Download - Perencanaan & Penganggaran SPM
-
PERENCANAAN dan
PENGANGGARANStandar Pelayanan Minimal
-
2APBN
Belanja Untuk
Daerah
DAK
DAU
Dana Penyesuaian
DBH
Dekon / TP
Belanja Pusat
Di Daerah
PEMERINTAH PUSAT
Dana Vertikal
Melalui K/L
POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH(UU 33/2004 dan UU 32/2004)
APBD
Pendapatan
DaerahBelanja Daerah
PAD DAPER
Lain-Lain
Pendapatan
yang sah Operasional
Surplus /
Defisit Daerah
Pembiayaan
Daerah
Desentralisasi
Pinjaman (termasukObligasi Daerah)
Pajak Retribusi Bag. Laba BUMD
Lain-PAD
Penggunaan SILPA
PEMERINTAH DAERAH
B. Pegawai B. Barang B. Lainnya
Dana Otsus
6 UrusanDi luar
6 Urusan
Mendanai Kegiatan
Desentralisasi Mendanai Kegiatan
Dekon/TP dan
Instansi Vertikal
PELIMPAHAN URUSAN DAN WEWENANG
1 2 3 4
Pembiayaan Lainnya
Modal
MendanaiKewenangan Daerah
-
RPJMD RKPD
KUA PPAS
Nota Kesepakatan
Pedoman
Penyusunan
RKA-SKPD o/ KDH
RKA-SKPD
RAPBD
Evaluasi
Raperda
APBD oleh
Gubernur/
MendagriPerda APBD
PEDUM APBD
o/ MDN
Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah
Penatausahaan
Belanja
Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan
SPM-LS oleh Kepala
SKPD
Penerbitan SP2D oleh PPKD
Penatausahaan
Pendapatan
Kekayaan dan
Kewajiban daerah Kas Umum Piutang Investasi Barang Dana Cadangan Utang
Akuntansi
Keuangan Daerah
Bendahara penerimaan wajib menyetor
penerimaannya ke
rekening kas umum
daerah selambat-
lambatnya 1 hari kerja
Penatausahaan
Pembiayaan
Dilakukan oleh PPKD
Laporan Keuangan
diperiksa oleh BPK
Rancangan
DPA-SKPD
DPA-SKPD
Verifikasi
Laporan Realisasi
Semester Pertama
R P-APBD
Pelaksanaan APBD
Pendapatan
Belanja
Pembiayaan
Evaluasi
R P-APBD
Oleh
Gbrnr/MDN
Perda P-APBD
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
LRA Neraca Lap. Arus Kas CaLK
Raperda
PJ Pel
APBD
Disusun dan disajikan Sesuai
SAP
Persetujuan
Bersama (KDH +
DPRD)
Evaluasi o/ Gubernur/MDN 15 hari
7 hari
penyesuaian o/
Pemda
Perda PJ Pel
APBD
setelah 3 hari
Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjwban Pemeriksaan
-
Tujuan SPM : Alasan Mendasar disusunnya SPM adalah untuk Mencapai Kesejahteraan
1. Terjaminnya hak masyarakat dalam menerima layanan publik;
2.
Dapat digunakan sebagai alat pemerintah dan pemerintah daerah untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan;
3. Alat akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan;
4 Mendorong terwujudnya checks and balances;
5
Sebagai alat untuk memantau kinerja aparat daerah karena SPM memiliki tolak ukur pencapaian kinerja
-
Manfaat SPMLebih terjaminnya penyediaan pelayanan publik yg disediakan
oleh pemda kpd masyarakat ;
Bermanfaat dlm menentukan jmlh anggaran yg dibthkan utkmenyediakan pelayanan publik;
Menjadi landasan & dasar dlm menentukan anggaran kinerja &alokasi dlm penentuan perimbangan keuangan yg lebih adil &transparan;
Membantu penilaian kinerja kepala daerah scra lbh akurat &terukur shg mengurangi kesewenang-wenangan dlm menilaikinerja pemda;
Menjadi alat bantu utk meningkatkan akuntabilitas pemda kpdmasyarakat, krn masyarakat dpt melihat keterkaitan antarapembiayaan dgn pelayanan publik.
-
Referensi Regulasi
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Permendagri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
PP NO. 8 TAHUN 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
Permendagri No. 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2014;
Permendagri No. 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014.
-
Penerapan SPM di DaerahPemerintahan Daerah menyusun rencana pencapaian SPM yg memuat target tahunan pencapaian SPM dgn mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dgn Peraturan MenteriPP No. 65 Pasal 9 ayat (3)
Rencana pencapaian SPM dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SPKD)PP No. 65 Pasal 9 ayat (4)
Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dlm Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renja SKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dgn mempertimbangkan kemampuan keuangan daerahPP No. 65 Pasal 9 ayat (4)
Penyusunan rencana pencapaian SPM dananggaran kegiatan yg terkait dgn pencapaianSPM dilakukan berdasarkan analisiskemampuan & potensi daerah dgn mengacupada pedoman yg ditetapkanoleh Menteri Dalam Negeri
PP No. 65 Pasal 10
Permendagri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar PelayananMinimal
1
2
3
-
8888
Kedudukan Rencana Pencapaian SPM
penyusunan rencana lima tahunan pencapaian SPM di tingkat Pemerintah Daerah dituangkan dalam RPJMD dan Renstra SKPD (PP
No. 65 Tahun 2005)
-
Rencana pencapaian SPM di daerah mengacu pd bataswaktu pencapaian SPM scr Nasional yg ditetapkan olehPemerintah
Dilaksanakan scr bertahap, berdasarkan pd analisiskemampuan dan potensi daerah.
Jangka waktu dan Rencana Pencapaian SPM ygditetapkan oleh Daerah, digunakan utk mengukurkepastian penyelenggaraan urusan wajib Daerah ygberbasis pd pelayanan dasar
Daerah dpt menetapkan rencana pencapaian danpenerapan SPM lebih cepat dr batas waktu yg ditetapkanoleh Menteri/Kepala LPNK sesuai dgn kemampuan &potensi yg dimiliki Daerah.
Prinsip-Prinsip Rencana Penerapan SPM
-
Penyusunan Kebutuhan PENGANGGARANPencapaian SPM Berdasarkan Target Nasional
Berdasarkan data base profil pelayanan dasar yang tlh diperoleh, dilakukan proyeksi sampai mencapai target nasional yang tlh ditentukan, minimal 2 tahun kedepanatau sampai target nasional
Secara sederhana lakukan proyeksi secara linear (contoh: dllm bentuk grafik), sbg langkah awal
Tetapkan target tahunannya berdasarkan grafik linear dimaksud
Pahami langkah-langkah penganggaran yang terdapat dlm petunjuk teknis utk masing2 indikator yang ada. Selanjutnya hitung pengganggarannya berdasarkan harga satuan setempat dan sesuai target tahunan yang telah ditentukan sebelumnya
1
2
3
4
-
56
Mengintegrasikan rencana pencapaian SPM kedalamRPJMD maupun Renstra SKPD.
Perhitungan proyeksi anggaran sesuai target nasional diatas merupakan estimasi kebutuhan daerah thd pencapaian target SPM
Agar mendapatkan alokasi anggaran, penerapan SPM dapat didukung dengan peraturan perundangan didaerah
7
Bila terdapat indikator SPM lintas SKPD, maka dalampendanaan kegiatan dibebankan berdasarkan dengantugas dan fungsi SKPD tersebut.
8
-
Rencana Kerja (Renja) SKPD disusun denganberpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada Rancangan Awal RKPD
Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri melainkan merupakan rangkaian yang simultan dengan penyusunan RKPD dan APBD
Penyusunan program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada
Penyusunan Renja SKPD
1
2
3
Sumber; Permendagri 54 tahun 2010
-
Langkah-langkah terkait Penganggaran SPMPemerintah Daerah menuangkan target tahunan Rencana Pencapaian SPM dalam KUA, PPA danRKA-SKPD sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangandaerah.
PP No. 65/2005 pasal 9(5)Permendagri No. 79/2007 pasal 7(2)
Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA yang disepakati bersama antara kepala daerah denganpimpinan DPRD wajib memuat target pencapaian dan penerapan SPM.
Permendagri No. 79/2007 pasal 11
Penyusunan rencana pencapaian SPM dan anggaran kegiatan yang terkait dengan pencapaianSPM dilakukan berdasarkan analisis kemampuan dan potensi daerah dengan mengacu padapedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
PP No. 65/2005 pasal 10
Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yangtelah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB) dan standar satuan harga(SSH).
Penjelasan Permendagri No. 27 Tahun 2013
-
TERIMA KASIH
SELAMAT MENCOBA