POTRETLINGKUNGAN HIDUP JAMBI 2019
ARAH PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI PADA RPJMD
2016-2021
Peta : Konsep pembangunan Jambi melalui pendekatan wilayah,
sumber PUPR Provinsi Jambi
Laju pembangunan Provinsi Jambi masih konsisten diarahkan pada semangat menaikan pertumbuhan
ekonomi, targetnya mencapai 8,9% Di dalam dokumen RPJMD Provinsi 2016-2021[perubahan],
pembangunan masih ditautkan pada sinergisitas kebijakan nasional.
Tema besarnya nasionalnya adalah; Jambi menjadi bagian dari wilayah Sumatera sebagai pintu
gerbang perdagangan internasional, dengan memprioritaskan permasalahan pembangunan dan
peningkatan pertumbuhan ekonomi, dengan skema investasi berbasis eksploitasi sumber daya alam
yang ada di bumi Jambi.
Rencana Kerja Provinsi
Jambi tahun 201961. Penguatan konektivitas antar wilayah melalui
penyediaan infrastruktur yang berkualitas.
2. Peningkatan mutu SDM melalui penyediaan
pelayanan pendidikan dan kesehatan yang
merata.
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi berbasis
pertanian dan ekonomi kreatif.
4. Penguatan ketahanan pangan.
5. Pengelolaan energi dan SDA yang berkeadilan
dan berwawasan lingkungan.
6. Peningkatan mutu pelayanan publik melalui
perbaikan tata kelola pemerintahan dan stabilitas
Tibumtranmas.
Uraian Target
2015 2016 2017 2018 2019
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi
Jambi
6,5 % 7,0 % 7,4 % 8,1
%
8,9 %
laporan tahunan Bank Indonesia pada akhir tahun 2019 lalu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi
dilaporkan sampai saat ini masih berada di angka 4,73 %. Berbeda cukup jauh dari prediksi yang akan
mencapai 5,1% ditahun 2019.
KONDISI FAKTUAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI
PROVINSI JAMBI 2019
KONFLIK AGRARIA
WALHI Jambi mencatat, di tahun 2019 masih mewarisi konflik yang terjadi pada tahun 2018,
dengan jumlah konflik agraria masih di angka 156 konflik yang belum terselesaikan. Aktor
utamanya adalah: Perusahaan, Pemerintah Daerah dan Pusat, serta masyarakat.
Sekor Tambang : 95 konflik
Sektor HTI : 57 konflik
Sektor perkebunan monokultur : 28 konflik
No ISUBULAN
JUMLAHJan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt
1 Tambang, emas, Batu
Bara, Migas, dll8 9 12 11 18 12 11 10 13 8 113
2 Monokultur, Perkebunan
Sawit, HTI, HTR, dll2 5 2 5 2 4 1 5 10 7 43
JUMLAH 156
Tabel Konflik Agraria Jambi Tahun 2018-2019
20 konflik prioritas
penyelesaian
WALHI Jambi
Konflik perkebunan kelapa sawit 4
Desa, 3 Kabupaten
• Kab Muaro Jambi 3 Desa
• Kab Batanghari 1 Desa
• Kab Tanjung Jabung Barat 1 Desa
Konflik UPHHK-RE 2 Desa
• Kabupaten Tebo 2 Desa
Konflik HTI 14 Desa, 3 Kabupaten
• Kab. Muaro Jambi 3 Desa
• Kab. Tebo 1 Desa
• Kab. Tanjabbar 10 Desa
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRY PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT, HTI DAN TAMBANG
Perkebunan Kelapa Sawit
Di dalam dokumen RTRWP Jambi 2013-2033 Pemerintah Provinsi
Jambi telah mengalokasikan peruntukan untuk perkebunan kelapa
sawit seluas 1.8 Juta hektar.
Dalam konsolidasi data yang dilakukan oleh WALHI Jambi dengan
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, terungkap bahwa sampai
tahun 2019, sudah ada 1,368.000 Hektar izin yang dikeluarkan
kepada 186 perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan rincian:
1,368.000 Ha Izin Lokasi
248.000 Ha HGU
962.000 Ha IUP
Hutan Tanaman Industri
Sampai tahun 2018 luas Hutan Tanaman Industri yang
berada di Provinsi Jambi sudah mencapai 890. 265
hektar, atau lebih dari seperlimanya luas wilayah
kawasan hutan yang ada di Jambi.
IUP CNC dan
Non CNC
CNC NON Status Modal Tahap
PMA PMDN Eksplorasi Oprasi Produksi
144 144 0 18 126 15 129
Tambang
Terkait dengan kebijakan pertambangan, di tahun 2019 Provinsi
Jambi telah menerbitkan 144 Izin Usaha Pertambangan logam dan
batu bara.
Rekapitulasi IUP Logam dan Batubara di Provinsi Jambi Per 31 Oktober 2019
Sumber, ESDM Provinsi Jambi 2019
BENCANA EKOLOGIS
KERUGIAN DAMPAK KARHUTLA DAN
PENEGAKAN HUKUM
Kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 mencapai
165.186,58 hektar
• Wilayah gambut 114.900,2 Ha
• Non gambut 50.286.38 Ha
Dari 46 Perusahaan tahun 2015, sampai saat ini 4
perusahaan berlanjut dalam persidangan dan 2
perusahaan dinyatakan bersalah
Masih diragukan kepastian hukum terhadap• 12 perusahaan terbakar yang diproses oleh POLDA Jambi
• 7 perusahaan yang disegel oleh GAKUM KLHK
• 2 perusahaan berstatus tersangka di tahun 2019
Kerugian KARHUTLA 2019 sebesar Rp 145.
296.440.005.040
PROYEKSI CUACA JAMBI 2020
Kepala Stasiun Metereologi Kelas 1 BMKG
Provinsi Jambi melalui Kepala Seksi Data dan
Informasi, Kurnia Ningsih mengatakan, secara
umum pada Juni hingga September 2020 akan
terjadi musim kemarau di Provinsi Jambi.
Proyeksi ini menjadi sinyal bagi pemangku
kebijakan khsusnya Pemerintah Provinsi Jambi
terkait dengan upaya penanganan kebakaran
hutan dan lahan, yang kemungkinan terjadi
kembali di tahun 2020.
Salah satu upaya penanganan yang bisa
dilakukan adalah oleh Pemerintah adalah,
memprioritaskan 12 wilayah perusahaan yang
terbakar di tahun 2019. Karena dalam catatan
WALHI Jambi, sebagian besar pada 12 wilayah
perusahaan yang terbakar, adalah wilayah-
wilayah yang sebelumnya telah mengalami
kebakaran.
Peranan Bank dalam pendanaan oprasi perusahaan-perusahaan perusak
lingkungan, saat ini tidak mungkin bisa ditutup-tutpi dan prkateknya saat ini
sudah banyak terjadi di Jambi. Salah satu perusahaan tersebut adalah, PT.
Riky Kurniawan Kertapersada, Makin Group.
PT. RKK yang secara pendanaan oprasionalnya, sampai saat ini masih
didukung oleh Bank Mandiri. Perusahaan perkebunan kelapa sawit ini telah
mengalami kebakaran hutan dan lahan berulang-ulang di tahun 2015-2019
dikonsesinya.
Belum adanya tindakan tegas yang dipublis dari pihak Bank Mandiri
terhadap PT. RKK yang mengalami kebakaran diwilayah konsesinya secara
berulang-ulang, menunjukan ketidak berpihakannya Bank Mandiri terhadap
penegakan hukum dan keberlanjutan lingkungan, khususnya di Jambi.
LINGKARAN BANK DIBALIK KEJAHATAN LINGKUNGAN
KEKACAUAN MELALUI INVESTASI ASING
Era Kepemimpinan Jokowi sangat haus akan investasi, seperti keluhannya
terhadap laporan Bank Dunia bahwa tidak ada satupun dari 33 perusahaan yang
merelokasikan usahanya dari China ke Indonesia. Kenyataan investasi Indonesia
sebenarnya telah mengalami kemajuan, dari data yang di himpun United Nations
Conference on Trade and Development (UNCTAD) dimana Penanaman Modal
Asing (PMA) yang masuk ke Indonesia tercatat US$22 miliar atau menempati
peringkat ke-16 dunia pada 2018 dan di tahun sebelumnya menempati peringkat
ke- 18.
PT.MINEMEXSAROLANGUN
PT.THRIVENIINDIA
Carut marut di wilayah PMA
PT.Minemex Indonesia di Kabupaten Sarolangun Kecamatan Mandiangin Provinsi
Jambi saham terbesar dimiliki oleh PT.Thriveni yang berasal dari Negara India.
Pelanggaran nyata yang dilakukan PT. Minemex adalah pelanggaran Permen LH
No.4 Tahun 2012 dimana seharusnya jarak tepi lubang tambang dengan
pemukiman adalah 500 meter, selain itu juga aktifitas pertambangan PT. Minemex
pada akhir Desember 2019 terjadi longsor yang menimbulkan keresahan warga
sekitar, serta konflik ganti rugi dan pencemaran lingkungan.
PT.KBBSAROLANGUN
CIRCLEONEKOREA SELATAN
PT. Karya Bumi Baratama. Kepemilikan saham PT.Karya Bumi Baratama dikuasai
oleh Circleone Group of south Korea atas nama Circleone Consulting Company LTD
sebesar 90%. Kerusakan pada aliran sungai, perkebunan masyarakat, intensitas
banjir, kerusakan rumah warga, serta polusi udara terjadi akibat dari aktifitas
pertambangan PT. Karya Bumi Baratama. Gugatan class action telah dilakukan
oleh masyarakat atas dampak dari keberadaan stockpile batubara, namun hasil
gugatan mengatakan cacat formil karena menurut hukum stockpile batubara
secara legalitas dan kepemilikan adalah milik PT. Metalik Bara Sinergi selaku
perusahaan jasa pengangkutan dan penjualan batubara.
KETIDAKJELASAN DALAM KETENAGALISTRIKAN
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) sudah disahkan pada bulan April 2019
sebagai pedoman pengembangan sistem tenaga listrik di wilayah usaha PLN untuk 10 tahun. RUPTL disusun tidak
hanya berdasarkan untuk memenuhi kebutuhan listrik 10 tahun yang akan datang di wilayah usaha PLN, tetapi
juga mempertimbangkan jenis energi primer yang akan digunakan seperti Energi Baru dan Terbarukan (EBT) gas,
batu bara dan minyak.
Amanat Kebijakan Energi Nasional (KEN) menciptakan Rencana Umum Ketenagalistrikan (RUKN) yang mengacu
pada visi ekonomi dari Bappenas. Penyusunan RUKN memiliki beberapa point, yang dimana salah satunya adalah
Pemerintah Daerah diminta untuk membuat perencanaan pembangkit listrik sesuai dengan potensi daerah masing-
masing termasuk Provinsi Jambi.
Tahun Rencana Tambahan
Kapasitas (per tahun)
berdasarkan RUKN 2019-
2038
Rencana Tambahan
Kapasitas (per tahun)
berdasarkan RUPTL 2019-
2028
2019 33 MW 33 MW
2020 1.583 MW 45 MW
2021 0 6.7 MW
2022 600 MW 698 MW
2023 300 MW 600 MW
2024 300 MW 712.2 MW
2025 411 MW 1.415 MW
2026 435 MW 154 MW
2027 0 82 MW
2028 0 10 MW
Jumlah 3.662 MW 3.756,9 MW
Pengembangan tenaga listrik di Provinsi
Jambi terdapat dua hal yang menjadi
ketidakjelasan didalam perencanaan
pembangkit listrik di Provinsi Jambi.
• Pertama, perencanaan PLN dalam RUPTL
2019-2028 apabila dibandingkan
dengan RKUN 2019-2038 adanya
ketidaksesuaian sebesar 94,9 MW.
• Kedua, ketidakjelasan bauran energi
yang akan dibangun di Provinsi Jambi
yang dimana itu menimbulkan adanya
kerancuan dalam penghitungan bauran
energi untuk Provinsi Jambi.
Namun apabila melihat pada pembangkit yang sudah dipastikan akan dibangun di Provinsi Jambi, yakni sejumlah
1.732 MW, maka dapat terlihat bahwa bauran energi untuk ketenagalistrikan yang akan dibangun di Jambi
bertumpu pada energi fosil, dengan persentase Batubara: 69,28%, Gas: 3,92%, terbarukan: 26,8%.
PILIHAN PAHIT RAKYAT JAMBI DITENGAH KEPUNGAN INDUSTRI
Salah satu dampak penguasaan wilayah Jambi
oleh industry [sawit, HTI dan Tambang], adalah
menyempitnya wilayah kelola rakyat. Selain
bermunculannya konflik agraria yang
melibatkan pihak perusahaan dan masyarakat,
penguasaan wilayah kelola rakyat oleh industry
juga menyebabkan perubahan pencaharian
masyarakat dibeberapa tempat di daerah
Jambi.
Ilegal drilling menjadi salah satu pilihan
masyarakat Jambi yang saat ini sedang marak
dilakukan dan menjadi salah satu pencaharian
hidup yang cukup diminati. Perluasan kegiatan
ilegal drilling dengan jumlah ratusan, dibuktikan
dengan oprasi ilegal drilling ditahun 2019 ini
oleh pihak satgas gabungan ilegal drilling.
Dalam operasi tersebut, yang dilakukan
selama 20 hari [26 November – 15
Desember 2019], pihak kepolisian telah
berhasil menutup sumur minyak ilegal
sebanyak 1813.
https://jamberita.com/read/2019/12/17/5955570/1813-sumur-minyak-ilegal-berhasil-ditutup-terbanyak-di-
kabupaten-batanghari-jambi
Batang Hari berjumlah 1658 sumur
Sarolangun 155 sumur
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
• Ketimpangan penguasaan wilayah kelola
yang saat ini masih didominasi
penguasaannya oleh kelompok-kelompok
industry berbanding lurus dengan laju
kerusakan lingkungan dan konflik agraria
sebagai efek sampingnya.
• Munculnya konflik agraria, kerusakan
dikawasan gambut maupun hutan dan
bencana ekologis akibat ekspansi industry
ekstraktif, merupakan bagian yang tidak
terhindarkan. Kebijakan pengeluaran izin
industry berbasis sumberdaya alam, tidak
diimbangi dengan perangkat mitigasi dan
penegakan hukum dalam proses pemulihan
lingkungan yang harus dilakukan.
• Melihat situasi gambaran diatas, rekomendasi
yang bisa lakukan adalah, mendorong
Pemerintah Jambi untuk mereorganisasi
kembali arah kebijakan pembangunan
Provinsi Jambi, yang saat ini masih
menggunakan cara-cara mengeksploitasi alam
dalam rangka menyediakan bahan baku,
diarahkan kepada konsep ekonomi
kerakyatan berbasis pada potensi local