Download - Presentasi uu desa versi terbaru
![Page 1: Presentasi uu desa versi terbaru](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061122/546febdfaf7959320e8b4571/html5/thumbnails/1.jpg)
UU DESA : SKEMA MEMBANGUN DESA
BERTUMPU PADA YANG BAWAH
BUDIMAN SUDJATMIKO , MSc, MPhilCALEG DPR RI PDI PERJUANGAN NO URUT 4
DAPIL JATENG VIII
![Page 2: Presentasi uu desa versi terbaru](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061122/546febdfaf7959320e8b4571/html5/thumbnails/2.jpg)
TOPIK
• POSISI DAN SITUASI DESA• DESA DALAM DESIGN UU DESA
![Page 3: Presentasi uu desa versi terbaru](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061122/546febdfaf7959320e8b4571/html5/thumbnails/3.jpg)
Selama Republik ini berdiri, ada 2 (dua) UU mengatur desa yaitu
• UU 19/1965, DESAPRAJA SEBAGAI BENTUK PERALIHAN UNTUK MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA DAERAH TINGKAT III DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
• UU No 5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA. Di masa inilah penyeragaman desa dilakukan.
![Page 4: Presentasi uu desa versi terbaru](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061122/546febdfaf7959320e8b4571/html5/thumbnails/4.jpg)
Pasca Orde Baru
• DESA DALAM UU NO 22 TAHUN 1999 HANYA 8 PASAL DARI 134 PASAL (PASAL 93-111)
• DESA DALAM UU NO 32 TAHUN 2004 HANYA 16 PASAL DARI 240 PASAL (PASAL 200- 216)
![Page 5: Presentasi uu desa versi terbaru](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061122/546febdfaf7959320e8b4571/html5/thumbnails/5.jpg)
SITUASI DESA
• Penyeragaman kelembagaan desa
• Ketergantungan terhadap supra desa
• Melemahnya sumber-sumber ekonomi desa
• Menurunnya sumber daya termasuk tenaga kerja
![Page 6: Presentasi uu desa versi terbaru](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061122/546febdfaf7959320e8b4571/html5/thumbnails/6.jpg)
CARA PANDANG DESA dari KOTA
• TERTINGGAL DIBANDING KOTA
• KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIANYA LEMAH
• MEMBUTUHKAN KUCURAN TANGAN KEBAIKAN DARI ATAS
![Page 7: Presentasi uu desa versi terbaru](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061122/546febdfaf7959320e8b4571/html5/thumbnails/7.jpg)
KECILNYA KUE UNTUK DESA
APBN 2013 :DARI 1.600 TRILYUN APBN, DESA HANYA MENDAPAT 2,6 %RINCIAN :Total APBN untuk 72.944 Desa = 42 TTidak langsung ke desa = 32 T
Langsung ke Desa = 10 T melalui PNPM2,6%
APBN
![Page 8: Presentasi uu desa versi terbaru](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061122/546febdfaf7959320e8b4571/html5/thumbnails/8.jpg)
MEMBANGUN DARI YANG BAWAH
• ALASAN :Problem desa tidak berasal semata-mata dari desa, melainkan berasal dari kebijakan struktural yang melemahkan desa.
• PELUANG :Desa memiliki semua sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun
![Page 9: Presentasi uu desa versi terbaru](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061122/546febdfaf7959320e8b4571/html5/thumbnails/9.jpg)
DESIGN DESA DALAM UU DESA
• EKSISTENSI DESA DAN DESA ADAT• PENGUATAN KELEMBAGAAN DESA • PENGUATAN SUMBER EKONOMI DESA• PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN
PERDESAAN
![Page 10: Presentasi uu desa versi terbaru](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061122/546febdfaf7959320e8b4571/html5/thumbnails/10.jpg)
EKSISTENSI DESA : pengakuan adanya kemajemukan desa
DESA
DESA ADAT
![Page 11: Presentasi uu desa versi terbaru](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061122/546febdfaf7959320e8b4571/html5/thumbnails/11.jpg)
DEFINISI DESA (pasal 1 ayat 1 UU Desa) :
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Mengenai desa adat lihat lebih lanjut di : pasal 6, pasal 95 sd 110
![Page 12: Presentasi uu desa versi terbaru](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061122/546febdfaf7959320e8b4571/html5/thumbnails/12.jpg)
HAK-HAK DESA (pasal 67) :
Desa berhak:• a. mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budayamasyarakat Desa;
• b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
• c. mendapatkan sumber pendapatann
![Page 13: Presentasi uu desa versi terbaru](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061122/546febdfaf7959320e8b4571/html5/thumbnails/13.jpg)
PENATAAN KELEMBAGAAN DESA :STRATEGI 3 KAKI PEMBARUAN DESA
![Page 14: Presentasi uu desa versi terbaru](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061122/546febdfaf7959320e8b4571/html5/thumbnails/14.jpg)
KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 25: pemerintahan desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat
desa.
![Page 15: Presentasi uu desa versi terbaru](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061122/546febdfaf7959320e8b4571/html5/thumbnails/15.jpg)
KEPALA DESA (pasal 26 sd 47, pasal 66) :
• Dipilih langsung dan serentak di seluruh • kabupaten (ps 31), biaya pemilihan dari APBD Kabupaten (ps
34)• Masa jabatan 6x3 masa jabatan (ps 39)• Menerima penghasilan tetap Kades dan perangkat desa dari
dana perimbangan APBN (ps 66)• Tunjangan dari APBDesa (ps 66)• Jaminan Kesehatan (ps 66)• Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa (ps 26)• Menetapkan Peraruran Desa dan APBDesa (ps 26)• Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
(ps 26)
![Page 16: Presentasi uu desa versi terbaru](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061122/546febdfaf7959320e8b4571/html5/thumbnails/16.jpg)
PERANGKAT DESA (pasal 26, pasal 48 sd 53, pasal 66) :
• Terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis (pasal 48)
• Diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa (pasal 26)
• Menerima penghasilan tetap Kades dan perangkat desa dari dana perimbangan APBN (ps 66)
• Tunjangan dari APBDesa (ps 66)• Jaminan Kesehatan (ps 66)• Perangkat desa yang statusnya PNS masih bertugas
sampai ditetapkan penempatannya yang akan diatur dengan PP (pasal 118/pasal peralihan).
![Page 17: Presentasi uu desa versi terbaru](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061122/546febdfaf7959320e8b4571/html5/thumbnails/17.jpg)
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (pasal 55 sd 65)
Membahas dan menyepakati rancangan perdes bersama Kepala Desa (pasal 55)
Mengawasi kinerja Kepala Desa (pasal 55) Masa jabatan 6x3 masa jabatan (pasal 56)Berhak meminta keterangan kepada Pemerintahan
Desa (pasal 61)Mendapatkan biaya operasional dari APBDesa
(pasal 61)Mendapat tunjangan dari APBDesa (pasal 62)
![Page 18: Presentasi uu desa versi terbaru](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061122/546febdfaf7959320e8b4571/html5/thumbnails/18.jpg)
Pelembagaan Musyawarah Desa (pasal 54) :
Penataan, perencanaan desa, rencana investasi yg masuk desa, pembentukan
BUMDesa, penambahan dan pelepasan aset desa, kerjasama desa, kejadian
luar biasa
![Page 19: Presentasi uu desa versi terbaru](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061122/546febdfaf7959320e8b4571/html5/thumbnails/19.jpg)
PERATURAN DESA (pasal 69) : peraturan desa, peraturan bersama Kepala Desa, peraturan Kepala Desa
DIBAHAS BERSAMA ANTARA KEPALA DESA
DAN BPD, dengan konsultasi kepada masyarakat desa.
APBDesa ditetapkan dengan Perdes, yang
dibahas bersama BPD.
![Page 20: Presentasi uu desa versi terbaru](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061122/546febdfaf7959320e8b4571/html5/thumbnails/20.jpg)
PENGUATAN SUMBER EKONOMI DESA
Keuangan Desa (pasal 71) meliputi semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan dan kewajiban desa.
![Page 21: Presentasi uu desa versi terbaru](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061122/546febdfaf7959320e8b4571/html5/thumbnails/21.jpg)
Pendapatan Desa /Desa Adat bersumber dari (pasal 72) :
Pendapatan asli desa dan/atau desa adatAlokasi APBNBagian dari hasil pajak daerah dan retribusi kab/kota (min 10%)ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima
kab/kota dari pemerintah pusat (min 10%) setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK).(jika Pemkab tidak memberikan ADD, maka Pemerintah akan ditunda/dipotong sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi DAK)
Bantuan keuangan dari pemerintah propinsi dan pemerintah kab/kota
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikatLain-lain pendapatan desa yang sah
![Page 22: Presentasi uu desa versi terbaru](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061122/546febdfaf7959320e8b4571/html5/thumbnails/22.jpg)
Dana Alokasi Desa (DAD) dari APBN (penjelasan pasal 72 ayat (2):
Besaran alokasi anggaran yang peruntukkannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.
Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.
![Page 23: Presentasi uu desa versi terbaru](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061122/546febdfaf7959320e8b4571/html5/thumbnails/23.jpg)
MEMBAGI KEADILAN UNTUK DESA 1 PINTU KE DESA
KITA TIDAK MAU LAGI TERGANTUNG KEPADA SUPRA DESA UNTUK MEMBANGUN DESA
![Page 24: Presentasi uu desa versi terbaru](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061122/546febdfaf7959320e8b4571/html5/thumbnails/24.jpg)
ASET DESA (pasal 76)
Aset desa/desa adat berupa tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset milik desa lainnya.
![Page 25: Presentasi uu desa versi terbaru](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061122/546febdfaf7959320e8b4571/html5/thumbnails/25.jpg)
Aset lainnya milik Desa :a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBN, APBD, dan APBdesab. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan
sumbangan/yang sejenis;c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan
dariperjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;d. hasil kerja sama Desa; dane. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya
yang sah.
![Page 26: Presentasi uu desa versi terbaru](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061122/546febdfaf7959320e8b4571/html5/thumbnails/26.jpg)
Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
![Page 27: Presentasi uu desa versi terbaru](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061122/546febdfaf7959320e8b4571/html5/thumbnails/27.jpg)
PEMBANGUNAN DESA (pasal 78 sd 82) . Mengadopsi pola swakelola anggaran Mencakup perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan.
Rencana kerja pemerintah desa 1
th
Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa 6 th
![Page 28: Presentasi uu desa versi terbaru](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061122/546febdfaf7959320e8b4571/html5/thumbnails/28.jpg)
Peraturan Desa tentang RPJM (Rencana Pembangunan Jangka menengah) dan RKP (Rencana Kerja pemerintah Desa) adalah satu-satunya dokumen perencanaan di Desa (pasal 79).
Prioritas Program dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan
berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk
kemajuan ekonomi; dane. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat
Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa
![Page 29: Presentasi uu desa versi terbaru](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061122/546febdfaf7959320e8b4571/html5/thumbnails/29.jpg)
• Pembangunan Desa harus sesuai RKP Desa• Harus melibatkan seluruh masyarakat desa
dengan gotong royong• Harus memanfaatkan kearifan lokal dan sumber
daya alam desa• Pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan
sendiri oleh Desa. (ini prinsip swakelola)• Program sektoral yang masuk ke desa harus
diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan pembangunan desa
![Page 30: Presentasi uu desa versi terbaru](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061122/546febdfaf7959320e8b4571/html5/thumbnails/30.jpg)
HARAPANNYA SKEMA ANGGARAN DAN PROGRAM DAERAH DAN
DESA DAPAT SINERGIS
![Page 31: Presentasi uu desa versi terbaru](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061122/546febdfaf7959320e8b4571/html5/thumbnails/31.jpg)
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (pasal 83 sd 85)
Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan Pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa.
![Page 32: Presentasi uu desa versi terbaru](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061122/546febdfaf7959320e8b4571/html5/thumbnails/32.jpg)
Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
![Page 33: Presentasi uu desa versi terbaru](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061122/546febdfaf7959320e8b4571/html5/thumbnails/33.jpg)
Saat ini pemerintahan desa secara resmi telah memiliki alamat domain sendiri yaitu : desa.id
Contoh: www.mandalamekar.desa.id yaitu alamat domain pemdes Mandala Mekar, Kab. Tasikmalaya, Jabar. atauwww.durenombo.desa.id, yaitu alamat domain pemdes Durenombo, Subah, Kab. Batang, Jateng.
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA (pasal 86)
![Page 34: Presentasi uu desa versi terbaru](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061122/546febdfaf7959320e8b4571/html5/thumbnails/34.jpg)
BADAN USAHA MILIK DESA (pasal 87 sd 90 ):
Desa dapat mendirikan BUMDesa, dikelola secara kekeluargaan dan gotongroyong. Pendirian BUMDesa harus disepakati melalui Musyawarah Desa. Pendirian BUMDesa ditetapkan dengan PERATURAN DESA.
Jenis usaha : bidang ekonomi dan pelayanan umum.Hasil usaha BUMDesa untuk : pengembangan usaha,
pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, bantuan masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBDesa.
Pemerintah memberikan hibah dan/ akses permodalan, pendampinagn teknis dan akses ke pasar, dan memprioritaskan BUMDES dalam pengelolaan SDA di desa atau sekitar desa.
![Page 35: Presentasi uu desa versi terbaru](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061122/546febdfaf7959320e8b4571/html5/thumbnails/35.jpg)
KERJASAMA DESA (pasal 91, 92) : Desa dapat bekerjasama dengan desa lainnya atau pihak ketiga.Kerja sama antar-Desa meliputi : pengembangan usaha bersama yang
dimiliki desa, kemasyarakatan dan pelayanan, keamanan dan ketertiban.
Kerjsama antar desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa setelah musyawarah antar desa.
Kerjasama antar desa dilaksanakan oleh Badan Kerja sama antar Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersana Kepala Desa.
Badan kerja sama antar Desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai kebutuhan.
Dalam pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUMDesa yang merupakan milik 2 (dua) desa atau lebih.
![Page 36: Presentasi uu desa versi terbaru](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061122/546febdfaf7959320e8b4571/html5/thumbnails/36.jpg)
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA (Pasal 93) :
Harus dimusyawarahkan dalam musyawarah desa
![Page 37: Presentasi uu desa versi terbaru](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061122/546febdfaf7959320e8b4571/html5/thumbnails/37.jpg)
PEMBINAAN DAN PEMDAMPINGAN DESA (pasal 112 sd 115) :
• Point pentingnya ada pada kewajiban pemerintah untuk memberikan pendampingan kepada desa. Sebab dengan besarnya dana yang nanti mengalir ke desa, tanpa pendamping untuk proses musyawarah desa membentuk RPJM (rencana pembangunan jangka menengah desa)/RKP (rencana kerja pemerintah desa), maka dikhawatirkan anggaran untuk desa tidak dipergunakan secara tepat sasaran sesuai kebutuhan pembangunan desa.
• Pemberdayaan dilakuakn dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
![Page 38: Presentasi uu desa versi terbaru](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061122/546febdfaf7959320e8b4571/html5/thumbnails/38.jpg)
Ketentuan Peralihan (pasal 116 sd 118) dan Ketentuan Penutup (119
sd 121) :Pasal 116 : paling lama 2 tahun sejak UU ini berlaku
Pemkab dan pemerintah desa melakuakn inventarisasi aset desa.
Pasal 118 : perangkat desa yang tidak berstatus PNS teltap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya. Perangkat desa yang berstatus PNS melaksanakan tugas sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan PP.
Pasal 120 ; PP harus ditetapkan paling lama 2 tahun sejak UU ini diundangkan.
![Page 39: Presentasi uu desa versi terbaru](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022061122/546febdfaf7959320e8b4571/html5/thumbnails/39.jpg)
Saya percaya bahwa kemakmuran Indonesia bergantung pada
kedaulatan dan kesejahteraan rakyat di 72.944 desa.
Sekiannn.....