Download - Perkemb. RTR Kota Malang.docx
DAFTAR ISI
Kata Pengantar…………………………………………………………………………i
DAFTAR ISI................................................................................................................................1
BAB I PENDAHULUAN............................................................................................................2
1.1 Latar Belakang....................................................................................................................2
1.2 Rumusan Masalah..............................................................................................................3
1.3 Tujuan................................................................................................................................3
1.4 Sistematika Penulisan.........................................................................................................3
BAB II METODA SURVEI.........................................................................................................4
2.1. Studi Literatur....................................................................................................................4
2.2. Searching Internet.............................................................................................................4
BAB III URAIAN HASIL SURVEI............................................................................................5
3.1 Sejarah Perkembangan Perencanaan Kota Malang............................................................5
3.2 Produk Perencanaan Kota Malang.....................................................................................5
3.2.1 Produk Perencanaan Kota Malang Periode Tahun 1914-1935....................................5
3.2.2 Perkembangan Produk Perencanaan Kota Malang Periode 1935-1940.....................16
3.2.3 Perkembangan Produk Perencanaan Kota Malang Periode Tahun 1974-1984..........17
3.2.4 Perkembangan Produk Perencanaan Kota Malang Periode Tahun 1984-1994..........17
3.2.5 Perkembangan Produk Perencanaan Kota Malang Periode Tahun 1994-2000..........18
3.2.6 Penyempurnaan RTRW Kabupaten Malang Tahun 2000-2010.................................19
3.3 Upaya Mempertahankan Kondisi yang Ada.....................................................................22
3.4 Revisi-revisi Rencana Tata Ruang di Kota Malang..........................................................22
BAB IV KESIMPULAN............................................................................................................24
DAFTAR PUSTAKA................................................................................................................25
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar BelakangIndonesia merupakan negara kepulauan, yang mana beberapa pulau-pulau
tersebut dihuni oleh masyarakat, sejak nenek moyang hingga sekarang. Masyarakat-
masyarakat tersebut membuat peradabannya masing-masing sesuai dengan
karakteristik masyarakat yang mendiami tempat tersebut.
Peradaban-peradaban tersebut dimulai dari terbentuknya suku-suku, sampai
berdirinya kerajaan-kerajaan di seluruh Indonesia. Setiap kerajaan-kerajaan tersebut
membuat perencanaan dalam menata letak negara dan kotanya. Biasanya
menyesuaikan dengan hal-hal yang berbau mistis.
Perkembangan perencanaan terus berlanjut hingga beberapa kerajaan tersebut
ada yang hancur atau runtuh. Ketika itu, datang para orang asing dari benua Eropa
yang berniat untuk berdagang. Namun karena keinginannya, akhirnya mereka
menjajah Indonesia dan membuat sebuah pemerintahan baru. Pemerintahan baru itu
di bawah pimpinan Ratu Belanda, yang dilaksanakan oleh para perwiranya (pada
saat itu). Pemerintah Belanda membuat beberapa rencana-rencana perencanaan
wilayah, yang mana setelah Indonesia merdeka rencana-rencana tersebut masih tetap
digunakan. Meskipun hanya sampai berlaku pada periode tertentu.
Salah satunya adalah Kota Malang. Perkembangannya mengikuti aturan yang
diberikan oleh pemerintah pusat. Perkembangan-perkembangan rencana
perencanaan wilayah Kota Malang akan dijelaskan dalam bab-bab selanjutnya, yang
berisikan data-data hasil pencarian melalui berbagai literatur.
2
1.2 Rumusan MasalahStudi ini mengambil topik tentang Perkembangan Produk Perencanaan di
Indonesia khususnya di kota Malang. Beberapa hal penting yang harus dipahami
dalam mempelajari permasalahan dari topik ini adalah :
• Bagaimana sejarah perkembangan perencanaan kota Malang?
• Bagaimana perkembangan produk perencanaan Kota Malang?
• Apa saja revisi-revisi yang dibuat/dilakukan dalam perkembangan produk
perencanaan Kota Malang?
1.3 TujuanTujuan dari penulisan makalah ini adalah:
• Mengetahui sejarah perkembangan perencanaan kota Malang
• Mengetahui perkembangan produk perencanaan Kota Malang
• Mengetahui revisi-revisi yang dibuat/dilakukan dalam perkembangan produk
perencanaan Kota Malang
1.4 Sistematika PenulisanPada makalah ini terdapat empat bab yang dapat memudahkan pembaca dalam
memahaimnya.
Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang pembuatan
makalah, tujuan, dan sistematika makalah itu sendiri.
Bab II adalah metoda survei. Berisi tentang metoda-metoda yang digunakan
dalam pencarian sumber data dalam penulisan makalah.
Bab III adalah uraian hasil pencarian tiap periode. Berisi tentang penjelasan
perkembangan perencanaan Kota Malang secara singkat dan jelas.
Bab IV adalah kesimpulan. Berisikan hasil gabungan dari periode-periode
dalam perkembangan perencanaan Kota Malang.
3
BAB II METODA SURVEI
2.1. Studi LiteraturStudi literatur yang kami lakukan yaitu dengan meninjau data-data yang ada
pada beberapa buku sumber. Ada pun buku-buku tersebut yaitu Petunjuk “Wisata
Sejarah Kabupaten Malang”, Lingkaran Studi Kebudayaan Malang 2000, oleh
Agus Suntoyo; Tugas Akhir “Identifikasi Stadia Perkembangan Kota Malang”,
ditinjau dari sejarah Hindia Belanda sampai dengan masa setelah Indonesia
Merdeka, oleh Theodora Kusuma Wardhani; “Sejarah Arsitektur Kolonial Belanda
di Malang” oleh LPPM UNKRIS PETRA Surabaya; Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Malang Tahun 1993/1994 – 2003/2004; Revisi Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Malang Tahun 1998/1999 – 2008/2009; dan Ibukota Daerah
Tingkat II Kabupaten Malang.
2.2. Searching InternetMetoda survei yang kami gunakan adalah berupa studi literatur dan
searching internet. Adapun metoda survey melalui searching internet, menulis
mencoba mencari data-data dan fakta-fakta melalui media teknologi internet.
4
BAB III URAIAN HASIL SURVEI
3.1 Sejarah Perkembangan Perencanaan Kota MalangBerdasarkan Algemeen jaarlijsch verslang 1823, dapat diketahui bahwa Kota
Malang saat itu merupakan bagian dari Karisidenan Pasuruan yang meliputi
Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Bangil dan Kabupaten Malang berdasarkan
Staadsblad 1819 nomor 16 (Widomoko, 1987: 49). Pemerintahan Kolonial pada
tahun 1882 membuat alun-alun sebagai pusat kekuasaan administrasi kolonial.
Selain itu, juga untuk kepentingan ekonomi kolonial, yaitu sebagai tujuan produksi
dan kontrol perkembangan ekonomi masa itu. Alun-alun kota Malang secara
tipologi sama dengan kota-kota kabupaten di Jawa pada umumnya.
Seiring dengan pertumbuhannya, pada tanggal 1 April 1914 pemerintah Hindia
Belanda memutuskan membentuk Kota Malang sebagai kotamadya (Gemeente).
Seperti umumnya kota di Jawa, pada tahun 1914 pola permukiman di Kota Malang
dibagi menjadi permukiman Eropa, Timur Asing dan pribumi. Perkembangan
penduduk Eropa yang cepat di Kota Malang menyebabkan permukiman orang Eropa
kian menjauhi pusat kota. Hal ini menyebabkan Kota Malang berbentuk seperti pita
memanjang (ribbon shaped cities).
3.2 Produk Perencanaan Kota MalangPerkembangan produk perencanaan di kota Malang dapat dibagi dalam beberapa
periode. Periode-periode perkembangan produk perencanaan di kota Malang, antara
lain adalah untuk mengetahui lebih jelas tentang perkembangan produk perencana di
kota Malang sesuai dengan periode-periode di atas, dapat dilihat penjelasan dari
masing-masing periode di bawah ini.
3.2.1 Produk Perencanaan Kota Malang Periode Tahun 1914-1935 Untuk mengendalikan perubahan bentuk kota yang cenderung mengarah utara-
selatan, Kotapraja Malang dari tahun 1917-1929 mengeluarkan 8 buah rencana
5
perluasan kota (bouwplan). Pada tahun sebelumnya (1914-1916), perhatian
pemerintah lebih banyak diarahkan kepada peningkatan sarana dan prasarana kota,
seperti penyediaan air bersih, jaringan listrik, perbangkan dengan mendirikan
“Javasche Bank (kini Bank Indonesia)”, per-hotelan dengan membuka “Palace Hotel
(kini Hotel Pelangi)”, serta mendirikan perusahaan tanah guna meminimalkan ulah
para spekulan tanah. Berikut dapat dilihat perbandingan dari masing-masing
Bowplan dari I sampai VIII dari gambar berikut.
6
BOWPLAN I BOWPLAN III BOWPLAN IV
BOWPLAN VIBOWPLAN VII
BOWPLAN VIII
BOWPLAN V
Secara rinci perkembangan produk perencanaan ahunkota Malang periode
Tahun 1914-1935.
Produk
Perencanaan
Disusun
(Tahun)
Landasan
Hukum
Penyusunan Materi penyusunan
BOWPLAN
I – VIII
1914 - Pemerintah
Hindia Belanda
Pembentukan Kotamadya,
peningkatan prasarana Air
bersih dan Listrik
1935 - Karstein Membagi Lingkungan
dengan tujuan atau
peruntuka tertentu;
Gedung, Jalan, RTH,
Industri
1. Rencana Perluasan Pembangunan Kota I (BOWPLAN I)
Keputusan rapat Dewan Kota (Gemeenteraat) tanggal 13 April 1916,
namun baru dilaksanakan 18 Mei 1917. Tujuannya membangun daerah
perumahan baru untuk golongan orang Eropa di antara Celaket -
Rampal. Keputusan ini diambil untuk menanggulangi perkembangan kota yang
semakin menjurus ke arah utara sepanjang jalan menuju kota Surabaya. Daerah
perumahan baru untuk golongan Eropa tersebut dinamakan sebagai daerah
Oranjebuurt. Perluasan daerah perumahan baru tersebut merupakan babak baru
dalam perkembangan perluasan kota Malang. Sungai Brantas yang sebelumnya
merupakan batas sebelah timur kota Malang dalam program perluasan kota
justru akan menjadi bagian dari kota Malang itu sendiri karena sungai itu akan
mengalir dari arah utara menuju selatan di tengah kota bukan merupakan batas
kota. Rencana Perluasan Pembangunan Kota I (BOWPLAN I) mempunyai Luas
sekitar 12.939 meter².
7
2. Rencana Perluasan Pembangunan Kota 2 (BOWPLAN 2)
Keputusan rapat Gemeenteraat 26 April 1920, namun baru dilaksanakan
tahun 1922 dengan tujuan membentuk daerah pusat pemerintahan yang baru,
yakni Kotapraja (Gemeente) Malang, yang dibentuk 1 April 1914. Berintikan
lapangan terbuka berbentuk bundar dengan bagian di tengah berupa kolam air
mancur, yang kemudian populer dengan sebutan “Alon-alon Bunder”. Di
sekitanya didirikan bangunan resmi dan monumental seperti Balai Kota, hotel
Splendid, sekolah HBS/AMS, stasiun kereta api, rumah tinggal panglima militer
dsb. Jalan-jalan diberi nama dengan nama para gubernur jendral terkenal masa
Hindia-Belanda sehingga dinamai “Gouverneur-Generaalbuurt”. Rencana
Perluasan Pembangunan Kota II (BOWPLAN II) mempunyai Luas sekitar
15.547 meter².
Lapangan bundar itu dinamai J.P. Coen Plein. Dibangun jalan bersumbu
timur-barat dari Stasiun KA melintasi Alon-alon Buder dan Kali Brantas,
memotong jalan poros Kayutangan hingga terbentuk perempatan jalan utama,
8
BOUWPLAN I
dan seterusnya kearah barat hingga nantinya mencapai Jl. Besar Ijen. Luas
bowplan II: 15.574 m².
3. Rencana Perluasan Pembangunan Kota 3 (BOWPLAN III)
Keputusan rapat Gemeenteraat 26 Agustus 1919 dan 26 April 1920,
dengan maksud untuk membangun areal pemakamkam yang cukup luas guna
menampung kebutuhan akan makam bagi orang Eropa yang tinggal di Malang.
Lokasi terpilih adalah daerah Soekoen yang berada di tenggara kota,
yang kala itu belum padat penduduk. Kompleks makam ini sekaligus digunakan
untuk penampung pindahan makam orang-orang Eropa tertua di Klojen
Lor. Rencana Perluasan Pembangunan Kota III (BOWPLAN III) mempunyai
Luas sekitar 3.740meter2.
9
4. Rencana Perluasan Pembangunan Kota 4 (BOWPLAN IV)
Rencana pembangunan perluasan kota 4 ini terutama diperuntukkan
bagi perumahan kelas kebawah. Perluasan ini direncanakan akan dilakukan
antara sungai Brantas dan jalan ke Surabaya yang pada awalnya merupakan
daerah kampung kecil yang terletak antara daerah kampung Tjelaket dan
Lowok Waru. Daerah ini di rencanakan untuk prkampungan yang ditata secara
teratur untuk perluasan selanjutnya di daerah ini. Sebenarnya telah
direncanakan jalur pembangunan dengan pemandangan sungai yang indah ke
jurusan barat laut sepanjang sungai Brantas. Harus diakui bahwa dalam
kenyataannya perluasan ini kurang menonjol dibandingkan dengan rencana
10
perluasan yang lain. Rencana Perluasan Pembangunan Kota VI (BOWPLAN
IV) mempunyai luas sekitar 41.401meter2.
5. Rencana Perluasan Pembangunan Kota V (BOWPLAN V)
Rencana pembangunan perluasan kota ke-5 dimulai pada tahun
1924/1925. Antara tahun 1920 sampai tahun 1930 penduduk bangsa Eropa di
Malang meningkat sampai lebih dari 100% (tahun 1930 ada 3.504 jiwa dan pada
tahun 1930 menjadi 7.463 jiwa), sehingga perumahan bagi golongan Eropa di
Malang di rasakan sangat kurang. Perluasan kota tersebut memang
diperuntukkan bagi perumahan bangsa Eropa. Letaknya di sebelah Barat Kota
Malang. Perluasan ke arah barat tersebut bukan saja karena keadaan geografis
11
BOUWPLAN IV
tanahnya yang relatif lebih tinggi, sehingga lebih disukai untuk pembangunan
perumahan, tetapi juga karena pengembangan kota ke arah lain memang sudah
tertutup. Jalur jalan utama direncanakan dari arah Timur-Barat dengan pusat
kota Alun-alun lama. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan
bentuk kota yang memanjang dan menjauhi pusat kota di sepanjang jalur Utara-
Selatan akibat dari pembangunan kawasan perumahan bagi golongan yang sudah
tidak mencukupi lagi pada rencana Bouwplan I. Rencana Perluasan
Pembangunan Kota V (BOWPLAN V) mempunyai luas sekitar 16.768 meter2.
6. Rencana Perluasan Pembangunan Kota VI (BOWPLAN VI)
Rencana perluasan kota yang telah terwujud seperti Bouwplan I, II, IV,
dan V, yang tidak merata dan mengarah ke berbagai arah kota sudah tentu
berpengaruh atas kedudukan pusat kota lama (Alun-alun Kota). Titik pusat kota
lama, yaitu alun-alun, sebenarnya bersandar pada daerah Pecinan di sebelah
Tenggara dan daerah Kajoetanganyang menjadi daerah pertokoan orang Eropa,
di sebelah Barat Daya. Dengan demikian kawasan terbukanya terletak pada
lintasan diagonal antara kedua titik yang ramai (daerah Pecinan dan pertokoan
12
Kajoetangan). Hal ini menjadi Alun-alun kota menjadi sangat penting. Tetapi
karena perluasan kota, sementara terjadi titik pusat baru di persilangan sumbu
Timur-Barat (dari daendels Boulevard menuju JL. Semeru), dengan Jl.
Kajoetangan. Di titik persimpangan tersebut kemudia muncul bangunan-
bangunan yang menjulang ke atas meskipun harga tanah di daerah ini cukup
mahal. Dari sudut pandang bisnis, daerah ini menjadi titik penting bagi Kota
Malang. Rencana Perluasan Pembangunan Kota VI (BOWPLAN VI)
mempunyai luas sekitar 220.901 meter2.
7. Rencana Perluasan Pembangunan Kota VII (BOWPLAN VII)
Rencana pembangunan kota ke7 di maksudkan sebagai lanjutan
perluasan bagian barat kota setelah Bowplan 5. Selain daerah perumahan elit, di
dearah ini juga didirikan sebuah arena pacuan kuda yang diperuntukkan bagi
orang-orang yang mempunyai hobi berkuda sekarang bangunan tersebut sudah
tidak ada. Perumahan daerah ini terutama disediakan untuk daerah vila. Yaitu
jenis perumahan dengan kavling ukuran besar, sama dengan daerah bowplan 5.
Rencana Perluasan Pembangunan Kota VII (BOWPLAN VII) mempunyai luas
sekitar 252.948 meter2.
13
BOUWPLAN VI
8. Rencana Perluasan Pembangunan Kota VIII (BOWPLAN VIII)
Mengingat akan makin meningkatnya perkembangan industri di Malang,
maka dirasa perlu untuk penyediaan zoning di daerah industri. Zoning industri
tersebut diperuntukan bagi perusahaan besar. Oleh sebab itu diperlukan jalan
kereta api untuk menunjang kegiatan industri tersebut. Sehingga daerah industri
ini direncanakan untuk di tempatkan di dekat emplasemen kereta api dan term
uap di selatan kota. Perusahaan besar seperti BPM dan Faroka menempati
daerah ini. Pada rencana perluasan kota tahun 1935, daerah industri tersebut
diperluas juga di dekatnya di pakai untuk abatoir. Daerah industri tersebut juga
14
BOUWPLAN VII
diperluas di daerah utara kota di dekat daerah Belimbing. Daerah industri yang
semula direncanakan seluas 440hektar kemudian diperluas menajdi 1000hektar.
Rencana Perluasan Pembangunan Kota VIII (BOWPLAN VIII) Mempunyai luas
sekitar 179.820 meter2.
Dengan perluasan kota I samapi VIII kota malang bertambah luas
744.064 meterpersegi dari luas semula. Pada tahun 1929 luas kotanya menjadi
1.882hektar. namun demikian luasan saja belum cukup untuk sebuah kota.
Pembangunan kota adalah pembentukan sebuah kota menjadi satu kesatuan
organis.tapi terutama adalah masalah organisasi.
15
BOUWPLAN VIII
9. Perkembangan Arsitektur Tahun 1914 – 1940
Arsitektur kolonial yang dibangun antara th. 1920 sampai 1940 an dapat
disebutkan misalnya:
Zusterschool (Jl. Tjelaket- dibangun antara th. 1926 arsiteknya Hulswit,
Fermont & Ed.Cuypers)
Fraterschool (Jl. Tjelaket, dibangun antara tahun 1926, arsiteknya Hulswit,
Fermont & Ed.Cuypers)
Komplek pertokoan di perempatan Jl. Kayutangan (dibangun ahun 1936,
arsiteknya Karel Bos)
Balai Kota Malang (dibangun th. 1927-1929, arsiteknya H.F. Horn)
Gedung HBS/AMS di J.P. Coen Plein (alon-alon bunder, dibangun tahun
1931, arsiteknya Ir. W. Lemei)
16
BOUWPLAN
I - VIII
Theresiakerk (gereja Santa Theresia) di depan Boeringplein (taman
Buring) dibangun th. 1936, arsiteknya Rijksen en Estourgie.
Gedung Maconieke Lodge, di Tjerme plein (taman Cerme), dibangun th.
1935, arsiteknya Ir. W. Mulder.
Javasche Bank (sekarang Bank Indonesia) disebelah Utara alon-alon
dibangun th. 1915, arsiteknya adalah Hulswit, Fermont & Cuypers.
Palace Hotel (sekarang Hotel Pelangi), dibangun antara th. 1916, disebelah
Selatan alon-alon, arsiteknya tidak diketahui dengan jelas.
Kantor Pos dan Tilgram (sekarang sudah dibongkar) terletak di Jalan
Kayutangan (Basuki Rachmad) dibangun antara th. 1910 arsiteknya BOW
(Burgelijke Openbare Werken)
3.2.2 Perkembangan Produk Perencanaan Kota Malang Periode 1935-
1940
Untuk kepentingan itu, pihak Gemeente Malang menunjuk Thomas
Karsten sebagai penasihat (adviseur) resmi Kota Malang dari tahun 1929
hingga 1935. Terhitung dari tahun 1935 s.d. 1940 pihak Gemeente Malang
melakukan perluasan tambahan bagi kota Malang, yang di-beri sebutan
“Rencana Tambahan Global”, meliputi: rencana jaringan jalan utama, rencana
tanam dan ruang luar, serta rencana jaringan kereta api dan tram. Dengan
adana jaringan transportasi itu, ke arah utara wilayah kota Malang meluas
hingga mencapai Blimbing dan ke barat hingga mencapai daerah yang diberi
nama dengan nama kota-kota.
3.2.3 Perkembangan Produk Perencanaan Kota Malang Periode Tahun
1974-1984
Pada masa ini perkembangan Kota Malang mengikuti Rencana Induk
Kota. Rencana penggunaan lahan berdasarkan RIK sebagian besar adalah
kawasan pusat kota, kawasan pemerintahan, kawasan pendidikan, kawasan
17
perdagangan dan jasa, kawasan industri, kawasan perumahan, (sebagian
kampung-kampung akan diremajakan Kampung Improvement Project).
Secara rinci perkembangan produk perencanaan kota Malang periode
Tahun 1974-1984.
Produk
Perencanaan
Disusun
(Tahun)
Landasan
Hukum
Penyusunan Materi penyusunan
RIK
(Rencana
Induk Kota)
1974-
1984
Perda Th.
1974
Dep. PU dan
Pemda
Penyusunan rencana
penggunaan Lahan
adanya peremajaan
Kampung (KIP)
3.2.4 Perkembangan Produk Perencanaan Kota Malang Periode Tahun
1984-1994
Perkembangan Kota Malang pada masa ini perlu banyak melakukan
perluasan wilayah, karena perkembangan kawasan terbangun telah melebihi
batas wilayah. Dalam perluasan wilayah, Kota Malang mendapat tambahan 12
desa sehingga luasnya bertambah dari 78,42 Km2 menjadi 11.005,66 Ha. Secara
spatial, pola penggunaan lahan di Kota Malang dapat ditunjukkan berikut ini:
Sebagai pusat kegiatan dan orientasi utama kota Malang, pusat kota
berada pada alun-alun dan sekitarnya yang terdiri atas kegiatan
komersial (perdagangan dan jasa) pelayanan umum (perkantoran
dan jasa).
Sub-sub pusat pelayanan yang ada di Kota Malang tersebar cukup
merata, akan tetapi sub pusat masih didominasi oleh kegiatan
perdagangan dan jasa.
Pola penggunaan lahan lainnya ternyata menunjukkan bahwa
kawasan terbangun terutama perumahan mengalami perkembangan
yang pesat dan mapan yaitu pada bagian utara dan selatan Kota
Malang.
Secara rinci perkembangan produk perencanaan kota Malang periode
Tahun 1984-1994.
18
Produk
Perencanaan
Disusun
(Tahun)
Landasan
Hukum
Penyusunan Materi penyusunan
RIK Rev. 1 1984-
1990
Perda Th.
1984
Dep. PU dan
Pemda
Penambahan Luas Kota
Malang, pembagian tata
guna lahan dan pusat
kegiatan perdagangan dan
Jasa ada di Pusat Kota.
RUTRK 1990/1991 - - Arahan pengembangan
dan penataan kawasan
RTRW 1993/1994 UU no 24
tahun 1992
Bapeda Arahan pengembangan
dan penataan kawasan
3.2.5 Perkembangan Produk Perencanaan Kota Malang Periode Tahun
1994-2000
Pada tahun 1998, Pemerintah Kabupaten Malang merevisi Rencana Tata
Ruang Wilayah yang terdahulu karena sudah banyak perubahan fisik yang
terjadi terutama pola tata ruangnya. Untuk menyeimbangkan pertumbuhan
wilayah Kabupaten Malang, digunakan 7 jalur pengembangan tata ruang yang
sudah terangkai dalam lingkup Propinsi Jawa Timur, Satuan Wilayah Malang -
Pasuruan maupun Kabupaten Malang, diantaranya:
1. Jalur pemanfaatan fungsi lindung;
2. Jalur optimasi penggunaan sumber daya;
3. Jalur penyeimbangan wilayah;
4. Jalur upaya pemanfaatan sistem aksesbilitas;
5. Jalur upaya pemanfaatan fungsi kota dan permukiman;
6. Jalur upaya optimasi penggunaan unsur ruang;
7. Jalur upaya peningkatan efisiensi produksi dan pemanfatan produksi.
Berdasarkan UU No22 tahun 1999 tentang “Pemerintahan Daerah”,
status Kotamadya Malang berubah menjadi Kota Malang. Perkembangan Kota
Malang pada masa ini didominasi proyek lanjutan sebelumnya, seperti
19
pembangunan rumah susun untuk golongan ekonomi lemah, perumahan wilis
yang dibangun di atas tanah Taman Indrokilo, eks Taman Beatrix dan
sebagainya. Kegiatan terakhir yang dilaksanakan dalam bidang perumahan
adalah proyek peremajaan kota dan lingkungan kumuh (resettlemen dan urban
renewal).
Secara rinci perkembangan produk perencanaan kota Malang periode
Tahun 1994-2000.
Produk
Perencanaan
Disusun
(Tahun)
Landasan
Hukum
Penyusunan Materi penyusunan
RTRW,
RDTRK,
RTRK
1994-
1998
UU no 24
tahun 1992,
UU no 22
tahun 1999
Bapeda Arahan pengembangan
dan penataan kawasan
Revisi
RTRW,
1998-
2000
UU no 24
tahun 1992
Bapeda,
Konsultan
Perbaikan karena banyak
perubahan fisik
3.2.6 Penyempurnaan RTRW Kabupaten Malang Tahun 2000-2010
Hierarki kota bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya keterkaitan suatu
kota dengan kota lainnya. Seiring dengan perkembangan yang ada di Kabupaten
Malang, Kepanjen akan berubah status dari ibukota kecamatan menjadi ibukota
kabupaten dan hal ini akan mengakibatkan hierarki kotanya naik dari orde IV
menjadi orde III. Ada pun hierarki/orde kota di Kabupaten Malang adalah:
Kota orde III adalah perkotaan Batu dan Kepanjen
Kota orde IV adalah perkotaan Ngantang, perkotaan Lawang, perkotaan
Kecamatan Tumpang dan perkotaan Kecamatan Dampit.
Kota orde V semua perkotaan yang berfungsi sebagai kecamatan selain
yang disebut di atas.
Pada masa ini juga telah ditetapkan sektor dan wilayah yang memerlukan
prioritas pengembangan dan perencanaan tata ruang detail teknisnya, yaitu:
20
Dengan adanya rencana pembangunan jalan tol Gempol Malang, perlu
diperhatikan daerah sekitar pintu tol dan daerah sekitarnya karena akan
banyak multiplier effect dari pembangunan jalan tol tersebut.
Wilayah yang tertinggal/terisolasi atau kurang berkembang dan
masyarakatnya relatif terbelakang yang terutama disebabkan kondisi alam
yang kurang menunjang.
Wilayah yang memiliki rawan baik rawan bencana ataupun rawan daya
dukung tanahnya.
Kawasan yang strategis dan memberikan prospek pengembangan yang baik.
Kawasan pelabuhan yang berlokasi di Sendang Biru di SSWP Malang Timur
Selatan (Sumbermanjing Wetan) akan dikembangkan pelabuhan sesuai
potensinya.
Kawasan pertambangan di SSWP Malang Selatan (Donomulyo) sebagai
pertambangan bahan galian jenis B yaitu emas.
Kawasan yang strategis lainnya yang memiliki prospek pengembangan baik
yaitu SSWP Malang Timur dimana merupakan kawasan yang
menghubungkan Kota Malang dengan sederetan pariwisata yang ada dan
berakhir di Gunung Bromo. Pada hasil revisi ini, satuan Sub Wilayah
Pengembangan Kabupaten Malang yang dulu dibagi menjadi 5 SSWP
direkomendasikan menjadi 9 SSWP agar penyebaran dan distribusi
kebutuhan serta fasilitas pelayanan masyarakat dapat lebih merata.
Ada pun SSWP tersebut adalah:
1. SSWP Ngantang dan sekitarnya
2. SSWP Batu
3. SSWP Malang dan sekitarnya
4. SSWP Lawang berpusat di Lawang
5. SSWP Tumpang dan sekitarnya
6. SSWP Kepanjen dan sekitarnya
7. SSWP Turen-Dampit dan sekitarnya
8. SSWP Donomulyo
9. SSWP Gondanglegi dan sekitarnya
21
Secara rinci perkembangan produk perencanaan kota Malang periode Tahun
2001-2010.
Produk
Perencanaan
Disusun
(Tahun)
Landasan
Hukum
Penyusunan Materi penyusunan
RTRW 2001-
2010
UU no 24
tahun 1999
Bapeda,
Konsultan
Arahan pengembangan,
pengelolaan dan
penatagunaan
3.3 Upaya Mempertahankan Kondisi yang AdaPemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Perencanaan Kabupaten dan
Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah berwenang menangani Tata Ruang
sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Berdasarkan Kepmendagri No.8
tahun 1998 tentang “Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah” telah diatur batas
22
kewenangan masing-masing instansi dalam menyusun rencana tata ruang. Ada pun
upaya untuk mengawasi perkembangan tata ruang Kabupaten Malang saat ini
adalah:
Penyusunan penataan ruang untuk Wilayah Kabupaten Malang (RTRW) yang
disahkan lewat Peraturan Daerah.
Penyusunan Penataan Ruang wilayah Kecamatan (RUTRK kedalaman
RDTRK), unit-unit lingkungan (RDTRK kedalaman RTRK) dan penyusunan
penataan ruang khusus (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan).
Adanya Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) pada masing-masing
penggunaan tanah sehingga dapat terawasi penggunaan tanah yang ada.
Pengawasan terhadap pemakaian tanah dan memberikan sanksi pada siapa saja
yang melanggar.
Penetapan strategi pemanfaatan ruang yang ada.
Pembentukan Tim Koordinasi Penataan ruang (TKPRD) yang bertugas sebagai
pemantau dan pengawas serta memberikan laporan/informasi perkembangan
penataan ruang di KabupatenMalang kepada Kepala Daerah secara berkala.
Preservasi dan konservasi bangunan Kolonial Belanda yang ada di Malang.
Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1992 tentang “Benda Cagar
Budaya” untuk pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No.10
tahun 1993 tentang “Benda Cagar Budaya” sebagai landasan pelestarian benda
cagar budaya di daerah ini.
3.4 Revisi-revisi Rencana Tata Ruang di Kota MalangRencana – rencana yang terkandung didalam Revisi RTRW Kota Malang
ini dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah Revisi RTRW ini di
Perda-kan. Adapun tahapan waktu perencanaan Revisi RTRW Kota Malang ini
sebagai berikut :
Tahun 1998/1999 – 2001 adalah penyusunan Revisi RTRW Kota Malang
sampai penetapan RTRW dalam Peraturan Daerah.
Tahun 2001 - 2005 adalah program tahap I .
Tahun 2006 - 2010 adalah program tahap II
23
Beberapa pertimbangan digunakan dalam merevisi tata ruang Kota Malang
antara lain:
1. Perkembangan kota yang pesat
Perkembangan kota terkadang luput dari perencanaan, sehingga menyebabkan
rencana terkadang luput dari perencanaan, sehingga menyebabkan rencana
terkadang luput dari perencanaan, sehingga menyebabkan rencana tata ruang
tidak mampu menangkap dinamika perkembangan kota.
2. Pelanggaran terhadap produk hukum
Sudah merupakan hal yang biasa bahwa produk perencanaan tata ruang sebagian
besar hanya menjadi acuan di atas kertas. Tak jarang, beberapa peruntukan tidak
sesuai dengan rencana.
3. Penyesuaian dengan UU yang ada
Penataan kota yang lebih otonom dipicu oleh adanya UU no. 22/1999 tentang
pemerintahan daerah dan UU No. 25/1999 tentang perimbangan keuangan Pusat.
Hal ini memberikan dampak berupa kemandirian kota, keterbatasan SDM, dan
kecenderungan pemekaran daerah.
24
BAB IV KESIMPULAN
Kesimpulan yang didapat dari makalah ini antara lain;
1. Produk perencanaan atau dokumen perencanaan merupakan hasil dari proses
perencanaan yang diolah sedemikian rupa menjadi sebuah rencana.
2. Perkembangan produk perencanaan di kota Malang berawal dari RIK (Rencana
Induk Kota) (periode 1974-1990), terus berganti jadi RUTRK (1990-1991),
hingga menjadi RTRW, RDTRK, RTRK sampai saat ini (1993-2010).
3. Kota Malang berbentuk seperti pita memanjang (ribbon shaped cities), untuk
mengendalikan perubahan bentuk kota yang cenderung memanjang ke utara,
pihak kotamadya Malang antara tahun 1917 sampai 1929 mengeluarkan delapan
buah rencana perluasan kota. Antara tahun 1914-1916 perencanaan lebih pada
peningkatan sarana dan prasarana kota. Pihak kotamadya mengatur perencanaan
perluasan kota tersebut yang dibagi menjadi 8 bagian. Yang masing-masing
disebut sebagai BOUWPLAN.
4. Rencana – rencana yang terkandung didalam Revisi RTRW Kota Malang ini
dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah Revisi RTRW ini
di Perda-kan.
5. Beberapa pertimbangan digunakan dalam merevisi tata ruang Kota Malang
antara lain:
penyesuaian dengan UU yang ada, pelanggaran terhadap produk hukum, dan
perkembangan kota yang pesat.
25
DAFTAR PUSTAKA
1. Petunjuk “WISATA SEJARAH KABUPATEN MALANG”, Lingkaran Studi
Kebudayaan Malang 2000, Oleh : Agus Sunyoto.
2. Tugas Akhir “IDENTIFIKASI STADIA PERKEMBANGAN KOTA
MALANG, Ditinjau dari sejarah Hindia Belanda sampai dengan masa setelah
Indonesia Merdeka, Disusun oleh : Theodora Kusuma Wardhani, Tahun 2000,
Jurusan Teknik Planologi Institut Teknologi Nasional Malang.
3. “Sejarah Arsitektur Kolonial Belanda di Malang”, 1996, LPPM UNKRIS
PETRA Surabaya dan Penerbit ANDI Yogjakarta, Ir. Handinoto, Ir. Paulus
Suhargo, M Arch.
4. “Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 1993/1994 –
2003/1004”, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Daerah Tingkat II
Kabupaten Malang.
5. “Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 1998/1999 –
2008/2009”, Badan Perencanaan Kabupaten, Pemerintah Kabupaten Malang.
6. Ibukota Daerah Tingkat II Kabupaten Malang, Buku Suplemen Rencana Induk
(Master Plan) Pengembangan Daerah Tingkat II Kabupaten Malang kerjasama
antara Unibraw dengan Pemerintahan Daerah Tingkat II Kabupaten Malang,
1980.
26