BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta dalam rangka mewujudkan Good Government, Lembaga Administrasi Negara telah mengembangkan media pertangggungjawaban yang disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Keputusan Kepala LAN Nomor 5589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya terdapat Rencana Strategis.
LKjIP merupakan satu kesatuan laporan yang menyeluruh yang dimulai dengan Perencanaan Strategis. Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.
Aparat Peradilan merupakan Pegawai Negeri Sipil dan unsur aparatur pemerintahan, yang selalu dihadapkan pada sorotan miring banyak pihak akan kinerja kita. Hal ini hendaknya jangan dijadikan sebagai beban, akan tetapi hendaknya dapat dijadikan cambuk agar kita semakin lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas selaku abdi Negara dan abdi masyarakat.
Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara teknis judisialnya akan berjalan lebih lancar apabila didukung secara teknis administratif peradilan (dalam hal ini pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan umum, pranata dan tata laksana perkara di peradilan umum). Dukungan teknis administratif terhadap teknis judisial peradilan umum, berdasarkanUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan peradilan umum, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negaraI kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.
Penting kiranya bagi kita untuk membangun karakter diri, jangan sampai citra diri kita membawa hal yang bersifat negatif terkait dengan masalah kedinasan, ini artinya Aparat Peradilan dituntut agar bekerja secara profesional mentaati segala aturan yang telah ditentukan. Dengan membangun karakter diri akan mudah untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehingga membawa citra diri yang positif dan bisa menempatkan diri pada posisi yang dihormati dan disegani dalam kehidupan bermasyarakat.
Tentu hal tersebut sangat terkait dengan berdisiplin dalam tugas, bekerja secara professional mentaati ketentuan-ketentuan yang ada serta selalu berusaha terus meningkatkan potensi diri.
Banyaknya kritik dari masyarakat terhadap Lembaga Peradilan wujudnya berupa opini, pengaduan-pengaduan yang semua merupakan refleksi kekecewaan masyarakat tentu menjadi suatu tantangan bagi lembaga peradilan untuk lebih bekerja secara professional dan meningkatkan performa Pengadilan yang memberikan pelayanan publik yang mampu merespon harapan masyarakat, hal tersebut tentu membutuhkan kapasitas intelektual yang memadai.
Segala sesuatu yang dilakukan oleh jajaran Pengadilan tidak akan dapat berjalan maksimal apabila tidak didukung penuh oleh masyarakat maka sudah sewajarnya jika upaya pengembangan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya Negara hukum perlu ditingkatkan, selain itu juga perlunya menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum dan menghargai Hak Asasi Manusia serta terwujudnya Lembaga Peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.
Hal ini dapat dilakukan dengan cara memulai meningkatkan pemahaman akan sadar hukum di setiap segi kehidupan baik dilingkungan pekerjaan, maupun dalam lingkungan kehidupan ditengah masyarakat.
Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan. Untuk itulah Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016.
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar pasca Amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung R.I., Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung R.I.,(Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945).
Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Agama, Peradilan Militer) dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok, untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)). Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No. 2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986).
Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.
Pengadilan Negeri Temanggung adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Kabupaten Temanggung berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lainyang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang‐undangan. Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II yakni :
1. Ketua melakukan pengawasan internal mengenai :
1. Ketepatan waktu memulai persidangan
2. Minutasi harus selesai tepat waktunya terutama terhadap perkara yang diajukan banding dan dalam perkara pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan
3. Pelaksanaan Eksekusi yang memenuhi persyaratan yang sesuai Undang-Undang segera dilaksanakan
4. Tempat pelelangan dilaksanakan harus sama dengan tempat yang diumumkan dalam pengumuman lelang
5. Mengevaluasi laporan periodik yang menyangkut kegiatan setiap Hakim dan Panitera Pengganti
6. Mengevaluasi kinerja Wakil Ketua, Hakim, seluruh pejabat Kepaniteraan dan karyawan dibuat secara berjenjang
2. Wakil Ketua Melakukan pengawasan intern mengenai :
1. Perbuatan dan tingkah laku pejabat peradilan termasuk kemampuan teknis administrasi dan moralitasnya
2. Pentaatan jam kerja yang berlaku bagi pegawai dan tertib perkantoran
3. Hakim-Hakim Pengawas bidang masing-masing bertugas melakukan pengawasan :
1. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi perkaraperdata/ pidana, administrasi umum yang ditugaskan Pimpinan Pengadilan Negeri
2. Pengisian register perkara secara tertib dan terus-menerus
3. Penyampaian isi register oleh Panitera Muda Perdata/ Pidana kepada Panitera Muda Hukum sebagai bahan pembuatan laporan
4. Pembuatan laporan periodik oleh Panitera Muda Hukum
5. Pelaksanaan tugas Jurusita sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Pembukuan keuangan perkara dibuat secara tertib dan terus-menerus sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7. Khusus dalam pelaksanaan putusan pidana Hakim yang ditugaskan sebagai KIMWASMAT secara periodik mengunjungi Rumah Tahanan Negara/ Lembaga Pemasyarakatan
4. Panitera adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat‐surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.
5. Panitera Muda Perdata adalah melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesai diputus untuk dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.
6. Panitera Muda Pidana adalah melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum.
7. Panitera Muda Hukum adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang‐undangan.
8. Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik berita acara dan putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai diminutasi.
9. Sekretaris adalah bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan, mengatur tugas para Kepala Sub Bagian, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II, Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran, Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).
10. Kasubag Umum dan Keuangan adalah bertugas memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan, menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara, menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan
11. Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana adalah bertugas menangani presensi, surat ijin, dan cuti pegawai, menangani pensiun pegawai, menangani kenaikan pangkat pegawai, menangani mutasi pegawai, menangani usulan/ promosi jabatan, dll.
12. Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan adalah bertugas membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/ informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan, membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengembangan sistem dan teknologi informasi.
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Temanggung selama tahun 2016 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Pengantar Ikhtisar Eksekutif.
BAB IPendahuluan, menggambarkan Latar Belakang hal‐hal umum tentang Keadaan Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II, Tugas dan Fungsi dan sistematika dari penyajian LKjIP.
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menggambarkan:
A. Visi dan Misi
B. Tujuan dan Sasaran Strategis
C. Program Utama dan Kegiatan Pokok
1. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II
2. Penetapan Kinerja Tahun 2016
BAB IIIAkuntabilitas Kinerja yang menjelaskan :
A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)
B. Analisa Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran‐sasaran organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja)
C. Akuntabilitas Keuangan
BAB IVPenutup, menjelaskan kesimpulan dan saran‐saran, tinjauan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II serta strategi pemecahan masalah.
Lampiran yang terdiri dari :
1. Struktur Organisasi
2. Dokumen Perjanjian Kinerja ( PK ) Tahun 2017
3. Rencana Kinerja ( RKT ) Tahun 2017, Tahun 2018
4. Indikator Kinerja Utama ( IKU )
5. Reviu Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019
6. SK Tim Penyusunan LKJiP
BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.
A. VISI DAN MISI
Visi merupakan cara pandangan jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II. Visi Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II adalah sebagai berikut:
“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG YANG AGUNG”
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
Misi Pengadilan Negeri Temanggung adalah sebagai berikut :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II
1. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
1. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II
1. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II
B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II adalah sebagai berikut :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II memenuhi butir 1 dan 2 di atas
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
C. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK
Lima sasaran strategis tersebut diatas merupakan indikator kinerja untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakanPengadilan Negeri Temanggung Kelas II dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :
1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata
3. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
4. Pengiriman berkas perkara banding dan kasasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai hasil guna yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari Hakim Pengawas Bidang
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II.
1. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS II
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II telah melakukan review penetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II Nomor : W12.U27/ 36 /KP.07.01/01/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II tanggal 4 Januari 2016 dapat dilihat sebagai berikut :
NO
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
1.
Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
c. Persentase perkara yang diselesaikan
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka maksimal 5 bulan
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
2.
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
· Banding
· Kasasi
· Peninjauan Kembali
3.
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
4.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di zitting plaatz.
5.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyatakomitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.
Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II
NO
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1.
Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
50%
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100 %
c. Persentase perkara yang
diselesaikan
100 %
d. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka maksimal 5 bulan
100 %
e. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
0
2.
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
· Banding
· Kasasi
· Peninjauan Kembali
95 %
95 %
98 %
3.
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang
disampaikan secara lengkap
100 %
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100 %
c. Persentase penyampaian
pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
100 %
d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat
100 %
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
4.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
100 %
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di zitting plaatz.
100 %
5.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100 %
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA
Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/ punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II tahun 2016, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2016 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.
NO
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
TARGET
a
REALISASI
b
CAPAIAN
C = b/a
1.
Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
50 %
3,33%
6,66%
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
· Pidana
· Perdata
100%
100%
100%
100%
100%
100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan
· Perdata:
· Gugatan
· Gugatan Sederhana
· Permohonan
· Pidana
· Pidana Biasa
· Pidana Anak
· Pidana Singkat
· Pidana Cepat
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
72,60%
100%
95,94%
93,23%
100%
100%
100%
100%
72,60%
100%
95,94%
93,23%
100%
100%
100%
100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka maksimal 5 bulan
100 %
92,39%
92,39%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
0
6,92%
-
2.
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
· Banding
· Kasasi
· Peninjauan Kembali
95%
95%
98%
94,46%
53,84%
100%
99,43%
56,67%
102,04%
3.
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100 %
100%
100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100 %
100%
100%
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
100 %
100%
100%
d. Persentase penyitaan
tepat waktu dan
tempat
100 %
100%
100%
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
-
1: 83
-
4.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara
b. prodeo yang
diselesaikan
100 %
-
-
c. Persentase perkara
yang dapat
diselesaikan di zitting plaatz.
100 %
-
-
5.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Persentase permohonan eksekusi atas putusan
perkara perdata yang
berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100 %
80%
80%
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II Tahun 2016 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telahditetapkan.Pada akhir tahun 2016, Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:
Sasaran 1. Meningkatnya penyelesaian perkara
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
SASARAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN %
a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
50%
3,33 %
6,66 %
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:
- Perdata
- Pidana
100%
100%
100%
100%
100%
100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan:
- Perdata : Gugatan
Gugatan Sederhana
Permohonan
- Pidana : Pidana Biasa
Pidana Anak
PidanaSingkat
Pidana Cepat
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
72,60%
100%
95,94%
93,23%
100%
100%
100%
72,60%
100%
95,94%
93,23%
100%
100%
100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangkawaktu maksimal 5 bulan
100%
92,39%
92,39%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangkawaktu lebih dari 5 bulan
0 %
6,92%
-
· Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkannya dapat diselesaikan diluar persidangan.
Pada tahun 2016 pengadilan Negeri Temanggung Kelas II menerima gugatan perkara perdata sebanyak 60 perkara. Dari jumlah gugatan perkara perdata tersebut yang melalui proses mediasi sebanyak 60 perkara, dari seluruh proses mediasi yang ditempuh ada 2 perkara yang menjadi akta perdamaian. Hal ini dikarenakan perkara gugatan perdata tahun 2016 ada 2 perkara yang dapat berhasil diselesaikan secara mediasi. Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut :
1. Ketidakhadiran pihak yang beperkara langsung atau yang bersangkutan dan hanya mewakilkan kepada kuasa hukum, ini menjadikan kurang maksimalnya mediator dalam menggali informasi secara langsung berkaitan keinginan yang sesungguhnya dari pihak yang bersengketa, meski bukan berarti hal ini mengurangi kepercayaan terhadap kuasa hukum, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu disini ada perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan kearifan, kebijaksanaan dan etikad baik dari semua pihak termasuk kuasa hukum
2. Dalam hal perkara perceraian para pihak sudah tidak mau berkomunikasi, atau bertemu satu sama lain, karena faktor perasaan
3. Pandangan tentang keberadaan mediasi sebagai hal yang formal saja, yang mesti dijalani, sehingga mempengaruhi kesungguhan dalam melaksanakan mediasi sebagai sarana untuk mencapai perdamaian
4. Pandangan yang kurang yakin terhadap mediasi karena sebelum sengketa masuk kepengadilan sudah pernah dilakukan upaya penyelesaian sengketa secara damai baik di keluarga, dengan tokoh-tokoh masyarakat, di desa, atau di tingkat kecamatan
5. Ketidaktahuan dan pemahaman dari para pihak yang bersengketa tentang proses mediasi.
6. Belum adanya spesialisasi dari mediator tentang kasus-kasus tertentu, hal ini memberi konsekuensi bahwa seorang mediator harus mengetahui banyak hal atau mempunyai banyak pengetahuan.
Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian sebagai berikut :
Tahun
Jumlah Perkara
Yang Dimediasi
Mediasi Berhasil
Persentase
Keberhasilan (%)
2014
20
-
0%
2015
17
-
0%
2016
27
2
3,33%
Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian adalah 3,33 %.
· Persentase sisa perkara yang diselesaikan :
· Perkara gugatan perdata dan permohonan perdata yang masuk tahun 2015 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2015 dan baru disidangkan pada Tahun 2016, ada pula perkara yang masuk dibawah bulan Desember 2015 namun masih dalam proses pemeriksaan, ada yang masih dalam acara pembuktian/ saksi, replik, duplik. Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2015 sebanyak 13 perkara dan pada Tahun 2016 diselesaikan seluruhnya sebanyak 13 sehingga capaiannya 100%.Pada tahun 2015 tidak ada sisa perkara perdata gugatan sederhana yang harus diselesaikan di tahun 2016 sehingga kami tidak dapat menghitung capaiannya. Sisa perkara Permohonan perdata Tahun 2015 sebanyak 3 perkara dan pada Tahun 2016 diselesaikan seluruhnya sebanyak 3 perkara sehingga capaiannya 100%. Penyelesaian perkara Tahun 2015 yang diselesaikan pada tahun 2016 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku dilingkungan Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya. Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut :
Perkara
TAHUN
2014
Capaian %
2015
Capaian %
2016
Capaian %
Sisa Gugatan Perdata
Sisa Gugata Sederhana
Sisa Permohonan
100 %
-
100 %
100 %
-
100 %
100 %
-
100%
Berdasarkan data tersebut di atas Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II telah mampu mempertahankan akuntabilitas kinerja pada penyelesaian sisa perkara perdata yang diselesaikan dari capaian tahun 2014, 2015 dan 2016 yaitu sebesar 100%.
· Perkara pidana yang masuk tahun 2015 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2015 dan baru disidangkan pada Tahun 2016, sedangkan yang masuk dibawah bulan Desember masih dalam proses pemeriksaan ada yang masih dalam acara pembuktian/ saksi, replik, duplik. Sisa perkara Pidana Biasa Tahun 2015 sebanyak 31 perkara dan pada Tahun 2016diselesaikan seluruhnya sebanyak 31 sehingga capaiannya 100%. Penyelesaian perkara pidana Tahun 2015 yang diselesaikan pada tahun 2016 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya. Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan,sebagai berikut :
Perkara
TAHUN
2014
Capaian %
2015
Capaian %
2016
Capaian %
Sisa Perkara Pidana
100 %
100%
100%
Berdasarkan data tersebut di atas Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II telah mampu mempertahankan akuntabilitas kinerja pada sisa perkara pidana yang diselesaikan dari capaian tahun 2014, 2015 dan 2016 yaitu sebesar 100%.
PERKARA
PENYELESAIAN SISA PERKARA DI TAHUN 2016
Sisa Perkara
Target Penyelesaian
Realisasi
Penyelesaian
Pidana Biasa
31
31
100%
Pidana Anak
0
0
-
Pidana Ringan
0
0
-
Perdata Gugatan
13
13
100%
Perdata Gugatan Sederhana
0
0
-
Perdata Permohonan
3
3
100%
· Persentase perkara yang diselesaikan :
· Perkara Perdata Gugatan
Prosentase Perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan pada tahun 2016 adalah sebesar 72,60% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah saldo tahun 2015 sebanyak 13 perkara ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2016 sebanyak 60 perkara, diselesaikan sebanyak 53 perkara dan sisa 20 perkara.
KEADAAN PERKARA PERDATA GUGATAN
DI PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS II TAHUN 2016
NO
BULAN
SISA TAHUN 2015
MASUK
PUTUS
CABUT
SISA AKHIR
1
Januari
13
5
8
-
10
2
Pebruari
10
5
4
-
11
3
Maret
11
4
4
-
11
4
April
11
5
2
-
14
5
Mei
14
4
1
-
17
6
Juni
17
9
7
-
19
7
Juli
19
2
2
-
19
8
Agustus
19
4
6
-
17
9
September
17
6
7
-
16
10
Oktober
16
1
-
-
17
11
November
17
8
8
-
17
12
Desember
17
7
4
-
20
Jumlah
60
53
-
Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara yang masuk akhir Tahun 2016 dan baru disidangkan pada Tahun 2017, sedangkan yang masuk dibawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan pembuktian/ saksi replik, duplik, selain itu juga disebabkan karena jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang ada tidak sebanding dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Sebagai bahan perbandingan persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut :
Jumlah Perkara Gugatan
Perkara Selesai
Capaian
2014
68
56
82,35%
2015
56
43
76,78%
2016
73
53
72,60%
Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan capaian akuntabilitas kinerja pada persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan pada capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 5,57% dan capaian di tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 terdapat penurunan capaian akuntabilitas sebanyak 4,18%.
· Perkara Perdata Gugatan Sederhana
Prosentase Perkara Perdata Gugatan Sederhana yang diselesaikan pada tahun 2016 adalah sebesar 100% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah saldo tahun 2015 sebanyak 0 perkara ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2016 sebanyak 1perkara, diselesaikan sebanyak 1 perkara dan sisa 0 perkara.
KEADAAN PERKARA PERDATA GUGATAN SEDERHANA
DI PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS II TAHUN 2016
NO
BULAN
SISA TAHUN 2015
MASUK
PUTUS
CABUT
SISA AKHIR
1
Januari
-
-
-
-
-
2
Pebruari
-
-
-
-
-
3
Maret
-
1
-
-
1
4
April
1
-
1
-
-
5
Mei
-
-
-
-
-
6
Juni
-
-
-
-
-
7
Juli
-
-
-
-
-
8
Agustus
-
-
-
-
-
9
September
-
-
-
-
-
10
Oktober
-
-
-
-
-
11
November
-
-
-
-
-
12
Desember
-
-
-
-
-
Jumlah
1
1
-
Adapun faktor pendukung tercapainya target sasaran ini adalah karena perkara gugatan sederhana merupakan perkara yang sederhana dalam pembuktiannya sehingga tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan perkara tersebut, maka dari itu perkara gugatan sederhana yang harus diselesaikan di tahun 2016 dapat terselesaikan. Sebagai bahan perbandingan persentase perkara Perdata Gugatan Sederhana yang diselesaikan, sebagai berikut :
Jumlah Perkara Gugatan Sederhana
Perkara Selesai
Capaian
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
1
1
100%
Berdasarkan data tersebut di atas pada tahun 2014 dan tahun 2015 tidak perkara Perdata Gugatan sederhana yang harus diselesaikan pada tahun tersebut sehingga tidak dapat dihitung capaian akuntabilitas dalam menyelesaikan perkara perdata gugatan sederhana sedangkan capaian akuntabilitas Pada tahun 2016 mencapai 100%.
· Perkara Permohonan Perdata
Persentase Perkara Permohonan Perdata yang diselesaikan pada tahun 2016 adalah sebesar 95,94% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah saldo tahun 2015 sebanyak 3 perkara ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2016 sebanyak 145perkara, diselesaikan sebanyak 142 perkara dan sisa 6 perkara.
KEADAAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN
DI PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG TAHUN 2016
NO
BULAN
SISA TAHUN 2015
MASUK
PUTUS
SISA AKHIR
1
Januari
3
16
13
6
2
Pebruari
6
7
11
2
3
Maret
2
6
8
-
4
April
-
14
9
5
5
Mei
5
12
15
2
6
Juni
2
12
13
1
7
Juli
1
7
5
3
8
Agustus
3
13
13
3
9
September
3
7
5
5
10
Oktober
5
13
15
3
11
November
3
18
13
8
12
Desember
8
20
22
6
Jumlah
-
145
142
-
Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena adanya perkara yang masuk akhir Tahun 2016 dan baru disidangkan pada awal Tahun 2017, sedangkan yang masuk dibawah bulan Desember masih dalam proses pemeriksaan.Sebagai bahan perbandingan persentase perkara Permohonan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut :
Jumlah Perkara Permohonan
Perkara Selesai
Capaian
2014
78
77
98,72%
2015
143
139
97,89%
2016
148
142
95,94%
Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan capaian akuntabilitas kinerja pada persentase perkara Permohonan perdata yang diselesaikan dari capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 0,83% dan capaian tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 mengalami penurunan sebanyak sebanyak 1,95%.
· Perkara Pidana Biasa
Persentase Perkara Pidana Biasa yang diselesaikan pada tahun 2016 adalah sebesar 93,23% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah saldo tahun 2015 sebanyak 31 perkara ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2016 sebanyak 220 perkara, diselesaikan sebanyak 234 perkara dan sisa 17 perkara capaiannya 93,23%.
KEADAAN PERKARA PIDANA BIASA
DI PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS II TAHUN 2015
NO
BULAN
SISA TAHUN 2015
MASUK
PUTUS
SISA AKHIR
1
2
3
4
5
6
1
Januari
31
15
24
22
2
Pebruari
22
23
21
24
3
Maret
24
25
22
27
4
April
27
30
17
40
5
Mei
40
14
25
29
6
Juni
29
22
27
24
7
Juli
24
17
5
36
1
2
3
4
5
6
8
Agustus
36
17
29
24
9
September
24
27
15
36
10
Oktober
36
9
25
20
11
November
20
14
15
19
12
Desember
19
7
9
17
Jumlah
220
234
Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini, antara lain karena banyak perkara yang masuk pada akhir Tahun 2015 dan baru disidangkan pada Tahun 2016, sedangkan yang masuk dibawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan adayang masih dalam proses, pembuktian/ saksi, pemeriksaan terdakwa, atau tuntutan. Selain itu dipengaruhi karena jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut :
Jumlah Perkara Pidana Biasa
Perkara Selesai
Capaian
2014
201
165
82,09%
2015
286
255
89,16%
2016
251
234
93,23%
Berdasarkan data tersebut di atas ada kenaikan capaian akuntabilitas kinerja pada persentase perkara pidana Biasa yang diselesaikan dari capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 7,07% dan capaian tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 naik sebanyak 4,07%.
· Perkara Pidana Singkat
Persentase Perkara Pidana Singkat yang diselesaikan pada tahun 2016 adalah sebesar 100% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah saldo tahun 2015 yaitu 0 perkara ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2016 sebanyak 7perkara, diselesaikan sebanyak 7 perkara dan sisa 0 perkara capaiannya 100% sehingga target dapat terpenuhi.
KEADAAN PERKARA PIDANA SINGKAT
DI PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS II TAHUN 2016
NO
BULAN
SISA TAHUN 2015
MASUK
PUTUS
SISA AKHIR
1
Januari
-
2
2
-
2
Pebruari
-
1
1
-
3
Maret
-
1
1
-
4
April
-
-
-
-
5
Mei
-
1
-
1
6
Juni
1
-
1
-
7
Juli
-
-
-
-
8
Agustus
-
2
2
-
9
September
-
-
-
-
10
Oktober
-
-
-
-
11
November
-
-
-
-
12
Desember
-
-
-
-
Jumlah
7
7
Adapun penyebab tercapainya target sasaran ini, antara lain selain karena perkara Pidana Singkat relatif singkat dalam pemeriksaan sehingga tidak memakan waktunyang lama selain itu juga dikarenakan tidak ada perkara yang masuk pada akhir Tahun 2016, sehingga seluruh perkara bisa terselesaikan.
Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut :
Jumlah Perkara Pidana Cepat
Perkara Selesai
Capaian
2014
-
-
100%
2015
16
16
100%
2016
7
7
100%
Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada persentase perkara pidana yang diselesaikan dari capaian tahun 2014, 2015 dan tahun 2016 mampu mempertahankan nilai capaian akuntabilitas kinerja sebanyak 100%.
· Perkara Pidana Anak
Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan pada tahun 2016 adalah sebesar 100% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah saldo tahun 2015 sebanyak 0 perkara ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2016 sebanyak 7 perkara, diselesaikan sebanyak 7 perkara dan sisa 0 perkara, sehingga capaiannya adalah 100%.
KEADAAN PERKARA PIDANA ANAK
DI PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS II TAHUN 2016
NO
BULAN
SISA TAHUN 2015
MASUK
PUTUS
SISSA AKHIR
1
Januari
-
2
1
1
2
Pebruari
1
1
1
1
3
Maret
1
1
-
2
4
April
2
-
1
1
5
Mei
1
1
-
2
6
Juni
2
-
1
1
7
Juli
1
-
-
1
8
Agustus
1
2
2
1
9
September
1
-
1
-
10
Oktober
-
-
-
-
11
November
-
-
-
-
12
Desember
-
-
-
-
Jumlah
7
7
Adapun penyebab tercapainya target sasaran ini, antara lain selain karena perkara Pidana Singkat relatif singkat dalam pemeriksaan sehingga tidak memakan waktunyang lama selain itu juga dikarenakan tidak ada perkara yang masuk pada akhir Tahun 2016, sehingga seluruh perkara bisa terselesaikan.
Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana anak yang diselesaikan, sebagai berikut :
Jumlah Perkara Pidana Anak
Perkara Selesai
Capaian
2014
5
5
100%
2015
15
15
100%
2016
7
7
100%
Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada persentase perkara pidana yang diselesaikan dari capaian tahun 2014, 2015 dan tahun 2016 mampu mempertahankan nilai capaian akuntabilitas kinerja sebanyak 100%.
· Perkara Pidana Cepat/ Ringan
Persentase Perkara Pidana Cepat/ Ringan yang diselesaikan pada tahun 2016 adalah sebesar 100% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah saldo tahun 2015 sebanyak 0 perkara ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2016 sebanyak 247 perkara, diselesaikan sebanyak 247 perkara dan sisa 0 perkara, sehingga capaiannya adalah 100%.
KEADAAN PERKARA PIDANA CEPAT/RINGAN
DI PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS II TAHUN 2016
NO
BULAN
SISA TAHUN 2015
MASUK
PUTUS
SISSA AKHIR
1
Januari
-
41
41
-
2
Pebruari
-
44
44
-
3
Maret
-
19
19
-
4
April
-
17
17
-
5
Mei
-
21
21
-
6
Juni
-
40
40
-
7
Juli
-
2
2
-
8
Agustus
-
6
6
-
9
September
-
5
5
-
10
Oktober
-
20
20
-
11
November
-
14
14
-
12
Desember
-
18
18
-
Jumlah
-
247
247
-
Adapun penyebab tercapainya target sasaran ini karena perkara pidana cepat/ ringan merupakan perkara yang dalam proses pemeriksaannya adalah cepat sehingga seluruh perkara bisa terselesaikan. Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana cepat/ringan yang diselesaikan, sebagai berikut :
Jumlah Perkara Pidana Cepat/ Ringan
Perkara Selesai
Capaian
2014
59
59
100%
2015
104
104
100%
2016
247
247
100%
Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada persentase perkara pidana cepat/ringan yang diselesaikan dari capaian tahun 2014, 2015 dan tahun 2016 mampu mempertahankan nilai capaian akuntabilitas kinerja.
· Perkara Pidana Lalu-lintas
Persentase Perkara Pidana Lalu-lintas yang diselesaikan pada tahun 2016 adalah sebesar 100% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah saldo tahun 2015 sebesar 0 perkara ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2016 sebanyak 17.209 perkara, diselesaikan sebanyak 17.209 perkara dan sisa 0 perkara sehingga capaiannya 100% sehingga target dapat terpenuhi.
KEADAAN PERKARA PIDANA LALULINTAS
DI PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS II TAHUN 2016
NO
BULAN
SISA TAHUN 2015
MASUK
PUTUS
SISSA AKHIR
1
Januari
-
1615
1615
-
2
Pebruari
-
1778
1778
-
3
Maret
-
2356
2356
-
4
April
-
1317
1317
-
5
Mei
-
1478
1478
-
6
Juni
-
2635
2635
-
7
Juli
-
710
710
-
8
Agustus
-
962
962
-
9
September
-
1009
1009
-
10
Oktober
-
1029
1029
-
11
November
-
1210
1210
-
12
Desember
-
1110
1110
-
Jumlah
17.209
17.209
Adapun penyebab tercapainya target sasaran ini karena perkara pidana cepat/ ringan merupakan perkara yang dalam proses pemeriksaannya adalah cepat sehingga seluruh perkara bisa terselesaikan. Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana cepat/ringan yang diselesaikan, sebagai berikut:
Jumlah Perkara Pidana Lalu-lintas
Perkara Selesai
Capaian
2014
16.439
16.439
100%
2015
18.643
18.643
100%
2016
17.209
17.209
100%
Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada persentase perkara pidana lalu lintas yang diselesaikan dari capaian tahun 2014, 2015 dan tahun 2016 mampu mempertahankan nilai capaian akuntabilitas kinerja.
· Perkara Pra Peradilan
Persentase Perkara Pidana Pra Peradilan yang diselesaikan pada tahun 2016 adalah sebesar 100% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah saldo tahun 2015 sebesar 0 perkara ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun2016 sebanyak 1 perkara, diselesaikan sebanyak 1 perkara dan sisa 0 perkara sehingga capaiannya 100% sehingga target dapat terpenuhi.
KEADAAN PERKARA PIDANA PRA PERADILAN
DI PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS II TAHUN 2016
NO
BULAN
SISA TAHUN 2015
MASUK
PUTUS
SISSA AKHIR
1
Januari
-
-
-
-
2
Pebruari
-
-
-
-
3
Maret
-
1
-
1
4
April
1
-
1
-
5
Mei
-
-
-
-
6
Juni
-
-
-
-
7
Juli
-
-
-
-
8
Agustus
-
-
-
9
September
-
-
-
-
10
Oktober
-
-
-
-
11
November
-
-
-
-
12
Desember
-
-
-
-
Jumlah
1
1
Adapun penyebab tercapainya target sasaran ini, adalah karena tidak ada beban perkara pra peradilan yang harus diselesaikan di tahun 2016.
Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan, Sebagai berikut :
Jumlah Perkara Pidana Pra Peradilan
Perkara Selesai
Capaian
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
1
1
100%
Berdasarkan data tersebut di atas capaian akuntabilitas kinerja pada persentase perkara pidana pra peradilan yang diselesaikan dari capaian tahun 2014, 2015, dan 2016 adalah meningkat 100%.
· Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan.
Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan yaitu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi.
· Keadaan Perkara Gugatan Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 5 (lima) Bulan
Perkara gugatan yangdiselesaikan pada tahun 2016 sebanyak 53 perkara dan yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan dalam tahun 2016 sebanyak 33 perkara jadi capaiannya 62,26%. Hal ini dikarenakan :
1. Pihak Penggugat ataupun Tergugat sering tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita.
2. Pihak yang beperkara berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II atau tidak diketahui alamatnya yang pasti sehingga pemanggilannya memerlukan rentang waktu yang lebih lama.
3. Jumlah Majelis Hakim yang tidak sebanding dengan banyaknya perkara yang harus diselesaikan.
Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan, sebagai berikut :
· Keadaan Perkara Pidana Biasa Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 5 (lima) Bulan
Perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2016 sebanyak 234 perkara dan yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan sebanyak 0 perkara jadi capaiannya 100%. Hal ini dikarenakan adanya kesiapan antara JPU, Barang bukti dan saksi-saksi dalam setiap sidang dengan selalu memperhitungkan masa tahanan Terdakwa.
Dari total semua tabel perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah perkara Gugatan dan Pidana Biasa yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan total sebanyak 289 perkara dan yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan sebanyak 267 perkara jadi capaianya 92,39%.
TAHUN
2014
2015
2016
Capaian penyelesaian perkara maksimal 5 bulan
98,11%
93,55%
92,39%
Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 turun sebanyak 4,56% dan capaian tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 ada turun sebanyak 1,16%.
· Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan.
· Keadaan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan
Bahwa perkara Gugatan Perdata yang terselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan di Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II ada 20 perkara dan untuk perkara Pidana tidak ada perkara yang diselesaikan dalam waktu lebih dari 5 (lima) bulan, sehingga prosentase akuntabilitasnya adalah jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 5 (lima) bulan dibagi jumlah perkara yang diselesaikan kali 100%, berarti perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan total sebanyak 20 perkara dan dibagi jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 289 perkara sehingga prosentasenya 6,92% dalam hal ini disebabkan oleh dikarenakan :
1. Pihak Penggugat ataupun Tergugat sering tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita.
2. Pihak yang beperkara berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II atau tidak diketahui alamatnya yang pasti sehingga pemanggilannya memerlukan rentang waktu yang lebih lama.
3. Karena Banyaknya saksi yang harus diperiksa.
4. Jumlah Majelis Hakim yang tidak sebanding dengan banyaknya perkara yang harus diselesaikan.
Sasaran 2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
(%)
Peningkatan
aksepbilitas
putusan Hakim
Persentase perkara
Yangtidak
Mengajukan upaya hukum :
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan
Kembali
100%
100%
100%
97,98%
36,36%
85,71%
93,18%
36,36%
85,71%
· Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:
· Banding.
Pada tahun 2016 jumlah perkara yang diputus terdiri dari :
· Perkara perdata gugatan yang diputus sebanyak 53 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 8 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 45 perkara.
· Perkara perdata Gugatan sederhana yang diputus sebanyak 1 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 1 perkara
· Perkara pidana Biasa yang diputus sebanyak 234 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 8 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 226 perkara.
· Perkara Pidana Anak yang diputus sebanyak 1 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 1 perkara
Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan aksepabilitas putusan hakim prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan 100%, berarti putusan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sejumlah 273 dibagi jumlah putusan sebanyak 289 dikalikan 100% sehingga prosentase akuntabilitasnya yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 94,46%.
PERKARA TAHUN 2016
PUTUS
MENERIMA
BANDING
Perkara Perdata Gugatan
53
45
8
Perkara Perdata Gugatan Sederhana
1
1
0
Perkara Pidana Biasa
234
226
8
Perkara Pidana Anak
1
1
0
J U M L A H
289
273
16
Adapun hal - hal yang menjadi alasan para pihak tidak mengajukan upaya hukum adalah sebagai berikut :
1. Para Pihak puas terhadap putusan Hakim.
2. Adanya keinginan untuk menyudahi perkara agar segera selesai.
Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut :
Perkara
Tahun
2014
Capaian %
2015
Capaian %
2016
Capaian %
Perkara yang tidak
mengajukan
upaya hukum banding
95,93%
97,98%
94,46%
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja sebanyak 2,05% pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015, da nada penurunan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 3,52% dari capaian tahun 2015 dengan capaian tahun 2016.
· Kasasi
Pada tahun 2016 jumlah permohonan Kasasi yang masuk ke Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II terdiri dari :
· Putusan Banding perkara Perdata yang telah diberitahukan kepada para pihak sebanyak 6 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 4 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 2 perkara.
· Putusan Banding perkara pidana yang telah diberitahukan kepada para pihak sebanyak 7 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 2 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 5 perkara.
Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan aksepbilitas putusan hakim prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan 100%, berarti putusan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sejumlah 7 perkara dibagi jumlah putusan sebanyak 13 perkara dikalikan 100% sehingga prosentase akuntabilitasnya yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah 53,84%.
TAHUN 2015
PUTUS BANDING
MENERIMA
KASASI
PERKARA PERDATA
6
2
4
PERKARA PIDANA
7
5
2
J U M L A H
13
7
6
Adapun hal -hal yang menjadi alasan para pihak tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebagai berikut :
1. Para Pihak kurang puas terhadap putusan banding.
2. Adanya Upaya untuk menghindari Eksekusi Terhadap Putusan.
Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebagai berikut:
Perkara
Tahun
2014
Capaian %
2015
Capaian %
2016
Capaian %
Perkara yang tidak
mengajukan
upaya hukum Kasasi
66,67%
57,14%
53,84%.
Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan capaian akuntabilitas kinerja pada putusan perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 9,53% dan adanya penurunan capaian akuntabilitas tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 sebanyak 3,30%.
· Peninjauan Kembali
Pada tahun 2016 jumlah permohonan Peninjauan Kembali yang masuk ke Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II, terdiri dari :
· Putusan Kasasi perkara Perdata yang telah diberitahukan kepada para pihak sebanyak 2 perkara dan yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 2 perkara.
· Putusan Kasasi perkara pidana yang telah diberitahukan kepada para pihak sebanyak 0 perkara sehingga tidak ada perkara yang diajukan upaya hokum Peninjauan Kembali.
Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan aksepbilitas putusan hakim prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan 100%, berarti putusan yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sejumlah 2 perkara dibagi jumlah putusan Kasasi yang telah diberitahukan kepada para pihak sebanyak 2 perkara dikalikan 100% sehingga prosentase akuntabilitasnya yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah 100%.
TAHUN 2015
PUTUS KASASI
MENERIMA
PK
PERKARA PERDATA
2
2
-
PERKARA PIDANA
-
-
-
J U M L A H
2
2
0
Adapun hal -hal yang yang menjadi alasan tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut :
1. Para pihak menerima putusan Kasasi Mahkamah Agung karena putusan kasasimerupakan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Para pihak saling menerima terhadap putusan tersebut.
3. Sudah tidak adanya lagi bukti baru terhadap perkara tersebut.
Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebagai berikut :
Perkara
Tahun
2014
Capaian %
2015
Capaian %
2016
Capaian %
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali
100%
100%
100%
Berdasarkandata tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yang diselesaikan dari capaian tahun 2014, 2015 dan tahun 2016 mampu mempertahankan nilai capaian akuntabilitas kinerja sebanyak 100%.
Sasaran 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
SASARAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
%
Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100%
100%
100%
Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100%
100%
100%
Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
100%
100%
100%
Prosentase penyitaan tepat waktu dan
tempat
100%
100%
100%
Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
-
1: 83
-
Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan
100%
100%
100%
a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
Ukuran akuntabilitas Prosentase berkas perkara yang diajukan Banding dan Kasasi pada pengadilan Negeri Temanggung Kelas II pada tahun 2016 adalah jumlah berkas perkara yang diajukan kasasi secara lengkap dibagi jumlah berkas yang diajukan kasasi kali 100%, di Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II Kasasi yang diajukan baik ini perkara perdata maupun perkara pidana yang telah diajukan/dikirim sudah lengkap sehingga capaiannya adalah 100%. Sedangkan pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II tidak menerima perkara Upaya Hukum Peninjauan Kembali karena para pihak telah menerima putusan Kasasi dari Mahkamah Agung. Berkas perkara yang diajukan Banding dan Kasasi, baik itu perkara perdata maupun perkara pidana pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II secara administrasi perkara telah dilaksanakan dengan benar dan berdasarkan undang-Undang hukum acara yang berlaku, hal tersebut dibuktikan bahwa perkara yang diajukan Banding dan Kasasi baik itu perkara perdata maupun perkara pidana pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II setelah berkas dinyatakan lengkap dan telah diregister pada buku register untuk itu maka berkas segera dikirim, pada tahun 2016 ini semua berkas perkara sudah dikirim sehingga capaiannya adalah 100%. Hal tersebut sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu 100% artinya Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II secara administrasi perkara, berkas perkara yang diajukan Banding dan Kasasi dapat disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sudah berjalan dengan baik.
b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis.
Ukuran capaian indikator kinerja Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah perbandingan antara berkas yang didistribusikan ke Majelis Hakim baik perkara perdata maupun perkara pidana di Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II dengan berkas perkara yang diterima sehingga siap untuk disidangkan oleh majelis Hakim sesuai dengan alur prosedur perkara perdata dan alur prosedur perkara pidana. Di Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II jumlah seluruh berkas yang diterima tahun 2016 sebanyak 434 berkas dan telah didistribusikan ke Majelis Hakim sebanyak 434 berkas perkara. Penyelesaian administrasi semua perkara yang masuk baik perkara pidana maupun perkara perdata di Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II pada tahun 2016 dapat diselesaikan semuanya tanpa ada sisa sehingga akuntabilitas capaiannya 100% hal tersebut sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditentukan yaitu 100%. Semua berkas perkara yang diterima secara lengkap di Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II langsung dapat diregister didalam register buku bantu dan register buku induk perkara tanpa sisa sehingga semua perkara dapat didistribusikan kepada Majelis Hakim dan siap untuk disidangkan sesuai target yang telah ditentukan, hal tersebut dapat membuktikan bahwa register dan pendistribusian perkara kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II sudah berjalan dengan baik.
c. Prosentase Penyampaian Pemanggilan Sidang dan Pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
Ukuran pencapian indikator prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu adalah sejauh mana proses pemanggilan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang–Undang Hukum Acara yang berlaku.
Di Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II semua pemanggilan kepada para pihak sudah dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara, sehingga dapat dikatakan bahwa Prosentase Penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu capaiannya dapat 100% sesuai denga target indikator yaitu 100%. Ukuran pencapian Indikator Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan tepat waktu, tempat dan para pihak sama dengan idikator prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu yaitu sejauh mana proses Pemberitahuan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang–Undang Hukum Acara yang berlaku. Di Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II semua pemberitahuan putusan kepada para pihak sudah dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, tempat dan para pihak juga sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa prosentase pencapaian pemberitahuan putusan capaiannya dapat 100% sesuai dengan target indikator yaitu 100%.
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
Ukuran indikator Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat adalah sejauh mana ketepatan tempat dan waktu penyitaan itu dilaksanakan oleh petugas jurusita di pengadilan apakah sesuai dengan data dan apakah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Pada tahun 2016 Di Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II ada 187 permohonan penyitaan dan semuanya telah dilakukan kegiatan pelaksanaan penyitaan. Maka dari itu prosentase pencapaian penyitaan tepat waktu dan tempat adalah 100%. Hal tersebut telah sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditentukan yaitu 100%.
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Pada tahun 2016 jumlah perkara yang harus diselesaikan di Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II sebanyak 333 perkara dan diputus sebanyak 296 perkara. Adapun rekap jumlah perkara yang diperiksa oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II adalah sebagai berikut :
REKAP JUMLAH PERKARA
PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS II TAHUN 2015
NO
PERKARA
SISA TAHUN 2015
MASUK TAHUN 2016
PUTUS TAHUN 2015
SISA TAHUN 2016
1
Perdata Gugatan
13
60
53
20
2
Perdata Gugata
Sederhana
-
1
1
-
3
Pidana Biasa
31
220
234
17
4
Pidana Anak
-
1
1
-
5
Pidana Singkat
-
7
7
-
Jumlah
44
289
296
37
Ukuran Ratio Majelis hakim terhadap perkara-perkara yang harus diselesaikan di Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II pada tahun 2016 adalah 333 Perkara, sedang Majelis Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II tahun 2016 terdiri dari 4 Majelis Hakim sehingga rasio majelis hakim terhadap perkara adalah perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara yaitu 1 : 83.
f. Persentase Responden Yang Puas Terhadap Proses Peradilan
Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung No.076/KMA/SK/VI/2009 tentang pedoman pelaksanaan penanganan pengaduan dilingkungan lembaga peradilan, Bahwa Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II pada tahun 2016 tidak ada pengaduan, ini dapat disimpulkan bahwa para pencari keadilan puas terhadap pelayanan hukum dan administrasi serta kinerja di Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II sehingga apa yang di kehendaki oleh semua pihak baik dari lingkup Internal Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II sendiri maupun Eksternal yaitu masyarakat atau para pencari keadilan merasakan adanya rasa keadilan yang diperoleh khususnya dalam proses peradilan oleh sebab itu yang menjadi target 100% responden merasa puas terhadap proses peradilan terpenuhi.
Sasaran 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
SASARAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
%
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
100%
-
-
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di zitting plaatz.
100%
-
-
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
Ukuran capaian indikator kinerja Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan dapat dihitung dari jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dibagi jumlah perkara prodeo yang masuk dikalikan 100%. Di Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II pada tahun 2016 tidak ada perkara Prodeo yang masuk oleh karena itu tidak ada perkara prodeo yang harus diselesaikan di tahun 2016 sehingga Presentase perkara prodeo yang diselesaikan tidak dapat dihitung atau nihil.
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di zitting plaatz.
Ukuran capaian indikator kinerja Prosentase perkara yang dapat diselesaikan di zitting plaatz dapat dihitung dari Jumlah perkara yang diselesaikan di lokasi zitting plaatzdibagi jumlah perkara yang harus diselesaikan secara zitting plaatz dikalikan 100%. Di Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II pada tahun 2016 tidak ada perkara zitting plaatz yang harus ditangani sehingga Presentase perkara yang dapat diselesaikan di zitting plaatz tidak dapat dihitung atau nihil.
Sasaran 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
SASARAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
%
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100%
80%
80%
Ukuran akuntabilitas meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dalam indikator persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti adalah jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindak lanjuti dibanding jumlah permohonan eksekusi perkara perdata. Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II pada tahun 2016 permohonan eksekusi yang diajukan adalah 20 perkara sedangkan yang sudah ditindaklanjuti adalah 16 perkara sehingga pencapaian akuntabilitasnya adalah 80%.
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
· REALISASI ANGGARAN
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target
rencana kinerja ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016 yang terdiri dari :
1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal;
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.
Pada awal tahun 2016, jumlah anggaran DIPA 01 seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 5.983.968.000,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), namun adanya revisi pengurangan pada belanja pegawai, sehingga jumlah anggaran DIPA 01 tahun 2016 menjadi Rp. 4.475.968.000,00 (empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).Sedangkan untuk DIPA 03 pagu anggaran sejumlah Rp.67.252.000,-(enam puluh tujuh juta dua ratus limapuluh dua ribu rupiah).
Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II tahun anggaran 2016 rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :
1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
PAGU AWAL(Rp)
PAGU REVISI (Rp)
REALISASI
(Rp)
%
1
Belanja Pegawai
5.354.377.000
4.475.968.000
3.792.955.268
99.87
2
Belanja Barang
522.015.000
-
521.676.105
99.94
3
Belanja Modal
86.000.000
156.000.000
155.566.586
99.72
J U M L A H
5.983.968.000
4.475.968.000
4.470.197.959
99.87
1. Belanja Pegawai
Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2016 di lingkungan Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II sebesar :
Rp. 5.354.377.000,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) kemudian direvisi menjadi Rp. 3.797.953.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) karena terjadi kelebihan belanja pegawai.
b. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2016 yang telah direvisi, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 3.792.955.592,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua enam puluh delapan rupiah) dengan pengembalian Belanja Pegawai sebesar Rp. 324 (tiga ratus dua puluh empat rupiah) sehingga total realisasi Belanja Pegawai Netto sebesar Rp.3.792.955.268,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah). Total belanjapegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2016, dapat kita lihat pada pagubelanja pegawai yang telah terserap sebesar 99.87% dengan rincian belanja sebagaiberikut :
NO
KODE
AKUN
KEGIATAN
PAGU
REALISASI
%
1
511111
Belanja Gaji
Pokok PNS
1.766.763.000
1.764.099.700
99.85
2
511119
Belanja Pembulatan Gaji PNS
26.000
24.928
95.88
3
511121
Belanja Tunj. Suami/istri PNS
127.499.000
127.281.386
99.83
4
511122
Belanja Tunj. Anak PNS
40.342.000
40.285.122
99.86
5
511123
Belanja Tunj. Struktural PNS
27.580.000
26.130.000
99.74
6
511124
Belanja Tunj. Fungsional PNS
1.265.798.000
1.265.435.000
99.97
7
511125
Belanja Tunj. PPh PNS
173.081.000
172.842.352
99.86
8
511126
Belanja Tunj. Beras PNS
98.419.000
98.418.780
99.99
9
511129
Belanja Uang Makan PNS
260.304.000
260.304.000
100
10
511151
Belanja Tunj. Umum PNS
16.565.000
16.565.000
100
11
512211
Belanja Uang Lembur
21.576.000
21.569.000
99.97
Total Belanja Pegawai
3.776.377.000
3.771.386.268
99.87
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi,tercatat total belanja pegawai adalah Rp. 3.792.955.592,- ( tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), pengembalian Belanja Pegawai sebesar Rp. 324 (tiga ratus dua puluh empat rupiah) sehingga sisa Belanja Pegawai Netto sebesar Rp. 4.997.732 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 99.87% dari total pagu yang tersedia.
2. Belanja Barang
Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalamkurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan.Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standarbiaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB).Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2016 di lingkungan Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II sebesar Rp. 522.015.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta lima belas ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan non operasional di satuan kerja Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II.
b. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2016, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 521.676.105,00 (lima ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima rupiah). Total belanja barang yang telahterealisasi Tahun Anggaran 2016, dapat kita lihat padapagubelanja barang yang telahterserap sebesar 99.94%, dengan rincianbelanja barang sebagai berikut:
NO
KODE
AKUN
KEGIATAN
PAGU
(Rp.)
REALISASI
%
1
52
2
521111
Belanja Keperluan Perkantoran
145.606.000
145.605.200
99.99
3
521113
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
432.000
432.000
100
4
521114
Bel.Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
8.000.000
7.999.900
99.99
5
521115
Bel.Honor Operasional Satuan Kerja
32.520.000
32.520.000
100
6
521119
Bel.Barang Operasional Lainnya
1.900.000
1.900.000
100
7
521211
Bel.Bahan
15.270.000
15.245.200
99.99
8
521811
Bel.Barang Persediaan Konsumsi
50.870.000
50.869.700
99.99
9
521813
Bel.Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges
600.000
600.000
100
10
522111
Bel.Langganan Listrik
45.608.000
45.452.785
99.65
11
522112
Bel.Langganan Telepon
1.450.000
1.408.770
97.15
12
522113
Bel.Langganan Air
3.750.000
3.746.250
99.9
13
522191
Bel.Jasa Lainnya
200.000
200.000
100
14
523111
Bel.Pemeliharaan Gedung
dan Bangunan
33.750.000
33.750.000
100
15
523112
Bel.Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung
dan Bangunan
1.450.000
1.450.000
100
16
523119
Bel. Pemeliharaan Gedung
Dan Bangunan lainnya
13.850.000
13.850.000
100
17
523121
Bel.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
88.154.000
88.153.300
99.99
18
523123
Bel.Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5.500.000
5.393.000
98.05
19
523133
Bel.Pemeliharaan Jaringan
8.900.000
8.900.000
100
20
524111
Bel.Perjalanan Dinas Biasa
64.200.000
64.200.000
100
Total Belanja Barang
522.015.000
521.676.105
99.94
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi,tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 338.895,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 0,06% dari total paguyang tersedia.
3. Belanja Modal
Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan nonfisik yang mendukung untuk tupoksi.
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu awal belanja modal dalam DIPA tahun anggaran 2016 di lingkungan Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah), anggaran setelah revisi/ada tambahan belanja modal Rp.70.000.000 menjadi sebesar Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah).
b. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah), anggaran yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 155.566.586,- (seratus limapuluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) Total belanja modal yang telahterealisasi tahun anggaran 2016,dapat kita lihat pada pagu belanja modal yang telah terserap 99,72% dengan rincianbelanja sebagai berikut:
NO
KODE
AKUN
KEGIATAN
PAGU
REALISASI
%
1
532111
Perangkat Pengolah data dan Komunikasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
86.000.000
85.566.586
99.50
2
534161
Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan
70.000.000
70.000.000
100
Total Belanja Modal
156.000.000
155.566.586
99.72
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi,tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal adalah Rp. 433.414,- ( empat ratus tigapuluh tiga ribu empat ratus empat belas rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar 0,28%, dari total pagu yang tersedia.
2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM
Pagu awal untuk DIPA (03) adalah sejumlah Rp. 67.252.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) ,dengan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Dirjen Badan Peradilan Umum adalah sebesar Rp. 67.252.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 100%.Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran2016 di lingkungan Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II adalah Rp. 67.252.000,00,- (enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Negeri Temanggung Kelas II.
b. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2016, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 67.252.000,00,- (enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah). Total belanja barang yang telahterealisasi Tahun Anggaran 2016, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 100%, dengan rincian belanja barang sebagai berikut:
NO
KODE
AKUN
KEGIATAN
PAGU
REALISASI
%
1
003
521211
Pos Pelayanan Hukum
Belanja Bahan
400.000
400.000
100
521811
Be