PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG JASAANGKUTAN OJEK ONLINE DI BANDAR LAMPUNG
(Skripsi)
Oleh :
Wendra Hardi
1412011438
FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG2018
ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG JASA ANGKUTAN
OJEK ONLINE DI BANDAR LAMPUNG
Oleh :
Wendra Hardi
Pengangkutan merupakan salah satu bagian yang penting dalam kehidupan di
masyarakat karena selain berguna untuk mempermudah aktifitas sehari-hari,
pengangkutan juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur
pada suatu wilayah. Saat ini semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi juga
berdampak pada berkembangnya metode pelayanan dalam dunia pengangkutan, salah
satunya ialah munculnya layanan ojek sepeda motor berbasis online atau lebih yang
dikenal dengan ojek online. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana
pelaksanaan perjanjian pengangkutan pada ojek online, bagaimana perlindungan
hukum yang diterima oleh penumpang jasa angkutan ojek online serta bagaimanakah
upaya penyelesaian sengketa penumpang jika terjadi wanprestasi.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian
bersifat deskriptif. Pendekatan masalah dilakukan melalui pendekatan normatif-
terapan dengan tipe live case study. Data yang digunakan meliputi data primer dan
data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara.
Pengolahan data dilakukan melalui identifikasi data dan sistematika data. Data yang
telah diperoleh kemudian akan dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa pelaksanaan
perjanjian pengangkutan pada ojek online diawali ketika penumpang memesan
layanan ojek melalui aplikasi Go-jek yang kemudian akan dihubungkan pada driver
ojek online. Selanjutnya driver ojek online akan menjemput penumpang pada titik
penjemputan dan memulai pengangkutan. Setelah dimulainya pengangkutan ojek
online, maka dengan sendirinya perlindungan hukum juga mulai berlaku terhadap
penumpang ojek online. Apabila selama berlangsungnya pengangkutan ojek online
terjadi persengketaan yang menimbulkan kerugian bagi penumpang, maka sengketa
tersebut dapat diselesaikan melalui Shelter Go-jek atau berdasarkan dari kesepakatan
pihak yang bersengketa.
Kata kunci : Go-jek, Driver, Penumpang, Perlindungan Hukum
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG JASAANGKUTAN OJEK ONLINE DI BANDAR LAMPUNG
Oleh
WENDRA HARDI
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM
Pada
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018
v
RIWAYAT HIDUP
Penulis bernama lengkap Wendra Hardi. Penulis dilahirkan di
Bengkulu pada tanggal 8 Oktober 1995 dan merupakan anak
pertama dari pasangan Bapak Badaruddin (Alm) dan Ibu
Ismaniarti.
Penulis mengawali pendidikan Sekolah Dasar Negeri 26 Tengah Padang, Kota
Bengkulu yang diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama Negeri
5 Bengkulu yang diselesaikan pada tahun 2010, dan menyelesaikan pendidikan di
Madrasah Aliyah Negeri 1 Bengkulu pada tahun 2013.
Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung
melalui jalur Seleksi Bersama Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri
(SBMPTN) pada tahun 2014 dan penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik
(KKN Tematik) Unila Periode I selama 40 hari di Desa Bandar Sakti, Kecamatan
Terusan Nyunyai, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2017.
vi
MOTO
“Bukanlah ilmu yang seharusnya mendatangimu, tetapi kamulah yang harus
mendatangi ilmu itu”
(Imam Malik)
“Hidup itu seperti naik sepeda.
Agar tetap seimbang, kau harus tetap bergerak”
(Albert Einsten)
vii
PERSEMBAHAN
Bismillahirrahmannirahim
Atas Ridho Allah SWT dan dengan segara kerendahan hati
Kupersembahkan skripsiku ini kepada:
Kedua orang tuaku
Ayah dan Ibu
Yang selama ini telah memberikan kasih sayang, pengorbanan, motivasi, serta
senantiasa mendoakan untuk keberhasilanku.
viii
SANWACANA
Alhamdulillahirabbil’alamin. Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT,
berkat rahmat dah hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG
JASA ANGKUTAN OJEK ONLINE DI BANDAR LAMPUNG” sebagai salah
satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas
bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan
kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW berserta seluruh keluarga dan
sahabatnya yang Syafaatnya sangat kita nantikan diakhir kelak.
Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari
berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih
kepada:
1. Bapak Alm. Armen Yaser, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum
Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Ratna Syamsiar, S.H., M.H., selaku Pembimbing I. Terimakasih atas
kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran,
arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
ix
4. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II. Terimakasih atas
kesediaan, kesabaran, dan semangatnya dalam meluangkan waktu untuk
memberikan bimbingan, arahan dan berbagai kritik dalam proses
penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I yang telah
memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap
skripsi ini;
6. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembahas II yang telah memberikan
kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik atas
bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di
Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang
penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta
segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada
penulis selama menyelesaikan studi
9. Bapak Yogi Andika dan Bapak Yongki yang telah memberikan izin kepada
penulis untuk melakukan wawancara dan membantu kelancaran dalam proses
pengumpulan data di lapangan.
10. Terkhusus Ayah dan Ibu yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan
doa kepada penulis, serta menjadi pendorong semangat agar penulis terus
berusaha keras mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat
membanggakan mereka berdua;
x
11. Sahabat-sahabat terbaikku The Ngecos ini kita Law! Sendy Erianto, Yoga
Catur Wicaksono, Yoga Pratama dan Yohannes Ispriyandoyo terimakasih
untuk dukungan moril serta motivasi kepada penulis selama perkuliahan yang
selalu ada baik saat senang maupun sedih, terimakasih telah memberi
keceriaan dalam hidupku.
12. Sahabat-sahabatku selama menjalani perkuliahan Faiz Rabbani, Theresia
Endah, Tio Riyanaji, Verena Lestari dan yang lain-lainnya terima kasih selalu
ada untukku dan menemani hari-hariku serta senantiasa memberikan nasihat,
semangat dan dukungannya. Semoga persahabatan ini tetap berlanjut
selamanya.
13. Keluarga besar desa Bandar Sakti, terimakasih telah membantu, memberikan
kesempatan untuk mengabdi dan belajar, serta teman-teman KKN terimakasih
untuk kebersamaan dan kekompakannya selama 40 hari.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu
dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan
dukungannya.
15. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah
diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih
jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang
sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis
dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuannya.
Bandar Lampung, 19 Oktober 2018
xi
Penulis,
Wendra Hardi
xi
DAFTAR ISI
HalamanABSTRAK ........................................................................................... iHALAMAN PERSETUJUAN ........................................................... iiHALAMAN PENGESAHAN ............................................................ iiiPERNYATAAN .................................................................................. ivRIWAYAT HIDUP ............................................................................. vMOTO .................................................................................................. viPERSEMBAHAN ................................................................................ viiSANWACANA ..................................................................................... viiiDAFTAR ISI ......................................................................................... xi
I. PENDAHULUAN ........................................................................... 1A. Latar Belakang .............................................................................. 1B. Rumusan Masalah ......................................................................... 7C. Ruang Lingkup .............................................................................. 8D. Tujuan Penelitian .......................................................................... 8E. Kegunaan Penelitian........................................................................8
II. TINJAUAN PUSTAKA .................................................................. 10A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan ....................................... 10
1. Pengertian Pengangkutan......................................................... 102. Pengaturan Hukum Pengangkutan........................................... 113. Perjanjian Pengangkutan ......................................................... 134. Prinsip-prinsip dan Tanggung Jawab dalam
Pengangkutan........................................................................... 155. Asas-asas dalam Hukum Pengangkutan .................................. 16
B. Hukum Pengangakutan Online ...................................................... 201. Pengertian Pengangkutan Online............................................. 202. Objek Pengangkutan Online .................................................... 223. Subjek Pengangkutan Online................................................... 214. Perjanjian Pada Pengangkutan Online..................................... 23
C. Konsep Perlindungan Hukum ....................................................... 241. Konsep Perlindungan Hukum bagi Konsumen........................ 232. Asas dan Tujuan Perlindungan hukum bagi Konsumen.......... 293. Hak dan Kewajiban Konsumen ............................................... 32
D. Wanprestasi.................................................................................... 34E. Kerangka Pikir ............................................................................. 37
III. METODE PENELITIAN ............................................................. 39A. Jenis Penelitian ........................................................................... 39B. Tipe Penelitian ........................................................................... 40C. Pendekatan Masalah.................................................................... 40D. Data dan Sumber Data ............................................................... 41
xii
E. Metode Pengumpulan Data ........................................................ 42F. Metode Pengolahan Data ............................................................ 43G. Analisis Data ............................................................................... 44
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................ 45A. Pelaksanaan Perjanjian pada Pengangkutan
Ojek Online ................................................................................. 45B. Perlindungan Hukum terhadap Penumpang
Jasa Angkutan Ojek Online......................................................... 551. Perlindungan Hukum bagi Penumpang Ojek Online
Go-jek Menurut UU No. 8 tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen ....................................................... 56
2. Perlindungan Hukum bagi Penumpang Ojek OnlineGojek menurut UU No. 22 tahun 2009 tentangLalu Lintas dan Aturan Jalan Jo. Permenhub No.108tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orangdengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek .... 61
C. Upaya Penyelesaian Sengketa jika terjadiWanprestasi ................................................................................. 66
V. PENUTUP ........................................................................................ 76A. Kesimpulan ................................................................................. 76B. Saran............................................................................................ 77
DAFTAR PUSTAKALAMPIRAN
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 riwayat pemesanan ojek online .......................................... 50Gambar 3.1 kolom untuk memberikan komentar dan penilaian ............ 73Gambar 3.2 contoh penilaian dan komentar penumpang ojek online ..... 73
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial tidak
terlepas dari berbagai aktifitas kehidupan sehari-hari yang pada zaman modern
ini sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan mutlak dalam kehidupan manusia
baik di kota besar maupun di desa.1 Untuk menunjang suatu aktifitas sehingga
dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukanlah sistem transportasi untuk
mempermudah aktifitas sehari-hari terutama dalam hal pembangunan ekonomi
dan infrastruktur disegala bidang.
Transportasi dapat diartikan sebagai sarana pengangkutan untuk orang
maupun barang dengan menggunakan kendaraan tertentu untuk mencapai
suatu tempat tujuan. Fungsi transportasi sebagai sarana pengangkutan dapat
dikatakan sangat penting karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti
keadaan geografis di suatu daerah, sehingga transportasi dapat menunjang
pembangunan di berbagai sektor serta mendorong berkembangnya ilmu
pengetahuan dan teknologi di daerah tersebut.
Pengangkutan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari
suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu
lintas jalan. Pengangkutan sendiri dapat diartikan sebagai perjanjian timbal
1 Elfrida Gultom, Hukum Pengangkutan Darat (Jakarta: Literata Lintas Media, 2009), hlm 1
2
balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan
diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu
tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim
mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.
Pengangkutan secara umum meliputi transportasi darat, air dan udara dimana
ketiga transportasi ini memegang peranan yang sangat penting dan saling
terkait dalam menjalankan fungsi sebagai alat angkut orang maupun barang.
Kegiatan dari pengangkutan ialah memindahkan barang (commodity of goods)
dan penumpang dari satu tempat (origin atau port of call) ke tempat lain (part
of destination), dengan demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau
produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan untuk pemindahan atau
pengiriman barang-barangnya. Pengangkutan memiliki fungsi tempat dan
waktu yang sangat penting karena barang memiliki nilai lebih di tempat tujuan
dibandingkan berada di tempat awal orang atau barang tersebut diangkut, serta
dengan distribusi yang cepat untuk mencapai tempat tujuan maka barang dapat
memenuhi kebutuhan pada waktu yang tepat saat dibutuhkan.
Era modern seperti sekarang ini, masyarakat seringkali memakai jasa
pengangkutan dalam melakukan kegiatan sehari-hari terutama pada sarana
transportasi darat. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya jenis angkutan
umum yang ada di suatu wilayah. Salah satu jenis angkutan darat yang sering
digunakan oleh masyarakat ialah Ojek sepeda motor. Ojek merupakan sarana
angkutan darat dengan menggunakan kendaraan beroda dua untuk
mengangkut penumpang dari satu tempat menuju tempat tujuan kemudian
menarik bayaran.
3
Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia Ojek adalah sepeda motor
ditambangkan dengan cara memboncengkan penumpang yang menyewa. Ojek
sepeda motor telah menjadi alternatif angkutan bagi sebagian masyarakat
karena fleksibel dalam kegiatannya, bisa menjangkau tepat yang tidak dilalui
angkutan umum seperti angkutan kota, bus atau jenis angkutan umum beroda
empat lainya. Ojek merupakan alat transportasi umum yang diakui
keberadaannya di tengah masyarakat. Pemerintah tidak pernah melarang
keberadaanya walaupun secara yuridis tidak pernah diatur secara khusus
dalam undang-undang.
Perkembangan dunia transportasi dan komunikasi tidak terlepas dari
berkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dapat dilihat dari
semakin berkembangnya inovasi, maka semakin maju dan canggih pula mode
transportasi dan komunikasi yang ada dalam masyarakat. Salah satu contoh
inovasi terbaru dalam bidang transportasi darat ialah munculnya ojek online
jenis Go-jek. Berpanduan pada website resmi Go-jek, kata Go-jek
didefinisikan sebagai kata berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri
transportasi Ojek.2 Go-jek merupakan sebuah layanan booking ojek online
melalui aplikasi Go-jek yang bisa di download melalui Android atau iPhone.
Tidak hanya ojek online, layanan yang diberikan Go-jek juga meliputi Go-car,
Go-food, Go-mart dan lainnya. Kehadiran ojek online yang menerapkan
teknologi komunikasi tepat guna dalam masyarakat karena dengan
penggabungan layanan transportasi dengan kecanggihan teknologi internet
sehingga masyarakat lebih mudah dalam melakukan pemesanan, mengetahui
2 Andika Wijaya, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),
hlm 1
4
rute, biaya transportasi, lokasi tujuan dan informasi driver yang merupakan
suatu bentuk inovasi baru dalam dunia bisnis pengangkutan.3
Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (UULLAJ) Pasal 137 Ayat (2) jo Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan menyatakan bahwa
pengangkutan orang dapat dilakukan dengan kendaraan bermotor seperti
sepeda motor, mobil penumpang, mobil barang dan mobil bus. Akan tetapi,
pada bab yang sama bagian ketiga hanya mengatur tentang penggunaan mobil
penumpang umum dan mobil bus umum sebagai kendaraan angkutan
bermotor umum. Selain itu, menurut Paragraf 4 BAB X Undang-Undang
Nomor 22 tahun 2009 tentang angkutan orang dengan kendaraan umum tidak
dalam trayek, menyatakan hanya mobil penumpang umum dan mobil bus
umum yang termasuk dalam lingkup angkutan orang kendaraan umum.
Pengaturan tentang pelayanan jasa angkutan berbasis online sendiri diatur
dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak
dalam Trayek, khususnya pada Pasal 63 Ayat (1) yaitu untuk meningkatkan
kemudahan pemesanan pelayanan jasa angkutan orang tidak dalam trayek,
perusahaan angkutan dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi
informasi. Meskipun begitu, keterangan tentang pelayanan jasa pengangkutan
pada PM 108 tahun 2017 ditujukan untuk mobil penumpang umum atau mobil
bus umum.
3 Wiratri Anindhita Dkk, “Analisis penerapan teknologi komunikasi tepat guna pada bisnis
transportasi ojek online” (Paper presented at Prosiding seminar nasional INDOCOMPAC, Jakarta,
2016), hlm 1
5
Dilatarbelakangi pada peraturan yang telah dijelaskan di atas, menjadikan
ketidakpastian hukum terkait dengan kedudukan ojek sepeda motor sebagai
angkutan orang karena sepeda motor tidak termasuk dalam kriteria kendaraan
yang dapat digunakan untuk kendaraan bermotor umum. Tidak hanya pada
pengemudi ojek pada umumnya, masalah ini tentu juga dihadapi oleh
pengemudi Go-jek karena layanan utama pada Go-jek ialah penggunaan
sepeda motor sebagai alat angkut.
Fakta yang ada, khususnya di daerah Bandar Lampung, kehadiran Go-jek
sebagai angkutan umum online memberikan kemudahan bagi masyarakat
Bandar Lampung dalam beraktivitas. Tidak hanya itu Go-jek juga dianggap
lebih efisien dan praktis dibandingkan dengan jenis angkutan umum lainnya.
Oleh karena itu, Go-jek lebih banyak digunakan dibandingkan dengan
angkutan umum yang lain. Terkait dengan hak-hak penumpang, hal ini
merupakan tanggung jawab yang melekat pada setiap driver ojek online
karena tanggung jawab driver diperlukan jika terjadi pelanggaran terhadap
hak-hak konsumen yang menyebabkan tidak selamatnya objek yang diangkut
menuju tempat tujuan. Penumpang dapat dikatakan sebagai konsumen,
menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen menyatakan bahwa “konsumen adalah setiap pemakai
barang dan/atau jasa yang tersedia dalam mayarakat, baik bagi kepentingan
diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan”.
Di Bandar Lampung sendiri, salah satu permasalahan yang saat ini masih
belum selesai ialah perseteruan antara angkutan konvensional dengan driver
6
ojek online. Hal ini disebabkan karena angkutan konvensional menolak
adanya ojek online di Bandar Lampung. Tidak hanya itu, pertengkaran antara
angkutan konvensional dengan driver ojek online juga kadangkala masih
sering terjadi. Mengutip dari salah satu berita di media massa yang
menyatakan bahwa terjadi keributan antara driver ojek pangkalan dan sopir
angkot dengan driver ojek online berujung pada penusukan sopir angkot yang
dilakukan oleh driver ojek online. Berdasarkan keterangan, pertengkaran
tersebut terjadi ketika ojek online menurunkan penumpang di wilayah yang
dilarang. Kejadian ini tentu berpengaruh terhadap keamanan, keselamatan
serta kenyamanan penumpang, karena secara tidak langsung penumpang juga
ikut terlibat dalam peristiwa tersebut.
Selain permasalahan eksternal, keamanan dan keselamatan penumpang juga
harus diperhatikan terutama terhadap driver ojek online sendiri. Seperti yang
terjadi di Denpasar, seorang driver ojek online yang dilaporkan ke Unit
Reskrim Polsek Kuta Selatan karena melakukan percobaan pemerkosaan
terhadap seorang mahasiswi Turki. Meskipun peristiwa ini terjadi di luar
daerah, tidak menutup kemungkinan jika hal yang sama dapat terulang
kembali terutama di Bandar Lampung.
Meskipun terdapat permasalahan yang timbul berkaitan dengan munculnya
jasa angkutan ini, minat masyarakat khususnya yang ada di Bandar Lampung
untuk menggunakan jasa angkutan ojek online tidak berkurang sedikitpun.
Dengan layanan kemudahan yang ditawarkan oleh ojek online tentu
berpengaruh terhadap jumlah pemakai yang menggunakan jasa pengangkutan
ini. Semakin banyaknya pengguna jasa angkutan ojek online, tentu harus
7
diiiringi dengan aturan hukum yang mengatur tentang keamanan dan
keselamatan masyarakat dalam menggunakan jasa angkutan ojek online.
Maka, pelaksanaan tentang perlindungan hukum terhadap penumpang
merupakan hal utama yang harus diperhatikan. Oleh karena itu penulis ingin
mengangkat tema ini dengan judul skripsi:
“Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang jasa Angkutan Ojek
Online di Bandar Lampung”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis di atas, maka yang
akan menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini
adalah :
1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengangkutan pada ojek online?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penumpang jasa angkutan
ojek online?
3. Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa penumpang jika terjadi
wanprestasi pada pengangkutan ojek online?
8
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari lingkup bidang ilmu dan lingkup
kajian. Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah keperdataan ekonomi,
khususnya hukum pengangkutan, sedangkan lingkup kajian penelitian ini
adalah suatu hal yang menyangkut tentang bentuk perlindungan hukum yang
diterima penumpang angkutan ojek online khususnya jika terjadi wanprestasi
selama proses pengangkutan berlangsung.
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dan pokok pembahasan di atas, maka tujuan
dari penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi lengkap, rinci dan
sistematis tentang :
1. Pelaksanaan perjanjian pengangkutan pada ojek online
2. Perlindungan hukum yang diterima penumpang jasa angkutan ojek
online
3. Upaya penyelesaian sengketa penumpang jika terjadi wanprestasi pada
pengangkutan ojek online
E. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah :
1. Kegunaan teoritis
a. Sebagai sumbangan dalam konteks pemikiran dan pengetahuan
ilmu hukum, khususnya hukum pengangkutan niaga yang dilihat
dari pelaksanaan ojek online sebagai angkutan umum
9
b. Sebagai sumber informasi dan pemberdaharaan karya ilmiah pada
Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam hal praktek
pengangkutan darat.
2. Kegunaan praktis
a. Sebagai media pelatihan dan pengembangan wawasan penulis
khususnya mengenai praktik pengangkutan darat
b. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang terkait dalam
praktik pengangkutan darat
c. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui
lebih mendalam terkait dengan pelaksanaan pengangkutan darat.
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan
1. Pengertian Pengangkutan
Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim
dan/atau penumpang, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk
menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke
tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim dan/atau penumpang
mengikatkan diri untuk membayar angkutan.4 Pengangkutan dapat juga diartikan
sebagai rangkaian kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari suatu tempat
pemuatan (embarkasi) ke tempat tujuan (debarkasi) sebagai tempat penurunan
penumpang atau pembongkaran barang muatan.5
Istilah “Pengangkutan” berasal dari kata “angkut” yang berarti “mengangkut dan
membawa”, sedangkan istilah “pengangkutan” dapat diartikan sebagai
“pembawaan barang-barang dan orang-orang (penumpang)”.6
Berdasarkan pengertian di atas, pengangkutan dapat diartikan sebagai
pemindahan barang dan/atau penumpang dari tempat asal ke tempat tujuan.
Dalam hal ini terkait unsur-unsur pengangkutan adalah :
4 Farida Hasyim, Hukum Dagang (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 67
5 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga (bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm 42
6 https://kbbi.web.id/angkut diakses tanggal 27 agustus 2017 Pukul 15.24 WIB
11
a. Adanya sesuatu yang diangkut
b. Tersedianya kendaraan sebagai alat angkut
c. Adanya tempat yang dapat dilalui alat angkutan.
Proses pengangkutan merupakan gerak dari tempat asal dimana kegiatan angkutan
dimulai menuju tempat tujuan dimana angkutan diakhiri.
Pada umumnya pembagian jenis-jenis pengangkutan didasarkan pada jenis alat
angkut yang dipergunakan dan keadaan geografis yang menjadi wilayah tempat
berlangsungnya kegiatan pengangkutan. Jenis-jenis pengangkutan terdiri dari
pengangkutan darat, pengangkutan laut, pengangkutan udara dan pengangkutan
darat-laut.
2. Pengaturan Hukum Pengangkutan
Peraturan hukum pengangkutan merupakan keseluruhan pengaturan hukum yang
mengatur tentang jasa pengangkutan. Peraturan hukum tersebut meliputi
a. undang-undang pengangkutan
b. perjanjian pengangkutan
c. konvensi Internasional tentang pengangkutan
d. kebiasaan-kebiasaan dalam pengkutan
Asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis (fundamental norm)
yang menjadi dasar ketentuan-ketentuan pengangkutan yang menyatakan
kebenaran, keadilan dan kepatutan juga menjadi tujuan yang diharapkan pihak-
pihak. Norma hukum pengangkutan merupakan rumusan ketentuan-ketentuan
12
dalam undang-undang, perjanjian, konvensi interasional dan kebiasaan yang
mngatur tentang pengangkutan. Teori hukum pengangkutan adalah serangkaian
ketentuan undang-undang atau perjanjian mengenai pengangkutan yang
direkonstruksi sedemikian rupa sehingga membetuk proses kegiatan
pengangkutan. Teori hukum pengangkutan merupakan gambaran secara jelas
rekonstruksi ketentuan undang-undang atau perjanjian bagaimana seharusnya para
pihak berbuat sehingga tujuan pengangkutan itu tercapai.7
Pengaturan tentang pengangkutan di Indonesia diatur dalam KUH Perdata pada
Buku Ketiga tentang Perikatan, kemudian pada KUH Dagang pada Buku II titel
ke V. Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang pengangkutan
antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan
4. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
Keberadaan dan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut merupakan
landasan normatif dilaksanakannya pengangkutan di Indonesia.
3. Perjanjian Pengangkutan
Dalam bahasa Belanda, perjanjian disebut juga overeenkomst dan hukum
perjanjian disebut overeenkomstenrech. Hukum perjanjian diatur dalam buku III
7 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm 5-6
13
BW (KUHPerdata). Perjanjian pada KUH Perdata Pasal 1313 yaitu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain
atau lebih. Peristiwa ini menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua orang
atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban
masing-masing pihak.
Perjanjian pada pengangkutan pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis) tetapi
selalu didukung oleh dokumen pengangkutan. Dokumen pengangkutan
merupakan sebagai bukti sudah terjadinya perjanjian pengangkutan dan wajib
dilaksanakan oleh pihak-pihak. Perjanjian pengangkutan dapat juga dibuat tertulis
atau biasanya disebut dengan perjanjian carter (charter party).8
Menurut Subekti perjanjian pengangkutan adalah perjanjian dimana satu pihak
menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat
ke lain tempat, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar
ongkosnya.
Berdasarkan pengertian di atas, sifat-sifat dari perjanjian pengangkutan adalah :
a. Timbal balik yaitu para pihak dalam melakukan perjanjian menimbulkan
hak dan kewajiban masing-masing
b. Berupa perjanjian berkala yaitu hubungan antara pengirim dan pengangkut
tidak bersifat tetap
c. Perjanjian sewa-menyewa, yang disewa adalah alat angkut/kendaraan
untuk mengangkut barang disewa oleh pihak pengirim untuk mengirim
sendiri ke pihak penerima. Objek sewa menyewa adalah alat angkutnya
8 Ibid., hlm 2
14
Subjek hukum adalah pendukung kewajiban dan hak. Subjek hukum
pengangkutan adalah pendukung kewajiban dan hak dalam hubungan hukum
pengangkutan, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses
perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan. Pihak-pihak itu terdiri
dari 9:
a. Pihak pengangkut
b. Pihak penumpang
c. Pihak pengirim
d. Pihak penerima kiriman
Selain pihak-pihak yang langsung terikat dalam perjanjian pengangkutan, ada
juga pihak-pihak yang tidak secara langsung terikat dalam perjanjian
pengangkutan. Pihak-pihak tersebut adalah 10
:
a. Pihak Ketiga
Yaitu pihak yang tidak turut langsung mengadakan perjanjian pengangkutan
dengan pihak pengangkut atau dengan kata lain berada di luar perjanjian
namun apabila terjadi sesuatu hal dari pengangkutan dan mengenai pihak ini
maka pihak ini dapat menuntut ganti rugi kepada pengangkut
4. Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab dalam Pengangkutan
Pengangkutan dalam arti luas erat hubungannya dengan tanggung jawab
pengangkut apabila terjadi peristiwa yang menimbukan kerugian. Tanggung
9 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm 53
10 Elfrida Gultom, Hukum Pengangkutan Darat (Jakarta: Literata Lintas Dunia, 2009), hlm 20
15
jawab dapat diketahui dari kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian
pengangkutan atau undang-undang pengangkutan.
Dalam suatu pengangkutan, periode tanggung jawab pengangkut dimulai saat
penumpang diangkut dari tempat asal oleh pengangkut sampai penumpang
diturunkan di tempat tujuannya sesuai yang telah disepakati pada saat perjanjian
dibuat sebelumnya dengan selamat. Periode tanggung jawab pengangkut ini yang
menentukan kapan saat tanggung jawab pengangkut dimulai dan kapan saat
berakhirnya tanggung jawab itu.11
Dalam kaitannya dengan tanggung jawab pengangkut untuk membayar ganti rugi
jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi penumpang atau pengirim,
maka terdapat prinsip-prisip tanggung jawab yang dapat dipergunakan. Prinsip-
prinsip tersebut yaitu sebagai berikut12
:
a. Prinsip Presumption of Liability
Prinsip ini menyatakan bahwa pengangkut selalu dianggap bertanggung jawab
atas setiap kerugian yang disebabkan oleh pengangkut sebagai akibat adanya
perjanjian pengangkutan. Akan tetapi jika pengangkut dapat membuktikan
bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahannya, maka pengangkut
dibebaskan dari tanggung jawab atau ganti rugi.
11
Ibid., hlm 22 12
Elfrida Gultom, Hukum Pengangkutan laut (Jakarta: Literata Lintas Dunia, 2009), hlm 36
16
b. Prinsip Presumption of non Liability
Prinsip ini menyatakan bahwa pengangkut dianggap tidak selalu bertanggung
jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang diangkut, kecuali jika
penumpang dapat membuktikan bahwa barang tersebut rusak atau hilang
karena kesalahan pengangkut.
c. Prinsip Absolute Liability
Prinsip Absolute Liablity menyatakan bahwa pengangkut harus bertanggung
jawab membayar kerugian terhadap setiap kerugian yang timbul dari
penyelenggaraan pengangkutan.
d. Prinsip Based on Fault
Yaitu bahwa setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam
peyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar ganti rugi
sebagai akibat dari kerugian yang ditimbulkan dalam pengangkutan
5. Asas-Asas Dalam Hukum Pengangkutan
Asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis yang diklasifikasikan
menjadi dua, yaitu asas hukum publik dan asas hukum perdata. Asas hukum
publik merupakan landasan hukum pengangkutan yang berlaku dan berguna bagi
semua pihak, sedangkan asas hukum perdata merupakan landasan hukum
pengangkutan yang hanya berlaku dan berguna bagi kedua pihak dalam
pengangkutan, yaitu pengangkut dan penumpang atau pemilik barang.13
Adapun asas-asas yang bersifat publik antara lain :
13
Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm 12
17
a. Asas manfaat
Yaitu dapat memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan,
peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan prikehidupan yang
berkeseimbangan bagi warga Negara
b. Asas adil dan merata
Penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil
dan merata kepada segenap lapisan masyarakat, dengan biaya yang terjangkau
oleh masyarakat
c. Asas kepentingan umum
Penyelenggaraan pengangkutan harus lebih mengutamakan kepentingan
pelayanan umum bagi masyarakat luas
d. Asas keterpaduan
Pengangkutan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling
menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun antar moda pengangkutan
e. Asas Tegaknya Hukum
Pemerintah wajib menegakan dan menjamin kepastian hukum serta
mewajibkan kepada setiap warga Negara Indonesia agar selalu sadar dan taat
kepada hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan
f. Asas Percaya Diri
Pengangkutan harus berlandaskan kepercayaan akan kemampuan dan
kekuatan sendiri serta bersendikan kepribadian bangsa
18
g. Asas Keselamatan Penumpang
Pengangkutan penumpang arus disertai asuransi kecelakaan dan/atau asuransi
kerugian lainnya. Asuransi kecelakaan termasuk dalam lingkup asuransi sosial
yang bersifat wajib (compulsory security insurance)
h. Asas Berwawasan Lingkungan
Penyelenggaraan pegangkutan harus dilakukan berwawasan lingkungan
i. Asas Kedaulatan Negara
Penyelenggaraan pengangkutan harus dapat menjaga keutuhan wilayah
Negara Republik Indonesia
j. Asas Kebangsaan
Penyelenggaraan pengangkutan harus dapat mencerminkan sifat dan watak
bangsa Indonesia yang pluralistik (kebinekaan) dengan tetap menjaga prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Adapun asas-asas yang bersifat perdata adalah :
a. Asas Perjanjian
Setiap pengangkutan diadakan dengan perjanjian antara pihak perusahaan dan
penumpang atau pemilik barang.
b. Asas Koordinatif
Pihak-pihak dalam pengangkutan memiliki kedudukan setara atau sejajar,
tidak pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain.
19
c. Asas Campuran
Pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian, yaitu pemberian
kuasa, penyimpanan barang dan melakukan pekerjaan dari penumpang atau
pemilik barang kepada pengangkut.
d. Asas retensi
Pengangkut tidak menggunakan hak retensi. Penggunaan hak retensi
bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan. Pengangkut hanya
mempunyai kewajiban menyimpan barang atas biaya pemiliknya.
e. Asas Pembuktian Dokumen
Pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen pengangkutan. Tidak ada
dokumen pengakutan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan, kecuali jika
ada kebiasaan yang sudah berlaku umum, seperti pengangkutan dengan
angkutan perkotaan (angkot).
B. Hukum Pengangkutan Online
1. Pengertian Pengangkutan Online
Fenomena pengangkutan online merupakan fenomena perkembangan dunia
tranportasi dan komunikasi di seluruh dunia pada umumnya dan di Indonesia
pada khususnya. Perkembangan dunia transportasi dan komunikasi tidak terlepas
dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pengangkutan online dapat diartikan sebagai suatu penyelenggaraan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan
20
perkembangan ilmu pengetahuan (teknologi) berbasis aplikasi dan online baik
untuk pemesanan maupun pembayaran. Salah satu jenis pengangkutan online
pada transportasi darat ialah ojek online.
Ojek menurut J.S. Badudu dan sultan Muhammad Zain dalam Kamus Umum
Bahasa Indonesia adalah sepeda motor yang dibuat menjadi kendaraan umum
untuk memboncengi penumpang ketempat tujuannya.14
Peter Salim dan Yenny
Salim menyatakan bahwa ojek adalah sepeda atau sepeda motor yang disewakan
dengan cara mengangkut penyewanya.15
Pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Aturan
Jalan Pasal 1 angka 20, menyatakan bahwa sepeda motor adalah kendaraan
bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa
kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
Berdasarkan pengertian di atas, ojek merupakan sarana transportasi darat dengan
menggunakan kendaraan beroda dua untuk mengantarkan penumpang dari tempat
asal menuju ke tempat tujuan.
Ojek Online merupakan salah satu inovasi terbaru dalam bidang transportasi darat
di Indonesia. Pengertian ojek online sendiri tidak terlepas dari kata “ojek” dan
“online”. Mengacu pada pengertian online, yaitu keadaan komputer yang
terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet16
, maka ojek online dapat diartikan
14
J.S. Badudu dan Sultan Mohammad, Kamus Umum Bahsa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 1994), hlm 48 15
Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern Englis
Press, 1991), hlm 38 16
Andika Wijaya, Op. Cit., hlm 9
21
sebagai sarana pengangkutan ojek sepeda motor yang menggunakan teknologi
dengan memanfaatkan aplikasi pada smartphone yang memudahkan pengguna
jasa untuk memanggil pengemudi ojek tidak hanya dalam hal sebagai sarana
pengangkutan orang dan/atau barang namun dapat juga dimanfaatkan untuk
membeli barang dan/atau makanan.
2. Objek Pengangkutan Online
Yang diartikan sebagai “objek” adalah segala sasaran yang digunakan untuk
mencapai tujuan. Sasaran tersebut pada pokoknya meliputi barang muatan, alat
pengangkut dan biaya angkutan.17
Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa objek
hukum pengangkutan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk
mencapai tujuan hukum pengangkutan. Dalam hal ini tujuan hukum
pengangkutan adalah terpenuhinya kewajiban dan hak para pihak dalam
pengangkutan.18
Tidak berbeda pada pengangkutan secara umumnya, yang menjadi objek pada
pengangkutan online ialah segala hal-hal yang berkaitan dengan hak dan
kewajiban masing-masing pihak. Berdasarkan pada definisi di atas maka objek
pengangkutan online yang menjadi pokok bahasan ialah :
a. Muatan penumpang, yaitu setiap orang yang berada dalam alat
pengangkutan yang diangkut dari satu tempat ke tempat tujuannya
berdasarkan pemesanan yang dilakukan melalui aplikasi online
17
Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 59 18
Elfrida Gultom, Op. Cit., hlm 25
22
b. Alat pengangkutan, yaitu alat pengangkutan yang digunakan untuk
mencapai tempat tujuan penumpang. Berdasarkan skripsi ini maka alat
pengangkutan yang dimaksud ialah sepeda motor roda dua
c. Biaya pengangkutan, yaitu kontra prestasi terhadap penyelenggaran
angkutan yang dibayar oleh penumpang kepada pengangkut
3. Subjek Pengangkutan Online
Subjek pada pengangkutan online merupakan pihak-pihak yang terlibat secara
langsung dalam perjanjian pengangkutan dan pihak-pihak yang berkepentingan
dengan pengangkutan sebagai perusahaan penunjang pengangkutan. Dalam hal
ini, subjek yang terlibat langsung dalam pengangkutan online ialah driver atau
pengemudi ojek online sebagai pengangkut dan penumpang yang menggunakan
jasa angkutan ojek online. Sementara itu, pihak Go-jek merupakan pihak yang
secara tidak langsung terikat pada perjanjian pengangkutan, tetapi bukan pihak
dalam perjanjian pengangkutan, melainkan bertindak atas nama atau untuk
kepentingan driver ojek online.
4. Perjanjian Pada Pengangkutan Online
Kajian yuridis terhadap terhadap transportasi jalan online tidak akan pernah bisa
dilepaskan dari aspek hukum perjanjian. Fenomena transportasi jalan online yang
mengikut sertakan para pihak, terutama perusahaan angkutan umum dan
konsumen, selalu diikuti dengan munculnya perikatan.19
19
Andika Wijaya, Op. Cit., hlm 50
23
Era modern saat ini, perjanjian yang sebelumnya berbentuk tulisan di atas kertas
sudah mulai tergeser oleh pembuatan perjanjian melalui media elektronik.
Perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh perusahaan transportasi jalan dengan
konsumen melalui internet dilakukan melalui transaksi elektronik, hal ini
merupakan inovasi, perkembangan atau modernisasi dari fenomena pembuatan
perjanjian-perjanjian yang telah ada sebelumnya.20
Pasal 1 angka 2 UU Nomor 11 tahun 2008 memberikan definisi atas transaksi
elektronik yaitu sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan mengunakan
komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Kontrak-
kontrak yang dibuat melalui sistem transaksi elektronik dinamakan kontrak
elektronik. Mengacu pada Pasal 1 angka 17 jo. Angka 4 UU nomor 11 tahun
2008, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem
elektronik, serangkaian perangkat dan produk elektronik, yang berfungsi
mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,
menampilkan, mengumumkan, mengirim, dan/atau menyebarkan informasi
elektronik.21
Perjanjian berbentuk transaksi elektronik yang digunakan pada pengangkutan
online jelas menunjukkan segi hukum teknologi informasi. Dengan demikian,
pelaksanaan atas perjanjian yang berbentuk transaksi elektronik juga harus
diselenggarakan sesuai dengan hukum teknologi informasi. Dalam hal ini, asas
serta prosedur pembuatan perjanjian tertulis berbentuk „tinta di atas kertas‟ juga
20
Ibid., hlm 60 21
Ibid., hlm 64
24
harus disesuaikan dengan hukum teknologi informasi. Oleh karena itu, Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik berlaku
sebagai lex specialis terhadap ketentuan-ketentuan umum tentang hukum
perjanjian yang diatur dalam Buku III BW (KUH Perdata).
C. Konsep Perlindungan Hukum
1. Konsep Perlindungan Hukum bagi Konsumen
Semua kehidupan di masyarakat selalu dibutuhkan adanya ketentuan yang
mengatur masyarakat dalam beraktivitas. Apabila keberadaan masyarakat itu
sendiri tidak disertai keberadaan hukum, maka hak dan kewajiban seseorang tidak
akan terlindungi. Oleh karena itu dimana ada masyarakat yang beraktivitas maka
keberadaan hukum sangat dibutuhkan, dengan demikian tujuan hukum adalah
untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berhubungan antara
yang satu dengan yang lain, demi mencapai keadilan dan kesajahteraan.22
Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan
kepentingan manusia. Fungsi hukum sebagai instrument pengatur dan instrumen
perlindungan ini, diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana
hubungan hukum antara subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai dan
adil. Untuk menciptakan hubungan hukum yang harmonis, seimbang, damai dan
adil maka diperlukan pemerintah yang mengaturnya. Pada dasarnya ada tiga
macam perbuatan pemerintahan, yaitu perbuatan pemerintahan dalam bidang
22
Mudakir Iskandar Syah, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Humum Indonesia (Jakarta: Sagung Seto,
2008), hlm 5
25
pembuatan peraturan perundang-undangan (regeling), perbuatan pemerintahan
dalam penerbitan ketetapan (beschiking), dan perbuatan pemerintah dalam bidang
keperdataan (materiele daad).23
Dalam hal pengangkutan, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal ini
yaitu penumpang sebagai pengguna jasa, merupakan hal yang harus diperhatikan
selama proses terjadinya pengangkutan. Dilihat dari aspek perlindungan
konsumen bagi jasa angkutan, tidak ditegakkannya perlindungan hukum sangat
tidak ideal dan dalam praktik merugikan bagi konsumen, karena pada tiap
kecelakaan tidak pernah terdengar dipermasalahkannya tanggung jawab dari
pengusaha jasa pengangkutan. Oleh karena itu, dalam rangka untuk mewujudkan
perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa angkutan maka pemerintah
memberikan bentuk perlindungan hukum tersebut berupa Undang-Undang Nomor
8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta Undang-Undang Nomor 22
tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala
upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan
kepada konsumen.24
Kepastian hukum untuk dapat memberikan perlindungan hukum kepada
konsumen dapat dilakukan dengan cara memberikan pendidikan bagi konsumen
guna meningkatkan harkat dan martabatnya, serta pelaku usaha yang membuka
23
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum:Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm 35 24
Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm 4
26
akses informasi secara jujur dan terbuka berkaitan dengan kondisi bahkan
jaminan atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen. Selain
cara tersebut, sikap produsen (pengusaha) yang jujur dan memiliki tanggung
jawab yang tinggi terhadap para konsumen juga dibutuhkan, sehingga mereka
yang merasa dirugikan kemudian menuntut ganti kerugian dapat dipenuhi
tuntutannya oleh pelaku usaha. Tanggung jawab seorang pelaku usaha atas suatu
produk barang dan/atau jasa sangat diperlukan bahkan wajib dikembangkan,
sehingga hak-hak yang seharusnya diterima oleh konsumen dapat terpenuhi.25
Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan
bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat
mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan
penyediaan dan penggunaan barang dan/atau jasa dalam kehidupan masyarakat.26
Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa di dalam perlindungan konsumen terdapat
2 (dua) teori perlindungan hukum. Teori tersebut adalah 27
:
a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan
untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum preventif
sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan
bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah
terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang
25
Ibid., hlm 6 26
Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar (Jakarta: Diadit Media, 2014), hlm
11 27
Eli Wuria Dewi, Op. Cit., hlm 6
27
didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus tentang
perlindungan hukum preventif.
b. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan
dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan
hukum kepada keadaan sebenarnya, dan perlindungan hukum jenis ini
biasanya dilakukan di pengadilan. Prinsip perlindungan hukum terhadap
tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan
dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari
barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap
hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan
peletakan kewajiban masyarakat kepada pemerintah.
Dengan adanya perlindungan hukum represif, maka pelaku usaha dapat
memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya atas sanksi yang dijatuhkan
kepadanya ketika sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen
diselesaikan melalui pengadilan.28
Perlindungan hukum bagi penumpang juga telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan tersebut
yang menjadi pedoman untuk melindungi kepentingan penumpang jika haknya
ada yang dilanggar oleh penyedia jasa angkutan umum. Seperti pada Pasal 234
Ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang secara garis besar
28
Ibid., hlm 7
28
menjelaskan bahwa penyedia jasa angkutan umum wajib bertanggung jawab atas
kerugian yang dialami oleh penumpang yang diakibatkan oleh kelalaian
pengemudi. Pada prinsip-prinsip tanggung jawab yang dijelaskan pada Pasal 24
Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa pengangkut dapat
membebaskan diri dari tanggung jawab apabila pengangkut dapat membuktikan
bahwa kerugian bukan timbul karena kesalahannya.
Pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Pasal 192 Ayat (1) menjelaskan bahwa perusahaan angkutan umum
bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal
dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu
kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan
penumpang. Pada ketentuan di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum
bagi penumpang merupakan tanggung jawab langsung dari pengusaha perusahaan
pengangkutan.
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Hukum Konsumen
Perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan sebagai bentuk usaha bersama
antara konsumen (masyarakat), produsen (pengusaha), dan juga pemerintah
sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
perlindungan hukum bagi konsumen.29
Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan
tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya
29
Ibid., hlm 9
29
ditingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum
perlindungan konsumen memliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.30
Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 2 terdapat 5 (lima)
asas perlindungan konsumen yaitu:
a. Asas Manfaat
Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya yang
dilakukan dalam penyelenggaraan penyelesaian permasalahan perlindungan
konsumen, harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan
konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan, sehingga tidak akan ada
pihak yang merasakan diskriminasi.
b. Asas Keadilan
Asas keadilan dalam perlindungan hukum konsumen dimaksudkan agar
partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan
kesempatan bagi konsumen maupun produsen (pengusaha) untuk dapat
memperoleh haknya masing-masing, dan juga dapat melaksanakan
kewajibannya secara adil sehingga tidak memberatkan salah satu pihak.
c. Asas Keseimbangan
Asas keseimbangan menyatakan bahwa untuk memberikan keseimbangan
antara kepentingan konsumen, produsen (pengusaha), dan pemerintah dalam
arti materiil maupun spiritual. Asas keseimbangan ini mengehendaki agar
konsumen, produsen (pengusaha), dan pemerintah dapat memperoleh manfaat
yang seimbang dari pengaturan serta penegakan hukum terhadap perlindungan
30
Happy Susanto, Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm 17
30
konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen (pengusaha) dan
pemerintah tersebut harus diatur dan diwujudkan secara seimbang sesuai
dengan hak maupun kewajibannya masing-masing di dalam pergaulan hidup
masyarakat, berbangsa dan bernegara.
d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
Asas keamanan dan keselamatan konsumen ini dimaksudkan untuk
memberikan jaminan atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen
di dalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan serta mengkonsumsi barang
barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya. Asas ini menghendaki agar adanya
jaminan hukum tersebut, maka konsumen akan memperoleh manfaat dari
produk yang dikonsumsi atau dipakainya dan sebaliknya, sehingga barang
dan/atau jasa yang digunakan atau dikonsumsi tersebut tidak akan mengancam
ketentraman dan keselamatan jiwa konsumen maupun harta bendanya.
e. Asas kepastian Hukum
Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik produsen (pelaku usaha)
maupun konsumen dapat mentaati hukum serta memperoleh keadilan di
dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, dan negara yang
memberikan jaminan kepastian hukum. Dengan demikian dapat diartikan
bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengharapkan agar aturan-
aturan mengenai hak dan kewajiban yang terkandung dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen dapat diwujudkan dalam pergaulan hidup
masyarakat dan kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak dapat
31
memperoleh keadilan, sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam
undang-undang.
Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum juga oleh banyak para ahli
menyatakan sebagai tujuan hukum. Persoalan tujuan hukum baik menurut
Radbruch maupun Achmad Ali mengatakan adanya kesulitan dalam mewujudkan
secara bersamaan. Achmad Ali mengatakan, jika tujuan hukum sekaligus
mewujudkan keadilan, kemanfataan dan kepastian hukum, apakah hal itu
menimbulkan masalah, dalam kenyataannya sering antara tujuan yang satu
dengan yang lainnya berbenturan.31
Adapun yang menjadi tujuan hukum perlindungan konsumen, sebagaimana telah
tercantum di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen sebagai berikut :32
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan , dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya
dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
c. Menciptakan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen
d. Menciptakan sistem perlindungan hukum yang mengandung kepastian hukum
dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
31
Christie Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika,
2013), hlm 214 32
Eli Wuria Dewi, Op. Cit., hlm 12
32
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam
berusaha
f. Meningkatkan barang dan/atau kualitas barang yang menjamin kelangsungan
usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanana dan
keselamatan konsumen
3. Hak dan Kewajiban Konsumen
Penumpang merupakan konsumen yang memakai jasa dari pihak pengangkut
maupun dari perusahaan pengangkutan, oleh karena itu penumpang memiliki hak
dan kewajibannya yang harus dipenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan undang-
undang yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 telah
menetapkan 9 (Sembilan) hal yang menjadi hak dari konsumen yaitu :
a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan mengkonsumsi barang
dan/atau jasa
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang
dijanjikan
c. Hak atas indormasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa
d. Hak untuk didengar pendapatnya atau keluhannya atas barang dan/atau jasa
yang digunakan
e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut
33
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
semestinya
i. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya
Perlindungan hukum terhadap konsumen tidak hanya membahas berbagai macam
hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, akan tetapi terdapat juga kewajiban
konsumen yang telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut :
a. Membaca dan mengikuti petunjuk prosedur dan pemakaian atau pemanfaatan
barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati
d. Mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
Konsumen selain harus memperhatikan hak-haknya yang dimiliki, mereka juga
tentu harus memperhatikan kewajiban yang harus mereka perhatikan di dalam
segala aktivitasnya dengan pelaku usaha. Dengan demikian, konsumen akan
terhindar dari kemungkinan-kemungkinan masalah yang akan dihadapinya.
34
D. Wanprestasi
Dalam suatu perjanjian apabila pihak debitur karena kesalahannya tidak
melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dapat dikatakan bahwa debitur itu
wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan
kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara
kreditur dan debitur.33
Pada dasarnya terdapat empat akibat dari adanya wanprestasi, yaitu
a. Perikatan tetap ada, kreditur masih dapat menuntut kepada debitur
pelaksanaan prestasi, apabila dia terlambat memenuhi prestasi. Selain itu,
kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan
prestasinya.
b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur
c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul
setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan
dari pihak kreditur.
d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat
membebaskan diri dari kewjibannya memberikan kontra prestasi dengan
menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata
Selain itu, akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya suatu perjanjian
ialah bahwa kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang
dideritanya akibat wanprestasi tersebut. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi
33
Salim H.S., Hukum Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 98
35
debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu
dinyatakan berada dalam keadaan lalai (ingebrekestelling).34
Dalam hal perjanjian
pengangkutan, pihak yang menjadi kreditur ialah penumpang sebagai pengguna
jasa angkutan sedangkan debitur ialah pihak pengangkut sebagai yang
menyewakan jasa angkutan.
Pada umumnya terdapat dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena
perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Ganti rugi karena perbuatan
melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang
yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi
tersebut timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.
Sebaliknya, ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang
dibebankan kepada debitur.35
Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur
kepada debitur adalah :
1. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya
dan kerugian
2. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh yaitu bunga-bunga
Yang dimaksud dengan biaya-biaya yaitu ongkos yang telah dikeluarkan oleh
kreditur untuk menggurus objek perjanjian. Dalam Pasal 1249 KUH Perdata
ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya
ditentukan dalam bentuk uang. Namun, dalam perkembangannya menurut para
ahli dan yuripudensi bahwa kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu
34
Mariam Darus Badrulzaman dkk, Kompilasi Hukum Perikatan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001),
hlm 19 35
Salim H.S., Op. Cit, hlm 100
36
ganti rugi materiil dan ganti rugi immateril. Kerugian materiil adalah suatu
kerugian yang diderita oleh kreditur dalam bentuk uang, kekayaan atau benda.
Sebaliknya, kerugian immateril adalah suatu kerugian yang diderita oleh kreditur
yang tidak bernilai dengan uang, seperti rasa sakit atau kerugian waktu.36
Pada perjanjian pengangkutan ojek online, kerugian akibat wanprestasi dapat
dibebankan kepada driver ojek online dan/atau pada PT Go-jek. Karena, pada
dasarnya setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian pengangkutan juga memiliki
tanggung jawab jika perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan atau wanprestasi
sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen ataupun penumpang.
36
Ibid., hlm 101
37
E. Kerangka Pikir
Berdasarkan skema tersebut dapat dijelaskan bahwa :
Dalam pengangkutan ojek online, terdapat hubungan hukum yang terjadi akibat
adanya pemesanan ojek online yang dilakukan oleh penumpang. Berdasarkan pada
skema tersebut diketahui bahwa ketika penumpang memesan angkutan ojek online
melalui, maka saat itu juga perusahaan Go-jek menghubungkan pesanan penumpang
tersebut kepada driver ojek online. Setelah pesanan tersebut diterima oleh driver,
maka driver ojek online akan segera mendatangi tempat penumpang berada dan
memulai pengangkutan.
Adanya pemesanan ojek online akan melahirkan perjanjian pengangkutan antara
penumpang dengan driver ojek online, dengan adanya perjanjian tersebut maka
Penumpang Ojek Online
(Passenger)
PT Go-jek Indonesia
Pengemudi Ojek Online
(Driver)
Perjanjian Pengangkutan
Ojek Online
Hak dan Kewajiban Penyelesaian Sengketa
Jika Terjadi Wanprestasi
Perlindungan Hukum
Terhadap Penumpang
38
terdapat juga hak dan kewajiban yang mengikat bagi para pihak. Pengangkut
berkewajiban mengantarkan penumpang menuju tempat tujuannya dan penumpang
berkewajiban untuk membayar jasa yang telah dilakukan oleh pengangkut. Kemudian
sebaliknya, pengangkut berhak menerima pembayaran atas jasa yang telah
dilakukannya dan penumpang berhak untuk diantarkan menuju tempat tujuannya.
Selain itu, dikarenakan perusahaan Go-jek secara tidak langsung ikut terlibat dalam
perjanjian pengangkutan, maka perusahaan Go-jek juga memiliki hak dan kewajiban
yang harus dilakukan.
Sejak dimulainya pengangkutan ojek online, maka pada dasarnya jaminan hukum
terhadap keamanan dan keselamatan penumpang juga mulai berlaku, khususnya
terhadap tanggung jawab driver sebagai pihak yang terlibat secara langsung dalam
perjanjian pengangkutan. Tanggung jawab pengangkut merupakan beban yang harus
dilaksanakan driver ojek online kepada penumpang, terutama jika terjadi kerugian
yang timbul selama berlangsungnya pengangkutan. Selain itu, dengan adanya
kerugian pada dasarnya akan diikuti dengan persengketaan yang muncul akibat
adanya kerugian yang timbul. oleh karena itu, dalam pengangkutan ojek online harus
diketahui juga bagaimana upaya untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam
pengangkutan ojek online tersebut.
III. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan suatu cara kerja atau metode agar dapat
memahami tujuan penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum
yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif
(perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum
tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah
ditentukan.37
Pengkajian ini bertujuan untuk memastikan apakah hasil
penerapan pada peristiwa hukum itu sesuai atau tidak dengan ketentuan
undang-undang. Dengan kata lain, apakah ketentuan undang-undang telah
dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak sehingga pihak-pihak yang
berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak. Penelitian ini merupakan jenis
penelitian normatif-terapan, yang mengkaji peraturan perundang-undangan
serta perlindungan keselamatan penumpang terkait dengan penggunaan jasa
angkutan ojek online.
37
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),
hlm 53
40
B. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu
penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh
gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat
tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau
peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.38
Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perlindungan hukum
terhadap pengguna jasa angkutan ojek online secara lengkap, jelas dan
sistematis pada hasil laporan penelitian.
C. Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah
melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan
penelitian.39
Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan
normatif-terapan. Untuk menggunakan pendekatan normatif-terapan, peneliti
lebih dahulu telah merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Masalah dan
tujuan tersebut perlu dirumuskan secara rinci, jelas dan akurat.40
Tipe
pendekatan normatif-terapan yang akan digunakan adalah live case study yaitu
pendekatan melalui pengamatan (observasi) langsung terhadap proses
berlakunya hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu.41
38
Ibid., hal 50 39
Ibid., hal 112 40
Ibid., hal 144 41
Ibid., hal 150
41
D. Data dan Sumber Data
Dalam penelitian ini tidak terlepas dari data-data pendukung sesuai dengan
tujuan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer
dan data sekunder
1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.42
Data ini diperoleh langsung dari studi lapangan meliputi data perilaku
terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum in concreto.
2. Data sekunder adalah data yang bersumber dari perundang-undangan,
yurispudensi dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya
yang terkait. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :
a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari
peraturan perundang-undangan. bahan hukum tersebut meliputi :
1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen
2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik
3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur-literatur,
hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.43
42
Amirudin - Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2012), 30 43
Ibid., hlm 32
42
E. Metode Pengumpulan Data
Penelitian hukum selalu mempunyai tujuan tertentu, baik tujuan proses
maupun tujuan akhir. Tujuan proses misalnya menganalisis data yang
diperoleh guna membuktikan suatu peristiwa hukum sudah dilakukan atau
tidak dilakukan, sedangkan tujuan akhir adalah hasil yang diperoleh
berdasarkan tujuan proses.44
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka metode
pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut
a. Studi Pustaka
Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang
berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan
dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun cara
yang dilakukan ialah dengan membaca, menelaah dan mengutip peraturan
perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan
perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa angkutan ojek
online.
b. Wawancara
Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh
keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dalam suatu
wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda
yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau interviewer
dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden.45
Terkait
pada penelitian ini, wawancara akan dilakukan kepada pihak dari
44
Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm 33 45
Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 95
43
perusahaan angkutan ojek online yang berada di Bandar Lampung yaitu
ojek online jenis Go-jek yang beralamat di Jalan M. Husni Thamrin No.
77, Gotong Royong, Tj. Karang Pusat, Bandar Lampung. Wawancara juga
akan dilakukan kepada driver Go-jek yang ada di Bandar Lampung.
F. Metode Pengolahan Data
Tahap-tahap dalam pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut46
:
a) Pemeriksaan data (editing)
Yaitu pembenaran apakah data yang sudah terkumpul melalui studi
pustaka, dokumen dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas,
tidak berlebihan dan tanpa kesalahan
b) Penandaan data (coding)
Yaitu pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa
penomoran atau penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang
menunjukan golongan,/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan
sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna,
memudahkan rekonstruksi serta analisis data
c) Penyusunan/Sistematisasi Data (constructing/systematizing)
Yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan
diberi tanda dengan mengelompokan secara sistematis data yang sudah
diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.
46
Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm 90
44
G. Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif
dan komprehensif. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu
dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan
efektif sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis.
Komprehensif artinya analisis data dilakukan secara mendalam dari berbagai
aspek sesuai dengan lingkup penelitian.47
Analisis data ini diharapkan dapat
memberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan rumusan
masalah untuk kemudian ditarik kesimpulan.
47
Ibid., hlm 127
IV. PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan perjanjian pengangkutan ojek online pada Go-jek dimulai ketika
driver ojek online menerima pesanan jasa angkutan yang dilakukan oleh
penumpang melalui aplikasi Go-jek. Setelah menerima pesanan tersebut,
driver ojek online akan mendatangi lokasi penjemputan penumpang dan
mengkonfirmasi adanya pemesanan jasa angkutan ojek online yang telah
dilakukan oleh penumpang. Jika penumpang benar telah memesan ojek online
maka pengangkutan dapat segera dilaksanakan. Apabila penumpang telah
sampai pada tempat tujuan maka penumpang wajib membayar biaya
pengangkutan sesuai dengan yang telah di tentukan dalam aplikasi Go-jek.
2. Perlindungan hukum terhadap penumpang ojek online dilaksanakan
berdasarkan ketentuan term and conditions pada aplikasi Go-jek dan juga
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada pengangkutan ojek
online untuk mencegah timbulnya keadaan-keadaan yang akan merugikan
penumpang, driver ojek online pada dasarnya telah diberikan pengarahan
untuk mengendarai kendaraannya dengan aman oleh perusahaan Go-jek. Akan
77
tetapi jika selama berlangsungnya pengangkutan tetap timbul suatu keadaan
yang menimbulkan kerugian bagi penumpang, maka sesuai dengan term and
conditions pada aplikasi Go-jek, driver ojek online berkewajiban untuk
bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang diderita oleh penumpang,
termasuk untuk mengganti setiap biaya kerusakan yang timbul akibat
kerugian tersebut, sehingga dengan adanya ganti kerugian ini, driver ojek
online dapat memulihkan hukum pada keadaannya semula.
3. Penyelesaian sengketa pada ojek online pada dasarnya dapat diselesaikan
melalui Shelter Go-jek. Para pihak yang bersengketa akan dibawa menuju
Shelter terdekat untuk ditanyakan penyebab timbulnya sengketa tersebut.
Setelah itu pihak Shelter akan mencari jalan tengah untuk menyelesaikan
sengketa tersebut tanpa merugikan masing-masing pihak. Namun jika
penumpang tidak mau penyelesaian sengketa melalui Shelter Go-jek, maka
penyelesaian sengketa penumpang dapat diselesaikan berdasarkan dari
kesepakatan para pihak yang bersengketa.
B. Saran
Saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada pihak-pihak di bawah ini
diantaranya yaitu:
1. Penumpang ojek online, sebaiknya membaca lebih teliti tentang term and
conditions yang terdapat pada aplikasi Go-jek, sehingga apabila terjadi
kerugian yang timbul pada penumpang, maka penumpang dapat mengetahui
kepada siapa penumpang dapat meminta penggantian atas kerugian tersebut.
78
Namun jika tuntutan penumpang atas ganti kerugian tidak mendapatkan
respon baik dari driver ataupun dari perusahaan Go-jek maka penumpang
dapat melaporkan hal tersebut pada BPSK atau menggugat melalui
pengadilan.
2. Perusahaan Go-jek sebagai perusahaan yang menyediakan layanan jasa
aplikasi Go-jek, sebaiknya lebih menekankan perbedaan tanggung jawab
antara perusahaan Go-jek dengan driver ojek online khususnya yang berkaitan
dengan perlindungan hukum terhadap penumpang pada term and condition di
aplikasi Go-jek. Sehingga jika terjadi wanprestasi dalam pengangkutan ojek
online, penumpang dapat memahami dengan jelas kepada siapa yang
bertanggung jawab atas wanprestasi tersebut.
3. Pemerintah Republik Indonesia, sebaiknya lebih memperketat lagi aturan
yang mengatur tentang pengangkutan bersistem online ini, terutama pada
pengangkutan ojek online. Karena, dengan semakin tingginya penggunaan
angkutan ojek online oleh masyarakat, maka diperlukan perangkat hukum
yang secara khusus mengatur tentang angkutan ojek online ini. Sehingga
masyarakat lebih dijamin keamanan dan keselamatannya dalam menggunakan
jenis pengangkutan ojek online ini.
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku:
Ashshofa, Burhan. 2004. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta
Asikin, Zainal dan Amirudin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta:Raja Grafindo Persada
Badudu, J. S. dan Sultan Muhammad Zain. 1994. Kamus Umum Bahasa Indonesia.Jakarta. Pustaka Sinar Harapan
Badrulzaman, Mariam Darus dkk. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung CitraAditya Bakti
Dewi, Eli Wuria. 2015. Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Graha Ilmu
Gultom, Elfrida. 2009. Hukum Pengangkutan Darat. Jakarta: Literata Lintas Media
-------------------. 2009. Hukum Pengangkutan Laut. Jakarta: Literata Lintas Media
Hasyim, Farida. 2009. Hukum Dagang. Jakarta: Sinar Grafika
H.S., Salim. 2004. Hukum Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika
Iskandar Syah, Mudakir. 2008. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.Jakarta: Sagung Seto
Kansil, Christie. 2013. Pokok-Pokok Pegetahuan Hukum Dagang Indonesia. Jakarta:Sinar Grafika
Mertokusumo, Sudikno. 2005. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta:Liberty
Muhammad, Abdulkadir. 1998. Hukum Pengangkutan Niaga. Bandung: Citra AdityaBakti
-------------------------------. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: CitraAditya Bakti
------------------------------. 2013. Hukum Pengangkutan Niaga. Bandung: Citra AdityaBakti
76
Nasution, Az. 2014. Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar. Jakarta:Diadit Media
Raditio, Resa. 2014. Aspek Hukum Transaksi Elektronik. Yogyakarta: Graha Ilmu
Salim, Peter dan Yenny Salim. 1991. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer.Jakarta: Modern Englis Press
Sasongko, Wahyu. 2016. Hukum Perlindungan Konsumen.Bandar Lampung:Universitas Lampung
Susanto, Happy. 2008. Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Jakarta: Visimedia
Wijaya, Andika. 2016. Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online. Jakarta: SinarGrafika
B. Peraturan Perundang-undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan JalanPeraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang PenyelenggaraanAngkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam TrayekC. Jurnal dan Website:
Anindhita, Wiratri. 2016. Analisis Penerapan Teknologi Komunikasi Tepat GunaPada Bisnis Transportasi Ojek Online. Jakarta: Paper presented at Prosiding seminarnasional INDOCOMPAC
Tobing, Timothy K.L. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen TransportasiBerbasis Aplikasi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018. 5 Juni 2018.https://media.neliti.com/media/publications/147335-ID-none.pdf
https://kbbi.web.id/angkut
https://www.go-jek.com/terms-and-condition/