Download - RAPERDA PPLH
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
1/82
1
RANCANGANPERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWOREJO,
Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehatmerupakan salah satu hak asasi yang dimiliki olehsetiap manusia sebagaimana diamanatkan dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, sehingga lingkungan hidup perlu terus
dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjangpembangunan berkelanjutan;
b. bahwa masyarakat di daerah memerlukan pedomantata kehidupan yang berwawasan lingkungan dalambentuk peraturan daerah, sehingga kesadaranbersama dalam menjaga dan memeliharalingkungan hidupnya dapat diwujudkan melaluiupaya untuk mencegah terjadinya penurunankualitas lingkungan hidup di daerah;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalampelestarian fungsi lingkungan hidup dalammenunjang pembangunan berkelanjutan di Daerahserta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat(3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupperlu adanya sebuah landasan yang kuat mengenaiperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupdalam suatu Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlumenetapkan Peraturan Daerah tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
2/82
2
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah Daerah Kabupaten DalamLingkungan Propinsi Jawa Tengah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42,Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 5657);
Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
danBUPATI PURWOREJO
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGANDAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian KesatuPengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:1.
Daerah adalah Kabupaten Purworejo.2. Kabupaten adalah Kabupaten Purworejo.3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
http://www.bphn.go.id/data/documents/09uu0132pdfhttp://www.bphn.go.id/data/documents/04uu032.pdfhttp://www.bphn.go.id/data/documents/04uu032.pdfhttp://www.bphn.go.id/data/documents/04uu032.pdfhttp://www.bphn.go.id/data/documents/04uu032.pdfhttp://www.bphn.go.id/data/documents/04uu032.pdfhttp://www.bphn.go.id/data/documents/04uu032.pdfhttp://www.bphn.go.id/data/documents/09uu0132pdf -
7/24/2019 RAPERDA PPLH
3/82
3
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.5. Institusi Lingkungan Hidup adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang mempunyai tugas pokok dan fungsi perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup.
6. Kepala Institusi Lingkungan adalah Kepala Satuan Kerja PerangkatDaerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi perlindungan danpengelolaan lingkungan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPDadalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan PemerintahKabupaten Purworejo.
8. SKPD Perizinan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah KabupatenPurworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menanganipenyelenggaraan pelayanan perizinan di Daerah.
9.
Kepala SKPD Perizinan adalah Kepala Satuan Kerja PerangkatDaerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok danfungsi menangani penyelenggaraan pelayanan perizinan di Daerah.
10.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda,daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia danperilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsunganperi kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hiduplain.
11.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnyadisingkat PPLH, adalah upaya sistematis dan terpadu yang
dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup danmencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkunganhidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
12.Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciriiklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusiadengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam danlingkungan hidup.
13.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yangmerupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhidalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitaslingkungan hidup.
14.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yangselanjutnya disingkat RPPLH adalah Rencana Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo yangmerupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalahlingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannyadalam kurun waktu tertentu.
15.Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upayauntuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampunglingkungan.
16.
Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannyamakhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalamlingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampauibaku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
4/82
4
17.Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsungdan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau
hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakanlingkungan hidup.
18.Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkunganuntuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain,dan keseimbangan antarkeduanya.
19.Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkunganuntuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masukatau dimasukkan ke dalamnya.
20.Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disebut KLHSadalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, danpartisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunanberkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalampembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana,dan/atau program.
21.Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, yang selanjutnya disingkatKRP, adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telahberstatus hukum yang memuat tindakan pemerintahan untukmenyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu termasuk didalamnya urusan perencanaan tata ruang serta rencanapembangunan.
22.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW,adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo yangmerupakan hasil perencanaan kesatuan ruang geografis beserta
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukanberdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional
23.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnyadisingkat RPJPD, adalah Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah Kabupaten Purworejo yang merupakan dokumenperencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
24.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yangselanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo yang meupakandokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
25.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatuusaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkunganhidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentangpenyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
26.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya PemantauanLingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalahpengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatanyang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yangdiperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentangpenyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
27.Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkanlangsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehinggamenyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global danperubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurunwaktu yang dapat dibandingkan.
28.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
5/82
5
29.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebutLimbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang
mengandung B3.30.Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut B3,
adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat,konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupuntidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkunganhidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan,serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
31.Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputipengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan,pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3.
32.Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawahpermukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
33.Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawahpermukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini ekuifer, mata air,sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
34.Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup,zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atauunsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
35.Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsurpencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggangkeberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas
ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.36.Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk
hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air olehkegiatan manusia, sehingga melampauai baku mutu air yang telahditetapkan.
37.Udara Ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisantroposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi RepublikIndonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatanmanusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
38.Baku Mutu Udara Ambien adalah ukuran batas atau kadar zat,energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya adadan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalamudara ambien.
39.Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor adalah batas maksimum zatatau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipagas buang kendaraan bermotor.
40.Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak adalah batas kadarmaksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkanmasuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
41.Baku Mutu Gangguan adalah batas kadar maksimum sumbergangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
42.
Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan terataskerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organikserta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyaikemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hiduplainnya.
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
6/82
6
43.Kriteria Baku Kerusakan Tanah adalah ukuran batas perubahansifat dasar tanah yang dapat ditenggang.
44.
Kerusakan Tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yangmelampauai kriteria baku kerusakan tanah.
45.Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuangeografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dansistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
46.Baku Mutu Air Laut adalah ukuran batas atau kadar makhlukhidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus adadan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya didalam laut.
47.Pencemaran Laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhlukhidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan
laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air lautyang telah ditetapkan.48.Kerusakan Laut adalah perubahan fisik dan/atau hayati laut yang
melewati kriteria baku kerusakan laut.49.Mangrove adalah kelompok jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah
pasang surut wilayah tropis dan sub-tropis mulai dari daerahmendekati ketinggian rata-rata muka air laut sampai daerah yangdigenangi air pasang tertinggi, yang bertoleransi terhadap salinitasperairan dan kondisi tanah yang anaerob.
50.Kriteria Baku Kerusakan Mangrove adalah ukuran batas perubahansifat fisik dan/atau hayati mangrove yang dapat ditenggang oleh
mangrove untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.51.Ekosistem Mangrove adalah tatanan mangrove dengan semuabenda, daya, keadaaan, dan makhluk hidup yang merupakan satukesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalammembentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkunganhidup.
52.Terumbu Karang adalah kumpulan karang dan/atau suatuekosistem karang yang dibangun terutama oleh biota laut penghasilkapur bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar laut lainnyaserta biota lain yang hidup bebas di dalam perairan sekitarnya.
53.Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang adalah ukuran batas
perubahan sifat fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapatditenggang oleh terumbu karang untuk dapat tetap melestarikanfungsinya;
54.Ekosistem Terumbu Karang adalah tatanan terumbu karangdengan semua benda, daya, keadaaan, dan makhluk hidup yangmerupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan salingmempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, danproduktivitas lingkungan hidup.
55.Padang Lamun adalah hamparan lamun yang terbentuk oleh satujenis lamun (vegetasi tunggal) atau lebih dari satu jenis lamun(vegetasi campuran).
56.
Kriteria Baku Kerusakan Padang Lamun adalah ukuran batasperubahan sifat fisik dan/atau hayati padang lamun yang dapatditenggang oleh padang lamun untuk dapat tetap melestarikanfungsinya.
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
7/82
7
57.Ekosistem Padang Lamun adalah tatanan padang lamun dengansemua benda, daya, keadaaan, dan makhluk hidup yang
merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan salingmempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, danproduktivitas lingkungan hidup.
58.Karst adalah bentangalam yang terbentuk akibat proses pelarutanair pada batu gamping dan/atau dolomit.
59.Ekosistem Karst adalah tatanan karst di bawah permukaan dan dipermukaan tanah dan/atau di dalam laut dengan semua benda,daya, keadaaan, dan makhluk hidup yang merupakan satukesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalammembentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkunganhidup.
60.
Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orangyang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atauUKL UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
61.Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan diantara dua pihakatau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atautelah berdampak pada lingkungan hidup.
62.Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yangterorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dankegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
63.
Orang adalah orang perseorangan atau lembaga baik yangberbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
Bagian KeduaTujuan
Pasal 2
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan dengantujuan sebagai berikut:a. mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam rangka
pembangunan masyarakat Kabupaten Purworejo seutuhnya yangberiman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dan/ataukegiatan dalam PPLH;
c. melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah,menanggulangi, dan memulihkan lingkungan hidup yang tercemardan/atau rusak;
d. memelihara lingkungan hidup melalui upaya konservasi,pencadangan dan/atau pelestarian fungsi atmosfir terhadapperubahan iklim; dan
e.
memberikan kepastian hukum bagi setiap usaha dan/atau kegiatanyang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
8/82
8
Bagian KetigaRuang Lingkup
Pasal 3
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan melaluiupaya yang meliputi:a. perencanaan;b. pemanfaatan;c. pengendalian;d. pemeliharaan;e. pengawasan; danf. penegakan hukum.
BAB II
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4
(1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang:
a.
menetapkan kebijakan tingkat Kabupaten;b. menetapkan dan melaksanakanKLHS tingkat Kabupaten;c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai
RPPLH Kabupaten;d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan
UKL UPL;e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi
gas rumah kaca pada tingkat Kabupaten;f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan/atau
kemitraan;g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan
hidup;h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinanlingkungan dan peraturan perundang-undangan;
j. melaksanakan standar pelayanan minimal;k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan
keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, danhak masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH padatingkat Kabupaten;
l.
mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten;m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi
lingkungan hidup tingkat Kabupaten;n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan
penghargaan;
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
9/82
9
o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Kabupaten;p. menerbitkan perizinan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup tingkat Kabupaten; danq. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada
tingkat Kabupaten.
(2) Selain tugas dan wewenang di bidang PPLH sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyaikewenangan di bidang lingkungan hidup sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2), dikoordinasikan dan/atau dilaksanakan oleh InstitusiLingkungan Hidup.
BAB III
PERENCANAAN
Bagian KesatuUmum
Pasal 5
Penyusunan RPPLH dilakukan melalui:a. inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion tingkat Kabupaten; danb. penyusunan RPPLH Kabupaten Purworejo.
Bagian KeduaInventarisasi Lingkungan Hidup
Pasal 6
(1) Kepala Institusi Lingkungan Hidup melakukan inventarisasilingkungan hidup di ekoregion tingkat Kabupaten yang telahditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan peraturanperundang-undangan.
(2) Dalam melakukan Inventarisasi Lingkungan Hidup di ekoregiontingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupatidapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada Kepala InstitusiLingkungan Hidup.
(3)
Inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion di daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan dananalisis untuk memperoleh data dan informasi lingkungan hidupyang disajikan dalam bentuk geospasial dan non-geospasial.
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
10/82
10
(4) Data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentukgeospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk
penyusunan RPPLH Kabupaten Purworejo yang disajikan dalambentuk peta dengan skala 1:50.000.
(5) Data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuknon geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukanuntuk penyusunan RPPLH Kabupaten Purworejo yang disajikandalam bentuk bukan peta.
(6) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud padaayat (2), meliputi:a.potensi, ketersediaan dan sebaran sumber daya alam;b.
jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;c.bentuk penguasaan sumber daya alam;d.pengetahuan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya
alam;e.bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;f. gas rumah kaca;g.kerentanan terhadap perubahan iklim;h.jasa ekosistem;i. keragaman karakter dan fungsi ekologis; danj. aspek lainnya yang terkait dengan sumber daya alam dan
lingkungan hidup.
(7) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud padaayat (5) didasarkan pada jenis, sifat, dan karakteristik sumber dayaalam daerah
(8) Data dan informasi dianalisis melalui kegiatan:a.tumpang susun informasi geospasial tematik;b.pengolahan data statistik;c.pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup; dan/ataud.analisis lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
(9) Dalam melakukan analisis data dan informasi, memperhatikan:a.sebaran penduduk;b.aspirasi masyarakat;c.kearifan lokal;d.konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan
sumber daya alam; dane.aspek lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup.
(10)
Tata cara inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan sesuaiperaturan perundang-undangan.
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
11/82
11
Bagian KetigaPenyusunan RPPLH
Pasal 7
(1) Bupati menyusun RPPLH.
(2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan melalui koordinasi dengan SKPD yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerahdan SKPD terkait.
(3) Materi muatan RPPLH meliputi rencana:a.pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;b.
pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsilingkungan hidup;
c.pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan danpelestarian sumber daya alam; dan
d.adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
(4) Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alamsebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan padadaya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, karakteristikdan fungsi ekosistem.
(5) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsilingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf bdilakukan terhadap fungsi ekosistem dan/atau media lingkunganhidup.
(6) Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestariansumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf cdilakukan terhadap daya dukung dan daya tampung, karakteristikdan fungsi ekosistem, serta peruntukan media lingkungan hidup.
(7) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan terhadap medialingkungan hidup, ekosistem dan usaha dan/atau kegiatan.
(8) Fungsi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampaidengan ayat (6) yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenangsesuai peraturan perundang-undangan wajib menjadi acuan dalampenyusunan atau revisi RTRW.
Pasal 8
(1) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD danRPJMD.
(2) Penyusunan RPPLH dilakukan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.
(3) RPPLH diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
12/82
12
BAB IV
PEMANFAATAN
Pasal 9
(1) Pemanfaatan sumber daya alam di Daerah dilakukan berdasarkanRPPLH Kabupaten.
(2) Dalam hal RPPLH Kabupaten belum tersusun, pemanfaatan sumberdaya alam dilaksanakan berdasarkan:a.daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion
wilayah Kabupaten; dan/ataub.
karakteristik dan fungsi ekosistem.
(3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregionwilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aditetapkan oleh Bupati.
(4) Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya tampunglingkungan hidup di ekoregion wilayah Kabupaten sebagaimanadimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan:a.keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
b.
keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; danc.keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
(5)Tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkunganhidup di ekoregion wilayah Kabupaten dilakukan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 10
(1) Bupati dapat menetapkan kuota dalam pemanfaatkan sumber dayaalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2),yang terdiri atas:a.kuota pemanfaatan; danb.kuota pencadangan.
(2) Kuota pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf amerupakan kuota dari masing-masing Sumber Daya Alam yangakan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan.
(3) Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun denganmemperhatikan sebaran, potensi, dan keersediaan, dan bentuk
penguasaan dari masing-masing jenis seumber daya alam sertaaspirasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam.
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
13/82
13
Pasal 11
(1)
Kuota pencadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)huruf b merupakan kuota dari masing-masing Sumber Daya Alamyang akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan.
(2) Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan denganmemperhatikan sebaran, potensi, dan keersediaan, dan bentukpenguasaan serta kebutuhan penduduk terhadap masing-masingjenis sumber daya alam untuk jangka panjang.
BAB V
PENGENDALIAN
Bagian KesatuLingkup Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup
Paragraf 1Umum
Pasal 12
(1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidupdilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
(2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidupsebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :a. pencegahan;b. penanggulangan; danc. pemulihan.
(3) Dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau KerusakanLingkungan Hidup, Pemerintah Daerah wajib mengembangkaninstrumen pencegahan pencemaran dan/atau KerusakanLingkungan Hidup yang meliputi:a.KLHS;b.laboratorium lingkungan;c.Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;d.anggaran berbasis Lingkungan Hidup;e.produk hukum Daerah berbasis Lingkungan Hidup; dan
f.
instrumen lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan danteknologi.
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
14/82
14
Paragraf 2KLHS
Pasal 13
(1) Bupati sesuai kewenangannya mempunyai tanggung jawab dalampenyusunan dan/atau evaluasi KRP yang menjadi obyek KLHSsebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a.
(2) Penyusunan dan/atau evaluasi KRP yang menjadi obyek KLHSmeliputi:a. RTRW;b. RPJPD dan RPJMD;
c. KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampakdan/atau resiko Lingkungan Hidup.
(2) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evalusi RTRWsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh SKPDyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tataruang.
(3) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMDsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh SKPDyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan Daerah.
(4) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan KRP pembangunan Daerahyang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko LingkunganHidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan olehSKPD yang menyusun KRP.
(6) Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.
Paragraf 3
Laboratorium Lingkungan
Pasal 14
(1) Guna memperlancar dan mendukung pengendalian pencemarandan/atau kerusakan lingkungan hidup di Daerah, dapatdiselenggarakan laboratorium lingkungan.
(2) Bupati dapat menunjuk laboratorium lingkungan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penunjukan laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud padaayat (2) mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan masaberlaku sertifikasi akreditasi laboratorium lingkungan yangbersangkutan berakhir.
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
15/82
15
Pasal 15
(1)
Pembinaan kepada laboratorium lingkungan di Daerah terkaitdengan pemenuhan persyaratan dan standardisasi yang dilakukansesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal laboratorium lingkungan melanggar peraturanperundang-undangan di bidang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup dan/atau tidak dapat menjaga pemenuhanpersyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penunjukanlaboratorium lingkungan dapat dicabut sesuai peraturanperundang-undangan.
Paragraf 4Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
Pasal 16
(1) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi:a.perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;b.pendanaan Lingkungan Hidup; danc.insentif dan/atau disinsentif.
(2) Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:a.Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;b.penyusunan produk domestik regional bruto hijau;c.mekanisme kompensasi dan imbal jasa lingkungan hidup; dand.internalisasi biaya Lingkungan Hidup dalam perhitungan biaya
produksi.
(3) Pendanaan Lingkungan Hidup meliputi:a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan
pemulihan lingkungan hidup;c. dana amanah
(4) Insentif dan/atau disinsentif diberikan oleh Pemerintah Daerahkepada setiap orang dalam bentuk moneter dan/atau nonmoneteryang memenuhi kriteria tertentu yang meliputi:a.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
PPLH;b.melakukan inovasi; dan
c.
melakukan kegaitan di bidang PPLH yang luar biasa.
(5)Tata cara pelaksanaan instrumen ekonomi lingkungan hidupdilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
16/82
16
Paragraf 5Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup
Pasal 17
(1) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajibmengalokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah untuk membiayai:a.kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; danb.program pembangunan yang berwawasan Lingkungan Hidup.
(2) Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan:
a.
kemampuan keuangan Daerah;b.skala prioritas kebutuhan yang didasarkan pada visi, misi, dan
program kerja Daerah untuk pembangunan Daerah; dan/atauc.kebutuhan anggaran penanggulangan dan pemulihan sebagai
akibat dari suatu kegiatan pembangunan, sehingga kondisiLingkungan Hidup di Daerah hijau dan lestari.
(3) Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahsebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukansecara bertahap sesuai dengan kewenangan, kebutuhan,kemampuan Daerah dan aspirasi masyarakat.
(4) Pengalokasian anggaran yang memadai sebagaimana dimaksudpada ayat (1) didasarkan pada ukuran:a.jumlah penduduk;b.kompleksitas dan kegiatan masyarakat yang berdampak pada
lingkungan;c.efek atau pengaruh dari pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup terhadap kesehatan dan keselamatanmasyarakat;
d.daya pulih sebagai akibat dari pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup; dane.masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadapLingkungan Hidup.
(5) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)digunakan untuk:a.penyusunan RPPLH;b.penyusunan KLHS;c.perizinan;d.pengawasan;e.peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
Daerah atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;f. pemberdayaan masyarakat; dang.pengembangan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan
dan kebijakan di bidang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup;
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
17/82
17
h.penegakan hukum; dan/ataui. kegiatan dan program lainnya dalam rangka Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan program pembangunan yangberwawasan Lingkungan Hidup.
Paragraf 6Produk Hukum Daerah Berbasis Lingkungan Hidup
Pasal 18
(1) Setiap penyusunan produk hukum Daerah wajib memperhatikanPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan prinsipPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang meliputi:
a.
keberlanjutan;b.keadilan antar generasi dan inter generasi;c.kehati-hatian; dand.kesadaran atas keterbatasan daya dukung dan daya tampung.
(2) Dalam upaya penyelarasan produk hukum Daerah yang berbasisLingkungan Hidup, Peraturan Daerah ini menjadi dasar untukmenilai dan rujukan bagi pembentukan produk hukum Daerahterkait lainnya.
Bagian KeduaPelaksanaan Pengendalian
Pencemaran dan/atau KerusakanLingkungan Hidup
Paragraf 1Umum
Pasal 19
(1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidupdilakukan terhadap:a. media lingkungan hidup; danb. ekosistem.
(2)Pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidupsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:a. pengendalian pencemaran air;b. pengendalian pencemaran udara;c. pengendalian pencemaran laut; dand. pengendalian pencemaran tanah.
(3)
Pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap ekosistemsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:a. pengendalian kerusakan tanah;b. pengendalian kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun,
dan terumbu karang;
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
18/82
18
c. pengendalian kerusakan ekosistem karst; (belum di urai dlm psl)d. pengendalian kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
dane. pengendalian kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Paragraf 2Pengendalian Pencemaran Air
Pasal 20
Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (4) huruf a meliputi:a. pencegahan Pencemaran Air;b.
penanggulangan Pencemaran Air; danc. pemulihan kualitas Air.
Pasal 21
Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20huruf a dilakukan melalui upaya:a. penetapan kelas Air pada Sumber Air;b. penetapan Baku Mutu Air;c. penetapan Baku Mutu Air Limbah;d. pemberian izin pembuangan Air Limbah ke Sumber Air;
e.
penyediaan prasarana dan sarana pengolahan Air Limbah; danf. pemantauan kualitas Air pada Sumber Air yang berada dalam
wilayah Daerah.
Pasal 22
(1) Penetapan kelas Air pada Sumber Air sebagaimana dimaksud dalamPasal 21 huruf a yang berada di wilayah Daerah didasarkan padahasil pengkajian kelas Air yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Pengkajian kelas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan mengenai penetapan kelas Air pada Sumber Air diaturdalam Peraturan Daerah tersendiri.
Pasal 23
(1) Penetapan baku mutu air pada sumber air yang berada dalamwilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf bdapat dilakukan lebih ketat dari kriteria mutu air untuk kelas airyang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
(2)
Selain dapat ditetapkan baku mutu air lebih ketat dari kriteriamutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat puladitetapkan tambahan parameter dari yang ada dalam kriteria mutuair yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
19/82
19
(3) Ketentuan mengenai baku mutu air dan tambahan parametersebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam
Peraturan Daerah tersendiri.
Pasal 24
Penetapan baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal21 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
Pasal 25
(1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan
membuang air limbahnya ke sumber air wajib:a.menaati baku mutu air limbah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; danb.melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah
yang dibuang tidak melampaui baku mutu air limbah yang telahditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Pengolahan air limbah dapat dilakukan oleh penghasil ataudiserahkan kepada pihak lain yang memiliki pengolahan air limbahyang memadai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 26
(1) Penerbitan izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan oleh Bupati atauKepala Institusi Lingkungan Hidup.
(2) Pemegang izin pembuangan air limbah ke sumber air wajib;a. menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin
pembuangan air limbah ke sumber air; danb. menyampaikan laporan penaatan persyaratan dan kewajiban
dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air paling sedikit3 (tiga) bulan kepada Kepala Institusi Lingkungan Hidup.
Pasal 27
(1) Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dapat dilakukanoleh Pemerintah Daerah.
(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihakketiga dalam penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air
limbah.
(3) Setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan saranapengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikenakan retribusi.
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
20/82
20
(4) Ketentuan mengenai retribusi pembuangan air limbah ke prasaranadan sarana pengolahan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
Pasal 28
(1) Pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalamwilayah Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal21 huruf f dilakukan oleh Kepala Institusi Lingkungan Hidup.
(2) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
(3)
Dalam hal hasil pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksudpada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, Institusi LingkunganHidup melakukan upaya penanggulangan pencemaran air danpemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.
(4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksudpada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Institusi LingkunganHidup melakukan upaya mempertahankan atau meningkatkankualitas air.
(5) Pemantauan kualitas air pada sumber air dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 29
(1) Penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalamPasal 20 huruf b wajib dilakukan oleh Setiap Orang yangmelakukan Pencemaran Air.
(2) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajibmembuat rencana penanggulangan Pencemaran Air pada keadaandarurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
(3)
Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud padaayat (2), Setiap Orang wajib melakukan penanggulanganPencemaran Air.
(4) Penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan cara:a.pemberian informasi peringatan Pencemaran Air kepada
masyarakat;b.pengisolasian Pencemaran Air;c.pembersihan Air yang tercemar;d.penghentian sumber Pencemaran Air; dan/ataue.
cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan danteknologi.
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
21/82
21
(5) Dalam hal Setiap Orang tidak melakukan penanggulanganPencemaran Air dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak terjadinya Pencemaran Air diketahui, Kepala InstitusiLingkungan Hidup melaksanakan atau menugaskan pihak ketigaguna melakukan penanggulangan Pencemaran Air atas beban biayaSetiap Orang.
Pasal 30
(1) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukanpencemaran air.
(2)
Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan cara:a.penghentian sumber pencemar;b.pembersihan unsur pencemaran;c.remediasi; dan/ataud.cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
(3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas airsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu palinglama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui,Kepala Institusi Lingkungan Hidup melakukan atau menugaskanpihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas air atas bebanbiaya setiap orang.
Pasal 31
Pengendalian pencemaran air dilaksanakan sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.
Paragraf 3Pengendalian Pencemaran Udara
Pasal 32
Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 ayat (4) huruf b meliputi:a. pencegahan pencemaran udara;b. penanggulangan pencemaran udara; danc. pemulihan mutu udara.
Pasal 33
Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31huruf a dilakukan melalui upaya:a. penetapan baku mutu udara ambien;b. penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sumber tidak
bergerak;
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
22/82
22
c. penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buangsumber bergerak;
d.
uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor;e. pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor; danf. pemantauan kualitas udara ambien.
Pasal 34
Penetapan baku mutu udara ambien sebagaimana dimaksud dalamPasal 33 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 35
(1) Penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sumbertidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf bsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Baku mutu gangguan sumber tidak bergerak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terdiri atas:a.baku mutu kebisingan;b.baku mutu getaran;c.baku mutu kebauan; dan
d.
baku mutu gangguan lainnya.
(3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yangmengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib:a.membuang emisi melalui cerobong yang dilengkapi dengan
sarana pendukung dan alat pengaman sesuai dengan ketentuanperaturan perundang- undangan;
b.memenuhi baku mutu emisi dan/atau gangguan yang ditetapkansesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
c.menyampaikan laporan hasil pemantauan pengendalianpencemaan udara yang telah dilakukan paling sedikit 1 (satu)kali dalam 6 (enam) bulan kepada Kepala Institusi LingkunganHidup, dan instansi teknis terkait lainnya.
Pasal 36
(1) Penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gasbuangsumber bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi kendaraanbermotor yang dioperasikan di darat, air dan udara yangmengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang.
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
23/82
23
(3) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat, air danudara yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang wajib
memenuhi baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang.
Pasal 37
(1) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buangkendaraan bermotorsebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d berlaku bagi setiapkendaraan bermotor yang dioperasikan di darat.
(2) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotorbagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraankhusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
(3) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang bagi kendaraanbermotor pribadi dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yangmempunyai akreditasi dan kualitas tertentu yang ditetapkan olehpejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
(4) Kendaraan bermotor pribadi yang dinyatakan lulus uji berkalaemisi dan kebisingan kendaraan bermotor diberi kartu uji dan
tanda uji emisi dan kebisingan kendaraan bermotor oleh petugasyang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh pejabat yangberwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Tata cara dan metode uji berkala kebisingan dan emisi gas buangkendaraan bermotor pribadi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
Pasal 38
(1)
Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimanadimaksud dalam Pasal 32 huruf e wajib dilaksanakan oleh setiappemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor
(2) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kendaraan bermotoryang sistem pembakarannya kurang atau tidak sempurna.
Pasal 39
(1)
Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud dalamPasal 33 huruf f dilaksanakan oleh Institusi Lingkungan Hidup.
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
24/82
24
(2) Pemantauan kualitas udara ambien terdiri atas:a.penyusunan rencana pemantauan kualitas udara ambien;
b.
pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien; danc.evaluasi hasil pemantauan kualitas udara ambien.
(3) Pemantauan kualitas udara ambien dilaksanakan paling sedikit 6(enam) bulan sekali.
Pasal 40
(1) Penangulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalamPasal 32 huruf b wajib dilaksanakan oleh setiap orang yangmenyebabkan pencemaran udara.
(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajibmembuat rencana penanggulangan pencemaran udara padakeadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
(3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud padaayat (1), setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatanwajib melakukan penanggulangan pencemaran udara.
(4) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud padaayat (1), dilakukan dengan cara:
a.
mengurangi dan/atau menghentikan emisi dan kebisingan(emisi) untuk mencegah perluasan pencemaran udara ambien;
b. merelokasi penduduk/masyarakat ke tempat yang aman;c. menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk
penanggulangan pencemaran udara; dand. cara lain yang dapat mengurangi dampak pencemaran udara.
(5) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulanganpencemaranudara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) harisejak terjadinya pencemaran udara diketahui, Kepala InstitusiLingkungan Hidup melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga
untuk melakukan penanggulangan pencemaran udara atas bebanbiaya setiap orang.
Pasal 41
(1) Pemulihan mutu udara sesuai dengan standar kesehatan manusiadan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkanterjadinya pencemaran udara.
(2) Pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara:a.penutupan dan/atau penggantian teknologi sebagian atau
seluruh sumber pencemar yang mengakibatkan pencemaranudara;
b.perlindungan terhadap reseptor;
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
25/82
25
c.pengurangan kegiatan atau aktivitas di udara terbuka pada saatkualitas udara tercemar;
d.
evakuasi masyarakat dan lingkungan yang diduga akan danterkena dampak pencemaran udara; dan/atau
e.cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3) Dalam hal orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pemulihankualitas udara dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) harikerja sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, Kepala InstitusiLingkungan Hidup melaksanakan atau menugaskan pihak ketigauntuk melakukan pemulihan kualitas udara atas beban biaya orangyang menyebabkan terjadinya pencemaran.
Pasal 42
Pengendalian pencemaran udara dilaksanakan sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.
Paragraf 4Pengendalian Pencemaran Laut
Pasal 43
Pengendalian pencemaran laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (4) huruf c meliputi:a. pencegahan pencemaran laut;b. penanggulangan pencemaran laut; danc. pemulihan kualitas laut.
Pasal 44
Pencegahan pencemaran laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43huruf a dilakukan melalui upaya:a. penetapan peruntukan laut;b. penetapan baku mutu air laut;
c.
penetapan lokasi untuk pengelolaan kawasan konservasi laut;d. pemberian izin pembuangan air limbah ke laut; dane. pemantauan kualitas air laut.
Pasal 45
(1) Penetapan peruntukan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
(2) Penetapan peruntukan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan berdasarkan zonasi atau RTRW.
Pasal 46
Penetapan baku mutu air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
26/82
26
Pasal 47
(1) Penetapan lokasi untuk pengelolaan kawasan konservasi lautsebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilakukan olehBupati sesuai dengan kewenangannya.
(2) Penetapan lokasi untuk pengelolaan kawasan konservasi lautsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 48
(1) Pemberian izin pembuangan air limbah ke laut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 huruf d dilakukan oleh pejabat yangberwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemegang izin pembuangan air limbah ke laut wajib menaatipersyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuanganair limbah ke laut
Pasal 49
Pembuangan air limbah ke laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48tidak boleh dilakukan pada:a. kawasan konservasi;b. ekosistem mangrove;c. ekosistem padang lamun; dan/ataud. ekosistem terumbu karang.
Pasal 50
(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauankualitas air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e.
(2)
Pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan untuk menetapkan status mutu air laut.
(3) Pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
(4) Penetapan status mutu air laut sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan untuk mengetahui tingkatan baik atau tingkatantercemar.
(5)
Dalam hal status mutu air laut pada tingkatan tercemarsebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penanggulangandan pemulihan pencemaran air laut.
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
27/82
27
(6) Dalam hal status mutu air laut pada tingkatan baik sebagaimanadimaksud pada ayat (4) dilakukan pencegahan pencemaran air
laut.
(7) Pemantauan kualitas air laut dilaksanakan sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.
Pasal 51
(1) Penanggulangan pencemaran laut sebagaimana dimaksud dalamPasal 43 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukanpencemaran laut.
(2)
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajibmembuat rencana penanggulangan pencemaran laut pada keadaandarurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
(3) Dalam hal terjadi keadaan darurat, setiap orang yang melakukanpencemaran laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajibmelakukan penanggulangan pencemaran laut.
Pasal 52
(1) Penanggulangan pencemaran laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 huruf b, dilakukan dengan cara:a.pemberian informasi peringatan pencemaran laut kepada
masyarakat;b.pengisolasian pencemaran laut;c.pembersihan laut yang tercemar;d.penghentian sumber pencemaran laut; dan/ataue.cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
(2) Dalam hal orang yang melakukan pencemaran laut tidakmelakukan penanggulangan pencemaran air laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh)hari sejak terjadinya pencemaran laut diketahui, Kepala InstitusiLingkungan Hidup melaksanakan atau menugaskan pihak ketigauntuk melaksanakan penanggulangan pencemaran laut atas bebanbiaya orang yang melakukan pencemaran laut.
(3) Penanggulangan pencemaran laut yang diakibatkan tumpahanminyak dilakukan melalui mekanisme tanggap darurat tumpahanminyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 53
(1) Pemulihan kualitas laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukanpencemaran laut.
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
28/82
28
(2) Pemulihan kualitas laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan cara:
a.
penghentian sumber pencemar laut;b.pembersihan unsur pencemaran laut;c.penanganan biota laut dampak dari pencemaran laut; dan/ataud.cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
(3) Dalam hal orang yang melakukan pencemaran laut tidakmelakukan pemulihan kualitas laut sebagaimana dimaksud padaayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerjasejak terjadinya pencemaran laut diketahui, Kepala InstitusiLingkungan Hidup melakukan atau menugaskan pihak ketiga
untuk melakukan pemulihan kualitas laut atas beban biaya orangyang melakukan pencemaran laut.
Pasal 54
Pengendalian pencemaran laut dilaksanakan sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.
Paragraf 5Pengendalian Pencemaran Tanah
Pasal 55
(1) Pengendalian pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (2) huruf d meliputi:a. pencegahan pencemaran tanah;b. penanggulangan pencemaran tanah; danc. pemulihan kualitas tanah.
(2) Pencemaran tanah bersumber dari:a. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; danb. pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan
teknis pengelolaan limbah B3.
Pasal 56
Pencegahan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalamPasal 55 ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya:a. penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
danb. pemantauan kualitas tanah.
Pasal 57
(1)Bupati menetapkan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasipada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a.
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
29/82
29
(2)Setiap orang yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi padatanah wajib memiliki izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi
pada tanah.
(3)Setiap orang yang memiliki izin pemanfaatan air limbah untukaplikasi pada tanah wajib menaati persyaratan dan kewajiban yangtercantum dalam izin.
Pasal 58
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaanlimbah B3 wajib melakukan pencegahan pencemaran tanah yangdiakibatkan oleh limbah B3.
Pasal 59
(1) Institusi Lingkungan Hidup melakukan pemantauan kualitas tanahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b.
(2) Pemantauan kualitas tanah dilaksanakan paling sedikit 6 (enam)bulan sekali.
(3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, InstitusiLingkungan Hidup melakukan upaya penanggulangan pencemarantanah dan pemulihan kualitas tanah.
(4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Institusi LingkunganHidup melakukan upaya mempertahankan atau meningkatkankualitas tanah.
Pasal 60
(1)
Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalamPasal 55 ayat (1) huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yangmelakukan pencemaran tanah.
(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajibmembuat rencana penanggulangan pencemaran tanah padakeadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
(3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud padaayat (1), setiap orang yang melakukan pencemaran tanah wajib
melakukan penanggulangan pencemaran tanah.
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
30/82
30
Pasal 61
(1)
Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalamPasal 53 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:a.pemberian informasi peringatan pencemaran tanah kepada
masyarakat;b.pengisolasian pencemaran tanah;c.penghentian sumber pencemaran tanah (yang memberikan
pencemaran); dan/ataud.cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
(2) Dalam hal orang yang melakukan pencemaran tanah tidakmelakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejakterjadinya pencemaran tanah diketahui, Kepala InstitusiLingkungan Hidup melaksanakan atau menugaskan pihak ketigauntuk melakukan penanggulangan pencemaran tanah atas bebanbiaya orang yang melakukan pencemaran tanah.
Pasal 62
(1) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
ayat (1) huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukanpencemaran tanah.
(2) Pemulihan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan cara:a.penghentian sumber pencemar;b.pembersihan unsur pencemaran tanah; dan/atauc.cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
(3)
Dalam hal orang yang melakukan pencemaran tanah tidakmelakukan pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud padaayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejakterjadinya pencemaran tanah diketahui, Kepala InstitusiLingkungan Hidup melaksanakan atau menugaskan pihak ketigauntuk melakukan pemulihan kualitas tanah atas beban biayaorang yang melakukan pencemaran tanah.
Pasal 63
Pengendalian pencemaran tanah dilaksanakan sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
31/82
31
Bagian KetigaPelaksanaan Pengendalian
Kerusakan Lingkungan Hidup
Paragraf 1Umum
Pasal 64
(1) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup dilakukan terhadapekosistem.
(2) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap ekosistemsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:a. pengendalian kerusakan tanah;b. pengendalian kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun,
dan terumbu karang;c. pengendalian kerusakan ekosistem karst;d. pengendalian kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan
hutan; dane. pengendalian kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Paragraf 2
Pengendalian Kerusakan Tanah
Pasal 65
Pengendalian kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64ayat (2) huruf a meliputi:a. pencegahan kerusakan tanah;b. penanggulangan kerusakan tanah; danc. pemulihan kondisi tanah
Pasal 66
Pencegahan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65huruf a dilakukan melalui upaya:a. penetapan kriteria baku kerusakan tanah;b. penetapan kondisi tanah; danc. penetapan izin lingkungan; dand. penetapan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi
pada tanah.
Pasal 67
(1) Penetapan kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 66 huruf a dapat dilakukan lebih ketat dari kriteriabaku kerusakan tanah nasional dan Provinsi.
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
32/82
32
(2) Kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi kriteria baku kerusakan tanah untuk kegiatan:
a.
pertanian;b.perkebunan;c.hutan tanaman.
(3) Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan tanah lebih ketatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlakukriteria baku kerusakan tanah Provinsi.
(4) Dalam hal kriteria baku kerusakan tanah Provinsi sebagaimanadiamaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, berlaku kriteria bakukerusakan tanah nasional.
(5) Penetapan kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 68
(1) Bupati menetapkan kondisi tanah sebagaimana dimaksud dalamPasal 66 huruf b terhadap areal tanah yang berpotensi mengalamikerusakan.
(2) Penetapan kondisi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan untuk penetapan status kerusakan tanah.
(3) Penetapan kondisi tanah didasarkan pada hasil:a.analisis, inventarisasi dan/atau identifikasi terhadap sifat dasar
tanah; danb.inventarisasi kondisi iklim, tofografi, potensi sumber kerusakan,
dan penggunaan tanah.
(4) Penetapan status kerusakan tanah sebagaimana dimaksud padaayat (2) dilakukan dengan membandingkan kondisi tanah dengankriteria baku kerusakan tanah.
(5) Status kerusakan tanah terdiri atas:a. status baik; ataub. status rusak.
(6) Bupati melakukan upaya mempertahankan status tanah denganstatus baik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.
(7)
Bupati melakukan upaya peningkatan status tanah dengan statusrusak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
33/82
33
Pasal 69
(1)
Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin lingkungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c.
(2) Pemegang izin lingkungan wajib:a. menaati kriteria baku kerusakan tanah;b. menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin
lingkungan; danc. menyampaikan laporan penaatan persyaratan dan kewajiban
yang tercantum dalam izin lingkungan paling sedikit 6 (enam)bulan sekali kepada Bupati atau Kepala Institusi LingkunganHidup.
Pasal 70
(1) Bupati menetapkan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasipada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d.
(2) Pemegang izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanahtanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:a.menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin
pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
b.
menyampaikan laporan penaatan persyaratan dan kewajibandalam izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanahpaling sedikit 3 (tiga) bulan kepada Kepala Institusi LingkunganHidup.
Pasal 71
(1) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalamPasal 65 huruf b, wajib dilakukan oleh setiap orang yangmelakukan kerusakan tanah.
(2) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan cara:a.pemberian informasi peringatan kerusakan tanah kepada
masyarakat;b.pengisolasian sumber perusak tanah;c.penghentian kegiatan penggunaan tanah;d.pelaksanaan teknik konservasi tanah;e.pelaksanaan perubahan jenis komoditi;f. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
g.
penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atauh.cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
34/82
34
(4)Dalam hal orang yang melakukan kerusakan tanah tidakmelakukan penanggulangan kerusakan tanah dalam jangka waktu
paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui,Kepala Institusi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannyadapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untukmelakukan penanggulangan kerusakan tanah atas beban biayaorang yang melakukan kerusakan tanah.
Pasal 72
(1) Pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukankerusakan tanah.
(2) Pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan caraa.Remediasi;b.rehabilitasi;dan/atauc.cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
(3) Dalam hal orang yang melakukan kerusakan tanah tidakmelakukan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejakterjadinya kerusakan diketahui, Kepala Institusi Lingkungan Hidupsesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan ataumenugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kerusakantanah atas beban biaya orang yang melakukan kerusakan tanah.
Pasal 73
Pengendalian kerusakan tanah dilaksanakan sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.
Paragraf 3Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun
dan Terumbu Karang
Pasal 74
Pengendalian kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun danterumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) hurufb, meliputi:a. pencegahan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan
terumbu karang;b. penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun,
dan terumbu karang; danc. pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu
karang
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
35/82
35
Pasal 75
Pencegahan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, danterumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf adilakukan melalui upaya:a. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, padang
lamun, dan terumbu karang;b. penetapan izin lingkungan; danc. pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu
karang.
Pasal 76
Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, padanglamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75huruf a, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 77
(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin lingkungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b.
(2) Pemegang izin lingkungan wajib:
a.
menaati kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, padanglamun, dan terumbu karang sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan;
b.menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izinlingkungan; dan
c.menyampaikan laporan penaatan persyaratan dan kewajibanyang tercantum dalam izin lingkungan paling sedikit 6 (enam)bulan sekali kepada Bupati atau Kepala Institusi LingkunganHidup.
Pasal 78
(1) Kepala Institusi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannyamelakukan pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, danterumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c.
(2) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbukarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:a.mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem mangrove,
padang lamun, dan terumbu karang; dan/ataub.memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan
pengelolaan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbukarang.
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
36/82
36
(3) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbukarang meliputi kegiatan:
a.
data dan interpretasi data;b.pelaporan.pembuatan desain pemantauan;c.pemilihan karakteristik ekosistem;d.pengamatan di lapangan; dane.pengolahan.
(4) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbukarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan palingsedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Pasal 79
(1) Setiap orang yang melakukan perusakan ekosistem mangrove,padang lamun, dan terumbu karang wajib melakukanpenanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun,dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 hurufb.
(2) Penanggulangan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbukarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengancara:
a.
pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem mangrove,padang lamun, dan terumbu karangkepada masyarakat;
b.pengisolasian sumber perusak ekosistem mangrove, padanglamun, dan terumbu karang;
c.penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove, padanglamun, dan terumbu karang;
d.deliniasi kerusakan akibat kegiatan;e.penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atauf. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
(3) Dalam hal orang yang melakukan perusakan ekosistem mangrove,padang lamun, dan terumbu karang tidak melakukanpenanggulangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) harisejak terjadinya kerusakan diketahui, Kepala Institusi LingkunganHidup sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkanpihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakanekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang atasbeban biaya orang yang melakukan perusakan.
Pasal 80
(1) Pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, danterumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf cwajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan perusakanekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
37/82
37
(2) Pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, danterumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara:a.rehabilitasi;b.restorasi; dan/atauc.cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
(3) Dalam hal orang yang melakukan perusakan tidak melakukanpemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangkawaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinyakerusakan diketahui, Kepala Institusi Lingkungan Hidup sesuaikewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihakketiga untuk melakukan pemulihan fungsi ekosistem mangrove,padang lamun, dan terumbu karang atas beban biaya orang yangmelakukan perusakan.
(4) Ketentuan mengenai pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padanglamun, dan terumbu karang dilaksanakan sesuai peraturanperundang-undangan.
Pasal 81
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian kerusakan ekosistemmangrove, padang lamun, dan terumbu karang dilaksanakan sesuaiperaturan perundang-undangan.
Paragraf 4Pengendalian Kerusakan karst
Pasal 82
Pengendalian kerusakan lingkungan ekosistem karst sebagaimanadimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c meliputi:a.
pencegahan kerusakan lingkungan ekosistem karst;b. penanggulangan kerusakan lingkungan ekosistem karst; danc. pemulihan kerusakan lingkungan ekosistem karst.
Pasal 83
Pencegahan kerusakan lingkungan ekosistem karst sebagaimanadimaksud dalam Pasal 82 huruf a dilakukan melalui upaya antara lain:a. penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan ekosistem karst;b. penetapan izin lingkungan; dan
c.
pemantauan ekosistem karst.
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
38/82
38
Pasal 84
(1)
Penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan ekosistem karstsebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a dapat dilakukanlebih ketat dari kriteria baku kerusakan lingkungan ekosistemkarst yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal kriteria baku kerusakan lingkungan ekosistem karstsebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlakukriteria baku kerusakan lingkungan ekosistem karst yang diaturdalam peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap orang yang memanfaatkan ekosistem karst wajib menaati
kriteria baku kerusakan lingkungan ekosistem karst.
(4) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan ekosistemkarst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 85
(1) Penetapan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83huruf b dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
(2)
Pemegang izin lingkungan wajib menaati:a.kriteria baku kerusakan lingkungan ekosistem karst; danb.persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin
lingkungan.
Pasal 86
(1) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal83 huruf c dilaksanakan oleh Kepala Institusi Lingkungan Hidupsesuai dengan kewenangannya.
(2)
Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan untuk:a.mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem karst; dan/ataub.memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan
pengelolaan ekosistem karst.
(3) Pemantauan ekosistem karst meliputi kegiatan:a.pembuatan desain pemantauan;b.pemilihan karakteristik ekosistem;c.pengamatan di lapangan;d.pengolahan data dan interpretasi data; dan
e.
pelaporan.
(4) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
39/82
39
Pasal 87
(1)
Penanggulangan kerusakan lingkungan ekosistem karstsebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b wajib dilakukanoleh setiap orang yang melakukan kerusakan lingkungan ekosistemkarst.
(2) Penanggulangan kerusakan lingkungan ekosistem karstsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:a.pemberian informasi peringatan kerusakan lingkungan ekosistem
karst kepada masyarakat;b.pengisolasian sumber perusak ekosistem karst;c.penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem karst;d.
deliniasi kerusakan akibat kegiatan;e.penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atauf. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
(3) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidakmelakukan penanggulangan kerusakan lingkungan ekosistem karstdalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinyakerusakan diketahui, Kepala Institusi Lingkungan Hidup sesuaidengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan
pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakanlingkungan ekosistem karst atas beban biaya penanggung jawabusaha dan/atau kegiatan.
Pasal 88
(1) Pemulihan fungsi ekosistem karst yang terkena dampaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c wajib dilakukanoleh setiap orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem karstyang menyebabkan kerusakan lingkungan ekosistem karst.
(2)
Pemulihan fungsi ekosistem karst sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan cara:a. rehabilitasi;b. restorasi; dan/atauc. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
(3) Dalam hal tidak melakukan pemulihan ekosistem karstsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu palinglama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui,
Kepala Institusi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannyadapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untukmelakukan pemulihan ekosistem karst atas beban biaya orang yangmelakukan kerusakan lingkungan ekosistem karst.
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
40/82
40
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan fungsi kawasanekosistem karst sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 89
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian kerusakan ekosistemkarst dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undang.
Paragraf 5Pengendalian Kerusakan Ekosistem Hutan
di Luar Kawasan Hutan
Pasal 90
Pengendalian kerusakan Ekosistem hutan di luar kawasan hutansebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf d meliputi:a. pencegahan kerusakan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan;b. penanggulangan kerusakan Ekosistem hutan di luar kawasan
hutan; danc. pemulihan kerusakan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
Pasal 91
Pencegahan kerusakan Ekosistem hutan di luar kawasan hutansebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a dilakukan melaluiupaya:a. penetapan fungsi Ekosistem hutan di luar kawasan hutan;b. penetapan Izin Lingkungan; danc. pemantauan fungsi Ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
Pasal 92
(1) Bupati sesuai kewenangannya menetapkan fungsi Ekosistem hutandi luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91
huruf a.
(2) Penetapan fungsi Ekosistem hutan di luar kawasan hutansebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasilinventarisasi karakteristik dan fungsi Ekosistem hutan di luarkawasan hutan.
(3) Inventarisasi karakteristik hutan di luar kawasan hutansebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:a.curah hujan 2000 sampai 3000 mm/tahun;b.temperatur yang rendah;
c.
kelembaban udara yang tinggi;d.tajuk yang berlapis-lapis dan berstrata;e.keanekaragaman jenis atau biodiversitas; danf. selalu hijau (ever green).
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
41/82
41
(4) Inventarisasi fungsi Ekosistem hutan di luar kawasan hutansebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. fungsi perlindungan;b. fungsi pengontrol; dan/atauc. fungsi produksi.
Pasal 93
(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan Izin Lingkungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b bagi Usahadan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Ekosistem hutan diluar kawasan hutan.
(2)
Setiap pemegang Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalamIzin Lingkungan.
Pasal 94
(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauanfungsi Ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 91 huruf c.
(2) Pemantauan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:a.mengetahui tingkat perubahan fungsi Ekosistem hutan di luar
kawasan hutan; dan/ataub.memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan
pengelolaan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
(3) Pemantauan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam1 (satu) tahun.
Pasal 95
(1) Setiap Orang yang mengakibatkan kerusakan Ekosistem hutan diluar kawasan hutan wajib melakukan penanggulangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b.
(2) Penanggulangan kerusakan Ekosistem hutan di luar kawasanhutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:a.pemberian informasi peringatan kerusakan hutan di luar
kawasan hutan kepada masyarakat;
b.
pengisolasian sumber perusak hutan di luar kawasan hutan;c.penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di luar kawasan hutan;d.deliniasi kerusakan akibat kegiatan;e.penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atauf. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
42/82
42
(3) Dalam hal Orang yang mengakibatkan kerusakan Ekosistem hutandi luar kawasan hutan tidak melakukan penanggulangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu palinglama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan diketahui,Bupati sesuai dengan kewenangannya melaksanakan ataumenugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulanganEkosistem hutan di luar kawasan hutan atas beban biaya yangmengakibatkan kerusakan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
Pasal 96
(1) Setiap Orang yang mengakibatkan kerusakan Ekosistem hutan diluar kawasan hutan wajib melakukan pemulihan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 90 huruf c.
(2) Pemulihan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:a.rehabilitasi;b.restorasi; dan/atauc.cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3) Dalam hal Orang yang mengakibatkan kerusakan Ekosistem hutandi luar kawasan hutan tidak melakukan pemulihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan diketahui, Bupatisesuai dengan kewenangannya melakukan atau menugaskan pihakketiga untuk melakukan pemulihan Ekosistem hutan di luarkawasan hutan atas beban biaya Orang yang mengakibatkankerusakan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
Pasal 97
Pengendalian kerusakan Ekosistem hutan di luar kawasan hutandilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
PEMELIHARAAN
Bagian KesatuUmum
Pasal 98
Pemeliharaan lingkungan hidup meliputi:a. pemeliharaan kualitas air;b. pemeliharaan kualitas udara;
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
43/82
43
c. pemeliharaan kualitas laut;d. pemeliharaan kualitas tanah;
e.
pemeliharaan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;f. pemeliharaan ekosistem karst;g. pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan dan di dalam
kawasan hutan; danh. pemeliharaan ekosistem lainnya sesuai perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Bagian KeduaPemeliharaan Kualitas Air
Pasal 99
Pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat(1) huruf a dilakukan melalui upaya:a. konservasi air dan lahan;b. pencadangan air; danc. pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak
perubahan iklim.
Pasal 100
(1)
Konservasi air dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99huruf a meliputi :a. konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air;b. konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas
air; danc. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem
perairan.
(2) Konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas airsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upayaperlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.
(3) Konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas airsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi upayaperlindungan dan pemanfaatan secara lestari sumber air tertentu.
(4) Konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistemperairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 101
(1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf bdilakukan terhadap sumber air dengan kualitas tertentu yang tidakdapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
44/82
44
(2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui upaya:
a.
penetapan sumber air yang belum dimanfaatkan yang memilikikualitas air yang masih baik; dan/atau
b. penetapan sumber air yang memiliki kualitas air yang tercemaruntuk dilakukan pemulihan kualitas air.
(3) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb dilakukan melalui upaya:a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan/ataub. penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air.
(4) Bupati berwenang menghentikan kegiatan pembuangan air limbahsebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan Airsebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan olehpejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Pencadangan air dengan kualitas tertentu dilaksanakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 102
(1) Pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampakperubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf cmeliputi upaya:a. mitigasi perubahan iklim; danb. adaptasi perubahan iklim.
(2) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dilaksanakan melalui upaya:a. penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah yang
mempengaruhi kualitas air; danb. peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca pada
ekosistem perairan.
(3) Penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui izin pembuanganair limbah ke sumber air.
(4) Peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui konservasi dan
rehabilitasi atau restorasi ekosistem perairan.
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
45/82
45
(5) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b dilaksanakan melalui upaya:
a.
penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan (sensitivitas)terhadap kualitas air; dan
b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektordan masyarakat.
(6) Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklimdilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 103
Pemeliharaan kualitas air yang berada dalam wilayah KabupatenPurworejo dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian KetigaPemeliharaan Kualitas Udara
Pasal 104
Pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98ayat (1) huruf b dilakukan melalui upaya:
a.
konservasi kualitas udara; danb. pelestarian fungsi atmosfer.
Pasal 105
(1) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104huruf a dilakukan melalui perlindungan kualitas udara.
(2) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan melalui:a.alokasi ruang terbuka hijau;b.
pemenuhan baku mutu udara ambien; danc.RPPLH.
Pasal 106
Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104huruf b dilakukan melalui upaya :a. mitigasi perubahan iklim;b. perlindungan lapisan ozon; danc. perlindungan terhadap deposisi asam.
Pasal 107
Pemeliharaan kualitas udara dilaksanakan sesuai ketetuan peraturanperundang-undangan.
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
46/82
46
Bagian KeempatPemeliharaan Kualitas Laut
Pasal 108
Pemeliharaan kualitas laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98ayat (1) huruf c dilakukan melalui upaya:a. konservasi laut;b. pencadangan perairan laut; danc. pelestarian fungsi perairan laut sebagai pengendali dampak
perubahan iklim.
Pasal 109
(1) Konservasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf ameliputi kegiatan:a. perlindungan laut;b. pengawetan ekosistem yang ada di Laut; danc. pemanfaatan secara lestari perairan laut.
(2) Konservasi Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui:a. penetapan kawasan konservasi Laut;
b.
pengaturan fungsi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;c. RPPLH; dand. pemanfaatan perairan Laut yang didasarkan pada RPPLH.
Pasal 110
(1) Pencadangan perairan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108huruf b dilakukan terhadap perairan laut yang tidak dapat dikeloladalam jangka waktu tertentu.
(2) Pencadangan perairan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan melalui:a. penetapan status perairan yang belum termasuk dalam rencana
zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memilikikualitas laut yang masih baik; dan/atau
b. penetapan status perairan laut yang memiliki kualitas lauttercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas laut danekosistemnya.
(3) Status perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah statusperairan cadangan.
(4) Bupati menetapkan status perairan laut yang belum ditetapkandalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecilsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuaidengan kewenangannya.
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
47/82
47
(5) Dalam hal perairan yang memiliki kualitas laut tercemar ditetapkansebagai perairan cadangan, Pemerintah Daerah berwenang
melakukan upaya:a. menghentikan kegiatan pembuangan air limbah; dan/ataub. menghentikan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan perairan
laut
Pasal 111
(1) Pelestarian fungsi perairan laut sebagai pengendali dampakperubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf cdilakukan melalui:a. mitigasi perubahan iklim; danb.
adaptasi perubahan iklim.
(2) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dilakukan melalui upaya penurunan emisi gas rumah kacadari air limbah yang mempengaruhi kualitas laut.
(3) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b dilakukan melalui upaya:a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan terhadap
kualitas laut dan gelombang laut; dan
b.
peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektordan masyarakat.
(4) Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklimdilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 112
Pemeliharaan kualitas laut yang menjadi lingkup kewenanganPemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.
Bagian KelimaPemeliharaan Kualitas Tanah
Pasal 113
(1) Pemeliharaan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal98 ayat (1) huruf d dilakukan melalui upaya konservasi tanah.
(2) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara:a. konservasi secara mekanik;b. konservasi secara biologis;c. konservasi secara kimia; dan
-
7/24/2019 RAPERDA PPLH
48/82
48
d. konservasi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu danteknologi.
(3) Pemeliharaan kualitas tanah dilaksanakan sesuai ketentuanketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian KeenamPemeliharaan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun,
dan Terumbu Karang
Pasal 114
Pemeliharaan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbukarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf edilakukan melalui upaya:a. konservasi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu
karang;b. pencadangan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu
karang; dan/atauc. pelestarian fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan
terumbu karang sebagai pengendali dampak perubahan iklim.
Pasal 115
(1) Konservasi ekos