KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2017
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PANDEGLANG
Nomor : 700/Kep. 87 –Insp/2016
Tentang
PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2017
INSPEKTUR KABUPATEN PANDEGLANG
Menimbang : bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dari sasaran dan program
yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (Renstra)
SKPD, maka Inspektorat Kabupaten Pandeglang perlu
menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan yang
mencakup periode tahun 2017.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor
5243);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4641);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerntah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun Tahun
2010 tentang Pelaksanaaan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Pandgelang Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010
Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pandeglang Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-
2021;
Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 39 Tahun 2016
Tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja
Inspektorat Kabupaten Pandeglang;
2. Keputusan Inspektur Kabupaten Pandeglang Nomor
700/84-INSP./2016 Tanggal 19 Desember 2016 tentang
Penetapan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten
Pandeglang Tahun 2016-2021.
MEMUTUSKAN;
Menetapkan :
KESATU : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten
Pandeglang Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;
KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten
Pandeglang Tahun 2017 merupakan penjabaran lebih lanjut dari
sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana
Stratejik (Renstra) SKPD mencakup periode tahunan;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pandeglang
Pada Tanggal 21 Desember 2016
INSPEKTUR
KABUPATEN PANDEGLANG
ttd
Drs. H. TAUFIK HIDAYAT, M.Si
Pembina Utama Muda / IV-c NIP. 196304211989031012
LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : 700/Kep. 87-Insp/2016 TANGGAL : 21 Desember 2016
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2017
INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016
RKT Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2017 i
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya
sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten
Pandeglang Tahun 2017 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah
di bidang pengawasan atau sebagai arah dalam pencapaian visi dan
misi Inspektorat Kabupaten Pandeglang yang dipakai sebagai acuan
dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh
seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.
Rencana Kinerja Tahunan ini memuat visi dan misi serta
tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang
disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten
Pandeglang.
Sudah barang tentu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi
perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami
ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam
penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
Pandeglang, Desember 2016
INSPEKTUR
INSPEKTORAT KAB. PANDEGLANG
ttd
Drs. H. TAUFIK HIDAYAT, M.Si
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP. 196304211989031012
RKT Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2017 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ......................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN ................................................ 1
1.1 Latar Belakang ............................................. 1
1.2 Landasan Hukum .......................................... 3
1.3 Maksud dan Tujuan ....................................... 5
1.4 Sistematika Penulisan ................................... 6
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
INSPEKTORAT .................................................. 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) Tahun 2015 .............................................. 8
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 .......... 10
BAB III PENUTUP ................................................................ 13
LAMPIRAN
RKT Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2017 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa
perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam
sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan
untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan
evaluasi.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan bagian dari
rangkaian proses perencanaan yang memuat sasaran strategis,
indikator kinerja serta target kinerja dan merupakan penjabaran
tahunan dari rencana strategis SKPD. Sasaran strategis,
indikator kinerja dan target kinerja pada prinsipnya merupakan
variabel yang termuat dalam dokumen renstra, dengan
demikian RKT hanya tinggal menjabarkan saja setiap tahunnya
sasaran yang hendak dilaksanakan sampai dengan lima tahun
kedepan.
Inspektorat Kabupaten Pandeglang menyusun Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat
Kabupaten Pandeglang.
Inspektorat Kabupaten Pandeglang merupakan unsur
pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh
seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis
administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
RKT Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2017 2
Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten
Pandeglang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati
Pandeglang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang.
Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 39 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas,
Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang
mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang
pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, pelaksanaan
pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dibidang
pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan dan
pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat
Kabupaten Pandeglang mempunyai Fungsi :
a. Penyusunan perencanaan bidang pengawasan;
b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
c. Penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dan kasus
pengaduan;
d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan
penilaian tugas pengawasan;
e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan evaluasi kegiatan
pengawasan;
f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Inspektorat;
g. Pelaksanaan pemeriksaan atas permintaan Instansi lain;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
RKT Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2017 3
Berdasarkan analisis lingkungan strategis dan tugas
pokok serta fungsi Inspektorat tersebut diatas, maka dapat
ditemukan isu–isu strategis sebagai berikut :
1. Peningkatan Pemahaman aparatur pengawasan terhadap
kode etik dan standar pengawasan;
2. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pengawasan;
3. Peningkatan Sarana dan Prasana Penunjang Pelaksanaan
Tugas;
4. Koordinasi antara SKPD dengan Inspektorat sebagai unsur
pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah;
5. Pengembangan struktur organisasi pengawasan.
1.2 Landasan Hukum
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 Inspektorat
Kabupaten Pandeglang disusun berdasarkan :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5679);
RKT Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2017 4
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
5. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan
Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
RKT Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2017 5
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun
2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglng Nomor 8 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Pandeglang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglng Nomor 7 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021.
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten
Pandeglang Tahun 2017 dimaksudkan sebagai penjabaran dari
Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan
Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan
keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran
maupun pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Pandeglang.
Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) Inspektorat Tahun 2017 adalah sebagai pedoman/acuan
dalam penyusunan program dan kegiatan Inspektorat
Kabupaten Pandeglang beserta pagu anggarannya sesuai
dengan sasaran strategik yang telah ditetapkan.
RKT Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2017 6
1.4 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT
SKPD dan keterkaitannya dengan dokumen
perencanaan lainnya.
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan
ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang penyusunan RKT SKPD.
1.3 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan
RKT SKPD serta susunan garis besar isi
dokumen.
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SKPD
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) SKPD Tahun 2015.
Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan RKT SKPD tahun lalu (n-1) yang
akan memberikan informasi sejauh mana
keberhasilan dalam mewujudkan sasaran
strategis yang telah ditetapkan serta sejalan
dengan tema tahunan pembangunan yang
diusung.
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun
2017.
Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD
yang akan datang (n+1). Penjelasan pokok yang
disajikan antara lain :
RKT Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2017 7
1. Sasaran Strategik pada tahun yang akan
datang yang diambil dari sasaran
program/kegiatan dalam Rencana Strategis
(RENSTRA SKPD) serta bagaimana kaitannya
dengan capaian visi dan misi SKPD; dan
2. Indiktor dan target kinerja dari masing-
masing sasaran strategik yang akan dicapai
pada tahun yang akan datang.
BAB III PENUTUP
RKT Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2017 8
BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Tahun 2015
Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir
tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang
sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk
mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta
apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan.
Evaluasi juga merupakan feedback untuk perencanaan kedepan
dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk
tahun-tahun berikutnya.
Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 diambil
dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun
2015 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target
Kinerja.
Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) Tahun 2015 pada Inspektorat Kabupaten Pandeglang,
sebagaimana pada tabel dibawah ini
RKT Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2017 9
Tabel. Capaian Kinerja Tahun 2015
Indikator kinerja
(program/ kegiatan)
Target Realisasi Capaian
(%)
Meningkatnya Hasil
Pengawasan Internal
Kebijakan KDH yang sesuai dengan perundang-undangan
83,33 % 83,33 % 100 %
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan 60 LHP 60 LHP 100%
Jumlah Laporan Pemantauan TLHP BPK-RI, TLHP Korsupgah KPK,
BPKP, Inspektorat Provinsi,
Inspektorat Kabupaten dan Laporan Ikhtisar Hasil
Pemeriksaan
6 Dok 6 Dok 100%
Jumlah Koordinasi dengan APIP,
BPK-RI.
Sarasehan Tingkat Provinsi/ Nasional
5 Institusi
1 kali
5 Institusi
1 Kali
100%
100%
Jumlah Pengawasan terhadap kegiatan- kegiatan fisik
12 lokasi 12 Lokasi 100%
Tersedianya Dokumen Hasil Reviu 4 Dok. 4 Dok. 100%
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi LAKIP Kabupaten dan LAKIP SKPD
2 Dok. 2 Dok. 100%
Terlaksananya kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP)
4 Keg. 4 Keg. 100%
Jumlah Kasus Pengaduan SKPD
dan Masyarakat yang ditangani
15 Kasus 15 Kasus 100%
Meningkatnya Profesiona lisme
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
83,33% 83,33% 100%
Jumlah peserta pelatihan 48 Orang 77 Orang 160%
Meningkatnya Kualitas dan Sistem Prosedur Pengawasan
83,33% 83,33% 100%
Jumlah NSPK bidang pengawasan 2 Dok. 2 Dok 100%
Walau demikian dengan pola kebijakan yang diterapkan
mengenai perencanaan dan penganggaran pada Inspektorat
Kabupaten Pandeglang, rencana kinerja untuk program dan
RKT Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2017 10
kegiatan yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya telah
dievaluasi dan akan dimasukan lagi dalam pelaksanaan Rencana
Kinerja pada Tahun berikutnya.
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017
Rencana Kinerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang tahun
2017 memiliki 4 (empat) sasaran strategis yang akan
dilaksanakan, yaitu :
1. Meningkatnya kemampuan aparatur pengawasan internal
melalui pendidikan dan Pelatihan
2. Meningkatnya cakupan pengawasan, penyelesaian
tindaklanjut hasil pengawasan, koordinasi pengawasan dan
akuntabilitas tatakelola pemerintah daerah.
3. Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Publik.
4. Meningkatnya pengawasan melalui penguatan sistem dan
Prosedur pengawasan.
Dari keempat sasaran tersebut diatas, Rencana Kinerja
Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2017 berusaha untuk
mewujudkan visi dan misi Renstra Inspektorat yaitu Menjadi
Unit Pengawasan Internal Pemerintah Yang Profesional dan
Berintegritas Untuk Mendukung Terwujudnya Kepercayaan
Publik Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Pandeglang.
Adapun indikator dan target kinerja tahun 2017 sebagai
berikut :
1. Meningkatnya kemampuan aparatur pengawasan internal
melalui pendidikan dan Pelatihan.
1.1. Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan
- Jumlah Aparatur yang diikutsertakan.
- Jumlah Pelaksanaan Penilaian
RKT Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2017 11
2. Meningkatnya cakupan pengawasan, penyelesaian
tindaklanjut hasil pengawasan, koordinasi pengawasan dan
akuntabilitas tatakelola pemerintah daerah.
2.1. Jumlah cakupan pemeriksaan.
- Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan.
2.2. Cakupan tindaklanjut hasil pemeriksaan/ Pengawasan.
- Jumlah Dokumen Laporan Hasil Tindak Lanjut
- Jumlah Gelar Pengawasan.
2.3. Koordinasi Pengawasan APIP dan Eksternal.
- Jumlah Koordinasi dan Sarasehan dengan APIP.
- Jumlah Koordinasi Pengawasan dan BPK-RI.
2.4. Terpantaunya Posisi Kas dan Persediaan Akhir Tahun
SKPD.
- Jumlah Dokumen Stock Opname.
- Jumlah Dokumen Kas Opname.
2.5. Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan SKPD dan
Pemerintah Daerah.
- Jumlah Laporan Hasil Reviu LK SKPD.
- Jumlah Laporan Hasil Reviu LK Pemda.
2.6. Terlaksananya Reviu LKIP Pemerintah Daerah dan
Evaluasi LKIP SKPD.
- Jumlah Laporan Hasil Reviu LKIP Pemerintah
Daerah.
- Jumlah Laporan Hasil Evaluasi LKIP SKPD.
2.7. Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Jumlah Capaian Penerapan SPIP.
2.8. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran
Pemerintah Daerah.
- Jumlah Laporan Hasil Reviu Rancangan RPJMD.
- Jumlah Laporan Hasil Reviu Rancangan RKPD.
- Jumlah Laporan Hasil reviu RKA-SKPD.
RKT Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2017 12
2.9. Terlaksananya Audit dengan Tujuan Tertentu.
- Jumlah Audit dengan Tujuan Tertentu.
2.10. Meningkatnya Kapabilitas APIP.
- Jumlah Pendampingan Kapabilitas APIP.
3. Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Publik.
3.1. Terselesaikannya pengaduan publik .
- Jumlah Pengaduan yang tertangani.
4. Meningkatnya pengawasan melalui penguatan sistem dan
Prosedur pengawasan.
4.1. Tersedianya Dokumen Penunjang Pelaksanaan
Pengawasan
- Jumlah Dokumen NSPK bidang Pengawasan
RKT Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2017 13
BAB III
P E N U T U P
Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja
(Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan
dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan
tahunan. Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja
tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan
Renja dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena
dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.
Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2017 perlu diselenggarakan
sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2017 sekaligus
merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (target setting) oleh
pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat
Kabupaten Pandeglang disusun untuk mewujudkan terselenggaranya
Pemerintah yang baik (good governance) atau Pemerintah yang
berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta
bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran
sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui
penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja
kegiatan.
RKT Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2017 13
LAMPIRAN I : EVALUASI PELAKSANAAN RKT TAHUN LALU
SKPD : Inspektorat Kabupaten Pandeglang
Tahun : 2015
Sasaran
Kinerja
Indikator Satuan Target Reali-
sasi
Capaian
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Terciptanya Supremasi
Hukum
Meningkatnya Hasil Pengawasan Internal
Kebijakan KDH yang sesuai dengan perundang-
undangan
% 83,33 83,33 100%
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan LHP 60 60 100%
Jumlah Laporan Pemantauan TLHP BPK-RI, TLHP
Korsupgah KPK, BPKP, Inspektorat Provinsi,
Inspektorat Kabupaten dan Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan
Dok 6 6 100%
Jumlah Koordinasi dengan APIP, BPK-RI.
Sarasehan Tingkat Provinsi/ Nasional
Institusi
kali
5
1
5
1
100%
100%
Jumlah Pengawasan terhadap kegiatan- kegiatan fisik lokasi 12 12 100%
Tersedianya Dokumen Hasil Reviu Dok. 4 4 100%
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi LAKIP Kabupaten dan
LAKIP SKPD
Dok. 2 2
Terlaksananya kegiatan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
Keg. 4 4 100%
Jumlah Kasus Pengaduan SKPD dan Masyarakat yang
ditangani
Kasus 15 15 100%
RKT Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2017 14
Sasaran
Kinerja
Indikator Satuan Target Reali-
sasi
Capaian
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Terwujudnya Good
Governance dalam
rangka menciptakan
Iklim Investasi yang kondusif
Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur Pengawasan
% 83,33 83,33 100%
Jumlah Peserta Pelatihan Orang 48 77 160%
Meningkatnya Kualitas dan Sistem Prosedur Pengawasan
% 83,33 83,33 100%
Jumlah NSPK Bidang Pengawasan Dok 2 2 100%
RKT Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2017 15
LAMPIRAN II. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017
SKPD : Inspektorat Kabupaten Pandeglang
Tahun : 2017
Sasaran Strategis Kinerja
Indikator Kinerja Satuan Target
(1) (2) (3) (4) Meningkatnya kemampuan aparatur
pengawasan internal melalui
pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Aparatur Pengawasan yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
- Jumlah Aparatur Pengawasan
- Jumlah Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit
Orang
Kegiatan
50
2
Meningkatnya Cakupan Pengawasan, Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan, Koordinasi Pengawasan,
dan Akuntabilitas Tatakelola
Pemerintahan daerah.
Jumlah Cakupan Pemeriksaan - Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan
LHP
152
Cakupan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan/
Pengawasan
- Jumlah Dokumen Laporan Hasil Tindak
Lanjut
- Jumlah Gelar Pengawasan
Dokumen
Kegiatan
5
2
Koordinasi Pengawasan APIP dan Eksternal - Jumlah Koordinasi dan Sarasehan dengan
APIP
- Jumlah Koordinasi Pengawasan dengan
BPK-RI
Kegiatan
Kegiatan
5
2
Terpantaunya Posisi Kas dan Persediaan Akhir Tahun SKPD
- Jumlah Dokumen Stock Opname
- Jumlah Dokumen Cash Opname
RKT Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2017 16
Sasaran Strategis Kinerja
Indikator Kinerja Satuan Target
(1) (2) (3) (4) Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan SKPD
dan Reviu Laporan Keuangan Pemda - Jumlah Laporan Hasil Reviu LK-SKPD
- Jumlah Laporan Hasil Reviu LK-Pemda
LHR
LHR
66
2
Terlaksananya Reviu LKIP Pemerintah Daerah
dan Evaluasi LKIP SKPD
- Jumlah Laporan Hasil Reviu LKIP Pemda - Jumlah Laporan Hasil Evaluasi LKIP SKPD
LHR LHE
1 66
Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah
- Jumlah Capaian Penerapan SPIP
SKPD
66
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan
Penganggaran Pemerintah Daerah
- Jumlah Laporan Hasil Reviu Rancangan RKPD
- Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA-SKPD
- Jumlah Laporan Hasil Reviu Operasional
APIP
Dokumen
Dokumen
Dokumen
1
66
1
Terlaksananya Audit dengan tujuan tertentu - Jumlah Audit dengan tujuan tertentu
Dokumen
10
Meningkatnya Kapablitas APIP
- Jumlah Pendampingan Kapabilitas APIP
Kegiatan
1
RKT Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2017 17
Sasaran Strategis Kinerja
Indikator Kinerja Satuan Target
(1) (2) (3) (4) Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan
Publik
Terselesaikannya Pengaduan Publik
- Jumlah Pengaduan yang tertangani
Kasus
1
Meningkatnya Pengawasan melalui penguatan sistem dan prosedur
pengawasan
Tersedianya Dokumen Penunjangan Pengawasan
- Jumlah Dokumen NSPK Bidang
Pengawasan
Dokumen
5