuan program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021.
2) Kebijakan :
Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah
untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan
ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau
petunjuk dalam pengembangan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran
dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.
Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik untuk
mewujudkan tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan adalah:
1) Untuk mewujudkan sasaran “Meningkatnya cakupan kepemilikan Kartu
Penduduk dan tingkat akurasi elemen datanya,” maka ditetapkan
kebijakan :
“Meningkatkan implementasi asas stelsel aktif dengan pelayanan jemput
bola; dan pendelegasian sebagian kewenangan ke kecamatan”
2) Untuk mewujudkan sasaran “Meningkatnya cakupan kepemilikan Akta
pencatatan Sipil,” maka ditetapkan kebijakan :
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,STRATEGI SERTA KEBIJAKAN
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 43
“Pelayanan jemput bola; Pendelegasian sebagian kewenangan ke
Kecamatan dan Memperbanyak kegiatan sosialisasi”.
3) Untuk mewujudkan sasaran “Meningkatnya kualitas dan ketersediaan data
dan informasi kependudukan serta inovasi berbasis tehnologi,” maka
ditetapkan kebijakan
Integrasikan semua data Administrasi kependudukan ke Database
SIAK dan kembangkan inovasi untuk layanan
Pelayanan jemput bola;
Optimalkan fungsi Petugas register Kel/Desa.
Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan menjadikan
sebagai Tim;
Mengutamakan arsip Akta kelahiran yang dialihmedia
4) Untuk mewujudkan sasaran ”Meningkatnya kapasitas dan kinerja
pelayanan aparatur Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil,” maka
ditetapkan kebijakan :
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan ATK dan peralatan kantor;
Pemeliharaan sarana prasarana kerja dengan tertib;
Tingkatkan kompetensi dan budaya kerja;
Melibatkan pelaksana kegiatan dalam penyusunan program dan
pelaporan.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,STRATEGI SERTA KEBIJAKAN
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 44
Tabel 4.2
Formulasi Strategi SWOT
FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL
STRENGTHS : 1. Adanya struktur organisasi dan
Tupoksi yang jelas; 2. Tersedianya anggaran APBD; 3. Adanya dukungan dan
komitmen pimpinan; 4. Adanya UU tentang
Administrasi Kependudukan; 5. Adanya sarana dan prasarana
yang cukup memadai.
WEAKNESSES : 1. Terbatasnya jumlah dan
kompetensi teknis SDM; 2. Budaya kerja yang masih
lemah; 3. Belum optimalnya
pengembangan kinerja organisasi;
OPPORTUNITIES : 1. UU ttg Adm. Kependudukan
menyatakan pengurusan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya dan berlaku asas stelsel aktif untuk birokrasi;
2. Tersedianya anggaran tugas pembantuan APBN dari pusat;
3. Adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan;
STRATEGI : SO
1. Meningkatkan kinerja pelaya nan dg secara aktif, memperbanyak koord. dg Pem. Kec, dan Desa/Kel. Serta memanfaatkan per-kembangan tehnologi IT;
2. Memperbanyak kegiatan operasi penertiban thd pelanggar UU Kependu-dukan.
STRATEGI : WO
1. Meningkatkan kompetensi dan budaya kerja dengan pelatihan/pembinaan;
2. Mengoptimalkan kinerja organisasi dengan perkembangan tehnologi IT yang ada.
THREATHS : 1. Kurangnya aksesibilitas
masyarakat dg tempat pelayanan;
2. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen adm.kependudukan;
3. Kurangnya koord. antara dinas dg SKPD lain & Perangkat Desa/Kel.;
4. Masih tersentralisasinya penyediaan blanko dan tinta KTP-el.
STRATEGI : ST
1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat ke tempat pelayanan;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan;
3. Meningkatkan koord. dan kerjasama dengan SKPD/-instansi terkait
STRATEGI : WT
1. Meningkatkan dan mengoptimalkan SDM yang ada dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan;
2. Meningkatkan peran serta
masyarakat, Pem. Desa/Kel dan instansi terkait dalam penyusunan data kependudukan dan validasi data penduduk.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 45
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi
SKPD. Sedangkan Kegiatan adalah bagian dari Program yang memuat
sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang jasa atau modal.
Pada bab V ini diuraikan beberapa program dan kegiatan yang
direncanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, yang
disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatifnya; yang
kesemuanya adalah dalam rangka untuk mengatasi permasalahan yang timbul,
menangani isu-isu strategis yang terjadi dan tentunya dalam kerangka menggapai
visi-misi yang ditetapkan.
Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan
program prioritas RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021. Namun untuk
keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat
mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program-
program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kegiatan. Pemilihan
kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan
jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik
Tahun 2016-2021.
Rencana program, kegiatan, dan indikator kinerja beserta pendanaan
indikatif dimaksud sebagaimana diuraikan sebagai berikut :
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2020 46
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 51
BAB VI INDIKATOR KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan SKPD atau ukuran
kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya, dalam mencapai
hasil kerja yang dicapai. Jadi indikator kinerja adalah sesuatu yang
mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan.
Pada bagian ini diuraikan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik yang secara langsung menunjukkan
kinerja yang ditargetkan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang
tertuang di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Gresik Tahun
2016-2021.
Adapun Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 dimaksud, dapat diuraikan sebagaimana
berikut :
BAB VI INDIKATOR KINERJA DISPENDUKCAPIL MENGACU TUJUAN & SASARAN RPJMD
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2020 52
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 56
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan
Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat
visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Renstra ini disusun secara tehnokratis dan
disesuaikan dengan kebijakan politis yaitu dengan mengejawantahkan janji-janji
kampanye Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah TERPILIH.
Sebagai uraian akhir pada bab Penutup Renstra Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 ini, disampaikan kaidah
pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut :
1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini selanjutnya akan dijadikan
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik sampai dengan
Tahun 2021;
2. Dengan ditetapkannya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2016-2021 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan
(stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan bidang Kependudukan
dan Pencatatan Sipil terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan
operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan
rencana kegiatan tahunan ;
3. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 – 2021 ini
akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari
Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 dan sekaligus sebagai dasar laporan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan Tahun 2021 ;
BAB VII PENUTUP
RENSTRA_DISPENDUKCAPIL 2016-2021 57
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Tahun 2016 – 2021 ini dapat dibangun komitmen bersama
dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja
tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja
tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.
Gresik, April 2016
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GRESIK
Drs. HERMANTO T.H. SIANTURI Pembina Utama Muda
NIP. 19611207 199003 1 004
SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN : KABUPATEN GRESIK
TAHUN : 2016-2021
: TERDEPAN DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN,
MENJAMIN KEPUASAN MASYARAKAT
SATUAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Target Target Target Target Target
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 1. Persentase kepemilikan
KTP-el
1. Persentase kepemilikan KTP-el Pelaksanaan e-KTP - Jumlah penduduk wajib KTP
yang terekamorg 826.481 50.000 50.000 50.000 50.000 40.000 30.000 1.096.481
2. Persentase kepemilikan
Kartu Identitas Anak (KIA)
2. Menurunnya jumlah KK Count : 0- Jumlah penerbitan KTP-el keping 647.902 50.000 60.000 65.000 70.000 72.500 77.500 1.042.902
3. Persentase kepemilikan Kartu Identitas
Anak (KIA)
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam
Bidang Kependudukan- Jumlah KK yang terbit dok 366.554 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 438.554
- Jumlah petugas pelayanan
Non PNS yg tersediaTHL - 36 36 36 36 36 36 36
Pemutakhiran dokumen
Kependudukan
- Jumlah KK Count:0 yang
tervalidasiKK 19.974 108.049 128.024 - 0 0 0 256.047
Pelayanan Administrasi
Kependudukan Jemput Bola (Bidang
kepddkn)
Jumlah titik/tempat pelayanan
jemput bolatempat 72 70 72 72 72 72 72 502
Pelaksanaan Kartu Identitas Anak
(KIA)Jumlah KIA yang terbit dok - - 50.000 70.000 80.000 50.000 50.000 300.000
Pendataan Penduduk Rentan
Administrasi Kependudukan
Jumlah penduduk rentan yang
terdata dan memperoleh
identitas
org 35 35 30 25 20 15 15 175
Pelayanan Mutasi PendudukJumlah penduduk pindah
masukorg 7200 7225 7300 7350 7400 7500 7600 51.575
Jumlah penduduk pindah
keluarorg 7400 7400 7450 7400 7425 7500 7.500 52.075
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam
Bidang Kependudukan
- Jumlah SKKT dan KTP OA
yang terbitdok 50 60 72 72 72 72 80 478
- Jumlah Kipem yang terbit dok 792 400 410 420 430 440 450 3.342
Pembinaan Administrasi
KependudukanJumlah Kipem yang terbit dok 792 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. 1. Persentase kepemilikan Akta
Kelahiran
Verifikasi Kutipan Akta Pencatatan
Sipil
- Jumlah kepemilikan Akta
Kelahirankutipan 686.391 95.000 55.000 30.000 35.000 35.000 35.000 971.391
2. Persentase kepemilikan Akta
Kelahiran Anak usia 0-18 tahun
- Jumlah kepemilikan Akta
Kelahiran anak usia 0-18 thkutipan 204.759 90.350 50.000 25.000 29.400 29.550 32.410 461.469
3. Jumlah penerbitan Akta kematian
Sidang Pencatatan Perkawinan
Jumlah Akta Perkawinan,
Perceraian, Akta Pengesahan
dan Pengakuan Anak yg terbit
kutipan 738 80 80 80 80 80 90 1.228
4.
Pelayanan dan penerbitan Akta
Kematian
Jumlah penerbitan Akta
Kematiankutipan 3.230 1.100 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 10.830
Pelayanan dan penerbitan Akta
Pengesahan/pengakuan/adopsi anak
Jumlah Akta Perceraian, Akta
Pengesahan dan Pengakuan
Anak yg terbit
kutipan
RENCANA STRATEGIS
PROGRAMINDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Program Peningkatan
Pelayanan pendaftaran
penduduk
V I S I
NO TUJUAN SASARANINDIKATOR KINERJA
SASARAN
Misi 1 : Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan secara profesional
KONDISI
KINERJA
PADA AKHIR
PERIODE
RENSTRA
SKPD (2020)
UNIT
KERJA
SKPD
PENANG
GUNGJA
WAB
LOKASI
4
Meningkatkan
kepemilikan
dokumen
administrasi
kependudukan
Meningkatnya
cakupan
kepemilikan kartu
penduduk dan
tingkat akurasi
elemen datanya
KEGIATAN
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN (2015)
Meningkatnya
cakupan
kepemilikan Akta
Pencatatan Sipil
Persentase kepemilikan
Akta Kelahiran Anak Usia 0-
18 th
Program Peningkatan
pelayanan Pencatatan Sipil
Jumlah penerbitan Akta perkawinan,
Akta Perceraian, Akta Pengesahan
Anak
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
6
SATUAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Target Target Target Target Target
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
PROGRAMINDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
NO TUJUAN SASARANINDIKATOR KINERJA
SASARAN
KONDISI
KINERJA
PADA AKHIR
PERIODE
RENSTRA
SKPD (2020)
UNIT
KERJA
SKPD
PENANG
GUNGJA
WAB
LOKASI
4
KEGIATAN
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN (2015)
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
6
1. 1. Menurunnya persentase data ganda
dan anomali pada database SIAK
Sinkronisasi, Konsolidasi,
Dokumentasi dan Pemutakhiran Data
Kependudukan
Jumlah data ganda dan
anomali yang telah divalidasi% 10.128 15.752 16.679 16.679 16.679 14.679 1.500 92.096
2. Tersedianya Data dan Informasi
KependudukanPenyusunan Pelaporan Data
Kependudukan
Jumlah pelaporan yang
tersusunmacam/bk 0 0 12/72 12/72 12/72 12/72 12/72 12/72
2. 3. Persentase jumlah arsip/dokumen
yang dialihmedia Penyusunan Profil KependudukanJumlah Profil kependudukan
yang tersusun/tersediamacam/bk 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50
Penyusunan Proyeksi Perkembangan
Penduduk
Jumlah Proyeksi Penduduk
yang tersusunmacam/bk 1/50 0 0 0 1/50 0 0
Pengembangan dan Pemeliharaan
Website Dispendukcapil
Terpeliharanya website
Dispendukcapilpaket 1 0 1 1 1 1 1 1
Penyusunan Buku Informasi
Dispendukcapil
Jumlah buku informasi yang
tersusunmacam/bk 0 0 0 0 0 0 1 1
Penjilidan dan Penataan Arsip Catatan
Sipil
Jumlah arsip data capil yang
terjilid dan tertatadok 870.222 50.000 35.000 30.000 35.000 35.000 35.000 1.090.222
Pengolahan Informasi Arsip Data
Kependudukan
Jumlah data arsip yg
didokumen-tasikan ke Sistem
Informasi(dialihmedia)
dok 40.000 57.500 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 347.500
1. Penerapan aplikasi SIAK versi terbaru Pemeliharaan, Pengamanan dan
Pengawasan Perangkat SIAKJumlah jaringan dan perangkat
SIAK yang terpeliharatempat 19 19 19 19 19 19 19 19
2. Tersedianya Sistem Informasi
Pendukung SIAKSistem Informasi Pendukung SIAK
Jumlah Sistem Informasi
Pendukung yang dibuatpkt 7 2 1 1 0 1 1 13
Pelayanan Administrasi
Kependudukan Online
Jumlah tempat pelayanan
online
Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) baikProgram Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Peningkatan penunjang pelayanan
administrasi perkantoran
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Peningkatan sarana dan prasarana
Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Manusia
Peningkatan kapasitas SDM dan
kinerja pelayanan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
KependudukanHasil survey IKM % 77,05 83 84 84,55 85 85,55 85,95 85,95
Peningkatan Kapasitas Aparat
Kependudukan dan Capil
Jumlah pegawai/petugas yang
mengikuti pelatihan/-
pembinaan/dll
org 160 160 160 160 160 160
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Peningkatan kualitas penyusunan
perencanaan dan pelaporan
Program Pengembangan
dan inovasi pelayanan
administrasi kependudukan
berbasis Tehnologi Informasi
Meningkatnya
kualitas dan
ketersediaan data
/ informasi
kependudukan
serta inovasi
berbasis tehnologi
Misi 2 : Mewujudkan peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan
1. Meningkatnya
kapasitas dan
kinerja pelayanan
aparatur Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
2 Meningkatkan
kualitas dan
ketersediaan
data serta
informasi
kependudukan
Menurunnya persentase
data ganda dan anomali
Meningkatkan
kapasitas dan
kinerja aparatur
Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
Program Peningkatan
Kualitas dan Ketersediaan
Data/-Informasi
Kependudukan
Persentase jumlah arsip
Akte Kelahiran yang
dialihmedia
Misi 3 : Mewujudkan peningkatan kualitas kinerja aparatur Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3