Download - Peraturan ttg penilaian amdal 1113
Peraturan Terkait Penyusunan dan Penilaian AMDAL
Wahyu Yun SantosoFakultas Hukum UGM
Hp. 081578657800Email: [email protected]
Per.Men. LHNo
17/2012
Per.Men LH No 16 /2012
Per. Men LH
No 5 / 2008
Per Men LHNo.24 /2009
2 3
4
5
Per. Men LH
No.5 / 2012
1
UU 32/2009
PPLH
Peraturan terkait dlm Proses AMDAL (s/d Maret 2012?)
Dftr RK Wajib AMDAL Pedoman Penyusunan AMDAL
Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL
Keterlibatan Masy dlm AMDAL & IZIN LINGK.
PP 27 /2012
Izin Lingk
Panduan Penilaian Dokumen AMDAL
Pr.Men LH No 15 / 2010Tata cara LisensiKomisi Pnilai AMDAL
PermenLH No. 16 Tahun 2012
• Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup• Meliputi: dokumen AMDAL, formulir UKL-UPL, dan SPPL• Dokumen AMDAL dan formulir UKL-UPL sbg syarat pengajuan
izin lingkungan• SPPL bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL dan UKL-UPL• Dokumen AMDAL adalah media integrasi:
a. ketersediaan opsi pengelolaan terbaik (best available technology), kemampuan pemrakarsa untuk melakukan opsi pengelolaan terbaik (best achievable technology) dan relevansi opsi pengelolaan yang tersedia dengan kondisi lokal.
b. Arahan pemantauan dilakukan terhadap komponen lingkungan yang relevan untuk digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi penaatan (compliance), kecenderungan (trendline) dan tingkat kritis (critical level) dari suatu pengelolaan lingkungan hidup
Kriteria Kelayakan Lingkungan
• Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
• Kepentingan pertahanan keamanan. • Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting
dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi usaha dan/atau Kegiatan.
• Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif.
Kriteria Kelayakan Lingkungan
• Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulanggi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan.
• Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat.
• Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis
• Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan.
• Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.
PermenLH 17 Tahun 2012
• Keterlibatan masyarakat dalam proses AMDALa. masyarakat terkena dampak; b. masyarakat pemerhati lingkungan; dan c. masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan
dalam proses Amdal.
• Pengikutsertaan dalam bentuk:a. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan b. konsultasi publik yang dilakukan sebelum penyusunan
dokumen KA.c. Keikutsertaan dalam Komisi Penilai AMDAL bg masy terkena
dampak (dipilih sendiri oleh masyarakat terkena dampak, dlm jumlah yg proporsional)
d. Pengumuman izin lingkungan (permohonan dan pemberian izin)
Ketua KomisiSekretaris Komisi
Anggota Komisi(PP 27 Psl 56, ayat 3)
Ketua Tim TeknisAnggota Tim Teknis
Kepala SekretariatAnggota Sekretariat
Menteri LH / Gub / Bpt / WK
BERASAL DARIInstansi LH : Pst/Prov/Kab/Kota
(PP 27-2012, Psl 56 ayt (2)
Kepala Sekretariat:• Pusat : Eselon III
• Daerah : Eselon IV(PP 27-2012, Psl 61 ayt(2)
STRUKTUR ORGANISASIKOMISI PENILAI AMDAL *)
PERLU MEMILIKI LISENSI Per. Men. LH 15 Th 2010
Ketua di Pusat Eselon IKetua di Prov/Kab/Kt Eselon II
Sekrts di Pusat Eselon IISekrtrs di Prov/Kab/Kt Eselon III
Per.Men LH 5-2008, Psl 3 ayt (2 &3)
Ketua Sekretaris Komisi (ex-officio)Anggota : - Wkl Instansi LH - Wkl Instansi yg membidangi RK - Ahli terkait RK - Ahli terkait dampak lingkungan RKPer. Men LH 5-2008, Psl 4
•Ahli dari Instansi Teknis yg membidangi usaha•Instansi LH•Ahli lain dan Bid. Ilmu terkait (PP 27 Psl 60, ayat 1)
*) Dibentuk oleh Menteri/Gub/Bpt/WK
Tugas Pokok Sekretariat, Tim Teknis dan Komisi Tugas Pokok Sekretariat, Tim Teknis dan Komisi Penilai AmdalPenilai AmdalUji Administrasi
Dokumen KA (QA/QC)
QA/QC Dok. KA Mencakup:
Uji Tahap Proyek•Kesesuaian RTRW•Tahapan Kegiatan
Uji Kualitas Dokumen•Uji konsistensi•Uji keharusan•Uji relevansi•Uji Kedalaman
Surat Persetujuan KA oleh Ketua KPA
Uji Administrasi Dokumen ANDAL & RKL-RPL (QA/QC)
Uji Kualitas Dokumen (QA/QC Dok. Andal & RKL-RPL)•Uji konsistensi•Uji keharusan•Uji relevansi•Uji Kedalaman
Telaahaan atas kelayakan/ketidaklayakan LH
• Penilaian atas kelayakan/ ketidaklayakan LH
• Surat Rekomendasi Kelayalan/Ketidaklayakan LH oleh Ketua KPA
Sekretariat KPA
Tim Teknis
Komisi Penilai Amdal
Catatan:•Penilaian dokumen Amdal dan hasil perbaikannya dilakukan oleh Tim Teknis. •KPA fokus pada penilaian kelayakan lingkungan
Susunan Komisi Penilai Amdal
Ketua
Sekretaris
Anggota: 18 Unsur(PP 27-2012, Psl 56,ayat 3a)
Ketua dan sekretaris berasal dari instansi lingkungan hidup Pusat untuk komisi penilai Amdal Pusat
1
2
3
Ketua
Sekretaris
Anggota: 15 Unsur(PP 27-2012, Psl 56,ayat 3b)
Ketua dan sekretaris berasal dari instansi lingkungan hidup Provinsi untuk komisi penilai Amdal Provinsi
1
2
3
Ketua
Sekretaris
Anggota: 12 Unsur(PP 27-2012, Psl 56,ayat 3c)
Ketua dan sekretaris berasal dari instansi lingkungan hidup Kab/Kota untuk komisi penilai Amdal Kab/Kota
1
2
3
Komisi Penilai Amdal Pusat
Komisi Penilai Amdal Provinsi
Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota
Sumber: Pasal 56 PP No.27 Th.2012
TIM AHLI ?
MEMENUHI SYARAT ?
SEKRETARIAT KOMISI
PENILAI AMDAL
UJI ADMINISTRATIF
PEMRAKARSA
KOMISI PENILAI AMDAL
TIM TEKNIS KOMISI
PENILAI AMDAL
PENILAIANK.A.ANDAL
T
Admnstrs LengkapDiberi TANDA TERIMA
Setelah digandakan (LH 5/2008 Psl 31)
LAPOR
Y
DAPAT DISEPAKATI atau DITOLAKPERSETUJUAN K.A. / PENOLAKAN
HASIL PENILAIANperlu diperbaiki !
DIT
OLA
K(p
erlu
dip
erba
iki)
o K.A. disusun sebelum ANDAL, RKL, RPLo K.A. diajukan kepada Menteri/Gub/Bpt/Wko K.A. telah lengkap administrasi , Komisi Penilai AMDAL
menugaskan Tim Teknis untuk menilainyao Penilaian K.A. melibatkan pemrakarsao Penilaian harus dilakukan < 30 hari terhitung sejak
diterima dan dinyatakan lengkap administrasi
< 30 HARI KERJA PP No.27-2012 Pasal 21-24
TIM AHLI ?
MEMENUHI SYARAT ?
SEKRETARIAT KOMISI
PENILAI AMDAL
UJI ADMINISTRATIF
PEMRAKARSA
KOMISI PENILAI AMDAL
TIM TEKNIS KOMISI
PENILAI AMDAL
PENILAIANANDAL-RKL-
RPLT
Admnstrs LengkapTANDA TERIMA stlh digandakan
LH 5-2008, Psl 31
LAPOR
Y
REKOMENDASI KELAYAKAN LINGK /REKOMENDASI TIDAK LAYAK LINGK
DITOLAK(perlu diperbaiki)
DIT
OLA
K(p
erlu
dip
erba
iki)
Menteri LH/GubernurBpt / WK
PENILAIANANDAL-RKL-
RPL
Hasil Penilaian Tim Teknis
Kptsn Kelayakan L. + Izin L.
Kptsn Tdk Layak Ling
< 75 HARI KERJA
10 HARI KERJA
PP No.27-2012,Psl 28-31
Pertimbangan dalam Menetapkan Rekomendasi Hasil Penilaian Andal
dan RKL-RPLPP 27/2012 Pasal 29 ayat (4)
• Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek: tata ruang, geofisikkimia, biologi, sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca-operasi usaha dan/atau kegiatan;
• Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting hipotetik sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif
• kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulanggi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan
Dalam PP 27/1999 pasal 22 ayat (1): Kriteria tidak layak lingkungan (a)dampak besar dan penting negatif tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi, (b)biaya penanggulangan dampak besar dan penting negatif > manfaat dampak besar dan penting positif
1. Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam (PPLH & PSDA) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Kepentingan pertahanan keamanan;
4. Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
5. Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif;
6. Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulanggi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan;
10 Kriteria Kelayakan Lingkungan (1)
10 Kriteria Kelayakan Lingkungan (2)