PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
P U T U S A N
Nomor: 89/B/2012/PT.TUN-MDN
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dibawah ini dalam sengketa antara : ---------------------------------------------------
WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) yang diwakili oleh
BERRY NAHDIAN FORQAN; Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Ketua Badan Pengurus Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), berdasarkan
Akta Notaris Arman Lany, SH., No. 05 tanggal 24 Mei
2007, Akta Perbaikan Notaris Arman Lany, SH., No. 04
tanggal 27 Agustus 2007, Akta Notaris (Perubahan)
Arman Lany, SH., Nomor : 04 tanggal 17 Juli 2008,
Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : C-
2898. HT.01.02. tahun 2007 tanggal 10 September
2007 dan Surat Kementerian Hukum dan HAM No.
AHU.2-AH.01.09-13641 ,beralamat di jalan Tegal Parang
Raya Utara No. 14 Jakarta 12970, dalam hal ini diwakili
oleh Kuasanya :------------------------------------------------
Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
1. JEHALIM BANGUN, SH (Advokat); ---------------------
2. NURUL IKHSAN, SH (Advokat); ------------------------
3. SYAFRUDDIN, SH (Advokat);----------------------------
4. KAMARUDDIN, SH (Advokat);---------------------------
5. M. ZUHRI HASIBUAN, SH. MH (advokat);-------------
6. IR. TEUKU MUHAMMAD ZULFIKAR, M.P. (Direktur
Eksekutif Daerah WALHI Aceh);-------------------------
7. MUHAMMAD NIZAR ABDURRANI, S.T., M.T. (Kepala
Divisi Advokasi dan Kampanye Eksekutif Daerah
WALHI Aceh; ----------------------------------------------
8. TEUKU MURSALIN JAYA PUTRA, S. SI. (Kepala
Divisi Riset dan Kajian Kebijakan Eksekutif Daerah
WALHI Aceh); ---------------------------------------------
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, yang
beralamat di Jalan Tgk. Main, Lorong Chik Machmud
No. 26, Gampong Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng,
Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 16 Nopember 2011 dan 12 Januari 2012;-
yang untuk selanjutnya disebut sebagai :
PENGGUGAT/PEMBANDING; ---------------------------
Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
L A W A N
1. GUBERNUR ACEH, Berkedudukan di Jln. T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh; ---
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : ----------------------
1. M. JAFAR, SH., M. Hum, pekerjaan Staf Ahli
Gubernur bidang Hukum dan Politik pada
Sekretariat Daerah Aceh; -------------------------------
2. MAKMUR, SH., M. Hum., Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil/Kepala Biro Hukum dan Humas pada
Sekretariat Daerah Aceh; -------------------------------
3. EDRIAN, SH., M.Hum, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil/Kepala Bagian Pembinaan Hukum Kab/Kota
pada Sekretariat Daerah Aceh; ------------------------
4. Ir. KAIFAL, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Kepala
Bidang Pelayanan SDA BP2T Aceh pada Sekretariat
Daerah Aceh; ----------------------------------------------
5. SABARUDDIN, SH, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil/Kepala Bagian Bantuan Hukum dan PPNS pada
Biro Hukum dan Humas pada Sekretariat Daerah
Aceh; -------------------------------------------------------
Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
6. 6. Ir. FAKRI ABD. RAHIM, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil/Kepala Bidang Usaha Tani Perizinan dan
Pengolahan Hasil pada Dishutbun Aceh; --------------
7. SYAHRUL, SH, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil/Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro
Hukum dan Humas pada Sekretariat Daerah Aceh; -
8. SAIFULLAH, S.Hut., M.Si, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil/Staf Teknis Perkebunan BP2T Aceh pada
Sekretariat Daerah Aceh; --------------------------------
9. M. Syafi’i Saragih, SH, Pekerjaan Advokat/Tim
Penasihat Hukum pada Biro Hukum dan Humas
pada Sekretariat Daerah Aceh; ------------------------
10. ZAINI DJALIL, SH, Pekerjaan Advokat/Tim
Penasihat Hukum pada Biro Hukum dan Humas
pada Sekretariat Daerah Aceh; ------------------------
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat
di Kantor Gubernur Aceh, Jln. T. Nyak Arief No. 219
Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal, 2 Desember 2011, yang untuk selanjutnya
disebut sebagai; TERGUGAT I/ TERBANDING I;---
2. PT. KALISTA ALAM, yang diwakili oleh SUBIANTO RUSID; ------
Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT.
KALISTA ALAM, Beralamat di Komplek Setia Budi Indah
II Blok V Ruko No. 11-14 Medan; --------------------------
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :
1. FIRMAN AZUAR LUBIS, SH.; ----------------------------
2. MARIHUT SIMBOLON, SH.; ------------------------------
3. AHMAD SUKRI LUBIS, SH.; ------------------------------
4. FADILLAH HUTRI LUBIS, SH.; --------------------------
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Konsultasi Hukum pada Kantor Hukum Firman
Azuar Lubis & Rekan, beralamat di Jalan Brigjen. H.
A. Manaf Lubis No. 1B Medan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 5 Desember 2011, yang untuk
selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II
INTERVENSI/ TERBANDING II; -------------------
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut : -------------------------------------
Telah
membaca;----------------------------------------------------------------------------------------------
- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.
89/B/2012/PT.TUN-MDN, tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Susunan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; ---------------------------------------
Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 89/HS/2012/PT.TUN-MDN, tanggal 23 Agustus
2012, tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini: ------------------------------------------
- Berkas perkara yang terdiri dari : Salinan Resmi Putusan , Berita Acara Persidangan,
Surat-Surat Bukti, Keterangan Saksi-Saksi, Memori Banding serta Kontra memori
Banding yang diajukan para pihak; -------------------------------------------------------------
TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
mengambil alih Duduk Sengketa sebagaimana tercantum dalam Salinan Resmi Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 19/G/2011/PTUN-BNA, tanggal 03
April 2012 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----------------------------------------
MENGADILI
1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam Perkara Nomor :
19/G/2011/PTUN-BNA ; --------------------------------------------------------------------------
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;--------------------------------------------
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 162.000,-
(seratus enam puluh dua ribu rupiah);---------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor :
19/G/2011/PTUN-BNA tanggal 03 April 2012 yang dimohonkan banding, diucapkan di
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 dengan
dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pihak; -----------------------------------------------------------
Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut , Pihak Penggugat/Pembanding
telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 April 2012 dengan Akta
Permohonan Banding Nomor : 19/G/2011/PTUN-BNA yang ditandatangani oleh
Kuasanya SYAFRUDDIN, S.H., dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh,
serta telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan dengan Surat
Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 19/G/2011/PTUN-BNA tanggal 04 April
2012; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah
mengajukan Memori Banding tertanggal 25 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 26 April 2012, dan Tambahan
Memori Banding tertanggal 04 Juni 2012 yang kedua-duanya telah diberitahukan
kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding
Nomor : 19/G/2011/PTUN-BNA tanggal 30 April 2012 dan Nomor : 19/G/2011/PTUN-
BNA tanggal 05 Juni 2012, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar menerima permohonan banding
Penggugat/Pembanding, menolak eksepsi Tergugat/Terbanding serta membatalkan
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 19/G/2011/PTUN-BNA
tanggal 03 April 2012, yang dimohon banding; --------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Pihak
Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori
Banding tertanggal 29 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Banda Aceh pada tanggal 4 Juli 2012 serta telah diberitahukan kepada pihak
Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor :
19/G/2011/PTUN-BNA tanggal 05 Juni 2012, yang pada pokoknya memohon agar
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menolak permohonan
banding Penggugat/Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Banda Aceh Nomor : 19/G/2011/PTUN-BNA tanggal 03 April 2012 yang
dimohonkan banding; -------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dan Tambahan Memori Bandingg
yang diajukan Pihak Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding II
telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Mei 2012 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 24 Mei 2012 dan
Tambahan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Banda Aceh pada tanggal 29 Juni 2012 yang pada pokoknya memohon agar
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menolak permohonan
banding Penggugat/Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Banda Aceh Nomor : 19/G/2011/PTUN-BNA tanggal 03 April 2012 yang
dimohonkan banding; --------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim Ke Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan
untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk
Melihat Berkas Perkara Nomor : 19/G/2011/PTUN-BNA tanggal 28 Mei 2012; -------------
Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor :
19/G/2011/PTUN-BNA tanggal 03 April 2012 yang dimohonkan banding diucapkan di
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 dengan
dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi , maka
tenggang waktu untuk mengajukan banding sebagaimana ketentuan Pasal 123 (1)
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 51 tahun 2009, adalah dihitung 14 hari sejak diucapkannya putusan
tersebut; -----------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan
permohonan banding susuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor :
19/G/2011/PTUN-BNA tanggal 04 April 2012 yang berarti hari pertama setelah
pembacaan putusan , maka permohonan banding tersebut secara formal harus
dinyatakan diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu serta dengan
persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal-Pasal : 123, 125 dan 126
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ----------------------
Menimbang, bahwa Memori Banding/Tambahan Memori Banding dari
Penggugat/Pembanding pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Banda Aceh Nomor : 19/G/2011/PTUN-BNA, tanggal 03 April 2012, dengan
alasan : ------------------------------------------------------------------------------------------------
Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
1. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan :
Pasal 84 :
(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan
atau di luar pengadilan;
(2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan oleh para pihak
yang bersengketa;
(3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian
sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah
satu pihak yang bersengketa (Bukti : P-19=T.I-3);
Pasal 85 :
(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk
mencapai kesepakatan mengenai :
a. Bentuk dan besarnya ganti rugi;
b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran
dan /atau perusakan , dan/atau;
d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan
hidup;
Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana
lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
(3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat
digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan
sengketa lingkungan hidup (Bukti : P-19 = T.I-3);
2. Bahwa jikapun sengketa a quo adalah sengketa lingkungan hidup “tidak
mewajibkan “ penyelesaian sengketa lingkungan terlebih dahulu diselesaikan di luar
pengadilan. Akan tetapi penyelesaian tersebut pilihan sukarela oleh para pihak yang
bersengketa, sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang No. 32
Tahun 2099 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
3. Bahwa pasal 84 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2099 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi : “ Gugatan
melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di
luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para
pihak yang bersengketa.” Ketentuan ini hanya berlaku jika para pihak yang
bersengketa sejak awal telah memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Dan berdasarkan fakta hukum di pengadilan, tahapan ini tidak terjadi, oleh
karenanya ketentuan pasal 84 ayat (3) tidak dapat diberlakukan;
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undamng-Undang No. 32 Tahun
2009, gugatan Penggugat tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan, dikarenakan
Gugatan Penggugat : Tidak menuntut ganti rugi, tidak menuntut pemulihan akibat
pencemaran dan/atau perusakan, tidak menuntut tindakan tertentu untuk
Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan, tidak menuntut
tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan . Namun
gugatan Penggugat adalah menuntut pembatalan terhadap Keputusan Tata Usaha
Negara, yaitu Surat Izin Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5322/2011, tentang : Izin
Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT.Kalista Alam di Desa Pulo Kruet Kecamatan
Darl Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh tanggal 25 Agustus 2011,
karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum
pemerintahan yang baik ;
5. Bahwa tindakan Tergugat I menerbitkan Surat Izin No.525/BP2T/5322/2011,
tentang : Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT. Kalista Alam di Desa Pulo
Kruet Kecamatan Darl Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh tanggal 25
Agustus 2011, telah bertentangan dengan :
Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya;
Undang-Undang No. 6 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Pemerintah terhadap
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Keanekaragaman Hayati;
Undang-Undang No. 21 Tahun 2004 tentang Protokol Cartegena tentang
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim;
Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh , pasal 150 dan
pasal 147;
Undang-Undang No. 26 Tahun 2009 tentang Penataan Ruang;
Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2009 tentang Rawa;
Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional ( RTRWN ) lampiran X;
Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah No.45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
Inpres No. 48 Tahun 1991 tentang Konvensi Internasional mengenai Lahan
Basah;
Inpres No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan
Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut;
Peraturan Menteri Pertanian No. 14/Pertanian/110/2/2009 tentang Pedoman
Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit;
Keputusan Menteri Kehutanan No. 190/KPTS-II/2001 tentang Pengesahan Batas
Kawasan Ekosistem Leuser di Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
Keputusan Menteri Kehutanan No. 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan
Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
Instruksi Menteri Pertanian No. 301 Tahun 2007 tentang Mensyaratkan
Pemerintah Propinsi Membatalkan Perkebunan yang Tidak Beroperasi Sesuai
Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
dengan Peraturan dan Larangan yang Ada dan Menerbitkan Konsesi Baru di
Lahan Gambut;
Instruksi Gubernur NAD No. 5 Tahun 2007 tentang Moratorium Penebangan
Hutan pada bulan Juli 2007;
6. Bahwa tindakan Tergugat I menerbitkan Surat Izin No.525/BP2T/5322/2011,
tentang : Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT.Kalista Alam di Desa Pulo
Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh tanggal 25
Agustus 2011, telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang
Baik, khususnya Asas : Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara,
Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proposional, Profesional dan Akuntabilitas;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah keliru dan salah dalam menerapkan
hukum sehingga dengan demikian amat patut kiranya apabila amar putusannya juga
dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;
Menimbang, bahwa Tergugat I/ Terbanding I dalam Kontra Memori Banding
tertanggal 29 Mei 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Banda Aceh pada tanggal 4 Juni 2012, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai
berikut :
Bahwa Terbanding I / menolak seluruh dalil-dalil Pembanding di dalam Memori Banding
dengan alasan sebagi berikut :
1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh adalah
sudah benar, karena di dalam melihat konstruksi kasus tidak dapat dilihat secara parsial
Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
oleh karena di dalam sengketa tata usaha negara terdapat irisan sengketa yang lain
yang patut dipertimbangkan oleh judex facti dalam memutus perkara quo;
2. Bahwa Penggugat/Pembanding tidak berhak untuk menggugat , karena sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup , ditegaskan bahwa Organisasi Wahana Lingkungan Hidup dapat
mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan diantaranya di dalam Anggaran
Dasarnya organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan
hidup dan telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling
singkat 2 (dua) tahun . Berdasarkan fakta di persidangan , Penggugat/Pembanding
tidak dapat membuktikan telah melakukan kegiatan nyata untuk pelestarian lingkungan
hidup terhadap obyek perkara tersebut sesuai dengan amanah perauran perundang-
undangan;
3. Bahwa obyek gugatan belum bersifat final, karena masih memerlukan proses
perizinan pemberian alas hak (Hak Guna Usaha) oleh Kepala Badan Pertanahan
Nasional sesuai dengn Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 , tentang Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
4. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 170/KPTS-II/2000, Lokasi Izin
Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT Kalista Alam berada pada Areal Penggunaan
Lain (APL) dan ini selaras dengan Izin Lokasi Bupati Nagan Raya yang diperuntukkan
untuk budidaya tanaman kelapa sawit yang telah memiliki dokumen UKL-UPL yang telah
disahkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Nagan Raya
Nomor 660/116/LHK/2009 tanggal 16 April 2009. Hal ini menurut pasal 93 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “ setiap orang dapat
Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara apabila badan atau
pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib
UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dokumen UKL-UPL.” Dalam hal ini proses perizinan Izin
Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT Kalista Alam telah memnuhi syarat lingkungan
hidup dengan dilengkapi Dokumen UKL-UPL.
5. Bahwa obyek sengketa adalah bentuk sengketa tata usaha negara yang memiliki
substansi sengketa lingkungan hidup dalam penyelesaiannya, sehingga sesuai Asas Lex
Spesialis derogat legi generalis, maka ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32
tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang harus
diberlakukan dan sudah sepantasnya eksepsi Tergugat/Terbanding harus diterima
secara keseluruhan oleh judex facti;
6. Berdasarkan pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dinyatakan,
bahwa “ Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk
mencapai kesepakatan mengenai :
a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau
perusakan; dan/atau :
d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup;
Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
Tetapi pihak Penggugat tidak memiliki otoritas legalitas terhadap maksud ketentuan
tersebut, karena pihak Tergugat/Terbanding telah dengan tegas mendalilkan di
dalam point 2, 3 dan 4 Kontra Memori Banding ini;
7. Bahwa tidak adanya pertentangan hukum keluarnya obyek sengketa, dengan
sejumlah peraturan yang disampaikan oleh Pembanding. Pembanding tidak memerinci
dan tidak menyebutkan substansi aturan mana yang dilanggar. Pemberian Izin Usaha
Perkebunan Budidaya (IUP-B) kepada PT Kalista Alam telah mempedomani ketentuan
peraturan perundangan dan sesuai dengan asas legalitas yang dimiliki oleh pemohon
izin;
8. Bahwa tidak benar Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) yang diberikan
kepada PT. Kalista Alam melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti
yang didalilkan oleh Pembanding, yang benar adalah di dalam penerbitan izin tersebut ,
Terbanding I telah meneliti dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan pemohon izin telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan , sehingga layak
diterbitkan izin dimaksud oleh Terbanding I;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Terbanding I mohon agar Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Nehara Medan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor :
19/G/2011/PTUN-BNA tanggal 03 April 2012 yang dimohon banding;
Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/ Terbanding II telah mengajukan
Kontra Memori Banding tertanggal 24 Mei 2012 yang diterima di kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 24 Mei 2012 yang pada
pokoknya mengemukakan hal-hal sebagi berikut :
Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
1. Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum ;
1.1. Bahwa gugatan Penggugat tidak terlepas dari permasalahan lingkungan hidup
yang menjadi alasan utama diajukannya gugatan;
1.2. Bahwa gugatan Penggugat adalah berdasarkan konsep hak gugat organisasi
lingkungan hidup sebagaimana diatur pada pasal 92 UU No.32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
1.3. Bahwa oleh karena materi gugatan Pembanding/Penggugat didasarkan konsep
perlindungan dan penyelamatan lingkungan hidup , maka pertimbangan hukum judex
facti pada halaman 97 dan 98 cukup beralasan menurut hukum. Pertimbangan judex
facti pada pokoknya menyatakan bahwa walaupun obyek sengketa a quo merupakan
sengketa keputusan tata usaha negara, akan tetapi Majelis Hakim menilai rangkaian
proses administrasi berupa penyelesaian sengketa di luar pengadilan belum dilakukan
oleh Pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II Intervensi ; Atas dasar alasan
tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa antara Penggugat , Tergugat I dan
tergugat II Intervensi belum bisa dilakukan gugatan ke pengadilan karena ada proses
administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009. Bahwa dengan demikian alasan keberatan Pemggugat/Pembanding dalam
Memori Banding pada halaman 4 s.d 10 sudah selayaknya untuk ditolak atau setidak-
tidaknya tidak dapat diterima ;
Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding II juga telah
mengajukan Tambahan Kontra Memori Banding yang diterima dikepaniteraan
Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 29 Juni 2012 , yang pada
pokoknya ;
1. Tentang Majelis Hakim TUN Banda Aceh Telah Kontradiksi Menafsirkan Perkara
SengketaTUNa quo ; -Bahwa dalil tambahan Memori Banding Penggugat/Pembanding a
quo sudah diuraikan oleh Penggugat/Pembanding di dalam Memori Banding terdahulu
bahkan Tergugat II Intervensi/Terbanding II telah menangkis dan membantah
keberatan a quo sebagaimana uraian didalam Kontra Memori banding tanggal 24 Mei
2012 , sehingga dalil tambahan Memori Banding a quo mohon untuk ditolak dan tidak
dipertimbangkan lagi ;
2. Tentang Penafsiran Judex Facti terhadap bukti P-3, P-6 dan T.I-18 :-----------------
Bahwa pertimbangan hukum judex facti tersebut adalah sebagai berikut :
Menimbang bahwa walaupun terdapat adanya bukti P-3, P-6 dan T.I-18, namun Majelis
Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut belum cukup dijadikan dasar telah ada
upaya administrasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun Majelis Hakim juga
tidak mengenyampingkan adanya niat baik (goodwill) dari Tergugat I dengan
menerbitkan Surat Pemberhentian Sementara kepada PT. Kalista Alam ( Bukti P-6) atas
somasi (Bukti T.I-18) dan Petisi (Bukti P-3) yang diajukan oleh kelompok lain yakni Tim
Koalisi Penyelamatan Rawa Tripa (TKPRT) dan Forum Tata Ruang Sumatera
(FORTRUST); -----------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dengan mengkaji fakta-fakta hukum tersebut di atas terutama Bukti
P-3, P-6 dan Bukti T.I-18 yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 29 dan pasal
84 sampai 86, maka Majelis Hakim berpendapat : penyelesaian sengketa lingkungan
Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
hidup antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II Intervensi mengenai obyek
sengketa yang terletak di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan
Raya Propinsi Aceh dengan luas areal ± 1.605 Ha belum pernah dilakukan upaya
penyelesaian sengketa di luar pengadilan; -------------------------------------------------------
Bahwa dengan demikian adalah beralasan menurut hukum untuk menolak dalil
Tambahan Memori Banding Penggugat/Pembanding a quo ;
3. Tentang Penafsiran Judex Facti terhadap Pasal 1 angka 25 jo Pasal 84 jo Pasal 85
dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; -----------------------------------------
Bahwa dalil Penggugat/Pembanding dalam Tambahan Kontra Memori Banding a quo
yang mendalilkan bahwa judex facti telah keliru menafsirkan pasal 1 angka 25 jo Pasal
84 jo Pasal 85 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah tidak
beralasan hukum sama sekali; ---------------------------------------------------------------------
Bahwa menurut Tergugat II Intervensi/Terbanding II justru Penggugat/Pembanding
yang telah keliru memahami ketentuan pasal 1 angka 25 jo Pasal 84 jo Pasal 85 dan
Pasal 86 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 apalagi dengan menggunakan
“tatanan” berupa sketsa dan gambar yang dibuat sendiri oleh Penggugat/Pembanding
sebagaimana diuraikan dalam Tambahan Memori Banding pada halaman 3 s.d 63 ,
dengan demikian adalah pantas dan beralasan hukum untuk tidak mempertimbangkan
dan menolak dalil Penggugat/Pembanding a quo;
Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, Tergugat II
Intervensi/Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
memberikan putusan yang amarnya berbunyi : Menolak Permohonan Banding
Pembanding/Penggugat; ----------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan memeriksa dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan, terutama alasan-
alasan yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding dalam Memori Banding dan
Tambahan Memori Bandingnya, alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat
I/Pembanding I dalam Kontra Memori Bandingnya serta alasan-alasan yang
dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding II dalam Kontra Memori Banding
dan Tambahan Kontra Memori Bandingnya, maka akan dipertimbangkan berturut-
turut mengenai Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara,
Eksepsi-eksepsi dan Pokok Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut; ----------------
DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA
NEGARA :
Menimbang, bahwa Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha
Negara a quo tidak dibuat secara khusus oleh Penggugat/Pembanding, melainkan
diuraikan dalam posita gugatannya dan akhirnya muncul pada akhir posita dengan
kalimat : “ Berdasarkan fakta-fakta di atas dan mengingat dampak kerusakan dan
kerugian meluas yang akan muncul terhadap ekosistem hutan Rawa Gambut Tripa,
maka sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh memerintahkan
penundaan pelaksanaan Surat Izin Gubernur No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25
Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT. Kalista Alam di
Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh
dengan luas ± 1.605 Ha sampai dengan adanya putusan hukum yang tetap”; -----------
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
mempertimbangkan permohonan penundaan tersebut mengacu kepada ketentuan Pasal
67 ayat (4) huruf a dan b yang selengkapnya sebagai berikut : Permohonan
penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : ------------------------------------------
a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang
mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha
Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; -----------------------------------------------
b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan
mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut; ------------------------------------
Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b
tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
berpendapat bahwa mengingat kedudukan Penggugat/Pembanding selaku Badan
Hukum Perdata yang bergerak di bidang lingkungan hidup (bukan orang atau
perseorangan) maka tidak terdapat kerugian yang secara langsung diderita
Penggugat/Pembanding terhadap pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang
digugat a quo, oleh karena itu permohonan penangguhan adalah tidak berdasarkan
hukum dan dinyatakan ditolak; ---------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi sebagaimana tersebut di
bawah ini : ---------------------------------------------------------------------------------------------
Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
DALAM EKSEPSI
1. Obyek sengketa bukan keputusan tata usaha negara; ----------------------------------
2. Penggugat /Pembanding tidak berhak untuk menggugat ( legal standing ); --------
3. Gugatan kabur (Obscuur libel); -------------------------------------------------------------
4. Gugatan Penggugat/Pembanding belum layak diperiksa dan bukan menjadi
kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara; ----------------------------------
Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi nomor 1 tentang obyek sengketa bukan
keputusan tata usaha negara , eksepsi nomor 2 tentang legal standing yang juga
berkaitan ada tidaknya kepentingan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebagai formalitas dari gugatan (halaman
77 sampai dengan halaman 79 alinea satu Putusan PTUN Banda Aceh
No.19/G/2011/PTUN-BNA, tanggal 03 April 2012; ----------------------------------------------
Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Banda Aceh mengenai formalitas gugatan tersebut di atas menurut pendapat
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah tepat dan benar
secara hukum sehingga akan diambil alih sebagai pertimbangan hukum di tingkat
banding ini; -------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan akan mempertimbangkan eksepsi selebihnya yaitu tentang : Gugatan
kabur (obscur libell) dan kewenangan absolut, sebagai berikut : ----------------------------
Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang gugatan kabur ( obscuur libell )
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan
secara singkat, yaitu bahwa gugatan kabur atau obscuur tidak dikenal dalam hukum
acara tata usaha negara, oleh karena adanya pemeriksaan persiapan ( pasal 63 ayat 1 )
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,yang bertujuan untuk melengkapi gugatan yang
kurang jelas, oleh karena itu eksepsi mengenai gugatan kabur adalah tidak berdasarkan
hukum dan harus dinyatakan ditolak; -------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan akan mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili, yang pada
pertimbangan pengadilan tingkat pertama dipertimbangkan sebagai gugatan yang
belum waktunya diajukan ke pengadilan tata usaha negara karena ada proses
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang belum dilakukan; -
Menimbang, bahwa mencermati posita dan tuntutan gugatan, Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa sengketa ini
merupakan sengketa tata usaha negara bukan sengketa lingkungan hidup, sehingga
akses masuk (entry point) diatur pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 , tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto Pasal 53 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , yang selengkapnya sebagai
berikut : -----------------------------------------------------------------------------------------------
Pasal 93 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 : -------------------------------------------
Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
1. Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara
apabila :
a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada
usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dokumen
amdal; ----------------------------------------------------------------------------------------
b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada
kegiatan yang wajib UKL-UPL , tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-
UPL, dan/ atau; ----------------------------------------------------------------------------
c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau
kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan; -----------------------------
2. Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara; ------------------------------------------------
Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : “ Orang
atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu
Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada kepada
pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara
yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai
tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; -------
Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding adalah Badan Hukum Perdata
sebagaimana dapat dilihat dalam : Akta Notaris Arman Lany, S.H., No.05 tanggal 24 Mei
2007, Akta Perbaikan Notaris Arman Lany, S.H., No.04 tanggal 27 Agustus 2007, Akta
Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
Notaris ( perubahan ) Arman Lany, S.H., No.04 tanggal 17 Juli 2008, Surat Keputusan
Menteri Hukum dan HAM Nomor : C-2898.HT.01.02 Tahun 2007,m tanggal 10
September 2007 dan Surat Kementerian Hukum dan HAM No.AHU.2-AH.01.09-13641
tanggal 28 Nopember 2011 ( Bukti : P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 masing-masing sesuai
dengan aslinya ) sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2009 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2004 tersebut di atas , maka menurut pendapat Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Penggugat/Pembanding mempunyai hak
untuk mengajukan gugatan ini; -------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa mengenai eksepsi selanjutnya, yaitu bahwa gugatan
Penggugat tidak memenuhi Legal Formal, karena berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat
(1) dan (2) Anggaran Dasar Yayasan Walhi, seorang Ketua harus bersama-sama dengan
Sekretaris dalam hal mengajukan gugatan a quo; ----------------------------------------------
Menimbang, bahwa untuk menjawab eksepsi di atas, Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan menunjuk pada bukti P-7 (sesuai dengan
aslinya), yaitu berupa Surat Kuasa dari Muhammad Fadli dan Muhammad Teguh Surya,
keduanya dalam kapasitas selaku Pengurus Yayasan Walhi kepada Berry Nahdian
Forqan (Penggugat) yang substansinya adalah : “ untuk dan atas nama Pemberi Kuasa
guna mewakili Pemberi Kuasa dalam mewakili pengurus Yayasan Walhi mengajukan
gugatan perkara ini ,” Dari surat kuasa tersebut dihubungkan dengan Pasal 16 (5) Akte
Pendirian Yayasan Walhi ( Bukti P-8, sesuai dengan aslinya ), yang berbunyi : “
Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan ..... dst .”, menurut
pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dapat dibuktikan
Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
bahwa gugatan telah memenuhi persyaratan Legal Formal dan karena itu eksepsi
tersebut harus dinyatakan tidak diterima; --------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa pengujian terhadap obyek sengketa sebagaimana diatur
dalam pasal 93 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , adalah : “Setiap orang dapat
mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara apabila , (c) badan atau
pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak
dilengkapi dengan izin lingkungan”; ---------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Medan ketentuan pasal 93 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32
tahun 2009 tersebut harus dikaitkan dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga pengujian obyek sengketa tidak hanya
terbatas pada ada atau tidaknya Izin Lingkungan akan tetapi juga harus didasarkan
pada : Apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Keputusan Tata Usaha Negara yang
digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang dalam
perkara ini adalah peraturan-peraturan tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya
Perkebunan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor :
26/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 28 Februari 2007 tentang Pedoman Perizinan
Usaha Perkebunan (Bukti T.I-15); -----------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam
gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : --------------------------------------
Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; -----------------------------------------------------
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas
umum pemerintahan yang baik; ----------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 tersebut, maka dalam praktek di pengadilan tata usaha negara pengujian
atas obyek sengketa meliputi : Pengujian atas kewenangan Tergugat I/Terbanding I
dalam menerbitkan obyek sengketa , Pengujian atas prosedur penerbitan obyek
sengketa dan Pengujian atas substansi obyek sengketa, masing-masing diuji
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku; --------------------------------------------
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
akan menguji kewenangan Tergugat I/Terbanding I dalam menerbitkan obyek sengketa
sebagaimana tersebut di bawah ini : --------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Tergugat I/Terbanding I dalam
menerbitkan obyek sengketa diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor :
26/Permentan/OT.140/2/2007, tanggal 28 Februari 2007, pasal 15 yang berbunyi
sebagai berikut : Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9,perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada
bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam
pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut : ------------------------------------
a. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir ; ----------------------------
b. Nomor Pokok Wajib Pajak ; ---------------------------------------------------------------------
Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
c. Surat Keterangan Domisili ; ----------------------------------------------------------------------
d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari
bupati/walikota ( untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Gubernur ); -------------------------
e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi
dari gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota); ---------------------
f. Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan
skala 1:100.000 atau 1 : 50.000; --------------------------------------------------------------
g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal
berasal dari kawasan hutan); -------------------------------------------------------------------
h. Rencana kerja pembangunan perkebunan; ---------------------------------------------------
i. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----------------------------------------------
j. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan
pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); ----------------------------------
k. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan
pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran; --------------------
l. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai pasal 11 yang
dilengkapi dengan rencana kerjanya, dan; ----------------------------------------------------
m. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan; ---------------------------------------
Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan huruf d, dan huruf f
dihubungkan dengan luas lahan yang mencapai 1.605 Ha, maka Majelis berpendapat
bahwa Tergugat I/ Terbanding I memiliki kewenangan untuk menerbitkan obyek
sengketa a-quo; --------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan akan menguji penerbitan obyek sengketa berdasarkan prosedur yang
diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Nomor :
26/Permentan/OT.140/2/2007, tanggal 28 Februari 2007 (Bukti T.I-15) sebagaimana
tersebut di atas, yang diantaranya termuat ketentuan mengenai Izin Lokasi dari
Bupati /Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000
atau 1 : 50.000; --------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa mencermati bukti TII.In.7 (Fotokopi dari Fotokopi asli ada di
Tergugat I/terbanding I) berupa : Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 522/104/2008
tanggal 05 Februari 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan
Kelapa Sawit Dalam Kabupaten Nagan Raya , ternyata terdapat fakta hukum bahwa Izin
Lokasi berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan atas permohonan
yang bersangkutan dapat diperpanjang dengan jangka waktunya selama 12 (duabelas)
bulan atau 1 (satu) tahun dan permohonan perpanjangan harus diajukan 10 (sepuluh)
hari kerja sebelum jangka waktu izin lokasi berakhir disertai alasan perpanjangannya; --
Menimbang, bahwa mencermati Bukti T.II.In-7 tersebut di atas dan tidak adanya
bukti mengenai permohonan perpanjangan Izin Lokasi tersebut dari Tergugat II
Intervensi/Terbanding II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
mendapatkan fakta hukum bahwa Izin Lokasi dari Bupati Nagan Raya telah berakhir
pada tanggal 05 Februari 2011; --------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa selain dari itu, Izin Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
1.600 Ha yang diterbitkan Menteri Pertanian (Bukti T.II In.-3 sesuai dengan aslinya)
telah berakhir pada tanggal 22 Desember 1996 , Izin Lokasi dari Kantor Pertanahan
Kabupaten Aceh Barat (Bukti TII.In-4, sesuai dengan aslinya) telah berakhir pada
tanggal 19 Nopember 1997; ------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2011
( Bukti P-1 ) yang berarti diterbitkan 6 bulan 20 hari setelah berakhirnya Izin Lokasi
dari Bupati Nagan Raya , oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan berpendapat bahwa persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 15 huruf
(f) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 28
Februari 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ( Bukti T.I-15 ) telah
dilanggar oleh Tergugat I/Terbanding I, sehingga secara hukum obyek sengketa berupa
Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011
tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya, diterbitkan secara tidak prosedural dan harus
dinyatakan batal; ------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 19/G/2011/PTUN-
BNA tanggal 03 April tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan batal; --------
Menimbang, bahwa karena obyek sengketa a quo terbukti tidak prosedural,
maka pengujian selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; --------------------------------
Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap telah
dikesampingkan, namun harus tetap terlampir dalam berkas perkara ini; ----------------
Menimbang, bahwa karena Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II
Intervensi/Terbanding II adalah pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II
Intervensi/Terbanding II dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat
pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini; -
Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana
dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -------
M E N G A D I L I :
1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; --------------------------
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor :
19/G/2011/PTUN-BNA, tanggal 03 April 2012 yang dimohonkan banding; -------------
MENGADILI SENDIRI
DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
§ Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang
dikeluarkan oleh Gubernur Aceh, tanggal 25 Agustus 2011 Nomor :
525/BP2T/5322/2011 , tentang : Izin Usaha Perkebunan Budidaya; ------------------------
Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
DALAM EKSEPSI
§ Menolak eksepsi-eksepsi dari Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II
Intervensi/Terbanding II; --------------------------------------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding; --------------------------------------------
2. Menyatakan batal keputusan tata usaha negara yang disengketakan yang
dikeluarkan oleh Gubernur Aceh , tanggal 25 Agustus 2011 Nomor :
525/BP2T/5322/2011, tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT. Kalista
Alam; -----------------------------------------------------------------------------------------------
3. Memerintahkan kepada Tergugat I/Terbanding I untuk mencabut keputusan tata
usaha negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh , tanggal 25
Agustus 2011 Nomor : 525/BP2T/5322/2011, tentang Izin Usaha Perkebunan
Budidaya kepada PT. Kalista Alam; ------------------------------------------------------------
4. Menghukum Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi secara tanggung
renteng untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang pada
tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2012, yang
terdiri dari : H. ARPANI MANSUR, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan selaku Ketua Majelis, DJOKO DWIHARTONO, S.H., dan RIYANTO,
S.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku
Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA USAHA NEGARA MEDAN PUTUSAN PENGA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI T
ATA
Anggota Majelis. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Kamis, tanggal 30 Agustus 2012 oleh Ketua Majelis didampingi para anggota majelis,
dibantu MAKMUR SITEPU, S.H., Panitera Muda Perkara pada Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Medan selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang
bersengketa maupun kuasanya;
HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA
dto, dto,
DJOKO DWI HARTONO, S.H. H. ARPANI MANSUR, S.H., M.H
dto, dto,
RIYANTO, S.H PANITERA PENGGANTI
dto,
MAKMUR SITEPU, S.H
Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Meterai Putusan .........Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan `.......Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara . .......... Rp. 239.000,-
Jumlah................................Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___