Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2016
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Jl. Perwakilan No. 1 Wates, Kulon Progo Telp. (0274) 773247, Fax. (0274) 774126 e-mail: [email protected]
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Perwakilan No.1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp.(0274) 773247, 773010 Psw.1202, Fax.(0274) 774126
Email: [email protected], Website: bappeda.kulonprogokab.go.id
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 050.13/27/VIII/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 050.13/19.a/VII/2015 TENTANG RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Nomor 050.13/19.a/VII/2015 telah ditetapkan
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun
Anggaran 2016;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu
dilakukan perubahan Rencana Kerja;
c. bahwa sebagai akibat terjadinya penambahan dan/ pengurangan
kegiatan, pergeseran rekening, dan penambahan target kinerja perlu
dilakukan perubahan Rencana Kerja;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Rencana Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat
dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang
Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di
Daerah;
9.
10.
11.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 7 Tahun 2014;
14. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016;
15. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 265/A/2015 tentang Pengesahan
Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2016 sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 300/A/2016;
16. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor
050.13/06.A/2012 tentang Rencana Strategis Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2011-2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/14/VIII/2014;
17. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 050.13/19.a/VII/2015 tentang Rencana
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016.
3
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun
Anggaran 2016 yang tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;
KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi
pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan;
KETIGA : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Wates
pada tanggal 16 Agustus 2016
KEPALA,
Ir. AGUS LANGGENG BASUKI
PERUBAHAN RENJA 2016
Bappeda Kulon Progo
DAFTAR ISI
Halaman
BAB I. PENDAHULUAN ......................................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ........................................................................................................ 1
1.2. Landasan Hukum ........................................................................................................ 2
1.3. Maksud dan tujuan ………............................................................................... 3
1.4. Sistimatika Penulisan ........................................................................................... 4
BAB II. EVALUASI HASIL RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II .......................... 5
BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA .......................... 12
BAB IV.PENUTUP ……………………...................................................................................... 17
PERUBAHAN RENJA 2016
Bappeda Kulon Progo 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2016 dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2012. Rencana pembangunan jangka menengah tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam
penyusunan rencana strategis dan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah. Dengan
mengacu kepada RPJMD, BAPPEDA telah menyusun rencana strategis 2011-2016 yang
merupakan rencana pembangunan jangka menengah satuan kerja perangkat daerah
Bappeda.
Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 yaitu
“Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan
sejahtera berdasarkan iman dan taqwa”. Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda serta
sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah maka telah dirumuskan visi
Bappeda di dalam rencana strategis tahun 2011-2016 yaitu “Terwujudnya perencanaan
pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil,
aman dan sejahtera”.
Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD yang disusun
untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada tahun 2016 dilakukan perubahan Renja
Bappeda Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.
Adapun alasan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja SKPD tahun 2016
adalah:
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran
pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
b. adanya penambahan dan pengurangan kegiatan;
c. adanya pergeseran pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis
belanja.
PERUBAHAN RENJA 2016
Bappeda Kulon Progo 2
Perubahan Rencana kerja tahun 2016 disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD
2016.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 adalah :
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 adalah :
a. Landasan Idiil: Pancasila;
b. Landasan Konstitusional: UUD 1945;
c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
i. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
j. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2016;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
PERUBAHAN RENJA 2016
Bappeda Kulon Progo 3
n. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;
p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah;
q. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016;
r. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
s. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-
2016;
t. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Unsur
Organisasi Terendah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
u. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 tahun 2014 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
v. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 37 Tahun 2016;
w. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/14/VIII/2014 tentang Perubahan
Atas Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/06.A/2012 tentang
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2011-2016;
x. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/19.a/VII/2015 tentang Rencana
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016.
1.3 Maksud dan tujuan
1. Maksud
Perubahan Renja Bappeda disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan
kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2016 sesuai Peraturan Bupati Kabupaten
Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2016, dalam upaya percepatan pencapaian indikator
kinerja SKPD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang
dihadapi.
2. Tujuan
Tujuan disusunnya Perubahan Renja Bappeda tahun 2016 adalah:
PERUBAHAN RENJA 2016
Bappeda Kulon Progo 4
a. menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2016;
b. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
c. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka
menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan
SKPD;
Perubahan Renja Bappeda disusun dengan tujuan sebagai pedoman penyusunan
perencanaan Bappeda di triwulan IV tahun 2016 mulai dari penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Perubahan Bappeda 2016 sampai Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Bappeda 2016.
1.4 Sistematika Penulisan
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 dengan sistimatika sebagai berikut :
Bab I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
Bab II. Evaluasi Hasil Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II
Bab III. Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja
Bab IV. Penutup
PERUBAHAN RENJA 2016
Bappeda Kulon Progo 5
BAB II
EVALUASI HASIL RENJA SKPD
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
PERUBAHAN RENJA 2016
Bappeda Kulon Progo 12
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA
Rencana kerja dan pendanaan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Bappeda
Kulon Progo tahun 2016 berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan dalam Perubahan Renja Bappeda
Kulon Progo tahun 2016 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif secara rinci disajikan dalam
tabel berikut ini:
PERUBAHAN RENJA 2016
Bappeda Kulon Progo 17
BAB IV
P E N U T U P
Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo tahun 2016
disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja SKPD yang efektif, optimal, dan
efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.
Perubahan Renja Tahun 2016 menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) Perubahan SKPD Tahun Anggaran 2016 yang akan digunakan sebagai dasar dan
pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Tahun
Anggaran 2016.
Agar realisasi program dan kegiatan sesuai dengan sasaran, maka diperlukan semangat,
komitmen, dan disiplin yang tinggi dari SKPD dan stakeholders sesuai dengan tanggung jawab
masing-masing.
Wates, 16 Agustus 2016
Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
Ir. AGUS LANGGENG BASUKI
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 196108011989031005