-
KULIAH HAN
By. Fauzul
FAKULTAS HUKUM UPN VETERAN JAWA TIMUR
-
MATERI BAHASAN
ORGANISASI ADMINISTRASI NEGARA
-
Pengertian Pemerintahan
Istilah Pemerintahan yang digunakan HAN
menunjukkan pada arti pemerintahan dalam arti
sempit, yakni di luar kekuasaan pembentukan
peraturan perundang-undangan dan kekuasaan
peradilan
Istilah Pemerintah menunjuk kepada subjek yang
melaksanakan urusan pemerintahan dalam makna
jabatan, seperti Presiden, Wakil Presiden, Menteri,
Gubernur, Bupati/Walikota dan jabatan struktural
lainnya.
10/30/2011
3
-
Istilah wewenang dan kewenangan
Istilah wewenang seringkali dipertukarkan
penggunaannya dengan istilah kewenangan yang
disejajarkan dengan istilah bevoegdheid
Menurut konsepsi hukum publik, istilah wewenang
merupakan suatu konsepsi inti dalam hukum tata
negara dan hukum administrasi
10/30/2011
4
-
Lanjutan.
Dalam Hukum Tata Negara, wewenang
(bevoegdheid) dideskripsikan sebagai kekuasaan
hukum (rechtsmacht).
Dengan demikian wewenang dalam konteks hukum
publik selalu berkaitan dengan Kekuasaan.
Dalam hukum publik, sekurang-kurangnya ada tiga
komponen yang terdapat dalam muatan wewenang :
(1) pengaruh; (2) dasar hukum; (3) konformitas
hukum.
10/30/2011
5
-
Lanjutan
Komponen pengaruh merupakan penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum
Komponen dasar hukum merupakan keabsahan bertindak, yakni wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya
Komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya standar umum wewenang untuk semua jenis wewenang dan standar khusus untuk jenis wewenang tertentu
10/30/2011
6
-
Sumber kewenangan
Atribusi
Delegasi
Selain itu dua sumber kewenangan di atas, juga ada
kewenangan mandat, namun bukan
menyebabkan orang yang menerima mandat
menjadi berwenang, melainkan hanya
melaksanakan urusan dari pemberi mandat.
10/30/2011
7
-
Atribusi
Cara normal untuk memperoleh wewenang
Wewenang untuk membuat keputusan (besluit)
yang langsung bersumber kepada UU dalam
materiil
Merupakan pembentukan wewenang tertentu dan
pemberiannya kepada organ tertentu
10/30/2011
8
-
Delegasi
Penyerahan wewenang untuk membuat keputusan
(besluit) oleh Pejabat TUN kepada pihak lain dan
wewenang tertentu
Syarat delegasi : (1) definitif; (2) hrs didsarkan
peraturan per-UU-an; (3) tidak diperkenankan
kepada bawahan; (4) kewajiban memberikan
penjelasan; (5) beleidsregels
10/30/2011
9
-
Mandat
Tidak bermaksud memberi wewenang kepada
bawahan
Tidak terjadi peralihan wewenang
Tanggung jawab ada pada pemberi mandat
10/30/2011
10
-
Organisasi Pemerintahan
Susunan pemerintahan dibedakan atas susunan vertikal dan susunan horizontal
Susunan pemerintahan secara vertikal, dapat berupa:
1. Presiden/Wakil Presiden
2. Menteri
3. Gubernur
4. Bupati/Walikota
Susunan pemerintahan secara horizontal dapat berupa :
1. Sesama menteri atau setingkatnya
2. Sesama Lembaga Pemerintah Non Departemen
3. Sesama Lembaga Perangkat Daerah yang se eselon
10/30/2011
11
-
Organisasi Pemerintah Pusat
Presiden/Wakil Presiden
Menteri : (1) Menteri Koordinator; (2) Menteri
yang memimpin Departemen; (3) Menteri Negara
(Non Departemen); (4) Jaksa Agung (setingkat
Menteri)
Lembaga Pemerintah Non Departemen
Kantor Wilayah Departemen/ Lembaga Pemerintah
Non Departemen
10/30/2011
12
-
Lembaga Pemerintah Non Departemen
Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(BAPPENAS)
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Badan Atom Nasional (BATAN)
Biro Pusat Statistik (BPS); dll
10/30/2011
13
-
Organisasi Pemerintah Daerah
Kepala Daerah/Wakil KDH (Gubernur/Wagub, Bupati/Wabup, Walikota/Wawako)
Perangkat Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota)
1. Sekretariat Daerah, dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Propinsi Eselon Ib, Kabupaten Kota Eselon IIa)
2. Sekretariat DPRD
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Inspektorat, Dinas Daerah
4. Lembaga Teknis Daerah (Badan, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah
5. Camat
6. Sekretaris Kecamatan/Lurah/Wali Nagari
7. Sekretaris Lurah/ Sekretaris Nagari
10/30/2011
14
-
Konsekuensi dari Organisasi Pemerintahan
Vertikal
Susunan pemerintahan yang bersifat vertikal, menimbulkan konsekuensi hubungan hukum adminisrasi berupa pengawasan
Bentuk-bentuk pengawasan, berupa: 1. Pengawasan represif
2. Pengawasan preventif
3. Pengawasan positif
4. Kewajiban memberitahu
5. Konsultasi
6. Hak Banding Administratif
10/30/2011
15
-
Konsekuensi Organisasi Pemerintahan
Horizontal
Menimbulkan hubungan hukum administrasi,
berupa koordinasi dan kerjasama
Bentuk-bentuk kerjasama dapat berupa:
1. Fungsi yang dipusatkan
2. Badan/lembaga untuk bersama
3. Badan hukum untuk bersama
10/30/2011
16
-
TINDAKAN PEMERINTAH
BY. FAUZUL
FAKULTAS HUKUM UPN VETERAN JAWA TIMUR
19 Oktober 2011
-
MATERI BAHASAN
Pengertian Tindakan Pemerintahan
Unsur dan Karakteristik Tindakan Pemerintahan
Macam-macam Tindakan Pemerintah
-
PERISTILAHAN
Para ahli berbeda pendapat dlm penggunaan istilah
Tindakan Pemerintah, yakni;
Tindakan Pemerintahan (Kuntjoro)
Sikap Tindak Administrasi Negara (Sjachran Basah)
Perbuatan Pemerintah (Utrecht)
Perbuatan Administrasi Negara (Bachsan Mustafa)
Perbuatan alat administrasi Negara (Muchsan)
10/30/2011
19
-
PENGERTIAN
a/ setiap tindakan hk dari salah satu
perlengkapan (bestuurorganen)
pemerintahan dlm menjalankan fungsi
pemerintahan.
Tindakan pemerintah mrupakn
tindakn dlm hk publik.
10/30/2011
20
-
Tindakan Nyata/Materil Taindakan Hukum
Tindakan Hukum Privat Tindakan Hukum Publik
Tindakan Hukum Publik
Bersegi Satu/Sepihak
Tindakan Hukum Pubik
Bersegi Dua/berbagai pihak
Umum Individual
Abstrak Konkrit
BENTUK
10/30/2011
21
-
LANJUTAN
Tindakan pemerinth dibagi dua golongan:
Tindakan hukum [Rechtshandeling]
a/ perbuatn yg dilakukan o/ badan ato pejabat TUN
dan memiliki akibat hk.
Tindakan yang bukan hukum [Feitelijke
Handeling/Factual Action]
a/ perbuatan yg tidak berakibat hk sehingga sangt
ditentukan o/ sifat tindakan tsb.
Misl: upacar peresmian jembatn, peletakn batu
pertama, dll.
10/30/2011
22
-
LANJUTAN
Tindakan hukum [Rechtshandeling] dibedakan ats:
Tindakan Hukm Privat
Perbuatn yg dilakukan o/ badan ato pjabat TUN yg
akibatny brada dlm lapngan hk perdata.
Misal: Jual Beli, sewa menyewa, tukar guling, dll
Tindakan Hukm Publik
Perbuatn yg dilakukan o/ badan ato pjabat TUN yg
akibatny brada dlm lapangan hk administrasi [hk publik].
10/30/2011
23
-
LANJUTAN
Tindakan Hk Publik dibedakan ats:
Tindakan hk publik bersegi dua
a/ tindakan hk yg diadakn o/ dua kehendak yg ditentukan
dg sukarela ato persesuaian kehendak antara dua pihak
Misl: perjanjian kontrak kerja jangka pendek, guru kontrak,
dll.
Tindak hk publik bersegi satu
a/ tindakan hk alat pemerintahan berdasarkn suatu
kekuasaan istimewa [bechikking]
10/30/2011
24
-
LANJUTAN
Kategori Tindakan Hk Publik:
Mengeluarkan ketetapan [Uitgeven Beshchikking]
Mengeluarkan pengaturan [Regeling]
Melakukan perbuatan materil [Materiele Daad]
10/30/2011
25
-
Ketetapan [Beshchikking]
a/ keputusan tertuls suatu badan administrasi yg ditujukan pd suatu
akibat hk.
Embrio lahirny istilah ketetapn a/ dari pemerinthan system
Trias Politika di Perancis. Tindakn pemerintah dibahas dlm ilmu
hk di perancis dg nama Acte Administratif.
Acte Administratif kemudian o/ Otto Meyer dimasukkan ke
dlm ilmu hk Jerman dg nama Verwaltungsakt.
Kemudian dipopulerkn di Belanda o/ Van Der Pot dan Van
Vollenhoven dg nama Beschikking.
Akhirnya Beshilling mendapat pembahasn scara ilmiah o/
Donner & Van Der Wel. Utk perkembangn di Indonesia
dibahas o/ Prins. 10/30/2011
26
-
Karakteristik Ketetapan
Sepihak-konktik-individual.
Misl: Ketetapan pengangkatn n pemberhentian
pegawai
Sepihak-konkrit-Umum
Misl: Keppres ttg kenaikan Gaji PNS, Kepmenaker ttg
UMR, dll
Lebih dari satu badan/pejabat-konkrit-Umum
Misl: SKB Menag dan Mendiknas ttg Pengangkatn guru
Agama 10/30/2011
27
-
Pengaturan [Regeling]
a/ Tindakan dlm hk publik brupa pengaturan yg
bersift umum dan abstrak
Misl: UU, PP, Perpres, dll
Pengaturn dpt jg brupa wujud kehendak bersam
pemerinth n legislatif ato pemerinth sendiri
10/30/2011
28
-
Perbuatan Materil [Materiele Daad]
a/ tindakan dlm hk publik utk kepentingn umum
mnurut hk perdata.
Terdapt dua kehendak:
Kehendak pemerintah n kehendak sipil yg tdk sama
kedudukanny.
Misl: Kerjasama, perjanjian, tukar guling, dll.
10/30/2011
29
-
Perbedaan Ketetapan dan Pengaturan
Ketetapan dibuat utk mnyelesaikn suatu hl konkrit
yg tlah diketahui terlebih dahulu o/ pjabat
administrasi.
Misl: Pengangkatn Kapolda, Pengangkatn Kadis
Pengaturan dibuat utk mnyelesaikan hal2 yg belum
dpt diketahui terlebih dahulu n yg mungkn akan
terjadi n dtujukan pd hal2 yg mash abstrak.
Misl: PP, Perwali, dll.
10/30/2011
30
-
Sifat2 Tindakan hk Publik
Dilakukan dlam keadaan mnurut cara yg diatur dlm
perundangan
Mengikt warga masyarakat sekalipun yg
bersangkutn tdk menghendaki
Bersifat sepihak
Mrupakn konsekuensi dari plaksanaan fungsi
pemerintahan yg dilandasi norma kewenangan
Memerlukan pngawasn preventif maupun represif
10/30/2011
31
-
LANJUTAN
Tindakan pemerintahan dalam menjalankan
fungsinya melaksanakan pelayanan publik harus
tetap berdasarkan kepada:
1. hukum yang berlaku
2. Prinsip-prinsip hukum umum yang diterima
Dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada
Tuhan YME dan kepada hukum (P.27(2)UUD 1945).
10/30/2011
32
-
HAKEKAT HAN
1. Memungkinkan pemerintahuntuk menjalankan fungsinya
2. Melindungi warga negara dari tindakan pemerintahan dan
jug melindungi tindakan pemerintahan itu sendiri
Tindakan pemerintahan a/ mengatur kehidupan warga
dengan mengeluarkan ketetapan-keteapan yg menimbulkan
akibat hukum bagi obyek yg diaturnya.
Sesuai dengan hukum
Sesuai dengan hukum namun landasan hukumnya salah =
pelaksanaan betul
Perbuatan melawan hukum = pelaksanaan yg salah
10/30/2011
33
-
Ketetapan yang sah
Ketetapan yg dikeluarkan pemerintah adalah sah menurut hukum apabila memenuhi sumber ketentuan yg ditetapkan.
Pada umumnya perkara timbul karena adanya pelanggaran hukum baik oleh pribadi, badan hukum maupun oleh penguasa sehingga ada pihak yg dirugikan. Tetapi ketaatan dalam melaksanakan hukum masih mungkin menimbulkan kerugian karena adanya cacat pada dasar hukum yg dipergunakan
Ganti rugi yg diberikan sbg akibat tindakan pemerintahan yg berdasarkan hukum tsb, beban pembayaran ada pada negara
Disamping wewenang dan kepatuhan kepada hukum diperlukan juga asas-asas pemerintahan yg baik dalm menilai tindakan pemerinthan yg berdasarkan hk yg menimbulkan kerugian bg masyarakat
10/30/2011
34
-
Syarat formil dan materil
Syarat Formil
Prosedur/cara membuat ketetapan
Bentuk ketetapan
Pemberitahuan penetapan yg bersangkutan
Syarat Materiil
Instansi yg membuat penetapan harus berwenang
Penetapan hrs dibuat tanpa adanya kekurangan
Penetapan harus menuju sasaran.
10/30/2011
35