Pertemuan Koordinasi Penyusunan Kebutuhan Penugasan Khusus
dan Sosialisasi Kepmenkes 683 Th. 2011
Hotel Garden Palace Surabaya, 24 Oktober 2011
Oleh :
KEPALA BAGIAN PENGADAAN PEGAWAI
Yayat Rohayati, SH, MM
KABUPATEN (USUL KEBUTUHAN)
melampirkan data keberadaan bidan PTT
PROVINSI VERIFIKASI USUL BIDAN PTT DARI
KAB/KOTA SECARA ONLINE SELANJUTNYA DIUSULKAN KE
BIRO KEPEGAWAIAN
KABUPATEN/KOTA REKRUTMEN/SELEKSI
SELANJUTNYA ENTRY USUL DAFTAR NAMA BIDAN SECARA
ONLINE
BIRO KEPEGAWAIAN
SK PENGANGKATAN
SECARA KOLEKTIF
PROVINSI SK PENUGASAN SECARA
KOLEKTIF
KABUPATEN/KOTA SK PENEMPATAN BIDAN DAN
SPMT
PROSES USUL
KEBUTUHAN
PROSES PENERIMAAN BIDAN PTT
PROSES PENEMPATAN BIDAN PTT
BIRO KEPEGAWAIAN
Analisis Kebutuhan
(PENETAPAN ALOKASI KEBUTUHAN)
PENGUMUMAN
ALOKASI KEBUTUHAN MELALUI
WEBSITE :
www.ropeg-kemenkes.or.id
PROVINSI USUL KEBUTUHAN
(VERIFIKASI KEBUTUHAN)
KETERANGAN
1. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengirimkan usul kebutuhan
Bidan PTT ke Dinas Kesehatan Provinsi.
2. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan verifikasi kebutuhan Bidan
PTT dan selanjutnya diteruskan ke Biro Kepegawaian.
3. Biro Kepegawaian menetapkan alokasi formasi untuk 1 tahun
setelah dilakukan analisa kebutuhan.
4. Alokasi kebutuhan yang sudah ditetapkan di umumkan melalui
website Biro Kepegawaian.
5. Dinas Kabupaten/Kota melakukan proses seleksi bidan PTT
sesuai dengan alokasi formasi yang selanjutnya melakukan entry
daftar nama yang dinyatakan diterima secara online melalui
SIMPEG dan dikirimkan ke Dinas Kesehatan Provinsi dengan
melampirkan Foto Copy Ijazah dan SIB.
6.
KETERANGAN
6. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan verifikasi usul daftar nama
dari Dinkes Kab/Kota secara online dan selanjutnya diteruskan ke
Biro Kepegawaian dengan melampirkan Foto Copy Ijazah dan
SIB.
7. Biro Kepegawaian menerbitkan SK Pengangkatan Bidan PTT
sesuai dengan usul daftar nama dari Dinkes Provinsi.
8. Dinkes Provinsi menerbitkan SK Penugasan secara kolektif
(dilakukan secara online melalui SIMPEG).
9. Dinkes Kab/Kota menerbitkan SK Penempatan secara kolektif
dan SPMT (dilakukan secara online melalui SIMPEG).
Pemindahan Bidan PTT antar Kab/Prov hanya dapat dilakukan setelah bertugas minimal 1 (satu) masa penugasan.
Dinkes Kab/Kota mengajukan usul pindah ke Dinkes Prov yang selanjutnya diteruskan ke Biro Kepegawaian dengan melampirkan
a. SK Pengangkatan
b. SPMT Kab/Kota
c. Rekomendasi lolos butuh dari Kadinkes Kab/Kota penugasan semula dan Kadinkes Kab/Kota Penugasan tujuan
d. SK Bupati tentang penetapan kriteria desa
e. Rencana penempatan di Kab/Kota tujuan
MEKANISME PINDAH TEMPAT TUGAS
BIDAN PTT ANTAR KAB/PROV
Pemindahan Bidan PTT antar Desa dalam lingkungan Kab yang sama hanya dapat dilakukan setelah bertugas minimal 1 (satu) Tahun.
Pengajuan permohonan ditujukan kepada Bupati/Walikota melalui Kadinkes Kab/Kota dengan melampirkan
a. SK Pengangkatan
b. SPMT Kab/Kota
c. Rekomendasi lolos butuh dari Kepala Puskesmas yang melingkupi desa penugasan semula dan Kepala Puskesmas yang melingkupi desa penugasan tujuan
d. SK Bupati tentang penetapan kriteria desa
MEKANISME PINDAH TEMPAT TUGAS BIDAN PTT
ANTAR DESA DALAM LINGKUNGAN KABUPATEN
Usul kebutuhan disampaikan per periode (April, Juni dan September)
dari dinas kesehatan kab/kota ke dinas kesehatan prov untuk
diteruskan ke Biro Kepegawaian (format usul harus sesuai).
Alokasi Kebutuhan Kab/Kota per Puskesmas ditetapkan untuk 1
(satu) tahun berdasar analisa dengan memperhatikan :
- Standar kebutuhan tenaga kesehatan
- Kabupaten prioritas DTPK dan DBK
- Perpanjangan penugasan khusus
- Puskesmas perawatan/non perawatan
- Keberadaan PNS/Tenaga Kontrak Daerah/Penugasan Khusus di
wilayah kerja tsb
- Sarana dan prasarana, Alat kesehatan dan obat-obatan yang tersedia
- Produk tenaga kesehatan yang ada di daerah.
FORM TENAGA
Provinsi :
Kabupaten :
Nama Pemegang/Pelaksana Program :
Nomor Kontak (HP/Telepon) :
P NP B T ST PNS TKD* TUGSUS JML PNS TKD* TUGSUS JML PNS TKD* TUGSUS JML PNS TKD* TUGSUS JML PNS TKD* TUGSUS JML PNS TKD* TUGSUS JML
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8+ 9+ 10 11 12 13 11+ 12+ 13 14 15 16 14+ 15+ 16 17 18 19 17+ 18+ 19 20 21 22 20+ 21+ 22 23 24 25 23+ 24+ 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
…………., ……………………… 2011
Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota ……….
……… …… …… ……………………………….
NIP. …………………………………………….
Keberadaan tenaga diisi berdasarkan keadaan saat ini
* Tenaga Kontrak Daerah
KEBUTUHAN APRIL KEBUTUHAN JUNI KEBUTUHAN SEPTEMBER
T O T A L
DATA KEBERADAAN DAN KEBUTUHAN TENAGA PENUGASAN KHUSUS (D-III) TAHUN 2012
KE
SL
ING
GIZ
I
AN
AL
IS
KE
SE
HA
TA
N
PE
RA
WA
T G
IGI
FA
RM
AS
I
KE
SL
ING
GIZ
I
AN
AL
IS
KE
SE
HA
TA
N
PE
RA
WA
T G
IGI
FA
RM
AS
I
PE
RA
WA
T
KE
SL
ING
GIZ
I
AN
AL
IS
KE
SE
HA
TA
N
PE
RA
WA
T G
IGI
FA
RM
AS
I
PE
RA
WA
TFARMASI
PE
RA
WA
TPERAWAT KESLING GIZI ANALIS KESEHATAN PERAWAT GIGI KRITERIA NO
PUSKESMAS KEBERADAAN
NAMA
STATUS
FORM FASYANKES DAN ALKES
Provinsi :
Kabupaten :
Nama Pemegang/Pelaksana Program :
Nomor Kontak (HP/Telepon) :
BAIK
RUSAK
RINGAN
(BERFUNGSI)
RUSAK BERAT
(TIDAK BERFUNGSI)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Contoh :
1 Puskesmas/Pustu :
TOTAL
* Berdasarkan Buku Pedoman Peralatan Puskesmas oleh Ditjen Bina Kesmas Depkes Tahun 2008 …………., ……………………… 2011
Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota ……….
…… ……… …… ……… ……………………….
NIP. …………………………………………….
DATA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PENUGASAN KHUSUS TAHUN 2012
N
OJENIS FASYANKES* JENIS PELAYANAN
INVENTARISASI ALKES DAN
FASILITAS PENUNJANG LAIN *JUMLAH
KONDISI
KETERANGAN
Provinsi :
Kabupaten :
Nama Pemegang/Pelaksana Program :
Nomor Kontak (HP/Telepon) :
JARAKMODA
TRANSPORTASIWAKTU TEMPUH BIAYA JARAK
MODA
TRANSPORTASIWAKTU TEMPUH BIAYA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
…………., ……………………… 2011
Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota ……….
………………………………………………….
NIP. …………………………………………….
FORM AKSES DAN BIAYA TRANSPORTASI
DATA AKSES DAN BIAYA TRANSPORTASI PENUGASAN KHUSUS TAHUN 2012
NO NAMA PUSKESMAS
PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA KE PUSKESMAS
TOTAL BIAYA
KABUPATEN (USUL KEBUTUHAN)
melampirkan data keberadaan Per Jenis Tenaga)
PROVINSI VERIFIKASI USUL DAFTAR NAMA DARI KAB/KOTA SECARA ONLINE
SELANJUTNYA DIUSULKAN KE BIRO KEPEGAWAIAN
KABUPATEN/KOTA REKRUTMEN/SELEKSI
SELANJUTNYA ENTRY USUL DAFTAR NAMA SECARA ONLINE
BIRO KEPEGAWAIAN
SK PENGANGKATAN
SECARA KOLEKTIF
PROVINSI SK PENUGASAN SECARA
KOLEKTIF
KABUPATEN/KOTA SK PENEMPATAN
PENUGASAN KHUSUS DAN SPMT
PROSES USUL
KEBUTUHAN
PROSES PENERIMAAN
PENUGASAN KHUSUS
PROSES PENEMPATAN
PENUGASAN KHUSUS
BIRO KEPEGAWAIAN
Analisis Kebutuhan
(PENETAPAN ALOKASI KEBUTUHAN
PER JENIS TENAGA)
PENYAMPAIAN ALOKASI KEBUTUHAN
PROVINSI USUL KEBUTUHAN
(VERIFIKASI KEBUTUHAN)
KETERANGAN
1. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengirimkan usul kebutuhan
ke Dinas Kesehatan Provinsi.
2. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan verifikasi kebutuhan dan
selanjutnya diteruskan ke Biro Kepegawaian.
3. Biro Kepegawaian menetapkan alokasi formasi setelah dilakukan
analisa kebutuhan.
4. Dinas Kabupaten/Kota melakukan proses seleksi sesuai dengan
alokasi formasi yang selanjutnya melakukan entry daftar nama yang
dinyatakan diterima secara online melalui SIMPEG dan dikirimkan
ke Dinas Kesehatan Provinsi dengan melampirkan Foto Copy
Ijazah dan/atau SIB (Khusus untuk bidan).
5. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan verifikasi usul daftar nama
dari Dinkes Kab/Kota secara online dan selanjutnya diteruskan ke
Biro Kepegawaian dengan melampirkan Foto Copy Ijazah
dan/atau SIB (Khusus untuk bidan).
6.
KETERANGAN
6. Biro Kepegawaian menerbitkan SK Pengangkatan Penugasan
Khusus sesuai dengan usul daftar nama dari Dinkes Provinsi.
7. Dinkes Provinsi menerbitkan SK Penugasan secara kolektif
(dilakukan secara online melalui SIMPEG).
8. Dinkes Kab/Kota menerbitkan SK Penempatan secara kolektif
dan SPMT (dilakukan secara online melalui SIMPEG).
Usul perpanjangan dari Dinkes Kab/Kota disampaikan ke Dinkes Propinsi yang selanjutnya disampaikan ke Biro Kepegawaian.
Untuk penugasan khusus yang selesai pada tanggal 31 Desember 2011 Usulan paling lambat diterima Biro Kepegawaian tanggal 15 Nopember 2011.
Persyaratan yg harus dilampirkan:
1. SK pengangkatan
2. SPMT Kabupaten
MEKANISME PERPANJANGAN
PENUGASAN KHUSUS