Peran Daerah dalam Pembangunan Inklusif Disabilitas
Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
Palu, 19 November 2020
Moderator, mbak sonya..
• Yth, dirjen rehabilitasi sosial kementerian sosial, pak harri hikmat
• Yth, ibu Kirsten bishop, Minister consellor governance and human development, DFAT.
• Yth, direktur pelayanan sosia dasar, yang mewakili
• direktur SIGAP, pak Suharto,
• Para penyaji, Team Leader Kompak (bu anna), Kepala dinas sosial Trenggalek (ibu Ratna), Bappeda Pekalongan (Ibu Nufliyanti), Kepala dinas Dukcapil Aceh (Pak Syarbaini), Direktur SAPDA (Ibu Nurul Saddah).
• Bapak dan Ibu peserta Webinar Nasional ke tiga, Inovasi Daerah dalam mendorong pelayanan dasar yang inklusif.
• Baru saja kita menyaksikan upaya luar biasa dari pemerintah daerah alam memperluas cakupan pelayanan dasar bagi penduduk penyandang disabilitas.
• Saat ini, penduduk penyandang disabilitas relative masih terbatas dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan, termasuk kepemilikan akta kelahiran, Pendidikan, dan kesehatan.
Kepemilikan Ijazah
13%
25% 23%
29%
10%
39%
33%
12% 13%
4%
Tidak punyaIjazah
SD sederajat SMP sederajat SMA sederajat Universitas danprofesi
Bukan penyandang disabilitas Penyandang disabilitas
Penyandang Disabilitas dengan ijazah S1 ke atas hanya 115 ribu orang.
Produktivitas penduduk penyandang disabilitas relatif menjadi lebih rendah karena dari sisi kualitas masih belum
dapat sejajar dengan bukan penyandang disabilitas.
Keterbatasan akses untuk meningkatkan produktivitas terus mengalami hambatan.
Pelatihan vokasional bagi penyandang disabilitas masih terbatas.
96% 90%
58%
15%
100% 96%
64%
46%
27%
8%
95%
77%
SD sederajat SMP sederajat SMA sederajat Universitassederajat
15-24 tahun 15+ tahun
Angka Partisipasi Murni Angka Melek Huruf
Bukan penyandang disabilitas Penyandang disabilitas
Partisipasi Sekolah dan Literasi
4
• Beberapa penyebab utama, seperti yang kita telah mendengar, dua factor utama, kesadaran dan partisipasi. Kesadaran masyarakat, bahkan bagi orang paling dekat dari mereka, yaitu orang tua, seringkali masih menjadi penghalang antara penyandang disabilitas dengan masa depan yang lebih cerah.
• Partisipasi penyandang disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan juga masih terbatas. Hal ini yang menjadikan, ourput perencanaan belum dapat memenuhi kebutuhan penandang diabilitas.
6
Kondisi saat ini Kebutuhan mendesak disabilitas
Service Imporvement: perlu adanya integrasi layanan lintas sektor yang mendorong kemandirian penyandang disabilitas.
Penyandang disabilitas perlu diberikan pelatihan dan Pendidikan untuk mendorong peningkatan daya saing dan kualitas SDM penyandang disabilitas.
Data: peningkatan cakupan pendataan bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas program.
Konsesi: Penyandang Disabilitas memerlukan insentif untuk mendorong kemandiriannya dalam mengakses layanan publik.
Penyandang disabilitas mengalami kesulitan memperoleh dokumen kependudukan sehingga membuatnya sulit dalam mengakses layanan dasar dan bantuan social.
Penyandang Disabilitas membutuhkan biaya tambahan untuk kebutuhan alat bantu dan pendampingan.
72% penyandang disabilitas bekerja di sektor informal, dimana lebih dari 3.7 juta penyandang disabilitas tergolong penduduk miskin.
Standar pelayanan dan insfrastruktur fasilitas publik belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas.
Penyandang disabilitas menerima upah rata-rata lebih rendah dibandingkan non disabilitas pada level pekerjaan yang sama.
Dalam merayakan hari disabilitas internasional ini, mari kita terus mendorong perbaikan kondisi penyandang disabilitas.
7
Aturan Pelaksana UU No 8 Tahun 2016
8
Prinsip - prinsip dalam Rencana Induk untuk Mendorong Tradisi Baru
Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019 untuk perencanaan dan pembangunan yang inklusif Penyandang Disabilitas.
Mengikutsertakan dan
mengakomodasikan
kebutuhan khusus
Penyandang Disabilitas
Partisipatif
Mengidentifikasi
kebutuhan khusus
tersebut di tingkat
komunitas.
Berbasis Komunitas
Koordinasi yang baik
antara sektor,
pemerintah pusat
dan daerah.
Integrasi dan harmonisasi
Proses perencanaan dan
penganggaran ke depan
harus mempertimbangkan
kebutuhan khusus
penyandang disabilitas.
Pengarusutamaan
1
2
3
4
9
Karakteristik Pokok : Jumlah,
jenis kelamin, umur, status
perkawinan, pendidikan, jenis
pekerjaan, dll dari hasil
pendataan
Karakteristik Rinci:
aspek pendidikan,
ketenagakerjaan dari
pendataan sampel terpilih
Skema Pendataan dan Perencanaan Inklusif
Data Nasional
Penyandang
Disabilitas (DNPD)
Monograf dan
Profil Desa
Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan
PD untuk mendapatkan hak PD
DNPD dapat diintegrasikan dengan data
monograf desa sehingga dapat dijadikan
sebagai input dalam merumuskan
kebijakan
Pusat Daerah
Membantu perumusan dan implementasi
RIPD
• Moving forward, Bappenas saat ini sedang terus menyelesaikan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas.
• Hasil dari webinar ini akan memberikan masukan dalam menyusun strategi yang implementif dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas.
• Kompak dalam pelaksanaan program di tahun terakhir juga akan terus menstimulasi dan mendorong Pemerintah Daerah untuk menghasilkan inovasi dan mereplikasi secara luas di daerah lain.
• Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas waktu dan pemikirannya kepada para pembicara dan penanggap.
• kami ucapkan apresiasi sebesar-besarnya, atas partisipasi aktifnya sehingga webinarnya bisa dilaksanakan dengan lancar.
• Demikian, dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal hal yang kurang berkenan.
11
TERIMAKASIH
323 Anak Penyandang Disabilitas tidak bersekolah di Pekalongan, sehingga Pemkab
Pekalongan mengadakan Program KUDU SEKOLAH (Kembali Upayakan Dukungan
untuk Sekolah)
KUDU SEKOLAH Mengkolaborasikan Pemda, PemDes, Dunia Usaha, Masyarakat dan
Peguruan Tinggi melalui aplikasi khusus untuk ATS.
Tantangan
1. Kesadaran orang tua yang masih rendah
2. Terbatasnya guru pembimbing khusus
3. Kurangnya koordinasi lintas sektor
Solusi
1. Perlu ada pemetaan yang jelas lintas OPD
2. Perlu ada insentif untuk mendorong komitmen stakeholder
3. Peningkatan kesadaran orang tua dan penjangkauan oleh pihak sekolah
Progres yang sudah dilakukan oleh Pemkab Pekalongan
1. Tersusunnya Perda dan Perbub terkait ATS dan Anak berkebutuhan Khusus (ABK)
2. Tersedianya Aplikasi Pendataan ATS dan ABK
3. Meningkatnya jumlah guru pendamping khusus untuk ABK
Kelompok rentan cenderung termajinalkan dalam proses perencanaan dan penganggaran
sehingga kebijakan lebih bersifat top-down dan kurang mengakomodasi kebutuhan masing-
masing kelompok rentan
Pemda Trenggalek menyusun PerBup No 1/2019 tentang Musyawarah perempuan, anak,
disabilitas dan kelompok rentan lainnya (MUSRENA KEREN) sebagai wadah untuk
mengakomodasi partisipasi aktif dan kebutuhan kelompok rentan selama proses perencanaan
hingga pengawasan
MUSRENA KEREN ada pada level desa hingga kabupaten dengan output yang dihasilkan berupa
APBDes dan DUP desa/kecamatan yang akan diusulkan sebagai program dan kegiatan prioritas
bagi Pemda Trenggalek
Dampak Penerapan MUSRENA KEREN
1. Tersedianya kebijakan yang mengakomodasi partisipasi kelompok rentan dalam
Musrenbang
2. Sinergitas program OPD menjadi lebih kuat
3. MUSRENA KEREN mendorong desa mengalokasikan alokasi dana desanya untuk
pembangunan kelompok rentan
4. Muncul inovasi baru seperti Desa inklusif dan Sepeda Keren (gerakan sekolah komunitas
yang mendorong kader untuk meningkatkan peran aktif kelompok rentan dalam
pembangunan di tingkat desa)
Kepemilikan dokumen adminduk oleh Penyandang Disabilitas disebabkan leh:
1. Mobilitas penyandang disabilitas yg rendah
2. Tingkat kesadaran dan informasi yang minim bagi penyandang disabilitas
3. Kurangnya SDM dan fasilitas milik Dinas Dukcapil
Petugas Registrasi Gamponog (PRG) merupakan warga yang diangkat oleh Keuchik
(kades) yang pembiayaannya berasal dari APBDes untuk mendekatkan layanan
pendataan Adminduk bagi masyarakat desa/gampong.
Dampak positif
1. Tersusunnya regulasi berupa PerGub No 58/2020 tentang pelayanan
kependudukan berbasis gampong.
2. 90% masyarakat miskin dan rentan, terutama disabilitas, dapat terfasilitasi untuk
memperoleh dokumen adminduk
3. 7 penyandang disabilitas dari 6 gampong memperoleh bantuan alat bantu
4. 25 penyandang disabilitas memperoleh bantuan kendaraan roda tiga
Tantangan
1. Rendahnya pemahaman kolaborasi dan integrasi perencanaan lintas sektor untuk
mendukung layanan administrasi kependudukanberbasis gampong.
2. Belum semua kabupaten/kota memahami dan mau menggunakan dana desa
untuk fasilitasi layanan permohonan dokumen kependudukan berbasis gampong
15
Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas Diperkirakan Mencapai 25,6 Juta Jiwa Atau 9,6% Penduduk
2,3 juta penduduk
dengan hambatan
melihat
1,7 juta penduduk
dengan hambatan
mendengar
KESULITAN
FUNGSIONAL
TERBANYAK (Kategori berat)
2,8 juta penduduk
dengan hambatan
berjalan
1,9 juta penduduk
dengan hambatan
konsentrasi dan
mengingat
Sumber : BPS, Susenas 2019
Diolah Bappenas
Jawa Tengah (11,92%)
Berat: 1.054.865 jiwa (3,04%)
Ringan: 3.078.015 (8,88%)
DKI Jakarta (2,94%)
Berat: 201.560 jiwa (0,58%)
Ringan: 816.290 jiwa (2,36%)
Sumatera Utara (11,65%) Berat: 373.564 jiwa (2,57%)
Ringan: 1.318.883 jiwa (9,08%)
Sulawesi Selatan (14,46%)
Berat: 276.437 jiwa (3,13%)
Ringan: 1.000.981 jiwa
(11,33%)
Kalimantan Barat( 12,11%)
Berat: 130.946 jiwa (2,59%)
Ringan: 481.001 jiwa (9,52%)
Sulawesi Tengah (15,75%)
Berat: 100,749 jiwa (3,31%)
Ringan: 378,499 jiwa
(12,44%)
Maluku (11,72%)
Berat: 48.820 jiwa (2,44%)
Ringan: 166.615 jiwa (9,28%)
Papua (5,38%)
Berat: 39.577 jiwa (1,18%)
Ringan: 141.418 jiwa (4,20%)
Kota Semarang (11,25%)
Berat: 28.585 jiwa (2,93%)
Ringan: 82.116 jiwa (8,32%)
Wilayah padat penduduk cenderung
memiliki jumlah penyandang
disabilitas lebih besar hingga
pembangunan iklusif harus segera
diterapkan 15
Sebaran Penduduk Penyandang Disabilitas di Indonesia
16
Ragam Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin
sumber: diolah dari Susenas, 2020
• Fisik: Memiliki kesulitan/gangguan untuk mengurus diri sendiri, berjalan/naik tangga • Intelektual: Memiliki kesulitan/gangguan dalam hal mengingat atau berkonsentrasi • Mental: Memiliki kesulitan/gangguan perilaku dan/atau emosional • Sensorik: Memiliki kesulitan/gangguan penglihatan, pendengaran, menggunakan/menggerakkan tangan/jari, berbicara
• Jumlah perempuan Penyandang Disabilitas relatif lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki 1
.34
9.4
24
46
6.4
24
2.2
62
.72
9
89
2.2
38
1.8
26
.08
0
44
6.1
10
2.6
46
.54
5
1.0
88
.24
8
PD FISIK PD MENTAL PD SENSORIK PD INTELEKTUAL
Laki-Laki Perempuan
17
73% Penyandang Disabilitas
(1,6 juta orang) pekerja Informal
Gambaran Umum Kondisi Disabilitas
- 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000
PD Fisik
PD Mental
PD Sensorik
PD Intelektual
Bekerja Tidak Bekerja
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
PD Fisik PD Mental PD Sensorik PD Intelektual
Formal Informal
Tidak/Belum Bersekolah
21%
Tidak Bersekolah
Lagi 73%
Bersekolah 6%
Proporsi rumah tangga yang melaporkan pengeluaran sendiri untuk item kesehatan
berdasarkan status disabiltas
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Health Facilities Medications Assistive Devices Maternal Health Preventive Utilisation Measures
No Disability Lower Threshold Higher Threshold
Source: Sakernas Aug 2019
No Disability
Q3
Lower Threshold
Q4 Q5 (Richest)
Higher Threshold
Source: Susenas March 2019
Proporsi rumah tangga yang melaporkan pengeluaran sendiri untuk alat bantu
menurut status kuintil dan disabilitas 10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
Q1 (Poorest) Q2
Pengeluaran Disabilitas untuk kebutuhan Kesehatan
• Semakin berat tingkat disabilitas, tingkat pengeluaran akan semakin tinggi terutama untuk
mengakses faskes dan kebutuhan obat-obatan.
• Semakin berat tingkat disabilitas, cenderung mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan preventif.
• Kurang dari 1% penyandang disabilitas di quintil 1 memiliki kemampuan untuk membeli alat bantu.
19
Pendataan dan Perencanaan Inklusif
02 Lingkungan Tanpa Hambatan Bagi Penyandang Disabilitas
03 Perlindungan Hak dan Akses pada Keadilan
04 Pemberdayaan dan Kemandirian Penyandang Disabilitas
05 Ekonomi Inklusif
06 Pendidikan dan Keterampilan
07 Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan
01
PP memuat lampiran Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) yang berlaku untuk 25 tahun
07
RAN PD
RIPD akan diturunkan dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) untuk 5 tahun
2018 - 2019
2016
RAD PD
RAN PD menjadi acuan untuk Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi (RAD PD) untuk 5 tahun
Kebijakan Program Kegiatan
Pasal 27 Ayat (3) UU Penyandang Disabilitas mengamanatkan Bappenas untuk menyusun PP pengintegrasian pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan program pemerintah
sasaran
PP Nomor 70/2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan & Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Tindak lanjut
Rancangan Peraturan Menteri terkait Penyusunan RAN PD, Perencanaan, Evaluasi dan Kaji Ulang RIPD RPERMEN
RIPD
01
Amanat kepada Bappenas di Kerangka Regulasi terkait Penyandang Disabilitas
20
Usulan Proses Pendataan Penyandang Disabilitas
Penyandang
Disabilitas
Form
xx
Kelurahan/ Desa
Bupati/ Walikota
Gubernur
Menteri NIK dan KPD
Form1-
01
RT/ RW Monograf RT/
RW
Monograf Lurah/
Desa
Kecamatan/
UPT Dukcapil
Monograf
Kecamatan
Monograf
Kabupaten
Dinas Sosial/
Dukcapil SLRT Puskesos
Pendataan
Lebih Lanjut
Registrasi
Sosial/ SIKS-NG
Penyelerasan birokrasi yang telah ada dan kesempatan untuk pendataan lebih komprehensif.
21
Amanat Pendataan dan Pembuatan Identitas Khusus bagi PD
Rencana
Aksi
Nasional
Penyandang
Disabilitas
Rencana
Aksi
Daerah
Penyandang
Disabilitas
berlaku bagi
berlaku bagi
Pemerintah Kab/Kota
SKPD Provinsi
Kementerian/Lembaga Pemerintah desa, bekerjasama dengan OPD, Peksos dan
masyarakat luas dalam membantu registrasi.
PP
70
/20
19
Pemerintah Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan
Veri-Vali untuk dimasukkan ke dalam Data Nasional Penyandang
Disabilitas
Koordinasi DNPD dengan kementerian penyedia layanan
untuk integrasi program pelayanan dasar
Penyiapan platform pendataan online yang inklusif bagi
penyandang disabilitas
Data Nasional Penyandang
Disabilitas dan KPD
22
Penelusuran
Kepemilikan
Dokumen
Kepeduduka
n Resmi
Pengecekan
Pembuatan profil
dasar Individu
(nama, umur, kondisi
ketelantaran, dll)
22
Penyandang Disabilitas
dalam Panti
Individu penyandang
Disabilitas
Panti/Rumah
Singgah/Shelter
/LKS lainnya
Puskesos/SL
RT/kantor
desa
Tidak Memiliki
Dokumen
Kependuduka
n
Memiliki Dokumen
Kependudukan
Update Basis Data
Induk
(PMKS & PBDT)
Penginputan &
Verval data
Dinas
Sosial
Disdukcapil
Kemensos
Mekanisme Pendataan dan Pengajuan KPD secara Mandiri
Penerbitan
KPD
Pembaharuan
KPD
Pendistribusian
Pendamping
membantu
pemberkasan dan
penjelasan teknis
jika dibutuhkan
23
Peningkatan Kualitas KPD
Diskon transportasi
Kartu Indonesia Pintar untuk
peserta didik disabilitas
Akses ULD
ketenagakerjaan
Kemenhub
Kemendikbud &Kemenag
Kemenaker
Data Nasional
Penyandang
Disabilitas
(DNPD)
Pendidikan Ketenagakerjaan
Kesehatan
Sosial-Ekonomi
Kartu
Penyandang
Disabilitas
Jaminan Kesehatan
dan prioritisasi
layanan
Kemenkes
Inp
ut
Be
ne
fit