Download - Proposal Infrastruktur
-
1
PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
PROPOSAL PEMELIHARAAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JEMBATAN
TAHUN ANGGARAN 2015
LAWORO, 07 MEI 2015
-
2
BUPATI MUNA BARAT
Laworo, 07 Mei 2015
Nomor : Kepada
Lampiran : 1 (satu) lembar Yth. Menteri Pekerjaan Umum R.I.
Perihal : Permohonan Alokasi Dana di -
Pembangunan Infrastruktur Jembatan Jakarta.
Tahun Anggaran 2015
Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, maka perlu kami sampaikan
hal-hal sebagai berikut :
1. Kabupaten Muna Barat merupakan Daerah Otonom Baru yang terbentuk
pada tanggal 23 Juli Tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 di Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana
tingkat perkembangan pembangunannya masih sangat rendah
kualitasnya, khususnya pembangunan infrastruktur jembatan dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muna Barat.
2. Dukungan Pemerintah Pusat dalam upaya meningkatkan kualitas dan
kuantitas infrastruktur wilayah di Kabupaten Muna Barat melalui
penyediaan dana akan memberikan dampak yang sangat signifikan
dalam mendorong perkembangan pembangunan Kabupaten Muna Barat.
3. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kami bermohon kepada
Bapak, kiranya berkenan mengalokasikan dana Pembangunan
Infrastruktur Jembatan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat
Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 16.700.000.000,- (Enam Belas
Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah). dengan rincian sebagaimana
terlampir pada Proposal Kami.
Demikian permohonan ini dibuat, atas perkenan dan tanggapan positif
diucapkan terima kasih.
Pj. BUPATI MUNA BARAT,
L. M. RAJIUN TUMADA
-
3
PROPOSAL BANTUAN ANGGARAN
PENINGKATAN INFRASTRUKTUR JEMBATAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
A. LATAR BELAKANG
Kabupaten Muna Barat merupakan daerah otonom baru hasil dari pemekaran
Kabupaten Muna yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi
Sulawesi Tenggara dan secara resmi dinyatakan terbentuk Pemerintahannya
oleh Pemerintah Pusat yang ditandai dengan pelantikan Penjabat Bupati Muna
Barat pada tanggal 9 Oktober 2014.
Kabupaten Muna Barat sebelah utara berbatasan dengan Selat Tiworo, sebelah
timur berbatasan dengan Kabupaten Muna, sebelah selatan berbatasan dengan
Kabupaten Muna dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Tiworo.
Kabupaten Muna Barat memiliki luas wilayah keseluruhan 1.022,89 Km atau
102.289 ha dengan luas daratan sebesar 906,28 Km atau 90.628 ha. yang
terbagi dalam 11 Kecamatan yaitu Kecamatan Sawerigadi, Kecamatan
Barangka, Kecamatan Lawa, Kecamatan Wadaga, Kecamatan Tiworo Selatan,
Kecamatan Maginti, Kecamatan Tiworo Tengah, Kecamatan Tiworo Utara,
Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kecamatan Kusambi dan Kecamatan
Napanokusambi, yang secara rinci dapat terlihat pada tabel berikut.
Tabel A.1. Luas Wilayah Kabupaten Muna Barat Menurut Kecamatan
Nomor Kecamatan Luas Wilayah
(Km) Persentase (%)
1 Sawerigadi 102,60 11,32
2 Barangka 33,09 3,65
3 Lawa 85,17 9,40
4 Wadaga 175,05 19,32
5 Tiworo Selatan 66,98 7,39
-
4
Nomor Kecamatan Luas Wilayah
(Km) Persentase (%)
6 Maginti 40,57 4,48
7 Tiworo Tengah 82,35 9,09
8 Tiworo Utara 62,05 6,85
9 Tiworo Kepulauan 77,90 8,60
10 Kusambi 103,33 11,40
11 Napanokusambi 77,19 8,52
Total Luas Wilayah 906,28 100
Sumber; Muna Dalam Angka 2013
Perencanaan Pembangunan daerah merupakan suatu proses perencanaan
pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah
perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah
dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan/
mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi
yang bersifat menyeluruh serta tetap berpegang pada azas prioritas.
Pembangunan daerah dengan tingkat kompleksitas yang besar tidak mungkin
mengabaikan masalah-masalah yang muncul sebagai tuntutan kebutuhan sosial
yang tak terelakkan, namun dipihak lain adanya keterbatasan sumber daya yang
dimiliki, tidak memungkinkan untuk melakukan proses pembangunan yang
langsung menyentuh atau mengatasi seluruh permasalahan dan tuntutan secara
sekaligus, dalam hal ini penentuan prioritas perlu dilakukan melalui proses
perencanaan.
Sumber daya alam yang sangat besar dan posisi geografis yang strategis, serta
iklim yang memungkinkan untuk pendayagunaan lahan sepanjang tahun,
merupakan modal utama pembangunan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat
di daerah Kabupaten Muna Barat. Akan tetapi, hingga saat ini potensi yang
sangat besar itu belum berhasil secara nyata meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran bersama.
Salah satu masalah yang dihadapi dalam peningkatan ekonomi lokal adalah
kurang tersedianya infrastruktur yang memadai, terutama di daerah perdesaan.
Kondisi pelayanan infrastruktur perdesaan umumnya masih kurang memadai,
hal ini terlihat dari sebagian besar penduduk di desa tertinggal terisolasi yang
-
5
B. MAKSUD
Program ini di maksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Muna Barat secara umum melalui perbaikan akses masyarakat
pedesaan terhadap pelayanan infrastruktur dasar khususnya perbaikan dan
pembangunan fasilitas jembatan.
C. TUJUAN
Tujuan yang ingin dicapai dalam program ini adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muna Barat secara umum melalui
peningkatan ekonomi yang ditunjang dengan peningkatan pelayanan
infrastruktur jembatan.
D. SASARAN
Sasaran program peningkatan infrastruktur perdesaan adalah :
1. Tersedianya infrastruktur dasar wilayah khususnya fasilitas jembatan yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memadai dan berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Muna Barat
dalam pemenuhan kebutuhan dasar melalui penyediaan infrastruktur
jembatan yang representatif;
3. Memudahkan masyarakat pedesaan untuk menjangkau pusat-pusat
pemasaran di kecamatan secara umum;
4. Mendorong terlaksananya penyelenggaraan pembangunan prasarana
perdesaan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan;
diakibatkan sudah tidak memadainya fasilitas jembatan yang menghubungkan
antara desa dengan pusat-pusat pemasaran di kecamatan, bahkan di beberapa
desa banyak dijumpai jembatan yang sudah tidak dapat dilalui lagi. Kondisi
tersebut menyebabkan akses masyarakat psedesaan ke pusat-pusat pemasaran
di kecamatan harus menempuh jalur alternatif yang semakin jauh sehingga
biaya transportasi yang dikeluarkan akan lebih memberatkan. Dengan kondisi
tersebut maka dibutuhkan strategi penanganan penyediaan infrastruktur
jembatan yang dapat mendukung terjaminnya peningkatan dan keberlanjutan
kegiatan perekonomian di perdesaan.
-
6
5. Terbukanya akses-akses perekonomian yang selama ini mengalami
keterisolasian pada daerah-daerah yang sangat potensial;
E. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup program peningkatan infrastruktur jembatan Pemerintah
Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2015 adalah :
1. Pemeliharaan fasilitas jembatan
2. Pembangunan jembatan baru
Fasilitas jembatan memegang peranan yang sangat penting untuk
memperlancar jalannya roda pembangunan dan pemerintahan, untuk maksud
tersebut maka pemeliharaan dan pembangunan jembatan di daerah Kabupaten
Muna Barat hal yang sangat prioritas dilaksanakan. Tersedianya infrastruktur
jembatan yang representatif akan memudahkan mobilitas penduduk dalam
mengadakan hubungan baik berkaitan dengan kegiatan perekonomian, sosial
maupun kegiatan lainnya. Kondisi jembatan di Kabupaten Muna Barat secara
umum masih sangat memprihatinkan sehingga sangat perlu mendapat perhatian
dan dukungan dana dari berbagai pihak yang terkait, hal ini dapat terlihat secara
jelas pada gambaran secara umum tentang jembatan yang terletak pada
wilayah Kabupaten Muna Barat.
Jembatan yang menghubungkan Kab. Muna Barat dan Kab. Muna dalam
kondisi rusak berat
-
7
Jembatan yang menghubungkan ke akses pusat Pemerintahan Kab. Muna Barat
Jembatan yang menghubungkan antara pusat produksi pertanian ke akses pemasaran
Jembatan yang menghubungkan antara Kec. Tiworo Selatan ke pusat pemerintahan Kab. Muna Barat
-
8
F. PROGRAM KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN
Laworo, 07 Mei 2015
Pj. BUPATI MUNA BARAT,
L. M. RAJIUN TUMADA
Program kegiatan dan pembiayaan dalam peningkatan infrastruktur jembatan di
Kabupaten Muna Barat dapat terlihat secara jelas pada lampiran I.
G. PENUTUP
Demikian proposal peningkatan infrastruktur jembatan ini kami buat. Kami
sangat mengharapkan bantuan Pemerintah Pusat guna mewujudkan
masyarakat yang lebih sejahtera di daerah kami.
Atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan terima kasih.