Download - PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) - Bogor
RENJA DPPKB 2018
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA PD) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA (DPPKB) KOTA BOGOR TAHUN 2018
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DPPKB)
KOTA BOGOR 2017
RENJA DPPKB 2018
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas ridho-Nya kami dapat menyelesaikan
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DPPKB) kota Bogor tahun 2018.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Walikota
Bogor Nomor 77 tentang Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di
Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta
Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Bogor Nomor 800/SK- 56 DPPKB tanggal 27 Januari 2017 tentang Pembentukan
Tim Penyusunan Data Renstra, Renja, Lkip dan LPPD Tahun Anggaran 2017,
pedoman ini diharapkan adanya peningkatan kinerja di Lingkungan Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor serta tersedianya
dokumen perencanaan yang lebih akuntabel.
Bogor, Januari 2017
RENJA DPPKB 2018
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ................................................................................ i
DAFTAR ISI .............................................................................................. . ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ................................................................. 1
1.2. Landasan Hukum ............................................................... 3
1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................ 6
1.4. Sistematika Penulisan......................................................... 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian
Renstra PD ........................................................................ 10
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan PD............................................ 13
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD ...... 21
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat....... 26
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ......... 27
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD ............................................ 30
3.3. Program dan Kegiatan ....................................................... 32
BAB IV PENUTUP ................................................................................. 33
LAMPIRAN
Lampiran I. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD
Tahun 2018 Dan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 DPPKB
Kota Bogor.
Lampiran II. Rencana Strategis (Renstra) DPPKB Kota Bogor
Tahun 2017 – 2019.
RENJA DPPKB 2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sesuai amanat Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus
menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang
untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan
dengan daya dukung dan daya damping lingkungan serta memenuhi kebutuhan
generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi
mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa. Dua hal pokok yang perlu
diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan, yaitu :
1) penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek
pembangunan. Paradigma penduduk sebagai obyek telah mengeliminir
partisipasi penduduk dalam pembangunan .
2) ketika penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka
diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan
meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Hal ini menyangkut
“pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas”.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan
Dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi
dan kabupaten/kota. Dalam undang-undang ini secara tegas dijelaskan 3 (tiga)
sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu ;
1) Pengendalian Penduduk;
2) KeluargaBerencana (KB);
3) Keluarga Sejahtera;
RENJA DPPKB 2018
Sedangkan urusan pengelolaan penyuluh KB/PLKB, Standarisasi
pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) ditetapkan
menjadi urusan pusat.
Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor berdasarkan Undang-undang
Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, urusan pengendalian penduduk
dan keluarga berencana yang sebelumnya dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Keluarga Berencana, dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2016 dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana.
Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab dalam bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Bogor berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan sesuai
dengan program telah disusun untuk mencapai maksud tersebut yang dituangkan
dalam naskah Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana tahun 2017-2019.
Rencana Strategis memaparkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran
yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor secara umum. Sehingga untuk
mendapat gambaran yang lebih detail dari proses pembangunan tersebut perlu
dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan.
Sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN, maka RPJMD Kota
Bogor Tahun 2015-2019 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen
kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bogor khususnya dalam menjalankan
agenda pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Tata Ruang dan
Wilayah (RTRW) Kota Bogor. RPJMD tersebut bagi SKPD akan dijadikan
pedoman penyusunan Renstra SKPD. Setiap tahunnya, RPJMD akan dijabarkan
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Bogor, dan
RKPD ini akan dijadikan acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja
(Renja) SKPD.
RENJA DPPKB 2018
Berkaitan dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
penjabaran RPJMD kedalam RKPD Kota Bogor akan dijadikan pedoman bagi
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Kota Bogor. Sedangkan bagi SKPD, berdasarkan Renja SKPD disusun Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA). Setelah RAPBD disahkan menjadi APBD, maka
disusun rincian APBD dalam bentuk DPA SKPD.
Gambaran mengenai hubungan antara Renstra Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor tahun 2017-2019 dengan
dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan
pembangunan maupun sistem keuangan ditunjukkan pada gambar 1.1.
Gambar 1.1
Hubungan Renstra Dinas Pengendalian Pendudukdan Keluarga
Berencana Kota Bogor dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.2 Landasan Hukum
Dasar Hukum penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor adalah sebagai berikut :
SKPD PEMDA
RENSTRA SKPD 2010 - 2014
RPJMD KOTA BOGOR 2010 - 2014
RENJA SKPD RKPD
RKA SKPD RAPBD
DPA SKPD APBD
HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA
RENJA DPPKB 2018
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusidan nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
RENJA DPPKB 2018
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan
Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagai mana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006, tentang PedomanP engelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-
2019 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2014 Nomor 3 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
RENJA DPPKB 2018
15. Peraturan Walikota No. 77 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan rencana kerja (Renja) SKPD tahun 2018
adalah sebagai dasar/acuan dalam melaksanakan kegiatan pada tahun yang
akan datang agar setiap kegiatan yang dilakukan itu terarah dan sesuai
dengan rencana yang telah disepakati bersama dan mengacu kepada Renstra
(Rencana Strategis).
Adapun tujuan dari Renja yaitu untu kmengetahui sampai sejauh mana
kemampuan kinerja dari PD (DPPKB) dalam melaksanakan kegiatan pada
tahun sebelumnya dengan cara menganalisa program/ kegiatan tersebut.
1.4. Sistematika Penulisan
Bab I. Pendahuluan
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
rancangan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat
dipahami dengan baik.
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, Proses
penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan
dokumen PD dan Renstra PD serta ditindaklanjuti dengan
proses penyusunan RAPBD.
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya
yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD serta pedoman
RENJA DPPKB 2018
yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran PD.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renja PD.
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan renja PD serta
susunan garis besar dokumen.
Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra PD
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan
capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD
tahun berjalan yang seharusnya pada penyusunan Renja
sudah disahkan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian
target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya. Review hasil
evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan realisasi
Renstra PD mengacu pada laporan kinerja tahunan PD
dan/atau realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan. Tabel
yang perlu disajikan dalam bagian ini adalah tabel
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan
Pencapaian Renstra PD (tabel 1.).
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD
berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam
RENJA DPPKB 2018
SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
Berisikan uraian mengenai :
a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis
yang terkait dengan pelayanan PD.
b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.
c. Dampaknya terhadap pencapaian RPJMD dan terhadap
capaian program nasional seperti SPM.
d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan
PD.
e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan
catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam
perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang
direncanakan.
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Berisikan uraian mengenai :
a. Penjelasan tentang proses bagaiman ausulan program /
kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut
diperoleh.
b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan
isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
PD.
Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Propinsi
RENJA DPPKB 2018
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana
dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan
dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan
tugas pokok dan fungsi PD.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-
isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang
dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.
3.3. Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan rumusan rencana program dan kegiatan
PD tahun 2016 dan prakiraan maju (tahun n+1), sebagaimana
tabel 2.
Bab IV. Penutup
Berisikan uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian,
baik dalam rangka pelaksanaan, maupun ketersediaan anggaran
tidak sesuai dengan kebutuhan dan kaidah pelaksanaan serta
rencana tindak lanjut.
RENJA DPPKB 2018
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan capaian Renstra PD
Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
memuat kajian (riview) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2016 (n-2) dan
perkiraan capaian tahun berjalan, tahun 2017 (n-1). Evaluasi pelaksanaan Rencana
Kerja Tahun 2016 dan Tahun 2017 serta Target Capaian Program sesuai dengan
Renstra dan RPJMD Kota Bogor Tahun 2015 – 2019. Evaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja Tahun Lalu dan capaian Renstra PD tidak dapat terlepas dengan
Renstra BPMKB tahun 2015-2019. Sebagai Dinas yang merupakan pecahan dari
BPMKB maka evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu merupakan
pelaksanaan Rencana Kerja dan Renstra Bidang KB pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat Keluarga Berencana (BPMKB) Kota Bogor.
Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2016 (n-2) dan Perkiraan capaian tahun
berjalan (tahun n-1), tahun 2017 didasarkan pada RPJMD Kota Bogor Tahun
2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6
Tahun 2014 dan Rencana Strategis BPMKB Kota Bogor Tahun 2015-2019,
sebagaimana Tabel berikut:
Tabel 2.1. Evaluasi Rencana Kerja 2016 (n-2) dan perkiraan capaian Tahun 2017 (n-1)
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Tahun 2016
Tahun 2017
Target Capaian Realisasi capaian
Target Perkiraan capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Meningkatnya kualitas kesehatan individu dan keluarga
1. Kesertaan ber-KB (Akseptor) 129.183 93.311 72% 138.183 100%
2. Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja 27 34 125% 27 100%
2 Meningkatnya Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
1. Anggota Kelompok Ketahanan Keluarga dalam Kesertaan ber KB
6.756 6.383 94% 6.806 100%
RENJA DPPKB 2018
Capaian pelaksanaan indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam
Tabel di atas, dilaksanakan melalui Program Keluarga Berencana, Kesehatan
Reproduksi Remaja dan Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga.
Pelaksanaannya dievaluasi sesuai dengan target kinerja yang telah direncakan
sebelumnya. Hasil evaluasi tahun 2016 disajikan dalam tabel berikut :
Tabel 2.2. Hasil Evaluasi Tahun 2016 (d.h. BPMKB)
NO PROGRAM/KE
GIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM/KE
GIATAN
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
Capaian
Kinerja
Realisasi
anggaran
%realisasi
Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8
I
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
1
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Inventaris
Kantor
Tingkat
Ketersediaan
Sarana dan
Prasarana
Operasional
SKPD
95% 384.968.500 100% 357.966.000 92.99%
2 Pengelolaan Rumah Tangga
Tingkat
Ketersediaan
Sarana dan Prasarana
Operasional
SKPD
95% 580.000.000 100% 552.549.946 95.27%
3
Pengadaan
Inventaris
Kantor
Tingkat
Ketersediaan
Sarana dan
Prasarana
Operasional
SKPD
100% 738.154.622 100% 714.288.213 96.77%
4
Pelaksanaan
DAK Kesehatan
bidang KB
100% 453.253.500 100% 442.588.300 97.65%
II
Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
RENJA DPPKB 2018
5 Perencanaan dan
Pelaporan SKPD
Tingkat
Pencapaian
Penyusunan
Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah[LA
KIP], Laporan
Keterangan
Pertanggungjaw
aban [LKPJ],
Laporan
Penyelenggaraa
n Pemerintahan
Daerah[LPPD],I
nformasi LPPD dan Evaluasi
kinerja
Penyelenggaraa
n Pemerintah
Daerah
100% 50.000.000 100% 50.000.000 100%
6
Evaluasi
permohonan
hibah dan
bantuan sosial
Terverifikasinya
proposal hibah
dan bantuan
soisal
100% 20.000.000 100% 20.000.000 100%
III
Program Keluarga
Berencana
7
Pelayanan
Keluarga
Berencana
mengendalikan
tingkat kelahiran 78% 650.000.000 100%
646.171.108
99.41%
8
Intensifikasi,
Advokasi dan
KIE
meningkatnya
advokasi dan
KIE
100%
360.000.000
100% 359.877.222
99.97%
9
Penguatan
Kelembagaan
dan Jaringan KB
100%
190.000.000
100%
186.474.000
98.14%
IV
Program
Penyiapan
Tenaga
Pendamping
Kelompok Bina
Keluarga
10
Pembinaan
Ketahanan
Keluarga
1102 kader 300.000.000 100% 297.849.874 99.28%
JUMLAH
3.726.376.622
3.627.764.663
97.35%
RENJA DPPKB 2018
Dari tabel diatas terlihat bahwa dari pelaksanaan Program dan kegiatan
tahun 2016 rata-rata pencapaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran
(non belanja tidak langsung) sebesar Rp. 3.627.764.663 atau 96,63%.
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Urusan KeluargaBerencana dan Keluarga Sejahtera merupakan tanggung
jawab Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB). Urusan tersebut
dimaksudkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk secara alamiah di
Kota Bogor, yang pada tahun 2015 mencapai 1,7 persen dan pada tahun 2016
menurun menjadi 1,6 persen yang diperoleh dari rumusan :
= (∑ penduduk 2016 - ∑ penduduk 2015) / ∑ penduduk 2015 x 100.
= (983.156 – 967.398) / 967.398 x 100 = 1,6%
Selain itu juga diarahkan untuk meningkatkan jumlah keluarga sejahtera,
sebagai salah satu upaya menangani masalah kemiskinan.
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tersebut
dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu, Program Keluarga Berencana dan
Program Peningkatan Penahanan dan Pemberdayaan Keluarga. Kedua program
tersebut dijabarkan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :
a. Program Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana bertujuan menurunkan laju pertumbuhan
penduduk yang dilakukan antara lain melalui pengendalian kelahiran.
Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dilakukan kegiatan - kegiatan
sebagai berikut :
RENJA DPPKB 2018
1) Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana dan Pengadaan Alat
Kontrasepsi
Kegiatan tersebut merupakan salah satu program bidang KB-KS yang
bertujuan meningkatkan pelayanan KB dan menjamin ketersediaan
alat kontrasepsi bagi keluarga miskin secara terjangkau. Bentuk
kegiatannya meliputi :
a. Pelayanan KB secara terpusat
Pelayanan KB bagi keluarga miskin dilaksanakan di puskesmas-
puskesmas secara terpusat setiap 1 (satu) bulan sekali di setiap
Kecamatan. Pelayanan KB juga dilaksanakanpada momentum
khusus seperti Bulan Bhakti Ikatan Bidan Indonesia, TNI KB
Terpadu, HariJadi Kota Bogor serta Kesatuan Gerak PKK KB
Kes. Pelayanan Medis Operasi Pria dan Wanita telah dilakukan
bekerja sama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak ‘Sentosa’.
Pelayanan Medis Operasi Pria (MOP) dan Medis Operasi Wanita
(MOW) tersebut pelaksanaannya didanai oleh APBD Kota Bogor
dan anggaran dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat. Pada
tahun 2016 telah dilakukan Medis Operasi Wanita (MOW)
sebanyak 4.529 akseptor yang didanai oleh APBN dan APBD
Kota Bogor.
Pencapaian Peserta KB Aktif dan Peserta KB Baru dari kegiatan
pelayanan KB terpusat, telah berkontribusi positif terhadap
capaian prosentase akseptor aktif sebesar 116.819 akseptor pada
RENJA DPPKB 2018
tahun 2016 menjadi 76.12%. Pencapaian Akseptor baru pada
tahun 2016 mencapai 105.43%.
Tabel 2.3. Cakupan Akseptor Aktif dan Akseptor Baru
Berdasarkan Alat Kontrasepsi Tahun 2013 -2016
Dari jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) di Kota Bogor sebanyak
153.463 berasal dari seluruh tahapan KS, Dari 153.463 PUS tersebut, yang
merupakan peserta KB aktif adalah 116.819 atau 76,12%.
Jenis
Alkon
Jumlah Akseptor Aktif Jumlah Akseptor Baru
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
IUD
MOP
MOW
Implant
Suntik
Pil
Kondom
23.893
528
3.953
9.666
68.242
27.350
3.538
23.715
510
3.820
6.946
58.386
20.414
2.983
23.474
405
3.726
6.124
61.400
19.624
2.580
22.669
520
4.042
7.137
58.226
20.838
3.387
2.645
9
210
795
12.087
3.589
508
2.142
17
379
383
11.662
2.849
725
2.019
-
439
693
11.101
2.465
368
2.188
10
487
709
11.226
2.441
381
JUMLAH 137.170 116.774 117.333 116.819 19.998 18.157 17.085 17.442
RENJA DPPKB 2018
Tabel 2.4. Cakupan Peserta Program Keluarga Berencana (KB)
Tahun 2010-2016
b. Bimbingan Teknis (Bintek) bagi Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
(PLKB) dan Koordinator PLKB. Tahun 2015 telah dilaksanakan Bintek bagi
Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB ) sebanyak 71 orang yang
diikuti oleh PLKB se-Kota Bogor danKoordinator PLKB. Pada kegiatan
No Uraian
CAKUPAN
2010 2011 2012 2103 2014 2015 2016
1. Pasangan
UsiaSubur
(PUS)
165.884 169.759 165.642 166.567 153.701 152.739 153.463
2. Peserta KB
baru
- Target 23.024 23.301 21.980 20.709 16.389 22.140 16.543
- Pencapaian 23.091 24.486 21.995 19.998 18.157 17.085 17.442
- Persentase 100,29 105,08 99,89 96.57 110.79 77.17 105.43
3. Peserta KB
Aktif
- Target 124.418 172.600 124.418 136.461 136.462 94.808 129.183
- Pencapaian 136.275 139.686 136.406 137.170 116.774 117.333 116.819
- Persentase 109.53 82,76 109..64 82.35% 85.57 80.80 90.42
4. CU/PUS 82,15% 82.28% 82.35% 82.35% 75.97% 76.82 % 76.12
RENJA DPPKB 2018
tersebut telah dilakukan Evaluasi Program KB secara menyeluruh disamping
penyampaian materi KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) KB, kegiatan
tersebut bertujuan agar masyarakat semakin memahami manfaat Program
Keluarga Berencana secara menyeluruh.
2) Kegiatan Intensifikasi Advokasi dan Komunikasi Informasi dan
Edukasi (KIE) Program KB Nasional.
Kegiatan Intensifikasi Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi
(KIE) Program KB Nasional ditujukan untuk meningkatkan advokasi
dan KIE Program KB. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah
Pelatihan Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja bagi remaja
sekolah dan masyarakat sebanyak 30 orang, lomba Kelompok PIK
remaja yang diikuti oleh 6 kelompok PIK Remaja yang ada di
Masyarakat, pemilihan duta remaja dan duta mahasiswa tingkat kota
Bogor yang diikuti oleh 30 orang mahasiswa dan remaja.
b. Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas
keluarga di masyarakat dalam melaksanakan program KB dan
meningkatkan keluarga bahagia dan sejahtera. Untuk mencapai maksud
tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut
1) Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB
Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB yang telah
dilaksanakan adalah :
RENJA DPPKB 2018
a. Kegiatan khusus seperti Hari Keluarga Nasional (Harganas),
Bhakti TNI KB Terpadu, dan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan.
b. Pembinaan Kader UPPKS, Forum Pos KB dan pembinaan Tri Bina
(BKB, BKR, BKL)
c. Kegiatan Dasar Lomba dengan hasil sebagai berikut :
- Juara I BKL Tingkat Kota Bogor
- Juara I PLKB Kota Bogor
- Juara I KB Lestari 10 Tahun 15 Tahun 20 Tahun Tingkat Kota
Bogor
- Juara I UPPKS Tingkat Kota Bogor
- Juara I Kader BKB Tingkat Kota Bogor
- Juara I Kelompok BKB Tingkat Kota Bogor
- Juara I Duta Mahasiswa Tingkat Kota Bogor
- Juara I Duta RemajaTingkat Kota Bogor
- Juara I Keluarga Harmonis Tingkat Kota Bogor
2) KegiatanPembinaan Ketahanan Keluarga
Kegiatan tersebut mencakup kegiatan Tribina, dan Pemberdayaan
Ekonomi melalu Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS).
Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Keluarga, telah mencapai hal-hal
sebagai berikut :
a. Terlaksananya kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) bagi 282
kelompok, yang bertujuan untuk meningkatkan peran ibu dan
RENJA DPPKB 2018
anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang
balita dengan memberikan rangsangan sesuai dengan umur anak.
b. Terlaksananya kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) bagi 175
kelompok, yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian,
kesadaran, dan tanggung jawab orang tua terhadap kewajiban
membimbing, meningkatkan pengetahuan. Kesadaran anak dan
remaja, dalam rangka meningkatkan ketahanan fisik dan non
fisik melalui institusi komunikasi yang sehat dan harmonis dalam
suasana kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
c. Terlaksananya kegiatan BKL (Bina Keluarga Lansia), bagi 253
kelompok, yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan
peran serta keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan lanjut
usia agar lebih bertakwa kepada Tuhan Yang MahaEsa, sehat,
mandiri, produktif, dan bermanfaat bagi lingkungan.
d. Terlaksananya kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejatera (UPPKS) bagi 29 kelompok, yang bertujuan
melakukan kegiatan ekonomi produktif dengan melibatkan ibu-
ibu atau wanita-wanita untuk meningkatkan pendapatan
keluarga.
RENJA DPPKB 2018
Tabel 2.5. Pencapaian Pembentukan Kelompok Ketahanan
Keluarga Tahun 2010-2015
Pencapaian Penanganan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
bisa dilihat dari indikator sebagai berikut :
1. Capaian peserta KB aktif tahun 2016 mencapai 76.12% yang berasal dari
jumlah peserta KB aktif sebesar 116.819 dari jumlah pasangan usia subur
mencapai 153.463. Pencapaian tahun 2016 mengalami penurunan
dikarenakan adanya DO (Drop Out), banyak pasangan usia subur yang
menopause dan pasangan usia subur muda yang hamil dan menginginkan
anak kedua.
No. Jeniskelompok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1. BinaKeluargaBal
ita (BKB) 197 209 312 303 279 281 282
2. BinaKeluargaRe
maja (BKR) 129 126 189 169 173 175 175
3. BinaKeluargaLa
nsia (BKL) 178 170 252 251 200 250 253
4. BinaLingkungan
Keluarga (BLK) 50 - - - - -
5.
Usaha
Peningkatan
Pendapatan
Keluarga
Sejatera
(UPPKS)
33 26 34 26 29 29 29
RENJA DPPKB 2018
2. Capaian peningkatan kader pendamping kelompok kegiatan Tribina,
mencapai 739 kelompok, yang terdiridari 282 Kelompok BKB, 175
Kelompok BKR, 253 Kelompok BKL dan 29 Kelompok UPPKS.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
Isu adalah permasalahan yang dijumpai dan menjadi suatu opini
publik yang harus segera dicari penyelesaiannya. Isu ini dapat berskala
makro atau skala mikro.Isu-isu yang berkembang di masyarakat harus
didukung oleh data-data yang valid, sehingga bukan isu yang tanpa dasar.
Beberapa isu strategis di bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana adalah :
1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang merata untuk dapat
mengatasi permasalahan pelayanan KB, antara lain:
(1) Angka pemakaian kontrasepsi cara modern setiap tahunnya tidak
meningkat secara signifikan seperti yang dapat dilihat pada table 2.6. di
bawah ini:
Tabel. 2.6. Akseptor Baru
Jenis
Alkon
Jumlah Akseptor Baru
2013 2014 2015 2016
IUD
MOP
MOW
Implant
Suntik
2.645
9
210
795
12.087
2.142
17
379
383
11.662
2.019
-
439
693
11.101
2.188
10
487
709
11.226
RENJA DPPKB 2018
(2) Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) masih tinggi;
(3) Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi masih tinggi;
(4) Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang
cenderung menurun;
(5) Kualitas pelayanan KB (supply side) belum sesuai standar, yaitu
berkaitan dengan ketersediaan dan persebaran fasilitas kesehatan/klinik
pelayanan KB, ketersediaan dan persebaran tenaga kesehatan yang
kompeten dalam pelayanan KB, kemampuan bidan dan dokter dalam
memberikan penjelasan tentang pilihan metode KB secara komprehensif
termasuk mengenai efek samping alokon dan penanganannya, serta
komplikasi dan kegagala;
(6) Jaminan pelayanan KB belum seluruhnya terpetakan pada fasilitas
pelayanan KB, terutama dalam rangka sinkronisasi dengan Sistem
Jaminan Nasional (SJSN) Kesehatan.
2. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
tentang Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga (KKBPK) pelaksanaannya masih dihadapkan dengan beberapa
permasalahan antara lain:
(1) Masih lemahnya komitmen dan dukungan para pemangku
kepentingan terhadap program KKBPK terutama yang terkait kebijakan,
perencanaan program dan penganggaran;
(2) Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga;
(3) Masih terjadinya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang
program KKBPK baik antar Kecamatan, Kelurahan maupun antar
tingkat pendidikan dan pengeluaran keluarga;
Pil
Kondom
3.589
508
2.849
725
2.465
368
2.441
381
JUMLAH 19.998 18.157 17.085 17.442
RENJA DPPKB 2018
(4) Muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE masih perlu untuk terus
dikembangkan;
(5) Peran Tenaga lapangan KB/PLKB dalam konseling KB belum
optimal.
3. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan
reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Hal ini sangat penting
dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko
kematian Ibu melahirkan. Permasalahan kesehatan reproduksi remaja,
antara lain:
(1) Angka kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun masih tinggi;
(2) Masih banyaknya perkawinan usia muda;
(3) Terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang
Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang tergambar pada tingkat
kelahiran remaja;
(4) Tingginya perilaku seks pra nikah disebagian kalangan remaja,
berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi;
(5) Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku
beresiko masih rendah.
4. Pembanguan keluarga melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran
fungsi keluarga. Dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan
keluarga melalui pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB masih
dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain:
(1) Masih tingginya jumlah keluarga miskin;
(2) Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan
informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
(3) Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan
peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung
pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB. Disamping itu, kelompok
kegiatan (Poktan), yang terdiri dari: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina
Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal
RENJA DPPKB 2018
dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber-
KB/pelestarian Peserta KB Aktif (PA);
(4) Terbatasnya materi program KKBPK dalam kelompok kegiatan serta
terbatasnya jumlah dan kualitas kader/tenaga kelompok kegiatan.
5. Penguatan landasan hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
pembangunan landasan hokum dan penyerasian kebiajakan
pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB memiliki
beberapa permasalahan, antara lain:
(1) Belum seluruh kebijakan perencanaan program dan penganggaran
yang terkait dengan bidang Pengendalian Penduduk dan Kb dimasukan
dalam perencanaan daerah;
(2) Koordinasi pembangunan Bidang Penegendalian Penduduk dan KB
dengan program pembangunan lainnya masih lemah (antara lain:
koordinasi dengan program bantuan pemerintah seperti Program
Keluarga Harapan/PKH, Jamkesmas/Jamkesda, SJSN Kesehatan), serta
perlunya penguatan koordinasi pelaksanaan kegiatan Bidang KKB lintas
sektor (missal: Kegiatan Kampung KB).
6. Penguatan Data dan Informasi Kependudukan, KB dan KS. Terdapat
beberapa sumber data pembanguan kependudukan, KB dan KS
diantaranya administrasi kependudukan yang mencatat registrasi
pendudukan dan registrasi vital; sensus penduduk dan beberapa survey
terkait bidang kependudukan dan KB; serta data sektoral pembanguan
kependudukan dan KB termasuk data-data kajian dan evaluasi
pembanguan kependudukan dan KB. Data Sektoral memegang peranan
penting dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi
pembanguan bidang KKB. Namun data sektoral yang diperoleh melalui
statistic rutin pendataan kependudukan, KB dan keluarga belum dapat
digunakan secara optimal dalam pengawasan, pemantauan, pengendalian
dan evaluasi program KKBPK, dikarenakan system pengolahan data
masih kurang berkualitas.
Beberapa isu dan permasalahn pengendalian kuantitas penduduk
RENJA DPPKB 2018
sebagaimana dijabarkan di atas sesuai dengan 5 (lima) kegiatan prioritas pada
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, yang memiliki potensi untuk lebih
berkontribusi pada Pembanguan Kesehatan melalui “peningkatan Pelayanan KB
dan Kesehatan Reproduksi”. Adapun 5 (lima) kegiatan prioritas adalah:
1) Pelayanan KB;
2) Advokasi dan KIE KKBPK;
3) Pembinaan Remaja;
4) Pembangunan Keluarga
5) Regulasi, Kelembagaan serta Data dan Informasi.
Perubahan lingkungan strategis yang juga harus mendapat
perhatian dalam penajaman Program KKBPK di lini lapangan, diantaranya terkait
otonomi daerah. Langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahn
rentang kendali manajemen pelayanan Program KKBPK anata Pemerintah dengan
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota, diantaranya melalui:
1) Ketersediaan instrumen regulasi yang mendukung penuangan program
dan kegiatan Pembangunan Bidang Kependudukan dan KB ke dalam
program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
2) Ketersediaan rancang bangun program Kependudukan, KB dan
Pembanguan Keluarga (KKBPK) yang tertuang dalam Arah Kebijakan
Umum Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan Rencana Strategis Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota;
3) Penguatan Kelembagaan Pengendalian Penduduk dan KB di Tingkat
Provinsi dan Kab/Kota;
4) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB
(PKB/PLKB) oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota, serta optimalisasi
fungsi PPKBD dan Sub-PPKBD (Kader) sebagai ujung tombak
pelaksanaan Program KKBPK di lini lapanga.
RENJA DPPKB 2018
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Usulan masyarakat sampai dengan saat ini belum terakomodir karena
baru tahap penyerapan aspirasi melalui forum Musrembang baik tingkat kelurahan
maupun kecamatan yang sedang berjalan. Berdasarkan hasil Musyawarah
Rencana Pembangunan Tingkat Kota Bogor kegiatan yang diusulkan oleh
masyarakat adalah untuk dibentuknya Kampung KB di setiap Kecamatan yang
ada di Kota Bogor, yaitu agar segera dibentuk Kampung KB dan insentif para
kader instistusi KB ( PPKBD dan Sub PPKBD ) dan kader POKTAN TRIBINA (
BKB,BKR dan BKL ).
RENJA DPPKB 2018
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi
Tupoksi yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Bogor tidak terlepas dari kebijakan Pusat dan Daerah
dengan harapan pelaksanaannya dapat bersinergi untuk pembangunan nasional
yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD
Khusus telaahan untuk program Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera, mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dikeluarkan
oleh Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) nomor
55/HK-010/B5/2010 tanggal 29 Januari 2010. Standar Pelayanan Minimal
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera berisi ketentuan tentang jenis dan
mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak
diperoleh setiap warga secara minimal, yaitu Komunikasi, Informasi dan Edukasi
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE-KB dan KS), penyediaan alat
dan obat kontrasepsi serta penyediaan Informasi data mikro. Standar Pelayanan
Minimal Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera bisa dijadikan dasar untuk
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan di kabupaten/ kota, dan bisa juga
dijadikan alat ukur oleh Pemerintah Daerah kota Bogor dalam penyelenggaraan
Program keluarga Berencana.
Berdasarkan Renstra BKKBN 2015-2019 target kinerja mengacu pada
sasaran program (outcome), sasaran kegiatan (output) dan indikator-indikator
yang telah tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. Kemudian pengembangan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Komponen dan Sub Komponen juga harus
mempertimbangkan upaya perwujudan tujuan BKKBN untuk “mencapai
Penduduk Tumbuh Seimbangg melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan
Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas”.
RENJA DPPKB 2018
Dalam lampiran UU nomor 23 tahun 2014 huruf N disebutkan
pembagian urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana dibagi ke dalam 3 sub urusan yaitu:
1) sub urusan pengendalian penduduk;
2) sub urusan keluarga berencana;
3) sub urusan keluarga sejahtera.
Pada sub urusan pengendalian penduduk, pemerintah pusat melalui
BKKBN dan Perwakilan BKKBN di Provinsi melakukan pemaduan dan
sinkronisasi kebijakan juga penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara
nasional. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan inipun dilakukan oleh pemerintah
daerah, sedangkan di tingkat provinsi perkiraan pengendalian penduduk tidak
diberikan kewenangannya melainkan menjadi pemetaan perkiraan pengendalian
penduduk cakupan daerah provinsi. Pada level pemerintah kabupaten juga hanya
melakukan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk selain pemaduan dan
sinkronisasi kebijakan kependudukan.
Pada sub urusan keluarga berencana, pemerintah pusat melalui BKKBN
memiliki 5 (lima) urusan menyangkut:
1) Penyusunan desain program dan pengelolaan advokasi-KIE pengendalian
penduduk;
2) Pengelolaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB;
3) Pengelolaan dan penyedeiaan alokon untuk kebutuhan PUS;
4) Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga;
5) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam
pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
Dari 5 (lima) urusan yang dilaksanakan pemerintah pusat, yang
diserahkan kewenangan urusannya kepada pemerintah daerah provinsi sebanyak 2
(dua) urusan yaitu:
1) Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, KIE
dan pemberdayaan;
RENJA DPPKB 2018
2) Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di provinsi dalam
pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
Sedangkan ke pemerintah daerah kabupaten/kota, kewenangan yang
diserahkan menjadi urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebanyak 4
(empat) urusan yaitu:
1) Pelaksanaan advokasi-KIE pengendalian kependudukan;
2) Pendayagunaan tenaga penyuluh KB;
3) Pengendalian dan pendistribusian alokon ;
4) Pelaksanaan pelayanan KB di daerah juga memberdayakan dan
meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan
pelayanan dan pembinaan.
Pada sub urusan keluarga sejahtera kewenangan yang menjadi urusan
pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sama sebanyak 2 (dua)
kewenangan hanya saja memiliki tingkat kewenangan yang berbeda dimana pusat
melakukan pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui
pembinaan ketahanan keluarga, provinsi melakukan pengelolaan pelaksanaan
desain tersebut dan Kabupaten/Kota melakukan pelaksanaan.
Pada sub urursan standardisasi dan sertifikasi hanya berada di tingkat pusat
berupa standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB.
Dari pembahasan di atas jelas terlihat bahwa program pengendalian
penduduk dan keluarga merupakan urusan wajib yang terbagi merata (konkuren)
dari tingkat pusat sampai dengan Kabupaten/Kota. Akan tetapi, Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 ini masih memberi batasan dalam hal kewenangan dari
pengelolaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana seperti berikut ini:
1) Kewenangan bagi pemerintah pusat namun tidak diserahkan ke pemerintah
daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu standardisasi
pelayanan KB dan sertifikasi PLKB/PKB serta pengelolaan dan pengendalian
sistem informasi keluarga;
2) Kewengan bagi pemerintah pusat bukan kewenangan bagi pemerintah provinsi
namun menjadi kewenangan bagi pemerintah kabupaten/kota yaitu mengenai
distribusi alokon dan pelaksanaan pelayanan KB;
RENJA DPPKB 2018
3) Kewenangan pemerintah pusat diserahkan ke pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota dengan tingkatan kewenangan yang berbeda
seperti: a) pemerintah pusat melakukan penyusunan, pemerintah provinsi
melakukan pengembangan dan pemerintah kabupaten/kota melakukan
pelaksanaan, b) pemerintah pusat melakukan penetapan, pemerintah provinsi
dan kabupaten/kota melakukan pemetaan; c) pemerintah pusat melakukan
pengelolaan, pemerintah kabupaten/kota melakukan pendayagunaan.
Dari rincian pelaksanaan urusan pemerintahan ini sudah sangat jelas,
Undang-Undang Pemerintahan Daerah memberi garis yang lebih tegas lagi
didalam melaksanakan pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan
pembangunan keluarga oleh pemerintah.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
Tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu
kepada pernyataan visi dan misi.
Visi :
“Mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera”
Misi :
“Mewujudkan pengendalian pertumbuhan penduduk menuju Norma Keluarga
Kecil Bahagia Sejahtera.”
Sebagai penjabaran visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bogor yang lebih spesifik dan terukur
sebagai upaya mewujudkan visi dan misi, maka tujuan yang akan dicapai Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) untuk tiga tahun ke
RENJA DPPKB 2018
depan adalah Terwujudnya keseimbangan pertumbuhan penduduk dalam
upaya penurunan laju pertumbuhan penduduk (LPP).
Selain itu dalam penyempurnaan Renstra ini DPPKB juga
memperhatikan berbagai prioritas pembangunan yang telah dirumuskan didalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap tahunnya.
Adapun indikator kinerja tujuan-nya adalah laju pertumbuhan
penduduk.
Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang
lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang
dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian
sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran
disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.
Maka sasaran DPPKB adalah sebagai berikut :
1. Menurunnya Angka Kelahiran;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas.
Indikator Kinerja Sasaran :
Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis DPPKB Tahun 2018
maka DPPKB menetapkan Indikator kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut:
Sasaran 1:
1. Tingkat penurunan TFR (Total Fertility Rate / Angka Kelahuran Total);
2. Tingkat Penurunan Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR
15-19 th);
RENJA DPPKB 2018
Sasaran 2:
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas
2. Prosentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti
3.3 Program dan kegiatan
Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor pada tahun 2018
dapat dilihat pada lampiran 1.
RENJA DPPKB 2018
BAB IV
P E N U T U P
Naskah Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Bogor tahun 2018 ini merupakan arahan bagi pegawai Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor dalam menjalan
tugas dan fungsi sebagai Satuan Kerja Pemerintahan Kota Bogor sebagaimana
yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
Diperlukan konsistensi dan disiplin yang kuat dari setiap pegawai
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor untuk
merealisasikan Rencana Kerja ini agar terciptanya Kota Bogor yang sehat dan
makmur sesuai dengan misi ke 2 (dua) dari RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-
2019.
Terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian yaitu
mengenai pelaksanaan program kegiatan maupun ketersediaan anggaran yang
tidak sesuai dengan kebutuhan. Karena pada Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana terdapat 6 (enam) seksi yang tidak semuanya memiliki
kegiatan. Sehingga akan tidak optimal pada pelaksanaan pekerjaannya. Maka
untuk kegiatan tahun 2018, telah diusulkan Program dan kegaitan pad setiap seksi
nya, yang sesuai dengan program dari Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN).
Bogor, Januari 2017
NAMA OPD :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD (Honor pegawai non PNS, ATK, Barang cetakan, Alat listrik & elektronik, Peralatan kebersihan , Biaya telepon, Surat Kabar, Mamin, Perjadin, BBM, PDH) (Bulan)
12 12
1 Pengelolaan rumah Tangga OPD
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD dalam mendukung kegiatan/program
DPPKB 12 bulan 467,641,250 APBD DPPKB 12 bulan 850,000,000
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BOGOR
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lampiran I. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NO Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja Kegiatan Rp Sumber
Dana
OPD Target Capaian Kinerja Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
1
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifNO Indikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target Capaian Kinerja Kegiatan Rp Sumber
Dana
OPD Target Capaian Kinerja Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor (%)
100 100
Inventaris kantor yang terpelihara (%) 100 100
2 Pengadaan Inventaris Kantor Terpenuhinya sarana dan prasarana operasional SKPD Kota Bogor 100% 443,479,350 APBD DPPKB 100% 1,000,000,000
3 Pemeliharaan rutin/berkala inventaris kantor
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana operasional SKPD
Kota Bogor 100% 325,000,000 APBD DPPKB 100% 750,000,000
4 Dana Pendamping DAK Fisik Terpenuhinya DAK fisik Kota Bogor 100% 25,000,000 APBD DPPKB 100% 100,000,000
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Dokumen Perencanaan (Renja PD) dan Laporan Akuntabilitas (LKIP, LKPJ, LPPD) Secara tepat waktu
100 100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifNO Indikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target Capaian Kinerja Kegiatan Rp Sumber
Dana
OPD Target Capaian Kinerja Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
5 Penyusunan Perencanaan dan pelaporan OPD
Terselesaikannya semua dokumen perencanaan dan pelaporan OPD
Kota Bogor 100% 50,000,000 APBD DPPKB 100% 50,000,000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tingkat tertib administrasi pengelolaan keuangan (ketepatan waktu penyampaian dokumen laporan keuangan daerah) (%)
100 100
6 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah dan Bantuan sosial)
Terverifikasinya Proposal Penerima hibah Kota Bogor 100% 20,000,000 APBD DPPKB 100% 20,000,000
Program Keluarga Berencana Kesertaan ber-KB (Akseptor) Kota Bogor 147,183
7 Sosialisasi dan Advokasi Program KKBPK
Tersosialisasikannya program KKBPK kepada Kelompok Kegiatan (Poktan) di Kota Bogor
Kota Bogor 100 Poktan 360,000,000 APBD DPPKB 100 Poktan 500,000,000
3
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifNO Indikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target Capaian Kinerja Kegiatan Rp Sumber
Dana
OPD Target Capaian Kinerja Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Terlaksananya kampanye Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Bogor
8 Pemetaan pengendalian penduduk (Prioritas 6)
Tersedianya profil dan peta pengendalian penduduk Kota Bogor 150 dokumen 400,000,000 APBD DPPKB 700,000,000
9 Monev Pemutakhiran Data
Terselenggaranya sosialisasi, monitoring dan evaluasi pemutakhiran data keluarga
Kota Bogor 1 Kegiatan 170,000,000 APBD DPPKB 300,000,000
- Meningkatnya peserta KB baru Kota Bogor 9.000
akseptor 700,000,000 APBD DPPKB 9.000 akseptor 700,000,000
- Meningkatnya pelayanan terhadap peserta KB baru
200 aksp. MOP/MOW
200 aksp. MOP/MOW
Tersedianya barang cetakan untuk pelayanan KB
200 aksp. MOP/MOW
200 aksp. MOP/MOW
Monitoring pelayanan KB 12 bulan 12 bulan
Pengadaan Alat kontrasepsi 1 paket 1 paket
10 Pelayanan KB
4
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifNO Indikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target Capaian Kinerja Kegiatan Rp Sumber
Dana
OPD Target Capaian Kinerja Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Distribusi Alokon ke Faskes 12 bulan 12 bulan
Meningkatnya pemahaman PLKB mengenai Program KB Kota Bogor 74 orang 200,000,000 APBD DPPKB 74 orang 300,000,000
Meningkatnya pemahaman Pos KB mengenai Program KB
68 orang 68 orang
Meningkatnya motivasi Pos KB dalam meningkatkan kesertaan akseptor KB
68 orang 68 orang
12 Pembinaan Kampung KB Terbinanya Kampung KB di 6 kecamatan Kota Bogor 6 kecamatan 170,000,000 APBD DPPKB 6 kecamatan 320,000,000
13 Penyusunan Detail Enginering Design Gudang KB
Tersusunannya 1 Dokumen DED
DPPKB Kota Bogor
1 Dokumen DED 60,000,000 APBD DPPKB
Kota Bogor 1 Dokumen
14 DAK Fisik - Pengadaan sarana prasarana KB 66 unit motor DPPKB Kota
Bogor 1 Paket 1,522,000,000 APBN DPPKB Kota Bogor 1 Paket 1,522,000,000
11 Bintek dan Motivasi bagi PLKB dan Pos KB
5
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifNO Indikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target Capaian Kinerja Kegiatan Rp Sumber
Dana
OPD Target Capaian Kinerja Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
1 unit kendaraan distribusi obat
15DAK Non Fisik - Pelaksanaan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi
Honor Petugas dan BBM kendaraan distribusi obat Kota Bogor 1 Paket 150,000,000 APBN Kota Bogor 1 Paket 150,000,000
16DAK Non Fisik - Pelaksanaan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi
Honor Petugas dan BBM kendaraan distribusi obat Kota Bogor 1 Paket 600,000,000 APBN Kota Bogor 1 Paket 600,000,000
Anggota kelompok ketahanan keluarga dalam kesertaan KB 6,856 6,906
Anggota kelompok ketahanan keluarga dalam bidang ketahanan sosial 800 900
- Terselenggarakannya Bintek Tribina (BKB, BKR, BKL)
Kota Bogor 80 orang 360,000,000 APBD DPPKB 80 orang 500,000,000
17
Program Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
Pembinaan Ketahanan Keluarga
6
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifNO Indikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target Capaian Kinerja Kegiatan Rp Sumber
Dana
OPD Target Capaian Kinerja Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
- Terselenggarakannya Pngiriman PLKB, Pos KB, dan TPD terbaik, Keluarga Harmonis dan KB lestari Tk. Provinsi Jawa Barat
1 kali 1 kali
- Terselenggarakannya Pengiriman kader tribina, pos KB, dan PLKB dalam Harganas Tk. Provinsi
1 kali 1 kali
- Keikutsertaan Harganas Tk. Provinsi dan Tk. Nasional
1 kali 1 kali
18 Penguatan kelembagaan dan jaringan keluarga sejahtera
- Terlaksananya peningkatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga sejahtera di kota Bogor
Kota Bogor 12 bulan 250,000,000 APBD DPPKB 12 bulan 750,000,000
- Terselenggaranya TNI Manunggal KB Kes 1 kali 1 kali
- Terselenggaranya Kesrak PKK KB Kes 1 kali 1 kali
7
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifNO Indikator Kinerja
Program/KegiatanLokasi
Target Capaian Kinerja Kegiatan Rp Sumber
Dana
OPD Target Capaian Kinerja Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Pembinaan kelompok PIK-R sekota Bogor Kota Bogor 12 bulan 100,000,000 APBD DPPKB 12 bulan 500,000,000
terselenggaranya sosialiasasi GenRe (Gnerasi Berencana)
Kota Bogor 60 Org 60 Org
JUMLAH 6,373,120,600 9,612,000,000
Bogor, Januari 2017
19 Pembinaan PIK-R
8