Download - Phk lingkungan!
Dokumen apa yang
sudah dimiliki
perusahaan /
Pemerintah daerah
dalam MIFEE?
APAKAH ADA PERSOALAN
HUKUM LINGKUNGAN?
Pengantar
Tata Ruang
KLHS
AMDAL
Akses Informasi
Penegakan hukum
lingkungan
Pengantar
UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (3) “setiap
orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”
UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Pasal 65 (1) “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan
sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”
Jaminan Hak Atas Lingkungan
HAM diakui sebagai hak yang dijamin oleh konstitusi (Hak Konstitusional) Bab.
XA ttg HAM
Ps. 28H Ayat (1) : “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta
berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
Ps. 28I Ayat (4) : “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak
asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.”
Ps. 28I Ayat (5) : “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia
sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokaratis, maka pelaksanaan
hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan”
Peraturan Perundang-
undangan Lingkungan
(Environmental
Legislation)
General Environmental Legislation (GEL); UU
No. 32/2009
Sectoral Environmental Legislation (SEL); UU
Perindustrian, UU Pertambangan, UU
Kehutanan, UU Migas, UU Pengairan
Provincial Environmental Legislation (PEL)
Local Environmental Legislation (LEL)
Ratified Environmental Convention (REC)
Pembangunan Berkelanjutan Dan Lingkungan Hidup
Dalam UU 21/2001
Pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, manfaat, dan
keadilan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.
Pasal 63 UU 21/2001
(1) Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu
dengan memperhatikan penataan ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam
nonhayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar
budaya, dan keanekaragaman hayati serta perubahan iklim dengan memperhatikan hak-hak
masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk.
(2) Untuk melindungi keanekaragaman hayati dan proses ekologi terpenting, Pemerintah Provinsi
berkewajiban mengelola kawasan lindung.
(3) Pemerintah Provinsi wajib mengikutsertakan lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat
dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
(4) Di Provinsi Papua dapat dibentuk lembaga independen untuk penyelesaian sengketa lingkungan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut
dengan Perdasi.
Pasal 64 UU 21/2001
TATA RUANG
Wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang
Proses Perencanaan Tata ruang, Pemanfaatan Ruang dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Ruang merupakan bagian dari Lingkungan Hidup
Penyusunan RTRW Nasional memperhatikan: (e.) daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan
(UU 26/2007 Pasal 19)
Daya dukung lingkungan: kemampuan lingkungan hidup utk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain
Daya tampung lingkungan: kemampuan lingkungan hidup utk menyerap zat, energi, dan/ atau komponen lain yg masuk atau dimasukkan kedalamnya
(UU 32 th 2009)
DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN
MASYARAKAT Dalam penataan ruang, setiap orang berhak utk:
a. mengetahui rencana tata ruangb. menikmati pertambahan nilai ruang sbg akibat penataan ruangc. memperoleh penggantian yg layak atas kerugian yg timbul akibat pelaksanaan kegiatan
pemb yg sesuai dg rencana tata ruang.d. mengajukan keberatan kpd pejabat berwenang thd pembangunan yg tdk sesuai dg
rencana tata ruang wilayahe. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pemb yg tdk sesuai dg tata
ruang kpd pejabat yg berwenangf. mengajukan gugatan ganti kerugian kpd pemerintah dan/ atau pemegang izin apabila
kegiatan pemb yg tdk sesuai dg rencana tata ruang menimbulkan kerugian
(Pasal 60, UU 26 tahun 2007)
Peran masy dlm penataan ruang dilakukan melalui: a. partisipasi dlm penyusunan rencana
tata ruang, b. partisipasi dlm pemanfaatan ruang, c. partisipasi dlm pengendalian
pemanfaatan ruang
(Pasal 65 UU UU 26 tahun 2007)
Masyarakat yang dirugikan akibat penataan ruang berhak untuk mengajukan gugatan melalui
pengadilan
(Pasal 66, uu 26 tahun 2007)
Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota
Dan Kabupaten) Wajib Melaksanakan KLHS Dlm
Penyusunan Rencana Tata Ruangnya
(Pasal 15, UU PPLH)
KLHS: Mengintegrasikan Aspek Lingkungan Dlm
Pengambilan Keputusan Pada Tahapan Awal:
Kebijakan, Rencana Dan Program
Tata Ruang dan KLHS
KLHS
“Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatuwilayah dan/atau kebijakan, rencana,
dan/atau program.”
(UU PPLH Pasal 1 angka 10)
Apa itu KLHS?
(Kajian Lingkungan Hidup Strategis)
14
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat
KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau
kebijakan, rencana, dan/atau program.
UU PPLH Pasal 15 ayat (1)
KLHS: Alat Pendukung Perencanaan
15
Relung Kajian Analisis Lingkungan
AMDAL
Kajian Lingkungan Hidup Strategik (KLHS)
KLHS Kebijakan
KLHS Regional / Program
KLHS SektorKLHS Tata Ruang
Kebijakan Rencana Program Proyek
KAJIAN ANALISIS LINGKUNGAN
modifikasi dari Partidario (2000, 2003)
Perbedaan KLHS dan AMDAL
Atribut AMDAL KLHS
Aras Keputusan Proyek Kebijakan, Rencana & Program
Karakter/Sifat Segera, operasional Strategik, visioner, konseptual
Output Rinci/detil Umum/garis besar
AlternatifAlternatif lokasi, disain, konstruksi, dan
operasi
Alternatif regulasi, teknologi, fiskal, atau
kebijakan ekonomi
Dimensi Waktu Jangka pendek sd menengah Jangka menengah sd panjang
Dampak Mikro, terlokalisir Makro, kumulatif
Sumber Data Hasil survey lapang, analisis sampelPembangunan berkelanjutan, Neraca
Lingkungan Hidup
Kedalaman Kajian Sempit, dalam, dan rinci Lebar, tidak terlampau dalam
Tipe Data Lebih banyak yang kuantitatif Lebih banyak yang bersifat kualitatif
Akurasi kajian Lebih akurat Ketidak-pastian lebih tinggi
FokusKajian dampak penting, pengelo-laan &
pemantauan dampak lingkungan
Agenda keberlanjutan, bergerak pada
sumber persoalan dampak lingkungan
17
Berbagai Macam KLHS
TEMATIK MACAM KLHS
Tata Ruang ● RTRW Nasional
● RTR Pulau
● RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota
Rencana Pembangunan
● RPJP Nasional
● RPJM Nasional
● RPJP Daerah
● RPJM Daerah
Pembangunan Sektor
● Kebijakan & Program Pembangunan Sistem
Transportasi
● Kebijakan & Program Pengelolaan Sumberdaya Air
Pengembangan Wilayah
● Kebijakan & Program Pengembangan DAS
● Kebijakan Pengembangan JABODETABEK
KLHS & AMDAL
• KLHS bukan “mega-AMDAL” - KLHS dapat
dilakukan dengan metode penilaian cepat (quick
appraisal).
• KLHS bukan merupakan “prosedur atau kajian yang
berdiri sendiri” - KLHS senantiasa dilakukan sebagai
bagian dari proses perencanaan.
AMDAL
“
“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting
terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal”
(UU 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 22 (1) )
“Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu
usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”
(Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan.)
Apa itu AMDAL?
21
AMDAL
4 dokumenKerangka Acuan
Analisis Dampak
Lingkungan Hidup
(KA ANDAL)
Analisis Dampak
Lingkungan Hidup
(ANDAL)
Rencana
pengelolaan
lingkungan hidup
(RKL)
Rencana
pemantauan
lingkungan hidup
(RPL)
Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-AMDAL) adalah
dokumen/berkas-berkas informasi yang akan dijadikan dasar oleh pemrakarsa dan konsultan
untuk melakukan kajian dan analisa dampak lingkungan.
Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) adalah berkas-berkas yang memuat
informasi-informasi secara cermat dan mendalam tentang dampak atas rencana usaha
dan/atau kegiatan terhadap lingkungan sekitar.
Rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) adalah berkas-berkas yang memuat
rencana/upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari
rencana usaha dan/atau kegiatan.
Rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) adalah berkas-berkas yang memuat
rencana/upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari
rencana usaha dan/atau kegiatan.
.
Kepala BLH Komisi Penilai Amdal Pemrakarsa
2.
4.Keputusan KA-ANDAL
5.Dasar Bagi Penyusunan Studi
ANDAL
7.
9.Keputusan ANDAL, RKL, RPL
3. Penilaian KA-ANDAL
8.Penilaian ANDAL,
RKL RPL
1.Kerangka Acuan
AMDAL
6.Penyusunan ANDAL,
RKL RPL
10.a.Tidak Layak
Lingkungan10.b.Layak
Lingkungan
11.Dasar Pemberian
Ijin Usaha
IJIN
LINGKUNGAN
eksplorasi eksploitasi Pasca produksi
Satu rangkaian
kegiatan/usaha
AMDAL?AMDAL
perkara Nomor 103 K/TUN/2010 kasus Semen Gresik di Sukolilo – Pati
“Putusan majelis hakim Mahkamah Agung ini akan menjadi yurisprudensi tetap
terkait ijin lingkungan, bahwa sebuah usaha yang berdampak besar dan penting
adalah rangkaian kegiatan yaitu ekplorasi-eksploitasi-rehabilitasi. Artinya
rangkaian kegiatan tersebut wajib hukumnya memiliki ijin lingkungan (AMDAL
maupun UKL/UPL) sejak sebuah usaha memulai ekplorasi”
Dimana letak AMDAL?
DALUARSA & BATALNYA AMDAL
PUTUSAN
KELAYAKAN
LINGKUNGAN
KEGIATAN
DILAKSANAKAN
PENGAWASAN
PELAKSANAAN RKL/RPL
RENCANA KEGIATAN
TIDAK DILAKSANAKAN
DLM WAKTU 3 TH
SEJAK PUTUSAN KELAYAKAN
DIBERIKAN
PUTUSAN
KELAYAKAN LH
DALUWARSA
MEMINDAHKAN
LOKASI USAHA
PUTUSAN
KELAYAKAN LH
BATAL
MENGUBAH DESAIN,
PROSES, KAPASITAS
BAHAN BAKU,
BAHAN PENOLONG
PERUBAHAN LH YG SGT MENDASAR,
AKIBAT PERISTIWA ALAM, ATAU
KRN AKIBAT LAIN
Surabaya
Singapore
Malaysia
Banda Aceh
Jakarta
Medan
Jembatan Jawa - Sumatra
Jalan utama Jawa & Sumatera
Rencana MIFEE:
KLHS atau AMDAL?
STATUS RTRW MERAUKE?
NoNama
WilayahLingkup
Proses
Revisi
Proses
Rekomendas
i Gubernur
Sudah
Pembahasa
n BKPRN
Sudah Mendapatkan
Persetujuan
Substansi Menteri PU
Perda
RTRW
1 Papua Provinsi - - - V-
2 Merauke Kabupaten - - - -
Perda No.
14 Tahun
2011
Sumber: http://www.penataanruang.net/informasi.asp#fragment-11, diakse 31 Juli 2012
Pasal 25 ayat (1) huruf a
Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu
pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata
ruang wilayah provinsi;
Akses Informasi
AKSES INFORMASI
AKSES PARTISIPASI
AKSES KEADILAN
KONSTITUSI
Pasal 28 F UUD 1945
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
untuk mencapai, memperoleh, memiliki, dan
menyimpan informasi dengan menggunakan
segala jenis saluran yang tersedia”.
TUJUAN UU KIP
Pasal 3 UU KIP
Undang-Undang ini bertujuan untuk:
1.menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana
pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan
proses pengambilan keputusan publik, serta alasan
pengambilan suatu keputusan publik;
2.mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan
kebijakan publik;
3.meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan
kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4.mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang
transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan;
5.mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat
hidup orang banyak;
6.mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan
kehidupan bangsa; dan/atau
7.meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di
lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi
yang berkualitas.
Klasifikasi informasi berdasarkan UU KIP
Informasi yang dikecualikan (Pasal 17 ),
karena memiliki konsekuensi sbb:a. Dapat menghambat proses penegakan hukum,
b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas
kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan
usaha tidak sehat;
c. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan
negara,
d. Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
e. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
f. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri :
g. Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat
pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat
seseorang;
h. Dapat mengungkap rahasia pribadi (misal rekaman
medik).
i. Memorandum atau suratsurat antar Badan
Publik atau intra Badan Publik, yang menurut
sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan
Komisi Informasi atau pengadilan;
j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan
berdasarkan UndangUndang.
Informasi di
Lingkungan Badan
Publik
Uji
Konsekuensi
y t
Informasi
Dikeculaikan
Informasi
Terbuka
Status
Klasifikasi informasi publik berdasarkan
status dan prosedur penyediaan
Diumumkan
Berkala
Tersedia
Setiap Saat
Diumumkan
Serta-merta
Prosedur
(Berdasarkan
permintaan)
(Proaktif: tidak berdasarkan
permintaan)
!
Contoh
Mekanisme perolehan informasi
Permohonan PPID
Mencatat: Nama & Alamat Subyek Format Cara penyampaian
informasi
Memberi: Tanda bukti
penerimaan permintaan Nomor
pendaftaran
Saat menerima permintaan (langsung/elektronik)Saat pengiriman informasi (surat).
Pemberitahuan tertulis &
Pemberian informasi
Informasi berada dibawah penguasaannya/tidak;
Memberitahu keberadaan info yang diminta jika di Badan
Publik lain dan tidak berada di bawah penguasaannya;
Menerima/menolak permintaan jika diterima
(sebagian/seluruhnya) dicantumkan informasi yang diminta;
Menghitamkan/mengaburkan dokumen yang mengandung
informasi yang dikecualikan
Alat penyampaian dan format informasi;
Biaya dan cara pembayaran;
Pemberitahuan perpanjangan waktu dan alasannya jika
pemberian informasi tidak dapat dilakukan dalam 10 hari.
Maksimal 10 hari kerja+
perpanjangan 7 hari kerja
Pengelolaan Keberatan Internal
14 hari
30 hari
Peminta PPID
AtasanPPID
Puas
Tidak Puas
Menerima
Tidak menerima
Tanggapan/Keputusan
Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa
ke Komisi Informasi
Pelaksanaan Keputusan
oleh PPID
30 hari
Penegakan Hukum
Lingkungan
PENEGAKAN HUKUM
Peringatan
Audit lingkungan
Paksaan Pemerintahan
Pencabutan izin
•Tindak pidana biasa
•Tindak pidana
Korporasi
Rumusan Delik nya :
Delik Formil
Dilik Materiil
Gugatan biasa
Class Actions
Hak Gugat LSM
Hak Gugat instansi
Pengelola lingkungan
Strict Liability
ADMINISTRASI PIDANA PERDATA
Asas Subsidiaritas
Hukum Pidana didayagunakan apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata
Serta alternatif penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup tidak efektif
Pengecualian asas subsidiaritas
Tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/ atau
Akibat perbuatannya realtif besar dan/ atau
Perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat
Gugatan Perwakilan
(Class Action)
• Prosedur beracara dalam persidangan perdata yang
memberikan hak prosedural terhadap satu atau sejumlah kecil
orang untuk bertindak sebagai penggugat mengatasnamakan
mereka sendiri, sekaligus mengatasnamakan kepentingan
puluhan, ratusan, ribuan, ratusan ribu bahkan jutaan orang
lainnya yang mengalami penderitaan dan kerugian yang sama
dengan yang mewakilinya.
• CA bukan Hak Gugat Organisasi! Penggugat, tergugat
maupun pengadilan masih terbawa pada pemikiran bahwa
class action identik dengan hak gugat organisasi (public
interest organization);
Citizen suit
Akses orang perorangan warga negara untuk dan atas nama
kepentingan Publik ( termasuk kepentingan lingkungan ),
mengajukan gugatan di Pengadilan guna menuntut agar
Pemerintah melakukan penegakan hukum yang diwajibkan
kepadanya, atau untuk memulihkan kerugian publik yang telah
terjadi.
Citizen suit memberikan kekuatan kepada warga negara untuk
menggugat fihak tertentu yang melanggar undang-undang atau
menggugat negara dan lembaga-lembaga (federal) yang mela-
kukan pelanggaran undang-undang atau yang gagal memenu-
hi kewajibannya dalam proses implementasi peraturan per –
undang-undangan.
• Penggugat tidak perlu membuktikan adanya kerugian yang bersifat riil dan
tangible
• Secara umum, pengadilan cenderung menolak adanya tuntutan ganti
kerugian (materiil)
Why we care
for nature?
Because we are human
Karena kita manusia
Because we are citizens
Karena kita warga
D.W. Postma (2006)