PERAN BPBD DALAM PROGRAM
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA
BENCANA KEBAKARAN DI KRUKUT
TAMANSARI JAKARATA BARAT
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi
untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh:
Dea Riska
11150541000044
PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
1441 H / 2020 M
ABSTRAK
Dea Riska 11150541000044, Peran BPBD Dalam Program
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kebakaran Di
Krukut Tamansari Jakarta Barat, 2020.
Sesuai dengan Peraturan Presiden no 08 tahun 2008,
Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pasal 1 ayat 1
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga
pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas
penanggulangan bencana di daerah. Dampak bencana kebakaran
dapat merugikan para korban, seperti kerugian material
kehilangan rumah harta benda yang hangus terbakar dan
berdampak pada psikologis korban, ada yang putus asa, berduka,
korban tidak bisa bersekolah, tidak dapat bekerja, tidak dapat
bermain seperti biasanya, Maka disini para korban memerlukan
peran BPBD pasca bencana kebakaran yaitu rehabilitasi dan
rekonstruksi di Krukut Tamansari Jakarta Barat.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif
dan jenis penelitian deskriptif berupa obeservasi, dokumentasi,
dan wawancara dengan jumlah lima orang informan yaitu Kepala
Bidang Rehabilasi dan Rekonstruksi, UPT Pusat Data dan
Informasi, kasubag kepegawaian yang ada di dalam BPBD
Provinsi DKI, Ketua RW 05, dan Korban Bencana Kebakaran.
Secara garis besar tujuan penelitian ini membahas tentang
pelaksanaan peran BPBD dalam program rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana kebakaran Di Krukut Tamansari
Jakarta Barat serta dampak yang dirasakan oleh para korban
bencana kebakaran.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD berperan
sebagai koordinator secara langsung dan tidak langsung yang
bekerjasama dengan SKPD atau pihak terkait dalam menjalankan
program rehabilitasi dan rekonstruksi. Pihak terkait tersebut
seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan
Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas
Sumber Daya Air, PMI, PLN, NGO, BAZNAS, Tokoh Agama,
Masyarakat dan lain sebagainya.
Kata Kunci: BPBD, Peran, Pasca Bencana, Rehabilitasi,
Rekonstruksi.
KATA PENGANTAR
Terima kasih kepada Allah SWT atas nikmat dan kasih
sayang-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan pembuatan
skripsi ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu
(S1). Walaupun sudah melakukan yang terbaik untuk skripsi ini,
Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam
penulisan skripsi. Maka dari itu, peneliti membutuhkan kritik dan
saran agar skripsi ini dapat menjadi skripsi yang baik.
Dalam pembuatan skripsi peneliti menyadari skripsi ini
tidak akan selesai dengan baik dan tepat pada waktu apabila tanpa
dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dengan ini
peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah
membantu:
1. Bapak Suparto, M.Ed, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu
Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta. Ibu Dr. Siti Napsiyah, BSW, MSW, selaku Wakil
Dekan Bidang Akademik. Bapak Drs. Sihabudin Noor,
MA sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum.
Dan Bapak Drs. Cecep Sastrawijaya, MA selaku Wakil
Dekan Bidang Kemahasiswaan.
2. Bapak Ahmad Zaky, M.Si sebagai Ketua Program Studi
Kesejahteraan Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ibu
Hj. Nunung Khairiyah, MA, selaku Sekretaris Program
Studi Kesejahteraan Sosial UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta.
iii
3. Dr. H. Arief Subhan, MA, selaku Dosen Pembimbing
Akademik.
4. Bapak Drs. Helmi Rustandi, M.Ag. selaku dosen
pembimbing yang telah sabar membimbing, memberikan
ilmu pengetahuan dan mengarahkan penulis dalam
menyelesaikan skripsi.
5. Para Dosen Program Studi Kesejahteraan Sosial yang
telah membuka wawasan dan berbagi ilmu serta
memberikan bimbingan kepada Penulis selama mengikuti
perkuliahan di Program Studi Kesejahteraan Sosial UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta.
6. Para Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi
dan seluruh Civitas Akademika yang telah memberikan
sumbangan wawasan dan keilmuan serta bimbingan
kepada Penulis selama mengikuti perkuliahan di UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta.
7. Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Fakultas Ilmu
Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta yang telah menjadi tempat ternyaman bagi Penulis
selama di kampus dengan segudang referensi baik buku,
jurnal, maupun skripsi.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi
DKI Jakarta yang telah mengizinkan untuk melakukan
penelitian.
9. Bapak M. Taufiq Hidayatulloh selaku bidang Rehabilitasi
dan Rekonstruksi, Ibu Riska selaku Kasubag
Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi DKI Jakarta yang sudah membantu dan
memberikan banyak informasi dalam penelitian ini.
10. Ibu Lastri dan Ibu Rudayah warga 05 Kelurhan Krukut
Tamansari Jakarta Barat selaku informan yang telah
memberikan banyak informasi dalam penelitian ini.
11. Orang tua tersayang tercinta terkasih yang selalu memberi
dukungan dalam hal apapun dan tidak menekan peneliti
dalam situasi apapun yaitu Almarhum Abi Abdul Rosyid
dan Umi Rosita serta kakak Reza Ridha, Yulianti dan
keponakan Ara Atifa Azucenna Ridha, Sheza Jalillah
Ridha yang selalu menemani dan menghibur penulis.
12. Winata S.M yang selalu ada sebagai tempat curhat,
menemani, memotivasi dan membantu penulis dalam
menyelesaikan skripsi.
13. Sahabat tercinta dari zaman putih abu-abu yang selalu
menghibur, mendengarkan curhat, teman gabut penulis
Miranti Runingtyas dan Dyani Trihastuti.
14. Teman seperjuangan selama perkuliahan Anisa Yusman
S. Sos, Chessy Candra Saputri S. Sos, Rafika Aina Alfia
S. Sos, Fani Ayu Lestari, Rachmagita Fitria, Elsha
Pratiwi, teman-teman tongkrongan SC, dan “Setiaku”.
15. Teman-teman Jurusan Kesejahteraan Sosial UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta khususnya angkatan 2015.
16. HMI KOMFAKDA, HMJ Kesejahteraan Sosial 2017,
yang menjadi tempat untuk berproses dan mengenalkan
Ciputat.
v
Kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam
membuat skripsi dan tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga
skripsi ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian
selanjutnya, serta dapat melengkapi khasanah keilmuan
kesejahteraan sosial.
Jakarta, 19 Februari 2020
Dea Riska
DAFTAR ISI
ABSTRAK .................................................................. i
KATA PENGANTAR ................................................ ii
DAFTAR ISI ............................................................... vi
DAFTAR GAMBAR .................................................. viii
DAFTAR TABEL ....................................................... ix
DAFTAR BAGAN ...................................................... ix
DAFTAR GRAFIK .................................................... ix
BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .......................................... 1
B. Batasan Masalah ...................................................... 8
C. Rumusan Masalah .................................................... 8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................ 8
E. Tinjauan Kajian Terdahulu ...................................... 9
F. Metode Penelitian ..................................................... 11
G.Sistematika Penulisan ............................................... 20
BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Peran ........................................................................ 22
B. Penanggulangan Bencana ........................................ 25
C. Rehabilitasi .............................................................. 35
D. Rekonstruksi .......................................................... 38
E. Kerangk Berpikir .................................................... 40
BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA
A. Sejarah BPBD PROVINSI DKI Jakarta .................. 42
B. Dasar Pembentukan ................................................. 44
vii
C. Peran BPBD ............................................................ 45
D. Visi dan Misi ........................................................... 46
E. Lambang BPBD ....................................................... 46
F. Tugas dan Fungsi ..................................................... 47
G. Tata Kerja ................................................................ 49
H. Program BPBD ........................................................ 50
I. Struktur Organisasi ................................................... 50
BAB IV DATA DAN TEMUAN PENELITIAN
A. Peran BPBD Provinsi DKI Jakarta ......................... 55
B. Tahapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi .................. 61
C. Program Rehabilitasi ............................................... 66
D. Program Rekonstruksi ............................................. 74
BAB V PEMBAHASAN
A. Pelaksanaam Peran BPBD Provinsi DKI Jakarta .... 82
B. Rehabilitasi .............................................................. 89
C. Rekonstruksi ............................................................ 91
BAB VI PENUTUP
A. Kesimpulan…………………………………...….. 99
B. Saran……………………………………………… 100
C. Implikasi………………………………………….. 101
DAFTAR PUSTAKA………………………………. 102
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.1 Lambang BPBD Provinsi DKI Jakarta .. 47
Gambar 3.2 Struktur Prganisasi BPBD ..................... 52
Gambar 4.1 Giat Kerja Bakti Personil Gabungan ..... 68
Gambar 4.2 Pelayanan Psikososial oleh BPBD ........ 69
Gambar 4.3 Pelayanan Kesehatan Korban ................ 73
Gambar 4.4 Pendataan dokumen dan penyerahan KTP
................................................................................... 73
Gambar 4.5 Koordinasi PLN Pemulihan Listrik ....... 76
Gambar 4.6 Pemulihan Saluran Air ........................... 78
Gambar 4.7 Pembangunan Rumah Kembali ............. 80
ix
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 informan ....................................................... 15
Tabel 5.1 Data Kebakaran Kelurahan Krukut
Tamansari Jakarta Barat ............................................... 87
DAFTAR BAGAN
Bagan 2.1 Kerangka Berfikir ........................................ 40
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1.1 Data Kebakaran Provinsi DKI Jakarta
......................................................................................... 4
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pada umumnya bencana merefleksikan karakteristik
tentang gangguan terhadap pola hidup manusia, dampak bencana
bagi manusia, dampak terhadap struktur sosial, kerusakan pada
aspek sistem pemerintahan, bangunan, dan lain-lain serta
kebutuhan masyarakat yang diakibatkan oleh bencana. Definisi
lain menurut international Strategy for Disaster Reduction
(UNISDR-2002, 24) adalah: suatu kejadian yang disebabkan oleh
alam atau ulah manusia, terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-
lahan, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta
benda dan kerusakan lingkungan, kejadian ini terjadi di luar
kemampuan masyarakat dengan segala sumberdayanya (Nurjanah
2012, 11).
Bencana merupakan hal yang berbahaya dapat terjadi
kapanpun dan dimanapun dengan atau tanpa pemberitahuan,
untuk mengurangi resiko bencana karena itulah kita harus
bersiaga terhadap bencana. Masyarakat harus mendapatkan
informasi tentang langkah-langkah penanggulangan bencana agar
dapat meminimalisir ancaman bencana, selanjutnya masyarakat
dapat menyembuhkan diri, menyelamatkan diri, memperbaiki
kerusakan yang terjadi supaya menjadi masyarakat yang aman,
nyaman, mandiri dan berdaya tahan terhadap bencana.
2
Bahaya bencana dapat terjadi di mana saja dengan sedikit
atau tanpa peringatan, maka sangat penting bersiaga terhadap
bahaya bencana untuk mengurangi risiko bencana. Selain itu,
agar masyarakat mengetahui langkah-langkah penanggulangan
bencana sehingga dapat mengurangi ancaman dan dampak,
meyiapkan diri secara tepat bila terjadi ancaman, menyelamatkan
diri, memulihkan diri, dan memperbaiki kerusakan yang terjadi
agar menjadi masyarakat yang aman, mandiri dan berdaya tahan
terhadap bencana.
Dalam Al-Qur’an Allah Subhanahu Wata’ala
membicarakan tentang bencana pada surat Ar-Rum ayat 41:
والبحربماكسبتأيديالناسليذيقهمبعضظهر الفسادفيالبر
(١٤الذيعملىالعلهميرجعىن)
Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut
disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah
merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan
mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Ar Rum :
41).
Kebakaran merupakan suatu bencana yang disebabkan
oleh ulah manusia. Kebakaran merupakan keadaan dimana
bangunan pada suatu tempat seperti rumah/permukiman, pabrik,
pasar, gedung, dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan
korban dan/atau kerugian (bnpb.go.id, diakses pada tanggal 19
maret 2019).
3
Bencana kebakaran digolongkan menjadi 2 jenis yaitu
kebakaran hutan dan lahan serta kebakaran gedung dan
pemukiman. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia
sebagian besar diakibatkan oleh kegiatan manusia dalam rangka
membuka lahan, baik untuk usaha pertanian, kehutanan maupun
perkebunan. Sedangkan kebakaran gedung dan pemukiman
terjadi akibat kecerobohan manusia dalam membangun gedung
atau perumahan yang tidak mengikuti standar keamanan
bangunan yang berlaku (elib.unikom.ac.id, diakses pada 23 april
2019).
Kebakaran merupakan salah satu bencana yang sangat
sering terjadi khususnya di daerah perkotaan padat penduduk.
Kebakaran dapat mengakibatkan bencana karena dampak
kebakaran akan memusnahkan segala harta benda, kerugian yang
sangat banyak, berdampak pada psikologis masyarakat bahkan
dapat menimbulkan korban jiwa dalam jumlah yang besar.
Berikut data kebakaran di Provinsi DKI Jakarta pada
tahun 2014 – 2018 yang di dapat dapat dari jakartafire.net,
diakses pada 25 April 2019
4
0
200
400
600
800
1000
1200
2014 2015 2016 2017 2018
listrik
rokok
kompor
lain-lain
belumdiketahui
Grafik 1.1
Data Kebakaran Provinsi DKI Jakarta
Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2015
jumlah kebakaran meningkat dari tahun 2014, pada tahun 2016
jumlah kebakaran menurun dari tahun 2015. Pada tahun 2017
jumlah kebakaran meningkat dari tahun 2016 dan pada tahun
2018 jumlah kebakaran menurun dari tahun 2017.
Mengutip dari berita (wartakota.tribunnews.com, diakses
pada 19 maret 2019) menurut berita sebanyak 305 Rumah di
Krukut Hangus Terbakar, diduga akibat korsleting atau hubungan
pendek arus listrik. Sebanyak 34 unit mobil pemadam kebakaran
dikerahkan ke lokasi oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan DKI Jakarta. ratusan rumah di Jalan Thalib 2 dan 3
RW 005, Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Jakarta
Barat, Minggu (17/3/2019) sekitar pukul 00.00 WIB, api berhasil
dipadamkan pukul 03.15 WIB.
5
Menurut data yang didapat sebanyak 665 kepala keluarga
dengan jumlah 2.060 jiwa telah mengungsi ke pos pengungsian
dan dua masjid terdekat," ucap Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta
Barat (Sudinsos Jakbar), Surya, dalam keterangannya, Senin
(18/3/2019). Ada tiga tenda pengungsi dilengkapi dapur umum
yang disediakan Sudinsos Jakbar. Dapur umum mengurusi
makanan yang dibagikan kepada para pengungsi. "Kami
menyediakan makan siap saji disediakan oleh dapur umum Sudin
Sosial Jakarta Barat. Sehari dua kali makan. Dalam sekali, kami
menyediakan 2.100 boks," kata Surya. selain itu juga diberikan
layanan dukungan psikososial berupa trauma healing pada anak-
anak korban kebakaran krukut.
Sesuai dengan data diatas dapat dilihat akibat bencana
kebakaran dapat merugikan para korban, seperti kerugian
material kehilangan rumah harta benda yang hangus terbakar dan
berdampak pada psikologis korban, ada yang putus asa, berduka,
karena harus tinggal di tenda pengungsian, korban tidak bisa
bersekolah, tidak dapat bekerja, tidak dapat bermain seperti
biasanya dan pasca kebakaran para korban hanya dapat
mengumpulkan puing-puing rumahnya yang hangus terbakar.
Disini para korban memerlukan pemulihan pasca bencana
kebakaran yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh
BPBD.
Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang
Penanggulangan Bencana pada pasal 35 dan 36 mengamatkan
agar setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana,
6
mempunyai perencanaan penaggulangan bencana. Materi
Undang-undang ini berisikan ketentuan-ketentuan pokok di
antaranya untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana yang
menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat serta
pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu,
terkoordinasi, dan menyeluruh.
Di dalam Badan penanggulangan bencana daerah terdapat
unsur pengarah dan unsur pelaksana. Badan tersebut mempunyai
tugas dan fungsi diantaranya pengoordinasian penyelenggaraan
penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai
dengan kewenanganya (Rachmawatie 2016, 15).
Sesuai dengan Peraturan Presiden no 08 tahun 2008,
Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pasal 1 ayat 1
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga
pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas
penanggulangan bencana di daerah. Tahap penanggulangan oleh
BPBD yaitu pra bencana seperti mitigasi bencana sosialisasi
tentang bencana kebakaran, saat bencana seperti tanggap darurat
langsung dikirimkan damkar ke lokasi terjadinya kebakaran, dan
pasca bencana seperti dilakukanya rehabilitasi dan rekonstruksi.
Saat melakukan penanggulangan, maka dibutuhkan peran BPBD
dalam pemulihan pasca bencana kebakaran melalui program
rehabilitasi dan rekonstruksi.
Rehabilitasi yaitu perbaikan dan pemulihan semua aspek
pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai
7
pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk
normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek
pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca
bencana, meliputi perbaikan lingkungan daerah bencana,
Pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, Pemulihan
keamanan dan ketertiban, dan Pemulihan fungsi pelayanan
publik. yang terdapat di BPBD Ptovinsi DKI Jakarta (Peraturan
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Becana No. 11 tahun
2008 tentang pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana).
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
ayat 1 pasal 10 dan pasal 11 tentang Penanggulangan Bencana
Rekonstruksi yaitu perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-
langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan
untuk pembangunan kembali sarana dan prasarana, Pembangunan
kembali sarana sosial masyarakat, Pemberian bantuan perbaikan
rumah masyarakat, dan Penerapan rancang bangun dan
penggunaan peralatan
Dari semua program pemulihan pasca bencana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) peneliti tertarik untuk
mengkaji program rehabilitasi dan rekontruksi untuk mengetahui
bagaimana peran yang dilakukan oleh BPBD dalam
menanggulangi pasca bencana kebakaran di Krukut Tamansari
Jakarta Barat. Dari pemikiran diatas penelitian dengan judul
“Peran BPBD dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
8
Pasca Bencana Kebakaran Di Krukut Tamansari Jakarta
Barat”.
B. Batasan Masalah
Penelitian mengenai penanggulangan pasca bencana
kebakaran yang dilaksanakan oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta,
untuk mempermudah peneliti membatasi penulisan skripsi pada
“Peran BPBD dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana kebakaran Di Krukut Tamansari Jakarta Barat”.
C. Rumusan Masalah
Bagaimana peran BPBD Provinsi DKI Jakarta dalam
melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana kebakaran di Krukut Tamansari Jakarta Barat?
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian:
Untuk Mengetahui peran dan program yang
dilakukan oleh BPBD dalam rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca benana kebakaran di Krukut Tamansari Jakarta
Barat.
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Akademik
Penelitian ini diharapkan dapat menambah
pengetahuan dan wawasan bagi penulis, lembaga,
akademisi dan juga masyarakat juga sebagai referensi
atau perbandingan penelitian selanjutnya bagi Program
9
Studi Kesejahteraan Sosial mengenai peran BPBD
dalam menanggulangi pasca bencana kebakaran.
b. Manfaat Praktis
Penelitian ini agar dijadikan bahan referensi
untuk lembaga-lembaga terkait, khususnya bagi Badan
Penanggulangan Bencan Daerah Provinsi DKI Jakata,
dan untuk meningktakan kualitas pelayanan sosial
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan
pengembangan masyarakat.
E. Tinjauan Kajian Terdahulu
Dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan tinjauan
kajian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian,
sebagai berikut:
1. Skripsi dengan judul “Implementasi Penanggulangan
Bencana Banjir oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta”,
penulis Rizal Wahyudha NIM: 1111054100047,
Program Studi Kesejahteraan Sosial UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta Tahun 2018. Penelitian ini
membahas tentang menjalankan suatu kebijakan atau
implementasi penanggulangan bencana banjir yang
dilakukan oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta. Dalam
melakukan penelitian ini penulis membahas bahwa
BPBD melakukan tahapan sesuai dengan Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007
Tentanng Penanggulangan Bencana Banjir. Adanya
10
perbedaan dengan penelitian saya yaitu saya membahas
tentang Peran BPBD Provinsi DKI Jakarta dalam
Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
kebakaran di Krukut Tamansari Jakarta Barat.
2. Skripsi dengan judul “Peran BPBD (Badan
Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Bantul
Dalam Mitigasi Bencana Alam”, penulis Furqon Hasani
NIM: 10250074, Program Studi Ilmu Kesejahteraan
Sosial Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta Tahun 2015. Penelitian ini membahas Peran
BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)
Kabupaten Bantul Dalam Mitigasi Bencana Alam.
Dalam penelitian ini penulis membahas peran BPBD
dalam mitigasi bencana alam yang terjadi di Kabupaten
Bantul. Adanya perbedaan dengan penelitian saya yaitu
saya membahas tentang Peran BPBD Provinsi DKI
Jakarta dalam Program rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca bencana kebakaran di Krukut Tamansari Jakarta
Barat
3. Jurnal dengan judul “Gambaran Kesiapsiagaan Pedagang
Pasar Malem Penanggulangan Bencana Kebakaran Di
Pasar Legi Kota Blitar (Disaster Nursing Research)”
penulis Agus Khoirul Anam, Sri Winanrni, Linggar
Handes, volume 3, halaman 278-285, tahun 2016 hasil
penelitian jurnal ini membahas tentang menggambarkan
kesiapsiagaan pedagang pasar dalam penanggulangan
11
bencana kebakaran di pasar Legi kota Blitar dengan cara
mencari tahu seberapa siapsiaga pedagang di pasar
ketika mengalami kebakaran dengan menggunakan
metode penelitian kuantitatif. Adanya perbedaan dengan
penelitian saya yaitu saya membahas tentang Peran
BPBD Provinsi DKI Jakarta dalam Program rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca bencana kebakaran di Krukut
Tamansari Jakarta Barat dengan menggunakan metode
penelitian kualitatif, jelas terdapat perbedaan antara
kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan pasca
bencana kebakaran.
F. Metode penelitian
Metodologi penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian
yang temuan-temuanya tidak diperoleh melalui prosedur statistik
atau bentuk hitungan lainnya. Contohnya dapat berupa penelitian
tentang kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang, di samping
juga tentang peranan organisasi, pergerkan sosial, atau hubungan
timbal balik (Strauss & Corbin 2009, 56).
1. Pendekatan Penelitian
Sesuai dengan tujuan diatas, jenis penelitian ini
adalah jenis penelitian kualitatif yang tujuanya peneliti
ingin melakukan penelitian secara lebih dalam. Dengan
metode penelitian kualitatif ini maka peneliti dan
informan dapat berhubungan secara langsung sehingga
lebih mudah dalam mendapatkan informasi. (Moleong
2009, 10).
12
2. Jenis Penelitian
Penelitian ini bukan seperti angka-angka tetapi
seperti kata-kata yang dianalisa dan juga gambar,
penelitian ini jenisnya bersifat deskriptif. Sesuai dengan
penelitian kualitatif tujuan dari penelitian ini ialah ingin
melihat bagaimana peran BPBD dalam program
rehabilitasi dan rekonstruksi di Krukut Tamansari Jakarta
Barat.
Kata deskriptif berasal dari bahasa Inggris,
descriptive, yang berarti sifat menggambarkan atau
melukiskan suatu hal. Menggambarkan atau melukiskan
hal ini dalam arti sebenernya (harfiah). yaitu berupa foto
yang didapat dari data lapangan atau peneliti
menjelaskan hasil penelitian dengan gambar yang didapat
lapangan dengan kata-kata. Penelitian deskriptif kualitatif
diijelaskan dengan kata-kata sesuai dengan data yang
diperoleh dari responden, apa adanya sesuai dengan
pertanyaannya penelitiannya, kemudian dianalisis dengan
kata-kata apa yang melatarbelakangi responden
berperilaku, berperasaan, dan bertindak. Lalu direduksi,
ditriangulasi, disimpulkan (diberi makna oleh peneliti),
dan diverifikasi (dikonsultasikan kembali kepada
responden dan teman sejawat) (Usman dan Akbar 2008,
132).
13
3. Sumber Data
Penelitian ini akan mencari sumber data dari orang-
orang yang terkait dengan peran BPBD Provinsi DKI Jakarta
dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
kebakaranm di Krukut Tamansari Jakarta Barat. Adapun
sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh dari
sumber pertama, atau dengan kata lain data yang
pengumpulannya dilakukan sendiri oleh peneliti secara
langsung seperti hasil wawancara oleh pihak-pihak terkait
atau hasil pengisian angket (kuesioner) (Widoyoko 2017,
22 – 23).
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari
sumber kedua. Menurut Tim Lembaga Penelitian UIN
Jakarta (2009, 76) data sekunder adalah data primer yang
diperoleh melalui hasil dari pihak lain atau data primer
yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh
pengumpul data primer oleh pihak lain yang umumnya
disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Data sekunder
dimaksudkan sebagai gambaran tambahan, pelengkap,
atau untuk diproses lebih lanjut misalnya dokumen dan
juga bisa didapatkan dari berbagai sumber referensi
seperti buku-buku, jurnal, berita, artikel, dan penelitian
sebelumnya.
14
.
4. Tempat dan Waktu Penelitian
Pada kesempatan kali ini peneliti melakukan
penelitian berlokasi di kantor Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta di Jalan K.H.
Zainul Arifin Nomor 71, Gambir, Jakarta Pusat dan di
Jalan Thalib 2 dan 3 RW 05 Krukut Tamansari Jakarta
Barat. Penelitian dilakukan pada bulan Maret 2019
sampai dengan Oktober 2019.
5. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data secara mudah dan
objektif, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan
tehnik pengumpulan data untuk mendapatkan data dan
informasi agar dapat menjawab dan menjelaskan
permasalahan ini. Ada beberapa teknik dalam
pengumpulan data yaitu:
a. Observasi
Observasi merupakan teknik pengumpulan data
yang dilakukan untuk menghimpun data penelitian
melalui pengamatan dan pengindraan secara akurat dan
mempertimbangkan antar aspek dalam fenomena tersebut
secara akurat (Mulyana 2006, 181).
Penulis melakukan pengamatan langsung dengan
mendatangi lembaga yang berkaitan dengan penelitian
penulis yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi DKI Jakarta, dan tempat bencana kebakaran
15
yaitu di Jalan Thalib 2 dan 3 RW 05 Krukut Tamansari
Jakarta.
b. Wawancara
Wawancara dalam penulisan ini dilakukan dengan
wawancara sistematik dengan pedoman wawancara yang
sudah tertulis tentang apa yang dinyatakan kepada
narasumber. Pedoman wawancara digunakan sebagai alur
untuk membimbing penulis agar terhindar dari
kemungkinan melupakan beberapa persoalan dalam
penelitian (Bungin 2013, 108).
Untuk itu wawancara dilakukan kepada staff
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi
DKI Jakarta mengenai peran BPBD dalam program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kebakaran di
Krukut Tamansari Jakarta Barat dan kepada Ketua RW 05
dan warga di Jalan Thalib 2 dan 3 Krukut Tamansari
Jakarta Barat dan beberapa informan yang sesuai dengan
penelitian ini.
Tabel Informan dalam penelitian yaitu:
Tabel 1.1
Informan
No. Informan Informasi yang
dicari
1. Divisi Bidang
Rehabilitasi dan
Wawancara ke
bagian bidang
16
Rekontruksi
(Bapak Taufiq)
rehabilitasi dan
rekontruksi untuk
mengetahui
bagaimana peran
BPBD dalam
menjalani
program
rehabilitasi dan
rekonstruksi
pasca bencana
kebakaran di
krukut tamansari
jakarta barat.
2. UPT Pusat Data
dan Informasi
BPBD Provinsi
DKI Jakarta.
Kak yayu
Wawancara untuk
mengetahui data
kebakaran dan
bagaimana proses
informasi ketika
terjadinya
bencana
kebakaran di
Provinsi DKI
Jakarta.
3. Ketua RW 05
Jalan Thalib 2
dan 3 Krukut
Wawancara ke
ketua RW 05
Jalan Thalib 2 dan
17
Tamansari
Jakarta Barat.
3 Krukut
Tamansari Jakarta
Barat untuk
mengetahui
informasi
penyebab
terjadinya
kebakaran, dan
pasca kebakaran
kebakaran
4. Divisi
Kepegawaian
BPBD Provinsi
DKI Jakata
Wawancara
kepada kepala
bagian untuk
mengetahi
informasi sejarah
BPBD Provinsi
DKI Jakarta.
5. Korban
Kebakaran
Wawancara
kepada warga
untuk mengetahui
informasi pasca
bencana
kebakaran apa
yang dirasakan
ketika rumahnya
hangus terbakar
18
di krukut berapa
kerugian,
bagaimana
dampak
kebakaran
tersebut
c. Dokumentasi
Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi
ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-
dokumen data yang dikumpulkan dengan teknik
dokumentasi cenderung merupakan data sekunder
(Usman dan Akbar 2009, 55). Peneliti mencari dan
mengumpulkan berbagai informasi, dokumen, foto-foto,
artikel-artikel, dan catatan-catatan mengenai program
rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Provinsi DKI Jakarta.
6. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun
secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,
catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat
mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan
kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan
mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana
yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat
19
kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain
(Sugiyono 2010, 88).
Setelah selesai melakukan analisis yang bersumber
dari observasi dan wawancara, maka peneliti akan
menuangkannya ke dalam sebuah catatan agar dapat dibuat
kesimpulannya. Kemudian setelah itu barulah dilakukan
penyusunan dan penganalisaan secara sistematis, agar
hasilnya dapat dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.
7. Keabsahan Data
Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian
ini, penulis menggunakan teknik trianggulasi.
Trianggulasi diartikan sebagai pengecekan data dari
berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai
waktu (Sugiyono 2010, 125).
Ada beberapa cara yang akan dilakukan, di
antaranya sebagai berikut:
a. Peneliti akan membandingkan hasil wawancara dengan
hasil pengamatan.
b. Membandingkan berbagai pendapat dan pandangan yang
ada, contohnya seperti membandingkan jawaban yang
diberikan oleh orang tua informan dengan jawaban dari
pihak lembaga.
20
G. Sistematika Penulisan
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menerapkan pedoman
penulisan karya ilmiah (skripsi, tesis, dan disertasi) keputusan
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta nomor 57 tahun 2017.
Untuk lebih mempermudah dalam memahami secara menyeluruh
mengenai penelitian ini, maka secara sistematis penulisannya
dibagi menjadi enam bab dan terdiri dari beberapa sub bab dan
dibuatlah sistematika penulisannya seperti berikut ini:
BAB I PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan
masalah, tujuan dan manfat penelitian, kajian terdahulu,
metodelogi penelitian (yang terdiri dari pendekatan penelitian,
sumber data, tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, teknik
pengumpulan data, teknik pemilihan informan, teknik analisis
data, teknik keabsahan data, pedoman penelitian skripsi, dan
sistematika penulisan.
BAB II KAJIAN PUSTAKA
Berisi tentang landasan teori apa yang akan digunakan dalam
membahas Peran BPBD Provinsi DKI Jakarta dalam program
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kebakaran di
Krukut Tamansari Jakarta Barat, kajian pustaka, dan kerangka
berpikir.
BAB III GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN
Berisi tentang Peneliti menuliskan gambaran tempat penelitian
baik secara historis, profil, dasar pembentukan, peran, Visi dan
21
Misi, tugas dan fungsi, tata kerja, progam serta struktur organisasi
di “Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi
DKI Jakarta”.
BAB IV DATA DAN TEMUAN PENELITIAN
Berisi tentang uraian penyajian dan data dan informasi serta
temuan penelitian yang telah dilakukan di lapangan sesuai dengan
judul “Peran BPBD Provinsi DKI Jakarta dalam program
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kebakaran di
Krukut Tamansari Jakarta Barat”
BAB V PEMBAHASAN
Membahasa tentang apa saja program yang diberikan BPBD
Provinsi DKI Jakarta dalam menanggulangi pasca bencana
kebakaran seerta bagaimana peran BPBD Provinsi DKI Jakarta
dalam meanggulangi pasca bencana kebakaran.
BAB VI PENUTUP
Terdiri dari kesimpulan dan implikasi dari penelitian tersebut
serta saran sebagai bentuk hasil penelitian penulis untuk lembaga
atau untuk prodi Kesejahteraan Sosial kedepannya.
22
BAB II
KAJIAN TEORI
A. Peran
1. Pengertian Peran
Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono
(Sarwono 2015, 215) Peran yaitu perilaku-perilku atau
tindakan yang diinginkan dari pemegang kekuasaan tertentu
yang dibatasi. Kemudian Biddle dan Thomas membagi
teorinya dalam 4 peristil ahan golongan teori peran yaitu:
a. Orang yang mengambil bagian dalam interaksi
tersebut.
b. Perilaku yang muncul dalam istilah tersebut.
c. Kedudukan orang dalam perilaku
d. Kaitan antara orang dan perilaku
Menurut Soerjono Soekanto peran didefinisikan
aspek dinamis kedudukan (status) yang dimiliki seseorang
apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai
dengan kedudukanya maka ia menjalankan suatu peranan
(Soekanto 2009, 212).
Dari pengertian teori yang dipaparkan diatas oleh
Soejorno Soekanto menerangkan bahwa seseorang dapat
disebut berperan apabila dia sudah menjalankan hak dan
kewajibannya didalam masyarakat yang sepadan pada status
sosialnya. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan
bahwa peran adalah perilaku individu sebagai kewajiban
23
yang harus dilaksanakan sesuai dengan status dan peraturan
yang ada didalam masyarakat (organisasi) yang diikutinya,
dengan adanya interaksi antar individu sesuai aturan yang
berlaku maka dapat terpenuhi. Peran yang dimaksud dalam
hal ini menekankan pada unsur hak kewajiban dan tanggung
jawab. Maka dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan
dengan BPBD merupakan tugas dan wewenang BPBD dalam
menanggulangi bencana.
2. Ciri Peran
Menurut Levinson yang dikutip oleh soekanto
(Soekanto 2002, 243) ciri utama yang bersangkutan dengan
istilah peran dalam lingkungan sosial ialah dilihat dengan
adanya hubungan-hubungan sosial orang tersebut didalam
masyarakat yang berkaitan dengan dinamika bagaimana
melakukan tindakan pada organisasi masyarakat dengan
berbagi norma yang sudah ada didalam masyarakat. sesuai
dengan pengakuan terhadap status sosialnya. Bahwa ada tiga
hal peranan yaitu:
a. Peran mencakup norma-norma yang disambungkan
dengan tempat atau posisi seseorang yang akan
membina seseorang dalam kehidupan dimasyarakat.
b. Peran ialah sebuah konsep terkait apa yang dapat
dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat sebagai
organisasi.
24
c. Peran dikatakan sebagai perilaku individu yang
penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto
2002, 244).
3. Fungsi Peran
Menurut Soekanto (Soekanto 2002, 243) dalam
pembahasan mengenai berbagai peran yang melekat pada
individu-individu yang ada didalam masyarakat ada beberapa
pendapat yang berkaitan dengan fungsi peran, yaitu sebagai
berikut:
a. Bahwa peran tertentu wajib dijalankan jika struktur
masyarakat ingin dipertahankan kelangsungannya.
b. Peranan bisa dilekatkan pada individu yang dapat
dikatakan sanggup oleh masyarakat untuk
menjalankanya, mereka adalah orang yang sudah
terampil dan mempunyai kekuatan.
c. Ada saja Individu-individu yang tidak mampu
menjalankan perannya sesuai dengan yang diharapkan
oleh masyarakat. Karena pada pelaksanaannya
dibutuhkan pengorbanan yang terlau banyak dari
keperluan-keperluan pribadinya.
d. Masyarakat belum tentu akan menyerahkan peluang-
peluang yang setara dengan orang yang mampu
melaksanakan peranya. Bahkan seringkali terlihat kalau
masyarakat sangat terpaksa untuk membatasi peluang-
peluang tersebut.
25
4. Bentuk Peran
Menurut Nugroho (2014, h. 16-17) bentuk-bentuk
peran dalam BPBD menjalankan tugasnya dalam
mengkoordinasi yaitu:
a. Policy creator yaitu berperan sebagai pengambil
keputusan dan penentu suatu kebijakan
b. Koordinator yaitu berperan mengkoordinasikan
terhadap lembaga-lembaga lain yang terlibat
c. Fasilaitator yaitu berperan menfasilitasi dan
mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok
sasaran
d. Implementer yaitu sebagai pelaksana kebijakan
yang ada didalamnya termasuk kelompok sasaran
(korban bencana kebakaran)
e. Akselelator yang berperan mempercepat dan
memberikan kontribusi agar suatu program dapat
berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat
waktu pencapaiannya.
B. Penanggulangan Bencana
1. Pengertian Penanggulangan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
penanggulangan ialah suatu tahapan, tindakan dan cara
menanggulangi. Penanggulangan bencana menurut UU RI
No. 24/ 2007 ialah serangkaian upaya untuk mengatasi pada
pencegahan, sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana
26
atau biasa disebut dengan pra, tanggap darurat dan pasca
bencana sesuai dengan ketetapan kebijakan yang sudah ada.
Penanggulangan bencana dilakukan dengan cara
bekerja sama dengan instansi. Kerja sama dilakukan agar
mempermudah penanggulangan yang dapat dilakukan
bersamaan secara langsung menangani bencana tertentu, dan
dapat dikerjakan secara tidak langsung yaitu dengan cara
saling melengkapi untuk penanggulangan bencana yang
terjadi di suatu daerah (Soeladi 1995, 9).
2. Pengertian Bencana
Bencana menurut undang-undang Nomor 24 Tahun
2007 Pasal 1 angka 1 yaitu Peristiwa atau kejadian yang
disebabkan oleh faktor alam/non alam ataupun faktor
manusia yang mengancam dan merugikan kehidupan
masyarakat seperti kerugian materil, hilangnya harta benda,
kerusakan lingkungan, dampak psikologis bahkan dapat
menyebabkan adanya korban jiwa (Nurjanah dkk 2012, 10).
Dapat digeneralisasi untuk disebut bencana harus
dipenuhi beberapa kriteria/kondisi sebagai berikut:
a. Ada peristiwa,
b. Terjadi karena faktor alam atau karena ulah manusia,
c. Terjadi secara tiba-tiba akan tetapi dapat juga terjadi
secara perlahan-lahan/bertahap
27
d. Menimbulkan hilangnya jiwa manusia, harta benda,
kerugian sosial-ekonomi, kerusakan lingkungan, dan
lain-lain,
e. Berada diluar kemampuan masyarakat untuk
menanggulanginya (Nurjanah dkk 2012, 11).
3. Jenis-Jenis Bencana
Sesuai dengan Undang-Undang No 24 tahun 2007
tentang penanggulangan bencana, bencana diklasifikasikan
menjadi 3 jenis sebagai berikut:
a. Bencana Alam yaitu bencana yang bersumber dari
fenomena alam seperti gempa bumi, letusan gunung
berapi, banjir, topan, tsunami dll.
b. Bencana Non Alam yaitu bencana yang diakibatkan
oleh peristiwa non alam berupa gagal teknologi, gagal
modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit.
c. Bencana Sosial yaitu bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan
oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar
kelompok, antar komunitas masyarakat dan teror.
Selanjutnya secara umum ada 6 jenis bencana
dikelompokan sebagai berikut:
a. Bencana geologi seperti longsor/gerakan tanah,
letusan gunung api gempa bumi/tsunami, dan letusan
gunung api.
28
b. Bencana hydro-meteorologi seperti kebakaran hutan,
banjir, banjir bandang, kekeringan, rob/air laut pasang
dan badai/angin topan.
c. Bencana biologi seperti penyakit tanaman/hewan dan
epidemic.
d. Bencana kegagalan teknologi seperti kelalaian
manusia dalam pengoperasian produk teknologi,
kecelakaan transportasi, kesalahan design teknologi,
dan kecelakaan/kegagalan industri.
e. Bencana lingkungan seperti kebakaran (urban fire),
kebakaran hutan, abrasi pantai, dan pencemaran.
f. Bencana sosial antara lain konflik sosial, eksodus
(pengungsian secara besar-besaran), dan
terorisme/ledakan bom (Nurjanah dkk 2012, 20).
4. Penyebab Bencana
Terdapat 3 faktor Penyebab terjadinya bencana, yaitu
(1) bencana alam karena fenomena alam seperti gempa bumi,
tsunami, gunung meletus, (2) faktor non alam yaitu bukan
karena fenomena alam dan juga bukan karena perbuatan
manusia seperti gagal teknologi, gagal modernisasi,
epidemic, dan wabah penyakit, (3) bencana sosial/manusia
yang disebabkan oleh manusia seperti pembangunan fisik
29
berlebihan terutama di kota, yang tidak atau kurang
memperhatikan aspek kelestarian dan keseimbangan alam
dan terorisme (Nurjanah Dkk 2012, 22).
5. Dampak Bencana
Dampak dari bencana ialah segala sesuatu yang
merubah atau merugikan akibat kejadian dari bencana.
Dampak yang dirasakan seperti, kerusakan atau kehilangan
harta benda, luka-luka, kematian, gangguan gaya hidup,
kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, kehilangan mata
pencaharian, psikologi terganggu, kehilangan rumah, dan
gangguan sistem pemerintahan (Kodoatie Sjarief 2006, 146).
Dampak bencana bervariasi tergantung pada kondisi,
kerentanan lingkungan dan masyarakat (Hidayati 2005, 46).
Karena berbagai organisasi, baik pemerintah maupun LSM
yang telah memberikan bantuan seiring berjalannya waktu,
dampak bencana secara fisik perlahan dapat teratasi
(Nurrachman Nani 2007, 11).
Banyak persoaalan yang dihadapi oleh para korban
yang selamat saat terjadinya bencana seperti psikologis yang
terganggu, penyesuaian diri terhadap konflik fisik, dan
kehidupan sosial yang ada setelah terjadinya bencana. Tidak
jarang dengan kondisi tersebut dapat menimbulkan konflik
batin bagi para korban untuk bisa menerima kenyataan
bahwa kondisi sekarang sudah tidak seperti dulu lagi (Arifin
Saru 2008, 5). Bencana menjadi Suatu Pengalaman traumatik
30
karena bencana dapat merubah diri sendiri dan lingkungan
dalam waktu sekejap (Nurrachman Nani 2007, 4).
6. Tahapan-Tahapan penanggulangan Bencana
Pengertian tahapan ialah sebagai suatu jenjang atau
tingkatan (Suharto Edi 2013, 5). Sedangkan penanggulangan
ialah suatu tahapan, tindakan dan cara menanggulangi.
Penanggulangan bencana menurut UU RI No. 24/ 2007 ialah
serangkaian upaya untuk mengatasi, mulai dari kegiatan
pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan
rekonstruki. Tahapan penanggulangan bencana bertujuan
untuk meminimalisir dampak suatu bencana yang dimana
proses tersebut dilakukan secara berkelanjutan atau
berjenjang melalui berbagai kegiatan, kegiatan pencegahan
bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi,
supaya menimbulkan suatu keadaan tetap aman nyaman
tetapi juga tetap terasa berhati-hati dengan bencana.
Manajemen bencana bukan saja hanya memberikan
pertolongan tetapi juga penanganan bencana yg harus
dilaksanakan dari sebelum bencana terjadi dan juga setelah
becana terjadi.
Manajemen bencana (Disaster Management) adalah
ilmu pengetahuan yang mempelajari bencana beserta segala
aspek yang berkaitan dengan bencana. Cara bekerja
manajemen bencana adalah melalui kegiatan-kegiatan yang
ada pada setiap kuadran/siklus/bidang kerja yaitu
31
pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, tanggap darurat,
serta pemulihan. Tujuanya secara umum untuk melindungi
masyarakat beserta harta-bendanya dari (ancaman) bencana
(Nurjanah dkk 2012, 42).
Manajemen bencana ialah suatu tahapan yang sudah
tersusun yang dilakukan untuk mengurus bencana dengan
baik dan aman melalui tiga tahapan (Agus 2012, 20). Sebagai
berikut:
a. Pra Bencana
1) Kesiagaan.
Menurut Gillespie dan Streeter, Kesiagaan adalah
tindakan yang tujuan utamanya adalah untuk
meningkatkan keamanan dan efektifitas respon
masyartakat selama bencana sebagai perencanaan,
identifikasi sumber daya, sistem peringatan dan pelatihan,
simulasi, dan tindakan pra bencana lainnya
Kesiagaan merupakan tahapan yang sangat
berhubungan karena dapat menentukan pertahanan
anggota masyarakat jika suatu saat nanti menjumpai
datangnya bencana.
2) Peringatan dini
Peringatan dini ialah tahapan dengan cara
memberikan nasihat atau peringatan kepada masyarakat
sebelum terjadinya bencana, seperti gempa bumi, gunung
meletus, banjir atau tsunami. Peringatan dini didasarkan
berbagai informasi dari pihak yang berwenang mengenai
32
kemungkinan akan terjadinya suatu bencana, kemudian
disampaikan kepada semua orang atau golongan terutama
bagi mereka yang dimungkinkan terkena bencana (Ramli
hal, 32 2010).
3) Mitigasi
Mitigasi bencana adalah upaya untuk mencegah atau
mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat suatu
bencana. Mitigasi bencana harus dilakukan secara
terencana dan komprehensif melalui berbagai upaya dan
pendekatan.
b. Saat Bencana
1) Tanggap Darurat
Tanggap darurat bencana ialah aktivitas yang
dilaksanakan dengan cepat ketika saat terjadi bencana
agar tidak ada dampak lebih buruk yang muncul pada saat
itu, yang mencakup kegiatan penyelamatan, kebutuhan
dasar yang terpenuhi, perlindungan, pemindahan korban,
dan pemulihan prasarana dan sarana. Kegiatan tanggap
darurat yaitu:
a) Langkah pertama adalah menyelamatkan korban
dan manusia (resque).
b) Menyelamatkan harta benda dan dokumen
penting.
c) Perlindungan masyarakat umum (salvege).
2) Penanggulangan Bencana
33
Semasa menjalankan kegiatan tanggap darurat,
usaha yang dilaksanakan ialah menanggulangi bencana
sesuai pada jenis dan sifatnya. Membutuhkan kemahiran
dan usaha khusus sesuai dengan keadaan dan skala
kejadian. Untuk dapat mengatasi berbagai macam bencana
maka tim tanggap darurat patut diorganisir dan dirancang
agar bisa mengatasi bermacam-macam jenis bencana.
c. Pasca Bencana
1) Rehabilitasi
Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Becana No. 11 tahun 2008 tentang
pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek
pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang
memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran
utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar
semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat
pada wilayah pasca bencana
2) Rekonstruksi
Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
ayat 1 pasal 10 dan pasal 11 tentang Penanggulangan
Bencana Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan
usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana baik,
konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali
secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem
kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun
34
masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh
berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan
budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya
peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek
kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana.
Lingkup pelaksanaan rekonstruksi terdiri atas program
rekonstruksi fisik dan program rekonstruksi non fisik.
7. Bencana Kebakaran
Menurut Perda DKI No.3 Tahun 1992 kebakaran
secara umum adalah suatu peristiwa atau kejadian timbulnya
api yang tidak terkendali yang dapat membahayakan
keselamatan jiwa maupun harta benda. Menurut NFPA
kebakaran merupakan suatu peristiwa oksidasi yang
melibatkan tiga unsur yang harus ada, yaitu: bahan bakar
yang mudah terbakar, oksigen yang ada dalam udara , dan
sumber energi atau panas yang berakibat menimbulkan
kerugian harta benda, cidera bahkan kematian.
Kebakaran merupakan suatu bencana yang
disebabkan oleh ulah manusia. Kebakaran merupakan
keadaan dimana bangunan pada suatu tempat seperti
rumah/permukiman, pabrik, pasr, gedung, dan lain-lain
dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian
(bnpb.go.id, diakses pada tanggal 23 April 2019).
35
Bencana kebakaran digolongkan menjadi 2 jenis yaitu
kebakaran hutan dan lahan serta kebakaran gedung dan
pemukiman. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di
Indonesia sebagian besar diakibatkan oleh kegiatan manusia
dalam rangka membuka lahan, baik untuk usaha pertanian,
kehutanan maupun perkebunan. Sedangkan kebakaran
gedung dan pemukiman terjadi akibat kecerobohan manusia
dalam membangun gedung atau perumahan yang tidak
mengikuti standar keamanan bangunan yang berlaku (Astri
2013, 2).
C. Rehabilitasi
1. Pengertian Rehabilitasi
Rehabilitasi menurut Renwick & Friefeld ialah suatu
kegiatan multidisipliner yang memfungsikan kembali aspek-
aspek fisik, emosi, kognisi, dan sosial sepanjang kehidupan
individu sehingga mampu melakukan mobilitas, komunikasi,
aktivitas harian, pekerjaan, hubungan sosial, dan kegiatan di
waktu luang. Kebakaran permukiman: kegiatan pemulihan
kembali pada korban harus segera dilaksanakan. Demikian
juga dengan material yang mengalami kerusakan segera
diperbaiki atau diganti.
Rehabilitasi dapat juga diartikan sebagai segala upaya
perbaikan untuk mengembalikan fungsi secara minimal
terhadap, sarana, prasarana dan fasilitas umum yang rusak
akibat bencana. Dengan pengembalian fungsi tersebut,
layanan publik/masyarakat dapat dilaksankan. Sasaran
36
utamanya adalah normalisasi/berjalanya secara wajar
berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat
seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana (Nurjanah
dkk 2012, 74).
Rehabilitasi menurut KBBI ialah pemulihan atau
penyembuhan kepada kedudukan (keadaan, nama baik)
seperti dahulu; perbaikan anggota tubuh yang rusak dan
sebagainya atas individu (contohnya pasien rumah sakit, dan
korban bencana) agar nantinya dapat menjadi manusia yang
tetap berguna dan dapat diterima kembali dimasyarakat.
Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Becana No. 11 tahun 2008 tentang pedoman
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Rehabilitasi yaitu
perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau
masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah
pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau
berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan
kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana, meliputi
perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana
dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah
masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan
kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial
ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban,
pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi
pelayanan publik. yang terdapat di BPBD Ptovinsi DKI
Jakarta.
37
2. Strategi dan Sasaran Rehabilitasi
Strategi dan Sasaran penyelenggaraan kegiatan
rehabilitasi menurut Peraturan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Nonmor 11 Tahun 2008:
Strategi:
a. Melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam
tahapan pelaksanaan rehabilitasi,
b. Memperhatikan karakter bencana, daerah dan budaya
masyarakat setempat,
c. Mendasarkan pada kondisi aktual di lapangan (tingkat
kerugian/ kerusakan serta kendala medan),
d. Menjadikan kegiatan rehabilitasi sebagai gerakan dalam
masyarakat dengan menghimpun masyarakat sebagai
korban maupun pelaku aktif kegiatan rehabilitasi dalam
kelompok swadaya,
e. Menyalurkan bantuan pada saat, bentuk, dan besaran
yang tepat sehingga dapat memicu/membangkitkan
gerakan rehabilitasi dan penanganan bencana yang
menyeluruh.
Sasaran kegiatan rehabilitasi adalah:
a. Kelompok manusia dan segenap kehidupan dan
penghidupan yang terganggu oleh bencana.
b. Sumberdaya buatan yang mengalami kerusakan akibat
bencana sehingga berkurang nilai gunanya.
38
c. Ekosistem atau lingkungan alam untuk mengembalikan
fungsi ekologisnya.
D. Rekonstruksi
Dalam perencanaan pembangunan nasional
rekonstruksi memiliki arti “re” berarti pembaharuan
sedangkan “kontruksi” sebagaimana penjelasan diatas
memiliki arti suatu sistem atau bentuk. Beberapa pakar
mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau
penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan
disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula
(Pusat Bahasa 2005, 9).
Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu
ketempatnya yang semula; Penyusunan atau penggambaran
kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali
sebagaimana adanya atau kejadian semula (B.N. Marbun,
1996, 469).
Rekonstruksi yaitu perumusan kebijakan dan usaha
serta langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten
dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara
permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan,
baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan
sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan
perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan
ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat
sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah
39
pasca bencana. (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ayat
1 pasal 10 dan pasal 11 tentang Penanggulangan Bencana).
Dari beberapa uraian diatas, maka dapat disimpulkan
bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca kebakaran
merupakan kegiatan untuk memberikan perbaikan semua
aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai dengan
jenjang yang mencukupi pada wilayah pasca bencana
kebakaran dengan tujuan utama adalah untuk
mengembalikan seperti semula dan usaha serta langkah-
langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan
berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen
semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di
tingkat pemerintahan maupun masyarakat. Kegiatan tersebut
untuk memecahkan masalah yang dirasakan oleh perorangan,
keluarga dan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah,
lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial agar
masyarakat yang terkena bencana tersebut dapat hidup
normal kembali.
40
E. Kerangka Berpikir
Korban bencana kebakaran
Permasalahan
1. Psikologis
2. Material
Kebutuhan
1. Memperbaiki
keadaan mental
2. Penggantian
kerusakan
Peran BPBD
Untuk menjalankan program pasca
bencana kebakaran yaitu rehabilitasi dan
rekonstruksi BPBD berperan sebagai
koordinator secara langsung dan tidak
langsung yang bekerja sama dengan
bebagai pihak terkait seperti; Dinas
Perumahan dan Permukiman, Dinas
Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas
Perhubungan, Dinas Sumber Daya Air,
PMI, NGO, BAZNAS, Tokoh Agama,
Masyarkat dan lain sebagainya.
41
BAB III
PROFIL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH (BPBD) PROVINSI DKI JAKARTA
Sesuai dengan Peraturan Presiden no 08 tahun 2008,
Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pasal 1 ayat 1
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga
pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas
penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun
Kabupaten atau Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang
ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan
Bencana.
Selanjutnya sesuai dengan peraturan Kepala Badan
Penanggulangan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk
melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di
daerah.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
merupakan lembaga penanggulangan bencana yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur. BPBD dipimpin oleh seorang kepala, yang dijabat
secara ex officio oleh Sekretaris Daerah (Sekda), yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur
(Bpbd.jakarta.go.id diakses pada 9 Agustus 2019).
42
A. Sejarah BPBD Provinsi DKI Jakarta
Sistem kelembagaan merupakan salah satu faktor yang
sangat penting serta memiliki pengaruh yang sangat besar
terhadap keberhasilan pelaksanaan sistem penanggulangan
bencana di suatu wilayah. Jika sebelumnya pemerintah daerah
membentuk Satkorlak sebagai organisasi yang bertugas untuk
mengatasi bencana, maka dengan dikeluarkannya UU No. 24
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka terjadi
perubahan lembaga dari Satkorlak menjadi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah.
BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8
tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana
Penanganan Bencana (Satkorlak) ditingkat Provinsi dan Satuan
Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat Kabupaten
atau Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan peraturan
Presiden Nomor 83 Tahun 2005.
Di dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945 diamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia
berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Amanat tersebut dilaksanakanoleh Pemerintah dan pemerintah
daerah bersama semua komponenbangsa melalui pembangunan
nasional.
43
Bahwa amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana
tersebut diatas, khususnya untuk melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap
kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana,
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang
berlandaskan Pancasila, telah dituangkan dalam Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di
daerah, Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD). Pemerintah Provinsi membentuk
BPBD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk
BPBD Kabupaten/Kota. Dalam membentuk BPBD, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan
BNPB. Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak
membentuk BPBD Kabupaten/Kota, maka tugas dan fungsi
penanggulangan bencana diwadahi dengan organisasi yang
mempunyai fungsi yang bersesuaian dengan fungsi
penanggulangan bencana.
Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung
jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tugas
penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani
oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di
tingkat Pusat dan Badan Penanggulangan Bencanan Daerah
(BPBD) di tingkat Daerah, yang di dalam ketentuan Pasal 18 dan
19 disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi
44
penanggulangan bencana di daerah dibentuk Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Sesuai dengan Pedoman Pembentukan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Sejalan dengan ketentuan Pasal
12 butir h Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
penanggulangan bencana untuk memberikan acuan bagi
pemerintah daerah dalam pembentukan BPBD sebagaimana
tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan
Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Pengaturan tentang kedudukan, tugas dan fungsi BPBD diatur
dengan pedoman organisasi dan tata kerja BPBD yang ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
B. Dasar Pembentukan BPBD Provinsi DKI Jakarta
Dasar pembentukan BPBD Provinsi DKI Jakarta adalah:
1. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Pepres Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana;
45
4. Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah;
5. Perka BNPB Nomor 3 tahun 2008 Pedoman
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2008
Tentang Petunjuk Teknis Penanggulangan Bencana;
7. Perda DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Badan
Penanggulangan Bencana;
8. Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 26 Tahun 2011
tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Perda No. 11 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 145 Tahun 2016
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah. (bpbd.jakarta.go.id
diakses pada 9 Agustus 2019).
C. Peran BPBD Provinsi DKI Jakarta
Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana, lembaga utama yang khusus
menangani penanggulangan bencana di tingkat Provinsi adalah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD
merupakan Satuan Perangkat Kerja Daerah Provinsi DKI Jakarta
yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI
Jakarta Nomor 26 Tahun 2011.
46
SKPD ini bertugas untuk merumuskan dan menetapkan
kebijakan terhadap usaha penanggulangan bencana yang
mencakup pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan,
penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan
setara, serta melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan
penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan
menyeluruh. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,
BPBD tidak bekerja sendiri tetapi bekerja sama dengan SKPD,
lembaga dan instansi terkait (bpbd.jakarta.go.id diakses pada 9
Agustus 2019).
D. Visi dan Misi BPBD Provinsi DKI Jakarta
Berikut Visi dan Misi BPBD Provinsi DKI Jakarta:
1. Visi
Ketangguhan Kota Jakarta dalam Menghadapi Bencana
2. Misi
a. Melindungi warga Jakarta melalui pengurangan resiko
bencana
b. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat kota Jakarta
c. Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana.
E. Lambang BPBD Provinsi DKI Jakarta
Berikut ini adalah logo atau lambang dari Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.
47
Gambar 3.1
Logo Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi DKI Jakarta
Lambang segitiga yang dimiliki BPBD juga memiliki
makna, bahwa BPBD tidak bisa bekerja sendiri, melainkan
harus sinergitas bersama pemerintah, masyarakat dan dunia
usaha, karena mesti bersatu dengan ketiganya, sehingga bisa
membantu satu sama lain.
F. Tugas dan Fungsi BPBD Provinsi DKI Jakarta
Pengaturan tentang tugas dan fungsi BPBD diatur dengan
pedoman organisasi dan tata kerja BPBD yang ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri (bpbd.jakarta.go.id, diakses pada 9
Agustus) yaitu:
1. Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah
48
a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan
kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB terhadap
usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pra
Bencana, Tanggap Darurat Bencana dan Pasca
Bencana secara adil dan setara serta sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan;
b. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan
penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta
rawan bencana;
d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan
bencana;
e. Melaksanakan penyelenggaraan penanganan bencana
di daerah;
f. Melaporkan penyelenggaraan penanganan bencana
kepada Kepala Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali
dalam kondisi normal dan setiap saat dalam keadaan
darurat bencana;
g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan
barang;
h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang
diterima dari APBD; dan
i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
2. Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
49
a. Perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan
encana dan penanganan Pengungsi dengan bertindak
cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan
Bencana secara terpadu dan menyeluruh.
G. Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sesuai dengan Pedoman Pembentukan Badan
Penanggulangan Bencna dalam menyelenggarakan
penanggulangan bencana, BPBD memiliki tata kerja sebagai
berikut:
1. Kepala BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota bertanggung
jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan
tugas UnsurPengarah dan Unsur Pelaksana BPBD
Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara
berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan
yang ditetapkanoleh Kepala BPBD selaku Ketua Unsur
Pengarah PenanggulanganBencana.
3. Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah
baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga
internasional dan/ataupihak lain yang dipandang perlu
dalam sidang anggota Unsur Pengarah Penanggulangan
Bencana.
4. Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD
Provinsi/Kabupaten/Kotamengendalikan pelaksanaan
50
tugas dan fungsi di lingkunganmasing-masing BPBD
Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pimpinan Unsur Pelaksana wajib menerapkan prinsip
koordinasi,integrasi dan sinkronisasi di lingkungan
masing-masing maupunantar unit organisasi dalam
lingkungan BPBDProvinsi/Kabupaten/Kota serta dengan
instansi lain di luar BPBDdan organisasi kemasyarakatan
sesuai bidang tugasnya.
H. Program BPBD untuk Penanggulangan Bencana
Program BPBD untuk penanggulangan bencana antara lain;
1. Peningkatan kapasitas dan simulasi penanggulangan
bencana pada gedung serta manajemen siswa yayasan/
sekolah penyandang disabilitas.
2. Penyediaan buffer logistik dan peralatan penanggulangan
bencana.
3. JITU PASNA (Peningkatan kapasitas relawan dalam
kajian kebutuhan pasca bencana) Penyediaan sarana
pendukung pemulihan fisik pasca bencana
(bpbd.jakarta.go.id Diakses pada 20 Agustus 2019).
I. Struktur Organisasi BPBD Provinsi DKI Jakarta
Pengaturan lebih lanjut tentang kedudukan, tanggung
jawab dan pengangkatan Kepala dan unsur pelaksana BPBD
diatur danditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
51
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan
Peraturan Gubernur Nomor 260 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Pelaksanaan Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta dipimpin
oleh seorang Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah yang dijabarkan berdasarkan ruang lingkup kegiatan yang
dikelompokan ke dalam Sekretariat, Bidang-bidang dan UPT
Pusat Data dan Informasi Kebencanaan.
Struktur BPBD terdiri dari:
53
BAB IV
DATA DAN HASIL TEMUAN
Pada bab ini, dari hasil observasi dan wawancara yang
peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa informasi terkait
Peran BPBD Provinsi DKI Jakarta dalam program Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kebakaran di Krukut Tamansari
Jakarta Barat, baik dari peran BPBD hingga pelaksana program.
Berikut ini merupakan informasi yang didapat mengenai
pelaksanaan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Bencana Kebakaran di Krukut Tamansari Jakarta Barat.
Kebakaran yang terjadi pada Minggu, 17 Maret 2019
yang berlokasi Di Jalan Thalib 2 dan 3 RW 05 Kelurahan Krukut
Kecamatan Tamansari Jakarta Barat pada pukul 00.00 WIB.
Penyebab kebakaran adalah angin besar yang menyebabkan api
pada pemanggang sate menjadi tak terkendali, api berhasil
dipadamkan pada pukul 03.15 WIB dengan 34 unit mobil
pemadam kebakaran.
Dampak bencana kebakaran dapat merugikan para
korban, seperti kerugian material kehilangan rumah, kehilangan
harta benda yang hangus terbakar dan berdampak pada psikologis
korban, ada yang putus asa, berduka, korban tidak bisa
bersekolah, tidak dapat bekerja, tidak dapat bermain seperti
biasanya dan tidak dapat beraktifitas seperti biasanya.
54
Pasca kebakaran Di Krukut Kecamatan Tamansari Jakarta
Barat, dampak kebakaran Di RW 05 mencapai 09 RT dengan
kerusakan fisik bangunan terbakar 202 bangunan rumah
permanen dan semi permanen yang statusnya milik perorangan,
korban berjumlah 399 Kartu Keluarga 1327 jumlah jiwa. Jumlah
kelompok rentan sebagai berikut; Balita = 108 orang, Lansia = 72
orang, Ibu hamil = 5 orang, Disabilitas = 3 orang. Jumlah anak
sekolah sebagai berikut; SD = 255 orang, SMP = 128 orang,
SMA = 89 orang.
Pada bencana kebakaran ini tidak ada korban jiwa, jumlah
korban terluka sebanyak 3 jiwa dengan rincian sebagai berikut;
Saudara Didin, 19th (Kepala pusing dan telapak kaki kiri sobek,
dirujuk ke Puskesmas Kecamatan Taman Sari), Saudara Alifudin,
25th (Sesak nafas, dirujuk ke RSUD Tarakan), Saudara Yanto,
22th (Kaki kiri luka terkena seng, penangan oleh puskesmas
kecamatan tamansari). Korban terdampak merupakan WNI dan
Pekerjaan dari korban terdampak antara lain guru, pedagang,
buruh harian, ojek online, karyawan swasta dan lain sebagainya.
Karena dampak kebakaran yang luas maka BPBD berperan
melakukan penanggulangan pasca bencana yaitu rehabilitasi dan
rekonstruksi. Berikut hasil data wawancara dari korban dan
BPBD.
“... Kebakaran 17 Maret 2019 Di Jalan Thalib 2 dan 3 RW
05 Kelurahan Krukut Kecamatan Tamansari Jakarta Barat
jam 00.00 WIB. Penyebab kebakaran adalah angin besar
yang menyebabkan api pada pemanggang sate menjadi
tak terkendali. Dampak kebakaran kemarin itu yang
terkena ada 9 RT yang paling banyak itu RT 007 RW 05,
55
total semuanya 202 rumah, 399 kartu keluarga dengan
jumlah 1327 jiwa...’ (Taufiq, 2019)
“...alhamdulillah untuk korban sih luka-luka aja tidak ada
korban jiwa warga merasa sesak nafas, kakinya robek,
pusing ya seperti itu...” (Umi Rudhayah, 2019)
Setelah dilihat dari data diatas dikarenakan dampak
kebakaran luas warga tidak dapat menanganinya sendiri dan
banyaknya rumah yang terbakar, maka dibutuhkan peran BPBD
untuk melakukan penanggulangan pasca bencana kebakaran yaitu
rehabilitasi dan rekonstruksi Di Krukut Tamansari Jakarta Barat.
A. Peran BPBD dalam Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana Kebakaran di Krukut
Tamansari Jakarta Barat
Sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah untuk
mencapai tujuan organisasi setiap lembaga memiliki program
pelayanan, hal tersebut juga berlaku pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta BPBD adalah perangkat
daerah yang berperan untuk melaksanakan tugas dan fungsi
penanggulangan bencana di daerah. BPBD dipimpin oleh seorang
kepala, yang dijabat secara ex officio oleh Sekretaris Daerah
(Sekda), yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Gubernur. Kegiatan utama yang dilaksanakan oleh BPBD
adalah melakukan penanggulangan bencana.
Mengacu dengan Peraturan Presiden no 08 tahun 2008,
Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pasal 1 ayat 1
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga
pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas
56
penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun
Kabupaten atau Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang
ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan
Bencana.
“...BPBD berperan melakukan penanggulangan bencana
di Daerah dari mulai pertama pra bencana di dalamnya
ada kesiagaan, peringatan dini, dan mitigasi, yg kedua
saat bencana didalamnya ada tanggap darurat,
penanggulangan bencana dan yg terakhir pasca bencana
didalamnya ada rehabilitasi dan rekonstruksi...” (Taufiq,
2019)
BPBD tidak bekerja sendiri untuk menjalankan perannya,
sebagai pengkoordinasi berbagi upaya telah dilakukan untuk
memulihkan kondisi korban pasca bencana kebakaran
bekerjasama dengan berbagai pihak seperti: Dinas Perumahan
dan kawasan lingkungan hidup, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan,
Dinas Perhubungan, Dinas Sumber Daya Air, PMI, PLN, NGO,
BAZNAS, Tokoh Agama dan lain sebagainya.
”...Kerjasama dengan pihak lain seperti dinas perumahan
Nah itu seperti kita tata kawasan yg tadinya kumuh
sebelum kebakaran lalu pasca kebakaran kita buka saluran
airnya dibersihin, atap rumahnya jangan rapat lagi diatur
lagi semuanya terus dibimbing warganya kita kasih
sosialisasi gimana cara untuk membangun rumah yang
aman dan nyaman jadi kita turun kelapangan, kita cari apa
masalahnya lalu kita bikin laporannya semua itu kita
lakukan dengan cara koordinasi dengan pihak-pihak yang
terkait...”(Taufik, 2019)
Dari hasil observasi dan wawancara peneliti yang
ditemukan, bahwa peran BPBD Provinsi DKI Jakarta adalah
sebagai koordinator yang mengkoordinir prosesnya rehabilitasi
57
dan rekonstruksi pasca bencana yang bekerjasama dengan
lembaga terkait seperti; Dinas Perumahan dan lingkungan, Dinas
Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Sumber
Daya Air, PMI, PLN, NGO, BAZNAS, Tokoh Agama dan lain
sebagainya. Cara BPBD berkoordinasi dengan pihak terkait yaitu:
1. BPBD mengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan
didalam penanggulangan bencana dikarenakan BPBD
berperan sebagai koordinator, seperti pada bencana
kebakaran di Krukut ketika terjadinya bencana kebakaran
maka Jakarta siaga 112 itu menangani laporan masyarakat
dalam waktu 30 detik. Dalam rentang waktu itu, petugas
telah menerima laporan, mencatat dan membuat tiket
kejadian, serta melaporkan ke operator, dan terakhir
menghubungkannya ke perangkat kerja terkait. Waktu
penerimaan laporan tetap berjalan cepat karena prosesnya
berjalan secara otomatis. Per harinya, ada sekitar 33
operator yang siaga menerima aduan atau laporan darurat
dari masyarakat. Untuk kasus kebakaran, standarnya
petugas akan tiba di lokasi maksimal 15 menit setelah
laporan diterima. Jakarta Siaga 112 merupakan layanan
kontak darurat bebas pulsa yang dapat diakses selama 24
jam. Selanjutnya BPBD melakukan rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana kebakaran dengan melihat
dari seberapa luas dampak kebakaran tersebut yang
membutuhkan pengungsian kalau hanya lingkup kecil
58
sekedar 1 sampai 5 rumah itu masih bisa ditangani oleh
penduduk setempat.
“...BPBD punya UPT pusat data dan informasi,
nanti dari sini ketahuan semua data dan informasi
ketika terjadi bencana secara otomatis sudah
terhubung kepada yang terkait, Jakarta Siaga 112
melayani laporan yang bersifat darurat, antara lain,
kebakaran, kecelakaan, ancaman bunuh diri. Pasca
kebakaran kebakaran kita cari ada pengungsi atau
engga,kita cari yg ada pengungsinya, mohon maaf
kalau masih 1 sampai 5 rumah itu masih bisa
ditangani oleh penduduk setempat masih lingkup
kecil, kalau ada pengunsian, pertama dinas sosial
bikin tenda kan atau biasanya ditampung di masjid
musolah atau tenda...”(Taufiq, 2019)
2. Setelah melakukan pengambilan keputusan selanjutnya
BPBD mengkoordinasikan kepada lembaga terkait yang
terlibat seperti; Dinas Perumahan dan permukiman, Dinas
Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas
Sumber Daya Air, PMI, PLN, NGO, BAZNAS, Tokoh
Agama dan lain sebagainya. Pada kasus kebakaran sesuai
dengan keputusan yang diambil oleh BPBD setelah
mendapat informasi dari 112 dan juga koordinasi antar
petugas atau pemberitahuan pada dinas terkait dilakukan
melalui sistem terkomputerisasi melalui web monitoring,
didukung dengan komunikasi melalui radio trunking, dan
laporan yang masuk akan terintegrasi dalam sistem CRM
(Citizen Relation Management). Selain meneruskan
laporan ke dinas-dinas terkait untuk mendapatkan respons
secepatnya dengan pihak terkait BPBD mengkoordinir
59
lembaga terkait untuk melakukan rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana kebakaran.
“...BPBD melakukan penanggulangan yaitu
rehabilitasi dan rekonstruksi nah kalau kita sebagai
pengkoordinasi, contoh: pembersihan lokasi, itu
bukan bpbd itu berkoordinasi dengan dinas
lingkungan hidup dan kesehatan. Contoh kedua:
kebakaran itu dibikin tenda pengungsian oleh
Dinas Sosial nah BPBD berkoordinasi dengan
Dinas Sosial. Kita sebagai kordinatornya kita
kasih saran dan lain-lain seperti itu...” (Taufiq,
2019)
3. Selanjutnya BPBD berkoordinasi dengan pihak terkait
untuk menfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan
korban bencana kebakaran di Krukut. Terkait
memfasilitasi seperti tenda pengungsian, pelayanan
dukungan psikososial, pelayanan kesehatan, pelayanan
penggantian kerusakan dokumen dan kerusakan rumah,
pakaian sekolah, dan makanan minuman itu dilakukan
oleh Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas
Perumahan dan Kawasan Lingkungan Hidup.
“...kemarin di krukut itu kita sudah beri bantuan
memfasilitasi seperti tenda pengungsian,
pelayanan dukungan psikososial, pelayanan
kesehatan, pelayanan penggantian kerusakan
dokumen dan kerusakan rumah, pakaian sekolah,
dan makanan minuman...” (Taufiq, 2019)
4. BPBD sebagai pelaksana kebijakan yang ada di dalamnya
termasuk korban bencana kebakaran di Krukut. Sesuai
dengan kebijakan Peraturan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
60
Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi, maka BPBD
melakukan tugasnya untuk menanggulangi bencana di
daerah ataupun kabupaten kota.
“...yaitu tadi yang sudah saya jelaskan bahwa
BPBD melakukan penanggulangan bencana di
daerah, karena yang di Krukut itu pasca bencana
kebakaran maka BPBD melakukan rehabilitasi dan
rekonstruksi sesuai dengan kebijakan Peraturan
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Rehabilitasi dan Rekonstruksi seperti itu...”
(Taufiq, 2019)
5. Selanjutnya setelah berkordinasi dengan para pihak terkait
BPBD bertugas mempercepat dan memberikan kontribusi
agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau
bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya. Dikarenakn
BPBD sebagai koordinator yang bekerjasama dengan
berbagai pihak terkait maka BPBD juga ikut berkontribusi
secara langsung dengan ikut turun langsung kelapangan
membantu korban kebakaran di Krukut tersebut.
“...walaupun BPBD sebagai koordinasi tetapi ikut
turun lapangan secara langsung membantu pihak
terkait dalam melakukan rehabilitasi dan
rekonstruksi di Krukut...” (Taufiq, 2019)
Melalui hasil data informasi yang diberikan oleh informan
bahwa BPBD merupakan lembaga yang melaksanakan tugas
penanggulangan bencana di daerah. Pada penanggulangan pasca
bencana kebakaran di Krukut BPBD melakukan penanggulangan
pasca bencana kebakaran sesuai dengan kebijakan pada Peraturan
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11
61
Tahun 2008 Tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
BPBD Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai koordinasi yang
bekerjasama dengan berbagai pihak seperti; Dinas Perumahan
dan lingkungan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas
Perhubungan, Dinas Tata air, PMI, PLN, NGO, BAZNAS, Tokoh
Agama dan lain sebagainya.
B. Tahapan Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana
Kebakaran oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta
Berdasarkan hasil temuan melalui observasi dan
wawancara, peneliti mendapatkan informasi mengenai tahapan
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kebakaran yang
dilakukan oleh BPBD DKI Jakarta, merupakan sebuah usaha
yang harus dilakukan untuk membantu masyarakat melakukan
perubahan. Tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu:
1. Sosialisasi dan Koordinasi Program.
BPBD berkoordinasi dengan jajaran pemerintahan hingga
tingkat Desa/Kelurahan, Sosialisasi kepada masyarakat
umum dan korban, dan membangun kebersamaan
solidaritas, dan kerelawanan.
“...Ketika BPBD mendapatkan informasi terjadinya
bencana kebakaran, kita koordinasi kepada struktur
ditingkat daerah dan pusat seperti Bapak Gubernur
Provinsi DKI Jakarta lalu dengan pak lurah nanti
biasanya pak lurah yang memberi tahu rw setempat
yang terkena kebakaran, setelah itu kita turun
langsung kelapangan lalu sosialisasi dengan para
korban yang rumahnya terbakar untuk diadakanya
62
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
kebakaran...” (Taufiq, 2019).
2. Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan/Kerugian.
Inventarisasi dan identifikasi tingkat kerusakan/kerugian
bencana dilakukan oleh BPBD dan unsur-unsur lain yang
dikoordinasikan oleh BPBD, Verifikasi atas hasil
inventarisasi dan identifikasi kerusakan/kerugian dapat
dilakukan oleh BPBD oleh karena adanya usulan,
masukan, sanggahan dari masyarakat maupun karena
timbulnya bencana susulan dan hal lain yang relevan,
Inventarisasi, identifikasi kerusakan/kerugian atau
verifikasi atas hasilnya dilakukan pada pelaksanaan tahap
tanggap darurat dan atau rehabilitasi.
“...Sebelum dilaksanakan penyelenggaraan
rehabilitasi dan rekonstruksi terlebih dahulu
dilakukan inventarisasi dan identifikasi
kerugian/kerusakan secara lengkap, lalu kita lakukan
kajian kebutuhan menggunakan informasi serta
berbagai perkiraan kebutuhan ke depan, dengan
melibatkan berbagai unsur masyarakat dari awal,
biasanya itu kita lihat data dari saat penanganan
tanggap darurat sampai tahap pasca bencana yaitu
rehabilitasi ini, contohnya kita lihat dulu datanya
kalau kebakaran hanya 5 rumah itu masih bisa
ditangani oleh warga sekitar tetapi kalau sudah
banyak rumah langsung kita tangani langsung...”
(yayu, 2019).
3. Perencanaan dan Penetapan Prioritas.
Perencanaan dan penetapan prioritas di tingkat
masyarakat yang dilakukan secara partisipatif oleh
63
kelompok masyarakat merupakan masukan penting bagi
program rehabilitasi dan rekonstruksi, perencanaan,
penetapan prioritas dan sinkronisasi program dilakukan
oleh BPBD
“...Untuk melakukan rehabilitasi kita bekerjasama
langsung dengan masyarakat dah pihak-pihak terlibat
lainnya, untuk Perencanaan rekonstruksi dilaksanakan
melalui kajian solusi berdasarkan hasil dari kajian
kebutuhan, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat
terkait prioritaskan dulu mulai dari rumah yang habis
hangus terbakar sampai yang sedikit terbakar...”
(Taufiq. 2019).
4. Mobilisasi Sumberdaya.
Mobilisasi sumberdaya yang meliputi sumberdaya
manusia, peralatan, material dan dana dilakukan dengan
mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia.
Sumberdaya manusia yang memahami dan mempunyai
keterampilan secara profesional sangat diperlukan dalam
semua proses dan kegiatan rehabilitasi pasca bencana.
Sumberdaya yang berupa peralatan, material dan dana
disediakan dan siap dialokasikan untuk menunjang proses
rehabilitasi dan rekonstruksi.
“...Sebelum melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi
untuk melakukan pembersihan lokasi kebakaran
terlebih dahulu kita melihat dan mempersiapkan
peralatan dan dana setelah turun kelapangan nanti
kerja bakti masal pembersihan puing-puing bangunan
yang terbakar bekerjasama dengan masyarakat dan
personil gabungan dari unsur TNI-POLRI, Dinas
Lingkungan Hidup, Dinas Sumber Daya Air, Dinas
Bina Marga, Satpol PP dan PPSU. Bantuan perlatan
64
untuk kerja bakti berupa karung dan linggis...”
(Taufiq, 2019).
5. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
Pelaksanaan rehabilitasi meliputi kegiatan perbaikan dan
pemulihan. Kegiatan rehabilitasi dilaksanakan di wilayah
yang terkena bencana maupun wilayah lain yang
dimungkinkan untuk dijadikan wilayah sasaran kegiatan
rehabilitasi. Kegiatan rehabilitasi juga dimungkinkan
untuk melibatkan banyak pemangku kepentingan dan
masyarakat. Pelaksanaan Rekonstruksi adalah semua unit
kerja yang terlibat dalam kegiatan rekonstruksi, dibawah
koordinasi pengelola dan penanggungjawab kegiatan
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada lembaga yang
berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana di
tingkat daerah.
“...pelaksanaan kegiatan rehabilitasi yang kita
lakukan trauma healling karena kan pasca kebakaran
pada kaget kalau rumahnya hangus terbakar terus
masih ada yang gak percaya jadi kita melakukan
psychological First Aid (PFA) mendengarkan cerita
korban dan tidak banyak bertanya dan juga dengan
cara kecil sih terutama pada anak-anak diadakan
lomba menggambar dan mewarnai sampai hasilnya
dia lupa dan bisa nemrima keadaan, dalam reonstruksi
warga mendapat dana untuk pergantian pembangunan
rumah dan cara membangun rumah yang aman dan
nyaman sampai hasilnya warga bisa memperbaiki
rumahnya dan mempunyai tempat tinggal
kembali...”(Taufiq, 2019).
65
6. Pembiayaan.
Untuk merencanakan proses Rehabilitasi dan
rekonstruksi, perlu dipertimbangkan pembiayaan
penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana, Pemerintah menggunakan dana penanggulangan
bencana yang berasal dari APBD. Pembiayaan proses
rekonstruksi dapat pula berasal dari swasta, masyarakat,
serta institusi lain nonpemerintah melalui koordinasi
BPBD untuk tingkat daerah.
“...Kalau untuk dana kita pakai dana APBD terlebih
dahulu biasanya dibantu oleh lembaga yang terkait
seperti kita juga bekerjasama dengan BAZNAS
biasanya dibantu oleh BAZNAS dan juga BANK...”
(Taufiq, 2019).
7. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
Pemantauan penyelenggaraan rehabilitasi pascabencana
diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus-
menerus terhadap proses dan kegiatan rehabilitasi.
Pelaksanaan pemantauan kegiatan rehabilitasi dilakukan
oleh BPBD. Penyusunan laporan penyelenggaraan
rehabilitasi selanjutnya digunakan untuk memverifikasi
perencanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi.
“...Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi itu
biasanya dilaukan 7, 30 hari atau sampai 2 bulan. Itu
dipantau terus oleh BPBD yang mengkoordinasi
pihak-pihak lain seperti dinas kesehatan, dinas
perumahan dan lain-lain, Pemantauan terhadap
pelaksanaan rekonstruksi, selain dilaksanakan oleh
BPBD juga dapat dilakukan oleh masyarakat dan
stakeholder terkait lainnya, sehingga akuntabilitas dan
66
transparansi pelaksanaan rekonstruksi dapat
dipertanggungjawabkan...” (Taufiq, 2019).
Melalui data diatas, dapat disimpulkan bahwa sebelum
melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD harus melakukan
beberapa tahapan sesuai dengan prosedur umum yang mengacu
dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Rehabilitasi
dan Rekonstruksi. Dimana melakukan beberapa tahapan ini untuk
menjamin efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan
rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebelum melakukan rekontruksi
dan rehabilitasi BPBD harus melakukan 7 tahapan yaitu;
Sosialisasi dan Koordinasi Program, Inventarisasi dan Identifikasi
Kerusakan/Kerugian, Perencanaan dan Penetapan Prioritas,
Mobilisasi Sumberdaya, Pelaksanaan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi, pembiayaan, dan Monitoring, Evaluasi, dan
Pelaporan.
C. Program Rehabilitasi Pasca Bencana Kebakaran oleh
BPBD
Rehabilitasi merupakan perbaikan dan pemulihan semua
aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang
memadai, pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama
untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek
pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca
bencana. Program rehabilitasi pasca bencana kebakaran oleh
BPBD DKI Jakarta merupakan poin selanjutnya yang peneliti
teliti untuk mengetahui bagaimana BPBD menjalankan tugasnya
67
sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Rehabilitasi
dan Rekonstruksi. Adapun hasil observasi dan wawancara yang
dilakukan peneliti terkait program rehabilitasi yaitu:
1. Perbaikan lingkungan daerah bencana
Untuk menanggulangi perbaikan lingkungan yang terjadi
pasca bencana kebakaran, kegiatan fisik perbaikan
lingkungan dilakukan dengan cara pembersihan masal
bersama dengan masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup,
Dinas Sumber Daya Air, dan lainnya untuk memenuhi
persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta
ekosistem suatu kawasan. Berikut hasil wawancara dari
korban dan BPBD.
“...Kemarin itu dirapikan dan bersihkan bersama
dengan TNI POLRI dan warga semua puing-puing
yang tersisa ketika masih ada yang bisa dipakai dan
lumayan juga untuk warga kalau masih bisa ada yang
dijual...” (Lastri, 2019).
“...Perbaikan sementara untuk pemulihan fungsi fisik
terus jalanannya dan aliran air gotnya agar lebih baik
lagi dan lebih aman. Kita kerja bakti massal
pembersihan puing-puing bangunan yang terbakar
kurang lebih ya 200 orang bekerjasama dengan
personil gabungan dari unsur TNI-POLRI, Dinas
Lingkungan Hidup, Dinas Sumber Daya Air, Dinas
Bina Marga, Satpol PP dan PPSU sekecamatan
Tamansari. BPBD memberikan bantuan berupa
karung sebanyak 5000 lembar, linggis 24 buah pada
hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 dan tambahan
karung sebanyak 2000 lembar pada hari Rabu, 20
68
Maret 2019 sebagai peralatan untuk kerja bakti
pembersihan puing kebakaran...” (Taufiq, 2019).
Gambar 4.1
Giat kerja bakti personil gabungan
Sumber: Dokumentasi BPBD Provinsi DKI Jakarta
2. Pemulihan sosial psikologis
Untuk membantu masyarakat yang terkena dampak
bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan
kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi
sebelum bencana. Kegiatan membantu masyarakat terkena
dampak bencana sebagaimana dimaksud dilakukan
melalui upaya pelayanan sosial psikologis seperti
konseling dan pendampingan. Berikut kutipan wawancara
dengan korban bencana kebakaran dan BPBD DKI
Jakarta. Berikut hasil wawancara dari korban dan BPBD.
“...Waktu pas di tenda dan masjid pengungsian itu
ada permainan dan juga lomba menggambar
69
mewarnai dari BPBD dan psikolog puskesmas
Tamansari untuk menghibur anak-anak...” (Lastri,
2019).
“...kalau untuk Psikosial kami rasa sudah berjalan
sangat baik kami sangat sering menerapkan seperti di
krukut ini justru paling kenceng psikososialnya kalau
dulu kan sebutanya trauma healling nah sekarang
disebutnyaa psikologi klinis. Jadi pertama-tama kita
data korban kebakaran setelah itu kumpulin anak-
anaknya kita dampingi ya biasanya kita hibur anak-
anak dengan bermain kecil kita adain lomba
menggambar bikin mereka senang, bikin mereka gak
sedih kalau rumah dan barang-barangnya sudah habis
terbakar. Kalau untuk waktunya biasanya itu setelah
pasca kebakaran 2 atau 3 hari kita datang ke lokasi
sampai waktu pasca bencana selesai ya sekitar 14
hari...” (Taufiq, 2019).
Gambar 4.2
Pelayanan Psikososial oleh BPBD DKI Jakarta
dan Psikolog Puskesmas Tamansari di Masjid
AL Amaan
Sumber: Dokumentasi BPBD Provinsi DKI Jakarta
70
3. Pelayanan kesehatan
Pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk membantu
masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka
memulihkan kondisi kesehatan masyarakat melalui
pemulihan sistem pelayanan kesehatan masyarakat.
Kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat
terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud
dilakukan melalui: (a) membantu perawatan lanjut korban
bencana yang sakit dan mengalami luka; (b) menyediakan
obat-obatan; (c) menyediakan peralatan kesehatan; (d)
menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan (e)
memfungsikan kembali sistem pelayanan kesehatan
termasuk sistem rujukan.
“...BPBD berkoordinasi dengan dinas kesehatan
sudah dilaksanakan Pos pelayanan Kesehatan
Puskesmas Kecamatan Tamansari kepada warga
yang membutuhkan dilokasi pengungsian Masjid Al
Amaan dibantu oleh Puskesmas Kecamatan se-
Jakarta Barat di Lokasi pengungsian Masjid Al Ikhlas
ada sekitar 70 pasien dihari pertama tgl 18 Maret
2019, dihari kedua sekitar 46 pasien, dan dihari ketiga
ada sekitar 61 pasien. Rata-rata ada yang mengeluh
asma, batuk, pusing, dan luka-luka ringan sajalah
tidak sampai yang parah (Taufiq, 2019).
71
Gambar 4.3
Pelayanan Kesehatan Kepada Warga Terkena
Dampak
Sumber: Dokumentasi BPBD Provinsi DKI Jakarta
4. Pemulihan keamanan dan ketertiban
Untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi
keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena
dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum
terjadi bencana. . Kegiatan pemulihan keamanan dan
ketertiban dilakukan melalui upaya: (a) mengaktifkan
kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di
daerah bencana; (b) meningkatkan peranserta masyarakat
dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan (c)
mengkoordinasi instansi/lembaga yang berwenang di
bidang keamanan dan ketertiban.
“...Untuk keamanan di daerah sini ada pos kamling
alhamdulillah kemarin tidak terkena kebakaran
karena posnya ada di jalan thalib 1, tetapi ya tetap
72
untuk jaga-jaga wilayah yang terkena kebakaran
warga tetap menjalankan siskamling...” (Umi, 2019).
5. Pemulihan fungsi pelayanan publik
Untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada
masyarakat pada kondisi seperti sebelum terjadi bencana,
kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana
dimaksud dilakukan melalui upaya-upaya : (a) rehabilitasi
dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan
publik; (b) mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik
pada instansi/lembaga terkait; dan (c) pengaturan kembali
fungsi pelayanan publik. Berikut kutipan wawancara
dengan korban bencana kebakaran dan BPBD DKI
Jakarta.
“...karena rumahnya terbakaran seisinya juga jadi
dokumen penting pada hangus terus ada diganti KTP,
Kartu Keluarga, Buku Nikah BPJS...” (Umi, 2019).
“...kalau untuk fungsi pelayanan publik itu ya seperti
pelayanan penggantian dokumen kependudukan
warga yang terbakar kemarin sudah dilaksanakan oleh
Satlak Dukcapil kelurahan Krukut dan penyerahan
KTP dan KK dibagikan langsung kepada warga di
posko pengungsian dengan rekap pencetakan sampai
hari Rabu 20 Maret 2019 adalah KTP sebanyak 55
lembar dan Kartu Keluarga sebanyak 11 Lembar.
BPBD telah berkoordinasi dengan Lurah Krukut dan
BPJS Kesehatan berkaitan dengan surat permohonan
bantuan pelayanan penggantian kartu BPJS-KIS yang
terbakar...” (Taufiq, 2019).
73
Gambar 4.4
Pendataan dokumen dan Penyerahan KTP Warga
Yang Terbakar Oleh Satlak Dukcapil kelurahan
Krukut
Sumber: Dokumentasi BPBD Provinsi DKI Jakarta
Dapat disimpulkan bahwa program rehabilitasi di Krukut
Tamanasari Jakarta Barat yang dilakukan oleh BPBD sudah
relevan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Dimana program
rehabilitasi tersebut mencakup; Perbaikan lingkungan daerah
bencana, Pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan,
Pemulihan keamanan dan ketertiban, dan Pemulihan fungsi
pelayanan publik sebagai upaya yang meliputi bimbingan mental,
psikososial, keagamaan, pendidikan, serta latihan vokasional
untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam proses
penyesuaian diri sehingga mencapai kemampuan fungsionalnya
di dalam masyarakat yang sesuai dengan potensi yang dimiliki,
baik fisik, mental, sosial, dan ekonomi.
74
D. Program Rekonstruksi Pasca Bencana Kebakaran oleh
BPBD
Rekonstruksi yaitu perumusan kebijakan dan usaha serta
langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan
berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua
prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat
pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh
berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya,
tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan
partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan
bermasyarakat di wilayah pasca bencana.
“...Pelaksanaan kegiatan rekonstruksi juga sama
dengan rehabilitasi tetap bekerjasama dengan
lembaga atau instansi yang terkait, dibawah
koordinasi pengelola dan penanggungjawab kegiatan
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada
lembaga yang berwenang ditingkat daerah yaitu
BPBD...” (Taufiq, 2019).
Rekonstruksi fisik tindakan untuk memulihkan kondisi
fisik melalui pembangunan kembali secara permanen prasarana
dan sarana permukiman, pemerintahan dan pelayanan masyarakat
(kesehatan, pendidikan dll), prasarana dan sarana ekonomi
(jaringan perhubungan, air bersih, sanitasi dan drainase, irigasi,
listrik dan telekomunikasi dll), prasarana dan sarana sosial
(ibadah, budaya dll.) yang rusak akibat bencana, agar kembali ke
kondisi semula atau bahkan lebih baik dari kondisi sebelum
bencana. Cakupan kegiatan rekontruksi yaitu:
75
1. Pembangunan kembali sarana dan prasarana
Pembangunan kembali sarana dan prasarana proses
ini dilakukan oleh institusi/lembaga terkait, di bawah
koordinasi BPBD, bersama-sama dengan masyarakat,
proses ini dilakukan dengan memperhatikan arahan tata
ruang yang ada, atau arahan tata ruang yang diperbaharui
yang sudah memperhatikan aspek pengurangan risiko
bencana di masa datang. Proses ini diselenggarakan
dengan memanfaatkan kesempatan untuk memperbaiki
penataan ruang wilayah pasca bencana yang muncul
setelah suatu bencana yang merusak, yang mencakup:
Rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang
wilayah, penetapan kawasan, arahan pemanfaatan ruang
wilayah, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang
wilayah.
“...pembangunan sarana dan prasarana ini kita tata
dulu seperti jalanannya dulu aliran airnya got kemarin
sih di krukut seperti itu ya, setelah itu BPBD kan
bekerjasama dengan para masyarakat dan juga
intansi/lembaga yang terkait, nah kemarin tuh
bersama dengan dinas perumahan kita arahkan
kepada masyarakat untuk nanti ketika kembali
membangun rumah yang aman dan nyaman. BPBD
juga berkoordinasi dengan PLN Bandengan terkait
pemulihan Jaringan Listrik pasca Kebakaran. Untuk
pemulihan awal yaitu penarikan kabel PLN pada
jaringan utama yang dilaksanakan mulai hari Selasa,
19 Maret 2019 yang diprioritaskan untuk mengalirkan
listrik kepada rumah-rumah yang rusak ringan dan
normal instalasi listriknya. PLN kemudia melakukan
pendataan meteran listrik yang terbakar dan
direncanakan penggantian meteran listrik secara
76
gratis kepada warga yang terkena kebakaran. Untuk
penerangan sementara digunakan lampu LED oleh
PJU DPE Provinsi DKI Jakarta. Jaringan Air PDAM
Pallyja dibeberapa rumah warga masih normal tidak
terdampak kebakaran... ” (Taufiq, 2019).
Gambar 4.5
Koordinasi dengan PLN Bandengan terkait
Pemulihan Jaringan Listrik
Sumber: Dokumentasi BPBD Provinsi DKI Jakarta
2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat
Proses pembangunan kembali sarana sosial
masyarakat dilaksanakan oleh institusi terkait di bawah
koordinasi BPBD, bersama-sama dengan masyarakat
melalui suatu penyusunan Rencana Teknis kegiatan
pembangunan yang ingin diwujudkan, Penyusunan
Rencana Teknis seperti di atas dilakukan melalui survei
investigasi dan desain dengan memperhatikan kondisi
77
lingkungan, sosial ekonomi, budaya, adat istiadat dan
standar konstruksi bangunan.
Perencanaan teknis yang disusun sebagaimana
dimaksud di atas harus memenuhi ketentuan teknis
mengenai : a) standar teknik kostruksi bangunan; b)
penetapan kawasan; dan c) arahan pemanfaatan ruang.
“...kalau untuk yang di krukut itu sih karena yang
terbakar hanya rumah individu masyarakat, jadi untuk
membangun kembali rumah itu sudah diberi masukan
arahan dari dinas perumahan kepada masyarakat
membangun rumah yang aman dan nyaman. Kita
hanya ada pemberian bantuan pendidikan seperti
buku seragam alat tulis, dan juga bantuan kesehatan
obat-obatan dan ada juga dokternya, dan juga kita
membersihkan saluran air. Untuk dokumen-dokumen
itu kita yang membuat dengan itu tadi bekerjasama
dengan pihak lain dinas perumahan, Pos pelayanan
Kesehatan Puskesmas Kecamatan Tamansari kepada
warga yang membutuhkan dilokasi pengungsian
Masjid Al Amaan dibantu oleh Puskesmas
Kecamatan se-Jakarta Barat di Lokasi pengungsian
Masjid Al Ikhlas...” (Taufiq, 2019).
78
Gambar 4.6
Pembersihan Saluran air / sanitasi dari Puing-Puing
oleh Personil Dinas Sumber Daya Air
Sumber: Dokumentasi BPBD Provinsi DKI Jakarta
3. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
Bantuan Pemerintah sebagai stimulan untuk
membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang
mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni
kembali. Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud
dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang
yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan
evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.
Bantuan Pemerintah untuk perbaikan rumah masyarakat
sebagaimana dimaksud diberikan dengan pola
pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan
karakter daerah dan budaya masyarakat, yang mekanisme
pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD.
Tujuan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
79
dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi rumah
masyarakat agar dapat mendukung kehidupan masyarakat,
seperti komponen rumah, prasarana, dan sarana
lingkungan perumahan yang memungkinkan
berlangsungnya kehidupan sosial dan ekonomi yang
memadai sesuai dengan standar pembangunan perumahan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Berikut kutipan wawancara dengan korban bencana
kebakaran dan BPBD DKI Jakarta.
“...kami itu menerima perlengkapannya dan juga uang
pertama Rp. 650.000 dari kementrian sosial kalau gak
salah, terus Rp. 850.000 lupa dari siapa, Rp. 2.000.00
dari PEMDA dan Rp. 10.000.000 dari bank bri atau
mandiri saya lupa itu per KK dikasih ATM sama
buku tabungan jadi kita ambil sendiri...” (Umi
Rudayah, 2019).
4. Penerapan rancang bangun dan penggunaan
peralatan
Penerapan rancang bangun dan penggunaan peralatan
yang lebih baik dan tahan bencana dilaksanakan oleh
BPBD, melalui cara: 1) Memperhatikan peraturan
bangunan, peraturan perencanaan, pedoman dan manual
rancang bangun yang ada. 2) Mengembangkan rancang
bangun hasil penelitian dan pengembangan; 3)
Menyesuaikan dengan tata ruang; 4) Memperhatikan
kondisi & kerusakan daerah; 5) Memperhatikan kearifan
lokal; dan 6) Menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan
bencana pada daerah yang bersangkutan.
80
“...kita sudah bekerjasama dengan dinas perumahan
itu sudah dijelaskan kepada masyarakat karena di
Krukut itu rumahnya sangat rapet ya itu atap
rumahnya sampai saluran air pun ditutupin bangunan,
jadi pas kemarin kebakaran itu baru keliatan saluran
airnya, kemarin juga PMI sudah menyumbang seng
lumayan banyak untuk tambahan pembangunan
kembali untuk masyarakat yang rumahnya terbakar...”
(Taufiq, 2019).
Gambar 4.7
Warga korban kebakaran yang sedang membangun
rumahnya kembali
Sumber: Dokumentasi Pribadi
Dapat disimpulkan bahwa program rekonstruksi di Krukut
Tamanasari Jakarta Barat yang dilakukan oleh BPBD Provinsi
DKI Jakarta di Krukut Tamansari Jakarta Barat sudah relevan
dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Rehabilitasi
dan Rekonstrksi. Dimana program rekonstruksi tersebut
mencakup; Pembangunan kembali sarana dan prasarana,
81
Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, Pemberian
bantuan perbaikan rumah masyarakat, dan Penerapan rancang
bangun dan penggunaan peralatan. BPBD sudah melakukan
rekonstruksi kepada korban pasca bencana kebakaran untuk
membantu mengembalikan tempat tinggal masyarakat yang
rumahnya terkena dampak bencana kebakaran dan untuk
meningkatkan taraf hidup yang lebih baik lagi setelah terjadinya
bencana kebakaran.
82
BAB V
PEMBAHASAN
Pada bab ini, peneliti akan membahas dan menganalisa
informasi serta data temuan yang telah dijelaskan pada bab IV
terkait Peran BPBD Dalam Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana Kebakaran di Krukut Tamansari
Jakarta Barat. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan
analisis serta mengkaji hasil wawancara dan observasi dengan
mengkaitkan teori pada bab II.
A. Peran BPBD dalam Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana Kebakaran di Krukut
Tamansari Jakarta Barat
Berdasarkan hasil temuan data mengenai peran BPBD,
sesuai dengan teori peran (dapat dilihat di BAB II halaman 22).
Menurut Soekanto Peran didefinisikan aspek dinamis kedudukan
(status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban maka
ia menjalankan suatu peran. Sesuai dengan apa yang ditetapkan
oleh pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi setiap lembaga
memiliki program pelayanan, hal tersebut juga berlaku pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.
BPBD merupakan perangkat daerah yang berperan untuk
melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di
daerah.
83
BPBD melaksanakan perannya dalam melakukan
penanggulangan pasca bencana kebakaran di Krukut Tamansari
Jakarta Barat yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi, yang melakukan
penanggulangan pasca bencana kebakaran yaitu bidang
rehabilitasi dan rekonstruksi yang ada di dalam BPBD. Seperti
yang dipaparkan oleh Soeladi (dapat di lihat halaman, 26)
penanggulangan bencana dilakukan dengan cara kerjasama antar
instansi. Kerjasama dilakukan sebagai suatu sistem yang dapat
dilakukan secara bersama-sama secara langsung menangani
proyek tertentu dan dapat dikerjakan secara tidak langsung yaitu
dengan cara saling melengkapi untuk penanggulangan bencana
yang terjadi di suatu daerah.
Dari temuan penelitian yang peneliti dapatkan, Bentuk
peran yang dilakukan BPBD dalam melakukan koordinasi dengan
lembaga-lembaga terkait BPBD melakukan bentuk perannya
sesuai dengan salah satu bentuk peran menurut Nugroho (dapat
dilihat di BAB II halaman 25) yaitu BPBD sebagai koordinator
yang mengkoordinir prosesnya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana yang bekerjasama dengan lembaga terkait seperti; Dinas
Perumahan dan lingkungan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan,
Dinas Perhubungan, Dinas Sumber Daya Air, PMI, PLN, NGO,
BAZNAS, Tokoh Agama dan lain sebagainya. Cara BPBD
berkoordinasi dengan pihak terkait yaitu:
1. BPBD mengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan
didalam penanggulangan bencana dikarenakan BPBD
berperan sebagai koordinator, seperti pada bencana
84
kebakaran di Krukut ketika terjadinya bencana kebakaran
maka Jakarta siaga 112 itu menangani laporan masyarakat
dalam waktu 30 detik. Dalam rentang waktu itu, petugas
telah menerima laporan, mencatat dan membuat tiket
kejadian, serta melaporkan ke operator, dan terakhir
menghubungkannya ke perangkat kerja terkait. Waktu
penerimaan laporan tetap berjalan cepat karena prosesnya
berjalan secara otomatis. Per harinya, ada sekitar 33
operator yang siaga menerima aduan atau laporan darurat
dari masyarakat. Untuk kasus kebakaran, standarnya
petugas akan tiba di lokasi maksimal 15 menit setelah
laporan diterima.
Jakarta Siaga 112 merupakan layanan kontak darurat
bebas pulsa yang dapat diakses selama 24 jam.
Selanjutnya BPBD melakukan rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana kebakaran dengan melihat
dari seberapa luas dampak kebakaran tersebut yang
membutuhkan pengungsian kalau hanya lingkup kecil
sekedar 1 sampai 5 rumah itu masih bisa ditangani oleh
penduduk setempat.
2. Setelah melakukan pengambilan keputusan selanjutnya
BPBD mengkoordinasikan kepada lembaga terkait yang
terlibat seperti; Dinas Perumahan dan permukiman, Dinas
Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas
Sumber Daya Air, PMI, PLN, NGO, BAZNAS, Tokoh
Agama dan lain sebagainya. Pada kasus kebakaran sesuai
85
dengan keputusan yang diambil oleh BPBD setelah
mendapat informasi dari 112 dan juga koordinasi antar
petugas atau pemberitahuan pada dinas terkait dilakukan
melalui sistem terkomputerisasi melalui web monitoring,
didukung dengan komunikasi melalui radio trunking, dan
laporan yang masuk akan terintegrasi dalam sistem CRM
(Citizen Relation Management). Selain meneruskan
laporan ke dinas-dinas terkait untuk mendapatkan respons
secepatnya dengan pihak terkait BPBD mengkoordinir
lembaga terkait untuk melakukan rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana kebakaran.
3. Selanjutnya BPBD berkoordinasi dengan pihak terkait
untuk menfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan
korban bencana kebakaran di Krukut. Terkait
memfasilitasi seperti tenda pengungsian, pelayanan
dukungan psikososial, pelayanan kesehatan, pelayanan
penggantian kerusakan dokumen dan kerusakan rumah,
pakaian sekolah, dan makanan minuman itu dilakukan
oleh Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas
Perumahan dan Kawasan Lingkungan Hidup.
4. Setelah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak
terkait, BPBD melaksanakan sesuai dengan kebijakan
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Rehabilitasi dan Rekonstruksi, maka BPBD melakukan
86
tugasnya untuk menanggulangi bencana di daerah ataupun
kabupaten kota.
5. Selanjutnya setelah berkordinasi dengan para pihak terkait
BPBD bertugas mempercepat dan memberikan kontribusi
agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau
bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya. Dikarenakn
BPBD sebagai koordinator yang bekerjasama dengan
berbagai pihak terkait maka BPBD juga ikut berkontribusi
secara langsung dengan ikut turun langsung kelapangan
membantu korban kebakaran di Krukut tersebut.
Dari lima cara BPBD berkoordinasi dengan para pihak
terkait peranan yang telah dilakukan oleh BPBD tersebut relevan
dengan teori peran yang dikemukakan oleh Soekanto, dimana
dalam prosesnya, BPBD telah menjalankan kewajiban sesuai
dengan kedudukanya yaitu sebagai lembaga non pemerintah yang
menanggulangi bencana daerah sesuai dengan Peraturan Presiden
no 08 tahun 2008, Tentang Badan Nasional Penanggulangan
Bencana, pasal 1 ayat 1.
Berdasarkan hasil ovservasi dan wawancara,
penanggulangan pasca bencana kebakaran di Krukut Tamansari
Jakarta Barat BPBD berkoordinasi dengan pihak terkait adalah
BPBD Provinsi DKI Jakarta mempunyai UPT Pusat data dan
informasi kebencanaan yang berfungsi ketika terjadi bencana
maka secara otomatis terlihat semua datanya. Pada bencana
kebakaran di Krukut adalah ketika terjadinya bencana kebakaran
87
maka sesuai dengan Jakarta siaga 112 itu menangani laporan
masyarakat dalam waktu 30 detik. Dalam rentang waktu itu,
petugas telah menerima laporan, mencatat dan membuat tiket
kejadian, serta melaporkan ke operator, dan terakhir
menghubungkannya ke perangkat kerja terkait. Waktu
penerimaan laporan tetap berjalan cepat karena prosesnya
berjalan secara otomatis. Untuk kasus kebakaran, standarnya
petugas akan tiba di lokasi maksimal 15 menit setelah laporan
diterima. Jakarta Siaga 112 merupakan layanan kontak darurat
bebas pulsa yang dapat diakses selama 24 jam. Selain dengan
UPT Pusat data dan informasi kebencanaan dan Jakarta siaga 112
BPBD juga mempunya grup whatsapp untuk data dan informasi
yang terhubung kepada para pihak terkait ketika terjadi bencana.
Data kebakaran yang terjadi pada hari Minggu, 17 Maret
2019 yang berlokasi di Jl. Thalib 3 dengan jumlah kerugian
rumah akibat terkena bencana kebakaran, yaitu:
Tabel 5.1
Data Kebakaran Kelurahan Krukut Tamansari
Jakarta Barat
Nomno
No
Rw. 05 Jumlah
Rumah
terbakar
Jumlah
KK
Jumlah
Jiwa
1 RT. 002 28 33 115
2 RT. 003 29 60 189
3 RT. 004 5 5 5
4 RT. 007 40 63 230
5 RT. 008 26 63 224
88
6 RT. 009 27 98 326
7 RT. 010 25 29 98
8 RT. 011 21 47 137
9 RT. 013 1 1 3
Jumlah 202 399 1327
Berdasarkan hasil temuan data mengenai dampak bencana
kebakaran di krukut tamansari jakarta barat sesuai dengan
pengertian dampak bencana (dapat dilihat di BAB II halaman 29).
Menurut Kodoatie dampak dari bencana ialah segala sesuatu yang
merubah atau merugikan akibat kejadian dari bencana. Dampak
yang dirasakan seperti, kerusakan atau kehilangan harta benda,
luka-luka, kematian, gangguan gaya hidup, kerusakan
infrastruktur, kerugian ekonomi, kehilangan mata pencaharian,
psikologi terganggu, kehilangan rumah, dan gangguan sistem
pemerintahan. Dampak bencana sesuai pengertian diatas sangat
dirasakan oleh para korban bencana kebakaran di krukut
tamansari jakarta barat.
Selanjutnya korban kebakaran membutuhkan bantuan
berupa tenda untuk hunian sementara, pakaian, makanan, obat-
obatan dan lainnya, pada pasca bencana kebakaran BPBD
mengkoordinasikan Dinas Sosial memberikan bantuan berupa
tenda, makanan minuman dan pakaian agar para korban dapat
tinggal di hunian sementara. Maka dari itu selanjutnya BPBD
melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di Krukut Tamansari
Jakarta Barat.
89
B. Rehabilitasi
Dalam melakukan penanggulangan pasca bencana
kebakaran di Krukut BPBD telah berkoordinasi dengan berbagai
pihak terkait untuk melaksanakan rehabilitasi, terkait teori
rehabilitasi menurut Renwick & Friefeld (dapat dilihat di BAB II
halaman 35) yang memfungsikan kembali aspek-aspek fisik,
emosi, kognisi, dan sosial sepanjang kehidupan individu sehingga
mampu melakukan mobilitas, komunikasi, aktivitas harian,
pekerjaan, hubungan sosial, dan kegiatan di waktu luang. Sesuai
dengan teori rehabilitasi Renwick dan Friefeld bahwa dalam
mengembalikan keadaan manusia setelah mengalami pasca
bencana kebakaran bisa melalui aspek-aspek seperti emosi,
kognisi, dan sosial dengan cara pemulihan psikososial yang
dilakukan oleh psikolog melalui Dinas Kesehatan yang
dilaksanakan 2 hari pasca bencana dan dilakukan selama 14 hari
dengan sasaran utama anak-anak dan lansia yang kelasnya dibagi
sesuai dengan klasifikasi usia.
Pelayanan psikososial ini dilakukan oleh Psikolog
puskesmas Tamansari, seorang psikolog melakukan psikososial
melalui trauma healing dengan menggambar, mewarnai,
melakukan dongeng, melakukan permainan-permainan anak,
Psychological First Aid (PFA) yaitu mendengarkan cerita dan
tidak banyak bertanya yang gunanya memberikan ruang untuk
menyapaikan apa yang dirasakan oleh korban seperti rasa takut
dan perasaan yang dipendam. Pelayanan Psikososial dinyatakan
90
selesai ketika hasilnya para korban sudah mulai merasa dapat
menerima keadaan pasca bencana kebakaran
Selanjutnya untuk perbaikan lingkungan daerah bencana
dilaksanakan kerja bakti massal pembersihan puing-puing
bangunan yang terbakar yang dilakukan oleh personil gabungan
dari unsur TNI-POLRI, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sumber
Daya Air, Dinas Bina Marga, Satpol PP dan PPSU se-kecamatan
Tamansari, pada hari Senin, 18 Maret 2019 dan armada 5 Unit
Truk Kebersihan dilanjutkan kerja bakti massal pada hari Kamis
tanggal 21 Maret 2019 dengan jumlah personil Satpol PP
sebanyak 300 orang, Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 50
orang, Koranmil sebanyak 25 Orang, Dinas SDA sebanyak 25
Orang, dan PPSU kel. Krukut sebanyak 40 orang dan Armda
Truk Kebersihan sebanyak 7 unit serta Alat Berat sebanyak 2
Unit.
Untuk pelayanan kesehatan, korban luka-luka BPBD
berkoordinasi dengan dinas kesehatan dilaksanakan Pos
pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas Kecamatan Tamansari
kepada korban yang membutuhkan dilokasi pengungsian Masjid
Al Amaan, dibantu oleh Puskesmas Kecamatan se-Jakarta Barat
di Lokasi pengungsian Masjid Al Ikhlas ada sekitar 70 pasien
dihari pertama tgl 18 Maret 2019, dihari kedua sekitar 46 pasien,
dan dihari ketiga ada sekitar 61 pasien. Rata-rata penyakit yang
dikeluhkan korban adalah asma, batuk, pusing, dan luka-luka
ringan dan tidak ada korban jiwa dalam bencana kebakaran ini.
91
Fungsi pelayanan publik dilakukan penggantian dokumen
kependudukan warga yang terbakar dilakukan oleh Satlak
Dukcapil kelurahan Krukut dan penyerahan KTP dan KK
dibagikan langsung kepada warga di posko pengungsian dengan
rekap pencetakan sampai hari Rabu 20 Maret 2019 adalah KTP
sebanyak 55 lembar dan Kartu Keluarga sebanyak 11 Lembar.
BPBD telah berkoordinasi dengan Lurah Krukut dan BPJS
Kesehatan berkaitan dengan surat permohonan bantuan pelayanan
penggantian kartu BPJS-KIS yang terbakar.
C. Rekonstruksi
Dalam melakukan rekontruksi pasca bencana kebakaran
di Krukut Tamansari Jakarta Barat maka BPBD melakukan sesuai
dengan teori oleh B.N. Marbun (dapat dilihat di BAB II halaman
38) merupakan pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula;
Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang
ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian
semula. BPBD melakukan Rekonstruksi yang pertama yaitu
pemulihan untuk penerangan sementara digunakan lampu LED
oleh PJU DPE Provinsi DKI Jakarta.
Selanjutnya BPBD telah berkoordinasi dengan PLN
Bandengan terkait pemulihan Jaringan Listrik pasca Kebakaran.
Untuk pemulihan awal yaitu penarikan kabel PLN pada jaringan
utama yang dilaksanakan mulai hari Selasa, 19 Maret 2019 yang
diprioritaskan untuk mengalirkan listrik kepada rumah-rumah
yang rusak ringan dan normal instalasi listriknya. PLN akan
92
melakukan pendataan meteran listrik yang terbakar dan
direncanakan penggantian meteran listrik secara gratis kepada
warga terdampak.
Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagai
stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya
yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni
kembali. Bantuan dana pertama Rp. 650.000 dari Dinas Sosial,
kedua Rp. 850.000, ketiga Rp. 2.000.00 dari PEMDA dan
terakhir Rp. 10.000.000 dari BANK BRI/Mandiri yang diberikan
kepada korban per kartu keluarga dikasih ATM dan buku
tabungan. Untuk permberian bantuan perbaikan rumah BPBD
berkoordinasi dengan Dinas Sosial, PEMDA, dan BANK
BRI/Mandiri yang memberikan dana kepada para korban
kebakaran dengan data yang didapat dari lurah setempat.
Selanjutnya PMI memberikan bantuan berupa seng untuk
membangun kembali rumah yang terbakar.
Dalam rekonstrksi ini BPBD juga berkoordinasi dengan
dinas perumahan dan kawasan permukiman dan lingkungan
hidup untuk mensosialisasikan kepada para warga yang ingin
membangun rumahnya kembali, dengan sosialisasi cara
pembangunan rumah yang aman dan nyaman dikarenakan di
Krukut itu rumahnya sangat padat yang tidak sesuai dengan
standarisasi pembangunan rumah.
93
Tabel 5.2
Bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi
NO. Dampak
kebakaran
Rehabilitasi
dan
Rekonstruksi
Hasil
rehabilitasi
dan
Rekonstruksi
Peran BPBD
1. korban yang
psikologisnya
terganggu.
Diberikan
bantuan
Pelayanan
psikososial
untuk anak-
anak yang
dilakukan oleh
Psikolog
puskesmas
Tamansari,
melakukan
psikososial
melalui trauma
healing dengan
menggambar,
mewarnai,
melakukan
dongeng,
melakukan
permainan-
permainan
anak. Dan
untuk lansia
dilakukan
Psychological
First Aid
(PFA) yaitu
mendengarkan
cerita dan tidak
banyak
bertanya yang
Korban dapat
menerima
keadaan pasca
bencana bahwa
mereka
kehilangan
harta
bendanya,
sudah merasa
tidak terlalu
sedih dan
dapat
melanjutkan
hidup kembali.
BPBD sebagai
koordinator
yang
bekerjasama
dengan Dinas
Kesehatan
untuk
penanganan
pemulihan
psikologis para
korban.
94
gunanya
memberikan
ruang untuk
menyapaikan
apa yang
dirasakan oleh
korban seperti
rasa takut dan
perasaan yang
dipendam.
2. Kehilangan
pakaian,
berupa
pakaian
sekolah
Telah
diberikan
bantuan
pakaian dan
seragam
sekolah SD
300 stel, SMP
160, SMA 140.
Korban dapat
bersekolah
kembali karena
mendapatkan
bantuan berupa
seragam
sekolah.
BPBD sebagai
koordinator
yang
bekerjasama
dengan Dinas
Sosial untuk
memberikan
bantuan berupa
pakaian.
3. Kehilangan
pekerjaan
seperti
gerobak yang
terbakar,
warung
klontong,
warung nasi,
konter pulsa,
dan bengkel
berdampak
pada
ekonomi
Diberikan
bantuan dana
untuk
memperbaiki
lapak
pekerjaan yang
rusak.
Selain untuk
perbaikan
rumah bantuan
dana yang
diberikan
dapat juga
digunakan
untuk
membangun
kembali usaha
korban.
Korban dapat
berdagang
kembali.
BPBD sebagai
koordinator
yang
bekerjasama
dengan BANK
untuk bantuan
dana.
4. Korban luka-
luka
Telah
diberikan
bantuan berupa
Pos pelayanan
Kesehatan oleh
Puskesmas
Kecamatan
Korban sudah
sembuh setelah
mendapatkan
pelayanan
kesehatan oleh
dokter dari
puskesmas
95
Tamansari
kepada warga
yang
membutuhkan
dilokasi
pengungsian
Masjid Al
Amaan dibantu
oleh
Puskesmas
Kecamatan se-
Jakarta Barat
di Lokasi
pengungsian
Masjid Al
Ikhlas dan
Tenda
Pengungsian
kecamatan
tamansari.
5. Kehilangan/k
eruskan
dokumen
penting
seperti KTP,
KK, Akte
lahir, Surat
Nikah,
Ijazah,
BPKB,
STNK dan
surat-surat
lainnya;
Diberikan
bantuan
Pelayanan
penggantian
dokumen
kependudukan
warga yang
terbakar telah
dilaksanakan
oleh Satlak
Dukcapil
kelurahan
Krukut dan
penyerahan
KTP dan KK
dibagikan
langsung
kepada warga
di posko
pengungsian
dengan rekap
Korban sudah
memiliki
penggantian
dokumen-
dokumen
penting yang
hangus
terbakar
setelah
mendapatkan
pelayanan
penggantian
dokumen.
BPBD sebagai
koordinator
yang
bekerjasama
dengan Satlak
Dukcapil
kelurahan
Krukut untuk
penggantian
dokumen
penting.
96
pencetakan
sampai hari
Rabu 20 Maret
2019 adalah
KTP sebanyak
55 lembar dan
Kartu
Keluarga
sebanyak 11
Lembar
F
6
.
Kehilangan
tempat
tinggal
Diberikan
bantuan berupa
tenda
pengungsian
untuk tempat
tinggal
sementara, dan
juga berupa
bantuan dana
untuk
membangun
atau
merenovasi
rumah kembali
Warga
mendapatkan
bantuan berupa
peralatan
bangunan dan
juga dana
untuk
membangun
atau
merenovasi
rumah
kembali.
BPBD sebagai
koordinator
yang
bekerjasama
dengan Dinas
Sosial, PMI,
dan BANK
untuk bantuan
tenda
semnetara,
peralatan dan
dana untuk
merenovasi
rumah.
Dari tabel diatas menunjukan hasil rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana kebakaran di Krukut dengan
penjelasan bahwa dampak kebakaran sangat dirasakan oleh
masyarakat yang rumahnya terbakar yaitu kehilangan tempat
tinggal, kehilangan harta benda, kehilangan pekerjaan, luka-luka,
dan psikologis terganggu. Setelah BPBD dan pihak terkait
melaksanakan tugasnya sebagai penanggulangan pasca bencana
kebakaran yang merehabilitasi dan merekonstruksi korban
97
diberikan pelayanan psikososial, pelayanan penggantian
dokumen, pelayanan kesehatan, dan bantuan untuk merenovasi
tempat tinggal mereka.
Seperti yang sudah dipapaparkan oleh peneliti di atas
dapat disimpulkan bahwa BPBD berperan sebagai koordinator
yang mengkoordinir bergabai pihak terkait untuk melaksanakan
penanggulangan pasca bencana kebakaran yaitu rehabilitasi dan
rekonstruksi, di Krukut sudah dilaksanakan berdasarkan
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Rehabilitasi dan
Rekonstruks. Dimana hasil dari rehabilitasi dan rekonstruksi
tersebut, korban sudah dapat menerima keadaan bahwa mereka
kehilangan tempat tinggal dan harta bendanya, korban juga sudah
mulai membangun rumahnya kembali dari peralatan dan dana
yang sudah diberikan oleh BPBD dan pihak terkait. Dalam
melakukan rehabilitasi dilakukan selama 14 hari dimulai tanggal
18 Maret 2019 sampai dengan 31 Maret dan rekonstruksi di
Krukut selama 2 bulan dari tanggal 18 Maret 2019 sampai 5 Mei
2019, rehabilitasi dan rekonstruksi diyatakan selesai apabila
pihak terkait sudah selesai melaksanakan tugasnya dan
memberikan laporannya kepada BPBD.
99
BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pada bab ini peneliti memberikan kesimpulan mengenai
pembahasan skripsi dengan judul Peran BPBD dalam Program
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kebakaran di
Krukut Tamansari Jakarta Barat melalui observasi, wawancara
dan dokumentasi.
Pada penanggulangan pasca bencana kebakaran di Krukut
BPBD berperan sebagai koordinator yang mengkoordinir
prosesnya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang
bekerjasama dengan lembaga terkait seperti; Dinas Perumahan
dan lingkungan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas
Perhubungan, Dinas Sumber Daya Air, PMI, PLN, NGO,
BAZNAS, Tokoh Agama dan lain sebagainya.
BPBD mengkoordinir para pihak terkait dengan cara;
BPBD mengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan
didalam penanggulangan bencana, Setelah melakukan
pengambilan keputusan selanjutnya BPBD mengkoordinasikan
kepada lembaga terkait yang terlibat seperti; Dinas Perumahan
dan permukiman, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas
Perhubungan, Dinas Sumber Daya Air, PMI, PLN, NGO,
BAZNAS, Tokoh Agama dan lain sebagainya, BPBD
berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menfasilitasi dan
100
mencukupi apa yang dibutuhkan korban bencana kebakaran Di
Krukut, BPBD sebagai pelaksana kebijakan Sesuai dengan
kebijakan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Rehabilitasi
dan Rekonstruksi, maka BPBD melakukan tugasnya untuk
menanggulangi bencana di daerah ataupun kabupaten kota, dan
BPBD bertugas mempercepat dan memberikan kontribusi agar
suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih
cepat waktu pencapaiannya.
B. Saran
Menurut penelitian yang telah dilaksanakan, untuk peran
BPBD Dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Bencana Kebakaran di Krukut Tamansari Jakarta Barat yang
lebih progresif kedepannya, peneliti akan menyampaikan saran
diantaranya:
1. Meningkatkan kinerja BPBD provinsi DKI Jakarta dalam
program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
kebakaran yang berperan sebagai kordinator yang
bekerjasama dengan berbagai pihak terkait agar tercapai
secara maksimal dari tujuan BPBD Provinsi DKI Jakarta
yaitu penanggulangan bencana.
2. Dikarenakan tugas BPBD adalah penanggulangan
bencana dari pra bencana, saat bencana, dan sampai pasca
bencana maka pada tahap pra bencana BPBD harus
meningkatkan sosialisasi tentang penanggulangan bencana
101
kebakaran untuk masyarakat terutama untuk yang tinggal
di daerah rawan kebakaran agar masyarakat pun dapat
lebih berhati-hati, dan menjaga lingkungan sekitar agar
meminimalisir terjadinya bencana kebakaran.
C. Implikasi
Hasil dari penelitian ini tentu mempunyai manfaat untuk
akademis kedepannya, maka hasil dari implikasi tersebut ialah:
1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi
referensi bacaan, menambah wawasan baru, dan dapat
memberikan kontribusi positif bagi perkembangan
keilmuan studi kesejahteraan sosial terutama dalam
manajemen bencana. Selain itu, penelitian ini diharapkan
dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan
menjadi bahan rujukan atau pembanding bagi penelitian-
penelitian selanjutnya.
2. Penelitian ini dihiharapkan dapat memberikan
pengetahuan tentang penanggulangan pasca bencana
kebakaran dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi
yang ada di BPBD provinsi DKI Jakarta.
102
DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku:
Agus Joko Haryanto. 2012. Manajemen Bencana Dalam
Menghadapi Ancaman Industri di PT. Lautan Otsuka
Chemical Cilegon Tahun 2012. Tesis S2 Fakultas
Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.
Bruce J. Cohen. 1992 Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT
Rineka Cita 1992.
B.N. Marbun. 1996, 469. Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan,
Jakarta.
Darwis, 2018. Menghukum atau Memulihkan (Suatu Tinjauan
Sosiologi tentang Tindakan Terhadap Penyalahgunaan
Napza). Makasar: CV Sah Media.
Edi Suharto. 2015. Membangun Masyarakat Memberdayakan
Rakyat Bandung:Refia Aditama.
Kodoatie, Robert J., dan Sjarief. 2006. Pengelolaan Sumber
Bencana Terpadu-Banjir, Longsor, Kekeringan dan
Tsunami. Jakarta: Yarsif Watampone (Anggota IKAPI).
Martono, Nanang. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta:
PT. Raya Grafindo Persada.
Moleong, Lexy J. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya.
103
Mulyana, Deddy. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya.
Nurjanah, Dkk. 2012. Manajemen Bencana. Bandung: Alfabeta.
Rachmawatie, Julie. 2016. Ensiklopedia Mitigasi Bencana. Jawa
Tengah : PT. Borobudur Inspira Nusantara.
Ramli, Soehatman. 2010. Sistem Manajemen Keselamatan &
Kesehatan Kerja OHSAS 18001. Jakarta : Dian Rakyat.
Sarwono, Sarlito W. 2015. Teori- Teori Psikologi Sosial, Jakarta:
Rajawali Pers.
Sembiring, Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI:
Penanggulangan Bencana.
Soerjono, Soekanto. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi
Baru. Jakarta: Rajawali Pers.
Soeladi, 1995. Manajemen Bencana Alam Tsunami. Yogyakarta:
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan
Kesejahteraan Sosial.
Strauss, A. Dan Corbin, J. 2009. Dasar-dasar Penelitian
Kualitatif. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung:
Alfabeta.
104
Usman, Husaini dan Akbar, Setiady Purnomo. 2008. Metodologi
Penelitian Sosial. Bandung: Bumi Aksara.
Sumber Jurnal:
Hidayati, D. 2005. Panduan Merintis Siaga Bencana Berbasis
Masyarakat. Jakarta: LIPI - Bidang Pendidikan Kelautan,
CO REMAP.
Nani, Nurrachman. 2007. Pemulihan Trama: Panduan Praktis
Pemulihan Trauma Akibat Bencana Alam. LPSP3. UI
Jakarta. Hal.4-5.
Sumber Website:
https://www.bnpb.go.id/home/definisi
www.jakartafire.net/statistic
https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/651/jbptunikompp-gdl-
astrirachm-32529-10-unikom_a-n.pdf
http://wartakota.tribunnews.com/2019/03/17/305-rumah-di-
krukut-hangus-terbakar-34-unit-mobil-pemadam-
dikerahkan-ke-lokasi
https://news.detik.com/berita/4472678/2-ribu-jiwa-lebih-
mengungsi-pasca-kebakaran-di-tamansari-jakbar
LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA
Divisi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
1. Apakah BPBD melakukan penanggulangan pasca bencana
di krukut tamansari jakarta barat?
2. Jenis rehabilitasi dan rekonstruksi apa saja yang
dilakukan?
3. Bagaimana proses rehabilitasi dan rekonstruksi untuk
perbaikan dan pemulihan masyarakat untuk normalisasi
kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana?
4. Bagaimana peran anda dalam memberikan program
rehabilitasi dan rekonstruksi?
5. Siapa saja yang melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi?
6. Profesi dan pihak apa saja yang bekerjasama dengan
BPBD?
7. Apa saja syarat dan ketentuan bagi korban yang menerima
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana?
8. Apa saja sarana dan prasarana yang ada di BPBD DKI
Jakarta dalam menunjang program rehabilitasi dan
rekonstruksi?
9. Bagaimana proses rekonstruksi atau pembangunan sarana
dan prasarana?
10. Apa saja faktor pendukung dan penghambatan saat
melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi?
Divisi UPT. Pusat Data dan Informasi Kebencanaan
1. Bagaimana cara BPBD mengetahui bahwa adanya
bencana?
2. Bagaimana proses penangan data dan informasi ketika
terjadinya bencana kebakaran dengan jakarta siaga 112?
3. Siapa saja yang terlibat dalam data dan informasi saat ada
bencana?
4. Data kebakaran di krukut tamansari jakarta barat?
Kepala Divisi Kepegawaian
1. Bagaimana Sejarah Berdirinya BPBD Provinsi DKI Jakarta?
2. Bagaimana dasar pembentukannya?
3. Bagaimana Tugas dan Fungsi BPBD?
4. Bagaimana peran BPBD provinsi DKI Jakarta?
5. Bagaimana Visi dan Misi BPBD provinsi DKI Jakarta?
6. Bagaimana Tata Kerja BPBD provinsi DKI Jakarta?
7. Bagaimana Program BPBD untuk Penanggulangan Bencana?
8. Bagaimana struktur organisasi di BPBD provinsi DKI
Jakarta?
Ketua RW 05 Jalan Thalib Krukut
1. Apakah sebelumnya pernah terjadi kebaran?
2. Apa penyebab terjadinya kebakaran?
3. Bagaimana kebakaran tersebut bisa terjadi?
4. Berapa rumah yang terbakar?
5. Berapa kerugian materil?
6. Apakah ada korban luka-luka dan korban jiwa?
7. Bagaimana peran BPBD Dki Jakarta dalam proses
rehabilitasi pasca bencana kebakaran di krukut?
8. Apa saja yang dilakukan BPBD Dki Jakarta dalam proses
rehabilitasi pasca bencana kebakaran di krukut?
9. Siapa saja yang melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca bencana kebakaran di krukut selain BPBD?
10. Bagaimana proses penanganan untuk rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana?
11. Bagaimana sikap warga dalam proses rehabilitasi dan
rekonstuksi?
12. Apakah semua warga menyetujui diadakanya rehabilitasi
dan rekonstruksi sesuai dengan ketentuan BPBD Dki
Jakarta?
13. Apa hambatan yang dialami selama melaksanakan proses
rehabilitasi?
Warga Korban Kebakaran Krukut Tamansari
1. Kapan dan apa penyebab terjadinya kebakaran?
2. Bagaimana kebakaran tersebut bisa terjadi?
3. Berapa rumah yang terbakar?
4. Berapa kerugian materil?
5. Apakah ada korban luka-luka dan korban jiwa?
6. Apa saja profesi korban kebakaran?
7. Korban kehilangan harta benda apa saja?
8. Bagaimana peran BPBD DKI Jakarta dalam proses
rehabilitasi pasca bencana kebakaran di krukut?
9. Bagaimana proses penanganan untuk rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana?
10. Siapa saja yang melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca bencana kebakaran di krukut?
11. Bagaimana sikap warga dalam proses rehabilitasi dan
rekonstuksi?
12. Apa hambatan yang dialami selama melaksanakan proses
rehabilitasi?
13. Bagaimana hasil atau setelah BPBD dan pihak terkait
melakukan rehabilitasi dan rekontruksi di wilayah sini?
Warga Korban Kebakaran Krukut Tamansari
1. Bagaimana kebakaran tersebut bisa terjadi?
2. Berapa rumah yang terbakar?
3. Berapa kerugian materil?
4. Apakah ada korban?
5. Bagaimana peran BPBD Dki Jakarta dalam proses
rehabilitasi pasca bencana kebakaran di krukut?
6. Apa saja yang dilakukan BPBD Dki Jakarta dalam proses
rehabilitasi pasca bencana kebakaran di krukut?
7. Siapa saja yang melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca bencana kebakaran di krukut?
8. Bagaimana proses penanganan untuk rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana?
9. Bagaimana sikap warga dalam proses rehabilitasi dan
rekonstuksi?
10. Apakah semua warga menyetujui diadakanya rehabilitasi
dan rekonstruksi sesuai dengan ketentuan BPBD Dki
Jakarta?
11. Apa hambatan yang dialami selama melaksanakan proses
rehabilitasi?
12. Apakah ada dampak dari pelaksanaan program rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca bencana kebakaran?
13. Bagaimana perubahan setelah BPBD melakukan
rehabilitasi dan rekontruksi di wilayah sini?
TRANSKIP WAWANCARA TERKAIT PERAN BPBD
DALAM PROGRAM REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCA BENCANA KEBAKARAN DI
KRUKUT TAMANSARI JAKARTA BARAT
Nama : M. Taufiq Hidayatuloh
Jabatan :Pelaksana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Topik Wawancara : Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Transkip Wawancara
P: Apakah BPBD melakukan penanggulangan pasca bencana
di krukut tamansari jakarta barat?
J: Oh yang di krukut yang di Tamansari jalan Thalib itu, iya ita
melakukan penanggulangan pasca bencana disana
P: Jenis rehabilitasi dan rekonstruksi apa saja yang
dilakukan?
J: Rehabilitasi justru psikosisoalnya yang sudah sesuai dengan
uu kita bikin tim jakarta, kita terapin di kukut kita turun bpbd ada,
dinas sosial ada, dinas kesehatan ada,psikologis kninis, anak
anak kita data dari rw, bahasanya skrg psikologi klinis bukan
trauma heeling, kita kumpulin anaknya kita hibur anak anak main
kecil kecil bikin mereka senang lupa sejenak kalau rumahnya
habis hangus terbakar. Rekonstruksi Kita kontrol korban, jalanya
gotnya udah bersih, kita liat yg belum mana, liat sumber air kita
lebih ke penataanya sebenrnarnya lihat fisik bangunanya, untuk
nanti pembangunan kita memberikan dana dan bekerjasama
dengan BAZNAS dan BANK lainya.
P: Bagaimana proses rehabilitasi dan rekonstruksi untuk
perbaikan dan pemulihan mAsyarakat untuk normalisasi
kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana?
J: Ya itu tadi ya untuk menormalisasi kalau dari rehabilitasinya
kita kuatkan di psikososialnya, kalau untuk rekonstruksinya kita
memberikan dana dan bekerjasama dengan yang lainnya agar
para korban bisa menerima keadaan dan hidup normal kembali,
untukn anak-anak saat ini kami tetap memberikan pakaian
sekolah alat tulis agar mereka tetap bersekolah seperti biasa, dan
juga kita berikan makanan ada juga dapur umumnya.
P: Bagaimana peran BPBD dalam memberikan program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kebakaran?
J: BPBD DKI Jakarta dan di Daerah itu berbeda caranya
walaupun tujuanya sama untuk penanggulangan, kalau di daerah
itu sebagai pelaksana bagian rehabilitasi dan rekonstruksi nah
kalau kita sebagai pengordinasi, contoh: pembersihan lokasi, itu
bukan bpbd itu dinas lingkungan hidup dan kesehatan. Contoh
kedua: kebakaran itu dibikin shalter oleh gubernur nah itu bukan
BPBD tapi dinas perumahan. Kita sebagai kordinatornya kita
kasih saran kepada dinas perumahan bikin seperti ini ya silahkan
jadi yg melakukan dilapangan bukan kita tetapi kita turun
langsung.
P: Di BPBD Provinsi DKI Jakarta siapa saja yang melakukan
rehabilitasi dan rekonstruksi?
J: Dari bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, kepala bidang Bpk.
Anthon Rante Parura, Bpk. Andi Firdaus, Bpk, Putut Puji
Linangkung, Bpk, Dedi Tarmizi, dan Saya M. Taufik
Hidayatuloh.
P: Saat melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca
Bencana Kebakaran di Krukut BPBD bekerjasama dengan
siapa saja ?
J: BPBD bekerjasama dengan Dinas Perumahan dan lingkungan,
Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Tata
air, PMI, PLN, NGO, BAZNAS, BANK, Tokoh Agama dan lain
sebagainya.
P: Apa saja syarat dan ketentuan bagi korban yang
menerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana?
P: Kalau untuk syarat sih tidak ada ya tetapi misalnya ada
kebakaran ya pasca kebakaran itu kita cari ada pengungsi banyak
atau tidak, mohon maaf kalau masih 1 2 3 4 5 rumah itu masih
bisa ditangani oleh penduduk setempat, masih lingkup kecil
seperti itu, kalau untuk pengungisan yang sudah banyak ya kita
kasih bantuan semampu kita dan bekerjasama dengan pihak
lainnya.
P: Apa saja sarana dan prasarana yg diberikan BPBD
program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
kebakaran di Krukut?
J: Pos pelayanan Kesehatan Puskesmas Kecamatan Tamansari
kepada warga yang membutuhkan dilokasi pengungsian Masjid
Al Amaan dibantu oleh Puskesmas Kecamatan se-Jakarta Barat di
Lokasi pengungsian Masjid Al Ikhlas dan Tenda Pengungsian
dengan rekap sebagai berikut:
1. Senin, 18 Maret 2019, Shift 1 : total pasien 39 orang,
Shift 2 : total Pasien 31 orang
2. Selasa, 19 Maret 2019, Shift 1 : total pasien 29 orang,
Shift 2: total Pasien 17 orang
3. Rabu, 20 Maret 2019, Shift 1 : total pasien 42 orang,
Shift 2 : total Pasien 19 orang
Pelayanan penggantian dokumen kependudukan warga yang
terbakar telah dilaksanakan oleh Satlak Dukcapil kelurahan
Krukut dan penyerahan KTP dan KK dibagikan langsung kepada
warga di posko pengungsian dengan rekap pencetakan sampai
hari Rabu 20 Maret 2019 adalah KTP sebanyak 55 lembar dan
Kartu Keluarga sebanyak 11 Lembar. BPBD telah berkoordinasi
dengan Lurah Krukut dan BPJS Kesehatan berkaitan dengan surat
permohonan bantuan pelayanan penggantian kartu BPJS-KIS
yang terbakar sebagaimana terlampir. Telah diberikan bantuan
seragam sekolah untuk anak-anak terdampak kebakaran dengan
rincian sebagai berikut :
1. Seragam SD laki-laki sebanyak 150 stel
2. Seragam SD perempuan sebanyak 150 stel
3. Seragam SMP laki-laki sebanyak 80 stel
4. Seragam SMP perempuan sebanyak 80 stel
5. Seragam SMA laki-laki sebanyak 70 stel
6. Seragam SMA perempuan sebanyak 70 stel
P: Bagaimana proses rekonstruksi atau pembangunan sarana
dan prasarana?
J: Pembangunan sarana dan prasarana ini kita tata dulu seperti
jalanannya dulu aliran airnya got kemarin sih di krukut seperti itu
ya, setelah itu BPBD kan bekerjasama dengan para masyarakat
dan juga intansi/lembaga yang terkait, nah kemarin tuh bersama
dengan dinas perumahan kita arahkan kepada masyarakat untuk
nanti ketika kembali membangun rumah yang aman dan nyaman.
BPBD juga berkoordinasi dengan PLN Bandengan terkait
pemulihan Jaringan Listrik pasca Kebakaran. Untuk pemulihan
awal yaitu penarikan kabel PLN pada jaringan utama yang
dilaksanakan mulai hari Selasa, 19 Maret 2019 yang
diprioritaskan untuk mengalirkan listrik kepada rumah-rumah
yang rusak ringan dan normal instalasi listriknya. PLN akan
melakukan pendataan meteran listrik yang terbakar dan
direncanakan penggantian meteran listrik secara gratis kepada
warga yang terkena kebakaran. Untuk penerangan sementara
digunakan lampu LED oleh PJU DPE Provinsi DKI Jakarta.
Jaringan Air PDAM Pallyja dibeberapa rumah warga masih
normal tidak terdampak kebakaran.
P: Apa saja faktor pendukung dan penghambatan saat
melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi?
J: pendukungnya itu karena BPBD berkoordinasi dengan Dinas
Perumahan dan lingkungan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan,
Dinas Perhubungan, Dinas Tata air, PMI, PLN, NGO, BAZNAS,
BANK, Tokoh Agama dan lain sebagainya. Kalau hamatanya
sepertinya tidak ada.
PEDOMAN WAWANCARA
Nama : Yayu
Jabatan : Staff Satuan UPT Pusat Data dan
Informasi Kebencanaan
Topik Wawancara : Profil BPBD Provinsi DKI Jakarta
P: Bagaimana cara BPBD mengetahui bahwa adanya
bencana?
J: BPBD punya UPT pusat data dan informasi, nanti dari sini
ketahuan semua data dan informasi ketika terjadi bencana secara
otomatis sudah terhubung secara otomatis, terhubung juga dengan
pemadam kebakaran. Kita mendapat data informasi dari 112
adalah namanya jakarta 112 yang dikoordinasikan oleh BPBD
yang melayani Jakarta Siaga melayani laporan yang bersifat
darurat, antara lain, kebakaran, kecelakaan, ancaman bunuh diri.
Kalau yang tidak darurat seperti penemuan mayat dan aduan
genangan air. Layanan ini dikoordinasi oleh BPBD Provinsi DKI
Jakarta dan terhubung dengan beberapa SKPD (Satuan Kerja
Pemerintah Daerah) terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas
Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Serta Polda Metro
Jaya.
P: Bagaimana proses penangan data dan informasi ketika
terjadinya bencana kebakaran dengan jakarta siaga 112?
J: Jakarta siaga 112 itu menangani laporan masyarakat dalam
waktu 30 detik. Dalam rentang waktu itu, petugas telah menerima
laporan, mencatat dan membuat tiket kejadian, serta melaporkan
ke operator, dan terakhir menghubungkannya ke perangkat kerja
terkait. Waktu penerimaan laporan tetap berjalan cepat karena
prosesnya berjalan secara otomatis. Per harinya, ada sekitar 33
operator yang siaga menerima aduan atau laporan darurat dari
masyarakat. Untuk kasus kebakaran, standarnya petugas akan tiba
di lokasi maksimal 15 menit setelah laporan diterima. Jakarta
Siaga 112 merupakan layanan kontak darurat bebas pulsa yang
dapat diakses selama 24 jam. Koordinasi antar petugas atau
pemberitahuan pada dinas terkait dilakukan melalui sistem
terkomputerisasi melalui web monitoring, didukung dengan
komunikasi melalui radio trunking, dan laporan yang masuk akan
terintegrasi dalam sistem CRM (Citizen Relation Management).
Selain meneruskan laporan ke dinas-dinas terkait untuk
mendapatkan respons secepatnya, layanan ini juga
memungkinkan petugas memandu penelepon untuk melakukan
tindakan-tindakan tertentu. Cara ini diharapkan bisa mencegah
kejadian yang lebih parah atau mencegah jatuhnya korban lebih
banyak. Selain itu, layanan 112 juga memanfaatkan Global
Positioning System (GPS) yang terpasang pada kendaraan
maupun perangkat, sehingga memungkinkan petugas monitoring
untuk mendeteksi keberadaan petugas lapangan yang berada di
lokasi terdekat dengan kejadian sehingga mempercepat respons
aduan.
P: Siapa saja yang terlibat dalam data dan informasi saat ada
bencana?
J: yang terlibat ya itu bagian UPT Divisi UPT. Pusat Data dan
Informasi Kebencanaan, divisi lainnya di BPBD seperti divisi
Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan juga para SKPD terkait yang
terhubung dnegan 112.
P: Data kebakaran di krukut tamansari jakarta barat?
J: Telah terjadi kebakaran pada hari Minggu, 17 Maret 2019 yang
berlokasi di Jl. Thalib 3 RT. 02, 03, 04, 07, 08, 09, 010, 011, 013,
RW. 05, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari. Kejadian
kebakaran terjadi pada pukul 00.13 WIB di lantai dua pada salah
satu rumah penduduk dan dugaan sementara penyebab kebakaran
adalah angin besar yang menyebabkan api pada pemanggang sate
menjadi tak terkendali.
Nama : Ibu Riska
Jabatan :Kasubag Kepegawaian
Topik Wawancara : Sejarah BPBD
Transkip Wawancara
P: Bagaimana Sejarah Berdirinya BPBD Provinsi DKI
Jakarta?
J : Sistem kelembagaan merupakan salah satu faktor yang sangat
penting serta memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap
keberhasilan pelaksanaan sistem penanggulangan bencana di
suatu wilayah. Jika sebelumnya pemerintah daerah membentuk
Satkorlak sebagai organisasi yang bertugas untuk mengatasi
bencana, maka dengan dikeluarkannya UU No. 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana, maka terjadi perubahan
lembaga dari Satkorlak menjadi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8
tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana
Penanganan Bencana (Satkorlak) ditingkat Provinsi dan Satuan
Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat Kabupaten
atau Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan peraturan
Presiden Nomor 83 Tahun 2005. Di dalam alinea ke-IV
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan bahwa
Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Amanat tersebut
dilaksanakanoleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama
semua komponenbangsa melalui pembangunan nasional. Bahwa
amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tersebut diatas,
khususnya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah
darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan
penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila,
telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana. Untuk menyelenggarakan
penanggulangan bencana di daerah, Pemerintah Daerah
membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Pemerintah Provinsi membentuk BPBD Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota membentuk BPBD Kabupaten/Kota. Dalam
membentuk BPBD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan BNPB. Dalam hal
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak membentuk BPBD
Kabupaten/Kota, maka tugas dan fungsi penanggulangan bencana
diwadahi dengan organisasi yang mempunyai fungsi yang
bersesuaian dengan fungsi penanggulangan bencana. Pemerintah
dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tugas
penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani
oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di
tingkat Pusat dan Badan Penanggulangan Bencanan Daerah
(BPBD) di tingkat Daerah, yang di dalam ketentuan Pasal 18 dan
19 disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi
penanggulangan bencana di daerah dibentuk Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sesuai dengan
Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sejalan dengan ketentuan Pasal 12 butir h Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana untuk
memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam pembentukan
BPBD sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang
Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Pengaturan tentang kedudukan, tugas dan fungsi BPBD diatur
dengan pedoman organisasi dan tata kerja BPBD yang ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
P: Bagaimana dasar pembentukannya?
J: Adapun dasar pembentukan BPBD Provinsi DKI Jakarta
adalah:
1. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Pepres Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana;
4. Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah;
5. Perka BNPB Nomor 3 tahun 2008 Pedoman
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2008
Tentang Petunjuk Teknis Penanggulangan Bencana;
7. Perda DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Badan
Penanggulangan Bencana;
8. Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 26 Tahun 2011
tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Perda No. 11 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 145 Tahun 2016
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah. (bpbd.jakarta.go.id
diakses pada 9 Agustus 2019).
P: Bagaimana Tugas dan Fungsi BPBD?
J: Pengaturan tentang tugas dan fungsi BPBD diatur dengan
pedoman organisasi dan tata kerja BPBD yang ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu:
1. Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah
a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan
kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB terhadap
usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pra
Bencana, Tanggap Darurat Bencana dan Pasca
Bencana secara adil dan setara serta sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan;
b. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan
penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta
rawan bencana;
d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan
bencana;
e. Melaksanakan penyelenggaraan penanganan bencana
di daerah;
f. Melaporkan penyelenggaraan penanganan bencana
kepada Kepala Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali
dalam kondisi normal dan setiap saat dalam keadaan
darurat bencana;
g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan
barang;
h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang
diterima dari APBD; dan
i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
2. Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
a. Perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan
encana dan penanganan Pengungsi dengan bertindak
cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan
Bencana secara terpadu dan menyeluruh.
P: Bagaimana peran BPBD provinsi DKI Jakarta?
J: Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, lembaga utama yang khusus
menangani penanggulangan bencana di tingkat Provinsi adalah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD
merupakan Satuan Perangkat Kerja Daerah Provinsi DKI Jakarta
yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI
Jakarta Nomor 26 Tahun 2011. SKPD ini bertugas untuk
merumuskan dan menetapkan kebijakan terhadap usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan
mitigasi bencana, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi
serta rekonstruksi secara adil dan setara, serta melakukan
pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana
secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD tidak bekerja
sendiri tetapi bekerja sama dengan SKPD, lembaga dan instansi
terkait.
P: Bagaimana Visi dan Misi BPBD provinsi DKI Jakarta?
J: Berikut Visi dan Misi BPBD Provinsi DKI Jakarta:
1. Visi
Ketangguhan Kota Jakarta dalam Menghadapi Bencana
2. Misi
a. Melindungi warga Jakarta melalui pengurangan resiko
bencana
b. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat kota Jakarta
c. Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana.
P: Bagaimana Tata Kerja BPBD Provinsi DKI Jakarta?
J: Sesuai dengan Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan
Bencna dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana,
BPBD memiliki tata kerja sebagai berikut:
1. Kepala BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota bertanggung
jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan
tugas UnsurPengarah dan Unsur Pelaksana BPBD
Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara
berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan
yang ditetapkanoleh Kepala BPBD selaku Ketua Unsur
Pengarah PenanggulanganBencana.
3. Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah
baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga
internasional dan/ataupihak lain yang dipandang perlu
dalam sidang anggota Unsur Pengarah Penanggulangan
Bencana.
4. Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD
Provinsi/Kabupaten/Kotamengendalikan pelaksanaan
tugas dan fungsi di lingkunganmasing-masing BPBD
Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pimpinan Unsur Pelaksana wajib menerapkan prinsip
koordinasi,integrasi dan sinkronisasi di lingkungan
masing-masing maupunantar unit organisasi dalam
lingkungan BPBDProvinsi/Kabupaten/Kota serta dengan
instansi lain di luar BPBDdan organisasi kemasyarakatan
sesuai bidang tugasnya.
P: Program BPBD untuk Penanggulangan Bencana?
J: Program BPBD untuk penanggulangan bencana antara lain;
1. Peningkatan kapasitas dan simulasi penanggulangan
bencana pada gedung serta manajemen siswa yayasan/
sekolah penyandang disabilitas.
2. Penyediaan buffer logistik dan peralatan penanggulangan
bencana.
3. JITU PASNA (Peningkatan kapasitas relawan dalam
kajian kebutuhan pasca bencana) Penyediaan sarana
pendukung pemulihan fisik pasca bencana.
P: Bagaimana Struktur Organisasi BPBD Provinsi DKI
Jakarta?
J: Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan
Gubernur Nomor 260 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pelaksanaan
Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang
dijabarkan berdasarkan ruang lingkup kegiatan yang
dikelompokan ke dalam Sekretariat, Bidang-bidang dan UPT
Pusat Data dan Informasi Kebencanaan.
PEDOMAN WAWANCARA
Nama : Lastri
Jabatan : Ketua RW 05 Jalan Thalib Krukut
Topik Wawancara : Bencana Kebakaran
P: Apakah sebelumnya pernah terjadi kebaran?
J: Sebelumnya sih disini belum pernah ada kebakaran, waktu itu
pernah kebakaran di daerah pasar kesanaan lagi.
P: Apa penyebab terjadinya kebakaran?
J: Penyebab kebakaran itu kemaren mba karena konsleing listrik,
jadi dari warung tukang kambing guling dari situ langsung
nyamber kesemua rumah.
P: Bagaimana kebakaran tersebut bisa terjadi?
J: Jadi ceritanya itu sekitar jam 12an ya hampir setengah 1 mba
tibatiba warga pada keluar teriak kebakaran, disitu semua pada
panik ya karena kebakaran kan malem-malem orang lagi pada
tidur, itu api pertama besar sekali di rumah warung kambing
guling di RT 007 terus langsung merembet ke rumah yang
lainnya. Itu sampe terkena 9 RT yang rumahnya terbakar.
P: Berapa rumah yang terbakar?
J: Kalau untuk rumah yang terbakar banyak mba sekitar 200an
lebih karena disini kan rumahnya pada dempet banget jadi
gampang nyamber terus ikutan kebakar. Ada sekitar 400an
Kepala Keluarga yang rumahnya terbakar.
P: Berapa kerugian materil?
J: Kalau kerugian pribadi sih saya kurang tau ya mba karena
rumah saya alhamdulillah gak ikut kebakar, tapi kata warga yang
lainya ya banyak ruginya mereka pada bingung nanti tinggal
dimana, barang-barangnya juga kan pada hangus udah gak ada
yang bisa diselamatkan, ya pakinbg sisa puing-puing kebakaran
yang masih bisa dijual di rongsokan.
P: Berapa korban Jiwa?
J: Gak ada korban jiwa.
P: Bagaimana peran BPBD DKI Jakarta dalam proses
rehabilitasi pasca bencana kebakaran di krukut?
J: Kemaren sih pas kebakaran itu langsung didatangkan damkar
ya, terus juga ada BPBD yang membantu turun langsung
kelapangan ada dinsos ada dokter dan lainnya. Dibikin tenda
dikasih makanan pakaian juga, terus ada permainan juga buat
anak-anaknya.
P:Bagaimana proses penanganan untuk rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana?
J: Kalau untuk proses jelasnya sih saya kurang ngerti ya mba,
yang jelas itu pas sesudah terjadi kebakaran ada damkar terus
langsung dibangun tenda sementara terus ada dokternya ada
banyak orang-orang yang menghibur anak-anak, nah kalau untuk
bangunanya kita itu warga yang rumahnya terbakar dan juga
warga lainnya membantu mengambil puing-puing yg masih bisa
di jual.
P: Siapa saja yang membantu rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca bencana kebakaran di krukut?
J: Yang membantu banyak mba kemaren itu ada kita semua
masyarakat turun langsung membantu, BPBD, Dinas Perumahan
dan lingkungan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PMI, PLN,
BAZNAS, BANK, Tokoh Agama dan lain sebagainya.
P: Bagaimana sikap warga dalam proses rehabilitasi dan
rekonstuksi yang dilakukan oleh BPBD?
J: Warga sangat merasa terbantu dengan adanya bantuan dari
BPBD karena setelah kebakaran kan rumah pakaian dan seisinya
semua habis terbakar, dapat bantuan tenda sementara, makanan,
pakaian, obat-obatan dan bantuan psikologi untuk menghibur
anak-anak.
P: Apa saja hambatan yang dialami selama proses
rehabilitasi dan rekonstruksi?
J: Kalau hamabatan saya rasa tidak ada lancar-lancar saja ya
karena sudah ada bantuan yang tadi berupa tenda sementara,
makanan, pakaian, obat-obatan dan bantuan psikologis untuk
menghibur anak-anak.
PEDOMAN WAWANCARA
Nama : Umi Rudayah
Jabatan : Warga RT 007 RW 05
Topik Wawancara : Bencana Kebakaran
P: Kapan dan apa penyebab terjadinya kebakaran
J: Malam itu kejadianya ya sekitar jam 12 malam, karena
konsleting listrik
P: Bagaimana kebakaran tersebut bisa terjadi?
J: Pas kebakaran saya dan warga lagi pada tidur terus kaget pada
kabur udah gak sempet nyelamatin harta benda karena panik,
kebakaran terjadi karena ada warga yang bakar kambing untuk
dagang pesanan orang pakai bakaran listrik terus koslet memang
itu rumah kumuh pakai triplek jadi cepat kesambarnya.
P: Berapa rumah yang terbakar?
Rumah yang terbakar banyak 200an lebih itu mba sampai
kebelakang-belakangkeliatan kan tuh, disini kan rumahnya pada
dempet banget jadi gampang nyamber terus ikutan kebakar.
P: Berapa kerugian materil?
J: ya kalo dibilang rugi mah ya gimana ya banyak banget mba
rumah kebakar benda-benda yang ada didalam sama semuanya
kebakar.
P: Apakah ada korban luka-luka dan korban jiwa?
J: Alhamdulillah mba kalau untuk korban jiwa sih gak ada ya
tetapi banyak yang luka-luka dan juga pada sesak dadanya karena
kena asap pas kebakaran terjadi.
P: Apa saja profesi para korban kebakaran?
J: Guru, pedagang, buruh harian, ojek online, karyawan swasta,
usaha warung nasi, warung klontong dan lain sebagainya.
P: Korban kehilangan harta benda apa saja?
J: Kehilangan rumah dan segala isinya, pakaian perabotan,
perhiasan, uang ya pokoknya semuanya mba.
P: Bagaimana peran BPBD DKI Jakarta dalam proses
rehabilitasi pasca bencana kebakaran di krukut?
J: Pas kebakarang langsung ada damkar terus warga pada ngungsi
pertama dimasjid dulu terus langsung dibangun tenda ada 7 tenda
ada dokternya ada banyak orang-orang yang menghibur anak-
anak, nah kalau untuk bangunanya kita itu warga yang rumahnya
terbakar dan juga warga lainnya membantu mengambil puing-
puing yg masih bisa di jual.
P: Apa saja yang dilakukan BPBD DKI Jakarta dalam proses
rehabilitasi pasca bencana kebakaran di krukut?
J: Bagaimana proses penanganan untuk rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana?
J: nah untuk proses jelasnya sih saya kurang ngerti, yang jelas itu
pas sesudah terjadi kebakaran ada damkar terus langsung
dibangun tenda sementara terus ada dokternya ada banyak orang-
orang yang menghibur anak-anak, nah kalau untuk bangunanya
kita itu warga yang rumahnya terbakar dan juga warga lainnya
membantu mengambil puing-puing yg masih bisa di jual. Terus
juga ada diganti KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah BPJS.
P: Siapa saja yang membantu rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca bencana kebakaran di krukut?
J: Yang membantu banyak itu kemarin saya lihat ada BPBD,
Dinas Sosial, Dokter, PLN, PMI, TNI dan juga dari BANK.
P: Bagaimana sikap ibu dalam proses rehabilitasi dan
rekonstuksi yang dilakukan oleh BPBD?
J: Ya saya terima aja mau bilang apa emang musibah
alhamdulillah masih dapat bantuan sumbangan makanan,
pakaian, obat-obatan dan dana ganti untuk tambahan bangun
rumah walaupun gak sepenuhnya ya saya tetap bersyukur.
P: Apa saja hambatan yang dialami selama proses
rehabilitasi dan rekonstruksi?
Kalau hamabatan saya rasa tidak ada lancar-lancar saja ya karena
sudah ada bantuan yang tadi berupa tenda sementara, makanan,
pakaian, obat-obatan dan bantuan psikologis untuk menghibur
anak-anak.
P: Bagaimana hasil atau perubahan setelah BPBD dan pihak
terkait melakukan rehabilitasi dan rekontruksi di wilayah
sini?
J: Diberikan bantuan Pelayanan psikososial untuk anak-anak
yang dilakukan oleh Psikolog puskesmas Tamansari, melakukan
psikososial melalui trauma healing dengan menggambar,
mewarnai, melakukan dongeng, melakukan permainan-permainan
anak, bantuan makanan, pakaian yang sangat banyak sehingga
kita tidak merasa kelaparan dan kedinginan walaupun tetap sedih
rumah terbakar, Diberikan bantuan dana untuk memperbaiki
rumah dari KEMENSOS dan BANK. Diberikan pos kesehatan
yang ada dokternya dari puskesmas, penggantian dokumen KTP,
BPJS, Surat Nikah dan lain-lain.