PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR76/PMK.05/2008 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANBADAN LAYANAN UMUM MENTERI KEUANGAN, Menimbang:a.bahwadalamrangkapelaksanaanpengembangandan penerapansistemakuntansiBadanLayananUmumyang mengacupadastandarakuntansiyangberlaku sebagaimanadiaturdalamPeraturanPemerintahNomor23Tahun2005tentangPengelolaanKeuanganBadan LayananUmum,perludiaturketentuanmengenai pedomanakuntansidanpelaporankeuanganBadan Layanan Umum; b.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud dalamhurufa,perlumenetapkanPeraturanMenteri KeuangantentangPedomanAkuntansidanPelaporan Keuangan Badan Layanan Umum; Mengingat:1.Undang-UndangNomor17Tahun2003tentangKeuangan Negara(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2003 Nomor47,TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor 4286); 2.Undang-UndangNomor1Tahun2004tentang PerbendaharaanNegara(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2004Nomor5,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3.Undang-UndangNomor15Tahun2004tentang PemeriksaanPengelolaandanTanggungJawabKeuangan Negara(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2004 No.66,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2004 No. 4400); 4.PeraturanPemerintahNomor23Tahun2005tentang PengelolaanKeuanganBadanLayananUmum(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2005Nomor48, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4502); 5.PeraturanPemerintahNomor24Tahun2005tentang StandarAkuntansiPemerintahan(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2005Nomor49,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); SALINAN 6.PeraturanPemerintahNomor8Tahun2006tentang PelaporanKeuangandanKinerjaInstansiPemerintah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2006Nomor 25,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor 4614); 7.Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; 8.PeraturanMenteriKeuanganNomor171/PMK.05/2007 tentangSistemAkuntansidanPelaporanKeuangan Pemerintah Pusat; MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANMENTERIKEUANGANTENTANGPEDOMAN AKUNTANSIDANPELAPORANKEUANGANBADAN LAYANAN UMUM. BAB I KETENTUAN UMUMPasal 1 Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1.BadanLayananUmum,yangselanjutnyadisingkatBLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barangdan/ataujasayangdijualtanpamengutamakan mencarikeuntungandandalammelakukankegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 2.Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disingkat SAK, adalahprinsipakuntansiyangditetapkanolehikatanprofesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha. 3.SistemakuntansiBLUadalahserangkaianprosedurmanual maupunyangterkomputerisasimulaidariproses pengumpulandata,pencatatan,pengikhtisarandanpelaporan keuangan BLU. 4.StandarAkuntansiPemerintahan,yangselanjutnyadisingkat SAP,adalahprinsip-prinsipakuntansiyangditetapkandalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah. 5.LaporanKeuanganadalahbentukpertanggungjawabanBLU berupaLaporanRealisasiAnggaran/LaporanOperasional, Neraca,LaporanArusKas,danCatatanatasLaporan Keuangan. 6.LaporanRealisasiAnggaranadalahlaporanyangmenyajikan informasirealisasipendapatan,belanja,transfer, surplus/defisitdanpembiayaan,sisalebih/kurang pembiayaananggaranyangmasing-masingdiperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 7.LaporanArusKasadalahlaporanyangmenyajikaninformasi arusmasukdankeluarkasselamaperiodetertentuyang diklasifikasikanberdasarkanaktivitasoperasi,aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. 8.Neracaadalahlaporanyangmenyajikaninformasiposisi keuanganBLUyaituaset,utangdanekuitaspadatanggal tertentu. 9.CatatanatasLaporanKeuanganadalahlaporanyang menyajikaninformasitentangpenjelasanataudaftarterinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan RealisasiAnggaran/LaporanOperasional,Neraca,dan LaporanArusKasdalamrangkapengungkapanyang memadai. 10. Bagan Akun Standaradalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkandandisusunsecarasistematisuntukmemudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah. 11. Rekonsiliasiadalahprosespencocokandatatransaksi keuanganyangdiprosesdenganbeberapasistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. BAB II STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BLUPasal 2 (1) BLU menerapkanstandar akuntansi keuangan yang diterbitkan olehasosiasiprofesiakuntansiIndonesiasesuaidenganjenis industrinya. (2) Dalamhaltidakterdapatstandarakuntansisebagaimana dimaksudpadaayat(1),BLUdapatmengembangkanstandar akuntansiindustriyangspesifikdenganmengacupada pedomanakuntansiBLUsebagaimanaditetapkandalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini. (3) Standarakuntansisebagaimanadimaksudpadaayat(2) ditetapkanmenteri/pimpinanlembagasetelahmendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. BAB III SISTEM AKUNTANSI BLU Bagian Kesatu UmumPasal 3SetiaptransaksikeuanganBLUharusdiakuntansikandan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib. Pasal 4PeriodeakuntansiBLUmeliputimasa1(satu)tahun,mulaidari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pasal 5 (1)Sistem Akuntansi BLU terdiri dari: a.sistemakuntansikeuangan,yangmenghasilkanLaporan Keuanganpokokuntukkeperluanakuntabilitas, manajemen, dan transparansi; b.sistemakuntansiasettetap,yangmenghasilkanlaporan aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap; dan c.sistem akuntansi biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan(unitcost)perunitlayanan,pertanggungjawaban kinerjaataupuninformasilainuntukkepentingan manajerial. (2)BLUdapatmengembangkansistemakuntansilainyang berguna untuk kepentingan manajerial selain sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3)BLUmengembangkandanmenerapkansistemakuntansi sebagaimanadimaksudpadaayat(1)danayat(2)dan ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga. Bagian Kedua Sistem Akuntansi KeuanganPasal 6 (1)SistemakuntansikeuanganBLUdirancangagarpalingsedikit menyajikan: a.informasitentangposisikeuangansecaraakuratdantepat waktu; b.informasitentangkemampuanBLUuntukmemperoleh sumberdayaekonomiberikutbebanyangterjadiselama suatu periode; c.informasimengenaisumberdanpenggunaandanaselama suatu periode; d.informasitentangpelaksanaananggaransecaraakuratdan tepat waktu; dan e.informasitentangketaatanpadaperaturanperundang-undangan. (2)SistemakuntansikeuanganBLUmenghasilkanLaporan KeuangansesuaidenganSAK/standarakuntansiindustri spesifik BLU. (3)SistemakuntansikeuanganBLUmemilikikarakteristikantara lain sebagai berikut: a.basis akuntansi yang digunakan pengelolaan keuangan BLU adalah basis akrual; b.sistemakuntansidilaksanakandengansistempembukuan berpasangan; dan c.sistemakuntansiBLUdisusundenganberpedomanpada prinsippengendalianinternsesuaipraktekbisnisyang sehat. (4) Dalam rangka pengintegrasian Laporan Keuangan BLU dengan LaporanKeuangankementeriannegara/lembaga,BLU mengembangkansubsistemakuntansikeuanganyang menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP. Pasal 7 (1)BLUmengembangkandanmenerapkansistemakuntansi keuangansesuaidenganjenislayananBLUdenganmengacu kepadastandarakuntansisebagaimanadimaksuddalamPasal 2 ayat (1) dan ayat (2). (2)SistemakuntansikeuanganBLUsebagaimanadimaksudpada ayat (1) paling sedikit mencakup kebijakan akuntansi, prosedur akuntansi, subsistem akuntansi, dan bagan akun standar. Bagian Ketiga Sistem Akuntansi Aset Tetap Pasal 8 (1)SistemakuntansiasettetapBLUpalingsedikitmampu menghasilkan: a.informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap milik BLU; dan b.informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi asettetapbukanmilikBLUnamunberadadalam pengelolaan BLU. (2)Dalampelaksanaansistemakuntansiasettetap,BLUdapat menggunakansistemakuntansibarangmiliknegarayang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Bagian Keempat Sistem Akuntansi Biaya Pasal 9 (1)SistemakuntansibiayaBLUpalingsedikitmampu menghasilkan: a.informasi tentang harga pokok produksi; b.informasitentangbiayasatuan(unitcost)perunitlayanan; dan c.informasitentanganalisisvarian(perbedaanantarabiaya standar dan biaya sesungguhnya). (2)Sistemakuntansibiayamenghasilkaninformasiyangberguna dalam: a.perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional BLU; b.pengambilan keputusan oleh Pimpinan BLU; dan c.perhitungan tarif layanan BLU. BAB IV PELAPORAN KEUANGAN BLU Pasal 10 Dalamrangkapertanggungjawabanataspengelolaankeuangan dan kegiatan pelayanannya, BLU menyusun dan menyajikan: a.Laporan Keuangan; dan b.Laporan Kinerja. Pasal 11 (1)LaporanKeuangansebagaimanadimaksuddalamPasal10 huruf a paling sedikit terdiri dari: a.LaporanRealisasiAnggarandan/atauLaporan Operasional; b.Neraca; c.Laporan Arus Kas; dan d.Catatan atas Laporan Keuangan.