RAHASIADI BALIK PENYUSUNAN UUPAPROF. BOEDI HARSONO
I
Untuk dapat mengatasi reaksi dari golongan-golongan yang menginginkan Piagam Jakarta, solusi yang diambil yaitu dengan merumuskan sila-sila Pancasila (Rumusan Pancasila) saja pada IJUPA bukan sebutan Pancasila
yang akan dipakai juga menimbulkan perbedaan persepsi. Sistem pendaftaran tanah y ang terdapat dalam rumusan adalah sistem publikasi positif, namun terdapat pemikiran bahwa sistem pendaftaran tanah tidak bisapositif murni karena dalam sistem pendaftaran tanah positif data fisik dan data yuridisnya harus pasti,Gambar Prof Budi Harsono dengan Pimpinan (Jmum SANDI
secara langsung. Mengenai sistem pendaftaran tanah
Senlum yang ramah dari beliau langsung menyambut kehadiran kami, Tim STPN yang akan melakukan wawancara dalam rangka Bulan Bhakti Agraria. Berikut cuplikan hasil wawancara dengan Bapak Prof. Boedi Harsono yang dilaksanakan 1 November 2007 merupakan salah seorang yang ikut berperan dalam perumusan TIUPA Mengapa harus disusun Undang-Undang Pokok
sementara tidak mungkin data itu pasti. Sehingga sistem pendaftaran tanah yang dipakai bukan negatif murni tetapi bukan juga positif, dan sertipikat merupakan bukti
yang kuat.
Apakah keberadaan Undang-Undang Bagi hasil (211960) bukan merupakan salah satu antisipasi bahwa landreform tidak selamanya ,pembagiantanah'? Perlu diketahui bahwa landreform bukan hanya persoalan pembagian tanah, melainkan mengenai bagaimana menguasai tanah secara adil dan merata. Untuk mewujudkan hal itu perlu melibatkan berbagai Stake Holder. Dalam rangka untuk melindungi golongan petani ekonomi lemah terhadap praltikpraktik golongan yang kuat maka disusunlah UIIBH. Apakah UUPA masih cukup relevan untuk tetap dipakai saat ini? Kenyataan telah membuktikan sendiri bahwa IttIPA seharusnya tetap dipertahankan. Buktinya, pada saat keluarnya R{.ILI UTIPA yang baru banyak mendapat aksi protes dari masyarakat serta ditolak oleh kabinet. Seharusnya IJUPA tetap dipertahankan utuh. Sesuai dengan Keppres 3412003, IIUPA akan disempurnakan.
Agraria
?
kemerdekaan RI diproklamasikan, maka harus segera direalisasikan apa yang menjadi tujuan dalam Pembukaan IJUD 1945, yaitu diantaranya memajukan kesejahteraan umum. Bapak pimpinan negeri ini pada saat itu menyadari bahwa potensi kesejahteraan rakyat dapat dicapai melalui
Setelah
pertanyaan pada saat
pengaturan pertanahan atau agraia. Terdapat itu, apa yang harus dilakukanserta siapa yang harus melakukannya untuk pengaturan
tersebut, sebab dalam UUD 1945 tidak tercantum, hanya ada amanat bahwa penting untuk memajukan kesejahteraan umum. Penjelasan resminya terdapatmerupakan penjabaran dari Pasal 33 ayat (3) IJUD 1945. Oleh tIU No 5 Tahun 1960 diberikan penegasan dalam Pasal2 mengenai sifat dan isi hak/tugas menguasai dari negara itu. Dari rumusan Pasal2 tersebut jelas, bahwa Hak Menguasai dari Negara adalah semata-mata bersifat publik, yaitu pelimpahan unsur publik kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Apakah terdapat pergulatan pada saat penyusunan
dalam UU No.
5
Tahun 1960 yang
Tindakan yang seharusnya dilakukan
bukan
mengamandemen UUPA, tetapi peraturan-peraturan pelaksanaannya yang perlu disempumakan. Inilah yang disebut dengan penyempurnaan UUPA. Karena arti dat'r penyempurnaan itu sendiri adalah membuat lebih baik sesuatu yang sudah baik, bukan merubah
il
n
n
UUPA?
Tidak terdapat pergulatan yang berarti dalampen)rusunan UUPA. Yang menjadi permasalahan pada
Apakah kehadiran UUPM (UU No. 25 Tahun 2007) mengubah UUPA? Keberadaan UU tersebut tidak mengubah UUPA. Misalnya terhadap pemberian HGU, hanya cara pemberiannya saja yang berubah. Dalam Pasal2l ayat (1) UUPM jangka waktu pemberian HGU adalah 95
saat itu yaitu situasi politik yang belum stabil dimana dasar negara Indonesia adalah Pancasila, namun masih
tahun dengan cara dapat dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enampuluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun. Dalam IJUPA Hak Guna Usaha diberikan dengan jangka waktu 35 tahun, kemudian diperpanjang 25 tahun,lalu dilalcukan pembaharuan hak 35 Tahun.
ada keinginan dari golongan-golongan tertentu untuk
menggantikannya dengan Piagam Jakarta. Pada akhirnya dalam perumusan IJUPA Pancasila tetap dipakai sebagai dasar filosofis pembentukan ULIPA.
{yllNlNr.?4e4 Wl29$ zooE
Selain itu, pemberian dan perpanjangan hak atas di muka sebagaimana dimaksud pada Pasal 2l ayat (I) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan ata'u memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak
tanah yang diberikan sekaligus
Undang Dasar). Dengan demikian maka pelimpahan wewenang untuk melaksanakan Hak Menguasai dari Negara atas tanah merupakan medebewind. Segala sesuatunya akan diselenggarakan menurut keperluannya....".
Demikian jelaslah, bahwa bidang pertanahan
atas tanahnya, serta melanggarperaturanpertanahan.
ketentuan perundang-undangan di bidang
kemungkinan penyerahan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah, terbatas pada bentuk medebewind atau tugas perbantuan, bukan dalambentuk otonomi. Penyerahan kewenangan menurut UU No 2211999 : otonomi dan medebewind UU No
Hak atas tanah dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antatalain:
a.
jangka panjang dan terkait
penanaman modal yang dilakukan dalamdengan
2211999 dalam Pasal 11 ayat (2) menyatakan, bahwa :"bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, meliputi..., pertanahan,...". Dalam penjelasannya dinyatakan, bahwa :"Dengan diberlakukannya undang-undang ini,
pada dasarnya seluruh kewenangan sudah berada pada
b.
c.d. e.
perubahan struktur perekenomian Indonesia yang lebih berdaya saing; penanarnan modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan; penanaflran modal yang tidak memerlukanarea yang luas; penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negaru; dan penanaman modal yang tidak mengganggu
Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Oleh karena itupenyerahan kewenangan tidak perlu dilakukan secara
aktif, tetapi dilakukan melalui pengakuan oleh pemerintah.". Tetapi kemudian ditentukan dalam Pasal18 ayat (1) UU No 2211999, bahwa
:"
Kewenangan
pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahandan pengalihan pernbiayan, sarana dan prasarana serta
surnber daya manusia, sesuai kewenangan yang diserahkan. Kenyataanya, penyerahan sarana dan pmsarana tersebut, sepanjang mengenai bidangpertanahan, tidak pernah dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. Artinya bahwa penyerahan kewenangan di bidang pertanahan tidak mendapat pengakuan dari pemerintah dan wewenang di bidang pertanahan masih tetap ada pada pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, baik di tingkat Pusat, Propinsi, maupun Kabupaten/Kota.
rasa keadilan masyarakat danmerugikan kepentingan umum?
tidak tetap
Apa pertimbangannya UUPA masihutuh berlaku hingga saat ini
Hal ini disebabkan sejak awal pembentukannya I-IUPA telah menyediakan lembaga-lemb aga y ang diperlukan oleh siapapun dan untuk keperluan apapun. Misalnya, bagi rakyat yang ingin berusaha di bidang pertanian, dapat diberikan HGU. Bagi WNA yang ingin berusaha di Indonesia dapat diberikan Hak Pakai, dan lain sebagainya. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai pemberian otonomi seluas-luasnya terhadap daerah? Dalam UTIPA dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4), bahwa :"Hak menguasai dari Negara pelaksanaanya dapat dikuasakan kepada daerahdaerah Swatantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan....". Dalam penjelasannya medebauind dalampenyelenggaraan
Penyerahan kewenangan menurut3212004z
UU
No.
No
medebewind. IJU No 2211999 akhirnya diganti dengan UU 3212004. Dalam Pasal 10 diatur kewenangan Pe-
dinyatakan, "Ketentuan ayat (4) adalah bersangkutan dengan asas otonomi danpemerintahan daerah. Soal agrana menurut sifatnya dan pada asasnya merupakan tugas pusat (Pasal 33 ayat (3) Undang-
merintah Propinsi, Kabupaten dan Kota. Dalam ayat (1) dinyatakan, bahwa : "Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditenhrkan menjadi urusan pemerintah. Sedang ayat (2) : "Dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan".
Kewenangan yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah ada yang merupakan urusan wajib dan ada yang bersifat pilihan, sebagai mana yang disebut
Dalam rangka menghemat biaya
dan
memudahkan tersedianya pejabat pelaksana, yang profes ional dan berpeng alaman, dalam melaksanakan
dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (l). Sepanjang yang mengenai bidang pertanahan, urusan yang bersifat wajib meliputi "pelayanan pertanahan", yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Tidak ada yang bersifat pilihan. Perlu diperhatikan, bahwa kewenangan pemerintahan
urusan-urusan yang ditugaskan dalam rangka medebewind, tidak perlu Propinsi, Kabupaten dan Kota membentuk perangkat pelaksana sendiri.Dengan tidak mengurangi tugasnya sebagai perangkat
tersebut
tidak
BPN, cukup Kantor-kantor Wilayah BPN Propinsi, Kantor-kantor Pertanahan Kabupaten dan Kota,diperbantukan kepada Propinsi, Kabupaten dan Kota yang bersangkutan, dengan tetap berstatus perangkatpemerintah pusat.
khusus/tidak hanya
mengenai
pertanahan. Maka masih menjadi persoalan, apakah
yang dinyatakan dalam ayat (2) di atas seluruhnya berlaku juga terhadap urusan pelayanan pertanahan, yang disebut dalam Pasal 13 dan Pasal 14 yaita "otonomi seluas-luasnya". Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah disebut secara rinci dalam
Harapan Bapak terhadap Sekolah TinggiPertanahan Nasional ? Sejak awal, pendirian STPN bertujuan agar organisasi Badan Pertanahan Nasional menjadi satu, tidak terdapat kelompok-kelompok bidang tugas. Oleh karena itu nama dari sekolah tersebut adalah Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. STPN bertujuan untuk mempersiapkan tenaga-tenaga di bidang pertanahan yang "baik". Sebagai pelaksana Hukum Tanah Nasional yang baik harus didukung dengan tersedianya hukum tanahyang baik, lalu kemudian dicapailah pelaksana yang baik. Pelaksana pertanahan yang baik hanrs
Pasal
10 ayat (3), yang pada ayat (4)
dapat
dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah atat wakil pemerintah di Daerah ataupun ditugaskan kepada Pemerintahan Daerah dan/atau Pemerintahan Desadalam tugas pembantuan atau medebewind. Ketentuan Pasal 10 ayat (5) juga perlu mendapat perhatian,yang menetapkan bahwa: "Selain urusan pemerintahan yang disebut dalam ayat (3) di atas", masih ada urusan-urusan lain, yang kewenangannya adapada Pemerintah Pusat. Kiranya ini adalah urusanurusan yang ditentukan secara khusus oleh berbagai
berorientasi
untuk mencapai
kesejahteraanl'an-s
masyarakat umum melalui pertanahan lvfahasisra
undang-undang. Diantara urusan-umsan lain itu termasuk urusan bidang pertanahan, yang menurut Pasal 33 ayat (3) IIUD 1945 dan Pasal 2 UUPA kewenangannya ada pada negara. Apa yang ditentukan dalam ayat (5) tersebut sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam UUPA, yaitu bentuk medebev,indltugas pembantuan.
yang baik harus dapat menjadi mahasisr+'aprofesional di bidangnya.Tim W'av'ancara Dr. Ol oan Sironas- SFI .}lS Drs. D alu Agung D armat an, ) lS i Fauzan Ramon
)iora Harahap
Gambar Foto bersama timwawancara STPN bersama Prof Budi Harsono di Universitas Trisakti Jakarta
Kunjungi situs kami www.bpmsandi.comBadan Pers Mahasiswa Sekolah Tin
i Pertanahan Nasional Yogyaksrta,