Profil LSP KPK
Dalam upaya mendukung percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia agar lebih efektf,
profesional, dan berdampak, KPK membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang bersifat
indenpenden. LSP KPK bertujuan meningkatkan kompetensi para pemangku kepentingan di bidang
antikorupsi melalui penyelenggaraan sertifikasi kompetensi.
Visi
“Menjadi LSP terbaik di Indonesia yang melahirkan profesional handal dan berdaya saing global
dalam upaya pemberantasan korupsi”
Misi
Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, LSP KPK mengemban misi:
• Menjadi pusat informasi sertifikasi dan standar kompetensi profesi yang terpercaya di bidang
pemberantasan korupsi
• Menjadikan LSP KPK sebagai sarana sertifikasi dalam menciptakan SDM yang memiliki
keunggulan dan inovasi dalam upaya pemberantasan korupsi
• Menyelenggarakan sertifikasi secara profesional dan berintegritas
• Menjamin dan memelihara mutu sertifikasi serta menjaga proses sertifikasi sesuai dengan standar
dan peraturan yang berlaku
Profil LSP KPK
Tujuan Strategis
Tujuan strategis yang harus dicapai oleh LSP KPK adalah “Mendukung tercapainya tujuan
pemberantasan korupsi melalui sertifikasi kompetensi stakeholder”.
Sasaran Strategis
Berdasarakan tujuan strategis di atas, maka dijabarkan sasaran strategis program dan sasaran
strategis kegiatan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2018-2022 sebagai berikut:
• Membina kerja sama dengan lembaga Pelatihan/institusi baik milik pemerintah maupun non
pemerintah termasuk Lembaga Uji Kompetensi (TUK)
• Memberikan pelayanan asesmen kepada SDM internal KPK dan mitra strategis/pemangku
kepentingan antikorupsi yang ingin mendapatkan pengakuan terhadap kompetensi yang
dimilikinya.
• Melakukan pemeliharaan kompetensi bagi SDM internal KPK dan mitra strategis/pemangku
kepentingan antikorupsi yang telah disertifikasi.
• Melakukan Verifikasi terhadap lembaga/institusi yang ingin menjadi Tempat Uji Kompetensi (TUK).
• Melakukan pembinaan terhadap para Asesor di bidang antikorupsi.
• Mengembangkan Materi Uji/Perangkat Asesmen di bidang antikorupsi.
• Melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk mengembangkan SKKNI Bidang Antikorupsi
Apa dan Mengapa Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi?
Mulai 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Pusat Edukasi Antikorupsi merancang dan
menerapkan sistem sertifikasi kompetensi untuk berbagai profesi yang ada di sektor antikorupsi yang
dimulai dengan jabatan penyuluh antikorupsi.
Mengapa?1. Mendukung pencapaian Visi Indonesia 2045 (dokumen dikeluarkan oleh Kementerian
PPN/Bappenas) dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi:
• 2025: perbaikan sistem di berbagai lini layanan publik
• 2035: penurunan korupsi dan praktik suap
• 2045: masyarakat yang antikorupsi
2. Kompetensi Penyuluh Antikorupsi memiliki peran strategis dalam memberi penerangan dan
menggerakkan masyarakat untuk mencegah korupsi dengan mengembangkan budaya antikorupsi,
sehingga diharapkan visi masyarakat Indonesia yang berbudaya hukum pada tahun 2045 dapat
tercapai.
3. memberi manfaat langsung para pemangku kepentingan.
Apa dan Mengapa Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi?
Apa Manfaatnya?
Bagi Profesi Penyuluh Antikorupsi
1. Membantu meyakinkan dirinya untuk masuk dalam profesi Penyuluh Antikorupsi.
2. Membatu meyakinkan kepada masyarakat dan organisasi bahwa dirinya kompeten dan terpelihara
kompetensinya.
3. Membantu profesi Penyuluh Antikorupsi dalam memenuhi persyaratan regulasi.
Bagi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
1. Membantu memastikan link and match antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia
kerja.
2. Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat.
3. Membantu memastikan pencapain hasil diklat yang tinggi.
4. Membantu Lemdiklat dalam sistem asesmen baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat
memastikan dan memelihara kompetensi peserta didik selama proses diklat.
Apa dan Mengapa Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi?
Apa yang dilakukan?
1. Bersama para pemangku kepentingan antikorupsi menyusun Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Penyuluh Antikorupsi
unduh SKKNI Penyuluh Antikorupsi
2. Membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak II
3. Mengembangkan SKKNI Penyuluh Antikorupsi menjadi Skema Sertifikasi/
Standar Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi yang mengacu kepada kesepakatan
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yakni ASEAN Guiding Principles for
Quality Assurance and Recognition for Certification System
Apa dan Mengapa Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi?Apa yang dimaksud dengan sertifikasi kompetensi?
Sertifikasi kompetensi merupakan salah satu cara untuk melakukan standarisasi sebuah profesi.
Sertifikasi kompetensi merupakan lambang dari sebuah profesionalisme. Sertifikasi kompetensi berbeda
dengan sertifikasi pelatihan.
Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikasi yang dilakukan secara sistematis dan
obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional dan/atau
internasional.
• Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi
terakreditasi yang menerangkan seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai
dengan SKKNI.
• Diperoleh melalui proses asesmen
Adapun Sertifikasi Pelatihan adalah proses pemberian sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga
pelatihan bahwa seseorang telah berhasil menyelesaikan suatu program pelatihan kerja tertentu.
• Sertifikat pelatihan adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga pelatihan sebagai bukti resmi
seseorang telah berhasil menyelesaikan suatu program pelatihan kerja tertentu.
• Peserta pelatihan yang telah berhasil menyelesaikan program pelatihan dapat mengakses Sertifikat
Kompetensi melalui Sertifikasi Kompetensi.
SKKNI Penyuluh Antikorupsi
Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya dilakukan melalui upaya-upaya penindakan pelaku, tetapi juga upaya-upaya pencegahan melalui perbaikan sistem serta pembangunan perilaku dan budaya antikorupsi. Upaya-upaya tersebut dilakukan KPK dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Oleh karena itu, KPK berkomitmen mendorong terbentuknya agen-agen perubahan dari berbagai elemen bangsa sebagai penyuluh antikorupsi yang bertugas “menggantikan” peran KPK dalam memenuhi berbagai kegiatan pembelajaran antikorupsi yang diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat.
Untuk memastikan para Penyuluh Antikorupsi memiliki kompetensi untuk melakukan penyuluhan secara efektif, diperlukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Penyuluhan Antikorupsi.
Informasi selengkapnya, silakan Unduh dokumen SKKNI Penyuluh Antikorupsi (link unduh)
Skema Sertifikasi
Paket Kemasan Penyuluh AntikorupsiSkema sertifikasi Penyuluh Antikorupsi merupakan skema sertifikasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi LSP P II KPK.Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNI yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 303 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Penyuluhan pada Jabatan Kerja Penyuluh Antikorupsi. Skema Sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi tenaga kerja bidang Bidang Penyuluhan pada Jabatan Kerja Penyuluh Antikorupsi dan sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP P II KPK dan asesor kompetensi. Paket Kemasan Penyuluh Antikorupsi terdiri atas:
Sertifikat Penyuluh Antikorupsi Pratama (Kode Jabatan: 2635.99.1)
Penyuluh Antikorupsi Pratama adalah personil yang bersertifikat okupasi Penyuluh Antikorupsi Pratama danmempunyai lingkup penyuluhan antikorupsi bidang tertentu serta diberi tugas oleh organisasinya untukmelakukan kegiatan penyuluhan antikorupsi pada pada lingkup organisasinya dan jejaring organisasinya.
Unit Kompetensi:Untuk mendapatkan sertifikat penyuluh antikorupsi pratama, kompetensi yang harus dicapai adalah 9 (sembilan) unit kompetensi, terdiri dari:1. M.74PAK01.001.1 Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Integritas 2. M.74PAK01.002.1 Menangani Konflik yang Muncul dalam Proses Penyuluhan Antikorupsi3. M.74PAK01.003.1 Menerapkan Aspek K-3L dalam Pelaksaanan Penyuluhan Antikorupsi4. M.74PAK01.004.1 Menumbuhkan Semangat Perlawanan terhadap Korupsi5. M.74PAK01.005.1 Menyadarkan Bahaya dan Dampak Korupsi Termasuk Perilaku Koruptif, Kolusi, dan
Nepotisme6. M.74PAK01.006.1 Membangun Cara Berpikir Kritis terhadap Masalah Korupsi7. M.74PAK01.007.1 Meningkatkan Pengetahuan Terkait Antikorupsi8. M.74PAK01.008.1 Meningkatkan Keterampilan Terkait Antikorupsi9. M.74PAK01.009.1 Membangun Sikap Antikorupsi
CekBukti Pendukung
Sertifikat Penyuluh Antikorupsi Madya (Kode Jabatan: 2635.99.2)Penyuluh Antikorupsi Madya adalah personil yang bersertifikat okupasi Penyuluh Antikorupsi Madya, mempunyai lingkuppenyuluhan antikorupsi bidang tertentu, diberi tugas oleh organisasinya untuk melakukan kegiatan penyuluhanantikorupsi pada lingkup organisasinya dan jejaring organisasinya, serta melakukan pembinaan, pengembangankomunitas, dan pendampingan jejaring antikorupsi.
Unit Kompetensi:Untuk mendapatkan sertifikat penyuluh antikorupsi pratama, kompetensi yang harus dicapai adalah 9 (sembilan) unit kompetensi, terdiri dari:1. M.74PAK01.001.1 Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Integritas 2. M.74PAK01.002.1 Menangani Konflik yang Muncul dalam Proses Penyuluhan Antikorupsi3. M.74PAK01.003.1 Menerapkan Aspek K-3L dalam Pelaksaanan Penyuluhan Antikorupsi4. M.74PAK01.004.1 Menumbuhkan Semangat Perlawanan terhadap Korupsi5. M.74PAK01.005.1 Menyadarkan Bahaya dan Dampak Korupsi Termasuk Perilaku Koruptif, Kolusi, dan Nepotisme6. M.74PAK01.006.1 Membangun Cara Berpikir Kritis terhadap Masalah Korupsi7. M.74PAK01.007.1 Meningkatkan Pengetahuan Terkait Antikorupsi8. M.74PAK01.008.1 Meningkatkan Keterampilan Terkait Antikorupsi9. M.74PAK01.009.1 Membangun Sikap Antikorupsi10. M.74PAK01.010.1 Menumbuhkembangkan Kelembangaan Antikorupsi11. M.74PAK01.011.1 Mendorong Kemandirian Kelompok Sasaran12. M.74PAK01.012.1 Menumbuhkan Pelaku Utama Antikorupsi 13. M.74PAK01.013.1 Mengorganisasikan Kelompok Sasaran 14. M.74PAK01.014.1 Membangun Komunikasi Kelompok Sasaran Penyuluhan15. M.74PAK01.015.1 Menumbuhkan Jejaring Kerja Antara Kelompok Sasaran 16. M.74PAK01.016.1 Melakukan Kolaborasi 17. M.74PAK01.017.1 Memobilisasi Gerakan Antikorupsi
CekBukti Pendukung
Sertifikat Penyuluh Antikorupsi Utama (Kode Jabatan: 2635.99.3)Penyuluh Antikorupsi Madya adalah personil yang bersertifikat okupasi Penyuluh Antikorupsi Utama, mempunyai lingkuppenyuluhan antikorupsi bidang tertentu, diberi tugas oleh organisasinya untuk melakukan kegiatan penyuluhanantikorupsi pada lingkup organisasinya dan jejaring organisasinya, melakukan pembinaan, pengembangan komunitas, danpendampingan jejaring antikorupsi, serta melakukan monitoring dan evaluasi program antikorupsi.
Unit Kompetensi:Untuk mendapatkan sertifikat penyuluh antikorupsi pratama, kompetensi yang harus dicapai adalah 9 (sembilan) unit kompetensi, terdiri dari:1. M.74PAK01.001.1 Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Integritas 2. M.74PAK01.002.1 Menangani Konflik yang Muncul dalam Proses Penyuluhan Antikorupsi3. M.74PAK01.003.1 Menerapkan Aspek K-3L dalam Pelaksaanan Penyuluhan Antikorupsi4. M.74PAK01.004.1 Menumbuhkan Semangat Perlawanan terhadap Korupsi5. M.74PAK01.005.1 Menyadarkan Bahaya dan Dampak Korupsi Termasuk Perilaku Koruptif, Kolusi, dan Nepotisme6. M.74PAK01.006.1 Membangun Cara Berpikir Kritis terhadap Masalah Korupsi7. M.74PAK01.007.1 Meningkatkan Pengetahuan Terkait Antikorupsi8. M.74PAK01.008.1 Meningkatkan Keterampilan Terkait Antikorupsi9. M.74PAK01.009.1 Membangun Sikap Antikorupsi10. M.74PAK01.010.1 Menumbuhkembangkan Kelembangaan Antikorupsi11. M.74PAK01.011.1 Mendorong Kemandirian Kelompok Sasaran12. M.74PAK01.012.1 Menumbuhkan Pelaku Utama Antikorupsi 13. M.74PAK01.013.1 Mengorganisasikan Kelompok Sasaran 14. M.74PAK01.014.1 Membangun Komunikasi Kelompok Sasaran Penyuluhan15. M.74PAK01.015.1 Menumbuhkan Jejaring Kerja Antara Kelompok Sasaran 16. M.74PAK01.016.1 Melakukan Kolaborasi 17. M.74PAK01.017.1 Memobilisasi Gerakan Antikorupsi18. M.74PAK01.018.1 Memantau Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi 19. M.74PAK01.019.1 Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi20. M.74PAK01.020.1 Memfasilitasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kelompok Sasaran Penyuluhan Antikorupsi
CekBukti Pendukung
Persyaratan Mengikuti Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi Pratama
1. Mengikuti Pelatihan Penyuluh Antikorupsi Pratama
atau
mempunyai pengalaman kegiatan pencegahan dan pendidikan masyarakat
antikorupsi minimal tiga tahun
2 . Lulus Kelas Online Antikorupsi (e-learning) yang diselenggarakan Pusat Edukasi
Antikorupsi KPK (link ke Informasi Kelas Online Antikorupsi)
3. Mempunyai rencana kegiatan penyuluhan antikorupsi (Unduh Formulir Rencana
Aksi Penyuluhan Antikorupsi).
Persyaratan Mengikuti Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi Madya
1. Memiliki sertifikat Penyuluh Antikorupsi Pratama
atau
mempunyai pengalaman kegiatan pencegahan dan pendidikan masyarakat
antikorupsi minimal lima tahun
2 . Pernah membentuk dan/atau membina jejaring/komunitas/forum antikorupsi
3. Lulus Kelas Online Antikorupsi (e-learning) yang diselenggarakan Pusat Edukasi
Antikorupsi KPK (link ke Informasi Kelas Online Antikorupsi)
4. Mempunyai rencana kegiatan penyuluhan antikorupsi dan pendampingan jejaring
antikorupsi (Unduh Formulir Rencana Aksi Penyuluhan Antikorupsi dan
pendampingan jejaring antikorupsi).
Persyaratan Mengikuti SertifikasiPenyuluh Antikorupsi Utama
1. Memiliki sertifikat Penyuluh Antikorupsi Utama
atau
mempunyai pengalaman kegiatan pencegahan dan pendidikan masyarakat
antikorupsi minimal tujuh tahun
2 . Berpengalaman membentuk dan/atau membina jejaring/komunitas/forum
antikorupsi
3. Berpengalaman melakukan monitoring dan evaluasi program antikorupsi4. Lulus Kelas Online Antikorupsi (e-learning) yang diselenggarakan Pusat Edukasi
Antikorupsi KPK (link ke Informasi Kelas Online Antikorupsi)
5. Mempunyai rencana kegiatan penyuluhan antikorupsi dan pendampingan jejaring
antikorupsi (Unduh Formulir Rencana Aksi Penyuluhan Antikorupsi,
pendampingan jejaring antikorupsi, dan monev program antikorupsi).
Daftar Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi Pratama
Tingkatkan kompetensi dan profesional Anda sebagai Agen Perubahan Antikorupsi melalui Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi agar pemberantasan korupsi melalui strategi edukasi lebihefektif, sistematis, dan berdampak.
Segera daftarkan diri melalui untuk memiliki SERTIFIKASI PENYULUH ANTIKORUPSI PRATAMA
melalui LSP P II KPK.
Tata Cara Pendaftaran1. Lengkapi Form APL 01 A (Pendaftaran Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi Pratama) Unduh Form APL 01 A2. Kirimkan ke [email protected] dengan subjek Daftar_Penyuluh Antikorupsi Pratama_(nama)3. LSP KPK akan melakukan verifikasi persyaratan.4. Peserta yang memenuhi persyaratan akan dihubungi oleh LSP KPK.
Daftar Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi Madya
Tingkatkan kompetensi dan profesional Anda sebagai Agen Perubahan Antikorupsi melalui Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi agar pemberantasan korupsi melalui strategi edukasi lebihefektif, sistematis, dan berdampak.
Segera daftarkan diri melalui untuk memiliki SERTIFIKASI PENYULUH ANTIKORUPSI MADYA
melalui LSP P II KPK.
Unduh Form APL 01 B (Pendaftaran Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi Madya)1. Lengkapi Form APL 01 B (Pendaftaran Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi Madya) Unduh Form APL 01 B2. Kirimkan ke [email protected] dengan subjek Daftar_Penyuluh Antikorupsi Madya_(nama)3. LSP KPK akan melakukan verifikasi persyaratan.4. Peserta yang memenuhi persyaratan akan dihubungi oleh LSP KPK.
LSP
Daftar Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi Utama
Tingkatkan kompetensi dan profesional Anda sebagai Agen Perubahan Antikorupsi melalui Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi agar pemberantasan korupsi melalui strategi edukasi lebihefektif, sistematis, dan berdampak.
Segera daftarkan diri melalui untuk memiliki SERTIFIKASI PENYULUH ANTIKORUPSI UTAMA
melalui LSP P II KPK.
Unduh Form APL 01 C (Pendaftaran Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi Utama) 1. Lengkapi Form APL 01 B (Pendaftaran Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi Utama) Unduh Form APL 01 C2. Kirimkan ke [email protected] dengan subjek Daftar_Penyuluh Antikorupsi Utama_(nama)3. LSP KPK akan melakukan verifikasi persyaratan.4. Peserta yang memenuhi persyaratan akan dihubungi oleh LSP KPK.
LSP
Tahapan Sertifikasi Penyuluh AntikorupsiProses Pendaftaran1. Asesi datang ke LSP P-II KPK
2. LSP P-II KPK memberikan penjelasan mengenai proses sertifikasi yang berkaitan dengan skema sertifikasi dengan penjelasan minimum
mencakupi:
• Persyaratan sertifikasi
• Ruang lingkup
• Deskripsi proses asesmen
• Hak-hak asesi
• Tugas personil bersertifikat
• Biaya sertifikasi
• Kewajiban pemegang sertifikat
3. Asesi mengisi dan menandatangani formulir permohonan sertifikasi (APL-01) yang minimum mencakupi:
• Informasi yang diminta untuk mengidentifikasi pemohon, seperti: nama, alamat, dan informasi lain yang diminta oleh skema sertifikasi;
• Ruang lingkup sertifikasi yang diminta oleh pemohon;
• Pernyataan persetujuan pemohon untuk memenuhi persyaratan skema sertifikasi dan untuk menyediakan bukti-bukti kompetensi dan
informasi untuk tujuan asesmen;
• Informasi pendukung untuk mendemonstrasikan kesesuaian secara obyektif dengan persyaratan dasar skema sertifikasi;
Catatan bagi pemohon untuk menyampaikan untuk diakomodasi atas kebutuhan khusus pemohon (dengan alasan yang relevan).
• Asesi melengkapi persyaratan kelengkapan pendaftaran, atau bukti-bukti portofolio tentang rekaman kegiatan selama melakukan
penyuluhan.
• Asesi mengisi formulir asesmen mandiri dan melampirkan bukti-bukti pendukung yang dicantumkan sebagai bukti kompeten.
• LSP mengkaji ulang permohonan sertifikasi untuk menjamin bahwa :
• LSP melakukan kaji ulang permohonan sertifikasi untuk memastikan permohonan sertifikasi sesuai ruang lingkup yang diajukan.
• LSP menyadari kemungkinan adanya kekhususan kondisi peserta dan dengan alasan yang tepat dapat mengakomodasikan keperluan
khusus peserta seperti bahasa dan/atau ketidakmampuan (disabilities) lainnya.
LSP
Tahapan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi
Proses Asesmen
1. LSP menerapkan metode dan mekanisme asesmen secara spesifik sesuai skema sertifikasi
2. LSP menunjuk asesor dan TUK yang digunakan untuk pelaksanaan asesmen serta melakukan verifikasi tempat kerja
sebelum asesmen dilakukan.
3. Jika ada perubahan skema sertifikasi yang meminta persyaratan tambahan, LSP mendokumentasikan dan mempublikasikan
tanpa permintaan untuk memverifikasi personil bersertifikat sesuai dengan perubahan persyaratan.
4. Asesmen dipastikan terencana dan terstruktur yang memastikan bahwa persyaratan skema sertifikasi secara obyektif dan
sistematis, diverifikasi dengan bukti terdokumentasi untuk konfirmasi kompetensi kandidat.
5. LSP memverifikasi metode asesmen kandidat dalam Rencana Asesmennya (FR-MMA-01). Verifikasi memastikan bahwa
setiap asesmen adalah adil dan sah.
6. LSP memverifikasi dan mengakomodasi kebutuhan khusus (dengan alasan yang relevan) dan dimana integritas asesmen
tidak dilanggar (FR-MMA-01), dengan mempertimbangkan regulasi nasional.
7. Bilamana LSP P-II KPK mempertimbangkan penggunaan lembaga lain (sub kontrak), LSP P-II KPK memiliki laporan, data
dan rekaman untuk mendemonstrasikan bahwa hasilnya ekivalen, dan sesuai dengan persyaratan skema sertifikasi.
Keputusan Sertifikasi
1. Keputusan sertifikasi yang ditetapkan untuk seorang calon oleh LSP harus berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama
proses sertifikasi. Personel yang membuat keputusan sertifikasi tidak boleh berperan serta dalam pelaksanaan ujian atau
pelatihan calon.
2. Keputusan pemberian sertifikat dilakukan oleh tim sertifikasi.
3. LSP memberikan sertifikat kepada semua profesi yang disertifikasi.
LSP
Tahapan Sertifikasi Penyuluh AntikorupsiBanding
1. Asesi dapat melakukan banding jika tidak puas atas keputusan yang diambil oleh Asesor Kompetensi, dengan mengisi form
Banding. Paling tidak banding mencakupi elemen dan metode ini:
2. LSP menerima permohonan banding dan meneruskan permohonan kelengkapan banding kepada pleno LSP
3. LSP memastikan bahwa permohonan, investigasi dan keputusan banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif
terhadap pemohon.
4. LSP menganalisa banding dengan mempertimbangkan hasil banding sebelumnya yang serupa
5. LSP melakukan rapat pleno untuk memutuskan keputusan tentang banding
6. LSP memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding
Keluhan
1. Keluhan adalah setiap ketidakpuasan asesi yang tidak terkait dengan proses asesmen, yang prosesnya paling tidak berisi:
2. LSP menerima keluhan dan memastikan kerahasiaan keluhan
3. LSP menangani keluhan
4. LSP merekomendasikan keputusan keluhan
5. LSP memberikan pemberitahuan resmi tentang selesainya proses penanganan keluhan
Pemeliharaan Sertifikasi
1. Untuk memelihara kompetensi, LSP melakukan surveilan kepada pemegang sertifikat kompetensi, yang mencakupi:
2. Evaluasi rekaman kegiatan penyuluhan antikorupsi minimal sekali dalam setahun.
3. Evaluasi asesi (sampling).
4. Witness (bila diperlukan).
LSP
Jadwal Sertifikasi Penyuluh AntikorupsiJalur RPL di TUK LSP P II KPK TAHUN 2018
LSP
PENDAFTARANBIMTEK &
KONSULTASIPRE
ASSESMENTASSESMEN
SIDANG PLENO
PENGUMUMAN
III 4 – 10 APRIL 12 – 13 APRIL 17 APRIL18 – 20 APRIL
23 APRIL 24 APRIL
IV 2 – 4 MEI 8 – 9 MEI 16 MEI 17 – 18 MEI 22 MEI 23 MEI
V 24 – 25 MEI 30 – 31 MEI 5 JUNI 6 – 7 JUNI 8 JUNI 11 JUNI
Daftar Sertifikasi Penyuluh AntikorupsiPratama
Daftar Sertifikasi Penyuluh AntikorupsiMadya
Daftar Sertifikasi Penyuluh AntikorupsiUtama
Hubungi LSP P II KPK
Lembaga Sertifikasi Profesi KomisiPemberantasan Korupsi (LSP P II KPK)
Gedung KPK Lama Lantai 3Jalan H. R. Rasuna Said Kav C 1, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, 12960
LSP