Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 1
RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2016-2021
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 merupakan dokumen penting
program dan komitmen Kepala Daerah untuk masa kerja lima tahun ke
depan. Berdasarkan rencana pembangunan tersebut untuk setiap tahunnya
dan pada akhir masa jabatannya Kepala Daerah berkewajiban untuk
melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat di
hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Untuk mendukung komitmen Kepala Daerah terpilih perlu menyusun
Rencana Strategis Tahun 2016-2021. Rencana Strategis Tahun 2016-2021
ini merupakan program dan komitmen pimpinan dan pejabat serta seluruh
pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi yang
dijalankan selama periode lima tahun ke depan.
Rencana Strategis ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi.
1.2 Landasan Hukum
Acuan dalam penyususan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banyuwangi yaitu :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (lembaran Negara Nomor 51, tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi
dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 3
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan
Polisi Pamong Praja
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi dan Kabupaten/kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
Banyuwangi
12.
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah;
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 4
13.
14.
Perbup Nomer Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA;
SK Bupati Banyuwangi Nomor 188/177/KEP/429.011/2016
Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2016-2021, Riview Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2017, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2017.
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana strategis ( Renstra ) Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banyuwangi disusun berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang
mengamanatkan SKPD untuk menyusun Renstra yang berpedoman
kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD )
Pemerintahan Daerah.
Dokumen Renstra SKPD adalah penjabaran RPJMD, terkait dengan
program dan kegiatan SKPD dalam mendukung prioritas Bupati terpilih.
Renstra juga merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang
dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan instansi khususnya dan
pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun
kedepan sehingga SKPD dapat memanfaatkan sumber daya dan dana
yang ada secara optimal untuk pencapaian.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis ( Renstra ) Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banyuwangi ini mengkomunikasikan rencana strategis Satuan
Polisi Pamong Praja selama periode tahun 2016-2021. Sistematika
penyajian Rencana strategis ( Renstra ) Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banyuwangi periode tahun 2016-2021 disusun berdasarkan
Peraturan Pemeintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 5
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, yaitu sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang dari penyusunan Renstra,
Maksud dan tujuan dari penyusunan renstra, landasan Hukum penyusunan
renstra serta sistematika penulisan Renstra.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Pada bab Ini diuraikan mengenai tugas-tugas pokok, Fungsi beserta
Struktur Organisasi yang dimiliki Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten
Banyuwangi. Dan juga memaparkan tentang Sumber Daya yang dimiliki
Oleh Satuan Polisi pamong Praja kabupaten Banyuwangi, menjelaskan
kinerja pelayanan dan tantangan serta peluanpengembangan pelayanan
dari Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Banyuwangi.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pada Bab ini diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan
tugas dan fungsi pelayanan. Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten
Banyuwangi serta Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah terpilih. Bab ini juga menjelaskan telaah rencana K/L dan Renstra
Provinsi/Kabupaten/Kota dan telaah rencana tata ruang wilayah beserta
kajian lingkungan hidup strategis. Isu-isu Strategis pun akan dibahas dalam
bab ini.
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
Bab ini berisi Tujuan dan Sasaran jangka menengah Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi, serta strategi dan kebijakan yang
dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi untuk
Tahun 2016-2021.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF
Pada bab ini menjelaskan tentang Program dan Kegiatan yang dimiliki
oleh Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi dilengkapi
dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif yang berkaitan dengan
Tujuan dan Sasaran SKPD.
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 6
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Bab ini akan membahas tentang indikator kinerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi yang mengarah pada tujuan dan
sasaran RPJMD.
BAB VII PENUTUP
Pada bab ini diuraikan mengenai penjelasan akhir terkait Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021
sebagai pedoman kinerja termasuk harapan kepala Satuan Polisi pamong
Praja Kabupaten Banyuwangi.
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 7
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
BANYUWANGI
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Sesuai Peraturan Bupati Banyuwangi Tahun 2016 Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi, mempunyai Tugas Pokok dan
Fungsi sebagai berikut :
2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,
menegakkan peraturan daerah dan peraturan Bupati serta memberikan
perlindungan kepada masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja
mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan pelaksanaan
penegakan Perda.
b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan pelaksanaan
penegakan Perda.
c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan pelaksanaannya,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan
Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS dan atau Aparatur lainnya;
d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar
mematuhi dan mentaati Perda dan peraturan pelaksanaannya;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan ketentraman
masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan
pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah.
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 8
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.
2.1.2. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Banyuwangi :
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi sesuai Peraturan
Bupati Nomor Tahun 2016 terdiri dari :
Kepala Satuan
Kepala Satuan mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan Satuan Polisi
Pamong Praja;
b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang Ketertiban Umum
dan Ketentraman Masyarakat, bidang Penegakan Perundang undangan
Daerah, bidang Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan bidang
Penanggulangan Kebakaran dengan merujuk pada Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku untuk dilaksanakan oleh Sekretariat, Bidang,
Subbag, dan Seksi;
c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan berkaitan dengan bidang
tugasnya;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan program bidang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat, bidang Penegakan Perundang undangan
Daerah, Bidang Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan bidang
Penanggulangan Kebakaran dengan merujuk pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk dilaksanakan oleh sekretariat, bidang,
subbag, dan seksi;
e. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyrakat, bidang Penegakan
Perundang undangan Daerah, Bidang Linmas dan Bidang Penanggulangan
Kebakaran dengan merujuk pada Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku untuk dilaksanakan oleh Sekretariat, Bidang, Subbag, dan Seksi;
f. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyrakat, bidang Penegakan Perundangan
undangan Daerah, bidang Linmas dan bidang Penanggulangan Kebakaran
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 9
dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
dilaksanakan oleh sekretariat, bidang, subbag, dan seksi;
g. Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi
tanggungjawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang
ditetapkan oleh Pemerintah;
h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pekerjaan di bidang
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyrakat, Bidang Penegakan
Perundang undangan Daerah, Bidang Linmas dan Bidang Penanggulangan
Kebakaran dengan merujuk pada Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku untuk dilaksanakan oleh Sekretariat, Bidang, Subbag, dan Seksi;
dengan metode pengawasan melekat, monitoring dan pengendalian
kegiatan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan;
i. Melaksanakan koordinasi penegakan perda dan peraturan
pelaksanaannya, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat dengan Instansi terkait, TNI, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, PPNS dan atau Aparatur lainnya;
j. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar
mematuhi dan mentaati perda dan peraturan pelaksanaannya;
k. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada
bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
m. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang
tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan operasional,
mengkoordinasikan, mengelola, mengendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan,
kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, urusan dalam, perlengkapan
dan penyusunan program.
Untuk melaksanakan tugas pokoknya Sekretariat mempunyai fungsi:
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 10
a. Penyusunan rencana operasional pelayanan administrasi umum,
kepegawaian, keuangan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan,
urusan dalam, dan perlengkapan.
b. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan,
kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, urusan dalam, dan
perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
Satpol PP;
c. Pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelayanan administrasi
umum, kepegawaian, keuangan, kelembagaan, ketatalaksanaan,
kehumasan, urusan dalam, dan perlengkapan;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi umum,
kepegawaian, keuangan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan,
urusan dalam, dan perlengkapan;
e. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di
lingkungan Satpol PP;
f. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan
kerja perangkat daerah terkait;
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Sekretaris mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sekretariat Satuan
Polisi Pamong Praja berdasarkan rencana kerja Satuan Polisi Pamong
Praja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian,
keuangan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, urusan dalam dan
perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi;
c. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana
Kerja (Renja), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 11
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati di lingkungan Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi;
d. Menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana
Kerja (Renja), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati di lingkungan Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi;
e. Mengkoordinasikan penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dinas;
f. mengkoordinasikan penyusunan indikator kinerja individu (IKI);
g. mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan
penilaian/pengukuran kinerja dinas/Individu;
h. mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPD setiap
akhir tahun;
i. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di
lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi;
j. Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan
kerja perangkat daerah terkait
k. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;
l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan
perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin,
motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
m. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
pokok dan fungsinya;
n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
a) Sekretariat
Sekretariat terdiri dari 3 Sub Bagian :
1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sekretariat Satuan
Polisi Pamong Praja berdasarkan rencana kerja Satuan Polisi Pamong
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 12
Praja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-
menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
c. Menyelenggarakan hubungan dibidang administrasi dengan satuan kerja
perangkat daerah terkait
d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan
perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin,
motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
e. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan fungsinya; dan
f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
2) Kepala Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sekretariat Satuan
Polisi Pamong Praja berdasarkan rencana kerja Satuan Polisi Pamong
Praja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan
keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi;
c. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan
keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi;
d. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan
e. Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan
inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Banyuwangi;
f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan
perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin,
motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan fungsinya; dan
h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 13
3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program yang mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sekretariat Satuan
Polisi Pamong Praja berdasarkan rencana kerja Satuan Polisi Pamong
Praja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan
anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi;
c. Menghimpun, menganalisis, menyajikan dan memberikan informasi data
program dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. Menyusun perencanaan strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banyuwangi;
e. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja)
tahunan serta kegiatan operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Banyuwangi;
f. Menyusun Penetapan Kinerja (Tapkin) dan penilaian/pengukuran kinerja;
g. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi;
h. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banyuwangi;
i. Mengkoordinasikan dan menyusun Indikator Kinerja Individu (IKU) pegawai
di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi;
j. Mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD
setiap akhir tahun;
k. Menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka
rencana tindak lanjut (RTL) perencanaan dan program kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi;
l. Menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
m. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banyuwangi;
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 14
n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan
perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin,
motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
o. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan fungsinya; dan
p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
b) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai
tugas pokok merencanakan operasional, mengkoordinasikan, mengelola,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat.
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai
fungsi :
a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sekretariat Satuan
Polisi Pamong Praja berdasarkan rencana kerja Satuan Polisi Pamong
Praja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Pengkoordinasian kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat;
c. Pengelolaan kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat;
d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan
perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin,
motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
e. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan fungsinya; dan
f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
1. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai
tugas :
a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sekretariat Satuan
Polisi Pamong Praja berdasarkan rencana kerja Satuan Polisi Pamong
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 15
Praja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Menyusun program pengawasan dalam rangka menciptakan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat dan pengamanan aset daerah;
c. Menyelenggarakan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;
e. Membantu pelaksanaan penegakan Perda, Kebijakan Bupati dan
Perbup/Keputusan Bupati;
f. Menyelenggarakan pengamanan, pengawasan dan penertiban aset-aset
daerah;
g. Melaksanakan hubungan kerjasama (koordinasi) dengan SKPD lainnya
dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta
pengamanan aset daerah;
h. Mengatur dan mengggerakkan sumber daya manusia (SDM) dalam
menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan
pengamanan aset daerah;
i. Melaksanakan operasi dalam menciptakan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat dengan melakukan patroli;
j. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;
k. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan
perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin,
motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
l. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan fungsinya; dan
m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
2. Kasi Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sekretariat Satuan
Polisi Pamong Praja berdasarkan rencana kerja Satuan Polisi Pamong
Praja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Melakukan pendataan personil dan meginventarisir kebutuhan
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 16
perlengkapan dan peralatan kerja anggota Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banyuwangi
c. Menyusun Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong
Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan;
d. Menyusun Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan
siskamswakarsa di daerah;
e. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung
f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan
perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin,
motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan fungsinya; dan
h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
3. Kepala Seksi Operasional, Pengawasan dan Pengendalian mempunyai
tugas:
a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sekretariat Satuan
Polisi Pamong Praja berdasarkan rencana kerja Satuan Polisi Pamong
Praja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan melaksanakan bimbingan
teknis sesuai rencana/program yang telah ditetapkan guna mewujudkan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
c. Melaksanakan pengamanan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan
massa serta gangguan ketertiban umum/ketentraman masyarakat dengan
melakukan koordinasi dengan aparat lainnya di lapangan;
d. Melakukan penjagaan tempat-tempat penting dan aset daerah;
e. Membantu melakukan pengawasan penegakan Peraturan Daerah,
Kebijakan Bupati, Peraturan Bupati / Keputusan Bupati dan atau produk-
produk hukum lainnya dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat
dan pendapatan asli daerah;
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 17
f. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pengguna manfaat
sumber daya alam dan aset daerah secara kesinambungan;
g. Melakukan patroli rutin dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat pada fasilitas umum serta aset daerah;
h. Melakukan pengawasan dan pemantauan secara intensif di setiap tempat
yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lingkungan lokasi
kunjungan pejabat;
i. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
j. Melakukan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku PNS pada jam-jam
dinas dan menyerahkan kepada PPNS dan atau Aparatur lainnya atas
ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaraan;
k. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;
l. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan
perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin,
motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
m. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan fungsinya; dan
n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
c) Bidang Penegakan Per Undang-Undangan Daerah
Bidang Penegakan Per Undang-undangan Daerah mempunyai tugas
pokok merencanakan operasional, mengkoordinasikan, mengelola,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang
penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Penegakan Per
Undang-undangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Perencanaan operasional kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati/Keputusan Bupati sesuai rencana kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi;
b. Pengkoordinasian kegiatan penegakan Perda, kebijakan Bupati dan
Peraturan Bupati/Keputusan Bupati;
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 18
c. Penyelenggaraan kegiatan penegakan Perda, kebijakan Bupati dan
Peraturan Bupati/Keputusan Bupati; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kepala Bidang Penegakan Per Undang-undangan Daerah mempunyai
tugas:
a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sekretariat Satuan
Polisi Pamong Praja berdasarkan rencana kerja Satuan Polisi Pamong
Praja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Melakukan pemantauan terhadap berbagai pelanggaran Perda, Kebijakan
Bupati dan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati serta melakukan pelaporan,
evaluasi dan analisa terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
c. Melaksanakan penyidikan, pemeriksaan dan pengusutan terhadap
penyimpangan penyelenggaraan Peraturan Daerah, Kebijakan Bupati dan
Peraturan Bupati/Keputusan Bupati;
d. Menyelenggarakan tata administrasi penyidikan, pemeriksaan dan
mempersiapkan teknis pelaksanaan penyelesaian ke Pengadilan serta
instansi yang berwenang;
e. Melaksanakan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan
Peraturan-peraturan lainnya;
f. Bekerjasama dengan pihak lain dalam menegakkan Hukum dan
melaksanakan penyegelan dan pembongkaran;
g. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;
h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan
perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin,
motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan fungsinya; dan
j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
1. Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas:
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 19
a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sekretariat Satuan
Polisi Pamong Praja berdasarkan rencana kerja Satuan Polisi Pamong
Praja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan kegiatan dan anggaran
Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
c. Melaksanakan sosialisasi bagi elemen masyarakat dalam rangka
penyampaian informasi tentang program pemerintah, peraturan perundang-
undangan, peraturan daerah dan atau produk hukum lainnya yang berlaku;
d. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi
Pembinaan dan Penyuluhan;
e. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung
f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan
perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin,
motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan fungsinya; dan
h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
2. Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Mempunyai Tugas :
a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sekretariat Satuan
Polisi Pamong Praja berdasarkan rencana kerja Satuan Polisi Pamong
Praja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis operasi penyidikan
dan penindakan;
c. Menyimpulkan, menelaah dan menganalisa serta mengajukan data statistik
dan informasi dalam rangka menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis
koordinasi kegiatan operasi, penyidikan dan penindakan;
d. Menyusun tugas operasional perumusan kebijakan teknis koordinasi dalam
rangka penyelenggaraan operasi, penyidikan dan penindakan;
e. Melaksanakan penertiban dan penegakan Peraturan Daerah serta
peraturan pelaksanaannya;
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 20
f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain
dibidang operasi, penyidikan dan penindakan;
g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang operasi,
penyidikan dan penindakan;
h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas pengawasan dan
pengendalian dibidang operasi, penyidikan dan penindakan;
i. Melaksanakan tugas operasional, pengendalian dan bimbingan teknis
penyelenggaraan perijinan reklame dalam rangka ketentraman dan
ketertiban umum;
j. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;
k. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan
perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin,
motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
l. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan fungsinya; dan
m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
3. Bidang Perlindungan Masyarakat
Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok
merencanakan operasional, mengkoordinasikan, mengelola,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan perlindungan
masyarakat.
Untuk melaksanakan tugas pokok , Bidang Perlindungan Masyarakat
mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana operasional Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai
rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi;
b. Pengkoordinasian kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat;
c. Pengelolaan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
1. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 21
a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sekretariat Satuan
Polisi Pamong Praja berdasarkan rencana kerja Satuan Polisi Pamong
Praja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Menyusun perencanaan dan melaksanakan deteksi dini terhadap gangguan
ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran Peraturan Daerah.
c. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan sosial;
d. Melaksanakan bimbingan dan koordinasi pemberian perlindungan terhadap
korban bencana, kerusuhan dan kecelakaan massal;
e. Mengurus korban bencana, kerusuhan dan kerusuhan massal;
f. Menyusun kebijakan teknis dan strategis pembangunan perlindungan
masyarakat;
g. Melaksanakan pengkoordinasian satuan perlindungan masyarakat untuk
menanggulangi dan memperkecil akibat bencana perang, alam dan ulah
manusia;
h. Menyusun rencana penyelenggaraan penataran/latihan dalam upaya
peningkatan sdm satuan perlindungan masyarakat;
i. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;
j. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan
perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin,
motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
k. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
pokok dan fungsinya;
l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
2. Kepala Seksi Bina Satuan Linmas mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sekretariat Satuan
Polisi Pamong Praja berdasarkan rencana kerja Satuan Polisi Pamong
Praja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mensistematisasikan data dan
informasi yang berkaitan dengan satuan linmas;
c. Melaksanakan pendataan anggota satuan perlindungan masyarakat;
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 22
d. Menyusun pedoman rekruitmen tenaga pengajar kurikulum dan evaluasi
pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelatihan SDM satuan
perlindungan masyarakat;
f. Melaksanakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi
terkait;
g. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;
h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan
perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin,
motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
pokok dan fungsinya;
j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
3. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sekretariat Satuan
Polisi Pamong Praja berdasarkan rencana kerja Satuan Polisi Pamong
Praja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Menyimpulkan dan menganalisa data terhadap terjadinya bencana;
c. Merencanakan, menyusun pedoman dan melakukan fasilitasi dalam rangka
pemberian informasi, bimbingan dan penyuluhan untuk mangantisipasi
terjadinya bencana dan penyelamatan terhadap bencana;
d. Merencanakan, mempersiapkan dan mengembangkan pilot proyek
pengamanan kesiagaan menghadapi bencana di daerah rawan bencana;
e. Merencanakan dan melaksanakan penyuluhan dan pembinaan terhadap
peningkatan kesadaran/peran serta masyarakat dalam penanggulangan
bencana dan penanganan pengungsi;
f. Merumuskan, merencanakan dan melaksanakan peningkatan sumber daya
manusia satuan Linmas, melaksanakan pendidikan, pelatihan dan kursus;
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 23
g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
pengorganisasian dan pembentukan satuan-satuan linmas untuk
penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
h. Mempersiapkan dan menyusun pedoman teknis pemasangan tanda-tanda
larangan di daerah bencana;
i. Merumuskan Pedoman dan mempersiapkan kurikulum metode, tenaga
pangajar dan jenis-jenis pendidikan/pelatihan penanggulangan bencana;
j. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap permasalahan yang menyangkut
sumber daya manusia satuan linmas;
k. Melakukan fasilitasi dan pelaksanaan kerjasama antar lembaga dalam
rangka peningkatan kualitas sumber daya linmas;
l. Melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama, mengevaluasi dan menyusun
laporan perkembangan hasil peningkatan sumber daya manusia satuan
linmas;
m. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;
n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan
perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin,
motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
o. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
pokok dan fungsinya;
p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
4. Bidang Penanggulangan Kebakaran
Bidang Penanggulangan Kebakaran mempunyai Tugas Pokok
merencanakan Operasional, Mengkoordinasikan, Mengelola,
Mengendalikan, Mengevaluasi dan Melaporkan kegiatan Bidang
penanggulangan Kebakaran.
Untuk melaksanakan Tugas Pokok Bidang Penanggulanagan
Kebakaran Mempunyai Fungsi :
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 24
a. Penyusunan rencana kerja operasional Bidang Penanggulangan
Kebakaran sesuai rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Banyuwangi;
b. Pengkoordinasian kegiatan Bidang Penanggulangan Kebakaran;
c. Pengelolaan kegiatan Bidang Penanggulangan Kebakaran;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
1. Kepala bidang Penanggulangan Kebakaran mempunyai Tugas :
a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sekretariat Satuan
Polisi Pamong Praja berdasarkan rencana kerja Satuan Polisi Pamong
Praja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Menyusun perencanaan dan melaksanakan deteksi dini terhadap
gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran Peraturan
Daerah.
c. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan sosial;
b. Melaksanakan bimbingan dan koordinasi pemberian perlindungan terhadap
korban bencana, kerusuhan dan kecelakaan massal;
c. Mengurus korban bencana, kerusuhan dan kerusuhan massal;
d. menyusun kebijakan teknis dan strategis pembangunan perlindungan
masyarakat;
e. Melaksanakan pengkoordinasian satuan perlindungan masyarakat untuk
menanggulangi dan memperkecil akibat bencana perang, alam dan ulah
manusia;
f. Menyusun rencana penyelenggaraan penataran/latihan dalam upaya
peningkatan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat;
g. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;
h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan
perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin,
motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 25
i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan fungsinya; dan
j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
2. Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sekretariat Satuan
Polisi Pamong Praja berdasarkan rencana kerja Satuan Polisi Pamong
Praja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja seksi pencegahan;
c. Melaksanakan penyuluhan , bimbingan dan pelatihan teknis pencegahan
kebakaran;
d. Melaksanakan monitoring ke lokasi rawan kebakaran dalam upaya
pencegahan terjadinya kebakaran;
e. Melaksanakan pemerikasaan pengujian serta pengawasan alat dan
perlengkapan pemadam kebakaran;
f. Melaksanakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi
terkait;
g. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;
h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan
perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin,
motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan fungsinya; dan
j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
3. Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sekretariat Satuan
Polisi Pamong Praja berdasarkan rencana kerja Satuan Polisi Pamong
Praja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Menerima laporan kejadian kebakaran dan melaksanakan penanggulangan
kebakaran bersama unit terkait;
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 26
c. Menyiapkan kesiagaan alat perlengkapan pemadam kebakaran;
d. Melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan sumber daya aparatur
pemadam kebakaran ;
e. Melaksanakan informasi dan komunikasi serta bantuan teknis
penanggulangan kebakaran;
f. Melaksanakan monitoring ke lokasi rawan kebakaran dalam upaya
penanggulangan terjadinya kebakaran .
g. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;
h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan
perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin,
motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan fungsinya; dan
j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
1. Unit pelaksana Satpol PP Kecamatan
Unit Pelaksana Satpol PP adalah unit pelaksana teknis Satpol PP
yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Satpol PP
Kegiatan teknis operasional Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan
adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung
berhubungan dengan pelayanan masyarakat, Sedangkan Kegiatan teknis
penunjangnya adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung
pelaksanaan tugas Satpol PP.
2. Kelompok jabatan fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Satpol PP sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai pejabat fungsional yang
penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 27
Jumlah jabatan fungsional Polisi Pamong Praja ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dalam rangka melaksanakan
tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat serta Linmas.
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 29
STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUWANGI
Berdasarkan Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi
KEPALA SATUAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBBAG KEUANGAN SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM
SEKRETARIS
SEKSI BINA SATUAN LINMAS
SEKSI BINA POTENSI
MASYARAKAT
SEKSI PENANGGULANGAN KEBAKARAN
SEKSI PENCEGAHAN KEBAKARAN
SEKSI SUMBER DAYA
APARATUR
SEKSI OPERASIONAL, PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN
SEKSI PEMBINAAN
DAN PENYULUHAN
SEKSI PENYIDIKAN DAN
PENINDAKAN
BIDANG LINMAS
BIDANG PENANGGULANGAN KEBAKARAN
BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG – UNDANGAN DAERAH
UP SATPOL PP KECAMATAN
GAMBAR 1 – Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 29
2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Banyuwangi
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banyuwangi didukung oleh Sumber Daya Aparatur sebagai
berikut :
2.2.1. Sumber Daya Aparatur
Sumber Daya Aparatur di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Banyuwangi dapat dilihat berdasarkan Golongan, Pendidikan maupun
Jabatan Struktural, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 1 - Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan
- Golongan IV :
NO PANGKAT/ GOLONGAN JUMLAH KETERANGAN
1 Pembina Utama (IV/e) 0
2 Pembina Utama Madya
(IV/d) 0
3 Pembina Utama Muda (IV/c) 0
4 Pembina Tingkat I (IV/b) 1 orang
5 Pembina (IV/a) 3 orang
JUMLAH 4 orang
- Golongan III :
NO PANGKAT/ GOLONGAN JUMLAH KETERANGAN
1 Penata Tingkat I (III/d) 5 orang
2 Penata (III/c) 3 orang
3 Penata Muda Tingkat I
(III/b) 7 orang
4 Penata Muda (III/a) 4 orang
JUMLAH 19 orang
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 30
- Golongan II :
NO PANGKAT/
GOLONGAN JUMLAH KETERANGAN
1 Pengatur Tingkat I
(II/d) 3 orang
2 Pengatur (II/c) 37 orang
3 Pengatur Muda
Tingkat I (II/b) 3 orang
4 Pengatur Muda
(II/a) 4 orang
JUMLAH 47 orang
- Golongan I :
NO PANGKAT/ GOLONGAN JUMLAH KETERANGAN
1 Juru Tingkat I (I/d) 0
2 Juru (I/c) 0
3 Juru Muda Tingkat I (I/b) 0
4 Juru Muda (I/a) 0
JUMLAH 0
Tabel 2 - Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan
NO TINGKAT
PENDIDIKAN JUMLAH KETERANGAN
1 Pasca Sarjana 3 orang
2 Sarjana (S1) 11 orang
3 Sarjana Muda 0
4 Program Diploma (D3) 0
5 SLTA 51 orang
6 SLTP 2 orang
7 SD 3 orang
JUMLAH 70 orang
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 31
Tabel 3 - Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan
Diklat struktural
NO NAMA DIKLAT JUMLAH KETERANGAN
1 SPAMEN/ TK. II 0
2 SPAMA/PIM
TK.III
5 orang 1. Sekretaris
2. Kabid Linmas
3. Kabid Penegakan Perda
4. Kabid Kantrantibumas
5. Kasubbag Penyusunan Program
3 SPADYA/ADUML
A/ PIM TK.IV
6 orang 6. Kasubbag Keuangan
7. Kasi Penyuluhan dan Pembinaan
8. Kasi Penyidikan dan Penindakan
9. Kasi Sumber Daya Aparatur
10. Kasi Satuan Linmas
11. Kasi Bina Potensi Masyarakat
JUMLAH 11 orang
2.2.2. Sumber Daya berupa asset
Sumber Daya berupa asset pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banyuwangi keadaan bulan Desember 2015 dapat dilihat dalam
daftar dibawah ini :
Tabel 4 - Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi
No. URAIAN JUMLAH NILAI
1. Tanah 1 bidang 1.493.415.300
2. Gedung dan Bangunan 5 bidang 814.788.300
3. Truck 2 buah 458.695.675
4. Mobil Dinas 4 buah 295.000.000
5. Sepeda Motor 11 buah 176.020.200
NILAI TOTAL (Rp) 3.237.919.475
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 32
2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja
sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang diterapkan dalam
rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh SKPD melalui kegiatan
tahunan.
Kinerja tahunan disusun mengandung maksud agar setiap
perencanaan yang dilakukan dapat lebih terarah secara administrative
dapat memenuhi persyaratan dan dapat dipertanggung jawabkan serta
dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah anggaran yang
tersedia. Dengan demikian perencanaan yang akan dilakukan akan lebih
bermanfaat dan tepat sasaran sehingga menjadi tujuan setiap kegiatan
dapat tercapai sesuai harapan.
Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Banyuwangi tahun 2016 – 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Persentase Pelanggaran Perda Turun;
2. Peningkatan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
4. Peningkatan Penyuluhan dan pembinaan masyarakat tentang
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Peningkatan Ketrampilan Satuan Linmas dalam Penanggulangan
bencana dan siskamswakarasa;
6. Peningkatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
Adapun capaian kinerja dari indikator RPJMD sebagai tolak ukur kinerja
pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja pada periode sebelumnya dapat
dilihat sebagai berikut :
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 33
Tabel 5 – Capaian kinerja pelayanan satpol pp
No Indikator Kinerja Sesuai
Tugas dan Fungsi
Satua
n
Target Renstra Tahun Ke- Realiasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Penegakan Perda % 89 91 93 95 97 90 100 95 95,5 95,9 100,11 109,89 102,15 100,53 98,14
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Banyuwangi
%
82 87 92 95 98 82 85 106 96,6 91,9 100 97,70 115,22 101,55 93,77
Angka Kriminalitas Kasus 683 722 655 586 515 668 718 650 653 328 102,25 100,56 100,77 111,43 63,7
Jumlah Demo Kali 4 4 4 4 4 4 4 7 5 4 100 100 57,14 80,00 100
Cakupan patroli petugas Satpol PP
Kegiat
an 96 144 192 240 82 192 156 240 240 240 200 108,33 125 100 292
Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
% 1:0,
4
1:0,
84
1:0,
91
1:0,
92
1:1,
92
0,8
8
1,0
9
0,2
7 0,91 0,96 104,76 129,76 29,67 192 200
Jumlah Linmas Per 10.000 penduduk
% 42,
86
51,
24
60,
55
73,
91 60
42,
9
51,
24
66,
8 53,7 49,6 100,9 100 110,51 72 82,6
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 34
Rasio Pos Siskampling Per jumlah desa/ kelurahan
Buah 80 80 80 80 80 85 85 86 31
11,9
4 106,25 106,25 107,50 38,75 14,9
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)
%
75 80 85 75 80 84 100 100 98,82
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 35
Tabel 6 – Kinerja Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2013-2015
N
o Uraian
Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran Rasio Anggaran &
Realisasi
Rata-Rata
Pertumbuhan
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi
1 Program Pelayanan adiministrasi Perkantoran
892.92
5.000
1.475.829
.500
2.526.666
.800
883.890.
986
1.456.076
.558
2.484.197
.005
99,0 98,7 98,3 1.631.807.
100
1.608.054.
850
2
.
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
259.90
00.000
385.139.0
00
490.000.0
00
259.037.
000
384.553.0
00
481.974.7
30
10,0 98,8 98,4 1.158.
046.333
375.188.24
3
3
.
Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
24.995.
000
209.400.0
00
96.080.00
0
22.980.0
00
208.360.2
00
94.330.00
0
91,9 99,5 98,2 110.158.3
33
108.556.73
3
4
.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 35.000.00
0
185.720.0
00
- 34.943.20
0
77.624.00
0
99,8 41,8 110.360.0
00
56.283.600
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 36
5
.
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.600.0
000.00
0
2.230.736
.800
4.379.483
.750
1.577.10
0.000
2.058.025
.300
4.359.883
.750
9,9 92,3 99,6 7.536.740.
183
2.665.003.
017
6
.
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal
1.062.4
57.000
1.134.156
.500
1.899.780
.000
1.050.72
2.150
1.132.178
.600
1.884.645
.900
98,9 99,8 99,2 1.365.464.
500
1.355.848.
883
7
.
Program dukungan kelancaran Penyelenggaraan PEMILU
1.150.6
60.000
7.000.000
.000
2.822.010
.450
1.150.37
7.000
6.576.791
.000
1.144.802
.250
100,0 94,0 40,6 3.657.556.
817
2.957.323.
417
8
.
Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
- - 884.914.0
00
- - 869.979.9
50
98,3 88.914.00
0
869.979.95
0
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 37
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Tantangan dan peluang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Banyuwangi dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat
sebagai berikut :
a. Tantangan
1. Penertiban bangunan Liar;
2. Penertiban Pedagang Kaki Lima;
3. Penertiban Gepeng, Orgil dan Anjal;
4. Operasi Yustisi non Yustisial (Penegakan Perda);
5. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Umum;
6. Peningkatan Waktu Tanggap pelayanan penanggulangan bahaya
kebakaran.
b. Peluang
a. Terbentuknya Tim Khusus untuk menangani Permasalahan
pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum;
b. Terdapatnya Sumber Daya Aparatur yang telah mempunyai sertifikat
PPNS;
c. Adanya Kemauan Masyarakat untuk dilakukan penyuluhan dan
pembinaan tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
d. Adanya sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 38
BAB III
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Isu Strategis pembangunan Kabupaten Banyuwangi 2016-2021 yang
dirumuskan dan penting untuk diperhatikan diantaranya GOOD AND
CLEAN GOVERNMENT. Untuk mewujudkan Good And Clean Government
dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, profsional dan
proposional dalam melaksanakan tugas untuk menegakkan Peraturan
Daerah dan juga Peraturan Bupati.
Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Organisasi Perangkat
Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah menegakkan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati. Kegiatan tersebut untuk mendukung
program pembangunan pemerintah daerah selama 5 tahun kedepan sesuai
agenda, prioritas pembangunan strategi dan arah kebijakan daerah
diantaranya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good
and Clean Government). Untuk menata sumber daya aparatur hal-hal yang
perlu diperhatikan adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan
berdasarkan tupoksi dilakukan analisis strategi dan analisis strategi pilihan
yang diuraikan sebagai berikut :
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi
Berdasarkan capain kinerja layanan yang telah dipaparkan, diketahui
bahwa terdapat indikator kinerja yang belum mampu memenuhi target yang
telah ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam
melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banyuwangi. Berikut adalah hasil identifikasi permasalahan
berdasarkan telaah capaian kinerja layanan dan LAKIP pada sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja lima tahun terakhir.
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 39
Tabel 7 – Identifikasi Permasalahan berdasarkan capaian kinerja
Aspek kajian Capaian/Kondisi Saat
Ini
Standar yang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan Pelayanan
SKPD
Internal
(Kewenangan
SKPD)
Eksternal (Diluar
Kewenangan
SKPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Tertibnya Pedagang
Kaki Lima (PKL)
Masih ada PKL yang
berjualan di Trotoar
Perda Tentang
Ketertiban umum
Kurangnya
dukungan
sarana dan
prasarana
Kurangnya
kesadaran
masyarakat
Tingkat kesadaran dari
pedagang kaki lima (PKL)
untuk tidak berjalan diatas
trotoar dan badan jalan
masih sangat kurang.
Meningkatnya
anggota Linmas Yang
terampil
Sedikitnya anggota
Linmas yang trampil
Perda Tentang
Satuan Linmas
Kurangnya
dukungan
sarana dan
prasarana
Banyaknya
anggota Linmas
yang sudah usia
lanjut
Minimnya anggota Linmas
yang Trampil dalam
penganggulangan Bancana
dan Siskamswakarsa
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 40
Menurunnya
pelanggaran Perda
Masih banyak oknum
yang melanggar
peraturan
Perda dan Perbup
Kab. Banyuwangi
Kurangnya
dukungan
sarana dan
prasarana
Masih adanya
masyarakat yang
belum paham
mengenai Perda
Masih terbatasnya
pengetahuan masyarakat
tentang Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala
Daerah.
Tercapainya Wilayah
Management
Kebakaran (WMK)
Masih ada wilayah
yang tiak masuk dalam
WMK
Permen Kurangnya
dukungan
sarana dan
prasarana
Kurangnya
personil PMK
Belum terpenuhinya pos
PMK yang sesuai dalam
Wilayah management
Kebakaran (WMK)
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 41
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Dengan visinya : “Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang
Mandiri, Semakin Sejahtera Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan
Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia”
dan 5 misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten. Satuan Polisi
Pamong Praja Melaksanakan Misi Yang Pertama Yaitu “Mewujudkan
Aksesibilittas Dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan
Kebutuhan Dasar Lainnya”, Sehingga akan dilakukan upaya-upaya yang
maksimal untuk mencapai terwujudnya visi dan misi tersebut.
Mengacu pada penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Banyuwangi
tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan tugas dan fungsi
nya berperan dalam mendorong tercapainya Misi 1(Satu) Kabupaten
Banyuwangi. Adapun tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan tugas dan
fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dari misi tersebut terperinci sebagai
berikut :
Tabel 8. – Faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD
terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan wakil
Kepala daerah
Visi : Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Mandiri, Semakin Sejahtera Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia
No Misi dan Program
KDH dan wakil KDH terpilih
Permasalahan pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Mewujudkan Aksesibilittas Dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Kebutuhan Dasar Lainnya
Tingkat kesadaran dari pedagang kaki lima (PKL) untuk tidak berjalan diatas trotoar dan badan jalan masih sangat kurang.
- Semakin bertambahnya PKL Baru
- Kesadaran Masyarakat kurang
- Banyaknya aparatur yang memahami Perda
Minimnya anggota Linmas yang Trampil dalam penganggulangan Bancana dan Siskamswakarsa
- Banyaknya anggota Linmas sudah lanjut usia - kurangnya dukungan sarana dan prasarana
- adanya minat dari masyarakat untuk menciptakan Linmas yang trampil.
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 42
Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- kurangnya dukungan sarana dan prasarana
- adanya tim penyuluhan dan pembinaan penegakan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Belum terpenuhinya pos PMK yang sesuai dalam Wilayah management Kebakaran (WMK)
- kurangnya dukungan sarana dan prasarana
Banyaknya anggota PMK yang trampil
Tabel 9 – Tujuan dan Sasaran Satpol PP
Misi RPJMD Tujuan RPJMD Sasaran
1 Meningkatkan Kebutuhan
Dasar Lainnya
Meningkatkan
Ketentraman, Ketertiban
umum dan Perlindungan
Masyarakat
Berdasarkan telaah visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten
Banyuwangi 2016-2021 tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banyuwangi menekankan program dan kegiatan guna
mendukung arah pembangunan kabupaten tersebut sesuai dengan tugas
dan fungsinya
3.3. Penentuan Isu-isu Strategi
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong
Praja adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan
dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan.
Adapun isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Banyuwangi berdasarkan telaah visi misi Kabupaten Banyuwangi sebagai
berikut :
1. Belum Tercukupinya Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat.
2. Adanya Pelanggaran Perda dan Perbup yang dilakukan oleh
masyarakat, badan hukum dan instansi.
3. Masih Minimnya Sarana dan prasarana dalam Penanggulangan bahaya
kebakaran.
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 43
4. Belum Terpenuhinya pos PMK yang sesuai Dalam WMK (Wilayah
Management Kebakaran)
5. Meningkatnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.
6. Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja Belum Sesuai Kebutuhan.
Tabel 10. Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis
No Kriteria Bobot
1 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan
terhadap pencapaian sasaran Renstra 20
2 Merupakan tugas dan tanggung jawab
SKPD 10
3 Dampak yang ditimbulkan terhadap publik 20
4 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan
daerah 10
5 Tingkat kesulitan atau kemudahannya
untuk ditangani 15
6 Tercapainya ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat 25
Tabel 11. Nilai Skala Kriteria
No Isu Strategis Nilai Skala Kriteria Ke- Total
Skor 1 2 3 4 5 6
1 Belum Tercukupinya
Petugas Satuan
Perlindungan Masyarakat
20 5 20 5 10 25 85
2 Adanya Pelanggaran Perda
dan Perbup yang dilakukan
oleh masyarakat, badan
hukum dan instansi
20 10 15 10 15 25 95
3 Masih Minimnya Sarana dan
prasarana dalam 15 5 20 10 15 20 85
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 44
Penanggulangan bahaya
kebakaran
4 Belum Terpenuhinya pos
PMK yang sesuai Dalam
WMK (Wilayah Management
Kebakaran)
20 10 20 5 5 25 85
5 Meningkatnya pemeliharaan
ketentraman dan ketertiban
umum
10 10 20 10 15 25 90
6 Jumlah Personil Satuan
Polisi Pamong Praja Belum
Sesuai Kebutuhan
10 10 15 5 15 25 80
Tabel 12. Rata – Rata Skor Isu-Isu Strategis
No Isu-Isu Strategis Total
Skor
Rata-Rata
Skor
1 Belum Tercukupinya Petugas Satuan
Perlindungan Masyarakat
85 14.2
2 Adanya Pelanggaran Perda dan Perbup yang
dilakukan oleh masyarakat, badan hukum dan
instansi
95 15.8
3 Masih Minimnya Sarana dan prasarana dalam
Penanggulangan bahaya kebakaran
85 14.2
4 Belum Terpenuhinya pos PMK yang sesuai
Dalam WMK (Wilayah Management
Kebakaran)
85 14.2
5 Meningkatnya pemeliharaan ketentraman dan
ketertiban umum
90 15
6 Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja
Belum Sesuai Kebutuhan
80 13.3
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 45
BAB IV
TUJUAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Banyuwangi
Berdasarkan telaah arah pembangunan Kabupaten Banyuwangi
sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2016-2021
maka ditetapkan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian
berdasarkan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja tersebut maka disusun
sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun tujuan dan sasaran
jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi
sebagai berikut:
Tabel 13 - Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Satuan polisi Pamong
Praja
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Mewujudkan
ketentraman,
ketertiban umum dan
Perlindungan
Masyarakat
1. Meningkatnya
Ketentraman,
Ketertiban Umum
Dan Perlindungan
Masyarakat
1. Persentase
Pelanggaran Perda
Turun
2. Indeks Rasa Aman
4.2 Strategi dan Kebijakan
Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan
bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan
dalam serangkaian kebijakan. Strategi disusun berdasarkan isu strategis
dan sektoral Satuan Polisi pamong Praja. Kemudian dilakukan analisis
SWOT yang terdiri dari Strength (Kekuatan) dan Weakness (Kelemahan)
merupakan faktor internal Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan
Opportunity (O) dan Threat (T) merupakan faktor eksternal atau faktor yang
memengaruhi Satuan Polisi pamong Praja dari luar. Berikut adalah analisis
SWOT Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi.
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 46
Tabel 14. Matrik Analisis SWOT Satuan polisi Pamong Praja
Kekuatan (Strenght)
a. Meningkatnya penegakan Perda
dan perbup.
b. Terpenuhinya Kebutuhan dasar
Administrasi Perkantoran
Peluang (Opportunity)
a. adanya masyarakat untuk
dilakukan penyuluhan dan
pembinaan tentang perda
dan Perbup
b. Tingkat Layanan Publik
Kelemahan (Weakness)
a. Jumlah Satpol PP Masih belum
sesuai kebutuhan.
b. Kurangnya sarana dan Prasarana
PMK dalam Penanggulangan
Bahaya Kebakaran
Ancaman (Threat)
a. Munculnya PKL Baru.
b. Rendahnya Kesadaran
masyarakat akan Perda dan
Perbup
c. Banyaknya Bangunan Liar
d. Adanya limpahan Orgil dari
daerah lain
Berdasarkan klasifikasi isu strategis tersebut kemudian disusun strategi
pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja selama lima tahun kedepan
dalam matrik SWOT sebagai berikut :
Tabel 15. Tabel Penentuan Strategi
Analisis SWOT Isu-Isu
Strategis
Strength(S) Weakness(W)
Meningkatnya
penegakan Perda dan
perbup
Jumlah Satpol PP
Masih belum sesuai
kebutuhan
Terpenuhinya
Kebutuhan dasar
Administrasi
Perkantoran
Kurangnya sarana
dan Prasarana PMK
dalam
Penanggulangan
Bahaya Kebakaran
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 47
Op
ort
un
ity (
O)
adanya
masyarakat untuk
dilakukan
penyuluhan dan
pembinaan
tentang perda
dan Perbup
Menciptakan Tata
Kelola Profesional
Melalui Pemenuhan
Kebutuhan dasar
Administrasi
Perkantoran
Meningkatkan
Pemenuhan Sarana
Dan Prasarana SDA
Tingkat Layanan
Publik
Th
rea
t (T
)
Munculnya PKL
Baru Pengarusutamaan
Budaya berbasis
penguatan modal
sosial untuk
kesadaran hukum,
ketentraman dan
ketertiban umum,
dalam rangka
menjaga stabilitas
sosial dan politik
daerah
Mengadakan
perekrutan Sumber
Daya Aparatur
Rendahnya
Kesadaran
masyarakat akan
Perda dan
Perbup
Banyaknya
Bangunan Liar
Adanya limpahan
Orgil dari daerah
lain
Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut dapat dihasilkan Empat (4)
Strategi (St.) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi yaitu,
Pengarusutamaan Budaya berbasis penguatan modal sosial untuk
kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum, dalam rangka
menjaga stabilitas sosial dan politik daerah
Merujuk pada strategi yang telah dirumuskan, maka ditetapkan
beberapa kebijakan teknis untuk mendukung implementasi strategi
tersebut. Kebijakan disusun menggunakan analisis Balanced Score Card
(BSC) yaitu menggunakan analisis empat perspektif meliputi perspektif
masyarakat, perspektif Bisnis process, perspektif kelembagaan, dan
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 48
perspektif keuangan. Kebijakan untuk lima tahun kedepan adalah sebagai
berikut :
Tabel 16. Matrik Linieritas Strategi, Kebijakan dan Program Satuan polisi
Pamong Praja
Strategi 1: Pengarusutamaan Budaya berbasis penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum, dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan politik daerah
No Perspektif Kebijakan Umum Program
1 Perspektif 1: Masyarakat
Penguatan Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah
1. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan lingkungan
2.
2 Perspektif 2: Proses Internal
Penguatan penanggulangan bahaya kebakaran
Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
3 Perspektif 3: Kelembagaan
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah
2. Program Pemeliharaan, Ketentraman, Keindahan Dan Ketertiban Umum
3. Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Potensi Satuan Linmas
4 Perspektif 4: Keuangan
- -
Strategi 2: Menciptakan Tata Kelola Profesional Melalui Pemenuhan Kebutuhan dasar Administrasi Perkantoran
No Perspektif Kebijakan Umum Program
1 Perspektif 1: Masyarakat - -
2 Perspektif 2: Proses Internal
Menikatkan Operasional Administrasi Perkantoran yang Efektif dan efisien
1. Program Peningkatan Menejemen dan pelayanan administrasi
2. Program Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah
3 Perspektif 3: Kelembagaan - -
4 Perspektif 4: Keuangan - -
Merujuk pada strategi tersebut maka disusun kebijakan Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi yaitu
1. Penguatan Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah
2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 49
3. Menikatkan Operasional Administrasi Perkantoran yang Efektif dan
efisien.
Tabel 17. Matrik Linieritas Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi
dan Kebijakan Satuan polisi Pamong Praja
Visi : Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiri, dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia
Misi 1 : Mewujudkan Aksesibilitas Dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Kebutuhan Dasar Lainnya
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan
Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
1. Persentase Pelanggaran Perda Turun
2. Indeks Rasa Aman
Pengarusutamaan Budaya berbasis penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum, dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan politik daerah
1. Penguatan Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah
2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Matrik linieritas tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi dan
kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja tersebut bertujuan untuk
menunjukan keterkaitan masing-masing komponen. Linieritas tersebut
kemudian diturunkan pada sasaran, indikator sasaran, program, indikator
program, dan indikator kegiatan. Hal terebut bertujuan untuk melihat hirarki
kinerja Satuan Polisi Pamong Praja termasuk dalam struktur jabatan
(eselon), sehingga dapat diketahui tanggung jawab masing-masing eselon.
Penjabaran tersebut memberikan kemudahan Satuan polisi pamong Praja
dalam menyusun perjanjian kinerja, dan komponen lainnya dalam kerangka
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kerangka
keterkaitan tersebut disajikan dalam pohon kinerja sebagai berikut.
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 50
Gambar 2 – POHON KINERJA PRGRAM/KEGIATAN
Gambar 3 – LOGICAL FRAMEWORK PENCAPAIAN MISI 1
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 51
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 Matrik Rencana program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif.
Tabel 18 – Matrik rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif
Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan (output)
Data
Capaian
Awal
Perencanaan
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Penandanaan Indikatif
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi Kinerja
pada akhir periode
Renstra SKPD
Targe
t
Rp (000) Target Rp
(000)
Target Rp
(000)
Target Rp
(000)
Target Rp
(000)
Target Rp
(000)
Target Rp
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Program peningkatan
menejemen dan pelayanan
administrasi
Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap
layanan aparatur
Belum ada,
Indikator
Baru
% 90 2.103.01
5 90
3.063.0
00 90
2.799.0
00 90
3.035.5
00 90
3.199.5
00 90
3.199.5
00 90
17.399.
515
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Waktu penyediaan
jasa surat menyurat
Waktu
penyediaan
jasa surat
menyurat
bulan 12 7.500 12 8.000 12 8.000 12 8.500 12 8.500 12 8.500 72
49.000
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan listrik
Waktu penyediaan
jasa komunikasi,
sumber daya air dan
listrik
Waktu
penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber daya
air dan listrik
bulan 12 60.000 12 65.000 12 70.000 12 75.000 12 8.000 12 8.000 72
286.000
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 52
Penyediaan Jasa Perkantoran Waktu penyediaan
jasa perkantoran
Waktu
penyediaan
jasa
perkantoran
bulan 12 28.000 12 30.000 12 32.000 12 34.000 12 36.000 12 36.000 72
196.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis
kantor yang
disediakan
Jumlah alat
tulis kantor
yang
disediakan
buah 29 37.515 29 40.000 29 45.000 29 50.000 29 55.000 29 55.000 174
282.515
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Waktu barang
cetakan dan
penggandaan yang
disediakan
Waktu
barang
cetakan dan
penggandaa
n yang
disediakan
bulan 12 40.000 12 45.000 12 50.000 12 55.000 12 60.000 12 60.000 72 310.000
Penyediaan Komponen Instalasi
listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
yang disediakan
Jumlah
komponen
instalasi
listrik/penera
ngan
bangunan
kantor yang
disediakan
paket 8 25.000 8 30.000 8 35.000 8 40.000 8 45.000 8 45.000 48
220.000
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan
dan perlengkapan
kantor yang
disediakan
Jumlah
peralatan
dan
perlengkapa
n kantor
unit 18 75.000 20 80.000 22 85.000 20 90.000 21 95.000 21 95.000 122
520.000
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 53
yang
disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Jumlah peralatan
rumah tangga yang
disediakan
Jumlah
peralatan
rumah
tangga yang
disediakan
buah 27 30.000 27 35.000 27 40.000 27 45.000 27 50.000 27 50.000 162
250.000
Penyediaan Bahan logistik
Kantor
Waktu Penyediaan
bahan logistik kantor
Waktu
Penyediaan
bahan
logistik
kantor
bulan 12 300.000 12 400.000 12 500.000 12 600.000 12 700.000 12 700.000 72
3.200.0
00
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah makanan
dan minuman yang
disediakan
Jumlah
makanan
dan
minuman
yang
disediakan
kotak 2280
4 750.000 30000 750.000 40000 800.000 50000 850.000 55000 900.000 55000 900.000
252804
4.950.0
00
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar Daerah
waktu rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
waktu rapat-
rapat
koordinasi
dan
konsultasi ke
luar daerah
bulan 12 650.000 12 700.000 12 750.000 12 800.000 12 850.000 12 850.000 72
4.600.0
00
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah
perlengkapan
gedung kantor yang
diadakan
Jumlah
perlengkapa
n gedung unit 0 0 4 20.000 4 22.000 4 24.000 4 26.000 4 26.000
20
118.000
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 54
kantor yang
diadakan
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah peralatan
gedung kantor yang
diadakan
Jumlah
peralatan
gedung
kantor yang
diadakan
unit 0 0 4 20.000 4 22.000 4 24.000 4 26.000 4 26.000 20
118.000
Pemeliharaan Gedung Kantor waktu pemeliharaan
gedung kantor
waktu
pemeliharaa
n gedung
kantor
bulan 0 0 2 20.000 2 20.000 2 20.000 2 20.000 2 20.000 10 100.000
Pemeliharaan perlengkapan
gedung kantor
Waktu pemeliharaan
perlengkapan
gedung kantor
Waktu
pemeliharaa
n
perlengkapa
n gedung
kantor
Bulan 0 0 12 4.000 12 4.000 12 4.000 12 4.000 12 4.000 60 20.000
Pemeliharaan
peralatan/perlengkapan kantor
Waktu Pemeliharaan
peralatan/perlengka
pan kantor
Waktu
Pemeliharaa
n
peralatan/per
lengkapan
kantor
Bulan 0 0 12 6.000 12 6.000 12 6.000 12 6.000 12 6.000 60 24.000
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/
Operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional
yang dipelihara
Jumlah
kendaraan
dinas/operasi
onal yang
dipelihara
unit 18 100.000 27 150.000 27 150.000 27 150.000 27 150.000 27 150.000 153
850.000
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 55
Pemeliharaan Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
Jumlah
Pemeliharaa
n
rutin/berkala
peralatan
gedung
kantor
Unit 0 0 12 20.000 12 20.000 12 20.000 12 20.000 12 20.000 60
100.000
Pemeliharaan Jaringan Intranet Jumlah jaringan
intranet yang
dipelihara
rutin/berkala
Jumlah
jaringan
intranet yang
dipelihara
rutin/berkala
unit 0 0 1 5.000 1 5.000 1 5.000 1 5.000 1 5.000 5 25.000
Rehabilitasi Sedang/ Berat
Gedung Kantor
Jumlah gedung
kantor yang
direhabilitasi
sedang/berat
Jumlah
gedung
kantor yang
direhabilitasi
sedang/berat
unit 0 0 1 100.000 1 100.000 1 100.000 1 100.000 1 100.000 5 500.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Taman Kantor
Jumlah taman kantor
yang dipelihara
rutin/berkala
Jumlah
taman kantor
yang
dipelihara
rutin/berkala
unit 0 0 3 30.000 3 30.000 3 30.000 3 30.000 3 30.000 15
150.000
Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung
kantoryang dibangun
Jumlah
gedung
kantoryang
dibangun
unit 0 0 1 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500.000
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 56
Pemeliharaan Web Site SKPD jumlah website
SKPD yang
dipelihara
jumlah
website
SKPD yang
dipelihara
unit 0 0 1 15.000 1 15.000 1 15.000 1 15.000 1 15.000 5
75.000
Program Perencanaan dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap
layanan aparatur
Belum ada,
Indikator
Baru
% 0 0 90 60.000
90
70.000
90 80.000
90
90.000
90 90.000
450
390.000
Evaluasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
Perangkat Daerah
Jumlah laporan
penyusunan laporan
capaian kinerja
perangkat daerah
Jumlah
laporan
penyusunan
laporan
capaian
kinerja
perangkat
daerah
dokume
n 0 0 16 30.000 16 35.000 16 40.000 16 45.000 16 45.000
80
195.000
Penyusunan Laporan Keuangan jumlah penyusunan
laporan keuangan
jumlah
penyusunan
laporan
keuangan
dokume
n 0 0 14 30.000 14 35.000 14 40.000 14 45.000 14 45.000
70
195.000
Pengembangan Media Cetak
dan Penyebarluasan Informasi
Waktu
pengembangan
Media Cetak dan
Penyebarluasan
Informasi
Belum ada,
Indikator
Baru Bulan 1000 15.000 1000 15.000 1000 15.000 1000 15.000 1000 15.000 1000 15.000 6000 180.000
PROGRAM PENINGKATAN
KESIAGAAN DAN
PENCEGAHAN BAHAYA
KEBAKARAN
Tingkat waktu tanggap
(response rate time)
penanggulangan bahaya
kebakaran
Belum ada,
Indikator
Baru % 0 0
1.179.720
1.315.000
1.447.000
1.587.000
1.587.000
1840
7.115.7
20
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 57
Pendidikan dan Pelatihan
Pertolongan dan Pencegahan
Kebakaran
Jumlah Peserta
Pendidikan dan
Pelatihan
Belum ada,
Indikator
Baru
orang 0 0 350 57.520 360 65.000 370 75.000 380 85.000 380 85.000 1840
367.520
Penyuluhan Pencegahan
Bencana Kebakaran
Jumlah kegiatan
penyuluhan
pencegahan
bencana kebakaran
Belum ada,
Indikator
Baru aktivitas 0 0 5 60.500 6 70.000 7 80.000 8 90.000 8 90.000
34
390.500
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pencegahan
Kebakaran
Jumlah sarana dan
prasarana yang
diadakan
Belum ada,
Indikator
Baru
unit 0 0 150 361.700 160 410.000 170 460.000 180 510.000 180 510.000 840
2.251.7
00
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pencegahan Bahaya
Kebakaran
jumlah sarana dan
prasarana yang
dipelihara
Belum ada,
Indikator
Baru
unit 0 0 6 82.000 7 92.000 8 102.000 9 112.000 9 112.000 39
500.000
Peningkatan Pelayanan
Penanggualangan Bahaya
Kebakaran
jumlah pelayanan
penanggulangan
bahaya kebakaran
Belum ada,
Indikator
Baru
aktivitas 0 0 100 618.000 100 678.000 100 730.000 100 790.000 100 790.000 500
3.606.0
00
PROGRAM PENINGKATAN
PENEGAKAN PERATURAN
DAERAH
Persentase Pelanggaran
Perda Yang Tertangani
Persentase
Pelanggaran
Perda Yang
Tertangani
% 94
1.050.00
0
95
1.355.0
00
96
1.340.0
00
97
1.370.0
00
98
1.400.0
00
98
1.400.0
00
578
7.915.0
00
Pembinaan dan Penyuluhan
Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
Jumlah Kegiatan
Pembinaan dan
Penyuluhan
Peraturan Daerah
dan peraturan
Kepala Daerah
Jumlah
Kegiatan
Pembinaan
dan
Penyuluhan
Peraturan
Daerah dan
peraturan
aktivitas 0 0 10 200.000 11 220.000 12 240.000 13 260.000 14 260.000 60
1.180.0
00
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 58
Kepala
Daerah
Pelaksanaan Penegakan
Peraturan
Jumlah kasus
pelanggaran yang
ditemukan
Jumlah
kasus
pelanggaran
yang
ditemukan
kasus 1600 1.050.00
0 1500
1.155.0
00 1400
1.120.0
00 1300
1.130.0
00 1200
1.140.0
00 1200
1.140.0
00
8200
5.685.0
00
PROGRAM PEMELIHARAAN,
KETENTRAMAN, KEINDAHAN
DAN KETERTIBAN UMUM
persentase penanganan
ganguan ketrentaman dan
ketertiban umum
Belum ada,
Indikator
Baru
% 92 100.000
93
950.000
94 1.010.0
00
95 1.070.0
00
96 1.130.0
00
96 1.130.0
00
566
5.390.0
75
Jambore Satpol PP jumlah peserta
jambore
Belum ada,
Indikator
Baru
orang 25 50.000 25 50.000 25 50.000 25 50.000 25 50.000 25 50.000 150
250.000
Fasilitasi HUT Satpol PP jumlah aktivitas
peringatan HUT
Satpol PP
Belum ada,
Indikator
Baru
aktivitas 10 50.000 10 100.000 15 110.000 15 120.000 15 130.000 20 130.000 85 640.000
Pelatihan Pengembangan
Kemampuan Aparat Pol PP
Jumlah Aparatur
yang didiklat
Belum ada,
Indikator
Baru
orang 0 0 100 300.000 100 350.000 100 400.000 100 450.000 100 450.000 500
1.950.0
00
Sosialisasi Peraturan
Perundangan
jumlah peserta Belum ada,
Indikator
Baru
orang 0 0 45 500.000 60 500.000 70 500.000 80 500.000 80 500.000 335
25.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN
DAN PENGEMBANGAN
POTENSI SATUAN LINMAS
Rasio Linmas Per desa Belum ada,
Indikator
Baru
Linmas
per
desa
37:1 191.000 38 : 1 1.281.0
00
39 : 1 4.170.0
00
40 : 1 4.440.0
00
41 : 1 1.960.0
00
41 : 1 1.960.0
00
237
14.002.000
Peningkatan Ketrampilan
Satuan Perlindungan
Masyarakat
jumlah peserta diklat Belum ada,
Indikator
Baru
orang 100 191.000 100 - 100 350.000 100 - 100 400.000 100 400.000 600 134100
0
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 59
Monitoring dan Evaluasi Satuan
Perlindungan Masyarakat
Jumlah Kegiatan
Monev SatLinmas
Belum ada,
Indikator
Baru
aktivitas 0 0 20 150.000 20 160.000 20 170.000 20 180.000 20 180.000 100 840000
Pengamanan Penyelenggaraan
Pemilihan Umum
Jumlah Linmas Yang
terlibat
Belum ada,
Indikator
Baru
orang 0 0 0 0 8223 2.500.0
00 8223
3.000.0
00 0 0 0 0
16446
550000
0
Penyuluhan dan Pembinaan
Antisipasi Kemungkinan Terjadi
Kerusuhan
Jumlah peserta
Penyuluhan dan
Pembinaan
antisipasi
kemungkinan terjadi
kerusuhan
Belum ada,
Indikator
Baru orang 0 0 500 981.000 500
1.000.0
00 500
1.100.0
00 500
1.200.0
00 500
1.200.0
00 2500
548100
0
Fasilitasi Pembentukan
Satlinmas
Jumlah Linmas yang
terbentuk
Belum ada,
Indikator
Baru
orang 0 0 200 150.000 200 160.000 200 170.000 200 180.000 200 180.000 1000
840000
PROGRAM PENINGKATAN
KEAMANAN DAN
KENYAMANAN LINGKUNGAN
persentase patroli
ketertiban
persentase
patroli
ketertiban
% 94 3.473.98
5 95
3.750.0
00 96
3.860.0
00 97
3.970.0
00 98
4.080.0
00 98
4.080.0
00
578
23.213.
985
Penyiapan Tenaga Pengendali
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Jumlah tenaga
pengendali
keamanan
Jumlah
tenaga
pengendali
keamanan
Orang 213 3.426.98
5 213
3.700.0
00 213
3.800.0
00 213
3.900.0
00 213
4.000.0
00 213
4.000.0
00
1278
22.826.
985
Pengendalian Keamanan
Lingkungan
Jumlah kegiatan
patroli
Jumlah
kegiatan
patroli
aktivitas 240 47.000 240 50.000 300 60.000 300 70.000 320 80.000 320 80.000 1720
387.000
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 60
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUWANGI
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
6.1. Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Yang Mengacu
Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD
Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihasilkan dari kerja
SKPD baik berupa barang maupun jasa. Bab ini bertujuan untuk
memaparkan keterkaitan antara indikator kinerja Satuan Polisi Pamong
Praja dengan RPJMD Kabupaten Banyuwangi, khususnya yang melekat
pada sasaran. Tahapan awal yang dipaparkan adalah identifikasi indikator
sasaran yang melekat pada RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun penjabaran indikator RPJMD tersebut
sebagai berikut :
Tabel 19 – Indikator RPJMD Satpol PP
No Indikator
Kondisi kinerja
pada awal
periode RPJMD 2015
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi kinerja
pada akhir
periode RPJMD
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Persentase Pelanggaran perda Turun
7,05% 5,5% 5% 4,8% 4,5% 4,1% 4% 4%
2 Indeks Rasa Aman 0,49 0,49 0,5 0,51 0,52 0,53 0,53 0,53
Rencana Staregis Satpol PP Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 61
BAB VII
P E N U T U P
Rencana Strategi (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banyuwangi yang disusun dengan memperhatikan rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan
pelaksanaan dari Peraturan Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2016 – 2021.
Penyusunan Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 – 2021 dimaksud sebagai dokumen
perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Banyuwangi yang merupakan penajaman program Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Banyuwangi dan diharapkan mampu mengarahkan
semua unsur kekuatan dan factor kunci keberhasilan untuk menentukan
strategis yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan
program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi untuk Tahun
2016 – 2021.
Selain itu penyusunan Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Banyuwangi merupakan pedoman penyusunan Rencana
Kerja yang nantinya menjadi dasar evaluasi dan Laporan Pelaksanaan atas
kinerja Tahunan (LAKIP) dan lima tahunan.
Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 – 2021, semoga dapat dijadikan
pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan di
tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
Banyuwangi, November 2017
Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUWANGI
Ir . EDY SUPRIYONO, MM Pembina Tingkat I
NIP. 19670514 199303 1 012