Sosialisasi
PERMENDIKBUD NOMOR 14 TAHUN 2020TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
OLEH SATUAN PENDIDIKAN
Biro Umum dan PBJ , Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Pendidikan Pemda DKI Jakarta
A R
(Menkeu)
Postur Anggaran Pendidikan
Tahap PencairanDari RKUN ke Rekening satdik
DAN BOS REGULE 2020
Tahap 1 : 30% Paling cepat Januari
Tahap 2 : 40% Paling cepat April
Paling cepat SeptemberTahap 3 : 30%
Transfer langsung ke Satuan Pendidikan
“Dengan 3 (tiga) tahap, berarti akan jauh lebih sederhana, syarat-syarat pencairannya, kami mengikuti Kemendikbud”
Sri Mulyani
“SebelumnyaKementerian Keuangan
transfer ke Rekening KAS Umum Daerah (RKUD),
sekarang langsung ke Rekening Satdik”
Nadiem Makarim(Mendikbud)
SD : Rp 900.000 /anak SMP : Rp 1.100.000 /anak SMA : Rp 1.500.000 /anak SMK : Rp 2.000.000 /anak
*Permendikbud No.8 Tahun 2020
Kebebasan Penggunaan Dana BOSSesuai Permendikbud No.8 Tahun 2020
Dana BOS2019
Dana BOS2020
Permendikbud No.8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler
Tidak ada pembatasan alokasimaksimal maupun minimal
pemakaian Dana BOS untuk buku maupun pembelian alat multimedia
Alokasi pembelian buku teks& non-teks:
Maksimal 20%
Pembelian alat multimedia: Penggunaan maksimal 50%untuk pembayaran gaji
guru honorer
Ditentukan kuantitas &kualitasnya
“Saat ini penggunaan Dana BOS lebih fleksibel
nKomponen Penggunaa Dana BOS
di dalam negeri, Pemantauan Kebekerjaan, Pemagangan Guru, dan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama;
BAB IV, Pasal 9 (2) Permendikbud No.8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler
a. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
b. Pengembangan Perpustakaan;
c. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler;
d. Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran;
e. Administrasi kegiatan Sekolah;
f. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan;
g. Langganan Daya dan Jasa;
h. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah;
i. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran;
j.Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK), Praktik Kerja Industri (Prakerin) atau Praktik Kerja Lapangan (PKL)
k.
Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian, Sertifikasi Kompetensi Keahlian dan Uji Kompetensi
Kemampuan Bahasa Inggris Berstandar Internasional (Test of English for International Communication/TOEIC)
dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB; dan/atau
l. Pembayaran honor Guru berstatus non Aparatur Sipil Negara (ASN).
S id-Penggunaan BO di masa kedaruratan Cov 19Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020
Kategori Di masa kedaruratan Covid-19
Tenaga Kependidikan), belum memiliki sertifikat
lainnya terkait
Penekanan
alokasi
Covid-19
Persentase
pengggunaan
• Pembayaran honor paling banyak 50%
• Dapat digunakan untuk pembayaran guru honorer
yang memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan
pendidik, dan tercatat di Dapodik pada 31
Desember 2019 (tidak untuk membiayai guru honorer
baru)
• Dapat diberikan kepada tenaga kependidikan apabila
dana masih tersedia
Pembayaran
honor
• Dapat digunakan untuk pembayaran guru honorer
yang tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019
(tidak untuk membiayai guru honorer baru), belum
mendapatkan tunjangan profesi, dan memenuhi
beban mengajar, termasuk mengajar dari rumah
• Tetap dapat diberikan kepada tenaga kependidikan
apabila dana masih tersedia
• Ketentuan pembayaran honor paling banyak 50%tidak berlaku
• Dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data,
dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi
pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka
pelaksanaan pembelajaran dari rumah
• Dapat digunakan untuk pembelian cairan atau
sabun pembersih tangan, pembasmi kuman
(disinfectant), masker atau penunjang kebersihan.
Sebelumnya
n nLaranga Penggunaa Dana BOS
lainnya;
BAB IV, Pasal 12 (1) Permendikbud No.8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler
a. Disimpan dengan maksud dibungakan;
b. Dipinjamkan kepada pihak lain;
c. Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana BOS Reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
d. Sewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan;
e. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Sekolah;
f. Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
g. Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris satdik);
h. Digunakan untuk pemeliharaan prasarana Sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
i. Membangun gedung atau ruangan baru;
j. Membeli saham;
k.Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait program BOS Reguler atau
perpajakan program BOS Reguler yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan/atau
Kementerian;
l.Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber
m. Melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
n. Bertindak menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada Peserta Didik di satdik yang bersangkutan.
Peraturan terkait e-Government
Peraturan Terkait
1. Perpres No.95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(mendorong e-Government).
2. Perpres No.39/2019 tentang Satu Data Indonesia
(mendorong penggunaan sistem data terpusat)
3. PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektroni (PSTE)
4. PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
(PMSE)
Referensi Peraturan Perundangan
1 UU SISDIKNAS No. 20/2003
. Pasal 49 (3)
Dana pendidikan dari Pemerintah
dan Pemerintah Daerah untuk
satuan pendidikan diberikandalam bentuk hibah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku
3. PERPRES No.16/2018 – Pasal 86
“Menteri/kepala lembaga dapat
menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan
Presiden ini untuk pengadaan yang
dibiayai oleh APBN dengan peraturan
menteri/ peraturan lembaga”
4. SURAT LKPP No.7745/D.1.1.08/2018
a) “Perpres Pengadaan No.16 Tahun 2018
belum diatur Mekanisme Pelaksanaan
Pengadaan di satdik”
b) “Kementerian Pendidikan dan
Kebudayan membuat pedoman
Pelaksanaan Pengadaan di satdik”
2 PP No.55/2005 – Pasal 59 (1)
. “Berdasarkan penetapan alokasi
DAK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58, menteri teknis
menyusun Petunjuk Teknis
Penggunaan DAK”
m Pedoman PBJ olehSatuan Pendidikan
SE Sekretaris Jendral No.76810/2019 dan
Dasar Hukum
Surat LKPP No. 7745/D.1/08/2018SE Dirjen Dikdasmen No. 9954/D/LK/2019 Permendikbud No.35 Tahun 2019
Satuan Pendidikan tidak dilengkapi denganperangkat organisasi untuk melaksanakan
pengadaan sesuai dengan ketentuan Perpres
No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
Realisasi Dana BOS melaluimekanisme PBJ wajib menggunakan
SIPLah dan hal-hal yang perlu
diperhatikan
Tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 3 tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis BOS Reguler
Permendikbud No.8 Tahun 2020Tentang Petunjuk Teknis
BOS Reguler
Permendikbud No.14 Tahun 2020
Tentang Pedoman PBJ
Oleh Satuan Pendidikan
Permendikbud No.31Tahun 2019
Permendikbud No.3Tahun 2019
Perpres No.16 Tahun 2018
Tentang pengadaanbarang dan jasa Tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Operasional Sekolah (BOS)
Reguler
Tentang Petunjuk TeknisBOS Afirmasi dan BOS kinerja
Kebijakan LKPP Atas PBJ satdik
1
2
Key Insight
1. satdik tidak dilengkapi dengan perangkat organisasi untuk
melaksanakan pengadaan sesuai dengan ketentuan Perpres No.16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat membuat
pedoman pengadaan barang/jasa satdik.
Keterlibatan LKPP dan Kemdagri
Dalam pembahasan pedoman pengadaan
barang/jasa sekolah, Kemendikbud
melibatkan LKPP dan Kemendagri untuk
pastikan sinkronisasi norma peraturan
Pedoman PBJ Satuan Pendidikan
P
T
T
Pe
Agenda Pembahasan
1
2
3
4
Tujuan dan prinsip umum PBJ Satuan Pendidikan
Pelaku PBJ Satuan Pendidikan
Tahapan PBJ Satuan Pendidikan
Penyederhanaan Dokumen
Pedoman PBJ Oleh Satuan Pendidikan
Tujuan dan Prinsip
PBJ Oleh Satuan Pendidikan
Efektif dan EfisienMempermudah dan menyederhanakan kewajiban pelaporan olehsatuan pendidikan.
TransparanMendorong transparansi antara pelaksana PBJ dan Penyedia.
TerbukaKeterbukaan informasi atas rincian transaksi belanja.
BersaingSatuan Pendidikan mendapatkan penawaran kompetitif.
AdilMelindungi dan memberikan rasa aman bagi pelaku dan
penanggung jawab.
Akuntabel
PBJ SatuanTujuan:
1. melaksanakan PBJ
Pendidikan
Satuan Pendidikan secara
efektif, efisien, transparan, akuntabel; dan2. memperoleh barang/jasa yang tepat dari setiap
dana yang dibelanjakan oleh Satuan
Pendidikan diukur dari aspek kualitas, kuantitas,waktu, dan lokasi.
Meningkatkan pertanggungjawaban yang baik dan
memperbaiki kualitas PBJ di Satuan Pendidikan.
(Pasal 2 dan 3 Permendikbud No. 14 Tahun 2020 tentang Pedoman PBJ Oleh Satuan Pendidikan)
1
Sasaran PenggunaSatuan Pendidikan
SekolahSekolah
220.283 Sekolah 442.960 Satuan Pendidikan
Permendikbud No 14 Tahun 2020
Satuan Pendidikan Formal:1. Pendidikan Dasar:--
-
-
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 203.335Satuan Pendidikan Dasar 189.834
Satuan Pendidikan Menengah 28.194
Satuan Pendidikan Khusus 2.255
••
SD 149.220SMP 40.614
2. Pendidikan Menengah:Satuan Pendidikan Nonformal•
•SMA 13.936SMK 14.258 - Lembaga Kursus dan Pelatihan 9.377
Satuan Pendidikan Kesetaraan3. Pendidikan Khusus
--
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 9.533Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 432• SLB 2.255
Permendikbud No 3 Tahun 2019
Satuan Pendidikan
*Pasal 5 Permendikbud No 14 Tahun 2020 tentang Pedoman PBJ Oleh Satuan Pendidikan
NO SATUAN PENDIDIKAN RINCIAN
1. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK, Kelompok Bermain, Taman Penitipan
Anak, dan Satuan PAUD Sejenis
2. Satuan Pendidikan Dasar SD dan SMP
3. Satuan Pendidikan Menengah SMA dan SMK
4. Satuan Pendidikan Khusus SDLB/SMPLB/SMALB/SLB
5. Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Kesetaraan (Sanggar Kegiatan
Belajar/SKB dan Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat/PKBM) dan Lembaga Kursus
dan Pelatihan (LKP)
Pelaku Pengadaan
1. Pelaksana:
a.
b.
Kepala Satuan Pendidikan; dan/atau1.
2.
3.
Kepala Sekolah
Bendahara BOS
Penyedia
Pendidik/Tenaga Kependidikan
atau kelompoksecara perorangan
kerja yang ditugaskan dan ditetapkan
oleh Kepala Satuan Pendidikan
Penyedia2.
Permendikbud No 3 Tahun 2019 Permendikbud No 14 Tahun 2020
2
uan
idikan
Te
pen
Peror
Kelomp
Pe
epala
at
Pelaksana Penyedia
KepalaSatuan
Pendidikan
angan /ok Kerja
*Permendikbud No 14 Tahun 2020 tentang Pedoman PBJ Oleh Satuan Pendidikan
Bentuk Penyedia Syarat dan Kriteria
Perorangan • Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
• Identitas Penyedia (NIK)
• Kemampuan Menyediakan
Barang/JasaBadan Usaha
Pendidik
menunjuk
Tenaga
didik
aSumber Dan PBJ
Contoh Sumber Dana:
BOS
BOS
BOS
Reguler
Afirmasi
Kinerja
SILPA
SILPA
SILPA
BOS
BOS
BOS
Reguler 2019/2020
Afirmasi 2019/2020
Kinerja 2019/2020
Satuan Pendidikan wajib mencantumkan
sumber dana yang digunakan dalam
pengadaan
Tahapan PBJ Satuan Pendidikan
Pelaksanaan KesepakatanPengadaan
Persiapan Pengadaan Penetapan Penyedia
*Permendikbud No 14 Tahun 2020 tentang Pedoman PBJ Oleh Satuan Pendidikan
3
Input referensi “Pelaksana PBJ” Aplikasi DAPODIK
Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab Pelaksana PBJ di Satuan Pendidikan, jika dibutuhkan kepala SatuanPendidikan dapat menunjuk pendidik dan/atau tenaga kependidikan secara perorangan atau kelompok kerja untuk melaksanakanPBJ Satuan Pendidikan. Untuk mengakomodasi hal tersebut pada Aplikasi dapodikdasmen telah ditambahkan referensi baru“Pelaksana PBJ” pada data Tugas Tambahan GTK
Untuk mengaktifkan referensi baru tersebut dan melakukan pengisian datanya, langkah-langkahnya adalah sebagaiberikut:1. Lakukan sinkronisasi Aplikasi Dapodikdasmen versi 2020. Langkah ini bertujuan untuk menurunkan referensi baru“Pelaksana PBJ” ke dalam Aplikasi Dapodikdasmen.2. Kepala Sekolah dapat menunjuk dan menetapkan pendidik dan/atau tenaga kependidikan sebagai pelaksana PBJ.3. Isi data SK Pelaksana PBJ di Aplikasi Dapodikdasmen pada data Tugas Tambahan di fitur Formulir GTK (Data RincianGTK)4. Periksa hasil input data Pelaksana PBJ pada daftar tugas tambahan yang ada pada menu GTK5. Perlu dipastikan pula GTK yang memiliki tugas tambahan Pelaksana PBJ telah memiliki akun GTK.6. Lakukan sinkronisasi untuk mengirim data Pelaksana PBJ
Akun Kepala Sekolah
Akun Penyedia
Persiapan Pengadaan1
Penetapan dokumenoleh Pelaksana
perencanaan
Dokumen perencanaan meliputi:
a)b)
c)
d)
e)
jumlah barang/jasa;spesifikasi/ruang lingkup barang/jasa;
waktu dan lokasi serah terima;
alokasi anggaran; dan
persyaratan penyedia.
*dapat dikecualikan terhadap pengadaan barang/jasayang bernilai <Rp10juta
Dilakukan pada pengadaansecara daring maupun luring
Penetapan Penyedia2
1. Pemilihan dan Penetapan calon Penyedia
• Pengadaan <Rp10juta dan Rp10juta - Rp50juta:
Tidak wajib melaksanakan perbandingan harga dan kualitasPengadaan >Rp50juta s.d < Rp200juta:•
Melaksanakan perbandingan harga dan kualitas atas paling sedikit 2calon Penyedia
Pengadaan >Rp200juta:•
Melaksanakan perbandingan harga dan kualitas atas paling sedikit 3calon Penyedia
*jika penyedia hanya ada satu maka WAJIB dilakukan negosiasi dan buktinegosiasi menjadi persyaratan dokumen.Dilakukan pada
pengadaan secara daring
maupun luring 2. Pembuatan kesepakatan pengadaan• Dibuktikan dengan Bukti Kesepakatan/Surat Pemesanan dalam SIPLah
nPelaksanaan Kesepakata Pengadaan3
Dilakukan padapengadaan secara
daring maupun
luring
*Biaya yang timbul akibat dari ketidaksesuaian barang/jasamerupakan tanggung jawab Penyedia
1. Pengiriman barang/jasa oleh Penyedia;
2. Pemeriksaan barang/jasa oleh Pelaksana;
3. Serah Terima barang/jasa oleh Pelaksana
setelah barang/jasa yang diterima sesuai
dengan kesepakatan (pembuatan BAST);
4. Pembayaran oleh Satuan Pendidikan.
n a hPenawara Harg ole Penyedia
Pasal 17 ayat (2)Permendikbud No.14 Tahun 2020
Misal pembelian:
••
•
Jumlah 1 buahJumlah 50 buah
: Rp. 10.000: Rp. 9.000
8.000Jumlah 100 buah : Rp.
SIPLah menyediakan otomasi harga grosir
“Calon penyedia dapat menawarkan harga yang berbedauntuk pembelian barang dengan jumlah satuan (eceran)atau borongan (grosir)”
ai <Tahapan PBJ Satuan Pendidikan dengan
•Memilih dan menetapkan Penyedia
nil Rp10juta
KonfirmasiTransaksi21 •Membuat Kesepakatan Pembelian
Pelaksana PBJ Satuan Pendidikan
3ProsesPengirimanPenyediaPembayaran
Serah Terima Pesanandengan pengisian BAST
PemeriksaanPesanan5 4
Pelaksana PBJSatuan Pendidikan
Keterangan:*Semua tahapan dilaksanakan melalui SIPLah
6
Tahapan PBJ Satuan Pendidikan dengan nilai >Rp10juta s.d. Rp50juta
KonfirmasiTransaksi
Menetapkan
Dokumen Perencanaan PBJ
31 •Memilih dan menetapkan Penyedia
•Membuat Kesepakatan Pembelian2
Pelaksana PBJ Satuan Pendidikan 4
ProsesPengirimanPembayaran Penyedia
Serah Terima Pesanandengan pengisian BAST
PemeriksaanPesanan6 5
Pelaksana PBJ Satuan Pendidikan
Keterangan:*Tahap 2 s.d 7 beserta bukti PBJ Satuan Pendidikan dapat dilaksanakan melalui SIPLah
7
Tahapan PBJ Satuan Pendidikan dengan nilai >Rp50juta s.d. Rp200juta
•Melakukan perbadingan harga dan kualitasKonfirmasiTransaksi
2Menetapkan Dokumen
Perencanaan PBJ
thd min. 2 calon Penyedia **•Memilih dan menetapkan Penyedia•Membuat Kesepakatan Pembelian
31
Pelaksana PBJSatuan Pendidikan 4Proses
Pembayaran PengirimanPenyedia
Serah Terima Pesanandan pengisian BAST
PemeriksaanPesanan
65
Pelaksana PBJSatuan Pendidikan
Keterangan:- Tahap 2 s.d 7 beserta bukti PBJ Satuan Pendidikan dapat dilaksanakan melalui SIPLah** Dalam hal tidak terdapat perbandingan harga Pelaksana wajib melakukan negosiasi pengadaan barang/jasadengan calon Penyedia.
7
Tahapan PBJ Satuan Pendidikan dengan nilai >Rp200juta
•Melakukan perbadingan harga dan kualitasKonfirmasiTransaksi
2Menetapkan Dokumen
Perencanaan PBJ
thd min. 3 calon Penyedia **•Memilih dan menetapkan Penyedia•Membuat Kesepakatan Pembelian
31
Pelaksana PBJSatuan Pendidikan 4Proses
PengirimanPenyediaPembayaran
Serah Terima Pesanandan pengisian BAST
PemeriksaanPesanan
65
Pelaksana PBJSatuan Pendidikan
Keterangan:- Tahap 2 s.d 7 beserta bukti PBJ Satuan Pendidikan dapat dilaksanakan melalui SIPLah** Dalam hal tidak terdapat perbandingan harga Pelaksana wajib melakukan negosiasi pengadaan barang/jasadengan calon Penyedia.
7
Dokumen PBJ Satuan Pendidikan
Dokumen PBJ Satuan Pendidikan
Nilai Pengadaan
Penyederhanaan Dokumen
Keterangan: 1) Tidak wajib dilakukan2) Wajib dilakukan
3) Wajib dilakukan dalam hal tidak dapat dilakukan perbandingan harga
Keperluan Dokumen
Dokumen
Perencanaan
Dokumen Hasil
Perbandingan
Penyedia
Dokumen Hasil
Negosiasi
Bukti Kesepakatan
Surat Pemesanan
Berita Acara Serah
Terima (BAST)
Bukti Pembayaran
≤ Rp10jt > Rp10jt – ≤ Rp50jt > Rp50jt – ≤ Rp200jt > Rp200jt
Daring Luring Daring Luring Daring Luring Daring Luring
- 1)
-
-
-
v
v
v
-
-
-
-
v
v
v
v 2)
-
-
v
v
v
v
v
-
-
v
v
v
v
v
v
v 3)
v
v
v
v
v
v
v 3)
v
v
v
v
v
v
v 3)
v
v
v
v
-
-
- 3)
-
-
-
-
k
Bukti Kesepakatan
untu Pengadaan Luring
*Permendikbud No 14 Tahun 2020 tentang Pedoman PBJ Oleh Satuan Pendidikan
Bentuk Bukti Kesepakatan Nilai Pengadaan
Nota Pembelian/ Pembayaran ≤ Rp10jt
Kuitansi ˃ Rp10jt s.d. ≤ Rp50jt
Surat Perintah Kerja > Rp50jt - ≤ Rp200jt
siBukti Dokumen Transak Elektronik
PP No. 80 Tahun 2019 TentangPerdagangan Melalui SistemElektronik (PMSE)
Bukti transaksi PSME dapat diakui dan menggantikan buktitransaksi yang menurut peraturan mengharuskan perjanjian dalambentuk tertulis pada media kertas, disimpan dalam bentukoriginal/asli, dan terdapat tanda tangan basah jika memenuhipersyaratan berikut :
Menggunakan metode yang mengidentifikasi subjek hukumdan mengindikasi adanya niatan suatu persetujuan
bersedia menampilkan kembali bukti transaksi
menjamin keutuhan transaksi
Dapat disimpan, diakses, dan ditampilkan kembali
Pasal 29 :
1. Bukti transaksi PMSE dapat dijadikan sebagaialat bukti lain dalam hukum acara dan tidakdapat ditolak pengajuannya sebagai suatualat bukti dalam persidangan hanya karenadalam bentuknya yang elektronik.
2. Bukti transaksi PMSE dapat dijadikan buktitulisan yang autentik jika menggunakantanda tangan elektronik yang didukung olehsuatu sertifikat elektronik yangterpercaya sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
3 Agenda Pembahasan
Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah
(SIPLah)
Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah adalah sistem
elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan
barang/jasa oleh satuan pendidikan yang diakses melalui
laman siplah.kemdikbud.go.id.
SekolahKendala di
Beban Kerja KepalaSekolah dan Guru Target realisasi BOS
KeterbatasanKompetensi
Lokasi sekolah jauh
Banyak penawaranLangsung ke Sekolah
Tertib tata kelolaAdministrasi
M A S A L A H
0605
0403
0201
Solusi Sekolahuntuk
Sistem belanja daringDasbor pengawasan
Pembayaran non tunaiVideo tutorial
Bukti transaksidiunduh dan dicetak
Jasa antar barang
Kendala Penyediadihadapi
Pasar
terbatasTenaga
kurang
kerja
Modal pemasaranterbatas Pembayaran
terkendala
Sulitnya legalitas
usaha
Solusi untuk Penyedia
Dasbor Pengawasan
Pembayaran
nontunaiUsaha secara
daring
Kerja samakurir
jasaBukti transaksielektronik
Fitur SIPLahMemberikan solusi kemudahan
Kendala yang selama ini ada dapatterjawab dengan fitur SIPLah.
InformasiSekolah mendapatkan informasi mengenaibarang dan penyedia.
NegosiasiFitur negosiasi pengurangan harga, tempo
pembayaran, pengiriman.
Pengawasan TransaksiAkses bagi pihak yang berwenang.
Sinkronisasi MEKANISME BELANJA DISIPLAH & BAYAR DI SIAP BOS/BOP (satuan pendidikan negeri)
Menetapkan dokumen Memilih penyelia Negosiasi Mengirim Barjas BAST
Pembayaran belanjadan pajak (dipunggutoleh pihak sekolah)
( ah
n g ( hAntara Pengadaa Lurin dan Daring SIPLa
Referensi daftar penyediapada toko langganan satdik
Opsi pemilihan terbatas
terbatasdapat akses penyedia satdik
PENYEDIA lain sehingga opsi lebih luas
tingkat harga cenderung lebihrendah (secara keseluruhan)
Keterbatasanharga berada
pemilihan menjadikan HARGAdi range tinggi - rendah
Dokumentasi dilakukan secarasatdik
dokumentasi elektronik untukDOKUMENTASI
manual oleh masing-masing setiap transaksi
lebih transparan karenaTransparansidikarenakan
belum optimalrekapitulasinya dilakukan olehrekapitulasi/laporan TRANSPARANSI
sistem secara otomatis.transaksi dalam bentuk kertas danharus dilakukan secara manual
DARING SIPLahLURING
n b an
a J mAspek Utam PB dala SIPLah
wajiSatuan Pendidika memperhatik :
Barang/jasa yang diadakan
Harga transaksi
Pemilihan penyedia barang/jasa
a J mAspek Utam PB dala SIPLah
AnggapanPermasalahan
Komoditas barang tidak terdaftar dalam SIPLah1
2 Harga + ongkir lebih mahal dari toko sekitar
Seharusnya
Satuan Pendidikan menginformasikan pada tokoterdekat/langganan mendaftar di dalam SIPLah
perator pasar daring SI
e ai aMarketplac Sebag Mitr SIPLah
mitra SIPLah harus segera diproses untuk
Maksimal dalam waktu 1x24 jam setelah transfer pembayaran masuk ke rekening
ditansfer ke penyedia
Mitra daring yang membangun sistem
Tidak ada uang APBN yang
keluar
Tidak ada biaya pungutan(baik pada saat registrasi maupun padasaat proses transaksi)
Marketplace sebagai mitra O PLah
h aui m h
Conto Jenis Barang dan Jas yang dapatdiperjualbelikan melal Platfor SIPLa
:
BarangKonsumsi
Elektronik
Komputer
Bahan Praktek
Bukudsb
Jasa
Perbaikan Elektronik
Perbaikan Komputer
Pertukangan
Perbaikan AC
a.
b.
c.
d.
e.
f.
a.
b.
c.
d.
e.
Jasa
Jasa
Jasa
Jasa
dsb
*dan sebagainya selama tidak
melanggar hukum dan sesuai dengan peruntukan
sumber Dana Pendidikan masing-masing
sProses Bisni SIPLah
Pengguna SIPLah(Pelaku Usaha)
PenjualanIdentitas
MITRA SIPLah(Mitra Sistem Pembayaran)
Anggaran
Pemilik SIPLah(Kemendikbud) Kemendikbud Realisasi
Non Tunai
PembelianPengawasan
Pengguna SIPLah(Satuan Pendidikan)Pengguna SIPLah
(Kementerian/PemerintahDaerah/Komite satdik/instansi
pengawas lainnya)Marketplace
MITRA SIPLah(Mitra Sistem Pasar Daring)
Bara
ng/J
asa
Pengecualian...
Pengadaan barang/jasaSIPLah, boleh luring jika:
wajib dilakukan melalui
terdapat gangguan teknisdan/atau
penyelenggaraan SIPLah;
Satuan Pendidikan tidak memiliki koneksi internetuntuk mengakses SIPLah.
*Permendikbud No 14 Tahun 2020 tentang Pedoman PBJ Oleh Satuan Pendidikan
*Satdik PAUD, Kesetaraan, dan Non Formal tahun ini masih dalam masa transisi sehingga belum dapat melaksanakan pengadaan secara daring, baru dilakukan sosialisasi. Direktorat terkait akan mengeluarkan SE terkait hal ini.
7/2/2020 SIPLah - PO BT-2020-06-30-0084992 | SIPLah
https://siplah.blanja.com/user/order/INV-20200630103218-105271/po/download-document 1/1
Purchase Order
Tanggal Pembelian
PO Number
:
:
2020-06-30 15:20:25
PO-2020-06-30-0119844
Pembeli
SD NEGERI xxxx PG (2010xxxx)
Mas menteri
Jl. Ukir Rt 01 Rw.6
Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Jakarta
11720
Phone: 0813xxxxxxxxxx
NPWP: 004xx85500340xx
Penjual
MAJU JAYA
Jl. Peta Timur (Utan Jati) No.40 Lt.1 Blok KDC 3 dan 5
Jl perjuangan, Kota Jakarta xxx, Jakarta
11830
Phone: 021xxxxxxxx
SONIC GEAR TITAN 1 Rp 761,200 Rp 761,200
ONGKIR Rp 9,000
ASURANSI Rp 0
Dokumen ini dibuat secara otomatis melalui URL (https://siplah.blanja.com/user/order/INV-20200630103218-
105271/po/download-document)
Total Pembayaran Rp 770,200
Nama QTY Harga Total
7/2/2020 SIPLah - SPK-20200630103218-105271 | SIPLah
Dokumen ini dibuat secara otomatis melalui URL (https://siplah.blanja.com/user/order/INV-20200630103218-105271/spk)
https://siplah.blanja.com/user/order/INV-20200630103218-105271/spk 1/2
Surat Perintah Kerja
Nama satuan Pendidikan: SD NEGERI xxxxxxxxx PG (2010xxxx)
Nomor SPK: SPK-20200630103218-105271
Tanggal SPK: 30-06-2020
Tanggal Negosiasi: 30-06-2020
SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan dan
penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam
SPK ini.
Waktu pelaksanaan pekerjaan:
Waktu penyelesaian pekerjaan:
30-06-2020
01-07-2020
RINCIAN
PEKERJAAN
No Uraian Barang/Jasa Jumlah (Qty) Satuan Ukuran Harga Satuan Total Harga
1 SONIC GEAR TITAN 1 Unit Rp 761,200 Rp 761,200
PPN Rp 69,200
Biaya Pengiriman Rp 9,000
Asuransi Rp 0
Total Pembayaran Rp 770,200
Terbilang: Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus
INSTRUKSI KE PENYEDIA
Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan
dengan Berita Acara Serah Terima.
Penyedia
MAJU JAYA
MUHAMMAD HIDAYAT
SD NEGERI xxxxxPG, 30-06-2020
Pelaksana
Mas menter
NIP: 1980 xxx xxxxxx 2001
https://siplah.blibli.com - Waktu Unduh : 02 Juli 2020 10:21
Halaman 01 / 01
Invoice No. INV/SBCS-0005/2007-1293
SURAT TAGIHAN
Dari:
MAJU JAYA
JL KEBAYORAN LAMA NO. 156,
Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta
Barat, Prov. D.K.I. Jakarta,
0812xxxxxxxxxx
Kepada:
SD Negeri XXX
Jl.inpres Kelapa Dua Rt.004/05, , Kota
Jakarta XXX, Prov. D.K.I. Jakarta,
021234567
Nomor Order:
S10000092975
Batas pembayaran
05 Juli 2020
Bank
BRI
No. Virtual Account
1017324062038641
Atas nama
BLIBLI SIPLAH
Instruksi
Mohon upload bukti pembayaran Anda di halaman detail pembayaran supaya kami dapat memverifikasi
pembayaran yang telah Anda lakukan.
No. Nama Barang / Jasa Qty Satuan Harga Satuan Jumlah
1 Ballpoint 1 Unit Rp178.000 Rp178.000
2 Map 400 Unit Rp2.000 Rp800.000
3 Toner Catridge 3 Unit Rp1.000.000 Rp3.000.000
Jumlah Rp3.978.000
Biaya pengiriman Rp0
PPn Rp397.800
Total Rp4.375.800
Penting!
Nomor rekening diatas hanya berlaku untuk pembayaran pesanan dengan nomor order S10000092975
https://siplah.blanja.com/user/order/INV-20200630103218-105271/invoice/download-document 1/1
7/2/2020 SIPLah - INVOICE BT-2020-06-30-0084992 | SIPLah
Invoice#Menunggu Verikasi Pembayaran
Tanggal Pembelian
PO Number
:
:
2020-06-30 15:20:25
PO-2020-06-30-0119844
Pembeli
SD NEGERI XXX (2010xxxx)
Mas menteri
Jl. Ukiran Rt 01 Rw.6
Kalimulya , Kota Jakarta xxxt, Jakarta
11720
Phone: 0812xxxxxxx
NPWP: 00xx58550034000
Penjual
MAJU JAYAMANDIRI
Jl. Peta Timur (Utan Jati) No.40 Lt.1 Blok KDC 3 dan 5
KaliMULYA, Kota Jakarta XXX, Jakarta
11830
Phone: 021XXXXXX1
SONIC GEAR TITAN 1 1 Rp 761,200 Rp 761,200
ONGKIR Rp 9,000
ASURANSI Rp 0
Informasi Pembayaran
Nama Bank Bank DKI
Cabang Walikota Jakarta Selatan, Jakarta
Atas Nama PT Metraplasa Walikota Jakarta Selatan, Jakarta
No Rek 4040 8002 990
Total Pembayaran Rp 770,200
Perhatian, mohon melakukan pembayaran hanya setelah Anda melakukan konrmasi penerimaan barang.
Dokumen ini dibuat secara otomatis melalui URL (https://siplah.blanja.com/user/order/INV-20200630103218-
105271/invoice/download-document)
Total Pembayaran Rp 770,200
Nama QTY QTY Diterima Harga Total
4 Agenda Pembahasan
Kebijakan Pengadaan Buku melalui Dana BOS
Pengadaan buku dilaksanakan secaradaring melalui platform SIPLah
mDasar Huku Penyediaan Buku
a) Penyediaan buku teksketentuan:
utama dengan b) penyediaan buku teks pendampingdengan ketentuan:
(1)(2)
disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan;memenuhi rasio 1 (satu) buku untuk setiap PesertaDidik pada setiap tema/mata pelajaran;memenuhi kebutuhan buku untuk guru pada setiaptema/mata pelajaran yang diajarkan;buku yang dibeli merupakan buku yang telah dinilai
(1)(2)
disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan; danbuku yang dibeli satdik adalah buku yang telah dinilaidan ditetapkan oleh Kementerian;
(3)
c) penyediaan buku non teks denganketentuan:
(4)dan ditetapkan oleh Kementerian; dan
(1) satdik dapat membeli atau menyediakan buku untukmendukung proses pembelajaran di satdik, diutamakan untuk menunjang penguatan pendidikan karakter dan pengembangan literasi satdik; dan
buku yang dibeli satdik adalah buku yang telah dinilai
(5) buku yang dibeli oleh satdik harus dijadikanpegangan dalam proses pembelajaran di satdik;
*Lampiran Permendikbud no. 8 Tahun 2020 tentangPetunjuk Teknis BOS Reguler, poin J nomor 2 tentang pembiayaan pengembangan perpustakaan.
(2)dan ditetapkan oleh Kementerian atau PemerintahDaerah
uPembelian Buk Melalui SIPLah
1. SIPLah menggunakan layanan web service dari Puskurbuk yangmemfasilitasi pembeliansetelah tahun 2015.
buku dengan SK kelayakan yang diterbitkan
2. Jika Satuan Pendidikan ingin melakukan pembelian buku dengan SKkelayakan yang diterbitkan sebelum tahun 2015 dan SK dari KementerianAgama dan/atau Pemerintah Daerah, maka Satuan Pendidikan yangbersangkutan harus bersuratKemendikbud melalui:
ke Pusat Kurikulum dan Perbukuan
email [email protected]; dan
dapat menghubungi melalui nomor (021) - 3806229•
•
3. Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari akan memberikan tanggapan atas surat tersebut.
SPersentase Ada Internet
n sebaran Listrik da Akse InternetJU
MLA
H
120
100
80
60
40
20
0
nal 3
Contact Center SIPLahRegio
0812-9880-4645• Sumatera Selatan
Regional 40812-9880-4667
Regional 50812-9880-4663
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
•
•
•
•
•
•
•
Yogyakarta•
•
•
•
•
•
•
• KepulauanBelitung
• Lampung
• Banten
• Jawa Barat
Bangka Jawa
Bali
Nusa
Nusa
Timur
Tenggara
Tenggara
Barat
Timur Kepulauan
Jambi
Bengkulu
Riau
Kalimantan
Kalimantan
Utara
Barat• DKI Jakarta
• Jawa Tengah
Jika memiliki pertanyaan/kendala/aduan yang tidak dapat diselesaikan
Pertanyaan harap disertakan dengan npsn, nama satdik dan nomor tiket.
Eskalasi SIPLah:
oleh mitra pasar daring.
TERIMA KASIH