PROSPEK DAN PERKEMBANGANIJIN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM
DI KAWASAN KONSERVASI
DR. Bambang SupriyantoDirektur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Dan Hutan Lindung
jasling.dephut.go.id
STRUKTUR ORGANISASI DIT. PJLK2HL
CONTACT PERSON ANDA• DIREKTUR PJLKKHL
Bambang Supriyanto 08164810830
[email protected]• KASUBDIT PWA
Soewartono [email protected]
• KASIE PEMANFAATAN DI TN(Penerbit SPP)
Sadtata Noor [email protected]
• KASIE PEMANFAATAN NON TN&HLNoeke Welas ST Kuntari08129285126
• BENDAHARA PENERIMA PNBP
[email protected] 082111827229
• Usaha pariwisata terdiri dari usaha sarana
• Luas kawasan untuk sarpras 10% dari luas zona pemanfaatan
• Izin diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dr Menteri yg bertanggungjawab di bidang Budpar dan Gubernur Tk. I
• Masa IPPA 30 tahun
Usaha pariwisata terdiri dari usaha sarana dan jasa pariwisata
Luas kawasan untuk sarpras 10% dari luas areal IPPA
Izin diberikan setelah mendapat:◦ Pertimbangan teknis dari
Dinas Budpar◦ Rekomendasi UPT• Masa IPPA 55 tahun
PROSPEK PENGEMBANGAN PARIWISATA ALAM PROSPEK PENGEMBANGAN PARIWISATA ALAM TRANSFORMASI KEBIJAKAN PARIWISATA ALAM TRANSFORMASI KEBIJAKAN PARIWISATA ALAM
PP No 18 Th 1994 → PP No 36 Th 2010PP No 18 Th 1994 → PP No 36 Th 2010
Lanjutan TRANSFORMASI KEBIJAKAN…….Lanjutan TRANSFORMASI KEBIJAKAN…….
• Permohonan wajib dilampiri rekomendasi Gubernur
• Sekjen sebagai Ketua Tim Pertimbangan
• Kewajiban untuk melaksanakan AMDAL
• Peta areal kerja disiapkan oleh Dirjen Intag
• Pelaksanaan tata batas oleh Baplan
• Permohonan cukup dengan pertimbangan teknis Dinas Budpar
• Tugas Sekjen dihilangkan• AMDAL diubah menjadi UKL
/ UPL• Peta areal kerja disiapkan
oleh Dirjen PHKA• Penandaan batas oleh PHKA
No No Tahap Tahap
Badan HukumBadan Hukum
JumlahJumlah
LokasiLokasi
SwastaSwasta BUMNBUMN BUMDBUMD TNTN TWATWA THRTHR TBTB
1.1. Pemohon Pemohon UPSWAUPSWA 1155 22 11 1188 1010 88 -- --
2.2. Persetujuan PrinsipPersetujuan Prinsip 2121 11 -- 2222 66 1166 -- --
3.3. IUPSWAIUPSWA 2424 11 -- 2525 99 1515 -- 11
JUMLAHJUMLAH 6060 44 11 6565 2525 3399 -- 11
PERKEMBANGAN PERIJINAN UPSWA*
*s/d Tahun 2011
KONDISI PERIJINAN UPSWA*
NO KONDISI PEMOHON IJIN PRINSIP IUPSWA1. Aktif 17 18 192. Tidak Aktif 1 4 8
Total 18 22 25
*s/d Tahun 2011
PERMASALAHAN PERIJINAN DAN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM
EKSTERNAL :1.Pungutan/retribusi /pengenaan IMB/PBB oleh pemerintah daerah2.Rekomendasi UKL/UPL beberapa daerah masih mensyaratkan AMDAL3.Areal yang dimohon belum clean and clear adanya perambahan4.Belum tersedianya Desain Tapak pada Zona/Blok Pemanfaatan
INTERNAL :1.Pendapatan tidak sesuai rencana BEP tidak sesuai target2.Pembangunan sarana prasarana tidak sesuai rencana3.Tertib administrasi masih rendah laporan kegiatan dan laporan keuangan4.Laporan keuangan tidak diaudit akuntan publik mahalnya biaya akuntan publik?5.Jumlah pengunjung tidak sesuai target promosi belum efektif? 6.Belum melibatkan tenaga ahli program kegiatan belum maksimal7.Konflik internal perusahaan8.Pemenuhan persyaratan oleh pemohon lambat berlarut-larut
PERMASALAHAN PERIJINAN DAN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM
UPAYA TINDAK LANJUT
1. Usulan revisi PP 59 Tahun 19982. Penyiapan pedoman pelaksanaan (Perdirjen PHKA) bidang
pengusahaan pariwisata alam3. Usulan Revisi Permen LH No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Kegiatan
yang Wajib AMDAL pada Lampiran Huruf L Bidang Pariwisata4. Surat Edaran Menhut No. SE.2/Menhut-IV/2007 tanggal 6 Juli 2007
hal Perijinan dan pungutan pajak/retribusi, dalam pengusahaan pariwisata alam di kawasan konservasi
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 188.34/17/SJ tanggal 5 Januari 2010 tentang Penataan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Lanjutan...6. Surat Edaran Direktur PJLKKHL No. SE.2/PJLKKHL-
3/2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara untuk Mendukung Kegitan Pariwisata Alam
7. Surat Edaran Direktur PJLKKHL No. SE.3/PJLKKHL-3/2011 Desember 2011 tentang Penyelesaian Kewajiban bagi Pemegang Persetujuan Prinsip IUPSWA
8. Rapat Koordinasi di Tingkat Pusat (Biro Hukum, Sekditjen PHKA, dan Dit. PJLK2HL) menyamakan persepsi dalam percepatan pelayanan proses peizinan IPPA
Lanjutan...9. Penertiban pungutan oleh PEMDA maupun
Pihak Ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
10. Penertiban pengelolaan dan penatausahaan aset BMN yang dibangun oleh PEMDA dan Perum Perhutani.
11. Penertiban dan atau proses penegakan hukum terkait masalah perambahan di dalam kawasan KPA pada zona atau blok pemanfaatan yang dimohon oleh pihak ketiga
HASIL EVALUASI KINERJA IUPSWA SECARA UMUM
HASIL EVALUASI*TAHUN 2011
KINERJA BAIK KINERJA SEDANG KINERJA BURUK3 IPPA (12%) 8 IPPA (32%) 14 IPPA (56%)*Kriteria Administrasi dan Teknis
HARAPAN KEPADA APAI1. Menjadi lembaga yang mandiri dan
memberikan dukungan serta kontribusi kepada anggota agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya secara optimal
2. Memfasilitasi komunikasi antara anggota, Kemenhut dan para pihak
3. Mendorong anggota untuk memenuhi seluruh kewajiban secara tepat waktu dan sesuai prodesur
Update
1. Perdirjen No. P.3/IV-SET/2011 tgl 9 Maret 2011 ttg Pedoman Penyusunan Desain Tapak di SM, TN, TAHURA, TWA
2. Perdirjen No. P.2/IV-SET/2012 tgl 3 Maret 2011 ttg Pedoman Pemberian Tanda Batas Areal Pengusahaan Pariwisata Alam di TN, TAHURA, TWA
PERDIRJEN PHKA BIDANG PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM
3. Perdirjen PHKA No. P.11/IV-SET/2011 tgl 30 Desember 2011 ttg Pedoman Pelaporan Kegiatan Pengusahaan Pariwisata Alam
4. Perdirjen PHKA No. P.12/IV-SET/2011 tgl 30 Desember 2011 ttg Pedoman Persyaratan Administrasi dan Teknis Permohonan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam di SM, TN, TAHURA dan TWA
5. Perdirjen PHKA No. P.01/IV-SET/2012 tgl 4 Januari 2012 ttg Pedoman Penyusunan RPPA, RKL, RKT Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam