PERMASALAHAN KERAGAMAN BUDAYA
DI KOTA YOGYAKARTA
18 Mei 2016
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
harus melayani semua lapisan
masyarakat secara langsung
Kelompok
Masyarakat
yang lain
Akademisi dan
Profesional
Pemuka agama
Budayawan
dan seniman
Generasi Muda
2. SDM yang menangani Budaya:
- Jumlah Terbatas
- belum memahami aturan
- sibuk menyelesaikan administrasi
kegiatan/kantor
RPJMD
Renstra
Renja
RKA
DPA
SPIP
SpeKop
SKP
SPJ
Kegiatan yang melibatkan masyarakat
semua dituntut batas waktu yang mepet
Akibat:
- Tidak fokus mencermati peraturan
- Punya persepsi/asumsi sendiri –sendiri untuk
membuat ketentuan teknis
- Ketentuan-ketentuan yang belum
matang terlanjur dipublished
Dampak:
- Menimbulkan kerancuan
- Makin membingungkan masyarakat/pihak-pihak
yang sesungguhnya juga belum paham aturan
- Menimbulkan masalah
3. SKPD yang mengampu Kebudayaan berada dalam satu barisan yang sama (ibarat satu tim); bukan musuh/lawan dan sama-
sama tidak punya kepentingan politik
Misi: melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya
Visi : Citra Keistimewaan Yogyakarta kuat
Sudah semestinya : “jiniwit katut”
- Bersatu
- Saling mendukung
- Berbagi pengalaman dan wawasan
- Tidak merasa paling benar
- Turut mencarikan solusi bagi yang sedang menghadapi masalah
4.
Karena kondisi yang diharapkan belum dicapai : ketika Dinparbud Kota Yogyakarta mendapat masalah, pihak-pihak yang seharusnya turut mencarika solusi malah bersikap sebaliknya Dinparbud Kota Yogyakarta meningkatkan koordinasi dan konsultasi intensive dengan pihak-pihak yang berkompeten: TP2WB (selaku TACB), BPCB DIY, Korwas, para pakar dari perguruan tinggi terkemuka
Hasil koordinasi dan Konsultasi: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta membenahi data-data yang ada Membagi data menjadi 3 kelompok: BCB : sudah ada penetapan SK Menteri atau SK Gubernur Bangunan yang diduga CB : SK Walikota Potensi bangunan heritage (selain nomor 1 dan 2 : SK Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Data yang dipublished harus sudah dipastikan keabsahannya
BPCB
korwas
TACB Pakar
Dinparbud
Permasalahan intangible: lebih banyak karena: 1. Intangible menyangkut hal yang lebih luas 2. Belum ada peraturannya sehingga tidak ada pedoman dan arah 3. Jalur berkarya sangat beragam : nilai-nilai bahasa, sastra, adat, tradisi, film, lukis, tari, karawitan, dll 4. Masing-masing merasa lebih penting dan meminta harus diperhatikan lebih dari lainnya secara berkelanjutan 5. Masyarakat /kelompok-kelompok seni budaya rata-rata tidak paham administrasi (peng SPJ an kegiatan) sehingga sering merepotkan Dinas 6. Jumlah SDM Dinas yang mengurusi seni Budaya sangat terbatas 7. Anggaran terbatas 8. Peraturan HIBAH membatasi kebebasn pengembangan seni budaya 9. Banyak kegiatan Dinas Parbud Kota Yogyakarta yang juga dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DIY masyarakat tidak tahu sehingga yang diprotes Pemkot Yogyakarta 10. Kerancuan batas kewenangan antara pemerintah Kota Yogyakarta dan pemerintah DIY AKIBAT: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta bingung....
Masyarakat yang tidak tahu harus
bersikap apa/bagaimana
- Masyarakat yang selalu
menyalahkan
pemerintah/Dinas
- Merasa pendapatnya paling
benar Dinas Parbud harus
melayani/mengakomodir
semua kelompok masyarakat
seni/budaya
- Masyarakat yang saling
meyalahkan antar mereka
sendiri
- Merasa lebih penting dari yang
lain