1
Jakarta, 14 Maret 2019
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Reformasi Tata Kelola Industri Ekstraktif
Sektor ESDM
2
PERAN NEGARA Pembukaan UUD 1945 alinea 4
Tugas Negara “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ...
Bunyi Pasal 33 UUD 1945 Sebagai berikut: “ayat (3) menyebutkan; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
LATAR BELAKANG Peta Geologi Indonesia
Indonesia terletak di antara 3 lempeng tektonik utama dunia, merupakan bagian dari Pacific Ring of Fire
Dampak Positif (+): Kesuburan Tanah
yang tinggi,
128 cekungan Sedimen,
29 Manifestasi
Panas Bumi,
421 Cekungan Air
Tanah, 5 jalur metalogenic
Dampak Negatif (-):
Ancaman Letusan Gunungapi (69
Gunungapi),
Gempa Bumi (3
Lempeng Tektonik
Aktif), Tsunami dan Tanah Longsor
3
Profil Produksi Minyak Bumi
Penyediaan minyak mentah: Impor vs Produksi
Domestik
Profil Kebutuhan dan Penyediaan BBM
Produksi Migas Masih Menjadi Andalan Pasokan
Energi Dalam Negeri
Perubahan paradigma energi
PP 79/2014 | Kebijakan Energi Nasional
1. Kemandirian energi dicapai dengan
menjadikan energi sebagai modal
pembangunan
2. Mengoptimalkan pemanfatan energi, untuk:
• pembangunan ekonomi nasional
• penciptaan nilai tambah di dalam negeri
• penyerapan tenaga kerja.
4
Hilirisasi
Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahan Pertambangan Mineral dan
Batubara
a. Batasan minimum produk pengolahan dan
pemurnian mineral
b. Rekomendasi ekspor diberikan dengan
pengawasan yang ketat
c. Ketentuan kemajuan fisik pembangunan
smelter dalam pengajuan permohonan rekom
d. Sanksi administratif bagi kemajuan fisik
smelter yang tidak memenuhi 90% dari target
kumulatif ketika verifikasi 6 bulan
5
1. Gasifikasi Batubara untuk
Petrokimia ( Pupuk dan Urea) 2. Gasifikasi Batubara untuk Industri
Kimia ( Plastik)
3. Gasifikasi Batubara untuk Dimetil Eter (DME)
JENIS PENINGKATAN NILAI TAMBAH BATUBARA
5
Konversi batubara menjadi produk gas (terutama
CO dan H2) dalam sebuah reaktor di permukaan,
dengan atau tanpa menggunakan pereaksi
berupa udara, campuran udara/uap air atau
campuran oksigen/uap air)
Gasifikasi Batubara
( Coal Gasification )
PP Nomor 23 Tahun 2010 jo PP Nomor 77 tahun 2014, Pasal 94 ayat 1
Batubara yang bila dipanaskan tanpa udara
sampai suhu tinggi akan menjadi lunak, terdevolatilasasi, mengembang, dan memadat kembali membentuk material yang porous. Material ini merupakan padatan kaya karbon
yang disebut kokas
Pembuatan Kokas
(Cokes Making)
Peningkatan mutu batubara mutu rendah (< 5.000 kcal/kg) menjadi batubara mutu menengah sampai tinggi (>6.000 kcal/kg)
dengan cara pengurangan kandungan total
air (total moisture reduction)
Peningkatan Mutu Batubara ( Coal Upgrading)
Bahan bakar padat dengan bentuk dan ukuran
tertentu, yang tersusun dari butiran batubara halus
yang telah mengalami proses pemampatan dengan
daya tekan tertentu.
Merupakan bahan bakar alternatif atau pengganti
minyak tanah yang paling murah
Pembuatan Bricket Batubara ( Coal Briquetting)
Bahan bakar yang dibuat dari batubara
kalori rendah dicampur dengan air dan
ditambah additive, sehingga bersifat cairan
(fluida)dan daya bakar layaknya bahan
bakar minyak (BBM).
Coal slurry/coal water mixture.
Pemrosesan batubara menjadi Bahan bakar
sintetis (synthetic fuel):
DCL : reaksi batubara + hidrogen dengan
katalisator
ICL : Gasifikasi batubara → syngas (CO +H2) →
Dikondensasikan oleh katalis
Pencairan Batubara ( Coal Liquifaction)
Konversi batubara menjadi syngas secara insitu
di tempat batubara diendapkan atau di bawah tanah
Underground Coal Gasification (UCG)
Permen ESDM No 25 Tahun 2018
Pasal 16 ayat 3
Pasal 16 ayat 6 Wajib PNT sepanjang telah tersedia teknologi
dan layak secara ekonomis
6
7
8
FOKUS REFORMASI TATA KELOLA
INDUSTRI EKSTRAKTIF SEKTOR ESDM
Fairness Refomasi Birokrasi Kemudahan Akses Akuntabilitas
9
Fairness
10
Transformasi Kontrak PSC ke Gross Split
11
Perkembangan Kontrak Gross Split
Lelang WK Tahap I
2019
diminati 11 Investor
12
13
Capaian Sektor Mineral Batubara
14
Reformasi Birokrasi
15
16
Kemudahan Akses
17
Perubahan Paradigma Pengelolaan Data Hulu Migas
• Data sebagai komoditas
• Penghasil Pendapatan
Negara (PNBP)
• Data sebagai infrastruktur
• Data sebagai pendorong kegiatan
Eksplorasi dan Eksploitasi Migas
dalam rangka percepatan
penemuan cadangan migas baru
• Akses Data Berbayar
• Tata Kelola dan
Kelembagaan belum
Optimal
• Kurangnya Ketersediaan
dan Kualitas Data
Isu/Tantangan
• Akses Data Mudah
• Peningkatan Tata Kelola dan Peran
Kelembagaan
• Integrasi Pengelolaan Data
• Optimalisasi Ketersediaan dan
Kualitas Data
• Penyerahan Data yang belum
tercatat (Amnesty Data)
Solusi
Saat ini - Permen 27/2006 Perubahan
18
Optimalisasi Penerimaan Negara
19
Akuntabilitas
20
Perbaikan Tata Kelola
21
Perbaikan Tata Kelola
22
Kementerian ESDM menyusun Permen terkait perizinan pertambangan yang mempersyaratkan BO dalam sleuruh perizinan di sector pertambangan
termasuk perpanjangan izin
Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral Batubara (19 Februari 2018)
Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Pernerbitan Perizinan Bidang
Pertambangan Mineral Batubara
Bagan Beneficial Ownership
KESDM Telah Menerapkan Beneficial Ownership
Sebelum Diterapkan pada lingkup Nasional (Perpres 13/2018 – 5 Maret 2018) ” ”
23
Format Bagan Beneficial Ownership
Data Submit/Penyampaian Beneficial Ownership
1. Surat Pernyataan Bermaterai bahwa Beneficial Ownership
adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Bagan Beneficial Ownership.
3. Tabel Beneficial Ownership.
4. Fotokopi untuk masing-masing NPWP atau Tax Identity yang
terdapat dalam Beneficial Ownership.
24
Persyaratan Perizinan Mewajibkan Pencantuman BO
25
Online System (INTEGRASI) Pengelolaan Minerba
MODI
LHV
EPNBP
MOMS data_pemasaran
data_perusahaan
data_perusahaan
data_kualitas
Applikasi Cek Keteknikan &
Keselamatan (pengembangan)
Koneksi dan alur
integrasi antara
MOMS dan ePNBP
TANTANGAN
Koneksi dan alur
integrasi antara
LHV dengan
ePNBP atau
MOMS
eDBH ePiutang PNBP eRekon PNBP RKAB Online
26
Dashboard MODI
27
27
Aplikasi ESDM Terintegrasi
Layanan Perizinan Sektor Migas (Perizinan Migas), Minerba (Perizinan Minerba), Gatrik dan EBT (Perizinan
Online BBN) (online & terintegrasi).
Perizinan & Pelaporan
Diklat (SID; Sistem Penyelenggaraan Diklat);Layanan Pengadaan (SPSE);Layanan Pengaduan Publik (e-
Lapor);Dokumentasi dan InformasiHukum (JDIH, Perputakaan Online );Whistle Blowingsystem (WBS)
Aplikasi PenunjangLayanan Perkantoran
Migas Data Repository;ESDM Data
Data WarehouseLayanan Sertifikasi Perseorangan
(SLO, SKKTK, SBU);Layanan Akreditasi Badan Usaha
(SLO);
Aplikasi Sertifikasi
Penganggaran & Perencanaan (Irama,
sppd);Manajemen keuangan (e-budgeting, Amora,);
Manajemen kinerja (RKH, Dupak)
28
Terima Kasih &
Follow Kami