Download - Putusan PKPU pengadilan niaga jakarta pusat
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N
NOMOR : 03/PDT.SUS/PKPU/2014/PN.NIAGA.JKT.PST.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili
permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU ) pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini yang diajukan
oleh :-----------------------------------------------------------------------------------------------
PT. DANPAC FUTURES, suatu perusahaan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Plaza Asia Lt.8, Jl.
Jendral Sudirman Kav.59., Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh BOBBY
LEEMAN selaku Direktur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
ALOCIUS SAMOSIR, S.H. dan YAYAT SUPRIYATNA, S.H., Para Advokat
dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ALOY G. SAMOSIR &
ASSOCIATES beralamat di Gedung Wisma Nugraha lantai 5, Suite 503-504, Jl.
Raden Saleh No. 6, Jakarta Pusat 10430 berdasarkan Surat Kuasa Nomor 005/SK/
G/I/2014 tertanggal 28 Januari 2014 untuk selanjutnya disebut
sebagaI :-------------------------PEMOHON PKPU ;
M e l a w a n
PT. BAKRIE & BROTHERS, TBK, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut
hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dengan alamat
kantor di Bakrie Tower 35 - 37 Floor, Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said,
Jakarta 12940, untuk selanjutnya disebut
sebagai :-----------------------------------------------TERMOHON PKPU;
Pengadilan Niaga tersebut ;---------------------------------------------------------------------
Telah membaca surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
dari Pemohon ;-----------------------------------------------------------------------------------
Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini ;--------------------------------------------------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2014
dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 29 Januari 2014
dibawah Nomor : 03/PDT.SUS/PKPU/2014/PN. NIAGA.JKT.PST telah mengajukan
permohonan sebagai berikut ;----------------------------
I TERMOHON PKPU mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat
dltagih kepada PEMOHON PKPU
;------------------------------------------------------------
1 Bahwa berdasarkan Surat Sanggup Seri II No. BNBR-PNoo4-ll/2012 tanggal 9 Februari
2012, TERMOHON PKPU telah memiliki utang kepada PEMOHON PKPU sebesar
Rp. 56.978.261.821,- ( lima puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta
dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah ); Bukti P-l
terlampir ;-------------------------
2 Bahwa piutang tersebut terjadi karena PEMOHON PKPU mengambil alih piutang PT.
CIPTADANA SEKURITAS terhadap TERMOHON PKPU dengan endorsemen tanggal
4 Desember 2013 ;-------------------------------------
3 Bahwa endorsemen tersebut sudah diketahui oleh TERMOHON PKPU; Bukti P-2
terlampir ;---------------------------------------------------------------------------
4 Bahwa sesuai dengan isi Surat Sanggup Seri II No. BNBR-PNoo4-ll/2012 tanggal 9
Februari 2012, jatuh tempo kewajiban TERMOHON PKPU adalah tanggal 9 Mei
2012 ;--------------------------------------------------------------------------
5 Bahwa PEMOHON PKPU telah mengirim surat tagihan kepada TERMOHON PKPU
dengan surat NO.OOl/AGS/1/2014 tertanggal 7 Januari 2014 Perihal : SURAT
TAGIHAN, yang pada intinya meminta TERMOHON PKPU untuk menyelesaikan
kewajiban utang yang telah jatuh tempo sebesar Rp. 56.978.261.821,- ( lima puluh
enam milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh satu
ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah ) , jumlah mana akan bertambah akibat
pembebanan bunga, denda dan biaya-biaya lainnya, paling lambat tanggal 21 Januari
2014. Namun surat tersebut tidak mendapat tanggapan; Bukti P-3
terlampir ;-------------------------------------------------------------------------------------
6 Bahwa PEMOHON PKPU telah menyusulkan kembali dengan mengirim surat somasi
kepada TERMOHON PKPU dengan surat No. 003/AGS/I/2014 tertanggal 22 Januari
2
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2014 Perihal : SOMASI I, yang pada intinya meminta TERMOHON PKPU untuk
menyelesaikan tunggakan kewajiban kredit yang jatuh tempo sebesar Rp.
56.978.261.821,- (lima puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta
dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah ) (jumlah
mana akan terus bertambah akibat pembebanan bunga, denda dan biaya-biaya lainnya)
paling lambat tanggal 27 Januari 2014 (selanjutnya disebut "Surat Somasi") tetapi tidak
mendapat tanggapan; Bukti P-4 terlampir ;------------------------------
7 Bahwa karena sampai dengan tanggal 27 Januari 2014, TERMOHON PKPU belum
juga melakukan pembayaran utang kepada PEMOHON PKPU sehingga dapat
disimpulkan bahwa utang TERMOHON PKPU sudah jatuh tempo tetapi belum
dibayarwalaupun telah ditagih dengan patut;----------------
8 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 6 Jo Penjelasan 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 37 tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang ( selanjutnya disebut "UU Kepailitan dan PKPU"), kewajiban pembayaran
TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU sebagaimana diuraikan di atas adalah
merupakan utang yang telah jatuh waktu dan dapat
ditagih ;-------------------------------------------------------------
Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU ;------------------------------------------
Utang adalah kewajiban yang dinyatakan) atau dapat dinyatakan dalam jumlah
uang balk dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara
langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul
karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan
bila tidak dipenuhi member/ hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya
dariharta kekayaan Debitor." ;------
Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU
"...Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah
kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah
diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan,
karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena
putusan pengadilan, arbiter, atau majelis
arbitrase.";-----------------------------------------------------------------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id9 Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas jelas terbukti secara sederhana bahwa
TERMOHON PKPU mempunvai utana kepada PEMOHON PKPU yang telah
jatuh waktu dan dapat ditagih. ;-----------------------------------------
II. PEMOHON PKPU memperkirakan TERMOHON PKPU tidak dapat melanjutkan
membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat
ditagih;-------------------------------------------------------------------------------------------------
10 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU UU Kepailitan dan PKPU diatur
bahwa Kreditor memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar
utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada
Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor
mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau
seluruh utang kepada
kreditornya.;------------------------------------------------------------------
Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, mengatur sebagai berikut: "Kreditor
yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya
yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor
diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor
mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian
atau seluruh utang kepada
Kreditornya.";-----------------------------------------------------------------------------------
11 Bahwa berdasarkan surat-surat PEMOHON PKPU sebagaimana disebutkan di bawah
ini telah terbukti bahw TERMOHON PKPU sudah tidak dapat lagi melanjutkan
membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat
ditagih ;-------------------------------------------------------------------------------------------
a. Surat PEMOHON PKPU No.001/AGS/1/2014 tertanggal 7 Januari 2014
Perihal : SURAT TAGIHAN, dimana TERMOHON PKPU belum membayar
tunggakan kewajiban utang yang telah jatuh tempo sebesar Rp.
56.978.261.821,- ( lima puluh enam milygr sembilan ratus tujuh puluh
delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu
rupiah ). ( Vide Bukti P-3) ;--------------------------------------
4
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
b Surat PEMOHON PKPU No.003/AGS/I/2014 tertanggal 22 Jnauari 2014
Perihal : SOMASI I, dimana TERMOHON PKPU belum membayar tunggakan
kewajiban utang yang telah jatuh tempo sebesar Rp. 56.978.261.821,- ( lima
puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus
enam puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah ). (Vide Bukti
P-4) ;---------------------------------------
12 Bahwa meskipun sudah terbukti bahwa TERMOHON PKPU sudah tidak dapat lagi
melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih,
namum demikian PEMOHON PKPU masih melihat adanya keinginan dari
TERMOHON PKPU untuk melanjutkan usahanya dan menyelesaikan kewajibannya
kepada PEMOHON PKPU ;-------------------------
13 Bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU
Kepailitan dan PKPU, PEMOHON PKPU dengan ini mengajukan Permohonan PKPU
a quo terhadap TERMOHON PKPU dengan tujuan untuk memberikan kesempatan
kepada TERMOHON PKPU untuk mengajukan sebuah rencana perdamaian yang pada
pokoknya berisi penawaran- penawaran pembayaran atau skema restrukturisasi utang
yang komprehensif dan untuk kepastian hukum kepada para kreditornya termasuk
kepada PEMOHON PKPU.;---------------------------------------------------
Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, mengatur sebagai berikut:-
"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diaiukan oleh Debitor yang mempunyai
lebih dari I (satu)Kreditor atau oleh Kreditor.";-----------------------
Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, mengatur sebagai berikut:-
"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar
utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada
Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan
Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran
sebagian atau seluruh utang kepada
Kreditornya.";-----------------------------------------------------------------------------------
III. TERMOHON PKPU MEMPUNYAI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR.
14 Bahwa selain kepada PEMOHON PKPU, TERMOHON PKPU juga mempunyai
kewajiban kepada kreditor lain yaitu PT. CIPTADANA SECURITIES, beralamat di
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Plaza Asia Office Park Unit 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta
12190;--------------------------------------------------------
15 Bahwa selanjutnya mengenai jumlah utang TERMOHON PKPU kepada kreditor
tersebut di atas baru akan diketahui secara pasti apabila TERMOHON PKPU masuk
dalam proses PKPU dan atas utang tersebut telah dilakukan verifikasi dalam rapat
pencocokan utang yang dipimpin oleh Hakim Pengawas dan
Pengurus ;---------------------------------------------------------
16 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terbukti bahwa TERMOHON PKPU
memiliki dua atau lebih kreditor.;---------------------------
IV. PERMOHONAN PKPU A QUO BERDASARKAN HUKUM UNTUK
DIKABULKAN.
17 Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Permohonan PKPU a quo telah memenuhi
persyaratan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU )
sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU yaitu :-
a. PEMOHON PKPU selaku Kreditor mempunyai dasar dan alasan yang kuat
untuk memperkirakan bahkan sudah terbukti bahwa TERMOHON PKPU tidak
dapat melanjutkan membayar utang-utang yang sudah jatuh waktu dan dapat
ditagih ( vide Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan
PKPU ).;-------------------------------------------------------------------------------------
b. Permohonan PKPU a quo diajukan dan ditandatangani oleh PEMOHON PKPU
dan Advokatnya. ( Vide Pasal 224 ayat (1) UU Kepailitan dan
PKPU ) ;-------------------------------------------------------------------------------------
18 Bahwa berdasarkan Pasal 225 ayat (3) UU UU Kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga
dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya
surat permohonan, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang
sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dan hakim pengadilan serta
mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta
Debitor.;--------------------------------------------------------------------
Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, mengatur sebagai berikut:
"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling
lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus
mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan
harus menunjuk Hakim Pengawas dan Hakim Pengadilan serta mengangkat 1
6
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
(satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta
Debitor.";---------------------------------
Penunjukan dan Pengangkatan Hakim Pengawas dan Pengurus.
19. Bahwa sehubungan dengan Permohonan PKPU a quo, maka PEMOHON PKPU
dengan ini memohon dengan hormat kepada Majeiis Hakim Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat yang mengadili perkara a quo agar berkenan menunjuk Hakim
Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat serta
mengangkat:---------------------------------
a. Saudara EDINO GIRSANG, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagai
kurator berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus dengan No.
Pendaftaran di Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia R.I. No.
AHU.AH.04.03-21 tanggal 18 Februari 2011, berkantor di YAN APUL &
REKAN, berlamat di Menara Thamrin Lantai 21, Suite 2102, Jl. M.H. Thamrin
Kav.3 Jakarta Pusat, Bukti P-5 dan P-7
dan ;------------------------------------------------------------------------------------------
b. Saudara TOGAR SM SIJABAT,S.H M.H. terdaftar sebagai kurator
berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus dengan No.
Pendaftaran di Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia R.I. No.
AHU.AH.04.03-98 tanggal 17 September 2012 , berkantor di SIJABAT &
PARTNERS, beralamat di Gedung Wisma Nugraha lantai 5, Suite 510, Jl.
Raden Saleh No. 6, Jakarta Pusat, Bukti P-6 dan P-8 ;---------------------
selaku PENGURUS atau Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU/PT. BAKRIE & BROTHERS,
TBK atau selaku KURATOR atau Tim Kurator dalam hal TERMOHON PKPU/
PT. BAKRIE & BROTHERS, TBK dinyatakan Pailit.;-
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON PKPU memohon dengan hormat
kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengadili perkara a quo
agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:----------
1 Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang
diajukan oleh PEMOHON PKPU terhadap TERMOHON PKPU/ PT. BAKRIE &
BROTHERS, TBK, suatu perseroan terbatas terbuka yang berkedudukan di Jakarta,
dengan alamat kantor di Bakrie Tower 35-37 Floor, Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna
Said, Jakarta 12940 ;-------------------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id2 Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara
TERMOHON PKPU/ PT. BAKRIE & BROTHERS, TBK, untuk paling lama 45 (empat
puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan ;---------------------
3 Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU/ PT. BAKRIE & BROTHERS,
TBK, ;---------------------------------------------------------------------------------
4 Menunjuk dan mengangkat Saudara :----------------------------------------------------------
- EDINO GIRSANG, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran
Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03.21 tanggal 18 Februari 2011,
berkantor di YAN APUL & REKAN beralamat di Menara Thamrin, 21th Floor, Suite
2105, Jl. M.H. Thamrin Kav.3 Jakarta Pusat.;--------
- TOGAR SM SIJABAT S.H.,M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti
Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-98 tanggal 17 September
2012, berkantor di Law Office SIJABAT & PARTNERS beralamat di Gedung Wisma
Nugraha, Jl. Raden Saleh No. 6, 5th Floor Ruang 510, Jakarta
Pusat;--------------------------------------------------------------------
selaku TIM PENGURUS dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU) TERMOHON PKPU/ PT.BAKRIE & BROTHERS tersebut;-----------
5 Memerintahkan Pengurus dari TERMOHON PKPU/ PT. BAKRIE & BROTHERS,
TBK, untuk memanggii TERMOHON PKPU/ PT. BAKRIE & BROTHERS, Tbk, dan
Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam
Sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima)
terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara a quo
diucapkan ;------------------------------------------------------------
6 Membebankan biaya perkara kepada TERMOHON PKPU ;-----------------------------
7 Demikian Permohonan PKPU a quo kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan
Majelis Hakim Yang Terhormat, kami ucapkan terima kasih ;---------------
8
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir
Kuasanya Alocius Samosir,SH dan Yayat Supriyatna,SH., Para Advokat, pada kantor
hukum ALOY G.SAMOSIR & ASSCIATES, beralamat di Gedung Wisma Nugraha Lantai 5,
Jalan Raden Saleh No.6 Jakarta Pusat 10430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28
Januari 2014, sedangkan Termohon hadir Kuasanya Lindu Dwi Purnomo,SH, dan Eresendi
Winaharta,SH., Para Advokat pada kantor hukum AJI WIJAYA, SUNARTO YUDO & CO,
beralamat di Gedung Cyber 2, Lantai 31, Jalan HR.Rasuna Said, Blok.X5 No.13, Jakarta
Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Februari
2014 ;-------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat permohonannya Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon yang isinya Pemohon tetap pada
permohonannya;----------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU), Termohon PKPU telah mengajukan Jawaban tertanggal 12 Desember 2013, yang pada
pokoknya sebagai berikut ;--------------------------------------------------------
SURAT PEMOHON PKPU TERTANGGAL 5 DESEMBER 2013 MEMBUKTIKAN
TELAH TERJADI ENDOSEMEN UNTUK SEBAGIAN DAN/ATAU DIPECAH
YANG DILARANG BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 111 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG, DAN OLEH KARENANYA
ENDOSEMEN TERTANGGAL 4 DESEMBER 2013 DEMI HUKUM
DINYATAKAN BATAL
1 Bahwa pada tanggal 11 September 2013, PT. Ciptadana Securities ("CS") telah
memberitahukan kepada Termohon PKPU perihal pengahhan sebagian dari surat utang
milik CS atas Sertifikat Surat Sanggup Seri II No. BNBR-PN004-II/2012 tertanggal 9
Februari 2012 (vide Bukti T-l) kepada PT. Ciptadana Capital ("CC") yang merupakan
pihak afiliasi CS dan PT. Danpac Futures (Pemohon PKPU).Bahwa pada tanggal 20
September 2013, Termohon PKPU telah merespon permintaan CS sebagaimana mana
dimaksud diatas melalui surat kepada CS (vide Bukti T-2) yang pada intinya
mengatakan bahwa pengalihan dengan mekanisme endosemen dapat dilakukan oleh CS
kepada CC dan Pemohon PKPU sesuai dengan Perjanjian Penerbitan Surat Sanggup
Seri I dan Perjanjian Penerbitan Surat Sanggup Seri II tertanggal 9 Februari 2012 (vide
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bukti T-3), namun pengalihan dengan mekanisme endosemen tersebut tidak dapat
dilakukan secara sebagian, dalam artian setiap warkat hanya dapat dialihkan/
diendosemen ke penerima pengalihan secara utuh dan tidak
dipecah,;--------------------------------------------------------------------------------------
2 Adapun ketentuan yang mengatur terhadap endosemen tidak dapat dialihkan secara
sebagian adalah sebagai berikut:-----------------------------------------------------
Pasal 111 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("KUHD") (vide Bukti T-4):
"Endosemen untuk sebagian adalah bataF
Pasal 2.7 Perjanjian Penerbitan Surat Sanggup Seri II (vide Bukti T-3):
"Surat Sanggup Seri 11 yang diterbitkan oleh Venerbit adalah atas nama dan tidak
dapat dipecah-pecah atau digabungkan dengan hutangyang lain (jika adaj'
Catatan: huruf tebal dari Termohon PKPU sebagai penegasan.
.1 Merupakan fakta hukum bahwa pada tanggal 5 Desember 2013, Pemohon PKPU telah
memberitahukan kepada Termohon PKPU melalui surat bahwa CS telah mengalihkan
Sertifikat Surat Sanggup Sen II No. BNBR-PN004-II/2012 tertanggal 9 Februan 2012
senilai Rp 56.978.261.821,- kepada Pemohon PKPU pada tanggal 4 Desember 2013
(vide Bukti T-5).
.2 Kemudian di hari yang sama pada tanggal 4 Desember 2013, Pemohon PKPU langsung
mengalihkan sebagian (Rp 14.289.283.730,-) dari total nilai sesuai dengan Sertifikat
Surat Sanggup Seri II No. BNBR-PN004-II/2012 tertanggal 9 Februari 2012 Rp
56.978.261.821,- kepada CC dengan cara cessie sebagaimana dapat dibuktikan
melalui surat Pemohon PKPU tertanggal 5 Desember 2013, khususnya pada point 4 (vide
Bukti T-5).
.3Berdasarkan hal tersebut diatas, SECARA JELAS DAN TERANG PEMOHON PKPU
TELAH MELANGGAR KETENTUAN PASAL 111 KUHD JO PASAL 2.7
PERJANJIAN PENERBITAN SURAT SANGGUP SERI II DENGAN CARA
MENGALIHKAN SEBAGIAN PIUTANG YAITU SENILAI RP 14.289.283.730,-
DARI TOTAL SERTIFIKAT SURAT SANGGUP SERI II NO. BNBR-PN004-
10
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
II/2012 TERTANGGAL 9 FEBRUARI 2012 SENILAI RP 56.978.261.821,-
KEPADA CC.
.4Merupakan fakta bahwa Pemohon PKPLJ sebenarnya sudah mengetahui dan tahu betul
bahwa pengalihan/endosemen secara sebagian sebagaimana dimaksud diatas tidaklah
dap at dilakukan berdasarkan peraturan yang ada, hal ini dap at dibuktikan dengan surat
Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU tertanggal 5 Desember 2013 pada point 4
yang mengatakan "... berhubung pengalihan/endorsement tidak dapat dipecah-
pecah, maka cessie kepada PT CC akan menjadi hubungan hukum internal antara
Danpac dan PT CC' (vide Bukti T-5). Namun pada faktanya Pemohon PKPU tetap
melakukan irmzVpengalihan sebesar Rp. 14.289.283.730 dari nilai total Sertifikat Surat
Sanggup Seri II No. BNBR-PN004-II/2012 tertanggal 9 Februari 2012 senilai Rp
56.978.261.821, yang mana menyebabkan endosemen atas Sertifikat Surat Sanggup
Seri II No. BNBR-PN004-II/2012 tertanggal 9 Februari 2012 kepada Pemohon PKPU
yang sebagiannya dialihkan kepada CC adalah batal demi hukum.
Catatatr. huruf tebal dari Termohon PKPU sebagai penegasan.
.5Untuk itu maka dapat disimpulkan secara sederhana bahwa, CS melalui afiliasinya (CC)
serta Pemohon PKPU telah melakukan penyelundupan hukum dengan cara
mengkreasikan pengalihan piutang secara sebagian dengan cara cessie yang mana
seharusnya pengalihan piutang tersebut dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 111
KUHD (vide Bukti T-4) jo Pasal 2.7 Perjanjian Penerbitan Surat Sanggup Seri II (vide
Bukti T-3).
PEMOHON PKPU TIDAK PUNYA LEGAL STANDING DALAM PERKARA A QUO,
KARENA SURAT PEMOHON PKPU TERTANGGAL 5 DESEMBER 2013
MEMBUKTIKAN TELAH TERJADI ENDOSEMEN UNTUK SEBAGIAN YANG
DILARANG BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 111 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM DAGANG, DAN OLEH KARENANYA ENDOSEMEN ATAS
SERTIFIKAT SURAT SANGGUP SERI II NO. BNBR-PN004-II/2012
TERTANGGAL 4 DESEMBER 2013 BATAL DEMI HUKUM
.6Mengacu pada uraian-uraian tersebut diatas, maka merujuk pada ketentuan Pasal 111
KUHD, endosemen atas Sertifikat Surat Sanggup Seri II No. BNBR-PN004-II/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tertanggal 9 Februari 2012 kepada Pemohon PKPU yang sebagiannya dialihkan kepada
CC HARUSLAH DINYATAKAN BATAL, DAN DENGAN BATALNYA
ENDOSEMEN TERSEBUT MAKA TIDAKLAH ADA HUBUNGAN HUKUM
DEBITOR-KREDITOR ANTARA PEMOHON PKPU DAN TERMOHON PKPU.
DENGAN ARTI KATA LAIN, PEMOHON PKPU BUKANLAH KREDITOR DARI
TERMOHON PKPU.
DENGAN DEMIK1AN, PEMOHON PKPU TIDAK MEMPUNYAI LEGAL
STANDING (STANDI IN JUDICIO) ATAU TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM
UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU KARENA PEMOHON PKPU
BUKANLAH KREDITOR DARI TERMOHON PKPU DAN KARENANYA JUGA
PERMOHONAN /I QUO TIDAK SAH SERTA HARUS DITOLAK.
.7Dengan adanya fakta bahwa CS, CC, serta Pemohon PKPU telah melakukan endosemen
secara sebagian yang dilarang sebagaimana diuraikan diatas, maka dengan
dinyatakannya batal endosemen tersebut berdasarkan Pasal 111 KUHD, untuk itu
Pemohon PKPU otomatis bukanlah merupakan kreditor dari Termohon PKPU
sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 2 jo Pasal 222 ayat (3)
Undang-Undang Nomor: 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan").
Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan:
"Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karenu perjanjian atau Undang-
Undangjang dapat ditagih di muka pengadilan."
Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan:
"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar
utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada
Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor
mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau
seluruh utang kepada Kreditornya."
Catatam huruf tebal dari Termohon PKPU sebagai penegasan.
12
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id.8Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dibuktikan secara sederhana bahwa
Pemohon PKPU bukanlah merupakan kreditor dari Termohon PKPU, dan oleh
karenanya Pemohon PKPU tidak mempunyai legal standing dalam perkara a quo
karena bukan kreditor sebagaimana dipersyaratkan pada ketentuan Pasal 1 angka 2 jo
Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan.
Untuk itu maka sudah sepatutnya jika Yang Terhormat Majelis Hakim a quo untuk
menyatakan menolak Permohonan PKPU a quo. Yang Terhormat Majelis Hakim dapat
Termohon PKPU tegaskan bahwa antara CS dan CC adalah saling terafiliasi. Endosemen
yang dilakukan antara CS dan Pemohon PKPU sebenarnya adalah pura-pura saja untuk
membuat seolah-olah pengalihan Surat Sanggup Seri II No. BNBR-PN004-II/2012
tertanggal 9 Februari 2012 sebesar Rp. 56.978.261.821 berikut cessie kepada CC sebesar
Rp 14.289.283.730 adalah sah menurut hukum. Merupakan fakta bahwa endosemen/
pengalihan tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan untuk menghindari keberlakuan
ketentuan dalam Pasal 111 KUHD. Dikarenakan endosemen itu tidak dapat dipecah atau
tidak dapat hanya sebagian saja, maka CS mengendors Surat Sanggup Seri II No. BNBR-
PN004-II/2012 tertanggal 9 Februari 2012 sebesar Rp. 56.978.261.821 secara utuh
kepada Pemohon PKPU dan kemudian Pemohon PKPU mengalihkan melalui cessie
sebagian piutang dari Surat Sanggup Seri II No. BNBR-PN004-II/2012 tertanggal 9
Februari 2012 sejumlah Rp 14.289.283.730 (vide Bukti T-5).
Untuk itu maka endosemen atas Sertifikat Surat Sanggup Seri II No. BNBR-PN004-
11/2012 tertanggal 9 Februari 2012 kepada Pemohon PKPU yang sebagiannya dialihkan
kepada CC HARUSLAH DINYATAKAN BATAL
DENGAN ADANYA CESSIE ANTARA PEMOHON PKPU DENGAN CC MAKA
NILAI UTANG YANG DIDALILKAN DALAM PERMOHONAN A QUO MENJADI
TIDAK BERDASAR DAN OLEH KARENANYA HARUS DITOLAK
.9Bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa diantara Pemohon PKPU
dengan CC yang merupakan pihak afiliasi dari CS telah terjadi pengalihan piutang
(cessie) atas sebagian dari nilai Sertifikat Surat Sanggup Seri II No. BNBR-PN004-
11/2012 tertanggal 9 Februari 2012 yaitu senilai Rp 14.289.283.730,- pada tanggal 4
Desember 2013 (vide Bukti T-5).
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id.10 Bahwa cessie tersebut juga telah diberitahukan oleh Pemohon PKPU kepada Termohon
PKPU melalui surat tertanggal 5 Desember 2013 (vide Bukti T-5).
.11 Bahwa dengan adanya cessie tersebut maka sebagian piutang Pemohon PKPU yang
timbul atas Sertifikat Surat Sanggup Seri II No. BNBR-PN004-II/2012 tertanggal 9
Februari 2012 telah beralih kepada CC senilai Rp 14.289.283.730,- (dan total nilai Rp
56.978.261.821,-).;----------------------------------------------------------
.12 Bahwa merupakan fakta hukum Pemohon PKPU telah mendalilkan dalam Permohonan
PKPU a quo bahwa piutang Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU adalah senilai
Rp 56.978.261.821,-;--------------------------------------------------
.13 Namun berdasarkan pemberitahuan atas adanya cessie dari Pemohon PKPU kepada CC
melalui surat Pemohon PKPU tertanggal 5 Desember 2013 tersebut, secara jelas
diketahui bahwa piutang Pemohon PKPU yang senilai Rp 56.978.261.821,- telah
dialihkan sebagian sebesar Rp 14.289.283.730 kepada CC, ARTINYA PEMOHON
PKPU TELAH KELIRU MENDALILKAN NILAI UTANG YANG DIMILIICI
TERMOHON PKPU KEPADA PEMOHON PKPU BUKAN SEBESAR RP
56.978.261.821 MELAINKAN HANYALAH SEBESAR RP
42.688.978.091,-;------------------------------------------------------------------------------
.14 Selain itu dapat Termohon PKPU tegaskan juga bahwa, tindakan Pemohon PKPU yang
secara nyata telah mengalihkan secara sebagian piutangnya kepada CC, namun tidak
mengakuinya dan/atau tidak menyebutkannya dalam Permohonan PKPU a quo jelas
telah melanggar asas keadilan sebagaimana dimaksud pada Bagian Umum Penjelasan
UU Kepailitan, yang secara tegas
menyatakan:-----------------------------------------------------------------------------------------
"Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai
kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagipara pihakyang berkepentingan. Asas
keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang
mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak
mempedulikan Kreditor lainnya."
Catatam huruf tebal dari Termohon PKPU sebagai penegasan.
14
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id.15 Dengan demikian sebagaimana telah diuraikan diatas, Pemohon PKPU telah salah
mendalilkan jumlah utang Termohon PKPU atau piutang yang dimilikinya. Hal mana
menyebabkan Permohonan PKPU a quo oleh Pemohon PKPU mengandung cacat,
sehingga harus ditolak. 20. Bahwa, apabila Pemohon PKPU dalam permohonannva
ingin mendalilkan bahwa Termohon PKPU mempunyai utang yang telah jatuh tempo
dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU yaitu sebesar Rp. 56.978.261.821, maka
sudah selayaknyalah Pemohon PKPU mengikutsertakan CC sebagai Pemohon lainnya
dalam Permohonan PKPU a
quo.;----------------------------------------------------------------------------------------
HARUS DILAKUKAN PEMBUKTIAN YANG LEBIH MENDALAM DAN
TIDAK SEDERHANA UNTUK MEMBUKTIKAN BERAPA JUMLAH UTANG
TERMOHON PKPU SEBENARNYA
21. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat diketahui juga ADANYA PERBEDAAN NILAI
UTANG YANG SANGAT SIGNIFIKAN (SENILAI RP 14.289.283.730,-) YANG
MANA UNTUK MEMASTIKAN BERAPA BESARNYA UTANG TERMOHON
PKPU APAKAH RP 56.978.261.821 ATAU APAKAH RP 42.688.978.091 HARUS
DILAKUKAN PEMBUKTIAN YANG LEBIH MENDALAM DAN TIDAK
SEDERHANA YANG TIDAK DAPAT DIPERIKSA DALAM JANGKA WAKTU
YANG SINGKAT UNTUK MEMBUKTIKAN BERAPA JUMLAH UTANG
TERMOHON PKPU SEBENARNYA, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 ayat
(4) UU Kepailitan. Padahal proses persidangan PKPU a quo mensyaratkan harus
diputus dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sejak Permohonan PKPU a quo
didaftarkan pada tanggal 29 Januari 2014 (vide Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan),
artinya Permohonan PKPU a quo harus sudah diputus setidaknya pada tanggal 17
Februari 2014.;-----------------------------------------------------------------------------------
Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan:
"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Vengadilan dalam waktu paling
lamb at 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didajtarkannya surat permohonan, harus
mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan
harus menunjuk Hakim Vengawas dari
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan
Debitor mengurus harta Debitor;"
.15.1 Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, sebagaimana
Termohon PKPU utarakan diatas bahwa, untuk memastikan dan membuktikan
berapa besarnya utang Termohon PKPU masih memerlukan pembuktian yang
lebih mendalam dan tidak sederhana yang tidak dapat diperiksa dalam jangka
waktu yang singkat, DIPERLUKAN JUGA PEMBUKTIAN LEBIH LANJUT
DAN MENDALAM UNTUK MENGETAHUI DASAR HUKUM APAKAH
YANG DIGUNAKAN PEMOHON PKPU UNTUK MENYATAKAN
SEKALIGUS MENGETAHUI BERAPA NILAI UTANG TERMOHON PKPU
KEPADA PEMOHON PKPU SEBENARNYA, MENGINGAT ADANYA
PERBEDAAN NILAI UTANG YANG SANGAT SIGNIFIKAN YAITU
SENILAI RP 14.289.283.730,- (vide Bukti T-l dan T-5)
.15.2 Untuk itu Majelis Hakim Yang Terhormat, sesuai dengan uraian
Termohon PKPU tersebut diatas, Termohon PKPU berpendapat bahwa
eksistensi utang sebagaimana didalikan oleh Pemohon PKPU sifatnya sangat
kompleks dan bahkan rumit serta tidak sederhana. sehingga akan menvebabkan
pembuktian yang tidak sederhana dan tidak mungkin dapat diperiksa secara
mendalam dalam jangka waktu yang sangat singkat berdasarkan ketentuan Pasal
225 ayat (3) UU Kepailitan. Oleh karenanya sudah sepatutnyalah bahwa yang
dimaksud sebagai utang dalam Permohonan PKPU a quo tidak dapat
dikategorikan "terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana"
dan oleh karenanya Permohonan PKPU a quo sudah sepatutnyalah untuk
ditolak.
.15.3 Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan
bahwa Permohonan PKPU a quo tidak dapat diperiksa secara sederhana
sebagaimana diamanatkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan,
serta tidak mungkin dapat diperiksa secara mendalam dalam jangka
waktu yang sangat singkat berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (3) UU
Kepailitan. Untuk itu sudah
sepatutnya jika Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk
menolak Permohonan PKPU a quo.
16
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idPERMOHONAN PKPU A QUO TIDAK DAPAT DIPERIKSA SECARA
SEDERHANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA PASAL 8 AYAT (4) UU
KEPAILITAN
25. Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, Sesuai dengan uraian
Termoho/J PKPU dalam dalil-dalil tersebut di atas, merupakan fakta bahwa
Permohonan PKPU a quo tidak dapat diperiksa secara sederhana dan secara singkat
menurut ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) io Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan, dengan
alasan-alasan sebagai berikut:
.15.3.1 Harus dibuktikan terlebih dahulu sah atau tidaknya endosemen
atas Sertifikat Surat Sanggup Sen^II N^BNBR-PN004-II/2012
tertanggal 9 Februari 2012 kepada Pemohon H^Ht yang pada faktanya
setelah endosemen tersebut, sebagian dan total nilai Surat Sanggup Seri
II No. BNBR-PN004-II/2012 yaitu sebesar Rp 14.289.283.730. secara
melanggar hukum dialihkan kepada CC;
.15.3.2 Harus dibuktikan terlebih dahulu legal standing dari Pemohon
PKPU, mengingat berdasarkan Pasal 111 KUHD endosemen untuk
sebagian adalah batal, artinya Pemohon PKPU bukanlah kreditor
Termohon PKPU;
.15.3.3 Harus dibuktikan terlebih dahulu dasar hukum apa yang
digunakan untuk membuktikan berapa nilai utang Termohon PKPU
kepada Pemohon PKPU, mengingat adanya pengalihan sebagian secara
melanggar hukum kepada CC yang dapat mengakibatkan perbedaan
utang yang sangat signifikan. Harus dibuktikan dan diperiksa terlebih
dahulu berapa besar jumlah utang Termohon PKPU yang sebenarnya
apakah Rp 56.978.261.821 atau apakah Rp 42.688.978.091, yang mana
quod non endosemen atas Surat Sanggup Seri II No. BNBR-PN004-
II/2012 sebesar Rp 56.978.261.821 adalah sah, akan tetapi dengan
adanya cessie dari Pemohon PKPU kepada CC menyebabkan sebagian
utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU beralih kepada CC,
maka utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU tidaklah lagi
sebesar Rp 56.978.261.821 sebagaimana didalilkan Pemohon PKPU
dalam Permohonan a
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
quo.
Kami kutip Putusan Pengadilan Niaga No 4/Pailit/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst yang
kaidah hukumnya adalah:
"adanya perbedaan jumlah piutangyang diajukan kreditur sebagai alat bukti,
tagihan kepada debitor sebesar USJ 26.608.638,98, sedangkan tagihan yang lain
sebesar US$ 5.985.445,86 perlu dibuktikan lebih lanjut berapa jumlah utang yang
sebenarnya. Pembuktian lebih lanjut menjadi tidak sederhana lagi, karena ada
sengketa jumlahnya."
26. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 222 ayat (3) jo Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan
diketahui bahwa dimungkinkan bagi Kreditor untuk mengajukan Permohonan PKPU
terhadap Debitor serta dikabulkan oleh pengadilan niaga, namun demikian Permohonan
PKPU tersebut tidak serta merta dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan pasal tersebut
karena hams adanya pembuktian secara sederhana sebagaimana diatur pada ketentuan
Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan.
Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan secara tegas menyatakan bahwa:
"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan
yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhf.
Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap PKPU juga
dipersyaratkan adanya pembuktian secara sederhana.
2~. Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, diketahui bahwa PERMOHONAN PKPU
TIDAK DAPAT SERTA MERTA DIKABULKAN JIKA TIDAK
TERPENUHINYA SYARAT PEMBUKTIAN SEDERHANA SEBAGAIMANA
DIMAKSUD PADA KETENTUAN PASAL 8 AYAT (4) UU KEPAILITAN
28. Hal ini sebagaimana juga ditegaskan dalam kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung RI
dan keputusan pengadilan niaga dalam keputusannya sebagai berikut:
.15.3.3.1 Putusan MA. No 4PK/N/2001tanggal 17 April 2001 yang
kaidah hukumnya adalah:
18
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
"Karena tentang eksistensi adanya utang tidak dapat dilakukan pembuktian
secara sederhana, sehingga perkara ini tidak dapat diajukan melalui prosedur
kepailitan, tetapi, melalui proses hukum perdata biasa."
.15.3.3.2 Putusan MA No 27K/N/2001 tanggal 16 Juli 2001 yang
kaidah hukumnya adalah:
"Alengenai adanya utang dari termohon pailit tidak dapat dibuktikan secara
sederhana dan masih diperlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap perkara ini."
c. Putusan Pengadilan Niaga No 4/Pailit/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst yang kaidah hukumnya
adalah:
"adanya perbedaan jumlah piutangyang diajukan kreditur sebagai alat bukti,
tagihan kepada debitor sebesar US$ 26.608.638,98, sedangkan tagihan yang lain
sebesar US$ 5.985.445,86 perlu dibuktikan lebih lanjut berapa jumlah utang
yang sebenarnya. Pembuktian lebih lanjut menjadi tidak sederhana lagi,
karena ada sengketa jumlahnya."
.15.3.3.2.1 Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim a quo
memeriksa, mempertimbangkan serta memutus
Permohonan PKPU a quo, terlebih dahulu harus
diperiksa, dipertimbangkan serta diputuskan:
.15.3.3.2.1.1 Apakah endosemen tersebut sah
atau tidak?
.15.3.3.2.1.2 Apakah Pemohon PKPU
merupakan kreditor sebagaimana dipersyaratkan
pada ketentuan Pasal 1 angka 2 jo Pasal 222 ayat
(3) UU Kepailitan? Mengingat jika endosemen
tersebut tidak sah maka Pemohon PKPU bukan
merupakan kreditor dari Termohon PKPU.
.15.3.3.2.1.3 Dasar hukum apa yang digunakan
untuk membuktikan berapa besar nilai utang
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sesungguhnya? Mengingat perbedaan dasar
hukum dapat mengakibatkan perbedaan nilai
utang yang sangat signifikan berbeda.
.15.3.3.2.1.4 Berapa jumlah utang yang
sebenarnya? mengingat pembuktian lebih lanjut
menjadi tidak sederhana lagi, karena ada sengketa
jumlahnya.
.15.3.3.2.2 Hal-hal tersebut diatas hams diperiksa terlebih
dahulu oleh Majelis Hakim a quo sebelum membuktikan
Permohonan PKPU a quo berdasarkan ketentuan Pasal 2
ayat (1) jo Pasal 222 ayat (3) jo Pasal 225 ayat (3) UU
Kepailitan. Untuk itu maka Permohonan PKPU a quo
terbukd sangat kompleks dan rumit serta memerlukan
pemeriksaan serta pembuktian yang lebih mendalam yang
mengakibatkan Permohonan PKPU a quo tidak dapat
diperiksa secara sederhana sebagaimana dipersyaratkan
pada ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan.
31 Oleh karenanya berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa
Permohonan PKPU a quo tidak dapat diperiksa secara sederhana sebagaimana
diamanatkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Untuk itu sudah sepatutnya
jika Majelis Hakim menolak Permohonan PKPU a quo.
PEMOHON PKPU TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN ADANYA KREDITOR LAIN
SECARA SEDERHANA
32 Bahwa pada Permohonan PKPU a quo, pada halaman 6 point 14, Pemohon PKPU telah
mendalilkan adanya kreditor lain bernama PT. Ciptadana Securities/CS.
33 Namun demikian, Pemohon PKPU tidak dapat mendalilkan apa dasar yang membuktikan
bahwa CS adalah merupakan salah satu kreditor dari Termohon PKPU, begitupun juga
Pemohon PKPU tidak dapat membuktikan berapa besar utang kreditor tersebut sebagaimana
didalilkan.
20
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id34 Kemudian pada point 15 Permohonan PKPU a quo, Pemohon PKPU justm mendalilkan
CS baru dapat dibuktikan besaran piutangnya jika telah dilakukan verifikasi dalam proses
PKPU.
35 Hal tersebut diatas membuktikan bahwa Pemohon PKPU tidak mengetahui apakah benar
CS merupakan kreditor dari Termohon PKPU dan Pemohon PKPU juga tidak mengetahui
berapa utangnya.
36 Bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya adanya kreditor lam dalam Permohonan PKPU
a quo, maka Permohonan PKPU harus dinyatakan ditolak karena tidak terpenuhinya ketentuan
Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan.
Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan:
"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar tunas
sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan
putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu
atau lebih kreditornya."
Catatam huruf tebal dari Termohon PKPU sebagai penegasan. Berdasarkan selumh
uraian di atas, maka Termohon PKPU memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeti Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili
perkara Permohonan PKPU a quo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
1 Menolak Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2 Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
Menimbang, bahwa selanjutnya atas Tanggapan dari Pemohon PKPU, Termohon
PKPU telah mengajukan Bukti Awal, yang pada pokoknya sebagai
berikut ;----------------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan
bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya yang diberi
tanda bukti P-1 sampai dengan P- sebagai berikut ;------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id1. Bukti P-1 : Asli Legalisir Notaris Akta Surat Kuasa No.09 tanggal 25 Januari 2012
yang dibuat dihadapan Notaris S.Holilah Jayadi,SH,M.Kn, di
Jakarta ;----------------------------------------------------------------------------
2. Bukti P-2 : Fotocopy sesuai asli Perjanjian Joint Operation antara PT.Adhi Karya
(Persero) Tbk, dari PT.Karya Mitra Nugraha tentang Pembangunan
PLTU Tanjung Selor 2x7 MW Kalimantan Timur, tertanggal 03 Januari
2011 Jo.Amandemen 01 Perjanjian Joint Operation antara PT.Adhi
Karya (Persero) Tbk, dan PT.Karya Mitra Nugraha, tentang
Pembangunan PLTU Tanjung Selor 2x7 MW Kalimantan Timur,
tertanggal 25 Januari 2012;--------------------
3. Bukti P-3 : Fotocopy sesuai asli Perjanjian sub kontrak Nomor 1-7/411/014/
07/2011, tertanggal 20 Juli 2011;--------------------------------------------
4. Bukti P-4 : Fotocopy sesuai asli Lampiran B.2 Remunerasi Perjanjian sub kontrak
Nomor : 1-7/411/014/07/2011, tertanggal 20 Juli 2011;-----
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka dengan Nomor
Jaminan 02.93.D.0064.08.11 dengan nilai Jaminan 29.040.000.000,-(dua
puluh sembilan milyar empat puluh juta
rupiah);------------------------------------------------------------------------------
6. Bukti P-6 : Asli Bukti transfer melalui Bank Mandiri yang menyatakan bahwa
ADHI-KMN JO, telah melakukan pembayaran kepada PT.ABI pada
tanggal 10 Agustus 2011 sebesar Rp.11.599.404.918,-(sebelas milyar
lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat ribu sembilan
ratus delapan belas rupiah);---------------
7. Bukti P-7 : Asli Bukti transfer pada tanggal 15 Agustus 2011 sebesar
Rp.499.219.055,-(empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus
sembilan belas ribu lima puluh lima rupiah);-----------------------
8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Konfirmasi dari Bank Mandiri Nomor :
MIF7710600000645, tanggal 11 Agustus 2011, ADHI-KMN JO. Telah
melunasi pembayaran uang muka kepada PT.ABI dengan cara
mentransfer melalui Bank Mandiri sebesar Rp.17.399.107.377,-(tujuh
belas milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh ribu
tiga ratus tujuh puluh tujuh
rupiah);------------------------------------------------------------------------------
22
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id9. Bukti P-9 : Asli Bukti transfer pada tanggal 15 Agustus 2011 sebesar
Rp.499.219.055,-(empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus
sembilan belas ribu lima puluh lima rupiah);-----------------------
10. Bukti P-10 : Fotocopy Surat Peringatan I perihal keterlambatan design BTG dan BOP
Nomor PTS/L/ABI/033/2011 (peringatan I) tertanggal 18 Oktober
2011;---------------------------------------------------------------------
11. Bukti P-11 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Nomor PTS/L/ABI/040/XI/2011, perihal
keterlambatan design BTG dan BOP dan detail design ADHI-KMN JO
kembali mengingatkan PT.ALBOK BOILER INDUSTRI untuk
menyerahkan basic design dan Engineering sebagaimana ditentukan
dalam Lampiran D perjanjian Sub
kontrak ;----------------------------------------------------------------------------
12. Bukti P-12 : Fotocopy Surat peringatan II, perihal keterlambatan design produksi
BTG, Nomor PTS/I/ABI/057/II/2012, tertanggal 9 Februari 2012 atas
tidak terselesaikannya pekerjaan basic design and engineering sesuai
dengan yang diperlukan ;----------------------
13. Bukti P-13 : Fotocopy Surat Teguran perihal Leterlambatan Design, Fabrikasi,
Shipment & Eriection BTG & BOP tertanggal 2 Januari 2013;-------
14. Bukti P-14 : Fotocopy Surat Teguran terakhir Nomor PTS/L/ABI/VI/2013, perihal
Keterlambatan pekerjaan BTG tertanggal 3 Juni 2013;------
15. Bukti P-15 : Fotocopy Surat terakhir dari PT.Asuransi Purna Arthanugraha Nomor
76/ASPAN/DIRTEKI/VI/2013, tertanggal 8 Juni 2012;------
16. Bukti P-16 : Fotocopy Sertifikat Bank Garansi Pelaksanaan Nomor 0846.806/JKT/III/
GP/2011 yang diterbitkan Bank SUMSEL, BABEL, pada tanggal 02
Agustus 2011, dengan nilai jaminan Rp.7.260.000.000,-(tujuh juta dua
ratus enam puluh ribu rupiah);--
17. Bukti P-17 : Fotocopy sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Adhi
Karya (Persero) Tbk, No.73 tertanggal 26 April 2013 yang dibuat
dihadapan Notaris Ir.Nanette Cahyanie Handaari Adi Warsito,SH, di
Jakarta ;--------------------------------------------------------
18. Bukti P-18 : Fotocopy sesuai aslinya Surat PT.Asuransi Intra Asia No.0029/AJA/SK-
RPM/V/2013, Perihal Konfirmasi Pembatalan atas Jaminan Uang Muka
tertanggal 29 Mei 2013;---------------------
19. Bukti P-19 : Fotocopy Surat No.PTS/L/ABI/150/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013,
perihal Terminasi Sub Kontrak Pekerjaan BTG-MEI-Plan Design PLTU
Tanjung Selor 2 x 7 MW;------------------------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id20. Bukti P-20 : Fotocopy Surat No.PTS/L/ABI/091/V/2012, tertanggal 14 Mei 2012,
perihal Terminasi Sub Kontrak Pekerjaan BTG-MEI-Plan Design PLTU
Tanjung Selor 2 x 7 MW;------------------------------------
21. Bukti P-21 : Fotocopy Surat Jaminan Uang Muka dengan Nomor Jaminan RCH/APB/
JKT/XI/2013/12-4899817 dengan nilai jaminan Rp.18.884.526.224.,
(delapan belas milyar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus
dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), tertanggal 19
Maret 2013 yang diterbitkan oleh PT.Asuransi Intra
Asia;---------------------------------------------------
22. Bukti P-22 : Fotocopy Surat peringatan (Somasi) Terakhir tanggal 02 Mei 2012
No.PTS/L/ABI/087/V/2012 yang dibuat ADHI-KMN Joint Operation
ditujukan kepada TERMOHON PKPU;-------------------------------------
23. Bukti P-23 : Fotocopy Surat ADHI-KMN Joint Operation ditujukan kepada
TERMOHON PKPU, tanggal 10 Mei 2012 No.PTS/ASPAN/ 059/
V/2012, Perihal Pengajuan Claim Surety Bond No. 02.93.D.0064.08.11,
tanggal 5 Agustus 2011;---------------------------
24. Bukti P-24 : Fotocopy sesuai aslinya Buku Hukum Kepailitan, Memahami Undang-
Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Penulis : Prof. Dr.Sutan
Remy Sjahdeini,SH, Penerbit : Pustaka Utama Grafiti, Tahun 2009,
Halaman 362;------------------------------------------
25. Bukti P-25 : Fotocopy sesuai aslinya Buku Hukum Kepailitan, Indonesia, Penulis
DR.Syamsudin M.Sinaga,SH,MH, Penerbit Tatanusa, Tahun 2012,
Halaman 353 sampai 352;-----------------------------------
26. Bukti P-26 : Fotocopy sesuai aslinya Buku Pedoman Menangani Perkara Kepalitan
Penulis Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja Penerbit PT.Raja
Grafindo Persada, Tahun 2005, Halaman 241 sampai
242;----------------------------------------------------------------------------------
27. Bukti P-27 : Print Out Yurisprudensi Mahmakah Agung Nomor 45.K/ Pdt.Sus/ 2013,
Dalam Pertimbangan Majelis Hakim di halaman 26, menyatakan
Bahwa klausula Arbitrase tidak menghalangi suatu permohonan
pailit;---------------------------------------------------------------
28. Bukti P-28A : Fotocopy sesuai aslinya Invoice PT.Sura Putra Transportama,
No.Invoice 54/NV/VII/2013, tanggal 12 Juli 2013 ditujukan kepada
PEMOHON PKPU atas biaya pengiriman material TERMOHON PKPU
dari Surabaya dan dari Jakarta tujuan PLTU Tanjung
Selor;--------------------------------------------------------------------------------
24
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id Bukti P-28B : Fotocopy sesuai aslinya Invoice PT.Sura Putra Transportama,
No.Invoice 54/NV/VII/2013, tanggal 12 Juli 2013 ditujukan kepada
PEMOHON PKPU atas biaya pengiriman material TERMOHON PKPU
dari Surabaya dan dari Jakarta tujuan PLTU Tanjung
Selor;--------------------------------------------------------------------------------
Bukti P-28C : Fotocopy sesuai aslinya Invoice PT.Sura Putra Transportama,
No.Invoice 52/NV/VII/2013, tanggal 19 Juni 2013 ditujukan kepada
PEMOHON PKPU atas biaya pengiriman material TERMOHON PKPU
dari Surabaya dan dari Jakarta tujuan PLTU Tanjung
Selor;--------------------------------------------------------------------
Bukti P-28D : Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Cek No.FT 189916
sejumlah nilai Rp.600.000.000,- & FT 819917 sejumlah nilai
Rp.658.699.750,- telah diserahkan dari pihak PEMOHON PKPU kepada
PT.Sura Putra Transportama selaku perusahaan pengangkutan, atas
pembayaran biaya pengiriman material TERMOHON PKPU dari
Surabaya dan dari Jakarta tujuan PLTU Tanjung
Selor ;-------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Termohon
telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya yang diberi
tanda bukti T-1 s/d T-17, sebagai berikut ;---------------------------
1. Bukti T-1 : Fotocopy Perjanjian SubKontrak Pelaksanaan Pekerjaan Boiler Turbine
Generator Nomor : 1-7/411/07-2011, tanggal 20 Juli 2011;
2. Bukti T-2 : Fotocopy Berita Acara Kesepakatan tindak lanjut dari Penjanjian
SubKontrak No.1-7/411/014/07-2011, tanggal 20 Juli 2011;---------
3. Bukti T-3 : Fotocopy Akta Tanda Terima Penyerahan Memori Kasasi No.36/
Pdt/2013/PT.DKI Jo.No.208/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim;----------
4. Bukti T-4 : Fotocopy Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka Nomor Jaminan :
02.93.D.0064.08.11.;----------------------------------------------
5. Bukti T-5 : Fotocopy Bank Garansi Nomor : 0846.806/JKT/III/GP/2011;---------
6. Bukti T-6 : Fotocopy Bank Garansi Nomor : 0125-270313-30-006;---------------
7. Bukti T-7 : Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 005/AKMN/ IX/
ABI/2012;-----------------------------------------------------------------------
8. Bukti T-8 : Fotocopy Surat dari Adhi Karya ke PT.PLN tertanggal 23 Januari
2013;--------------------------------------------------------------------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id9. Bukti T-9 : Fotocopy Jawaban Surat Peringatan ke-3;--------------------------------
10. Bukti T-10 : Fotocopy Tanggapan atas teguran terakhir tentang keterlambatan
Pekerjaan BTG No : ABI/AK/15.008/13;-----------------------------------
11. Bukti T-11 : Fotocopy Laporan Penerimaan barang tanggal 10 Oktober 2012;--
12. Bukti T-12 : Fotocopy Laporan Penerimaan barang tanggal 19 Maret 2013;-----
13. Bukti T-13 : Fotocopy Laporan Penerimaan barang tanggal 01 Mei 2013;--------
14. Bukti T-14 : Fotocopy tanggapan Somasi Pemohon PKPU;--------------------------
15. Bukti T-15 : Fotocopy Laporan Perkembangan Proyek;-------------------------------
16. Bukti T-16 : Fotocopy Tagihan Pemohon PKPU kepada Pemohon PKPU;-------
17. Bukti T-17 : Fotocopy photo-photo hasil pekerjaan Termohon PKPU;-------------
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah
terjadi seperti termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan
ini ;-------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi
dan mohon putusan :--------------------------------------------------