Menimbang
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOUOR TAHUN
TENT ANG KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
DENG AN RAHllAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan pelaksana
an pembangunan nasional pada umumnya, dan pembangunan
di bidang ekonomi pada khususnya, diperlukan langkah
langkah untuk terus semakin mengembangkan iklim usaha
yang sehat, meningkatkan pembinaan dunia usaha, dan
mengemhangkan kesempatan yang seluas-luasnya bagi ma
syarakat pengusaha .untuk ikut serta dalam pelaksanaan
pembangunan di bidang ekonomi berdasar Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, d1per -
lukan adanya Kamar Dagan,g dan Industri yang merupakan
wadah pembinaan untuk peningkatan kemampuan profesi
para pengusaha Indonesia dalam kedudukannya sebagai
pelaku-pelaku ekonomi nasional, dan sebagai wadah penyaluran aspirasi dalam rangka keikutsertaan dalam
pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi berdasarkan
Demokrasi Ekonomi sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang
Dasar 1945;
c. bahwa Kamar Dagang dan Industri juga merupakan wadah
komunikasi dan konsultasi antara par~ pengusaha In
donesia dengan Pemerintah mengenai hal-hal yang ber
kai tan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan
jasa;
d. bahwa untuk memberikan dasar yang kokoh bagi hal-hal
.di atas, maka dipandang perlu Kamar Dagang dan Industri diatur dalam Undang-undang;
Mengingat.
j
lfengingat
Uenetapkan
,, ........... -•-•o•r• •••'''"•'' '•·• o •
2
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar
1945;
· Dengan persetuj uan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
ilEMUTUSKAN :
UNDANG-UNDANG TENTANG KAMAR OAGANG DAN INDUSTRI
BAB I
BENTUK DAN SIFAT
Pas al 1
Untuk mengembangkan kehidupan ekonomi pada umumnya.,
perdagangan, perindustrian, dan jasa pada khususnya, ditet~pkan adanya satu Kamar Dagang dan Industri yang merupakan wadah bagi para pengusaha Indonesia,
baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, balk yang tidak~bergahung maupun yang
bergahung dalam· org~nisasi pengusaha.
Pas al 2
Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan wadah komunikasi dan konsultasi ~n
tara para pengu~aha Indonesia dengan Pemerintah me
ngenai ha1-hal yang berkaitan dengan masalah perdaga
ngan, perindustrian, dan jasa.
Pas al 3
Hamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal l bersifat non Pemerintah dan non politik serta dalam melakukan kegiatannya tidak mencari keuntungan.
BAB I I • • ••
3
BAB II
ASAR
Pas al 4
Kamar Dagang dan Industri berasaskan Pancasila sebagai
satu-satunya asas yang wajib dicantumkan dalam pasal anggaran dasarnya.
B.A.B I I I
TUJUAN DAN USAHA
Pas al 5
Kamar Dagang dan Industri bertujuan membina dan mengem
bangkan kemampuan, kegiatan, dan kepentingan para pengusaha Indonesia dalam kedudukannya sebagai pelaku-pela
ku ekonomi nasional dalam rangka.. mewujudkan kehidupan
ekonomi dan usaha nasional yang sehat dan tertib ber
dasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, serta iklim
usaha yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya para pengusaha Indonesia sehingga dapat berpartisipasi secara efektif dalam pembangunan nasiona1.·
Pas al 6
Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pa
sal 5 Kamar Dagang dan Industri melakukan usaha-usaha
antara lain sebagai berikut:
a. penyebarluasan informasi mengenai kebijaksanaan Pemerintah di bidang ekonomi kepada para pengusaha Indo
nesia;
b. penyebarluasan informasi mengenai permasalahan dan
perkembangan perekonomian dunia yang dapat berpenga
ruh kepada kehidupan ekonomi dan usaha nasional ke
pada para pengusaha dan Pemerintah;
c. penyaluran ~spirasi dan kepentingan para pengusaha
di bidang perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan di bidang
ekonomi;
d. • .•
4
d. penyelenggaraan pendidikan, latihan, dan kegiatankegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka pembina
an dan pengembangan kemampuan para pengusaha Indonesia, terutama para pengusaha menengah, kecil,dan non formal;
e. penyelenggaraan dan peningkatan hubungan dan kerja~ sama antar pengusaha Indonesia, termasuk pengembang
an keterkaitan antar bidang-bidang usaha industri
dan bidang usaha sektor ekonomi lainnya, kt\ususnya
kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pe
ngusaha besar, men~ngah,dan kecil;
f. penyelenggaraan upaya memelihara kerukunan di satu pihak serta upaya mencegah pers~ingan yang tidak sehat di laln pihak di antara para pengusaha Indonesia;
g. penyelenggaraan dan peningkatan hubungan dan kerjasama antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha luar
negeri seiring dengan kebutuhan dan kepentingan pem
bangunan <;ii pidang ekonomi pada khususnya dan pern
bangunan nasional pada umumnya;
h. penyelenggaraan upaya keseimbangan dan kelestrian
alam serta penrieg~han timbulnya kerusakan dan pence-maran terhadap lingkungan hidup.
Pas al 7
Selain usaha-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
dalam rangka pembin~an para pengus~ha In~onesia dan iklim usaha yang sehat dan tertib, Kamar Dagang dan In
dustri dapat pula melakukan:
a. jasa-jasa baik dalam bentuk pemberian surat keterang
an, penengahan, arbitrasi, da.n rekomendasi mengenai usaha para pengusaha Indonesia, termasuk legalisasi surat-surat yang diperluka.n 'bagi kela.ncaran usahanya;
b. tugas. . ..
5
b. tugas-tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh
Pemerintah.
BAB IV
ORGANISASI KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
Pas al 8
Organisasi yang dibentuk oleh para pengusaha Indonesia
yang memenuhi ketentuan untuk disebut sebagai Kamar
Dagang da.n Industri sebagaimana dimaksud dala.m Undangundang ini, ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Pas al 9
Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dicabut, apa
bila organisasi para pengusaha Indonesia yang bersang
kutan tidak memenuhi lagi ketentuan-ketentuan dalam
Undang-undang ini atau ketentuan peraturan perundang
undangan lainnya ataupun tidak sesuai lagi dengan ke
bijaksanaan Pemerintah di bidang pembangunan ekonomi.
Pas al 10
Bentuk dan susunan organisasi, keanggotaan, dan lain
lainnya yang berkaitan dengan organisasi Kamar Dagang
dan Industri, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar
dan anggaran rumah t an,gganya.
BAB V
PENGAWASAN
Pas al 11
Pemerintah melakukan pengawasan terh.adap Kamar Dagang
dan ....
6
dan Industri mengenai dilaksanakannya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, ketentuan peraturan per
undang-undangan lainnya, dan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pembangunan ekonorni.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pas al 12
Kepada organisasi Kamar Dagang dan Industri yang telah
ditetapkan dengan Keputusan Presiden sebelum diundang
kannya Undang-undang ini diberikan kesempatan dalam
tenggang waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan ter
hitung sejak mulai berlakunya Undang-undang ini untuk
menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan menurut Undang-undang ini.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pas al 13
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundang
kan.
Agar ....
7
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-unda.n'g i ni dengan penempa tannya da-
1 am Lembaran Negara Republik Indonesia.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SUDHARMONO, s.n.
Disahkan di Jakarta
Pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
e 0 E H A R T 0
LEUBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 198 NOUOR
UMUM
RAN CAN GAN
PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO MOR TAHUN
TEN TANG KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
Ualam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 ten-· tang Garis-garis Besar Haluan Negara telah ditegaskan ba1'wa pelaksanaan pembangunan nasional ditujukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dasar Demokrasi Ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 dan PenJelasannya. Untuk mewujudkan tujuan di atas, Garis-g~ris Besar Haluan Negara juga menetapkan bahwa dalam jangka panjang, ·sasaraq· utama yang perlu diciptakan adalah landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri. Dalam rangka usaha ini, titik berat diletakkan pada pembangunan di bidang ekonomi.
Perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan program-program pembangunan tersebut selama ini menunjukkan bahwa hal itu tidak mungkin dapat dilakukan oleh seseorang atau golongan tertentu saja, termasuk oleh Pemerintah sendiri. Dalam masalah ini, Garis-garis Besar Haluan Negara telah memb~rikan isyarat secara jelas mengepai penting dan perlunya secara terus mener'\t'S upaya untuk mendorong, membina, dan meningkatkan keikutsertaan aktif segenap lapisan masyarakat dalam rangkaian kegiat-an pembangunan, termasuk di dalamnya para pe.ngusaha Indonesia. Secara bersama-sama mereka memikul beban dan tanggung jawab yang sama atas pelaksana~n pembangunan dan juga dalam menerima kembali hasil-hasilnya. Masalah keikutsertaan dunia usaha ini dalam sejarah perekonomian Indonesia sudah berlangsung sejak Pemerintahan Hindia Belanda, yaitu dengan dikeluarkannya "Besluit van den Gouverneur General van NederlandschIndie van den 29sten October 1863, Nummer 18 (Staatsblad Tahun 1863 Nomor 144) mengenai Reglement, bevattende algemeene bepalingen, betteffende de kamers van koopha~del en nijverheid in Nederlandschlndie". Sebagaimana diketahui, "Kamers van koophandel" tersebut mempunyai tugas dan fungsi.sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Setelah·kemerdekaan Indonesia, kebutuhan adanya keikutsertaan dunia usaha dirasakan pula oleh Pemerintah, sehingga dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1956 tentang Dewan dan Majelis-Majelis Perniagaan dan Perusahaan yang dimuat dalam Lembaran Negara Tabun 1956 Nomor 17.
- 2 -
Pertimbangan dikelurkannya Peraturan Pemerinth Nomor 11 Tahun 1956 tersebut
adalah bahwa untuk kepentingan perkembangan ekonomi Indonesia, maka sangat diperlukan organisasi-organisasi yang membantu Pemerintah, terutama dalam
mengatur dunia perniagaan dan perusahaan, sehingga dapat sejalan denga11 m~k
sud pembangunan nasional dan untuk menjamin bahwa pembinaan yang dilakukan
oleh Pemerintah dapat dijalankan lebih lancar. Berdasarkan Peraturan Peme
r intah Nomor 11 Tahun 1956 tersebut, dibentuk Dewan Perniagaan.dan Perusaha
an yang bertugas memperhatikan kepentingan perniagaan dan perusahaan di seluruh Indonesia.
Perkernbanga~ lebih lanjut terjadi sejak dicetuskannya Deklarasi Ekonomi dalam alarn Demokrasi Terpimpin pada tanggal 28 Maret 1963 .•
Dalam perkembangan selanj utnya Dewan Perniagaan dan Perusahaan dipandaug
tidak sesuai lagi~ sehingga Pemerintah pada waktu itu mengeluarkan r~raturan
Pres iden Nomor 2 Tahun 1964 ten tang Sadan Musyawarah Penguaaha Nasional
Swasta yang sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1956. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut dibentuk B~dan Musyawarah Pengusa
ha Nasional Swasta yang selanjutnya disebut BAMUNAS yang berkedudukan di
Ibukota . Republik Indonesia dan mempunyai cabang di Ibukota Oaerah yang
disebut BAMUNAS Daerah.
Sesuai dengan keadaan pada waktu itu, BAMUNAS dibentuk dengan tujuan ·:
a. ikut serta menyelesaikan Revolusi Nasional menuju ke masyarakat sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila;
b. turut serta memperlancar perputaran roda perekonomian dalam rangka Pem
bangunan Nasional Semesta Berencana dengan mengutamakan kemanfaatan umum.
Tugas dan usaha BAMUNAS antara lain adalah :
a. membimbing dan menggerakkan semua pengusaha nas ional swasta dengan peng
alaman, modal, dan keahlian yang ada pada mereka untuk mPnyPlP!:~;aikrln
Revolusi Nasional;
b. mengerahkan dan menggerakkan modal domestik untuk pembangunan;
c. menyumbangkan segala piki ran di bidang perekonomian padn umumnya rJcilrun
pembangunan pada khususnya kepada Pemerintah dan Lembaga-lembaga t~egara
lainnya yang diminta atau tidak diminta.
4
peroleh dasar hukum yang jelas. Dengan wadah ini pula, upaya pembinaan masyarakat dunia usaha Indonesia agar dapat meningkatkan keikutsertaan mereka dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan.
Segi lain dari pemikiran tersebut adalah, bahwa pada saat ini telah ada organisasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia disingkat KADIN
Indonesia yang telah diakui. Dengan demikian, Undang-undang ini akan
memberikan landasan hukum yang lebih kokoh bagi adanya organisasi
tersebut. Dalam Undang-undang ini diatur sifat, tujuan, dan usaha
usaha Kamar Dagang dan Industri Indonesia tersebut. Selain itu, dalam rangka peningkatan keikutsertaan aktif masyarakat dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan nasional, dan sesuai dengan perkembangan keadaan, kebutuhan, serta kemampuannya, dalam Undang-undang ini juga diteOapkan kemungkinan adanya penugasan dan kewenangan lain yang di kemudian hari dapat diberikan kepada Kamar Dagang dan Industri.
PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1
Pengusaha dan Perusahaan adalah pengusaha dan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Waj ib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara· Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3214).
Pas al 2
Cukup jelas.
Pas al 3
Ketentuan ini dimaksudkan agar -Kamar Dagang dan lndustri benar--benar mandiri, tidak terikat,atau tidak merupakan organisasi kekuatan sosial politik, atau tidak merupakan bagian daripadanya. Kamar Dagang dan lndustri bukan pula merupakan bagian dari Pemerintah. Kamar Dagang dan Industri tidak melakukan kegiatan usaha dan karenanya tidak mencari keuntungan materiil.
Pasal 4 Cukup jelas.
Pasal 5 Cukup jelas.
5
Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas.
liuruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Aspirasi dan kepentingan tersebut disalurlan dalam rangka.meka-~
nisme komuriikasi dan konsult~si yang erat, berkala, dan berke-lanjutan antara Kamar Dagang-dan Industri dengan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
.L>alam rangka penyelenggaraan dan peningkat.an hubungan dan kerjasama antar pengusaha Indonesia terl;ebut, Kamar Dagang dan Industri
antara lain mengusahakan terwujudnya keterkaitan usaha yang saling menunjang dan mengun~ungkan, baik yang bersifat verti
kal maupun horizontal.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
· Pasal 7
Bilamana perkembangan keadaan, kebutuhan, dan kemampuan telah memungkinkan Kamar Dagang dan Industri · dapat diberi tugas dan kewenangan
tertentu yang lazimnya dilakukan ol.eh Pemerintah dalam pembinaan dunia usaha.
Tugas dan kewenangan apa, dan kapan dapat diberikan, ditentukan
oleh penilaian Pemerintah atas hal-hal tersebut di atas • .Pasal 8
Penetapan dengan Keputusan Presiden atas organisasi para pengusaha Indonesia sebagai Kamar Dagang dan Industri sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-undang ini bersifat pengakuan atas keberadaan (eksistensi) organisasi tersebut.
Pasal 9
Cu kup je las.
Pasal 10 •••••
6
Pasal 10
Bentuk dan susunan organisasi keanggotaan, dan lain-lain yang ber
kai tan dengan pendirian Kamar Dagang dan Industri diatur dalam
~nggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, tetapi dengan tetap
memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, misal
nya dalam melakukan usaha-usaha harus tetap memperhatikan ketentu
an Pasal 6.
Mengenai susunan organisasi, dalam anggaran dasar diatur antara
lain hubungan dan susunan organisasi di pusat dan daerah, serta
kedudukannya.
Demikian pula mengenai rnasalah keanggotaan, dalam anggaran dasar
diatur antara lain jenis, kedudukan, hak dan kewajiban, terutama
dalam kaitannya dengan peranan organisasi pengusaha yang sejenis.
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Keputusan Presiden dimaksud ialah Keputusan Presiden Nornor 49
'£ahun 19'/3 ten tang Kamar Dagang dan Industri.
Pasal 13 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN