Download - Perilaku Yang Tidak Mencerminkan Pancasila
PERILAKU YANG TIDAK MENCERMINKAN PANCASILA
1.Perilaku Yang Tidak Mencerminkan Pancasila Sila Ketuhanan Yang Maha
Esa
A) Mengaku Rasul
Beberapa waktu lalu masyarakat dihebohkan dengan adanya orang yang
mengaku Nabi dan Rasul dengan ajaran-ajaran sesatnya – sebut saja Ahmad
Musadeq yang mengaku Rasul dengan kelompoknya yang bernama Al-Qiyadah
Al-Islamiyah.
Kemudian ada Lia Edan yang mengaku utusan jibril dengan kelompoknya
Salamullah yang kemudian berganti baju menjadi Kerajaan Tuhan Eden.
Muncul lagi Agus Imam Solichin dengan kelompok pengajiannya yang
bernama Satria Piningit Weteng Buwono, dan masih banyak lagi manusia-
manusia sejenis yang sempat kita baca di media baik cetak maupun elektronik
yang mengaku-ngaku sebagai nabi ataupun rasul.
Sekarang dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi internet, seorang
yang bernama Sakti A. Sihite dengan tegas menyatakan diri sebagai Rasulullah.
Berbeda dengan orang-orang lain yang mengaku sebagai nabi atau rasul yang
biasanya membentuk komunitas pengajian atau kelompok untuk
mengeksistensikan dirinya sebagai utusan Tuhan, sang ‘rasul’ satu ini lebih
memilih mendeklarasikan dirinya sebagai utusan tuhan lewat media blog dan
memanfaatkan situs pertemanan Facebook.
b) Ajaran Sesat ‘Tuhan Harun’
KUANTAN: Ritual mereka setiap hari ialah bermain muzik atau
‘jamming’ lagu berentak rock menjelang masuk waktu Maghrib dan menyanyi
lagu yang liriknya memuja ketua kumpulan dikenali sebagai ‘Tuhan Harun’.
Apabila azan berkumandang, pengikut ajaran sesat Tuhan Harun itu
semakin rancak mengalunkan muzik keras sambil terlompat-lompat menyanyi
serta menari.
Kegiatan pengikut dan ketua ajaran sesat itu terbongkar apabila sepasukan
penguat kuasa Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP) menyerbu studio menjadi
pusat pertemuan mereka di Lorong Pandan Damai, di sini, jam 6.50 petang
kelmarin.
Dalam serbuan itu, 31 individu termasuk enam wanita berusia antara 12
dan 49 tahun ditahan termasuk ketua mereka, Tuhan Harun atau dikenali juga
sebagai Ustaz Harun.
Pembahasan :
Indonesia adalah negara yang beragama, berbudi pekerti luhur dan
berakhlak mulia.Ada empat agama yang diakui secara umum oleh pemerintahan
indonesia yaitu agama islam, kristen, hindu dan budha.Tiap-tiap warga negara
yang memeluk agama masing-masing harus percaya dan bertakwa kepada Tuhan
yang masing-masing mereka percayai sesuai dengan ajaran agama yang dipeluk.
Dalam contoh kasus di atas merupakan salah satu contah dari
penyimpangan pancasila sila pertama tentang kepercayaan dan ketakwaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa.Dalam kitab masing-masing agama telah disebutkan
tentang Tuhan masing-masing agama yang dalam artian tiap agama mempercayai
dan meyakini adanya Tuhan berdasarkan kitab yang merupakan pedoman dan
panduan mereka dalam bersikap dan bertingkah laku.
Contohnya dalam ajaran islam dalam Al-Qur’an telah disebutkan bahwa
Tuhan yang dipercayai adalah Allah SWT. dan nabi terakhir adalah nabi
Muhammad Saw.Allah tidak dapat dilihat, bukan laki-laki dan bukan perempuan,
dan tidak berwujud.Semuanya telah dijelaskan dalam Al-Qur’an, namun sekarang
banyak orang yang satu persatu bermunculan mengaku sebagai Tuhan dan
mengaku sebagai nabi dan rasul padahal kita ketahui bahwa Tuhan adalah sesuatu
yang gaib yang memiliki kekuasaan, kekuatan yang besar yang tidak seperti
manusia.Tetapi masih ada manusia yang mengaku sebagai Tuhan dan nabi
terakhir yang membawa ajaran-ajaran sesat.Ajaran sesat tersebut berlabel islam,
namun jauh dari syariat islam dan tidak sesuai dengan perintah-perintah dan
larangan Allah di dalam Al-Qur’an.
Rendahnya pengetahuan masyarakat akan pancasila dan agama yang
dianutnya masing-masing akan membawa mereka ke jalan yang tidak
benar.Adanya ajaran sesat yang dibawakan oleh orang-orang yang mengaku
Tuhan, nabi atau rasul dapat dihindari jika kita sebagai warga negara pemeluk
agama benar-benar memahami isi pancasila dan memahami dengan baik kitab
yang menjadi pegangan dan pedoman kita.Untuk menghindari hal-hal seperti ini
terjadi lagi, sebaiknya sering-sering dilakukan pendekatan agama kepada
masyarakat sehingga mereka dapat memahami dengan baik tentang agama yang
mereka anut sehingga tidak keluar dari ajaran agama yang sebenarnya.Pemerintah
juga harusnya lebih mengintens kan pendidikan agama di sekolah-sekolah mulai
dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama sekolah menengah atas, dan juga
perguruan tinggi agar tercipta akhlak yang baik dan kepercayaan serta takwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa.k
Saya sebagai masyarakat indonesia secara pribadi tidak akan dengan
mudah menerima ajaran-ajaran sesat yang hadir karena saya telah mempelajari
pancasila dan berpedoman pada kitab suci Al-Qur’an sehingga ajaran-ajaran atau
hal-hal yang baru masuk dapat saya sesuaikan dengan kitab dan pancasila, jika
tidak sesuai dengan kitab agama yang saya percayai, maka saya akan menolak
dengan lantang ajaran sesat tersebut.Sebenarnya hanya masalah bagaimana kita
berpikir dengan jernih dan menghubungkannya dengan agama yang kita percayai
serta pancasila yang menjadi ideologi negara kita.
2. Perilaku Yang Tidak Mencerminkan Pancasila Sila Kemanusiaan Yang
Adil dan Beradab
a) Tindakan Pembunuhan, Pemerkosaan, dan Penganiayaan
MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM --Pembunuh perempuan muda di
Jl Emy Saelan III, kecamatan Rappocini, Makassar, Rabu (9/10/2013), akhirnya
ditangkap di Parepare. "Kita tangkap di Parepare," kata Kasat Reskrim
Polrestabes Makassar AKP Endro.
Pelaku berinisial HR ini ditangkap dalam pengejaran sejak Rabu lalu
sesaat setelah membunuh pacarnya, Nur Halimah (21) dengan tusukan pisau
dapur sebanyak 13 kali.Dalam Kejadian ini sempat menggegerkan warga sekitar
tempat kejadian perkara.
Sambil kuliah, Nur Halimah (21), wanita asal Malino, Gowa, bekerja
sebagai karyawan laundry Ratu Laundry dui Jl Emmi Saelan III. Usaha pencucian
ini milik Mansyur (53), warga setempat.
Ditubuh Nur Halima ditemukan luka tusukan pada bagian perut, leher, dada, dan
pahanya.Saat ditemukan Mansyur, korban juga dalam keadaan
telanjang.Berdasarkan keterangan Mansyur, selaku pemilik laundry,
menyebutkan pertama kali menemukan jenazah korban dalam kondisi tergeletak
di dalam kamar mandi di lantai dua miliknya.
Pembahasan :
Tindakan atau upaya pembunuhan, pemerkosaan dan penganiayaan
merupakan beberapa contoh tindakan yang tidak mencerminkan sebagai manusia
yang beradab.Sebagai warga Indonesia seharusnya kita beradab karena perilaku
dan tindakan kita telah dijelaskan dalam pancasila.Pertama kali dicetuskannya
pancasila, para pemimpin berharap bahwa masyarakat harus memiliki norma dan
etika dalam bertindak sehingga dapat membentuk kepribadian bangsa yang
berbudi pekerti baik.Tindakan menghilangkan nyawa orang lain, merampas
haknya adalah tindakan orang-orang yang sangat tidak paham dan buta akan
pancasila.Namun bukan berarti kita harus membela orang-orang yang bersalah
dengan alasan mereka tidak mengerti pancasila.Sebenarnya mengetahui apa saja
isi pancasila tetapi mereka tidak pernah berusaha merealisasikan isi pancasila
dalam dirinya sehingga mereka dengan mudahnya menghilangkan nyawa orang
lain dan merampas haknya untuk hidup dan menjalankan kehidupan dengan
semestinya.
B) Rakyat Miskin Bulan-Bulanan Ketidakadilan
Saiful Arif, selaku bidang operasional di LBH Surabaya mengungkapkan,
masyarakat miskin selama ini masih menjadi aktor utama ketidakadilan. Sehingga
justru di forum-forum hukum, masyarakat miskin menjadi bulan-bulanan
kepastian tanpa keadilan hukum.
“Suatu contoh kasus, konflik agrarian, sengketa masih mewarnai
perjalanan di tahun 2009, sebagian besar adalah sengketa-sengketa lama yang
tidak kunjung menemukan jalan keluar, aktor-aktor lama masih mendominasi
konflik agraria di Jawa Timur, yakni TNI, PTPN, Pemerintah daerah, serta pihak
Swasta,” ungkapnya, di Kantor LBH Surabaya, Jalan Kidal No 6 Surabaya, Selasa
(29/12/2009). LBH Surabaya mencatat telah terjadi penggusuran terhadap 389
PKL yang dilakukan Pemerintah kota Surabaya. Dia menjelaskan, Pemkot
Surabaya di tahun 2009 melakukan penggusuran lebih dari 750 rumah warga
miskin yang berada di sitren kali Wonokromo.
“Apa yang dilakukan Pemkot Surabaya dan Satpol PP tersebut merupakan
bentuk main hakim sendiri, yang sangat berlawanan dengan ketentuan-ketentuan
konstitusi, bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum,” jelas Arif.
Sementara itu, Syaiful Aris, selaku Direktur LBH Surabaya mengatakan,
bagi buruh di Jawa Timur tahun 2009 ini juga masih menjadi tahun yang kelam.
Cita-cita hidup layak belum juga dapat diwujudkan, karena kebijakan upah yang
masih dimanipulatif, agar upah buruh serendah-rendahnya.
“Menurut catatan yang ada di LBH Surabaya, ada 83 kasus yang
melibatkan lebih dari 40 ribu buruh yang terjadi sepanjang tahun ini, dan sebagian
besar kasus tersebut belum mendapat penyelesaian,” katanya.
Pembahasan :
Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang di hadapi oleh seluruh
pemerintahan yang ada di dunia ini. Contoh kasus diatas hanyalah beberapa potret
tentang ketidakadilan pemerintah kepada rakyat miskin, tidak adanya tindak lanjut
dari pemerintah dalam memberi bantuan ataupun jaminan kepada rakyat miskin.
Di Indonesia banyak sekali daerah-daerah miskin yang tidak tercium oleh
pemerintah. Dalam hal ini pemerintah seharusnya memberikan pemerataan
pembangunan atau bantuan kepada rakyat miskin terutama di daerah pedesaan.
Seharusnya pemerintah juga harus memberikan pelayanan dan fasilitas kepada
masyarakat miskin seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, serta
transportasi. Gizi buruk masih terjadi di lapisan masyarakat miskin. Hal ini
disebabkan terutama oleh cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin
yang belum memadai. Bantuan sosial juga sangat dibutuhkan oleh mereka seperti
kepada orang-orang penyandang cacat, lanjut usia, dan yatim piatu. Sarana
transportasi juga harus diperhatikan pada daerah terisolir untuk mendukung
penciptaan kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat miskin.
Sebenarnya negara harus menjamin kehidupan anak-anak terlantar dan
orang-orang miskin.Negara memiliki anggaran untuk masyarakat miskin dan
anggaran pembangunan untuk daerah pedesaan dan pembangunan untuk
masyarakat yang terkena penggusuran.Tetapi, sebagian pemerintah sekarang tidak
amanah dalam melaksanakan tugasnya sehingga kerap kali dana yang harusnya
digunakan untuk kepentingan umum malah digunakan oleh pemerintah untuk
kepentingan pribadinya.Adanya pajak yang dikenakan pemerintah kepada warga
negara merupakan sumber dana untuk melakukan pembangunan, tetapi buktinya
pembangunan di daerah pedesaan masih sedikit.Hal ini disebabkan karena
pemerintah yang munafik, mengaku pancasilais tetapi dalam bukti aplikasinya
sama sekali tidak mencerminkan jiwa-jiwa pancasila.Mereka memakan dan
menikmati uang yang harusnya milik rakyat.Dalam tiap wawancara mereka selalu
mengatakan prihatin terhadap kemiskinan yang ada di Indonesia tetapi secara
sadar mereka lah tikus penggerogot uang rakyat yang menyebabkan semakin
merajalelanya kemiskinan di Indonesia.
Jika saya sebagai pemerintah yang mengerti betul pancasila, saya akan
melaksanakan tugas dan amanah saya dengan semestinya dalam hal upaya
menyejahterakan bangsa indonesia.Saya akan mengutamakan kepentingan orang
banyak dibanding kepentingan pribadi dan tidak terpengaruh dengan budaya
korupsi yang ada dalam sistem pemerintahan kali ini.Seharusnya tiap pemimpin
negara dan pemerintah harus memiliki pemahaman pancasila dan agama yang
baik sehingga hanya berprilaku dan bersikap yang baik saja sesuai dengan ajaran
agama dan pancasila.
3. Perilaku Yang Tidak Mencerminkan Pancasila Sila Persatuan Indonesia
Jakarta, PelitaOnline – KETUA Solidaritas Kemanusiaan untuk Papua,
Frans Tomoki meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Papua. Jika Pemerintahan SBY-
Boediono ini tidak bertanggung jawab, maka ia mengancam akan keluar dari
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kami ingin Papua berdiri di atas kakinya sendiri untuk menentukan nasib
rakyatnya. Kalau pemerintah tidak memperhatikan kami, biarkan kami keluar dari
NKRI,” kata Frans saat jumpa pers di Kontras, Jakarta, Selasa (1/11).
Menurutnya, para anggota militer yang ada di Papua, hanya bisa membuat
rakyat Papua menjadi tidak aman lantaran terlalu represif dalam bertindak demi
kepentingan PT Freeport Indonesia. Militer, kata dia, juga tidak membawa
kesejahteraan bagi rakyat di Bumi Cendrawasih.
“Militer terlalu diskriminatif untuk warga Papua. Seharusnya berlaku adil.
Kami hanya ingin mandiri,” pintanya tegas.
Dia menjelaskan, Kapolsek Mulia Papua, Dominggus Awes, yang
ditembak di bandara merupakan jaringan Organisasi Papua Merdeka (OPM)
gadungan yang dipelihara oleh militer.
“Itu OPM gadungan, yang memang sengaja dipelihara oleh militer untuk
mengalihkan isu, terkait meninggalnya buruh Freeport yang menuntut kenaikan
gaji,” jelas dia.
Dia mengakui bahwa warga Papua mendapatkan perlakuan diskriminatif
dari negeri ini. Padahal Papua merupakan bagian dari NKRI.
“Bagi Bangsa Papua, sudah jelas untuk menentukan nasib. Bagi saya lebih
baik Papua menentukan nasibnya sendiri.
Pembahasan :
Kasus freeport yang terjadi di papua yang menyebabkan warga papua
berpikir pemerintah negara indonesia tidak berlakua adil pada warga papua yang
juga merupakan bagian dari negara republik indonesia.Warga papua merasa
bahwa mereka mendapatkan perilaku diskriminatif dari pemerintah.Pemerintah
sudah sejak dulu memberikan kontrak karya kepada PT freeport yang merupakan
milik Amerika itu.Pemerintah juga memberlakukan pajak kepada PT Freeport
yang tidak sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku, misalnya, Freeport tidak
wajib membayar PBB atau PPN. Tidak ada kewajiban bagi Freeport untuk
melakukan community development. Akibatnya, keberadaan Freeport di Irian
Jaya tidak memberi dampak positif secara langsung terhadap masyarakat
setempat.PT Freeport pun merupakan pencuri tambang emas indonesia yang ada
di gunung Ertsberg.Awalnya PT Freeport hanya mnegakui menambang tembaga
di gunung Ertsberg tetapi dugaan masyarakat indonesia PT Freepoert telaha
menambang emas sebagai hasil tambangan utamanya, bukan tembaga sehingga
keuntungan mereka bisa sangat besar dan malah merugikan masyarakat papua
sekitar ang merasa asing di kampung halamannya sendiri.Sebenarnya Indonesia
adalah negara yang kaya akan sumber daya alam hanya saja indonesia masih
kekurangan sumber daya manusia yang berkompeten untuk mengelolah kekayaan
indonesia.
Sebagian kebesaran dan kemegahan Amerika sekarang ini adalah hasil
perampokan resmi mereka atas gunung emas di Papua tersebut. Freeport banyak
berjasa bagi segelintir pejabat negeri ini, para jenderal dan juga para politisi
busuk, yang bisa menikmati hidup dengan bergelimang harta dengan
memiskinkan bangsa ini.Semua inilah yang merupakan tercetusnya mengapa
Papua ingin keluar dari NKRI karena masyarakat papua berpikir jika mereka tetap
masih di bawah naungan pemerintah dan negara NKRI kekayaan alam mereka
yang sebenarnya bisa diolah sendiri malah diolah oleh perusahaan asing bentukan
Amerika. Ditambah sikap diskriminatif pemerintah dan pihak militer kepada
masyarakat papua yang mungkin PT Freeport telah menyuap pemerintah dan
pihak militer untuk melindungi mereka.Hingga akhirnya keberadaan dan cara
berbisnis PT Freeport di Indonesia hanya mendatangkan kekayaan untuk para
petinggi negara dan para Jenderal sedang kemiskinan di kalangan masyarakat
terus meningkat akibat ulah pemerintah sendiri.Saya pribadi tidak menyalahkan
masyarakat papua yang ingin keluar dari NKRI karena mereka merasa hak
asasinya telah direnggut bahkan pemerintah pun sejak dulu tahu masalah ini, tapi
seakan-akan menutup mata dan telinga demi kesejahteraan pribadi mereka
sendiri.Dalam menjaga persatuan indonesia bukan hanya tugas para warga negara
indonesia tetapi terlebih tugas dari para pemerintah yang menjadi pemimpin
negara yang harusnya berjiwa pancasilais.
Warga negara tidak akan terpecah belah seperti kasus pemisahan timor
leste dari indonesia dan kini niat warga papua yang ingin memisahkan diri akibat
ulah perusahaan asing dan pemerintah sendiri jika pemerintah indonesia pandai
dalam berpikir dan menangani tiap masalah masyarakat dengan hati nurani dan
berdasarkan pancasila bukan karena nafsu kekayaan.
4. Perilaku Yang Tidak Mencerminkan Pancasila Sila Kerakyatan Yang
Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan artinya manusia Indonesia sebagai warga negara dan
warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang
sama. Dalam menggunakan hak-haknya ia menyadari perlunya selalu
memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan
masyarakat. Karena mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, maka
pada dasarnya tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain.
Sebelum diambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih
dahulu diadakan musyawarah. Keputusan diusahakan dicapai secara mufakat.
Musyarwarah untuk mencapai mufakat ini, diliputi oleh semangat kekeluargaan,
yang merupakan ciri khas Bangsa Indonesia.
Manusia Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil
keputusan musyawarah, karena semua pihak yang bersangkutan harus
menerimanya dan melaksankannya dengan baik dan tanggung jawab.
Contoh kasus yang tidak sesuai dengan pancasila sila keempat.
a) Hukuman Antara Koruptor Dengan Pencuri Kakao, dan Semangka.
Saya tidak tahu apakah Polisi dan Jaksa kita kekurangan pekerjaan
sehingga kasus pengambilan 3 biji kakao senilai Rp 2.100 harus dibawa ke
pengadilan. Begitu pula dengan kasus pencurian satu buah semangka, di mana
kedua tersangka disiksa dan ditahan polisi selama 2 bulan dan terancam hukuman
5 tahun penjara. Sebaliknya untuk kasus hilangnya uang rakyat senilai rp 6,7
trilyun di Bank Century, polisi dan jaksa nyaris tidak ada geraknya kecuali pak
Susno Duadji yang ke Singapura menemui Anggoro salah satu penerima talangan
Bank Century. Ini juga membuktikan bagaimana Indonesia yang kaya alamnya ini
tidak memberi manfaat apa-apa bagi rakyatnya. Pihak asing bebas mengambil
minyak, gas, emas, perak, tembaga senilai ribuan trilyun/tahun dari Indonesia.
Tapi rakyat Indonesia mayoritas hidup miskin. Baru mengambil 3 biji kakao saja
langsung dipenjara.
Itulah gambaran hukum yang terjadi di Indonesia. Tidak adanya keadilan
hukuman antara rakyat miskin dengan orang yang berkuasa. Hal in menunjukkan
bahwa hukum di Indonesia dapat dengan mudahnya diperjual belikan bagi mereka
yang mempunyai uang. Memang sungguh ironis ini terjadi dinegara kita, yang
notabennya adalah negara hukum, tetapi hukum yang berjalan sangatlah
amburadul. Seharusnya pemerintah lebih tegas kepada mafia hukum, yang telah
banyak mencuri hak-hak rakyat kecil. Satgas pemberantasan mafia hukum
seharusnya segera melakukan langkah-langkah penting. Salah satu yang perlu
dilakukan adalah memberikan efek jera kepada para pejabat yang ketahuan
memberikan fasilitas lebih dan mudah kepada mereka yang terlibat dalam
kejahatan. Selain itu, kepada para pelaku kejahatan yang terbukti mencoba atau
melakukan transaksi atas nama uang, harus diberikan hukuman tambahan.
Memberikan efek jera demikian akan membuat mereka tidak ingin berpikir
melakukan hal demikian lagi.
Saya pribadi sebagai masyarakat indonesia tekadang geram dengan
perilaku pemerintah dan keputusan para pejabat dan petinggi militer yang
mengerti betul tentang hukum tetapi masih berperilaku layaknya orang bodoh
yang tidak mengerti apa-apa.Seharusnya pemerintah harus lebih cerdik dan harus
bermusyawarah dalam menghasilkan keputusan yang terbaik untuk kepentingan
bersama.Mencuri 3 biji kakao senilai ribuan rupian yang dilakukan oleh
masyarakat miskin terkadang hukuman penjaranya lebih lama dan berat dibanding
para koruptor yang mencuri uang rakyat sebesar milyaran bahkan trilyunan
rupiah.Memang tindakan pencurian harus diberi hukuman kepada pelakunya agar
mereka jera dan tidak melakukan lagi, tetapi kita sebagai orang terpendidik
harusnya tahu bagaimana cara mendidik bukan dengan tindakan yang tidak
berprikemanusiaan seperti itu.Ketika rakyat kecil yang melakukan kesalahan
kecil, harus mendekam dalam jeruji penjara yang sangat lama sedangkan para
pejabat yang ketahuan korupsi malah difasilitasi kehidupan yang mewah dalam
penjara sehingga mereka tetap merasa nyaman di penjara sekali pun dan tidak
memberikan mereka efek jera malah memancing para koruptor lain untuk
menggencat aksi korupsinya karena berpikir hukum bisa dibeli bagi mereka yang
punya uang sedangkan orang yang tidak punya uang semakin miskin lah karena
tindakan para pejabat yang munafik.Padahal kita sebagai bangsa indonesia
memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama walaupun kita berbeda latar
belakang sosial ekonomi.
5. Perilaku Yang Tidak Mencerminkan Pancasila Sila Keadilan Sosial Bagi
Seluruh Rakyat Indonesia
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia maksudnya yaitu manusia
Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan
soial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkan
perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan
kegotongroyongan. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga
keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain.
Kasus yang terjadi dari penyimpangan sila kelima ini diantaranya adalah :
A) Kehidupan Antara Warga Jakarta dengan Papua
Kehidupan masyarakat papua dengan masyarakat jakarta tentulah sangat
berbeda, yang penduduknya juga merupakan penduduk Indonesia juga, tetapi
kehidupan mereka sangat jauh berbeda. Masih banyak masyarakat papua yang
memakai koteka, pembangunan di derah tersebut juga tidak merata. Kita
bandingkan saja dengan kehidupan masyarakat di Jakarta, banyak orang-orang
memakai pakaian yang berganti-ganti model, banyak bangunan menjulang tinggi
dan hidup dengan fasilitas yang lengkap.
b) Kemiskinan di Papua
Jayapura, Kompas – Jumlah penduduk miskin di sejumlah provinsi
diperkirakan meningkat sejalan dengan melonjaknya harga berbagai kebutuhan
dan tarif transportasi. Kemiskinan itu makin terasa karena pendapatan penduduk
umumnya tidak meningkat–kalaupun ada peningkatan hal itu tidak signifikan.
Menurut data yang diperoleh di Papua, Senin (21/3), jumlah penduduk
miskin di pulau yang amat kaya sumber daya alam itu 80,07 persen atau sekitar
1,5 juta jiwa dari 1,9 juta penduduk Papua (data tahun 2001). Angka ini tidak
berubah karena sejak diberlakukannya Undang-Udnang (UU) Otonomi Khusus
sejak akhir 2001-Maret 2005, sejumlah daerah belum memberi kontribusi bagi
pemberantasan sejumlah kategori kemiskinan. Angka kemiskinan di Papua
diperkirakan akan meningkat dengan kenaikan harga BBM. Provinsi lain yang
juga kaya sumber daya alam seperti Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi
masalah berat dari tingginya angka warga miskin. Di Kaltim jumlah penduduk
miskin mencapai 12 persen (328.000 orang dari 2,7 juta jiwa).
Dari kasus tersebut seharusnya pemerintah lebih tergerak untuk melakukan
sesuatu dan melakukan perubahan bagi kehidupan warga di Papua. Pemerintah
harusnya terjun langsung memberikan bantuan kepada masyarakat di daerah
tersebut supaya tidak ada oknum yang ingin memanfaatkannya, tetapi pemerintah
juga harus menjalankan tugasnya dengan baik bukan maksud untuk mendapatkan
keuntungan materil. Pemerintah juga harus melakukan pemerataan pembangunan,
transportasi, pendidikan, kesehatan dan lainnya di pedesaan, tidak hanya di kota-
kota besar.Masyarakat di kota dan pedesaan sama merupakan warga negara
indonesia yang memiliki hak yang sama sehingga pemerintah harus berlaku adil
dalam melaksanakan pembangunan agar semua masyarakat indonesia dapat hidup
nyaman, damai dan tentram dengan fasilitas dan hak mereka yang dipenuhi secara
adil.
Pemerintah juga harus melakukan pendekatan kepada masyarakat papua
supaya tidak lagi memakai koteka meskipun itu merupakan peninggalan nenek
moyang yang ingin tetap dilestarikan, tetapi mengikuti budaya dan perkembangan
jaman juga penting.